MALANGVOICE – Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka Kota Malang diresmikan secara virtual dalam acara Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dari Istana Wakil Presiden RI, Senin (5/12).
Selain dari Kota Malang, total ada 26 MPP yang ikut diresmikan dengan tanda tangan Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Malang Sutiaji dengan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
MPP Merdeka Kota Malang kini telah menghadirkan tak kurang dari 22 gerai dengan total 197 jenis layanan kini dapat diakses masyarakat di MPP yang berlokasi di lantai 3 Mal Alun-Alun Kota Malang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada saat soft launching pada awal Januari 2022 yang mana baru terdapat 14 gerai dan 180 layanan.
Beberapa gerai baru diantaranya SIM Corner, Bea Cukai, Kantor Pertanahan, Dinas PUPRPKP, dan PPID Dinas Kominfo. Tidak hanya gerai layanan, MPP Merdeka Kota Malang juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti perpustakaan, ruang bermain anak, ruang laktasi, ruang kesehatan, dan ruang tunggu yang nyaman.
Baca Juga: 987 Penyelenggara Jasa Transportasi Dapat BLT Rp586 Juta
Arema Tunjuk Manajer Tim Baru Pengganti Ali Rifky
Hal ini menjadi wujud nyata One Stop Service bagi berbagai kebutuhan layanan publik sekaligus mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi kemudahan berusaha di Kota Malang.
Wapres Ma’ruf Amin dalam arahannya menegaskan, saat ini Reformasi Birokrasi Nasional telah memasuki tahap ketiga periode 2021-2024 untuk mewujudkan birokrasi dinamis menuju birokrasi kelas dunia. Sehingga sudah saatnya meninggalkan pola kerja lama yang hirarkis, linier dan monoton yang telah mengakar agar tidak tertinggal.
“Masih banyak tantangan yang harus dijawab untuk merealisasikan hal tersebut. Kita bersyukur saat ini terdapat 77 Mal Pelayanan Publik, yang sudah diresmikan di kabupaten kota seluruh Indonesia ditambah 26 yang akan kita resmikan hari ini,” tegas Ma’ruf Amin.
Merespon hal tersebut, pascaperesmian Wali Kota Sutiaji menyatakan kesiapan Kota Malang menindaklanjuti arahan Wapres.
“Tentunya komitmen kami MPP tidak berhenti disini. Terus dan terus harus kita kembangkan. Ya gerainya, ya layanannya, ya integrasi antar layanannya. Tadi Pak Wapres juga sudah singgung MPP Digital, ini harus direspon cepat pula. Apalagi kita ini satu dari sembilan daerah pilot project Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan nasional”, tegas Sutiaji.
Sutiaji menambahkan bahwa langkah tindak lanjut juga siap dilakukan dalam mewujudkan agenda tematik tumbuh kembang investasi lewat deregulasi dan perombakan paradigma perijinan dari semua jenis.
Sementara itu Wawali Sofyan Edi Jarwoko yang mengikuti prosesi peresmian secara virtual dari MPP Merdeka bersama jajaran Forkopimda Kota Malang mengungkapkan bahwa MPP memegang peran penting dalam reformasi birokrasi yang menyeluruh dari hulu hingga hilir, untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.
“Tentu keberadaan fasilitas ini menjadi kebanggaan dan energi baru dalam mewujudkan penyediaan layanan publik yang makin baik, efektif, efisien dan optimal. Setelah hampir satu tahun, alhamdulillah animo masyarakat sangat besar. Tenant yang tersedia sudah mewakili sebagian besar kebutuhan masyarakat”, ujar Bung Edi.(der)