Atasi Banjir, Pemkot Malang Galakan Program GASS

Sekda Kota Malang, Wasto. (Toski D).
Sekda Kota Malang, Wasto. (Toski D).

MALANGVOICE – Pemerintah Kota Malang saat ini serius mengatasi masalah banjir. Salah satunya dengan mencanangkan program Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS), yang telah dilakukan secara rutin dalam satu Minggu sekali.

Sekertaris Daerah Kota Malang, Wasto mengatakan, pihaknya terus meninimalisir banjir. Ia menjelaskan, selaman ini banjir dikarenakan saluran irigasi dan drainase akibat pembuangan sampah

“Beberapa kali kita lihat, adanya pendangkalan drainase akibat adanya bongkaran rumah. Walau tidak langsung dibuang ke sungai tapi bisa saja di pinggir pinggir jalan, akhirnya terbawa air ke drainase sehingga permukaan drainasenya lebih dangkal itulah penyebab utama dari terjadinya banjir,” jelasnya.

Dengan begitu, tambah Wasto, Pemkot Malang akan terus menjalankan program GASS, supaya permasalahan banjir di Kota Malang dapat teratasi.

“Di titik-titik tertentu sudah kita bongkar, setelah dibongkar lancar ini terus akan bergerak terus yang namanya GASS itu. Walaupun, drainase telah tertutup oleh bangunan permanen dari masyarakat, tetap dibongkar. Seperti di sebelah TMP tetap kita bongkar, karena setelah kita lihat secara nyata, secara fisik di lapangan itulah penyebabnya,” tandasnya. (Hmz/ulm)

Begini Kriteria Kepsek Berprestasi Menurut Sutiaji

Wali Kota Malang Sutiaji memberikan materi pembekalan kepada kepala dan guru SMP serta Komite SMP di Hotel Ubud Malang, Selasa (25/2). (Humas Pemkot Malang)
Wali Kota Malang Sutiaji memberikan materi pembekalan kepada kepala dan guru SMP serta Komite SMP di Hotel Ubud Malang, Selasa (25/2). (Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Bidang pendidikan menjadi sorotan serius Pemkot Malang, terutama peran kepala sekolah. Kepala sekolah bisa dikatakan sukses dan berprestasi apabila mampu meningkatkan kualitas siswa atau peserta didiknya.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Malang Sutiaji saat memberikan materi pembekalan kepada kepala dan guru SMP serta Komite SMP di Hotel Ubud Malang, Selasa (25/2).

“Gampang memajukan pendidikan kota Malang, cukup push 1 (satu) – 2 (dua) untuk berprestasi sudah mampu ngangkat citra dan nama Kota Malang. Tapi bukan itu yang disasar pada dunia pendidikan Kota Malang. Yang harus mampu kita (dunia pendidikan) wujudkan adalah pemerataan kualitas pendidikan,” beber Sutiaji.

Pemerataan kualitas pendidikan, lanjut dia, diwujudkan dalam kebijakan mendistribusikan guru secara proporsional dan harmonis.

“Artinya, seorang kepala sekolah dikatakan berprestasi, apabila ditempatkan pada sekolah mana saja mampu membawa keberhasilan proses belajar mengajar. Termasuk input siswanya,” sambung alumnus IAIN Malang ini.

Sutiaji melanjutkan, adalah wajar jika input siswa- siswi yang berprestasi, berbanding lurus output-nya.

“Namun, akan luar biasa, apabila input siswa mungkin di bawah standar, hasilnya berprestasi,” imbuhnya.

Kebijakan ini, menurutnya, menjadi bagian stressing dari program zonasi pendidikan di Kota Malang. Ia mengajak kepala sekolah dan komite sekolah membangun nilai kejujuran dalam proses belajar – mengajar.

“Upaya membangun dan membudayakan, kita (Pemkot) akan mengembangkan dan mencoba aplikasi absensi yang ter up date per jam dalam setiap pergerakan ASN. Itu (aplikasi finger) kita sematkan pada handphone android, dan sebagai uji coba akan kita lakukan di lingkungan sekretariat daerah lebih dulu,” pungkasnya.(Hmz/Aka)

DPRD Kabupaten Malang Desak Pemkab Pertahankan Songgoriti

Ilustrasi/Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto. (Istimewa).
Ilustrasi/Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto. (Istimewa).

MALANGVOICE – DPRD Kabupaten Malang dorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk mempertahankan pemanfaatan tanah beserta bangunan Songgoriti Resort, atau yang di kenal pemandian air panas alam Songgoriti.

Aset yang berbeda di Kelurahan Songgokerto, Batu tersebut akan diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Batu. Bahkan, Pemkot Batu pernah menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu untuk mendalami kasus ini.

“Pemkot Batu ingin ambil alih pengelolaan aset tersebut. Padahal aset itu masih berstatus milik Pemkab Malang,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, saat dihubungi, Selasa (25/2).

Menurut Didik, walau secara administratif pemandian air panas Songgoriti itu masuk wilayah Kota Batu, namun tetap saja untuk pengelolaannya tetap hak Pemkab Malang.

“Batu lepas dari Kabupaten Malang sejak tahun 2011 silam, tapi Songgoriti tidak dicantumkan dalam aset Pemkot Batu. Kami tetap pertahankan, apalagi ada cagar budaya disana,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Didik, jika Pemkot Batu secara tiba-tiba ingin mengambil alih pengelolaan pemandian air panas itu, dirinya dalam hal ini DPRD Kabupaten Malang tetap akan mempertahankannya, apalagi selama ini pemandian tersebut sudah dikelola dengan baik.

“Kan dulu Songgoriti belum jelas asetnya. Masak sudah dikerjakan dengan jelas oleh Pemkab Malang, sekarang mau diambil alih atau bahasa saya, dimohon oleh Pemkot Batu,” ulasannya.

Akan tetapi, tambah Didik, DPRD Kabupaten Malang akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk kerjasama antara pemerintah daerah.

“Kalau mau bekerjasama ayo kita kerjakan bersama. Kalau seperti ini kan kayak asal serobot. Kami kan ibarat ibu yang melahirkan anaknya, masak sudah dilahirkan minta yang lain-lain,” tukasnya.(Hmz/Aka)

DLH Kota Batu Target 7 Desa/Kelurahan Miliki TPS Terpadu Tahun Ini

Tumpukan sampah di TPA Tlekung. (Foto: Ayun/MVoice)
Tumpukan sampah di TPA Tlekung. (Foto: Ayun/MVoice)

MALANGVOICE – Belum maksimalnya mekanisme daur ulang di Kota Batu berdampak pada volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo.

TPA dilokasi itu diketahui sudah terbilang overload. Sebab, TPA Tlekung menampung hingga 80 ton sampah setiap harinya. Itu merupakan semua sampah yang bersumber dari setiap Desa dan Kelurahan di Kota Batu yang dibuang tanpa adanya daur ulang.

Belum maksimalnya daur ulang itu sendiri dikarenakan masih adanya beberapa desa dan kelurahan di Kota Batu yang tidak memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R (TPST Reduce, Reuse, Recycle) atau TPST Daur Ulang. Sehingga, semua sampah langsung dibuang ke TPA Tlekung.

Oleh sebab itulah, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan menambah TPST 3R atau TPST Daur Ulang. Khususnya di Desa atau Kelurahan yang belum memiliki fasilitas tersebut.

”Ada tujuh Desa/Kelurahan yang belum memiliki itu. Dan tahun ini, akan kita lengkapi (TPST 3R atau TPST Daur Ulang),” kata Kepala DLH Kota Batu, Arief Assidiq kepada wartawan.

Seperti diketahui, dari 24 Desa/Kelurahan yang ada di Kota Batu. Hingga saat ini yang memiliki TPST 3R atau TPST Daur Ulang baru 17 Desa/Kelurahan. Sisanya atau 7 Desa/Kelurahan lainnya masih belum memiliki fasilitas tersebut.

Untuk prosesnya, Arief menjelaskan masih menunggu lelang fasilitas mesin pengelola sampahnya. Namun, dia menyampaikan kurang lebih pada bulan April mendatang akan segera didistribusikan di TPST 3R.

”Tahun ini targetnya kan memang semua (Desa/Kelurahan) ada TPST 3R-nya. Dan permintaan Bu Wali (Dewanti Rumpoko) agar segera dilakukan desentralisasi (penyerahan),” terangnya.

Dia menambahkan, DLH Kota Batu sudah menganggarkan pengadaan 5 unit mesin pengolah sampah di tahun 2020 ini. Dan masing-masing harganya kurang lebih Rp 300 juta.

Sementara itu, untuk pengadaan 2 mesin pengolah sampah tambahan. Dia menyebutkan akan dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan 2020.

”Target kami bisa terpenuhi tahun semua. Sehingga, diharapkan mampu mengolah sampah yang ada saat ini,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk satu mesin pengolah sampah itu mampu mengolah kurang lebih 30 tonn dalam seharinya. Dengan begitu, semua Desa/Kelurahan di Kota Batu bisa mengolah sampahnya sendiri dan mengurangi volume sampah di TPA Tlekung.(Hmz/Aka)

Kasat Lantas Polres Malang Bakal Diisi Polwan Dari Batu

AKP William Thamrin Simatupang. (Toski D).
AKP William Thamrin Simatupang. (Toski D).

MALANGVOICE – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) melakukan rotasi jabatan. Kali ini ada sebanyak 12 pejabat di lingkungan Polda Jatim yang bakal dimutasi dan diisi pejabat baru.

Pemberitahuan pergantian jabatan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolda Jawa Timur nomor ST/346/II/KEP./2020 tertanggal 24 Februari 2020.

Sebanyak 12 pejabat di lingkungan Polda Jatim tersebut, salah satunya jabatan Kasat Lantas Polres Malang AKP William Thamrin Simatupang bakal digantikan AKP Diyana Suci Listyawati.

Dalam surat telegram tersebut, AKP William Thamrin Simatupang bakal menempati jabatan baru sebagai Paur BPKB Subditregident Ditlantas Polda Jawa Timur. Sedangkan AKP Diyana Suci Listyawati sebelumnya menjabat Kasatlantas Polres Batu.

“Iya, memang ada rotasi jabatan, untuk Serahterima masih belum tahu,” tegasnya.

Sekedar diketahui, AKP William Thamrin Simatupang telah menjabat sebagai Kasatlantas Polres Malang sejak 17 November 2018 silam, dengan menggantikan AKP M Probandono Bobby Danuardi.

Sedangkan Diyana menjabat sebagai Kasatlantas Polres Batu sejak 27 Februari 2019 lalu. Diyana saat itu menggantikan AKP Christopher Adhikara.(Hmz/Aka)

Cuaca Ekstrem, Sutiaji Imbau Warga Bermukim Bantaran Sungai Waspada

Wali Kota Malang Sutiaji meninjau kejadian longsor menimpa permukiman warga di kawasan Muharto Kelurahan Kotalama, Selasa (25/2). (Humas Pemkot Malang)
Wali Kota Malang Sutiaji meninjau kejadian longsor menimpa permukiman warga di kawasan Muharto Kelurahan Kotalama, Selasa (25/2). (Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Wali Kota Malang Sutiaji mengimbau masyarakat, khususnya permukiman bantaran sungai, waspada bencana. Ini merespon berbagai kejadian bencana akibat musim hujan yang ekstrem.

Hal itu diungkapkan Sutiaji saat memantau penanganan bencana longsor di kawasan Muharto Gang VB RT3, RW9 Kelurahan Kotalama, Selasa (25/2).
Longsor di wilayah Kecamatan Kedungkandang ini diklaim sebagai bencana terbesar yang terjadi di Kota Malang, beberapa pekan terakhir. Penyebabnya adalah curah hujan yang semakin tinggi, terutama pada Februari 2020 ini.

“Oleh sebab itu, saya mengimbau pada masyarakat khususnya yang rumah tinggalnya berada di area bantaran sungai untuk berhati-hati dan terus waspada. Segera laporkan jika terjadi longsor ataupun banjir,” kata Sutiaji.

Selain itu, lanjut dia, tindakan pencegahan juga harus terus digalakkan. Dicontohkannya, meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat.

“Karena ini sudah berada di sepadan sungai dan sudah berpuluh-puluh tahun ditempatin di sini, maka saya kira kesadaran masyarakat untuk buang limbah rumah tangga tidak di sungai. Apalagi kalau limbah rumah tangga agak keras, bisa mengikis tanah, plengsengan pun bisa terkikis,” beber suami Widayati Sutiaji ini.

Didampingi Sekda Kota Malang, Wasto, Camat Kedungkandang, Donny Sandito serta Kabag Humas, Widianto, Ia juga memberikan arahan kepada para petugas BPBD dan Satgas DPU Perkim untuk segera melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.(Der/Aka)

Paslon Malang Jejeg Penuhi Syarat Dukungan Minimal dalam Pilkada 2020

Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini. (Doc. Kantor).
Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini. (Doc. Kantor).

MALANGVOICE – Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Malang dari jalur perseorangan atau independen, Heri Cahyono dan Gunadi Handoko dinyatakan telah memenuhi syarat dukungan minimal yang telah ditentukan oleh KPU.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Anis Suhartini mengatakan, pasangan Bacabup dan bacawabup yang mengusung jargon “Malang Jejeg” itu telah menyerahkan sebanyak 133.582 berkas syarat dukungan dalam bentuk formulir B1-KWK dan B11-KWK.

“Dari berkas syarat dukungan tersebut telah di verifikasi, tapi masih ada kekurangan,” ungkapnya.

Kekurangan tersebut, lanjut Anis, diketahui setelah dilakukan verifikasi oleh tim teknis dari KPU Kabupaten Malang. Karena dalam formulir B11-KWK, KPU menyebut, ada sejumlah tanda tangan pernyataan dukungan dan E-KTP yang tidak ada.

“B11-KWK nya ada yang tidak lengkap seperti tanda tangan peserta atau E-KTP nya tidak ada. Jadi tidak sah dalam perhitungan,” jelasnya.

Dengan adanya kekurangan tersebut, jelas Anis, KPU Kabupaten Malang memberikan toleransi agar tim dari Malang Jejeg dapat melengkapi salinan form B11-KWK.

“Tim dari Malang Jejeg hanya kurang formulir model B11-KWK salinanya. Alasannya belum di fotocopy. Setelah dikirim, kami langsung menghitung berkas dukungan satu persatu,” ulasanya.

Untuk itu, tambah Anis, Malang Jejeg dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal sebesar 6,5 persen dari total daftar pemilih tetap. Berkas syarat dukungan yang awalnya sebanyak 133.582, setelah melalui proses verifikasi menjadi 132.291.

“129.796 itu batas jumlah minimum, Malang Jejeg ditahap ini sudah lolos,” tandasnya.

Sebagai informasi, setelah melalui tahap ini, KPU masih akan melakukan tahap verifikasi faktual, dengan mendatangi langsung untuk mencocokkan keabsahan berkas syarat dukungan yang sudah diserahkan Malang Jejeg.(Der/Aka)

DPC Peradi Malang Gelar RAC Tahunan dan RAC Khusus

Pembukaan RAC DPC PERADI Malang. (Toski D).
Pembukaan RAC DPC PERADI Malang. (Toski D).

MALANGVOICE – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Malang menggelar Rapat Anggota Cabang (RAC) tahunan, yang di gelar di salah satu hotel di Kota Malang, Selasa (25/2).

Ketua DPC PERADI Malang, Dian Aminudin mengatakan, dalam kegiatan Rapat Anggota Cabang (RAC) tahunan dan RAC Khusus.

“Dalam RAC tahunan ini banyak yang di bahas, seluruh program-program kerja tahunan, bahkan keuangan DPC PERADI Malang,” ungkapnya, saat ditemui di sela-sela kegiatan RAC DPC Peradi Malang.

Sedangkan, lanjut Dian, dalam RAC khusus tersebut, dilakukan untuk persiapan Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 yang akan digelar di Surabaya pada tanggal 30-31 Maret 2020 mendatang.

“Dalam RAC khusus nanti akan mencari calon yang akan di delegasikan dalam Munas di Surabaya untuk mewakili DPC Peradi Malang,” jelasnya.

Sementara, Ketua pelaksana Kegiatan RAC DPC PERADI Malang, Husain Tarang mengatakan RAC ini sebagai mana diamanatkan Anggaran Dasar yang minimal sekali dalam setahun harus di laksanakan.

“RAC ini merupakan kegiatan rutin tahunan, kami akan bahas program kerja DPC PERADI Malang yang sudah dilakukan maupun langkah-langkah ke depan, terutama mengenai program kerja yang akan datang,” tukasnya.(Der/Aka)

Mampir UIN Malang, Jusuf Kalla Serukan Islam Moderat

Mantan Wapres Jusuf Kalla menghadiri Penganugerahan Doktor Kehormatan kepada Dr. Mohammad bin Abd. Karim al-Issa di UIN Malang, Selasa (25/2). (Aziz Ramadani MVoice)
Mantan Wapres Jusuf Kalla menghadiri Penganugerahan Doktor Kehormatan kepada Dr. Mohammad bin Abd. Karim al-Issa di UIN Malang, Selasa (25/2). (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Wakil Presiden RI periode 2014 – 2019 Jusuf Kalla sambangi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Selasa (25/2). Ia menyerukan keberagaman dalam beragama, termasuk agar terus membumikan Islam yang moderat.

Hal itu diungkapkannya saat menghadiri sidang senat terbuka, Penganugerahan Doktor Kehormatan kepada Dr. Mohammad bin Abd. Karim al-Issa.

Menurutnya, toleransi di Indonesia menunjukkan pencapaian yang baik. Hal ini tidak lain karena Islam sebagai agama mayoritas, cenderung ke arah moderasi (menjauhi kekerasan dan radikalisme) serta lebih toleran. Indonesia bahkan memberikan penghargaan kepada hampir seluruh agama dengan meliburkan setiap hari raya keagamaan (libur nasional).

“Dulu sempat menjadi pertentangan, misal adzan apakah dua kali, salat tarawih berapa rakaat. Sekarang tidak lagi diperdebatkan,” kata pria akrab disapa JK ini.

Konflik, lanjut JK, terjadi juga akibat memahami agama secara sempit. Dicontohkannya fenomena radikalisme yang dengan mudahnya mengkafirkan orang lain (tagut) yang tidak sejalan. Bahkan, menurutnya, surga tidak dengan mudahnya didapat seseorang melalui aksi bom bunuh diri.

“Kenapa ada kelompok yang mau bunuh diri untuk membunuh orang lain. Semua ini bersumber kepada ajaran yang keliru.
Jadi intinya ada pemahaman yang menjual murah masuk surga. Ajaran itu yang harus kita perbaiki, bahwa surga tidak semudah itu didapat,” urai pria juga Ketua Dewan Masjid Indonesia ini.

Sumber konflik lainnya, masih kata JK, adalah politik. Perpolitikan yang menyeret agama menuju pertikaian. Ketidakadilan politik menjadi biang masalah.

“Karena itu lah, kearifan para ulama dalam beragama dan berdakwah sangat dibutuhkan. Maka saya sangat berterimakasih dengan deklarasi moderasi dan keberagaman ini,” tutup politisi senior Golkar ini.(Der/Aka)

Attachments area

Sutiaji ‘Kawinkan’ Gerbu dan 3S Nahdlatul Ulama di Masjid Nurul Huda Pandanwangi

Wali Kota Malang Sutiaji meresmikan masjid Nurul Huda di RW 10 Kelurahan Pandanwangi, Senin malam (24/2). (Humas Pemkot Malang)
Wali Kota Malang Sutiaji meresmikan masjid Nurul Huda di RW 10 Kelurahan Pandanwangi, Senin malam (24/2). (Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Wali Kota Malang Sutiaji mengawini dua program sedekah saat meresmikan masjid Nurul Huda di RW 10 Kelurahan Pandanwangi, Senin malam (24/2). Adalah Gerakan Seribu Rupiah (Gerbu), dengan gerakan Sedekah Seribu Sehari (3S) dari PCNU Kota Malang.

“Malam ini saya merasa gembira, karena apa yang saya citakan sejak lima tahun yang lalu, dan sekarang sudah diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Kota Malang melalui Gerakan Seribu Rupiah (Gerbu) perhari, ternyata menemukan pasangannya yakni gerakan Sedekah Seribu Sehari (3S) dari PC NU Kota Malang,” ujarnya.

Ia melanjutkan, gerakan tersebut besar manfaatnya. Sebab, ada semangat kemandirian yang kuat. Bahkan diyakininya menjadi jembatan positif untuk saling berpacu menggapai kemaslahatan (akhirat dan dunia).

“Contoh, seperti pembangunan masjid Nurul Huda ini, kiranya akan cepat terbangun, dan tidak bergantung kepada donatur dari luar, sekiranya gerakan 3S (Sedekah Seribu Sehari) telah membudaya,” jelasnya.

Alumnus IAIN Malang ini menambahkan, agar keberadaan masjid harus mampu membawa misi keilmuan. Hal itu dapat dibangun dengan kuat melalui para jemaah.

“Yang paling sederhana, imam masjid dan petugas muadzin kalau ternyata mulai subuh, dhuhur, ashar, maghrib hingga isya ternyata hanya satu orang saja, maka misi itu saya katakan gagal. Maka saya ajak pengurus Masjid Nurul Huda dan warga sekitar untuk benar -benar memakmurkan dalam arti yang sebenarnya,” ujarnya.

Usai menghadiri peresmian, secara spontan, Sutiaji berkesempatan bertakziah dan memanjatkan doa ke rumah warga yang keluarganya meninggal dunia.

“Ini bertepatan lokasinya berhimpitan, dan terinfo bahwa yang meninggal adalah ASN di UPT pemakaman Dinas Lingkungan Hidup,” kata Sutiaji.

Momentum ini, menurutnya, patut diambil hikmah sebaik-baiknya.

“Almarhum terinfokan, baru selesai finger pulang dan setelah merasa tidak enak badan, dan Allah berkehendak untuk memanggilnya. Ini pelajaran, dan bertepatan di jam yang berhimpitan ada giat peresmian masjid, maka ini menjadi satu kesatuan pembelajaran ruhani,” pungkasnya.

Turut mendampingi Kadin LH Rinawati, Camat Blimbing Muarib, Kabag Kesra Mabrur, Kabag Humas Widianto dan Lurah Pandanwangi, Redy.(Hmz/Aka)

Komunitas