Gandeng BPF, Pemkot Malang Salurkan Bantuan Korban Gempa

Wali Kota Malang, Sutiaji menerima bantuan dari BPF yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa, (hms).

MALANGVOICE – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan menyalurkan bantuan berupa 3,5 ton beras dan 8 ton semen yang didapatkan dari PT Bestprofit Futures Malang (BPF).

Bantuan akan diberikan kepada warga terdampak gempa berskala 6,1 magnitudo pada Sabtu (10/4) lalu.

“Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang serta Lumajang, saya ucapkan terima kasih kepedulian dari panjenengan semua. Maka kepedulian dalam Salam Satu Jiwa memang menjadi satu. Kalau saudara susah kita juga ikut susah, kalau saudara kita senang kita juga ikut senang,” ujar Wali Kota Malang, Sutiaji, Kamis (15/4).

Selain itu, Sutiaji mengatakan, telah menghimpun bantuan-bantuan lain dari berbagai kalangan. Pihak Pemkot Malang juga berkoordinasi dengan Baznas untuk melakukan penghimpunan bantuan kepada terdampak gempa.

“Ini kami kumpulkan juga, mudah-mudahan sama yang lain. Di kami sudah terkumpul, nanti ada tambahan dari Baznas. Karena kemarin sudah kami koordinasikan dengan Baznas. Dan kami juga menghimpun. Nanti kita salurkan bersama-sama,” tuturnya.

Sementara itu, untuk mempermudah proses penyaluran bantuan ini, Pemkot Malang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang terkait arah bantuan nantinya seperti apa.

“Saya sudah komunikasi sama Bupati hari Sabtu kemarin. Apa saja yang harus dikumpulkan. Prioritas yang dibutuhkan Beliau, tenaga dan bantuan untuk bangunan. Dan ketepatan, itu dibantu semua untuk meringankan,” tandasnya.(der)

PO Bagong Pastikan Tetap Beroperasi Meski Ada Larangan Mudik

Bus Bagong yang terparkir di garasi (fathul)

MALANGVOICE – Perusahaan Otobus (PO) Bagong memastikan akan tetap beroperasi dan tidak mengurangi armadanya saat musim libur lebaran mendatang.

Pemilik PO Bagong, Hari Soesilo mengatakan, pelarangan mudik yang berlangsung pada tanggal 6 – 17 Mei 2021 mendatang dianggap bukan kebijakan yang bijak, karena diprediksi bakal berdampak pada beberapa sektor. Salah satunya sektor industri jasa transportasi, baik darat, laut maupun udara.

“Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momentum yang ditunggu bagi industri jasa transportasi umum,” ucapnya, Kamis (15/4).

Sebab, lanjut Hari, banyak masyarakat yang ingin merayakan momentum lebaran dengan mudik ke kampung halaman. Walau, kebijakan larangan mudik itu merupakan upaya Pemerintah untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19, dan sudah sepatutnya masyarakat bisa mendukung.

“Kami tetap setia dengan pelanggan yang punya rutinitas. Kami akan jalankan seperti biasanya, armada kami siap berikan pelayanan pada pelanggan (Penumpang). Tapi, tetap harus menerapkan protokol kesehatan (Prokes), seperti masker dan jaga jarak,” jelasnya.

Akan tetapi, tambah Hari, larangan mudik tersebut jika dilihat dari aspek untuk menekan penyebaran Covid-19, sebagai warga negara yang baik harus patuh, namun jika dilihat dari aspek pendapatan, pengusaha/pemilik bus yang akan terdampak dengan peraturan tersebut.

“Kalau bicara dari aspek pendapatan, sudah tentu menurun. Tapi, kami anggap hal ini sebagai resiko bagi pelaku industri jasa transportasi,” tukasnya.(der)

Pemkot Malang Raih Penghargaan PPD Terbaik Tingkat Provinsi

Wali Kota Malang, Sutiaji menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, (humas).

MALANGVOICE – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendapatkan penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik Kedua Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur, di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya kepada Wali Kota Malang, Sutiaji, Kamis (15/4).

“Penghargaan tersebut menjadi salah satu motivasi bagi Pemkot Malang untuk terus melaksanakan pembangunan secara terarah di wilayah Kota Malang,” ujar Sutiaji.

Menurutnya, penghargaan yang didapat ini tidak luput dari peran segala pihak yang tergabung dalam kolaborasi Pentahelix yang telah terbangun selama ini di Kota Malang.

“Tentu peran serta berbagai pihak yang selama ini kita kolaborasikan secara pentahelix menjadi wujud sinergitas yang terbangun selama ini,” tuturnya.

Selain itu, pria nomor satu di Kota Malang ini akan terus meningkatkan dan melakukan percepatan maupun perluasan digitalisasi di berbagai sistematika pelayanan publik.

Guna memberikan kemudahan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dari pemerintah daerah.

“Demikian untuk peningkatan transaksi non tunai di Kota Malang. Meskipun di Kota Malang beberapa pasar dan pusat perbelanjaan telah menerapkan sistem pembayaran non tunai, namun di berbagai bidang lainnya akan kita laksanakan dan tingkatkan kesadaran masyarakatnya untuk melakukan sistem non tunai,” tandasnya.(der)

Environtmental Green Society Malang Gelar Aksi Tolak Plastik Sekali Pakai

Aksi Damai Tolak Plastik Sekali Pakai, (MG2).

MALANGVOICE – Momen bulan Ramadan 1442 Hijriah, dihiasi dengan aksi damai yang dilakukan aktivis lingkungan tergabung dalam Environtmental Green Society (EGS) Malang, di depan Gedung Balaikota Malang, Kamis (15/4).

Dalam aksi yang melibatkan sekitar belasan orang itu mengambil tema bertajuk ‘Puasa Plastik’, sebagai bentuk penyampaian aspirasi penolakan penggunaan plastik sekali pakai.

Hal tersebut, didasari pada hasil penelitian yang dilakukan EGS Malang bahwa disepanjang sungai Brantas, khususnya mulai dari wilayah Bumiaji, Muharto, hingga Bendungan Sengguruh telah ditemukan banyak tumpukan sampah di bantaran sungai.

Dari kesimpulan yang dibuat, melalui tumpukan sampah itu menjadi salah satu sumber munculnya mikro organisme. Jika mikro organisme ini telah mengkontaminasi hewan yang ada di sungai seperti Ikan dan udang itu dapat berdampak buruk pada manusia.

“Itu adalah partikel berbahaya, karena mengandung senyawa Toxic yang kemudian senyawa tersebut pada organismenya (Ikan dan Udang) akan berbahaya untuk di konsumsi manusia,” ujar Peneliti Environtmental Green Society, Alaikha Rahmatullah, saat diwawancarai awak media.

Dari situ, pihak EGS Malang ingin Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bisa mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur supaya masyarakat bisa lebih disiplin tidak menggunakan plastik sekali pakai.

Lalu, tidak adanya fasilitas pendukung dari pemerintah di kawasan bantaran sungai untuk mengangkat sampah itu juga menjadi problem tersendiri.

“Tidak adanya fasilitas dari pemerintah khususnya di kawasan bantaran sungai tersebut untuk fasilitas pengangkatan sampah,” kata dia.

Dan kemudian perlu adanya tanggung jawab dari pihak produsen atas produk-produknya. Sebab hingga saat ini produsen plastik belum bertanggung jawab pada produknya sendiri.

“Pertama produsen diharapkan bertanggung jawab untuk sampah-sampah yang mereka produksi. Kemudian yang kedua produsen di harapkan untuk me redesain kemasan-kemasan yang mereka produksi yang lebih rama lingkungan,” terangnya.

Sementara itu, terkait Peraturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga sendiri sudah dikeluarkan Pemkot Malang melalui Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2021.

Namun untuk penerapannya juga belum bisa dikatakan optimal, sebab dalam peraturan tersebut belum memiliki punishment bagi masyarakat yang melanggar.(der)

Dampak Gempa Bermagnitudo 6,1 Jumlah Kerusakan di Kabupaten Malang Terus Bertambah

Kondisi di Desa Jogomulyan, Tirtoyudo. (Toski D).

MALANGVOICE – Dampak adanya gempa bermagnitudo 6,1 yang terjadi pada Sabtu (10/4) siang, sekitar pukul 14.00 WIB lalu, membuat ribuan rumah di wilayah Kabupaten Malang mengalami kerusakan.

Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan, sebelumnya (Rabu 14/4) pagi ada sebanyak 4.404 rumah rusak, kini menjadi
5.010 rumah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Bambang Istiawan mengatakan, berdasarkan update laporan per-14 April 2021 pukul 17.00 WIB, ada sebanyak 1.202 unit rumah mengalami rusak berat, 1.478 rumah rusak dalam kategori sedang, dan 2.330 unit rumah mengalami rusak ringan.

“Hari ini (Rabu 14/4) ada 5.010 rumah yang rusak, itu tersebar di 29 dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang,” ucapnya.

Selain kerusakan rumah, lanjut Bambang, juga menyebabkan 192 unit bangunan sekolah mengalami kerusakan, 95 unit rumah ibadah rusak, 15 fasilitas kesehatan, dan 23 unit fasilitas umum lainnya juga mengalami kerusakan.

“Juga ada korban jiwa, 4 orang meninggal dunia, yakni Gimah warga Desa Jogomulyan, Tirtoyudo, untuk wilayah Ampelgading yakni Munadi warga Desa Wirotaman, Imam Santoso warga Desa Sidorenggono, dan Hariyeh warga Desa Taman Asri. Sedangkan yang mengalami luka-luka ada 110 orang,” jelasnya.

Untuk itu, tambah Bambang, BPBD telah mendirikan dapur umum di tiga Kecamatan, yaitu di Dampit, Tirtoyudo, dan Ampelgading. Untuk yang ditempatkan di Dampit yakni di Desa Majang Tengah, dan Desa Pamotan, karena ada sebanyak 132 orang pengungsi.

Sedangkan untuk Kecamatan Tirtoyudo didirikan di Desa Jogomulyan, Desa Sumbertangkil, dan Desa Kepatihan, karena ada 750 orang warga terdampak yang mengungsi.

“Untuk di Ampelgading itu dapur umum ada di Desa Wirotaman, disana ada 50 warga yang terdampak,” tukasnya.(der)

Kunjungi Jogomulyan, Ketua DPRD Kabupaten Malang Temukan Foto Megawati di Reruntuhan Bangunan

Darmadi saat memegang foto Megawati Soekarnoputri. (Toski D)

MALANGVOICE – Bupati Malang HM Sanusi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melakukan kunjungan ke Desa Jogomulyan, Tirtoyudo untuk meninjau warga yang terdampak gempa bermagnitudo 6,1.

Dalam kunjungan tersebut, M Sanusi juga didampingi oleh beberapa anggota legislatif Kabupaten Malang.

Saat melakukan peninjauan beberapa rumah yang terdampak, rombongan dikagetkan dengan adanya foto Dr Hj Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri atau biasa disapa dengan panggilan ‘Bu Mega’.

Mengetahui hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Malang terpilih, yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Darmadi mengaku kaget, dan terheran-heran.

“Itu foto Bu Mega masih mudanya dulu, itu foto masih menjabat sebagai Wakil Presiden,” ucap Darmadi, Rabu (14/4).

Menurut Darmadi, di Desa Jogomulyan, Tirtoyudo ini memang daerah basis PDI-P. Namun, dirinya tidak menyangka masih ada orang yang menyimpan foto Megawati Soekarnoputri yang kala itu menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

“Itu foto tahun 1999, memang di sini banyak grassroot (akar rumput) atau militan partai kami, tapi saya tidak menyangka jika masih ada yang memasang foto itu,” tegasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari BPBD Kabupaten Malang, dampak dari gempa bermagnitudo 6,1 tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia, dan sebanyak 104 orang mengalami luka-luka.

Sedangkan, kerusakan bangunan yang tersebar di 29 dari 33 kecamatan, untuk rumah warga total ada sebanyak 4.404 unit, untuk bangunan sekolah ada 170 unit, fasilitas kesehatan (Faskes) ada 12 unit, dan bangunan tempat ibadah 64 unit, serta 15 fasilitas umum lainnya yang mengalami kerusakan.(der)

Lahan Eks Apartemen Taman Melati Kembali Berpolemik

Yayan Riyanto melihat lokasi tanah yang menjadi eksekusi PN Malang. (Istimewa)

MALANGVOICE – Polemik soal tanah di Dinoyo bekas Apartemen Taman Melati mencuat kembali. Hal ini dikarenakan lahan seluas 5.035 m² hendak dieksekusi PN Malang.

Dijelaskan advokad Yayan Riyanto, tanah itu sebelumnya sudah dibeli kliennya, Eko Budi warga Surabaya pada 2013 seharga Rp6 miliar.

“Klien kami membeli setelah menang lelang oleh PN Malang pada 2013,” kata Yayan.

Dua bidang tanah yang dibeli Eko masuk lelang eksekusi pengadilan dengan Perkara No 137/Pdt.G/2003/PN.Mlg yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, pemilik lahan lama, Meriyati (68) warga Kota Malang tidak puas dan mengajukan perlawanan.

Saat itu, PN Malang melakukan eksekusi lahan yang pernah menjadi kampus STIE dan STT, sesuai penetapan tanggal 3 September 2014 No 35/Eks/2013/PN.Mlg atas permohonan Eko Budi sebagai pemenang lelang. BPN Kota Malang juga menerbitkan sertifikat pengganti, bulan Desember 2014 dan menyatakan sertifikat milik Meriyati dicabut dan tidak berlaku.

“Atas terbitnya sertifikat itu, Meriyati masih belum terima. Ia mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya. Gugatan tidak diterima. Termasuk upaya bandingnya juga menemui jalan buntu. Tahun 2014, ia menggugat KPKNL, termasuk klien kami di PN Malang. Tapi hakim menyatakan gugatan itu juga tidak dapat diterima. Termasuk upaya Peninjauan Kembali (PK) juga ditolak,” urai alumnus FH UMM itu.

Permasalahan berlanjut pada 18 September 2017, Meriyati dan Loedi Harianto, suaminya kembali menggugat Menteri ATR/Kepala BPN, KPKNL, Pemkot Malang, dan Eko Budi sebagai pemilik lahan, dengan No Perkara: 169/Pdt.G/2017/PN.Mlg. “Gugatannya ditolak. Tapi upaya bandingnya diterima PT Surabaya,” katanya.

Hakim PT Surabaya menerima permohonan banding itu, dan membatalkan putusan PN Malang No Perkara: 169/Pdt.G/2017/PN.Mlg. “Amar putusannya, menerima dan mengabulkan gugatan mereka sebagian, menyatakan Meriyati sebagai pemilik lahan dan menyatakan tidak sah sertifikat pengganti, risalah lelang hingga klien kami harus mengosongkan lahan itu,” ungkap dia.

Advokat yang berkantor di Jalan Kawi 29 Malang itu mengatakan, melalui advokat di Jakarta, kliennya sudah melakukan upaya kasasi terhadap putusan PT Surabaya itu, termasuk Menteri ATR/Kepala BPN, KPKNL dan Pemkot Malang. “Permohonan kasasi ditolak. Sekarang, klien kami kembali mengajukan upaya PK dengan beberapa dasar,” tegasnya.

Yakni, Pasal 4 Peraturan Menkeu No 27/PMK.06/2016 yang menegaskan bila lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tidak dapat dibatalkan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7/2012 butir IX yang berbunyi perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak atas objek itu.

“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak. Putusan PT Surabaya sangat bertentangan dengan aanmaning yang diterima klien kami, termasuk perintah pengosongan. Objek itu sudah dibeli dari lelang eksekusi PN Malang yang dilaksanakan di KPKNL Malang. Stop eksekusi, tunggu hasil PK,” tutupnya.(der)

Dukung Zonasi, Pemkot Bakal Bangun Tiga SMP Baru

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu, (MG2).

MALANGVOICE – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal membangun tiga Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru tahun 2021, yang rencananya akan berada di Gadang, Mulyorejo, dan Polehan Kota Malang.

Menurut penjelasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, total anggaran yang digelontorkan untuk membangun tiga sekolah ini mencapai puluhan miliar rupiah.

“Dengan rincian SMPN Polehan dianggarkan senilai Rp 9 miliar, SMPN Gadang Rp 12 miliar dan SMPN Mulyorejo Rp 13 miliar. Total sekitar Rp 24 miliar,” ujarnya, Rabu (14/4).

Sedangkan untuk prosesnya saat ini masih dalam tahap lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Malang.

“Saat ini masih proses ya. Ini yang kita bangun merupakan sekolah baru, tetapi sudah memiliki murid masing-masing kelas 7 SMP,” tuturnya.

Pembangunan tiga sekolah ini dikatakan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, usai sistem penerimaan siswa tahun ajaran baru secara zonasi diterapkan.

“Jadi seperti di Gadang dan sekitarnya itu, SMPN belum ada, Polehan juga belum ada dan Mulyorejo juga belum ada. Nanti kalau sudah zonasi kalah, kasian kalau tidak tertampung,” terangnya.

Dari situ, Suwarjana berharap, pembangunan ketiga sekolah yang direncanakan bisa berjalan tepat waktu sesuai tanpa ada kendala.

“Konsep sekolahnya semua bertingkat walaupun mohon maaf belum bisa semua. Katakanlah belum bisa full. Jadi bertahap pembangunannya. Minimal mereka bisa tertampung lah di tahun ajaran baru ini,” tandasnya.(der)

Karaoke dan Hiburan Dilarang Buka Selama Ramadan, Ini Kata Ketua Perkahima

Ilustrasi tulisan Karaoke, (doc MalangVoice.com).

MALANGVOICE – Surat Edaran (SE) Wali Kota nomor 14 tahun 2021 terdapat penjelasan tentang kegiatan penyediaan tempat hiburan seperti panti pijat, diskotik, karaoke dan sejenisnya wajib tutup selama bulan Ramadan 1442 Hijriah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua umum Persatuan Karaoke dan Hiburan Malam (Perkahima), Agustian Siagian SH, mengatakan tidak mempermasalahkan kebijakan yang ditentukan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu.

“Karena untuk menghormati bulan Ramadan bagi muslim yang menjalankan ibadah puasa, kita patuh terhadap apapun prodak hukumnya,” ujarnya saat diwawancarai awak media melalui telpon WhatsApp, Rabu (14/4).

Selain itu, memang setiap bulan Ramadan tiba, pengusaha karaoke, hiburan malam dan sejenisnya yang tergabung dalam Perkahima sepakat tutup untuk menghormati umat muslim yang menjalankan ibadah puasa.

“Saya kira se Jawa Timur pun sama, yah. Tiap bulan Ramadan kita semua kompak tutup untuk menghormati umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa,” tuturnya.

Dengan begitu, Agustina menegaskan, dari puluhan usaha se-Malang Raya yang tergabung dalam Perkahima, ada yang melakukan pelanggaran atau tetap buka bakal menyerahkan seluruh keputusan pada pihak yang berwajib.

“Kita serahkan kepada pemerintah agar ditindak secara tegas, entah itu dicabut izinnya atau bagaimana,” tandasnya.(der)

Pemkab Malang Gerak Cepat Bangun Rumah Sementara Warga Terdampak Gempa

Proses pemerataan rumah

MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang gerak cepat membangun rumah sementara bagi masyarakat terdampak gempa dan kesulitan mencari rumah sewa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan, untuk pemerataan rumah warga yang terdampak gempa hanya membutuhkan waktu sehari, dan akan dimulai pada Rabu (14/4).

Untuk pemerataan rumah yang terlihat rusak sebagian tersebut dilakukan agar memudahkan proses pembangunan, dan untuk material bangunan, mulai hari ini (Rabu 14/4) didatangkan,

“Pemerataan diperkirakan sehari cukup, bahkan hari ini material bangunan sudah mulai datang,” ucapnya, Rabu (14/4).

Proses pemerataan rumah warga berdampak gempa. (Toski D)

Menurut Wahyu, pembangunan rumah sementara di Desa Jogomulyan sendiri awalnya hanya 11 rumah dengan perhitungan biayanya satu rumah akan menghabiskan anggaran antara Rp 15 juta hingga Rp 20 juta.

“Rumah yang dirobohkan memang akan mendapatkan bantuan untuk membangun rumah sementara. Jadi rumah yang dirobohkan itu nanti akan dibangun kembali. Makanya pendataan rumah itu perlu,” jelasnya.

Selama rumah dibangun, sementara masyarakat akan menghuni tenda pengungsian. Untuk itu, dirinya berpesan agar masyarakat dapat menjaga kesehatan selama berada di pengungsian.

“Kami imbau masyarakat bisa terus menjaga kesehatan, terutama menjaga protokol kesehatan sembari rumah sementara sedang dibangun 14 hari kedepan,” pesannya.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari BPBD Kabupaten Malang, dampak dari gempa bermagnitudo 6,1 tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia, dan sebanyak 104 orang mengalami luka-luka.

Sedangkan, kerusakan bangunan yang tersebar di 29 dari 33 kecamatan, untuk rumah warga total ada sebanyak 4.404 unit, untuk bangunan sekolah ada 170 unit, fasilitas kesehatan (Faskes) ada 12 unit, dan bangunan tempat ibadah 64 unit, serta 15 fasilitas umum lainnya yang mengalami kerusakan.(der)