Tiga Pemda Malang Raya Siapkan Skema New Normal

Wali Kota Malang Sutiaji rakor bersama para tokoh agama di Balai Kota Malang, Rabu (20/5). (Humas Pemkot Malang)
Wali Kota Malang Sutiaji rakor bersama para tokoh agama di Balai Kota Malang, Rabu (20/5). (Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Tiga pemerintah daerah di wilayah Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu segera menyiapkan aturan terkait skema usai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adalah transisi new normal atau normal baru.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, pada saat memasuki masa transisi normal baru, protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 akan tetap diberlakukan, namun pada sektor tertentu ada kelonggaran.

“Akan dirumuskan oleh tiga kepala daerah. Apa yang boleh, apa yang tidak. Sekitar 70 persen aturan saat PSBB akan dipertahankan, sementara 30 persen akan dilonggarkan,” kata Sutiaji, usai rapat bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Kantor Bakorwil III Malang Malang, Rabu.

Sutiaji melanjutkan, salah satu hal yang akan dilonggarkan pada masa transisi menuju normal baru, yakni berkaitan dengan sektor ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19. Namun, ia belum merinci jenis pelonggaran aturan tersebut.

Kemudian, lanjut dia, hal-hal yang berkaitan dengan protokol penanganan COVID-19, akan terus dikuatkan kedisiplinannya, seperti penggunaan masker, penerapan pembatasan fisik, dan pola hidup sehat.

“Kita tidak akan memberi kelonggaran terkait masalah COVID-19. Nanti akan kita susun peraturannya, sebagai payung hukum,” kata Sutiaji.

Tidak diperpanjang masa PSBB, masih kata dia, bukan berarti masyarakat bebas melakukan kegiatan seperti saat normal sebelumnya, sebab kasus pandemi COVID-19 masih belum berakhir di wilayah Malang Raya.

“Pasca PSBB, bukan berarti COVID-19 selesai. Tapi kita masuk pada transisi, bagaimana pola hidup dan gaya hidup ketika PSBB, akan diboyong pada masa transisi dan masa normal baru,” ujar Sutiaji.

Seperti diketahui, PSBB Malang Raya yang dimulai pada 17 bakal berakhir satu putaran pada 30 Mei 2020. PSBB di wilayah Malang Raya, bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19. Kemudian akan dilanjutkan pada skema new normal.(der)

BNN Kota Malang

Pelaksanaan New Normal Life di Kabupaten Malang Bakal Dimulai 1 Juni 2020

Bupati Malang, HM Sanusi
Bupati Malang, HM Sanusi. (Toski)

MALANGVOICE – Bupati Malang HM Sanusi menegaskan, pelaksanaan new normal di wilayah Kabupaten Malang bakal diberlakukan mulai tanggal 1 Juni 2020 mendatang.

“Masa transisi new normal life akan diberlakukan selama satu pekan (7 hari), akan dimulai pada Senin tanggal 1 Juni 2020 mendatang. Masa transisi itu merupakan pelepasan aturan PSBB. Ada kelonggaran, jadi kemarin ketat sekarang tidak,” ungkap Sanusi, Kamis (28/5).

Menurut Sanusi, walau memasuki masa transisi new normal life, dimana usai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Malang Raya, sebelum normal kembali ada aturan yang dilonggarkan. Namun, masyarakat Kabupaten Malang wajib menerapkan protokol pencegahan Covid-19 saat masa transisi new normal life.

“Masyarakat diwajibkan memakai masker, jaga kebersihan, jaga kesehatan dan ini wajib pula diterapkan di seluruh tempat kerja pusat bisnis dan lain-lain. Terapkan sesuai protokol pencegahan Covid-19,” jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Sanusi, meski memasuki masa transisi new normal life, pengobatan bagi pasien yang terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 tetap dijalankan hingga pasien sembuh total, bahkan, dirinya juga membebaskan pasien Covid-19 untuk memilih menjalani perawatan di rusunawa ASN atau isolasi mandiri di rumah.

“Pengobatan pasien tetap dijalankan. Malah kami tingkatkan. Pasien Covid-19 yang sakit mau ke rusunawa kita rawat, yang mau isolasi mandiri ya kita layani semua. Sifatnya tidak wajib sekarang ada perubahan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Arbani Mukti Wibowo menegaskan, walau memasuki masa transisi new normal life, dan masyarakat Kabupaten Malang diimbau harus tetap hindari situasi berkerumun, karena rawan penularan Covid-19.

“Masyarakat harus tetap patuhi protokol kesehatan saat berlangsungnya masa transisi new normal life,” tukasnya.(der)

BNN Kota Malang

Jelang Transisi Masa New Normal Life, Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Malang Bertambah

Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Malang, Arbani Mukti
Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Malang, Arbani Mukti Wibowo. (Toski)

MALANGVOICE – Menjelang transisi masa new normal life Malang Raya, jumlah kasus terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 di Kabupaten Malang bertambah.

Sebelumnya, ketika diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Malang Raya pada tanggal 17 Mei 2020 silam, di Kabupaten Malang jumlah kasus terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 ada 53 kasus, dan kini menjadi 74 kasus.

“Jelang berakhirnya PSBB ini jumlah warga terkonfirmasi positif covid-19 meningkat. Ini dikarenakan hasil swab yang dikirimkan sebelum pelaksanaan PSBB, baru saja keluar dan diterima,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang Arbani Mukti Wibowo, Kamis (28/5).

Dengan kondisi seperti itu, lanjut Arbani, menyulitkan untuk dievaluasi terkait sebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang. Karena sampel swab yang dikirim untuk diuji, hasilnya baru keluar empat bahkan sampai satu pekan kemudian. Akan tetapi, dengan kondisi tersebut, ada beberapa kecamatan yang dulunya daerah zona merah kini telah berhasil disterilkan dari sebaran covid-19.

“Walau kesulitan melakukan evaluasi, kami bisa mensterilkan 7 kecamatan, yakni Kecamatan Ampelgading, Pagelaran, Ngajum, Ngantang, Pujon, Bululawang, dan Wajak. 7 kecamatan itu sudah berubah hijau dari sebaran covid-19. Kini tinggal 9 kecamatan yang masih zona merah,” jelasnya.

Dengan begitu, tambah Arbani, perubahan zona merah tersebut lantaran adanya kedisplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, dan mentaati anjuran-anjuran pemerintah untuk berpola hidup sehat.

“Pola hidup sehat, jaga jarak dan mengenakan masker merupakan kunci utama untuk terhindar dari penyeberan Covid-19,” tukasnya.

Sebagai informasi, di tiga hari sebelumnya, di Kabupaten Malang jumlah kasus terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 ada 59 orang, dengan rincian, 6 orang dirawat, 14 orang dalam isolasi rumah, 5 orang dalam observasi, dan 24 orang dinyatakan sembuh, serta 10 orang telah meninggal dunia.

Namun, jija berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari laman infovovid-19.jatimprov.gi.id, di Kabupaten Malang ada sebanyak 74 kasus terkonfirmasi positif terpapar Covid-19, atau ada penambahan 15 orang, akan tetapi, untuk pasien sembuh ada sebanyak 24 orang dan 10 orang telah dinyatakan meninggal dunia.

BNN Kota Malang

Empat Kepala OPD Pemkab Malang Bakal Berebut Kursi Sekda Kabupaten Malang

Bupati Malang, HM Sanusi
Bupati Malang, HM Sanusi. (Toski)

MALANGVOICE – Empat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bakal berebut kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang yang akan ditinggalkan Didik Budi Muljono, karena memasuki pensiun pada 1 Juni 2020 nanti.

Keempat Kepala OPD yang dikabarkan akan berebut jabatan tersebut, yaitu Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nurman Ramdansyah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tomie Herawanto, Kepala Dinas Kawasan Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya (DKPCK), dan Kepala Inspektorat Pemkab Malang Tridyah Maestuti.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan, jika dirinya menginginkan sosok orang yang memiliki akses atau hubungan luas, yang tidak hanya ditingkat lokal saja, tapi juga ditingkat nasional, dan bahkan juga memiliki akses di luar negeri yang akan mengisi kursi jabatan Sekda tersebut.

“Siapa saja yang duduk di jabatan sekda, tapi tentunya dibutuhkan sosok yang benar-benar memiliki kompetensi yang sangat mumpuni, utamanya clear syarat dan bebas dari masalah hukum,” ungkap Sanusi, saat ditemui, Rabu (27/5).

Selain itu, lanjut Sanusi, Calon Sekda harus benar-benar proper atau layak, terutama harus memenuhi syarat-syarat yang sudah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Sekda adalah jabatan tertinggi dalam tatanan birokrasi, jadi semua syarat terpenuhi,” jelasnya

Terpisah, Koordinator Badan Pekerja LSM Pro-Desa, Ahmad Khoesairi mengatakan, untuk Calon sekda Kabupaten Malang tentunya memang harus benar-benar bersih dengan masalah hukum, baik itu tindak pidana korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya.

“Harus bersih, baik masalah hukum maupun pergunjingan publik atau tercoreng namanya. Itu berbahaya dan sangat rentan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum,” ucapnya.

Sebab, lanjut Khoesairi, dari empat nama calon yang bakal bertarung untuk berebut kursi Sekda tersebut, salah satu calon tersebut informasinya sudah beberapa kali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Rumornya ada satu calon yang sering dipanggil KPK sebagai saksi, yang nantinya bisa saja masih menjadi saksi, tapi nantinya bisa saja statusnya ditingkatkan menjadi tersangka,” jelasnya.

Selain itu, tambah Khoesairi, salah satu calon tersebut juga telah diduga telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, atau memiliki istri lebih dari satu.

“Untuk itu, Panitia seleksi (Pansel) harus mempertimbangkan Calon Sekda yang menjadi terperiksa terkait dugaan adanya korupsi dilingkungan Pemkab Malang. Pilihlah calon yang memiliki rekam jejak yang bersih dan memiliki integritas serta berpengalaman, dan layak untuk menduduki jabatan Sekda,” tukasnya.(der)

BNN Kota Malang

Tok! Usai PSBB Malang Raya, Lanjut New Normal

Gubernur Jatim
Gubernur Khofifah Indar Parawansa konferensi pers tentang transisi menuju new normal Malang Raya di kantor Bakorwil III Malang, Rabu (27/5). (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Pemerintah memastikan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Malang Raya cukup sekali putaran. Selanjutnya, bakal diterapkan skema tatanan hidup baru alias new normal life.

Hal ini terungkap pada konferensi pers yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kantor Bakorwil III Malang, Rabu malam (27/5).

“PSBB sekali saja, kami melakukan rapat teknis dengan tim pakar, melihat bagaimana pedoman WHO, ada enam yang harus dipastikan ketika selesai pembatasan (PSBB), lalu transisi menuju new normal,” kata Khofifah.

Enam poin tersebut diantaranya,
1)Bukti bahwa persebaran COVID-19 terkontrol, 2)kapasitas kesehatan saat ini masih cukup untuk tes, isolasi di rumah sakit, tracing dan karantina pasien terkonfirmasi, 3) populasi berisiko harus dilindungi khususnya orang berusia lansia dan individu dengan penyakit komorbid, 4) selalu pakai masker, jaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan, 5) risiko penyebaran kasus baru diminimalkan, 6) komunitas juga turut aktif dalam melawan penyebaran COVID-19.

“Poin keempat, masih membutuhkan re edukasi dan re sosialisasi, peningkatan kedisiplinan, tetapi prinsipnya para bupati dan walikota punya komitmen kuat untuk terus distribusi masker, mengajak masyarakat menjaga penerapan protokol kesehatan terkonfirmasi melalui komunitas terutama melalui kampung tangguh,” pungkasnya.(der)

BNN Kota Malang

Gelombang Pasang Menerjang Pantai Malang Selatan

Gelombang pasang pantai Kabupaten Malang. (Istimewa/BPBD)

MALANGVOICE – Beberapa pantai di wilayah Kabupaten Malang bagian selatan diterjang gelombang pasang, sejak Selasa 26 Mei 2020. Otoritas setempat memastikan tidak ada kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa akibat fenomena alam tersebut.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang Bagyo Setiono mengatakan, gelombang pasang laut menerjang hampir sepanjang pesisir wilayah Kabupaten Malang. Pihaknya telah memastikan tidak ada kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa. Terlebih seluruh pantai komersil telah ditutup dari akses wisatawan. Dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Malang Raya.

“Tak ada (korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur). Gelombang pasang biasa. Penyebabnya low pressure di Utara Barat Australia,” kata Bagyo dihubungi, Rabu (27/5).

Ia menambahkan, berdasarkan data Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak Surabaya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), peringatan dini gelombang pasang hingga mengakibatkan banjir ROB telah diedarkan. Dijelaskan, bahwa fenomena tersebut terjadi akibat aktivitas pasang air laut, kondisi gelombang tinggi, dan curah hujan tinggi dapat mempengaruhi dinamika pesisir wilayah Indonesia. Termasuk wilayah pesisir selatan Jawa Timur.

“Sekarang sudah mulai surut. Meski demikian, kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada,” pungkasnya.(der)

BNN Kota Malang

Khofifah Sebut Malang Berpeluang Masuk Masa Transisi New Normal Life

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (berjilbab putih) saat berada di Balai Desa Sitirejo, Wagir (Toski D)

MALANGVOICE – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, usai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Malang Raya, berpeluang masuk masa transisi new normal life.

“Saya akan membuka peluang masa transisi new normal life, usai menyelenggarakan PSBB dengan baik,” ungkap Khofifah, saat meninjau Kampung Tangguh di Desa Sitirejo, Wagir, Rabu (27/5).

Menurut Khofifah, pelaksanaan PSBB Malang Raya akan berakhir pada tanggal 30 Mei mendatang, dan nantinya akan dilakukan rapat untuk membahas evaluasi pelaksanaannya.

“Setelah ini kami baru akan rapat optimasi dari pelaksanaan PSBB Malang Raya, dan kemungkinan menuju transisi new Normal Life,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Khofifah, kepastian ditentukan masa transisi new normal life tersebut akan ditentukan dalam rapat tersebut, dasarnya dari hasil PSBB Malang Raya.

“Kepastiannya nunggu hasil rapat tersebut, Malang Raya ini berpeluang masa transisi tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Malang, HM Sanusi mengatakan saat ini Kabupaten Malang sudah siap menjalani masa transisi dari PSBB ke new normal life.

“Kami siap menjalani transisi new normal life. Sedangkan implementasinya ya seperti pada penerapan PSBB dan physical Distancing,” ulasannya.

Untuk itu, lanjut Sanusi, dirinya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Malang untuk tetap mengimplementasikan dengan menjaga jarak, menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dan tetap menjalankan pola hidup bersih serta sehat.

“Kami siap mendukung apa yang menjadi kebijakan Gubernur Jatim termasuk nantinya kemungkinan transisi dari PSBB Malang Raya ke new normal life,” tukasnya.(der)

BNN Kota Malang

Polres Malang Bakal Berlakukan Buka Tutup Jalur Underpass Karanglo

Kapolres Malang AKBP Hendri Umar. (Toski D)

MALANGVOICE – Polres Malang bakal berlakukan buka tutup jalur Underpass Karanglo untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, karena merupakan daerah zona merah.

Kapolres Malang AKBP Hendri Umar mengatakan pemberlakuan sistem buka tutup jalur underpass tersebut, bakal dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan buka tutup jalur Underpass Karanglo. Tadi (hari ini, red) masih uji coba,” ungkap Hendri saat ditemui disela-sela kegiatan pengamanan kunjungan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Desa Sitirejo, Wagir, Rabu (27/5).

Menurut Hendri, dengan diberlakukan sistem buka tutup jalur Underpass tersebut, diharapkan dapat meminimalisir penyeberan pandemi Covid-19 yang saat ini sudah masif di Kabupaten Malang.

“Akan kami sosialisasikan dahulu, insyaallah Minggu depan kami berlakukan,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Hendri, dirinya berpesan kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak, serta tetap menggunakan masker, mengingat penyeberan Covid-19 di Kabupaten Malang sudah semakin masif, dan hanpir di seluruh Kecamatan sudah banyak yang terpapar.

“Saat ini jumlah kasus terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 sudah tinggi, dalam satu hari kemarin saja sudah lebih dari 10 orang yang dinyatakan positif terpapar Covid-19,” tukasnya.(der)

BNN Kota Malang

Wali Kota Sutiaji Optimistis Skema New Normal Berjalan Efektif

Wali Kota Malang Sutiaji.
Wali Kota Malang Sutiaji.

MALANGVOICE – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai menyiapkan skema tatanan hidup baru atau new normal. Skema beradaptasi dengan COVID-19 ini dikatakan berhasil bergantung pada kedisiplinan dan kesiapan masyarakat.

“Disiplin dalam menjalankan semua protokol COVID-19 serta juga siap dalam menyikapi setiap kasus COVID-19 di lingkungannya. Tidak boleh ada sikap penolakan, tidak baik juga memproduksi informasi-informasi yang membuat resah dan panik warga,” kata Wali Kota Malang Sutiaji, Rabu, (27/5) .

Politisi Demokrat ini juga mengajak masyarakat membangun sikap empati dan simpati kepada warga yang terinfeksi virus korona. Warga terpapar virus tidak seharusnya dijauhi (dikucilkan) apalagi diasingkan.

“Isolasi mandiri di rumah pun sudah dipertimbangkan secara matang oleh tim dokter dan rumah sakit. Jadi ayo menyambut spirit baru dari new normal, kita lekatkan pada optimisme bahwa setiap penyakit pasti akan ada obatnya,” jelasnya.

Sutiaji menambahkan, pandemi COVID-19 dapat diambil sisi positifnya, yakni mempersatukan seluruh elemen masyarakat.

“Itulah sisi lain dari COVID-19 mempersatukan kita semua, bahwa Tuhan menciptakan perbedaan. Tapi di tengah perbedaan, ada komitmen yang luar biasa,” imbuhnya.

Wali Kota Sutiaji mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga jarak sosial dan menerapkan pola hidup sehat di lingkungan masing-masing. Salahsatunya dengan menerapkan konsep Kampung Tangguh, binaan TNI, Polri dan kerja sama dari pemkot dan Perguruan Tinggi.

“Kita kuatkan, sehingga ada kesadaran dari masyarakat bahwa kita tidak bisa terus menerus ngumpet (sembunyi) di rumah yang nanti mengakibatkan imun kita turun. Tapi kita percaya diri dengan pola hidup bersih, physical distancing seiring dengan itu perekonomian akan jalan,” pungkasnya.(der)

BNN Kota Malang

Sidak Warkop, Salah Satu Pengunjung Diamankan ke Puskesmas

Sidak warung kopi di kawasan Kecamatan Lowokwaru, Rabu (27/5). (Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Operasi pendisiplinan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyasar warung kopi di kawasan Kecamatan Lowokwaru, Rabu (27/5). Salah satu pengunjung kedapatan bersuhu 38.9 derajat celsius diamankan petugas ke Puskesmas Dinoyo.

Kepala Satpol PP Kota Malang, Priyadi mengatakan, usaha kuliner, kafe maupun warung tidak diperbolehkan dikonsumsi di tempat. Berdasarkan peraturan tentang penerapan PSBB, usaha tersebut hanya melayani take away (pesan antar). Pihaknya juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung.

“Ini tadi kita temukan salah satu pengunjung di kedai minum, setelah kita thermo gun, suhu tubuhnya di atas normal, 38.9 celsius. Maka yang bersangkutan kita amankan untuk diperiksa lebih lanjut ke Puskesmas Dinoyo,” kata Priyadi.

Operasi ini, lanjut dia, akan semakin digencarkan menjelang masa akhir PSBB. Terlebih untuk melancarkan wacana penerapan skema tatanan hidup baru atau New Normal Life. Sebab, Wali Kota Malang Sutiaji berharap PSBB cukup diterapkan satu putaran.

“Artinya pada setiap komunitas dan aktifitas sosial kita tidak tahu, kita lagi berinteraksi dengan orang yang sehat atau lagi mengalami masalah kesehatan. Karenanya operasi ini juga untuk menekankan hal- hal yang berkaitan dengan protokol COVID-19,” sambung dia.

Sementara itu, Camat Lowokwaru Imam Badar menjelaskan, berdasarkan laporan Puskesmas Dinoyo hasil cek terakhir suhu yang bersangkutan sudah normal 36.4 celsius.

“Tapi data yang bersangkutan tetap melekat di berita acara,” ujarnya.(der)

BNN Kota Malang