Satpol-PP Pemkab Malang Cek Ulang Tempat Kerumunan Massa

Satpol-PP Pemkab Malang saat memberi Imbauan pada para pedagang. (Toski D).
Satpol-PP Pemkab Malang saat memberi Imbauan pada para pedagang. (Toski D).

MALANGVOICE – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, menggelar patroli ke tempat kerumunan massa di berbagai titik.

Sekretaris Satpol-PP Pemkab Malang, Firmando Hasiholan Matondang mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk selain memberikan imbauan juga untuk pengecekan kembali paska kegiatan patroli dengan Muspika untuk memberikan imbauan agar masyarakat tidak berkumpul demi mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

“Ini sekedar kegiatan pengecekan paska kegiatan patroli beberapa hari lalu,” ucapnya.

Kegiatan pengecekan kembali seperti ini, lanjut Firmando, juga telah dilakukan di beberapa titik seperti di wilayah Kecamatan Kepanjen, Sumberpucung, Wajak, Turen, Gondanglegi dan Dau.

“Ada beberapa titik yang didapati masih bandel. Masyarakat seolah-olah cuek atas Imbauan ini, kami tak bosan-bosannya berikan Imbauan agar hindari kerumunan massa, agar terpotong rantai penyebaran wabah virus Corona,” jelasnya.

Untuk itu, tambah Firmando, sebagai upaya percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19, dirinya akan gencar melakukan patroli yang bersifat Imbauan, dan menertibkan tempat-tempat usaha yang mengundang kerumunan massa.

“Dalam setiap patroli yang kami lakukan ini bersifat Imbauan saja, kami mengupayakan pendekatan secara persuasif dengan memberikan penjelasan terkait percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona,” tukasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Update Covid-19 Kota Malang: 3 Positif dan 1 PDP Anak-Anak Meninggal Dunia

Ilustrasi virus
Ilustrasi virus

MALANGVOICE – Pasien positif terpapar Covid-19 di Kota Malang bertambah satu lagi, Jumat (27/3). Ini berarti total ada 3 orang positif Covid-19 sejak Kota Malang berstatus zona merah, Jumat pekan lalu (20/3).

Bertambahnya warga positif Covid-19 ini dibenarkan Pemkot Malang melalui Kabag Humas Nur Widianto. Rinciannya, 1 orang positif Covid-19 diklaim telah sembuh, 2 orang masih dalam perawatan.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan kabar duka, bahwa seorang PDP (Pasien Dalam Pengawasan) meninggal dunia. PDP tersebut dikabarkan belum usia remaja alias anak-anak.

“Terkonfirmasi disebutkan anak-anak dan belum dinyatakan positif. Usia tidak terinfo,” ujarnya.

Berikut rincian update perkembangan kasus Covid-19 di Kota Malang.

ODP (Orang Dalam Pemantauan) berjumlah 142, sejumlah 48 orang diantaranya adalah tenaga kesehatan (Nakes) rumah sakit. PDP total ada 15 orang dengan keterangan, 3 orang positif Covid-19 (sembuh 1 di RS Saiful Anwar, perawatan 1 orang di RS Saiful Anwar dan, perawatan 1 orang di RST Soepraoen). PDP meninggal dua orang (1 pasien RS Saiful Anwar dan 1 pasien RS Lavalette ). PDP sembuh/sehat 2 orang di RKZ. Sejumlah 8 orang masih dalam perawatan.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Pemkot Malang Siap Tangani Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19

Suasana rapat koordinasi penanganan COVID-19 bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Ngalam Command Center, Jumat (27/3).(Humas Pemkot Malang)
Suasana rapat koordinasi penanganan COVID-19 bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Ngalam Command Center, Jumat (27/3).(Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Pemkot Malang siap menangani dampak sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Hal itu diperkuat dengan relokasi anggaran sekitar Rp 37,310 miliar.

Hal ini terungkap usai rapat koordinasi melalui sambungan video bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Jatim serta walikota/bupati se-Jawa Timur di Ruang Ngalam Command Center (NCC), Jumat (27/3). Koordinasi ini terkait dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Amanah dalam Inpres 4 Tahun 2020 ini ditekankan Khofifah berkaitan dengan beberapa hal. Utamanya kepada kepala daerah dalam hal realokasi anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Yakni dengan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19.

Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran ditekankan mengacu pada protokol penanganan Covid-19 di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dan mengacu pada rencana operasional percepatan penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Covid-19.

Menanggapi ini Wali Kota Malang Sutiaji melalui Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widianto menjelaskan langkah-langkah yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang. Terwujud melalui langkah refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 ada sekitar Rp 37, 310 miliar.

“Termasuk langkah upaya mengintervensi dan menginjeksi terhadap masyarakat terdampak,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak menjelaskan desain intervensi mitigasi COVID-19 bagi pelaku usaha mikro terdampak di Provinsi Jawa Timur. Strategi Mitigasi Physical Distancing yang sedang dilaksanakan saat ini, Sektor Terdampak langsung adalah Jasa Transportasi, Perdagangan dan Usaha Mikro Perdagangan. Dari kebijakan Physical Distancing tersebut, setiap pemkot dan pemkab perlu segera mengambil kebijakan terkait pelaku usaha mikro yang terdampak seperti Usaha Kuliner Mikro rumahan dan Usaha Kerajinan Mikro rumahan.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Bayi Perempuan Ditemukan di Dalam Tas di Perum Bukit Dieng

Bayi yang ditemukan di Sukun kini dirawat di bidan. (istimewa)
Bayi yang ditemukan di Sukun kini dirawat di bidan. (istimewa)

MALANGVOICE – Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga di Perum Bukit Dieng, Sukun, Kota Malang, Jumat (27/3).

Kasubbag Humas Polresta Malang Kota Iptu Made Marhaeni, mengatakan, penemuan bayi itu dilaporkan sekitar pukul 13.30 WIB di depan salah satu rumah warga. Tepatnya di samping tempat sampah.

“Bayi malang itu ditemukan dalam kondisi sehat,” kata Heni, sapaan akrabnya.

Dijelaskan lebih lanjut, saat ditemukan, bayi yang diperkirakan baru lahir ini masih menempel ari-arinya dan ditaruh di dalam tas punggung warna biru. Di dalam, bayi itu dibalut jaket jumper merah.

“Beruntung anggota segera menuju TKP dan membawa bayi ke bidan terdekat untuk dilakukan perawatan medis cepat,” jelasnya.

Polisi kini masih mencari siapa orang yang tega membuang bayi perempuan itu. Proses pemeriksaan saksi terus dilakukan.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Pasien Positif Virus Corona di Kabupaten Malang Bertambah, Total Berjumlah Lima Orang

Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Malang, Arbani Mukti Wibowo. (Toski D).
Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Malang, Arbani Mukti Wibowo. (Toski D).

MALANGVOICE – Satu lagi warga Kabupaten Malang dikonfirmasi positif terpapar Corona Virus Disease-19 (Covid-19).

Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Arbani Mukti Wibowo membenarkan ada tambahan satu orang yang terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Dengan begitu, jumlah warga yang positif Covid-19 ada 5 orang.

“Ya benar, dari empat, sekarang menjadi lima orang,” tegasnya.

Namun, Arbani enggan memberitahu secara detil lokasi pasien yang baru positif terjangkit virus yang berasal dari Wunan, China itu.

“Kalau boleh hanya menulis jumlah saja. Masyarakat diimbau supaya tetap tenang dan tidak panik,” tukasnya.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malang, selain 5 orang positif itu, ada 49 warga Kabupaten Malang yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP. Sedangkan, 16 warga lainnya berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Pemkab Malang Kekurangan APD bagi Tenaga Medis

Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D)
Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D)

MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang saat ini kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis di rumah sakit dan Puskesmas.

“Kita ada anggarannya untuk APD, tapi barangnya (APD, red) yang gak ada. Kita sudah berusaha pesan dan gak ada. Ada dapat dari provinsi, itupun tidak terlalu lengkap. Sementara yang ada aja dipakai,” ungkap Bupati Malang HM Sanusi, Jumat (27/3).

APD bantuan dari Provinsi Jawa Timur tersebut, lanjut Sanusi, telah didistribusikan ke Rumah sakit rujukan penanganan Covid-19, yakni RSUD Kanjuruhan dan Rumah Sakit Wava Husada, serta Rumah Sakit Prima Husada.

“Kami dapat bantuan APD sebanyak 200 paket dan sudah kami distribusikan. 100 di RSUD Kanjuruhan, 20 RS Wava Husada, dan 80 di RS Prima Husada,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Arbani Mukti Wibowo menjelaskan, batuan tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya didistribusikan ke daerah yang zona merah penyebaran Covid-19.

“Bantuan APD tersebut sudah kami terima dan distribusikan. Tapi masih kurang banyak. Idealnya, untuk Kabupaten Malang butuh 1650-an APD. Kami usulkan jumlah APD sejumlah itu. Mudah-mudahan segera bisa direalisasikan,” ucapnya.

Sebab, lanjut Arbani, Kabupaten Malang memiliki 39 Puskesmas, untuk itu dirinya menyerukan pihak puskesmas untuk menyediakan sendiri item APD yang belum dimiliki.

“Saat ini kami masih koordinasi, saya imbau Puskesmas menyediakan sendiri pelengkap item APD yang belum dimiliki, seperti face seal, sepatu booth dan sarung tangan. Kalau untuk rumah sakit saya rasa sudah lengkap APD-nya. Cuma, stoknya terbatas,” jelasnya.

Untuk itu, tambah Arbani, dirinya saat ini masih berupaya mencari APD produksi dalam negeri (Lokal) namun kualitasnya gak kalah dengan produksi dari luar negeri. Supaya tenaga medis di Kabupaten Malang bisa maksimal dalam melakukan kegiatan penanganan, dan pencegahan pendemi Covid-19

“Yang impor harganya bisa lebih dari satu juta. Ada produsen lokal yang memproduksi harganya Rp 400-500 ribu per set. Distributor lokal ada yang bisa membuat APD secara masal, segera dikirimkan secara bertahap. Senin mulai dikirimkan. Permulaan 200 set dulu, Insya Allah Senin pekan depan sudah bisa di bagi,” pungkasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Lawan Covid-19, Pemkab Malang Gelontorkan Anggaran Rp28 Miliar

Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D).
Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D).

MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp28 miliar dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) untuk pencegahan penyebaran Covid-19 atau Virus Corona.

“Penanganan Covid-19 atau Corona harus diprioritaskan. Jadi akan ada pergeseran anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Malang,” ungkap Bupati Malang HM Sanusi, Jum’at (27/3).

Menurut Sanusi, penganggaran itu ditujukan untuk ketersediaan obat dan APD serta kebutuhan sembako. Anggaran tersebut diambilkan dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) Pemkab Malang.

“Dari anggaran tersebut Rp7 miliar untuk alat pelindung diri (APD), obat-obatan, dan sebagainya. Sedangkan yang Rp21 miliar untuk kebutuhan sembako dalam tiga bulan ke depan,” jelasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Diberlakukan Kawasan Social Distancing, Jalan Ijen dan Akses Masuk Perumahan Ditutup

Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata. (deny rahmawan)
Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata. (deny rahmawan)

MALANGVOICE – Mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19, berbagai langkah dilakukan di Kota Malang. Terbaru, dalam waktu dekat ini akan diberlakukan kawasan social distancing.

Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata, menjelaskan, kawasan ini terbagi menjadi dua zona. Pertama adalah di ruas jalan, dan selanjutnya di area perumahan.

Sebagai langkah awal, area pertama yang diberlakukan kawasan social distancing adalah Jalan Ijen. Penutupan jalan itu akan berlaku pada Sabtu dan Minggu dalam dua sesi waktu.

Penutupan pertama pada pagi hari mulai pukul 08.00-12.00 WIB dan malam hari mulai pukul 19.00-23.00 WIB.

“Ini merupakan kesepatakan saat rakor bersama dan ditetapkan mulai akhir pekan ini. Kami akan terus lakukan sosialisasi,” kata Leonardus Simarmata, Jumat (27/3).

Untuk antisipasi kepadatan arus lalu lintas, polisi sudah menyiapkan jalur altenatif atau rekayasa jalur. Meski begitu, tujuan ini dikatakan Leonardus, adalah mengajak masyarakat untuk stay at home mencegah penyebaran Covid-19.

“Kami pasti siapkan pengalihan jalur. Kemudian akan dilakukan evaluasi, kalau bagus bisa ditambah. Kemungkinan bisa jadi di Jalan Suhat,” lanjutnya.

Kawasan kedua yang diterapkan social distancing adalah di perumahan. Total ada 10 perumahan yang masuk dalam kawasan tidak boleh keluar masuk sembarangan.

“Perumahan itu syaratnya ada one gate sistem. Nanti juga akan disiapkan kurir untuk penghubung keluar masuk orang atau barang,” katanya.

Kurir itu ditunjuk bebas sesuai kesepatakan dari pihak perumahan dan warga. Namun yang jelas harus dipastikan kurir itu sehat.

“Jadi tidak ada orang luar yang masuk. Ini akan disosialisasikan terus. Kami imbau kepada perumahan untuk semua disiram disinfektan. Kami berharap bisa membantu menawarkan water canon apabila diperlukan,” tandas Leonardus.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Dewan Desak Pemkab Bebaskan Restribusi Pasar

Wakil Ketua Komisi II, H.Hadi Mustofa. (Istimewa)
Wakil Ketua Komisi II, H.Hadi Mustofa. (Istimewa)

MALANGVOICE – Dewan desak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bebaskan restribusi pasar akibat mewabahnya virus corona yang berpengaruh terhadap sepinya kegiatan jual beli di pasar.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Hadi Mustofa mengatakan, akibat merebaknya Covid-19 yang semakin masif, dan adanya imbauan untuk tidak berada di tempat keramaian akibat sangat berpengaruh pada aktvitas jual beli serta interaksi antar individu di pasar.

“Sepinya pengunjung di pasar banyak pedagang mengeluh, untuk itu saya berharap Pemkab Malang tidak lagi mengutip biaya restribusi pasar dari para pedagang untuk sementara,” ungkap politikus dari partai Demokrat ini, saat di dihubungi melalui telepon selulernya, Jum’at (27/3).

Untuk itu, pria yang akrab disapa Gus Thop ini meminta kepada Pemkab untuk tidak hanya mengeluarkan imbauan semata, dengan mengesampingkan hal-hal kecil yang berdampak karena keputusan tersebut.

“Setelah kita lihat dampak dari virus corona, mau tidak mau mempengaruhi kegiatan ekonomi, disini saya melihat, kondisi saat ini banyak pedagang kecil yang kondisinya lagi sulit, pembeli berkurang karena virus corona, disinilah harus ada peran Pemerintah (Pemkab atau Legislatif),” jelasnya.

Karena pengaruh pendemi global Covid 19 yang berdampak pada minimnya pembeli di pasar saat ini, lanjut Gus Thop, dirinya meminta Pemkab Malang untuk menggratiskan biaya restribusi pasar bagi para pedagang pasar yang ada di Kabupaten untuk sementara waktu.

“Pemkab harus memberi solusi yang dapat meringankan beban pedagang, bebaskan atau gratiskan dulu restibusi pasar sementara, itu dapat meringankan beban mereka. Para pedagang jangan ditarik dulu sementara waktu, jangan berexpentasi berlebihan, kalau bisa hal-hal yang kecil seperti ini segera diambil sikap dan ditanggulangi,” tukasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Lawan Covid-19, Dishub Pemkab Malang Semprotkan disinfektan Pada Kendaraan

Petugas Dishub Kabupaten Malang saat melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan angkutan umum dan barang yang akan melakukan Uji KIR. (Istimewa).
Petugas Dishub Kabupaten Malang saat melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan angkutan umum dan barang yang akan melakukan Uji KIR. (Istimewa).

MALANGVOICE – Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kabupaten Malang juga melakukan kegiatan untuk menekan angka penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (covid-19) atau virus corona di wilayah Kabupaten Malang.

Kepala Dishub Pemkab Malang Hafi Lutfi, mengatakan, selain mengkampayekan gerakan melawan Covid-19 dengan cara mengimbau kepada masyarakat dengan memasang spanduk maupun bener di terminal-terminal, dengan tagline ‘Kabupaten Malang Melawan Virus Corona’, juga mekukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan umum dan angkutan barang yang melakukan uji KIR, di Kantor Pelayanan Uji KIR, yang berada di area Terminal Talangagung, Kepanjen.

“Kami sejak 12 Maret sudah gencar mengkampanyekan gerakan melawan Covid-19 dengan memasang spanduk maupun benner di seluruh UPT kami, juga melakukan penyemprotan disinfektan ke kendaraan angkutan umum dan angkutan barang,” ungkapnya, Kamis (26/3).

Selain itu, lanjut Lutfi, di kantor Kantor pelayanan uji KIR tersebut, dirinya juga menempatkan sejumlah petugas Dishub untuk memberikan imbauan kepada pemohon Uji KIR agar tidak bergerombol atau berkerumun saat mengurus Uji KIR.

“Kami tempatkan petugas untuk mengimbau agar tidak bergerombol, agar tidak meluasnya penyebaran penyakit Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang. Ini sesuai dengan intruksi Pemerintah pusat yaitu Social Distancing,” jelasnya.

Agar tidak terjadi berkerumunan massa, tambah Lutfi, dirinya melakukan sistem buka tutup, dan mengirimkan surat kepada pengusaha angkutan umum, agar menjaga kebersihan sopir dan kendaraan angkutan umumnya, karena jika tidak dijaga dari kebersihannya, tentunya akan berpotensi menyebarnya Covid-19.

“Kepala UPT Terminal untuk membuat saluran air untuk cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, serta menyiapkan Hand Sanitizer untuk menjaga kebersihan bagi para sopir, pengunjung, dan masyarakat umum. Selama adanya Covid-19, pemohon Uji KIR yang terlambat kami beri kelonggaran,” tukasnya.(Hmz/Aka)

BNN Kota Malang

Komunitas