Pemkab Malang Raih Peringkat 3, untuk Kategori Kabupaten Besar dalam Nirwasita Tantra

Suasana Penerimaan penghargaan Virtual dengan Menrti LHK. (Istimewa/Humas).

MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berhasil meraih penghargaan Nirwasita Tantra/Green Leadership tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Selasa (15/6).

Penghargaan ini diberikan atas komitmen kepemimpinan dan pemahaman terhadap isu lingkungan dan respon kebijakan. Tak ketinggalan inovasi-inovasi daerahnya sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup tersebut disampaikan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar.

Penghargaan yang disampaikan secara virtual tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Malang, H.M. Sanusi, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Malang yang digelar di Peringgitan,. Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Agus Salim, No.7, Kota Malang, Selasa (15/6).

Kali ini, Pemkab Malang, berhasil menduduki peringkat ketiga untuk Kategori Kabupaten Besar, di bawah Kabupaten Banyuwangi (Peringkat I) dan Kabupaten Lumajang (Peringkat II).

“Penghargaan ini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan komitmen kepala daerah dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pusat untuk pengelolaan lingkungan hidup, dan sebagai bentuk Green Leadership,” ucap Bupati Malang H.M Sanusi, saat ditemui awak media, usia kegiatan virtual tersebut.

Apalagi, lanjut Sanusi, Pemkab Malang telah berkomitmen dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut seperti yang tertuang dalam visi-misi Kabupaten Malang pada RPJMD tahun 2016-2021.

“Di RPJMD tersebut sudah ada, itu di misi ketujuh yaitu memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup,” tegasnya.

Dengan begitu, tambah Sanusi, dalam menjawab berbagai persoalan dan isu, serta inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemkab Malang telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak.

“Jika dilihat dari yang telah dilakukan baik pelaporan, pelaksanan lingkungan hidup, penanganan lingkungan hidup dan hasilnya, Pemkab Malang pernah mendapatkan penghargaan ini pada tahun 2018 sehingga penghargaan ini merupakan satu bentuk hasil kepemimpinan yang baik dari, karena sangat konsen terhadap lingkungan hidup,” tukasnya.(end)

Dampak Gagal Berangkat, 10 CJH Asal Kabupaten Tarik Biaya Haji

Ilustrasi (Anja/MVoice)
Ilustrasi (Anja/MVoice)

MALANGVOICE – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang mendata hanya ada 10 calon jemaah haji (CJH) yang mengembalikan dana haji pada 2020.

Pengembalian dana ini diakibatkan kebijakan pemerintah pusat yang tidak memberangkatkan Calon Jamaah Haji (CJH) di tahun ini.

“Tahun ini tdak ada uang pendaftaran dan pelunasan untuk haji, yang ada pada tahun 2020 kemarin, atau awal penundaan haji,” kata Kepala kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang, Mustain, Selasa (15/6).

Baca Juga: Ribuan CJH Kabupaten Malang Bakal Berangkat Tahun 2022

Menurut Mustain, penarikan biaya tersebut terjadi di tahun 2020 lalu, dan hanya ada 10 orang, itupun tidak semua biaya yang telah mereka bayarkan diminta kembali, hanya biaya pelunasan saja atau senilai Rp 10 juta.

“Kalau yang ditarik hanya biaya pelunasan saja, dan yang bersangkutan tetap terdaftar dalam CJH, mereka wajib melunasi kembali sebelum pemberangkatan,” jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Mustain, jika para CJH memilih menarik biaya pendaftaran haji yang senilai Rp 25 juta tersebut, maka akan langsung dicoret dari daftar CJH dan harus mendaftar ulang ketika ingin berangkat haji.

“Kalau ditarik semua mereka harus mengantre lagi dari awal. Tapi kalau hanya biaya pelunasannya saja, tidak perlu daftar ulang,” terangnya.

Dengan adanya penarikan biaya haji, membuktikan Kemenag tidak pernah menahan uang tersebut.

“Hanya kami beri pengertian saja, kalau biaya pendaftaranya ditarik, maka mereka langsung di coret dan keluar dari daftar haji. Harus mendaftar lagi dari awal. Saat ini antrian haji di kabupaten Malang sekitar 32 tahun lamanya,” tandasnya.(der)

Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19, Penggunaan Ventilator Sampai Mengantre

RSSA Malang terlihat cukup ramai pengunjung berlalu lalang, (MG2).

MALANGVOICE – Lonjakan Kasus Covid-19 terjadi di beberapa kota yang ada di sekitar Kota Malang, memberikan dampak ke Rumah Sakit rujukan, salah satunya Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) Malang.

Hal itu terlihat dari Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian RSSA Malang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pekan sebelumnya.

“Jadi kalau pekan lalu itu, dari 200 kapasitas kami ini biasanya terisi 20-an saat ini sudah 44. Namun itu masih jauh dari kapasitas kita,” ujar Wakil Direktur Pelayanan dan Keperawatan RS Saiful Anwar dr. Saifullah Asmiragani, Selasa (15/6).

Selain itu, Saifullah menambahkan, sejak kasus Covid-19 mulai menurun beberapa waktu lalu, penggunaan ventilator sudah mulai mengalami penurunan. Namun kini telah mengalami peningkatan hingga terjadi antrean.

“Untuk ICU (Intensive Care Unit) saat ini sudah mulai ada antrian. Kalau dulu tidak ada antrean sekarang mulai ada antrean ventilator. Hari ini tercatat 2 antrean ventilator yang akan kita terima disini tapi itu masih bisa kita layani,” tuturnya.

Meski begitu, dirinya memastikan, RSSA Malang telah memiliki kesiapan yang cukup, untuk menghadapi bila terjadi lonjakan kasus. Salah satu rencana yang telah disiapkan, berupa penambahan ketersediaan bed. Dari yang semula ada 200 bed bisa di upayakan lagi menjadi 250 bed.

“Kita sudah mempersiapkan semuanya, jadi ada ruang ruang yang akan kita manfaatkan kemarin kita maksimal bisa mendedikasikan tempat tidur sekitar 250. Karena terjadi penurunan sementara kasus, kasus yang reguler ini sudah mulai banyak berdatangan terpaksa kita kurangi porsi untuk Covid-19 karena jumlah yang kita sediakan 200 tapi yang terisi hanya 20,” terangnya.

Dari data yang didapatkan melalui akun Twitter Pemerintah Kota Malang pada Senin (14/6), kasus positif Covid-19 mengalami penambahan sebanyak 12, lalu untuk yang sembuh ada empat dan yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak satu orang.(der)

Tim Penyidik Temukan Fakta Baru Kasus Korupsi SMKN 10 Malang

Penyidik Kejari Kota Malang menggeledah ruang Kepala SMKN 10 Malang. (Istimewa)

MALANGVOICE – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang menemukan fakta baru kasus dugaan korupsi Kepala SMKN 10 Malang.

Fakta itu didapat usai audit terkait penggunaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari Inspektorat Jatim.

“Dari audit tersebut, kami menemukan fakta-fakta baru terkait dengan dana BPOPP 2020. Di dalamnya, ada kegiatan rehabilitasi sekolah dan prasarana yang melibatkan 11 rekanan,” ujar Kasi Pidsus Kejari Kota Malang, Dino Kriesmiardi.

Dari 11 rekanan itu, penyidik mengetahui semuanya tidak ada yang dilibatkan. Hal itu menguatkan dugaan pelaku alias DL selaku Kepala SMKN 10 Malang yang kini ditetapkan tersangka hanya meminjam nama dari rekanan tersebut.

Baca Juga: Hadiri Pemeriksaan Kedua, Kejari Tahan Kepala SMKN 10 Malang

“Dwidjo Lelono diduga hanya meminjam nama rekanan dari perusahaan. Awal mulanya, rekanan menaruh company profile di SMKN 10. Oleh tersangka dipanggil, kalau mau kerja sama dikasih bagian 40 : 60 persen. Rekanan tidak mampu, dan memilih untuk mundur. Akhirnya, tersangka beserta orang kepercayaannya dengan meminjam nama perusahaan rekanan. Dengan kompensasi tiap perusahaan rekanan, sebesar 2,5 persen,” ungkapnya.

Baca Juga: Kuasa Hukum Sayangkan Penahanan Kepala SMKN 10 Malang

Pelaku kini sudah ditahan di LP Lowokwaru. Sedangkan tim penyidik masih bergerak mencari bukti tambahan. Dino menyatakan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain yang terlibat kasus ini.

“Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru,” tegasnya.(der)

Perbaikan Jalan Srigonco Tunggu Proyek JLS Selesai

Kondisi jalan di Srigonco, Bantur. (Toski D).

MALANGVOICE – Infrastruktur jalan menuju jalur lintas selatan (JLS) di Desa Srigonco, Bantur dikabarkan bakal diperbaiki di tahun 2022 mendatang.

Lokasi itu merupakan salah satu akses vital untuk menunjang potensi wisata di Malang selatan,

“Kerusakan jalan itu diakibatkan karena banyaknya kendaraan proyek yang melintas untuk pembangunan jalan JLS,” ucap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Romdhoni, Selasa (15/6).

Menurut Romdhoni, Pemkab Malang telah berkoordinasi dengan penanggung jawab proyek JLS agar segera dilakukan perbaikan jalan yang berdampak pada kunjungan wisatawan ke pantai di wilayah Malang Selatan.

“Hasil koordinasi itu, penanggung jawab proyek siap memperbaikinya setelah pembangunan JLS sisi barat (Malang-Blitar) rampung. Informasinya, selesai di Bulan Februari 2022 mendatang,” jelasnya.

Pemkab Malang melakukan perbaikan akses jalan tersebut khawatir sia-sia karena masih akan dilintasi kendaraan berat bermuatan material JLS.

“Awalnya rencana pengiriman terakhir material JLS itu di bulan Mei atau setelah Lebaran. Tapi, hingga sekarang proses pengiriman material masih terus berlanjut. Progresnya sudah sekitar 60 persen,” terangnya.

Romdhoni mengimbau kepada masyarakat agar bersabar terlebih dahulu, apabila banyak jalan yang rusak atau berlubang di Kecamatan Bantur hingga menuju arah JLS Pantai Selatan.

“Jadi harus menunggu itu selesai dulu. Karena jika dipaksakan untuk segera diperbaiki, jalur di sana juga tak akan awet dan cepat rusak,” tukasnya.(der)

Locogold Sumbang Kontribusi 80 Persen Dongkrak Kinerja BPF Malang

MALANGVOICE – Dalam lima bulan terakhir selama 2021, PT Bestprofit Futures (BPF) Malang mencatat pertumbuhan nasabah baru hingga mencapai 117 nasabah.

Pencapaian ini naik 27,17 persen dibandingkan tahun lalu pada posisi yang sama, Januari hingga Mei.

Kontribusi locogold yang 80 persen lebih masih menjadi primadona dan mendongkrak kinerja BPF Malang di antara produk berjangka lainnya.

Kontribusi lain didapat dari indeks Hang Seng dan beberapa mata uang seperti Yen dan dolar Australia.

Pimpinan BPF Malang, Andri mengatakan kunci kesuksesan BPF Malang tak lain adalah menjaga kepercayaan nasabah.

Menurutnya BPF Malang menunjung tinggi prinsip transparansi dan service excellence yang selalu dijalankan secara baik sesuai peraturan berlaku.

“Hasil dari menjaga kepercayaan nasabah ini diwujudkan dengan tercapainya zero complaint,” kata Andri, Senin (14/6) dalam keterangan tertulisnya.

Selain transparansi dan service excellence, lanjut Andri, BPF Malang berupaya memahami kebutuhan nasabah dari segmen A+ dengan melihat kebiasaan dan gaya hidup mereka.

“Misalnya para nasabah menginginkan kecepatan dan keefektifan dalam bertranksasi, maka kami memberikan solusi berupa layanan Care24, yaitu pendampingan transaksi selama 24 jam kepada nasabah dan memanfaatkan sistem informasi transaksi nasabah (SitNa) yang dimiliki oleh Kliring Berjangka Indonesia (persero) untuk menyediakan laporan posisi transaksi secara cepat dan terkini setiap hari,” terang Andri.

Faktor lain, lanjut Andri, sejak pandemi Covid-19 BPF selalu merespon cepat cara beradaptasi new normal dengan memberikan layanan digital.  Pelayanan itu mulai edukasi hingga pendampingan dan konsultasi trading dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial.

Terakhir, sambungnya, pencapaian BPF Malang menjadi perusahaan pialang terbaik dan terpercaya ini tak lepas dari
partisipasi berbagai pihak.

Mereka ini antara lain para pialang, pedagang, dan dukungan kebijakan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka. Kemudian juga para mitra SRO (self regulatory organization) ; PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero).

“Sekali lagi, kami berterima kasih kepada nasabah yang memberikan kepercayaan kepada kami. BPF Malang akan tetap berkomitmen menjadi perusahaan pialang berjangka terbaik dan terpercaya,” pungkas Andri.(end)

Kurangi Tingkat Perceraian, Pasangan Muda Diberi Arahan Bangun Keluarga Sakinah

Wali Kota Malang, Sutiaji, memberikan arahan bagi generasi muda, (Dok humas).

MALANGVOICE – Mewujudkan misi Kota Malang Bermartabat, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggandeng ratusan generasi muda untuk diberikan pembinaan tentang bagaimana cara membangun rumah tangga yang sakinah.

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan, dalam membentuk keluarga yang sakinah, diperlukan bimbingan dan pembinaan kepada generasi muda.

“Oleh karenanya, pemerintah sebagai perpanjangan tangan yang diamanatkan oleh Allah memiliki kewajiban untuk menata dan membuat regulasi dalam rangka membina generasi muda menuju keluarga sakinah,” ujarnya di hadapan sekitar 100 orang peserta Sosialisasi Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sakinah bagi Usia Pra Nikah di Sahid Montana Hotel hari Senin (14/6).

Guna mencapai rumah tangga yang sakinah, ditekankan perlu adanya pemahaman Tentang bagaimana membangun visi bersama dalam berumah tangga, tata cara berkomunikasi  dan bagaimana mengatasi konflik dengan baik.

“Begitu juga dengan bagaimana mendidik anak dengan baik, membekali mereka dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Kota Malang, Mabrur, mengatakan bahwa berdasarkan data yang ada di tahun 2020 terdapat 5457 perkawinan dan belum mencapai 10 persen yang telah menerima pembinaan.

“Untuk itu, kegiatan ini penting dilakukan dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah agar dapat mengurangi tingkat perceraian di Kota Malang” ucapnya.

“Peran itu akan terus kita tingkatkan demi mewujudkan Kota Malang Bermartabat,” tandasnya.(der)

Pemkot Malang Komitmen Tingkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Wali Kota Malang, Sutiaji menunjukkan MoU yang telah ditandatangani, (Dok humas).

MALANGVOICE – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berupaya untuk tingkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah pembentukan kerjasama antar Pemkot Malang dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

Hal itu dibuktikan melalui penandatanganan naskah kesepakatan MoU antara kedua belah pihak.

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan, ini merupakan langkah awal membangun kerjasama dalam pengelolaan keuangan negara dalam membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap apa yang menjadi komitmen kita ini, Implementasi dilapangan secara berkala kita harus berkomunikasi, sehingga harapannya step by step akan bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya, Senin (14/6).

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid, mengatakan, dengan terjalin kerjasama ini, bisa memberikan manfaat bagi Kota Malang dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi.

“Mudah-mudahan nanti seluruh informasi yang telah dilakukan pemerintah di wilayah ini, bahkan Jawa Timur sebenarnya, informasinya itu bisa bermanfaat bagi Kota Malang dalam rangka membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Berdasarkan data yang ada Sampai dengan 31 Mei 2021 realisasi Kredit Program di Jatim sebesar Rp18,01 triliun kepada 594.870.debitur.

Penyaluran Kredit Program terdiri dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp17,86T pada 552.141 debitur dan Ultra Mikro (Umi) sebesar Rp157,42 miliar pada 42.729 debitur. Di Kota Malang penyaluran Kredit Program (KUR dan UMi) mencapai Rp306,84 miliar kepada 8.375 debitur.

“Akses pembiayaan. Kami dari perbendaharaan, menteri keuangan, itu kan melakukan subsidi program untuk mensubsidi bunga yang ditanggung para pelaku usaha. Selama ini kan pelaku usaha itu secara umum hanya menanggung bunga 6% bunga pinjaman KUR itu, yang selebihnya bunga 14% -an itu kami yang nanggung. Bahkan untuk yang super mikro, tahun ini cuma 3 persen,” tandasnya.(der)

Boncengan Motor, Ibu dan Anak Tewas Kecelakaan di Kendayakan Gondanglegi

Petugas saat melakukan Olah TKP. (Istimewa)

MALANGVOICE – Kecelakaan menewaskan dua orang di Jalan Kendayakan, Gondanglegi, Senin (14/6). Kedua korban diketahui adalah ibu dan anak yang mengendarai sepeda motor hingga menabrak sebuah toko.

Adapun identitas korban adalah Heri Hartuti (56) dan Niko (9) merupakan warga Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjingwetan. Heri Hartuti membonceng anaknya menggunakan sepeda motor dengan nopol M 3733 ML.

Kanit Laka Satlantas Polres Malang, Iptu Agus Yulianto mengatakan, kejadian itu bermula ketika kendaraan yang ditumpangi korban melaju dari arah selatan ke utara.

Sesampainya tiba di TKP, tepatnya di simpang tiga Jalan Kendayakan, pengemudi diduga tidak dapat menguasai setir dan rem sehingga menabrak toko yang ada di utara jalan.

“Kejadian itu berakibat pengendara sepeda motor mengalami luka benturan pada kepala dan tewas di TKP. Sementara yang dibonceng (Niko), meninggal dunia saat dirawat di RSI Gondanglegi,” katanya.

Keduanya tewas karena luka parah di kepala. Hal itu dijelaskan Agus, disebabkan pengendara tidak ada yang menggunakan helm.

“Keduanya mengalami benturan di kepala,” jelasnya.

Peristiwa ini sempat terekam CCTV. Di rekaman itu terlihat kedua korban berboncengan menggunakan sepeda motor tidak bisa berbelok dan lurus ke arah utara sampai menabrak toko.(der)

Pemkot Malang Prioritas Ciptakan Lingkungan Bersih dan Sehat

Sebelum pandemi, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji (bertopi depan) ikut bersih-bersih bersama perangkat daerah dan warga dalam acara Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS) di Kelurahan Tanjungrejo, Jumat (29/2/2019),(Ist).

MALANGVOICE – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, berfokus untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Komitmen itu tertuang dalam visi dan misi Kota Malang, mewujudkan kota produktif dan berdaya saing, berbasis ekonomi kreatif dan keterpaduan yang diulas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2018-2023.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, pembangunan prioritas pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang, serta berwawasan lingkungan.

“Lingkungan hidup pun menjadi salah satu dari isu-isu strategis pembangunan Kota Malang untuk periode 2018-2023. Hal itu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kota Malang,” ujarnya, Senin (14/6).

Adapun permasalahan yang mucul dalam urusan pembangunan di Kota Malang terkait lingkungan hidup. Pertama, belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan limbah secara terpadu. Kedua, dibutuhkan integrasi perusahaan air minum (PAM) dan perusahaan air limbah (PAL) atas kebutuhan air dan pengelolaan limbah.

“Ketiga, masih adanya yang membuang limbah ataupun sampah di aliran sungai Kota Malang. Sehingga aliran sungai terganggu dan tercemar,” tuturnya.

Keempat, belum maksimalnya pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di bangunan pemerintah, swasta dan rumah tangga berbasis komunal. Kelima, perlu adanya pengelolaan taman edukasi dan perluasan hutan kota secara kreatif.

Selain itu, misi kedua Kota Malang yang mempunyai tujuan terwujudnya produktivitas, daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan. Salah satu sasarannya adalah meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) sebagai indikatornya. Dengan target capaian pada 2023 sebesar 86,00.

“IKLHD Kota Malang pun ditargetkan terus meningkat, dari tahun 2018 dengan kondisi awal 82,15 kemudian pada tahun 2019 82,92 lalu tahun 2020 83,69 dan tahun 2021 sebesar 84,46 hingga nantinya dapat mencapai target yang diharapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Wahyu Setianto, menambahkan, prioritas yang tertera dalam RPJMD 2018-2023 adalah meningkatkan kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup.

“Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, membentuk fungsi polisi tata ruang, pengembangan pola ruang perbatasan antarwilayah, penyederhanaan dan perbaikan mekanisme perizinan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah terpadu (zero waste),” ucapnya.

Selain itu, kata Wahyu, diperlukan integrasi PAM dan PAL atas kebutuhan air dan pengelolaan limbah, pengelolaan IPAL di bangunan pemerintah, swasta, dan rumah tangga berbasis komunal serta pengelolaan karbon kendaraan bermotor (zero carbon).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Malang terus hadir melayani masyarakat mulai dari kebutuhan dasar hingga pengolahan limbah. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemkot Malang terus mengembangkan program-program yang fokus terhadap pengelolaan lingkungan.

“Pemkot Malang merumuskan strategi dalam menghadapi berbagai permasalahan. Misalnya, penerapan konservasi energi, pengelolaan sampah dan pengembangan pola tata ruang serta peningkatan kualitas lingkungan hidup,” tandasnya.(der)