DPK Gelar Latihan Vertical Rescue Akibat Kecelakaan Pesawat Tabrak Gedung

Simulasi Penyelamatan Korban Kebakaran Gedung (Achmad Sulchan An Nauri)

MALANGVOICE – Dinas Penanggulangan Kebakaran (DPK) Kota Batu gelar pelatihan vertical rescue bersama TNI AU, Abdurachman Saleh, Kota Malang. Acara itu digelar di Hotel Pohon Inn, Jawa Timur Park, Selasa (24/11).

Kegiatan ini digelar demi menjalin sinergisiatas antara TNI AU Abdurachman Saleh dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Batu. Dalam sinergisitas itu diharapkan kedua belah pihak dapat berbagi ilmu dalam penyelamatan korban kecelakaan atau bencana.

Kepala DPK Himpun, mengatakan bahwa memang tugas pokok Damkar ialah, pencegahan, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat serta penanganan bahan berbahaya. “Demi meningkatkan kapabilitas Damkar Kota Batu kita perlu menyerap dari berbagai pihak,” jelasnya.

Salah satunya adalah menimba ilmu dari TNI AU Abdurachman Saleh tentang vertical rescue. Skenario yang dilakukan adalah pesawat menabrak gedung lantai tujuh dan terjadi kebakaran.

“Pelatihan ini diharapkan dapat mengasah kemampuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran,” lanjut Himpun. Sehingga Petugas Damkar dapat menyelamatkan korban, harta dan benda dengan lebih baik.

Sementara itu, Keanggotaan Best Rescue Lanud Abd. Saleh Peltu NRP 516163 Didik Purwanto mengatakan sinergi sesema penanggulangan bencana wajib dilaksanakan. “Ini sebagai sarana berbagi ilmu agar kinerja penyelamatan lebih bagus,” jelasnya.

“Kami memberikan materi tentang kecelakaan pesawat yang ditangani dari luar yakni tim yang lebih dulu di lapangan sebelum kami,” lanjutnya.

Ia mengatakan, para petugas penanggulangan bencana dan kecelakaan harus memiliki pengetahuan harus berbuat apa ketika ada kecelakaan pesawat di pemukiman.

“Sehingga semua pihak penanggulangan bencana dan kecelakaan dapat melakukan pertolongan pertama,” katanya.

Ia menjelaskan Pemadam Kebakaran bahkan SAR bukan pelayanan pribadi namun kelompok yang dapat melakukan penyelamatan pada setiap kecelakaan.

Maka dari itu, Didik mengatakan bahwa petugas penanggulangan bencana harus selalu meningkatkan ilmunya agar selalu bisa meningkatkan kompetensinya. “Sehingga pelayanan kita bisa maksimal pada masyarakat,” pungkasnya.(der)

DED Dimatangkan, Pasar Induk Kota Batu Akan Jadi Destinasi Wisata

Situasi Pembahasan DED Pasar Induk Kota Batu (Achmad Sulchan An Nauri)

MALANGVOICE – Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko terima kunjungan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan, Syailendra dan Direktur Prasarana Strategis Kementrian PUPR, Imam Suprijadi. Pertemuan itu dilaksanakan di Balai Among Tani, Kota Batu, Selasa (24/11).

Dalam pertemuan itu dibahas pembangunan baru Pasar Induk Kota Batu. Yang memakan anggran sebesar Rp. 200 miliar melalui Anggaran Pendatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita masih mengevaluasi DED (Detail Engineering Design), nanti kalau sudah matang akan kami mulai sosialisasi, relokasi, hingga pembangunan,” ujar Dewanti. Evaluasi DED ini masih butuh waktu sehingga pembangunan pasar mungkin paling lama pertengahan tahun 2021.

Pasa Induk Kota Batu nantinya akan dijadikan destinasi wisata baru. Di mana pasar tersebut akan dibuka selama 24 jam.

Dewanti menjelaskan bahwa ketika pagi Pasar Induk Kota Batu berfungsi sebagai pasar tradisional. Ketika siang sampai sore pasa reguler.

“Ketika malam akan menjadi wisata kuliner seperti di alun-alun,” jelas Dewanti. Namun DED akan dibahas secara mendetail dan pertimbangan yang matang.

“Kita pertimbangkan juga keramahan gender, disabilitas, lansia pada bangunan Pasar Indul Kota Batu nantinya,” imbuhnya. Selain itu juga dipertimbangkan juga sisi efisiensi listrik, air hingga pengolahan sampah.

Di lain sisi Syailendra berpesan dengan tegas jangan sampai ada pedangan yang terlewat. “Pesan saya harus semua pedangang terakomodir, jangan sampai ada satu saja yang terlewat,” pungkasnya.(der)

Penipuan Modus Minta Kode OTP BRI, Istri Polisi Jadi Korban Rp101 Juta

Korban bersama anggota Lantas Polsek Kedung Kandang menunjukkan rekening koran dan laporan polisi. (deny rahmawan)

MALANGVOICE – Awas modus penipuan menggunakan kode One Time Password (OTP) masih saja mengincar mangsa. Baru-baru ini, wanita bernama Ayu Kartika Sari menjadi korbannya.

Wanita yang tinggal di Jalan Kelor, Kedung Kandang ini kehilangan uang senilai Rp101 juta dari rekeningnya. Hal itu ia alami pada Minggu (22/11) sekitar pukul 14.16 WIB.

Kepada awak media, Ayu mengatakan, pada saat itu sempat dihubungi pelaku menggunakan nomor tak dikenal ke ponselnya beberapa kali.

“Terus saya angkat, pelaku langsung menyebut nama saya dan ngaku dari BRI. Saat itu saya dibilang dapat hadiah pulsa 100 ribu,” katanya, Selasa (24/11).

Pernyataan penelepon itu ternyata benar, Ayu mendapati notifikasi ada pulsa sebesar 100 ribu masuk ke nomornya. Setelah itu, penelepon kembali mengatakan bahwa Ayu akan mendapat pulsa dengan nominal sama sebanyak lima kali.

“Saya disuruh cek pulsa ternyata memang masuk pulsanya. Terus diminta cek SMS lagi menyebutkan kode OTP dari BRIVA BRI,” jelasnya.

Tanpa sadar, Ayu menyebut semua nomor kode rahasia OTP kepada penelepon tanpa identitas itu. Barulah ketika kode rahasia OTP terakhir dibacakan, Ayu tersadar bahwa itu adalah penipuan.

“Saya sadar ini kan kode rahasia. Terus telepon dimatikan dan ada notifikasi dari BRIVA transfer ke rekening lain,” jelas istri anggota Lantas Polsek Kedung Kandang ini.

Notifikasi SMS yang diterima bertahap dalam waktu berdekatan, yakni pertama Rp49 juta, kedua Rp49 juta, ketiga Rp1,9 juta, dan terakhir Rp1 juta.

Sadar menjadi korban penipuan, Ayu bergegas menunju Bank BRI Karcab Martadinata. Di sana ia meminta rekeningnya diblokir. “Masih ada sisa Rp6,5 juta, saya langsung minta blokir ke bank,” jelasnya.

Keesokan harinya, pada Senin (23/11), Ayu didampingi suaminya melapor aksi penipuan yang dialaminya ke Polresta Malang Kota.

“Ini pelajaran bagi saya. Saya harap polisi bisa segera menangkap pelaku agar tidak ada korban lain,” harapnya.

Menanggapi laporan itu, Kasat Reskrim Polresta Malang AKP Azi Pratas Guspitu, mengatakan, masih akan melakukan penyelidikan.

“Besok saya cek dulu,” singkatnya.(der)

Sampah Medis Menumpuk Akibat Pandemi

Ilustrasi TPA (Achmad Sulchan An Nauri)

MALANGVOICE – Penanganan virus covid-19 di Kota Batu meninggalkan 18,4 Ton sampah medis. Angka tersebut dihitung sejak bulan April hingga September di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Perharinya ada 100 kilogram sampah medis yang dihasilkan di Kota Batu. Kebanyakan sampah yang ditemukan adalah masker dan face shield. Perhitungan itu merupakan jumlah yang diperoleh setiap triwulan sekali.

“Kami ada 12 armada khusus membawa sampah medis dari rumah sakit atau desa dan kelurahan setempat,” ujar Kasi Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, Bambang Harnowo. Setiap tiga hari sekali sampah medis tersebut dibawa ke Mojokerto untuk dilakukan pemusnahan.

“Pembuangan sampah medis ini digolongkan menjadi beberapa item,” jelas Sekertaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu, Yuni Astuti.

Beberapa golongan itu adalah item safety box berisi sampah medis tajam seperti bekas jarum suntik, infus, dan sebagainya. Lalu item kuning berisi tabung bekas infus, sarung tangan lateks dan masker.

“Kemudian item hitam untuk sampah biasa seperti bungkus makanan, plastik, dan sampah yang tidak berkaitan dengan cairan tubuh pasien serta lingkungannya,” jelas Yuni.

Terpisah, salah satu petugas sampah medis, Hermanto membenarkan dalam kurun waktu delapan bulan terakhir ketika memilah sampah ia mengaku selalu membawa penuh sampah medis dari tiap desa.

Selain sampah rumah tangga, sampah medis juga banyak sekali. Tiap ambil sampah selalu membawa penuh di setiap boks. Baru ia pilah dengan bungkus kantong tersendiri baru di kirim ke TPA.

“Petugas juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar merusak sampah medis terlebih dahulu baru dibuang, tujuannya agar tidak dipakai kembali,” tutupnya.(der)

Paslon Ladub Komitmen Meneguhkan Kerukunan Umat Beragama

Paslon Ladub. (Istimewa)

MALANGVOICE – Meneguhkan kerukunan umat beragama menjadi salah satu komitmen Paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang nokor urut dua, Lathifah Shohib – Didik Budi Muljono (Ladub) jika diberi amanah rakyat menjadi kepala daerah.

Menurut Calon Bupati Malang, Hj Lathifah Shohib, Indonesia merupakan negara yang menghormati keberagaman baik suku, ras dan agama.

“Pancasila dan UUD 1945 memberikan amanah kepada masyarakat termasuk negara untuk saling menghormati antar umat beragama,” kata Lathifah Shohib saat berdialog dengan Tokoh Katolik Wonosari pada, Minggu (21/11).

Wanita yang akrab disapa Bu Nyai itu menambahkan, dalam konteks pemerintah daerah, kerukunan antar umat beragama harus dilakukan dengan merangkul segala pihak termasuk memperkuat FKUB.

“Apalagi Kabupaten Malang ini memilki jumlah warga 2 juta lebih dengan berbagai latar belakang, sehingga forum kerukunan umat beragama bisa menjadi jembatan terciptanya masyarakat yang damai dan unggul,” tandasnya.

Cucu Pendiri NU KH Bisri Syansuri itu mengatakan kedepan pihaknya akan terus memperkuat kerukunan umat beragama yang di Kabupaten Malang dengan program dialog bersama para pemuka agama baik dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha serta penganut aliran kepercayaan.

“Harus ada forum dimana para pemuka agama duduk bersama, membahas visi besar agar Kabupaten Malang bisa menjaga toleransi antar umat beragama, termasuk musrenbang keagamaan” ucapnya.

Mengutip Kalimat Mantan Presiden ke IV Abdurrahman Wahid, Bu Nyai menegaskan jika perbedaan adalah fitrah dan harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang universal.

“Gus Dur pernah bilang memuliakan manusia berarti sama dengan memuliakan Tuhannya, sebaliknya merendahkan manusia berarti merendahkan Tuhannya. Karena itu kedepan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Malang harus dilandaskan pada prinsip prinsip kemanusiaan,” pungkasnya.(der)

Perkuat Komitmen, Sam HC Langsung Teken Kontrak Politik dengan Masyarakat

MALANGVOICE – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Malang, H. Heri Cahyono – Gunadi Handoko meneken kontrak politik dengan masyarakat di Sumbermanjing Wetan.

Kontrak politik dilakukan sebagai bentuk komitmen Paslon Nomor 3 tersebut untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan di kawasan Desa Ringin Kembar jika diamanahi menjadi kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Salah satu Kontrak Politik ditujukan langsung kepada Subakri (67) tokoh masyarakat Desa Ringin Kembar. Dalam kontrak politik itu, Paslon yang mengusung Tagline “Malang Jejeg” tersebut langsung menuliskan kalimat yang lugas, yakni akan memperbaiki jalan rusak di kawasan desa tersebut.

“Saya sangat salut sekali dan masyarakat sepakat memilih Pak Heri sebagai Bupati karena beliau sudah berani janji langsung diatas materai untuk memperbaiki kondisi jalan,” Kata Subakri.

Ia menjelaskan, selama ini belum ada perbaikan jalan dari pemerintah di kawasan desa tersebut. Sehingga jalan rusak tetap dibiarkan. “Karena itu dengan adanya kontrak politik ini, diharapkan menjadi harapan baru bagi masyarakat agar infrastruktur di Desa Ringin bisa diperbaiki,” ujarnya.

Sementara itu, Calon Bupati Malang, H. Heri Cahyono atau yang akrab disapa Sam HC mengatakan, selama ini hanya Paslon Malang Jejeg saja yang berani teken kontrak politik dengan masyarakat.

“Kontrak politik diatas materai adalah bentuk nyata komitmen kami. Warga bisa langsung menagih janji ini, dan hal ini tidak dilakukan oleh Paslon lain,” kata Sam HC

Dishub Siapkan Terobosan Baru Capai Target PAD 2021

Kepala Dishub Kota Batu, Imam Suryono Saat Diwawancara Awak Media (Achmad Sulchan An Nauri)

MALANGVOICE – Tak mencapai target retribusi parkir, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu siapkan strategi baru untuk tahun depan. Strategi itu diinisiasi lantaran target retribusi ini jauh dari target akibat pandemi covid-19.

Tahun ini target pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi parkir sebesar Rp 1,5 miliar. Namun angka yang dicapai masih di angka Rp 390 juta.

Maka dari itu, Dishub Kota Batu membuat terobosan baru untuk tahun 2021. Terobosan itu berupa pemetaan kembali titik parkir pinggir jalan juga pembinaan bagi juru parkir (jukir).

“Dengan regulasi dan terobosan baru ini kami optimis bisa mencapai target PAD 2021 sebesar Rp 8,5 miliar,” ujar Kepala Dishub Kota Baru, Imam Suryono, Selasa (24/11). Ia mengatakan bahwa pihaknya akan memetakan dan mengidentifikasi potensi titik parkir di tepi jalan.

Saat ini berdasarkan data dari Dishub Kota Batu, ada 50 titik. Namun titik-titik parkir tersebut akan terus dikembangkan.

Setelah itu ada regulasi baru untuk jukir. Yakni sistem bagi hasil dimana 60% untuk jukir, 40% untuk pemerintah. Hal ini sesuai Perda yang terlah ditetapkan.

Lalu Jukir dalam menjalankan tugas jukir wajib memgantongi SK dari Dishub. Saat ini jukir yang tercatat mengantongi SK ada 282 jukir.

Untuk mendapatkan SK itu jukir wajib mendapatkan pelatihan dan sosialisasi terlebih dahulu. “Jukir yang telah mendapat pelatihan dan sosialisasi akan mendapat seragam resmi, id-card yang dilengkapi chip yang harus dikenakan ketika bertugas,” jelas Imam.

Selain itu jukir yang bertugas juga wajib untuk absen. Dengan melalui aplikasi yang terkoneksi dengan smartphone masing-masing yang telah terdaftar.

Terakhir, demi menghindari kecurangan di lapangan oleh oknum jukir yang bertugas tanpa karcis, Dishub bekerja sama dengan beberapa pihak untuk ikut mengawasi. “Kita membentuk forum atau tim gabunhan operasi parkir yang terdiri dari Satpol PP, TNI, serta Kepolisan yang beroperasi secara berkala,” tandas Imam.(der)

Warga Ngenep Desak DLH Pemkab Malang Hentikan Pengerjaan Perumahan Taman Tirta

Warga saat mendengarkan pengarahan Plt DLH Pemkab Malang, Bachrudin. (Toski D).

MALANGVOICE – Warga Desa Ngenep, Karangploso, didampingi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menghentikan pembangunan Perumahan Taman Tirta. Hal itu berdasar dugaan mengeksploitasi Sumber Umbulan Ngenep.

Pelaksana tugas (Plt) DLH Pemkab, Bachrudin mengatakan, kedatangan mereka tersebut untuk memprotes pembangunan Perumahan Taman Tirta, yang diduga berdampak pada kelestarian sumber air Umbulan, Ngenep.

“Ini adalah masukan, kami (DLH dan DPRD) sudah ke lokasi. Kedatangan masyarakat ini kami respon,” ungkapnya, saat ditemui awak media, usai menemui perwakilan masyarakat Desa Ngenep, yang didampingi Walhi di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim no.7, Kota Malang, Selasa (24/11).

Menurut Bachrudin, dengan kedatangan masyarakat ini, dirinya akan menindaklanjuti dengan melakukan rapat internal dengan instansi terkait.

“Secepatnya kami akan melakukan rapat internal dengan instansi terkait. Kalau ada tindakan penertiban, kami akan menggandeng Satpol-PP Pemkab Malang,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngenep, yang juga sebagai Ketua Aliansi Penyelamatan Sumber Umbulan Ngenep, Suwardi mengatakan, dirinya mendatangi Kantor DLH Pemkab Malang ini untuk memprotes adanya pembangunan Perumahan Taman Tirta yang dinilai tidak memiliki izin dan berdampak pada sumber Umbulan Ngenep.

“Pembangunan perumahan itu merusak kelestarian sumber air. Karena pohon-pohon penopang sumber air ditebang semua,” katanya.

Dengan begitu, lanjut Suwardi, pembangunan perumahan tersebut, membuat kondisi sumber Umbulan, menjadi rusak, karena disekitar Sumber air tersebut dulunya rimbun dengan pepohonan yang asri.

“Sumber itu (Umbulan) digunakan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) satu Desa, dan irigasi. Tapi, saat ini rusak, jika hujan, air menjadi keruh lantaran gerusan tanah,” jelasnya.

Untuk itu, tambah Suwardi, dirinya bersama Walhi meminta kepada dinas/OPD terkait untuk menghentikan pembangunan Perumahan Taman Tirta, yang merusakkan kelestarian lingkungan hidup.

“Kami mempertanyakan legalitas pembangunan perumahan itu. Waktu itu, pengembang minta izin untuk memasukan alat berat. Tapi, tiba-tiba pengembang melakukan pembangunan,” tukasnya.

Sebagai informasi, masyarakat Desa Ngenep, Karangploso telah memprotes pembangunan perumahan Taman Tirta, lantaran telah merusak Sumber Umbulan, karena tergerus pembangunan perumahan tersebut.(der)

Kemenag Siapkan Naskah Khutbah Jumat Sesuai Zaman

Ilustrasi - Masjid An-Nur Kota Batu. (Foto: MalangVoice)

MALANGVOICE – Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menyiapkan naskah khutbah Jumat sebagai alternatif untuk masyarakat yang ingin menggunakannya. Disebutkan materinya akan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Kamaruddin Amin mengatakan penyusunan naskah khutbah Jumat ini sejalan dengan kebijakan Kemenag untuk menyediakan literasi digital yang mendukung peningkatan kompetensi penceramah agama.

Tentunya, kata dia, pihaknya akan melibatkan para ulama dan akademisi yang pakar pada bidangnya dalam penyusunan naskahnya.

“Kami akan menyiapkan naskah berkualitas dan bermutu dengan tim penulis ahli di bidangnya,” kata dia dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Dia mengatakan dengan pelibatan ulama, praktisi, dan akademisi sangat penting untuk menghasilkan naskah khutbah Jumat yang berkualitas dan relevan dengan dinamika sosial.

Dia menyampaikan ada sejumlah tema yang akan disusun yaitu akhlak, pendidikan, globalisasi, zakat, wakaf, ekonomi syariah, dan masalah generasi milenial.

Meski demikian, Kamaruddin mengatakan Kemenag RI tidak mewajibkan untuk memakai naskah khutbahnya. Namun, dia yakin jika naskah yang disusun Kemenag itu terjaga kualitasnya jika akan digunakan oleh masyarakat.

“Tidak ada kewajiban setiap masjid dan penceramah untuk menggunakan naskah khutbah Jumat yang diterbitkan Kemenag. Ini disusun bisa dijadikan alternatif,” ujarnya.

“Meski bukan keharusan, kalau naskah Kemenag bermutu, baik dari sisi pesan maupun redaksi, pasti akan digunakan oleh masyarakat dan masjid-masjid di Indonesia,” kata dia.

Kamaruddin menyampaikan disusunnya naskah khotbah Jumat ini sebagai bentuk kehadiran Kemenag RI untuk memfasilitasi agar sesuai dengan perkembangan zaman di masyarakat.

Dengan harapan, kata dia, naskah khotbahnya bisa menjadi instrumen untuk memberikan informasi konstruktif kepada masyarakat.

“Jadi, khutbah Jumat juga perlu membahas masalah kekinian berikut solusinya. Itu menjadi salah satu fokus dalam penyusunan naskah khutbah ini,” tandasnya.(der)

Plengsengan Jembatan Kedung Kandang Ambrol, Kadis PUPR : Pondasi Masih Kuat

Penampakan plengsengan ambrol di dekat proyek jembatan Kedungkandang, Senin (23/11). (Aziz Ramadani)

MALANGVOICE – Plengsengan Sungai Amprong persis di dekat proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang ambrol. Penyebabnya kuat dugaan karena hujan deras.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, plengsengan ambrol baru diketahui sekitar pukul 05.20 WIB, Senin (23/11). Konstruksi yang terdampak, lebarnya kurang lebih 25 meter dan tinggi kurang lebih 6 meter.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Kota Malang, Hadi Santoso mengatakan, plengsengan yang ambrol tersebut baru saja rampung digarap, Sabtu lalu (21/11).

“Tapi Minggu (22/11) sudah ambrol. Ambrolnya itu juga barengan dengan plengsengan yang ada di seberangnya (timur). Mungkin sekitar jam 8-9 malam posisi waktu itu hujan deras,” katanya dikonfirmasi awak media.

Ia melanjutkan, bahwa plengsengan yang ambrol merupakan bangunan tambahan dari Dinas PUPR untuk menata jalur alternatif.

“Jadi, pembangunan itu adalah plengsengan tambahan, karena saya minta ada jalan dari sisi utara. Jadi kalau mau belok ke Jalan Muharto itu, kalau crowded (macet) bisa lewat ke jalur bawah,” urainya.

Pria akrab disapa Soni ini menambahkan, bagian yang ambrol dari plengsengan itu terdiri dari 3 segmen paling atas. Sementara, pondasinya diklaim masih kuat.

“Jadi pondasinya tidak apa-apa. Yang ambrol kan cuma ada 3 segmen. Tapi saya lihat pondasinya tidak apa-apa,” jelasnya.

Merespon peristiwa itu, pihaknya bakal menginstruksikan kepada pelaksana proyek untuk mengganti bahan plengsengan. Semula dari batu, diganti menggunakan beton.

“Saya gak mau diganti batu yang sudah terpakai. Kita langsung lakukan perbaikan lagi. Gak hanya yang ambrol saja yang kita bangun, tapi juga di plengsengan sisi timur juga,” pungkasnya.(der)