Program Pilah Sampah dari Rumah Belum Efektif Kurangi Beban TPA Tlekung

TPA Tlekung Kota Batu (MG1/Malangvoice)

MALANGVOICE – DLH Kota Batu merancang skema baru tata kelola persampahan untuk mengurangi volume sampah di Kota Batu.

Skema tersebut disiapkan karena program pilah sampah dari rumah dinilai kurang efektif dalam mengurangi volume sampah.

Setiap harinya rata-rata volume sampah yang masuk ke TPA Tlekung mencapai 90 ton. Jika tak segera ditangani maka mengakibatkan overload, sehingga DLH Kota Batu menyiapkan strategi baru.

Target pengurangan sampah 20 persen dicantumkan dalam Perwali Kota Batu nomor 67 tahun 2018. Dalam regulasi itu mengatur tentang kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga.

Kepala DLH Kota Batu, Aries Setyawan mengatakan, pengurangan volume sampah menjadi isu aktual yang masuk dalam program kerjanya. Perlu sistem tata kelola penanganan sampah agar target ini terwujud. Selain bisa mencapai target pengurangan sampah, namun juga bagaimana pengolahan sampah bisa memberi nilai ekonomi.

“Yaitu bagaimana sampah daur ulang bisa menjadi sumber ekonomi di masa pandemi,” kata Aries.

Lantas DLH Kota Batu menyusun langkah berupa penjadwalan pengangkutan sampah yang dibawa oleh kendaraan pengangkut sampah. Lantaran program pilah sampah dari rumah masih belum memberi hasil yang memuaskan.

“Sampah organik akan diangkut pada hari Senin, Selasa dan Kamis. Karena sampah organik prosentasenya 60 persen. Sampah anorganik akan diangkut pada hari Rabu dan Sabtu. Sampah limbah B3 akan diangkut di hari Minggu,” papar Aries.

Pihaknya juga telah berhitung dengan ketersedian armada pengangkut sampah untuk mengubah trayek kendaraan pengangkut sampah. Penjadwalan pengangkutan sampah juga didasarkan pada perhitungan prosentase jenis sampah yang dihasilkan penduduk Kota Batu.(der)

Pemkot Batu Wacanakan Perda Pembatasan Sampah Plastik dengan Wacana Pembentukan Perda

Sampah plastik berdampak pada faktor pencemaran lingkungan. Pemkot Batu mewacanakan pembentukan perda pembatasan plastik

MALANGVOICE – Pemkot Batu mewacanakan pembentukan Perda pembatasan sampah plastik untuk mengurangi beban TPA Tlekung.

Saat ini saja setiap hari rata-rata 90 ton sampah Kota Batu dikirim ke TPA Tlekung. Volume sampah akan semakin membludak ketika musim liburan tiba.

Jika tak segera ditangani secara terpadu dan holistik lambat laun TPA Tlekung kehilangan daya tampung.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu menargetkan pengurangan volume sampah 20 persen. Target itu selaras dengan visi misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD 2017-2022.

Selain itu, target tersebut juga diatur dalam Kebijakan dan Strategi Daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga daerah (Jakstrada).

“Kami menyusun program daur ulang sampah anorganik untuk mengurangi beban daya tampung TPA Tlekung,” kata Kepala DLH Kota Batu, Aries Setyawan.

Terbaru, akan membentuk Perda sampah anti plastik. Tingginya penggunaan kantong plastik oleh masyarakakat, merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap melonjaknya volume sampah. Terlebih benda ini sangat sulit untuk diurai.

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menuturkan, cara ini menjadi bagian untuk menanggulangi terjadinya peningkatan volume sampah. Diakuinya memang perlu proses pembiasaan kepada masyarakat maupun pengunjung.

“Yang pasti, kami berkeinginan untuk membuat perda membatasi sampah plastik seperti di Bali. Jadi dengan adanya perda maka wisatawan dan masyarakat Kota Batu sendiri nantinya akan merasa memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan sampah yang sulit terurai khususnya plastik,” ujar Dewanti.

Wacana pembuatan perda anti sampah plastik disambut baik Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi. Untuk melakukan penyusunan kebijakan itu, legislatif akan memulai lebih dulu dengan menggelar audiensi bersama dinas terkait.

“Kami akan segera melakukan dengar pendapat dengan dinas terkait. Hal ini dikarenakan penekanan produksi sampah, terutama plastik harus memiliki ruang gerak yang luas. Sehingga perda tersebut nantinya bisa berjalan dengan maksimal,” imbuhnya.

Persoalan sampah plastik yang berdampak pada degradasi lingkungan, turut mendorong pemerintah pusat mewacanakan cukai plastik. Ekstensifikasi objek barang kena cukai ini sekaligus untuk menggenjot dari aspek fiskal.

Selama ini pengenakan cukai hanya menyasar tiga objek, yakni etil alkhohol, minuman mengandung etil alkhohol dan produk hasil tembakau.

Secara prinsip, cukai yang merupakan pungutan negara dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Yakni, konsumsinya perlu dikendalikan.

Yang jedua, peredarannya perlu diawasi. Ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.(end)

Satpol PP Kota Batu Copot 175 Reklame Liar

Satpol PP Kota Batu mencopot reklame liar yang dipasang di tiang listrik. Pelanggaran reklame mayoritas dilakukan sektor swasta khususnya di bidang properti (Satpol PP Kota Batu/Malangvoice)

MALANGVOICE – Sepanjang Januari 2022, Satpol PP Kota Batu mencopoti reklame liar yang dipasang serampangan di tepi jalan.

Munculnya reklame liar tak hanya menimbulkan polusi visual yang mengganggu keindahan kota, melainkan juga sektor pajak yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).

Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Batu, Ariek Dwi Utami menyampaikan sebanyak 175 reklame liar yang dicopot di 276 titik operasi. Penyisiaran dilakukan secara bergilir di beberapa titik-titik strategis Kota Batu.

“Dari 175 reklame liar itu meliputi reklame tidak berizin maupun izin yang kedaluwarsa. Makanya kami sebut reklame liar,” ucap dia.

Lebih lanjut, pencopotan reklame liar itu mengacu pada Perda Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame dan Perwali Kota Batu Nomor 31 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Laksana Perijinan Reklame Di Kota Batu.

Semua reklame yang masuk kategori tersebut ditertibkan baik reklame dari pihak swasta maupun instansi pemerintah karena terbukti menyalahi peraturan yang telah tertuang dalam Perda dan Perwali Kota Batu.

Terakhir penertiban dilakukan di Kecamatan Bumiaji, menyasar ke Punten, Tulungrejo, Pandanrejo, dan Giripurno. Hasilnya belasan reklame dengan berbagai ukuran itu dicopot.

“Ya seringkali reklame liar yang kami dapati seperti iklan properti ataupun usaha lainnya,” imbuh Ariek.

Sementara itu, Kabid Perizinan DPMPTSPTK Kota Batu Tauchid Bhaswara mengatakan pada tahun ini untuk target pajak papan reklame/billboard/video tron mencapai Rp1,2 miliar dan pajak reklame kain ditarget Rp559,2 juta.

“Jadi kami harapkan untuk pelaku usaha yang hendak melakukan bisnis di Kota Batu bisa izin terlebih dahulu di Balaikota Among Tani. Apalagi sebentar lagi akan dipermudah dengan Mall Pelayanan Publik (MPP),” paparnya.

Disinggung terkait pelanggaran reklame terbanyak, Tauchid mengaku rata-rata reklame liar lebih didominasi perumahan dan wisata.

“Serta banyak terbesar di wilayah Kecamatan Batu karena lokasi yang strategis dan destinasi wisata,” tukasnya.(end)

Pemkot Batu Gelontorkan Rp194 Juta Bangun Jembatan MPP

Masyarakat mengantri menunggu giliran pembayaran PBB di Bapenda Kota Batu.

MALANGVOICE – Pemkot Batu menyediakan anggaran Rp194 juta untuk pembangunan jembatan akses masuk menuju Mall Pelayanan Publik (MPP) di gedung B Balai Kota Among Tani, Kota Batu.

Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK) Kota Batu, Muji Dwi Leksono mengatakan, nantinya akses masuk berada di area masjid yang berada di kompleks perkantoran Balai Kota Among Tani.

“Nanti akan dibangun jembatan penghubung akses masuk menuju MPP. Masyarakat bisa langsung masuk dari jalur itu yang ditempatkan di dekat masjid,” kata Muji.

Baca Juga: Mulai 2020 – 2021, PA Malang Catat Ribuan Orang Menyandang Status Janda dan Duda

Ia menambahkan, pengerjaan MPP telah dimulai sejak Januari ini sehingga pada Maret mendatang, puluhan jenis layanan berbagai instansi bisa dioperasikan.

“Serta secara bertahap akan ditambah pelayanan dari 18 instansi di luar Pemkot Batu seperti PDAM, PLN, Polres Batu, Kejari, Kemenag, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, perbankan dan banyak lagi,” lanjut Muji.

Dihadirkannya MPP ini telah diamanatkan dalam Perda Kota Batu nomor 9 tahun 2017 yang mengacu pada Peraturan Kementerian PAN-RB nomor 23 tahun 2017 tentang MPP.

Baca Juga: Pemkot Batu Wacanakan Bikin Stadion Baru

Peraturan Kementerian PAN-RAB ini mengatur tentang sebuah layanan terpadu agar pelayanan dapat berjalan prima demi memudahkan kebutuhan masyarakat.

“Sehingga membangun tercapainya tingkat kepuasan masyarakat, serta efektifitas dan efisiensi dalam penerapan standar pelayanan,” timpal Muji.(end)

Prioritas Penanganan Covid-19, Dinkes Kota Batu Terima Kucuran Rp4,4 Miliar

Dinkes Kota Batu menggencarkan program vaksinasi untuk penanganan Covid-19.

MALANGVOICE – Pemkot Batu mengalokasikan anggaran Rp 4,4 miliar di tahun 2022 yang dikucurkan pada Dinkes.

Sekretaris Dinkes Kota Batu, Yuni Astuti mengatakan, diperuntukkan pada beberapa item. Antara lain klaim pasien Covid-19 yang mencapai Rp 510 juta. Berikutnya biaya sewa gedung yang difungsikan untuk isoter sebesar Rp 2 miliar.

Tak hanya itu saja, untuk pembelian peralatan kesehatan berupa spuit, safety box, dan alkohol swab memakan anggaran sekitar Rp 441 juta. Ditambah dengan alat kesehatan sekali pakai berupa alat antigen, APD, Masker N95, dan disinfektan mencapai sekitar Rp 416 juta.

“Kami siapkan Rp 4,4 miliar untuk penanganan Covid-19 di tahun 2022. Semoga tidak ada gelombang susulan seperti tahun sebelumnya,” ujar Yuni.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Kartika Trisulandari menegaskan untuk percepatan penanganan pada tahun 2022 masih berfokus pada prokes dan menggencarkan program vaksinasi.

Vaksinasi terhadap kelompok lansia dikatakan masih cukup rendah karena pada dosis pertama yang mencapai 64.92 persen dan dosis kedua yang mencapai 56.61 persen.

“Jadi kami terus melakukan jemput bola dengan vaksinasi door to door, kemudian vaksinasi melalui balai RW, dan lain sebagainya,” ujar dia

Per 23 Januari, secara keseluruhan cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai 109,37 persen atau 180.387 penerima vaksin. Lalu dosis kedua telah menjangkau 148.539 atau 90,06 persen. Dosis ketiga yang diperuntukkan pada tenaga kesehatan 2175 atau 132 persen

Selain itu untuk saat ini terdapat satu pasien aktif Covid-19, kini menjalani karantina secara mandiri. Dengan bertambahnya satu kasus, secara kumulatif terdapat 3.123 kasus. Lalu kasus kesembuhan Kota Batu sejumlah 2.856 orang. Dengan jumlah kematian mencapai 266 orang.(der)

Kebutuhan Penanganan Banjir Bandang Kota Batu Capai Rp315 Juta

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso saat meninjau renovasi rumah warga terdampak banjir bandang di Desa Bulukerto. (istimewa/Malangvoice)

MALANGVOICE – Donasi bantuan mengalir tatkala enam desa di Kota Batu diterjang banjir bandang pada 4 November lalu. Dampak terparah dirasakan Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji. Kurang lebih ada 9 rumah rusak berat disapu derasnya arus.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso ditunjuk sebagai Komando Satgas Tanggap Darurat Bencana untuk penanganan pasca kejadian kahar itu. Punjul mengatakan, total donasi yang terhimpun mencapai Rp 648 juta dari berbagai lini. Diperkirakan kebutuhan untuk pemulihan menghabiskan dana Rp 315 juta.

“Pengeluaran diperuntukkan untuk tiga kebutuhan. Yakni bantuan kepada kelompok tani, bantuan biaya tukang untuk pembangunan rumah terdampak dan pembayaran sewa sarana prasarana (sarpras) posko bencana,” ucap Punjul.

Ia merincikan, besaran bantuan untuk kelompok tani terdampak sebesar Rp 33 juta. Lalu untuk biaya tukang pembangunan 8 rumah yang sudah dilakukan masing-masing Rp 10 juta, totalnya Rp 80 juta. Sedangkan untuk sewa sarpras selama 29 hari sebesar Rp 33 juta.

“Bantuan kepada kelompok tani terdampak sudah kami salurkan seluruhnya melalui transfer. Begitu juga untuk pembayaran tukang,” ujar Punjul.

Sementara itu, untuk pembayaran yang belum dilakukan adalah pembayaran pembelian lahan untuk tempat relokasi dua rumah terdampak. Masing-masing petaknya seluas 150 meter persegi dan menelan dana Rp 75 juta per petaknya. Untuk melakukan pembayaran tersebut saat ini pihaknya masih merapatkan dan melakukan negosiasi dengan pemilik tanah.

“Selain itu, juga ada rencana pembayaran untuk penanganan instalasi PLN, untuk setiap rumah dianggarkan Rp 2 juta. “Total ada 9 rumah, jika rencananya Rp 2 juta untuk setiap rumah maka totalnya Rp 18 juta,” jelas dia.

Lebih lanjut, saldo tersebut juga digunakan untuk melakukan pembayaran BPJS Naker. Dari total enam item pembayaran tersebut, jika sudah terealisasi semua membutuhkan anggaran Rp 315 juta. Sehingga sisa saldo akhir Rp 332 juta. Untuk sisa saldo tersebut, pihaknya merencanakan untuk diberikan santunan kepada korban terdampak.

Sementara itu, dari total sembilan rumah yang dibangun karena hanyut akibat bencana tersebut. Progressnya saat ini sudah berdiri delapan rumah. Delapan rumah tersebut saat ini tengah dilakukan pengecoran atap. Sedangkan untuk satu rumah sisanya, proses pembangunan masih menunggu waktu. Karena pemilik rumah masih menunggu hari baik berdasarkan kepercayaan tradisi yang dianutnya.

“Semua material sudah kami drop ke lokasi pembangunan. Berikut biaya untuk pembayaran tukang. Sedangkan untuk mempercepat proses pembangunan satu rumah terakhir akan dibantu paguyuban Saras Malang Raya,” beber dia.

Punjul mengungkapkan, meski sudah digunakan untuk membangun dan merenovasi 34 rumah terdampak. Dengan rincian sembilan rumah rusak hanyut dan 25 rusak ringan hingga berat. Saat ini ketersediaan semen masih menyisakan 1000 sak.

“Untuk pemanfaatan 1000 sak semen sisa itu akan kami rapatkan lagi di forum. Namun yang jelas, saat ini sudan tidak perlu lagi memikirkan anggaran warga terdampak banjir bandang. Karena anggaran berupa uang dan material masih tersisa,” katanya.(der)

Pemkot Batu Wacanakan Bikin Stadion Baru

Komisi A DPRD Kota Batu meninjau aset lahan milik Pemkot Batu di area Jalibar, Desa Oro-Oro Ombo. Lahan seluas 14 hektar itu rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan stadion baru. (MG1/Malangvoice)

MALANGVOICE – Pemkot Batu berkeingin memiliki satu stadion lagi, di samping Stadion Gelora Brantas yang kini difungsikan sebagai tempat relokasi pedagang.

Wacana pembangunan stadion baru akan ditempatkan di Desa Oro-oro Ombo. Lahan yang dimanfaatkan merupakan aset milik Kelurahan Ngaglik seluas 14 hektare yang berada di desa itu.

Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Dewi Kartika meminta agar Pemkot Batu memastikan legalitas lahan terlebih dulu sebelum merealisasikan pembangunan. Karena legalitas lahan yang berada di Jalibar, Oro-oro Ombo ini masih berupa SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Pembangunan stadion ini masih jangka panjang. Kami, Komisi A akan mengawal hingga legalitas aset lahan berstatus sertifikat. Sekalipun dengan SK itu sudah cukup legalitasnya,” papar politisi PKB ini.

Sebagai tindak lanjut sidak yang telah dilakukan, pihaknya akan segera melakukan hearing untuk membahas keberlanjutan pengurusan lahan. Dengan memanggil dinas-dinas terkait, mulai dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bappelitbangda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Camat Batu dan lainnya. Untuk melakukan sinkronisasi membahas status lahan tersebut.

Lebih lanjut, untuk usulan pembuatan stadion di lahan tersebut, merupakan usulan dari Banggar. Guna merespon rencana Pemkot Batu membangun stadion di Kelurahan Sisir.

“Kita punya lahan di Oro-oro Ombo yang sangat luas. Karena itu, kami mengusulkan lahan yang saat ini masih berstatus SK menteri itu menjadi stadion baru. Menyusul tempatnya yang sangat luas dan aksesnya mudah,” ungkap dia.

Komisi A juga mengorek riwayat status lahan di Desa Oro-oro Ombo itu kepada Kepala Dinas Pariwisata, Arief As Siddiq. Mengingat, dulunya Arief pernah duduk sebagai Lurah Ngaglik.

Ia mengatakan, aset itu sudah dimiliki sejak Kota Batu masih menjadi Kecamatan Batu yang menginduk ke Kabupaten Malang. Saat itu, kepemilikannya berada di tangan Pemdes Ngaglik berupa aset tanah kas desa. Lalu pada tahun 80an, Desa Ngaglik beralih menjadi Kelurahan Ngaglik. Sehingga serta merta kepemilikan asetnya dikelola Pemkot Batu.

“Penandatanganan SK menteri berupa pelepasan kawasan hutan menjadi aset pemerintah daerah sudah selesai dilakukan pada tahun 2016 lalu. Dengan selesainya penandatanganan itu, saat ini tinggal diperlukan sertifikasinya. Sehingga lahan tersebut bisa benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Misalnya pembuatan sport center, fasilitas umum dan lain sebagainya,” papar Arief dia.(der)

Pembongkaran Belum Tuntas, Proyek Revitalisasi Pasar Besar Kota Batu Terancam Molor

Proses pembongkaran Pasar Besar Kota Batu masih belum rampung. Hal ini berbuntut pula pada molornya pelaksanaan proyek revitalisasi pasar. (MG1/Malangvoice)

MALANGVOICE – Pembangunan revitalisasi Pasar Batu molor hingga Februari. Semula pengerjaan awal dijadwalkan pada pertengahan Januari 2022. Salah satu faktor molornya proyek revitalisasi karena proses pembongkaran maupun pembersihan material masih belum rampung.

Diperkirakan proses pembongkaran akan rampung pada pekan pertama bulan Februari. Saat ini pembongkaran berjalan 90 persen. Sedangkan pembersihan material masih mencapai 30 persen. Sehingga PT Sasmito selaku pemenang tender revitalisasi belum bisa memulai cut & fill sebagai tahapan awal pengerjaan.

Deputi Project Manager PT Sasmito, Joko Suwarno menyampaikan, sembari menunggu pembersihan material bongkaran, pihaknya tengah melakukan persiapan pembangunan. Diantaranya melakukan pembangunan pagar proyek, mengajukan gambar-gambar kerja kepada pengawas hingga melakukan uji laboratorium material bangunan. Jika pembongkaran usai pihaknya akan langsung melakukan cut and field berlanjut pemasangan tiang pancang.

“Yang kami lakukan saat ini merupakan bagian dari proyek pembangunan. Sembari menunggu pembongkaran bongkahan pasar besar Kota Batu usai,” jelas Joko.

Dia memprediksi, dengan melihat situasi dan kondisi saat ini, peletakan batu pertama atau dimulainya pembangunan fisik pasar besar Kota Batu belum bisa dimulai pada bulan Januari ini. Sehingga, untuk pembangunan fisik dimungkinkan baru bisa dilakukan pada bulan Februari mendatang.

“Sebenarnya dari pihak Pemkot Batu dan Kementerian PUPR menghendaki pembangunan mulai dilakukan 18 Januari kemarin. Namun karena pengerjaan pembongkaran belum selesai, maka mau tidak mau haru diundur lagi. Sehingga yang kami lakukan saat ini masih dalam tahap persiapan saja,” jelasnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dirinya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Aman Riadi selaku pemenang lelang bongkaran aset Pasar Besar Batu. Pihak Pemkot Batu juga sudah meminta pemenang lelang bongkahan untuk melakukan percepatan pembakaran, untuk melakukan percepatan itu, saat ini juga sudah didatangkan tambahan alat berat.

Dalam tahap awal pembangunan, pihaknya akan melakukan pembentukan lahan yang ada saat ini sesuai DED. Lalu melakukan pemancangan pondasi. Tahap selanjutnya akan dilakukan pengerjaan struktur bangunan. Setelah itu dilanjutkan proses finishing.

“Untuk pemancangan pondasi, sesuai target yang telah dicanangkan akan berlangsung sekitar 2,5 bulan. Dengan lahan yang ada saat ini kami tidak merasa kesulitan meski konturnya miring,” kata Joko.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar pembangunan ini bisa cepat selesai. Kami tidak ingin berlama-lama disini. Jika cepat selesai, warga masyarakat Kota Batu bisa segera memanfaatkan bangunan yang difasilitasi negara tersebut,” timpal Joko.(der)

Gandeng Binus University Malang, Museum Satwa Tawarkan Virtual Tour 360°

Dua mahasiswi Binus University Malang mengenakan virtual reality (VR) box untuk menjelajahi Museum Satwa Jatim Park Grup (MG1/Malangvoice)

MALANGVOICE – Kemajuan teknologi sebuah keniscayaan yang tak dapat dipungkiri. Segala aspek kehidupan tak lepas darinya dan mengakar sebagai pola kebiasaan masyarakat. Apalagi sejak pandemi melanda, mengharuskan masyarakat mengurung diri. Ruang berinteraksi banyak beralih ke saluran virtual dunia digital.

Sebuah konsep hibrida pun dimunculkan di sektor pariwisata. Menggabungkan teknologi realitas virtual dan destinasi wisata atau yang dikenal virtual tour. Inovasi itu dijajal Museum Satwa Jatim Park II bekerjasama dengan Binus University Malang. Menghadirkan pengalaman baru berwisata melalui event virtual tour 360° bertajuk ‘Liburannya Milenial’.

Ide ini dicetuskan enam mahasiswa Binus sebagai strategi berwisata di masa pandemi. Wisatawan tak perlu hadir secara fisik, namun mereka tetap bisa menikmati perjalanan wisata di Museum Satwa dengan virtual reality (VR).

“Inovasi ini dibuat oleh V-Cation Event Organizer di bawah naungan prodi Public Relation Universitas Bina Nusantara Malang. Ingin memberikan solusi agar masyarakat tetap bisa liburan secara virtual,” ujar Project Manager V-Cation Event Organizer, Zidan Febrian.

Virtual tour ini juga dapat diakses melalui channel youtube Jatim Park Group. Wisatawan sudah bisa menikmati berwisata ke Jawa Timur Park 2 secara virtual 360 derajat.

Marketing dan Publik Relation Jawa Timur Park (JTP) Group, Yokka Rhismadora berkeyakinan inovasi itu tak akan menyurutkan animo wisatawan berkunjung ke JTP Grup, khususnya Museum Satwa.

Justru, hal itu bisa sebagai stimulus untuk memperkenalkan isi museum sehingga masyarakat tertarik untuk berkunjung. Menurutnya, dengan pemanfaatan platform digital ini malah menjadi salah satu ujung tombak pemasaran JTP Group.

“Pasti sensasinya beda ya, ibarat melihat konser di layar kaca dengan hadir langsung di spot. Malah ke depan, kami berharap teknologi ini ada di park-park lainnya. Bukan hanya JTP 2 saja,” sahut Yokka.(der)

Lengkapi Unit Kerja PMI Kota Batu, UDD Bakal Dibangun Tahun Ini

Mesin sentrifugasi darah diletakkan di PMI Kota Batu. Peralatan ini merupakan salah satu penunjang UDD. Fungsinya msmisahkan sel darah merah dan plasma darah. (MG1/Malangvoice)

MALANGVOICE– Keinginan PMI Kota Batu untuk memiliki unit donor darah (UDD) tampaknya akan terwujud tahun ini.

Pemkot Batu melalui Dinas Kesehatan menganggarkan Rp2,3 miliar untuk pembangunan salah satu unit kerja organisasi kemanusiaan ini.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso mengatakan, anggaran yang akan digunakan merupakan pergeseran anggaran pembangunan Puskesmas 2 Bumiaji.

Fasilitas kesehatan ini ditunda pembangunannya lantaran belum menemukan lahan yang ideal.

“Pembangunan UDD akan direalisasikaan tahun ini dengan anggaran Rp2,3 miliar,” terang Punjul yang juga Ketua PMI Kota Batu.

Menurut Punjul, Kota Batu merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur yang masih belum memiliki UDD. Nantinya ketika berdiri UDD di Kota Batu, secara tidak langsung akan menjaga kualitas darah yang dibutuhkan oleh pasien.

Pengelolaan UDD ditangani langsung PMI Kota Batu. Dilihat dari letaknya, lokasi UDD PMI Kota Batu sangat strategis karena jaraknya yang berdekatan dengan rumah sakit.

“Jarak terjauh antara PMI Kota Batu dengan rumah sakit 5 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 10 menit dari Rumah Sakit Baptis maupun Rumah Sakit Punten yang merupakan jarak yang paling jauh dari PMI Kota Batu,” urai Punjul.

Dengan berdirinya UDD PMI Kota Batu selain untuk memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit yang ada di Kota Batu, juga kebutuhan darah pada rumah sakit yang ada di Wilayah Malang Barat. Seperti rumah sakit atau puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang serta Kecamatan Dau dan Karangploso.

“UDD ini sangat penting, karena melihat dari pengalaman sebelumnya dengan peningkatan kasus Covid-19 pertengahan tahun lalu, kebutuhan darah dan plasma konvalesen sangat dibutuhkan. Namun di Kota Batu kesulitan mencarinya dan membuat masyarakat yang membutuhkan mencari ke Kota/Kabupaten Malang,” papar dia.(end)