Masuki Tahun Politik, Iklan DBHCHT Pemkab Malang Berbeda dari Tahun Sebelumnya

Bentuk iklan DBHCHT Pemkab Malang yang dipersoalkan. (Toski D).

MALANGVOICE – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang, desain iklan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) 2020 di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Malang terlihat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pasalnya, dalam desain iklan DBHCHT Pemkab Malang tahun 2020 terpapang foto Bupati Malang HM Sanusi yang berdampingan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, dengan didominasi warna merah.

Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, desain iklan DBHCHT Pemkab Malang yang di sediakan oleh  Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memasang foto dari Kepala Bea Cukai, Bupati Malang dan Sekretaris Daerah (Sekda).

Dengan adanya desain iklan DBHCHT tersebut, terkesan jika Bupati Malang dan Ketua DPRD Kabupaten Malang mencuri start dalam berkampanye, karena kedua figur yang dipasang tersebut sudah jelas akan berpasangan sebagai Calon Bupati Malang (HM Sanusi, red) dan Wakil Bupati Malang (Didik Gatot Subroto, red) dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020 yang akan digelar pada tanggal 9 Desember mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskominfo Pemkab Malang Aniswaty Aziz mengatakan, pemasangan iklan DBHCHT tersebut sudah benar dan sesuai dengan Undang- Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Dalam UU tersebut, di pasal 1ayat 2, disebutkan jika Pemerintah Daerah juga dewan perwakilan rakyat. Jadi saya memasang keduanya tidak melanggar aturan,” ujar wanita yang akrab disapa Anis, saat dihubungi melalui WhatsApp, Jumat (3/7).

Akan tetapi, lanjut Anis, desain iklan DBHCHT tersebut dibuat agar tidak terlihat monoton dan lebih dinamis.

“Sebelumnya kami menyertakan foto Sekda dan Kepala Bea Cukai Malang, serta Bupati. Sekarang berbeda, biar tidak monoton. Hidup itu dinamis. Selama itu tidak melanggar aturan sah-sah saja untuk berkreasi,” pungkasnya.(der)

Tangani Covid 19, Pemkab Malang Gandeng Perguruan Tinggi

Bupati Malang HM Sanusi (Toski D)
Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D)

MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggandeng perguruan tinggi untuk menangani kecamatan zona merah kasus Covid-19.

Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, untuk meminimalisir penyebaran Covid 19 di Kabupaten Malang yang saat ini menduduki peringkat 9 Jawa Timur, Pemkab Malang bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi, yakni Universitas Brawijaya (UB), Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Universitas Negeri Malang (UM), dan Universitas Islam Malang (Unisma), untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang

“4 perguruan tinggi tersebut nantinya akan bertanggung jawab di satu kecamatan. UB menangani Singosari, UIN menangani Lawang, Unisma menangani Karangploso, dan UM menangani Dau,” ungkap Bupati Malang, HM Sanusi, Jum’at (3/7).

Menurut Sanusi, kerja sama ini dilakukan atas maklumat presiden (Joko Widodo) saat berkunjung ke Jawa Timur beberapa waktu lalu.

“Sesuai dengan perintah presiden, setiap pemerintah daerah harus bekerja sama dengan akademisi untuk menangani Covid-19,” jelasnya.

Kerja sama tersebut, lanjut Sanusi, dilakukan tidak hanya dibidang kesehatan saja, namun semua sektor, baik kesehatan maupun maupun ekonomi dan sosial.

“Untuk menangani Covid-19 diperlukan adanya keterlibatan semua sektor yang ada,” terangnya.

Untuk itu, tambah Sanusi, kehadiran perguruan tinggi dalam penanganan pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan, dengan harapan pihak perguruan tinggi dapat mengerahkan seluruh tenaga dari masing-masing fakultas.

“Semoga kerjasama ini bisa semakin mempercepat dalam memutus mata rantai Covid-19 yang semakin masif di Kabupaten Malang,” pungkasnya.(der)

Pengamat Politik UB: Calon Petahana Punya Banyak Keuntungan

Paslon SanDi. (Istimewa)

MALANGVOICE – Beberapa bakal calon siap meramaikan Pilkada Kabupaten Malang pada 9 Desember mendatang.

Para bakal calon yang hampir pasti akan bertarung untuk meraih suara terbanyak, antara lain, HM Sanusi yang berpasangan dengan Didik Gatot Subroto dari partai PDIP sekaligus calon incumbent. Ketua PCNU Kabupaten Malang, dr Umar Usman, Mantan Sekda Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono yang bakal diusung dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Siadi yang akan diusung partai Golkar, dan bakal calon perseorangan (Independen), Hery Cahyono alias Sam HC yang berpasangan dengan Gunadi Handoko.

Pakar politik Universitas Brawijaya (UB), Wawan Sobari mengatakan, calon petahana atau incumbent Sanusi-Didik (SanDi) jika dilihat dari elektabilitasnya berpotensi kuat di Pilkada tersebut, lantaran lebih banyak memiliki keuntungan dibanding calon lain.

“Berdasarkan data dari salah satu lembaga survey yang tidak disebarluaskan, dukungan terhadap petahana (SanDi) masih cukup kuat dibanding calon yang lain,” ucapnya, saat dihubungi awak media, Kamis (2/7).

Menurut Wawan, kekuatan petahana tersebut merupakan hal yang wajar, karena elektabilitas seorang calon ditentukan oleh dua faktor, yaitu popularitas dan tingkat keterpilihan.

“Secara popularitas, pasangan SanDi lebih unggul, karena menjabat sebagai Bupati Malang saat ini. Dengan begitu, masyarakat mengenal Pak Sanusi daripada calon yang lain,” jelasnya.

Sedangkan, lanjut Wawan, untuk tingkat keterpilihannya, HM Sanusi sering turun ke bawah (masyarakat, red) sebagai Bupati Malang.

“Tapi itu kan secara umum. Ya namanya politik kan fleksibel, dan bisa berubah-ubah seiring waktu. Tinggal kita lihat saja nanti,” pungkasnya.(der)

PDI Perjuangan Kabupaten Malang Nyatakan Tolak Paham Komunis Secara Tegas

Srikandi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang saat melakukan deklarasi. (Toski D)

MALANGVOICE – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Malang melalui Srikandinya menyatakan secara tegas untuk menolak paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Indonesia.

Pernyataan tersebut langsung dibuktikan dengan adanya deklarasi yang dilakukan para Srikandi partai dan pengurus DPC PDI Perjuangan di Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Malang, Jalan Mojosari, Desa Ngadilangkung, Kepanjen, Kamis (2/7).

“Ini tandanya jika PDI Perjuangan merupakan partai yang anti komunis. Pancasila adalah satu-satunya ideologi negara,” ungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto.

Menurut Didik, dirinya secara tegas membantah jika oknum yang menyebutkan jika partai berlambang banteng bermoncong putih itu berafiliasi paham komunisme.

“Kita wajib meluruskan jika ada hal-hal yang disampaikan itu kan tidak benar. Seharusnya oknum yang menyampaikan itu harus lebih menengok sejarah,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Didik, dirinya atas nama PDI Perjuangan Kabupaten Malang bakal mengambil langkah hukum terkait adanya oknum yang menyebutkan PDIP menganut paham komunisme. Termasuk juga melaporkan terkait pembakaran bendera PDIP di Jakarta.

“Justru ini yang kita laporkan, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ini perintah harian pak Sekjen (Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, red), agar DPC segera membuat pelaporan kepada Polres Malang,” tegasnya.

Pria yang juga menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Malang ini pun berharap, Polres Malang bakal menerima dan menindaklanjuti laporan yang dimaksud.

“Kita tetap membuat laporan resmi dalam rangka memberikan dukungan laporan yang dilakukan oleh DPP. Kami berharap polisi segera menindak tegas beberapa oknum yang telah membakar bendera partai,” pungkasnya.(der)

OJK Malang Mengimbau Waspada Informasi Hoax Ajakan Penarikan Dana di Perbankan

Kepala OJK Malang, Sugiarto Kasmuni. (Lisdya)
Kepala OJK Malang, Sugiarto Kasmuni. (Lisdya)

MALANGVOICE – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat mewaspadai beredarnya informasi di sosial media yang mengajak untuk melakukan penarikan dana di perbankan. OJK memastikan bahwa informasi tersebut adalah informasi hoax (kabar bohong) dan tidak benar.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Sugiarto Kasmuri menjelaskan, bahwa berdasarkan data OJK pada Mei 2020, tingkat permodalan dan likuiditas perbankan masih dalam kondisi yang aman. Rasio kecukupan permodalan (CAR) perbankan sebesar 22,16% (di atas ketentuan), sementara hingga 17 Juni, rasio alat likuid/ non-core deposit dan alat likuid/DPK terpantau pada level 123,2% dan 26,2% jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“OJK telah melaporkan informasi hoax ini kepada pihak Bareskrim Polri dan Badan
Intelijen Negara (BIN) untuk diusut dan ditindak sesuai ketentuan karena telah
menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (2/7).

Laporan yang dimaksud, lanjut dia, sesuai Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yakni para penyebar hoax diancam hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

“Masyarakat diimbau untuk senantiasa memastikan informasi tentang keuangan yang diterima adalah informasi yang benar dan valid dengan menghubungi Kontak OJK nomor 157 atau layanan WhatsApp resmi 081157157157,” sambung dia.

Sugiarto menyampaikan, bahwa profil risiko perbankan di wilayah Kerja OJK Malang posisi Mei 2020 masih terjaga pada level yang terkendali dengan rasio NPL Gross tercatat sebesar 3,30%. Sementara itu, indikator likuiditas perbankan di Wilayah Kerja OJK Malang juga menunjukkan kondisi yang baik, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 71,77% yang menunjukkan bahwa dana masyarakat yang tersimpan di bank tidak seluruhnya disalurkan ke kredit, namun juga digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan transaksi masyarakat.

“Hal ini juga memberikan ruang bagi perbankan untuk melakukan ekspansi kredit atau pembiayaan guna mendukung upaya pemulihan ekonomi masyarakat pada periode new normal sejak Pandemi COVID-19,” jelasnya.

Pada posisi Mei 2020, kredit perbankan di Wilayah Kerja OJK Malang tumbuh
sebesar 4,99% secara year on year, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun
perbankan tumbuh sebesar 11,21% yoy.
Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan di
perbankan dan perusahaan pembiayaan, sampai dengan posisi 26 Juni 2020, restrukturisasi kredit perbankan di Wilayah Kerja OJK Malang (Malang Raya, Kota dan Kabupaten Pasuruan, dan Kota dan Kabupaten Probolinggo) telah mencapai Rp 8,2 triliun yang telah diberikan kepada 81.060 debitur, sedangkan untuk perusahaan pembiayaan telah mencapai Rp2,49 triliun yang telah diberikan kepada 76.063
debitur.

Untuk perusahaan pembiayaan, per 26 Juni 2020, OJK Malang mencatat sebanyak
71 perusahaan pembiayaan telah memberikan fasilitas restrukturisasi pinjaman. Dari 90.382 permohonan restrukturisasi yang diajukan kepada perusahaan pembiayaan, terdapat 76.063 permohonan yang telah disetujui atau sekitar 84,16%.

Kepala OJK Malang juga mengimbau kepada seluruh jajaran industri perbankan di
wilayah Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo agar dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pemasaran produk bank, wajib mengedepankan dan menjunjung tinggi integritas dan menjauhkan diri informasi hoax apalagi menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan marketing gimmick.

“Siapapun pelakunya akan berhadapan dengan UU ITE dan aparat penegak hukum.
OJK Malang mengharapkan kerja sama rekan-rekan media untuk melakukan konfirmasi kepada OJK jika terdapat informasi yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan sehingga tidak menimbulkan rumor negatif yang memiliki dampak kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan,” tegasnya.

Masyarakat diimbau untuk senantiasa
memastikan informasi tentang keuangan yang diterima adalah informasi yang benar dan valid dengan menghubungi Kontak OJK Malang 089516499688.(der)

Gerindra Tarik Ulur Tentukan Dukungan Pilkada Kabupaten Malang

MALANGVOICE – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) masih belum bisa menentukan pilihan koalisi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 mendatang.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Syaiful Efendi mengatakan, saat ini partainya masih belum bisa menentukan arah pilihannya dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020, lantaran masih membangun komunikasi politik bersama tiga partai politik (Parpol) besar yaitu PKB, PDI Perjuangan, dan Golkar.

“Kami masih menjalin komunikasi sama Parpol lainnya, dan semua calon. Jadi, belum bisa dipastikan, semua masih dijajaki,” ujarnya, saat dihubungi, Rabu (1/7).

Menurut Saiful, masih banyak pertimbangan, salah satunya lantaran dinamika politik yang terjadi. Artinya, Gerindra bisa saja bergabung ke koalisi Sanusi-Didik (SanDi) atau tidak.

“Selain PDI Perjuangan, kami juga menjalin relasi dengan partai yang kemungkinan ikut berkompetisi dalam pilkada 2020 mendatang, yaitu PKB, Golkar,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Saiful, partainya dalam waktu dekat ini dipastikan akan mengambil sikap untuk berkoalisi dengan siapa, dan untuk surat rekom dari DPP Partai Gerindra, hingga kini masih belum ada titik terang hingga kini.

“Insyaallah di bulan Juli ini, untuk kapannya masih belum tahu, kita tunggu saja,” tukasnya.

Wisata Bromo Dibuka Tunggu Rekomendasi Empat Bupati

MALANGVOICE – Wisatawan yang ingin berkunjung ke Gunung Bromo diimbau bersabar. Sebab, pembukaan akses wisata secara resmi masih menunggu rekomendasi dari empat pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah Bromo.

“Tanggal pembukaan belum pasti. Kita masih menunggu rekomendasi resmi dari empat bupati. Karena pada saat saya akan menutup, saya mendapatkan rekomendasi dari mereka,” kata Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), John Kenedie, Rabu (1/7).

Perlu diketahui sebelumnya, ada empat pintu masuk menuju kawasan Bromo. Antara lain pintu masuk Coban Trisula di Kabupaten Malang, pintu masuk Ranupani (khusus pendakian) di Kabupaten Lumajang, pintu masuk Tengger Laut Pasir Cemorolawang di Kabupaten Probolinggo dan pintu masuk Penanjakan Wonokitri di Kabupaten Pasuruan. Seluruh akses ditutup akibat pandemi COVID-19, terutama saat pemerintah memutuskan penerapan PSBB.

Kekinian, Balai Besar TNBTS masih menunggu rekomendasi dari empat pemerintah daerah di empat pintu masuk tersebut, sebelum benar-benar resmi membuka kembali wisata Gunung Bromo. Antara lain, pemerintah daerah Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan.

“Sementara ini yang mau dibuka masih wisata ke Bromo. Wilayah yang boleh membuka, masih wilayah dengan zona kuning. Mudah-mudahan ada yang zona hijau secepatnya,” sambung dia.

Ia menambahkan, wilayah yang boleh membuka pintu masuk menuju kawasan Gunung Bromo adalah wilayah berstatus zona kuning. Meski demikian, Balai Besar TNBTS membuka opsi bagi wilayah berstatus zona oranye.

“Nanti misal yang zona oranye, bupatinya mau merekomendasikan, kita mau apa. Kita hanya menyiapkan tempat, taman nasional, keputusan itu dari bupati. Kalau dia menjamin, aman, kita akan buka,” ujarnya.

Sebelumnya, lanjut dia, hanya satu pintu masuk yang hendak dibuka menuju kawasan Gunung Bromo. Hanya saja, Balai Besar TNBTS masih menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Tadinya satu pintu, surat edaran dirjen satu pintu. Tapi nanti kalau zona kuningnya akan kita laporkan, kalau misalnya dua pintu kuning semua, akan kita laporkan,” pungkasnya.(der)

Didukung PKB, dr Umar Usman Lirik Yuni Shara dan Nissa Sabyan

dr Umar Usman. (Istimewa)

MALANGVOICE – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hampir memastikan mengusung dr Umar Usman untuk menjadi calon Bupati Malang.

Berkaitan dengan keputusan itu, dikabarkan ada nama artis ibukota yang akan mendampingi Umar Usman menjadi bakal calon Wakil Bupati Malang.

Ketua PCNU Kabupaten Malang, Umar Usman yang juga sebagai bakal Calon Bupati Malang mengatakan, saat ini DPC PKB Kabupaten Malang tengah membidik sosok orang yang bisa orang yang akan dicalonkan menjadi Wakil Bupati Malang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

“Kami saat ini mencari sosok yang mengejutkan, dia merupakan artis Ibukota. Sekarang yang masuk nominasi N-2 (Calon Wakil Bupati) itu ada Yuni Shara dan Nisa Sabyan,” ucapnya, Rabu (1/7).

Menurut Umar, kedua sosok tersebut digaet dengan harapan bisa menyerap suara dari kalangan millenial.

“Jadi alasannya dibagi, kalau saya yang mewakili agamis dan NU. Kalau wakil saya mewakili milenial,” jelasnya.

Dengan berpasangan bersama Yuni atau Nissa, lanjut Umar, diharapkan dapat meraup suara sendiri, lantaran di Kabupaten Malang saat ini suara kalangan milenial mencapai 30-40 persen.

“Jika berpasangan dengan Yuni atau Nissa insyaallah kami menang, dari generasi milenial saja sekitar 30 sampai 40 persen,” pungkasnya.(der)

Gerindra Sudah Berkoalisi, Sanusi Incar Dukungan Partai Non-Parlemen

Calon Bupati Malang HM Sanusi memotong tumpeng dan memberikan ke Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, dalam acara peringatan HUT ke 74 Bhayangkara. (Toski D)

MALANGVOICE – Calon Bupati Malang, HM Sanusi menyatakan Partai Gerindra telah masuk dalam gerbong koalisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

“Gerindra sudah berkoalisi dengan kami. Tinggal pembicaraan lebih intens lagi dengan ketua DPC dan DPD Gerindra,” ungkap Sanusi saat ditemui awak media saat menghadiri HUT Bhayangkara di Polres Malang, Rabu (1/7).

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Bupati ini menjelaskan, untuk kepastian bergabungnya partai berlambang kepala Garuda itu tinggal satu langkah lagi.

“Sudah beres, tinggal administrasi saja,” jelasnya

Pria yang bakal melaju di Pilkada Malang 2020 bersama Didik Gatot Subroto itu menyambut baik Partai Demokrat yang sudah memastikan bergabung dalam gerbong koalisi untuk mengusung pasangan Sanusi-Didik (SanDi). ​

“Dengan kondisi seperti ini terlihat jelas bahwa partai gabungan (Koalisi) ini sudah semakin solid dan semakin kuat untuk memenangkan SanDi,” jelasnya.

Meski telah mendapat dukungan dari
PDIP, Partai Nasdem, Demokrat, PPP dan Partai Gerindra​, ternyata kubu SanDi juga mengincar dukungan dari non parlemen untuk semakin menguatkan kekuatan politik demi perolehan suara.

“Non parlemen yang sudah komunikasi sudah ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” tandasnya. (der)

Polres Batu Meriahkan HUT ke-74 Bhayangkara Secara Virtual

Situasi Peringatan HUT Bhayangkara ke-74 Kota Batu. (Sabinus)

MALANGVOICE – Upacara perayaan HUT ke-74 Bhayangkara dilakukan secara virtual. Hal ini merupakan imbas pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia secara umum.

Polres Batu pun ikut memeriahkan HUT Bhayangkara tersebut secara virtual yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (1/7).

“Hari ini, alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama, upacara peringatan hari bhayangkara ke-74 dilanjutkan dengan kegiatan tasyakuran,” ujar Kapolres Batu, AKBP Harviadhi Agung Prathama.

Hadir juga dalam acaranya tersebut bersama Kapolres di gedung Ruang Rapat Utama (Rupatama), Wali Kota Kota Batu, Dewanti, Wakil Wali Kota Kota Batu, Punjul Santoso dan beberapa Forkopimda Kota Batu.

Lebih lanjut, Harviadhi mengatakan puncak peringatan HUT Bhayangkara tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena merayakannya dalam masa pandemi Covid-19.

“Upacara dilaksanakan secara terbatas, hanya diikuti oleh Forkopimda inti termasuk komandan kesatuan yang berada di wilayah Kota Batu,” tambahnya.

Sementara itu, kata Harviadhi, kegiatan HUT Bhayangkara dilaksanakan secara virtual bertempat di Rupatama Polres Batu dengan dipimpinan langsung Presiden dari Istana Negara Jakarta.

“Seluruh Polda, Polres mengikuti secara virtual pelaksanaan upacara tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan tasyakuran di masing-masing kesatuan,” tandasnya.

Harviadhi mengaku bersyukur ada sinergi yang sudah terbangun antara Polres dengan TNI, Pemerintah Kota Batu, seluruh elemen masyarakat, dan awak media sudah berjalan dengan baik selama ini. Ia berharap dengan sinergi yang baik sama-sama tetap diperkokoh sehingga situasi kamtibmas di Kota Batu tetap kondusif.(der)