ASN Pemkab Malang di Bulan Juli Bakal Terima Gaji ke-13

Ilustrasi Uang

MALANGVOICE – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, di awal bulan Juli nanti akan menikmati pencairan gaji ke 13.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang, M Imron Rosyadi mengatakan, untuk realisasi sudah disiapkan kas daerah.

“Kalau anggaranya sudah siap, rencananya akan kami cairkan pada tanggal 1 Juli nanti,” ungkapnya, saat ditemui di gedung DPRD Kabupaten Malang, Jalan Panji Kepanjen, Selasa (18/6).

Menurut Imron, pencarian gaji ke-13 ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2016.

“Dalam pencarian gaji ke-13 ini berlaku hanya untuk ASN saja,” jelasnya.

Imron menjelaskan, dalam pencarian gaji ke-13 ini, setiap ASN di lingkungan Pemkab Malang akan menerima sesuai dengan besaran gajinya sebulan.

“Cuma beda sedikit dengan gaji bulanan, mereka akan menerima tanpa potongan iuran wajib pegawai (IWP) dan tanpa tunjangan beras. Akan kami cairkan jika sudah ada petunjuk atau surat edaranya nanti,” pungkasnya. (Der/Ulm)

Belum Ada Keputusan Kementerian, Tol Mapan Masih Gratis

Sejumlah Kendaraan saat berada di Pintu Tol Singosari
Sejumlah Kendaraan saat berada di Pintu Tol Singosari. (Toski D).

MALANGVOICE – Jalan Top Malang-Pandaan (Mapan) masih gratis. Hal ini dikarenakan Pihak PT Jasa Marga Pandaan Malang (JPM) selaku pengelola mengaku masih menunggu penetapan tarif dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Humas PT Jasa Marga Pandaan Malang (JPM) Agus Tri Antyo mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat (Kemen PUPR) untuk tarif tol.

“Kami masih menunggu keputusan dari Kementerian PUPR sebagai pembuat keputusan tarif tol,” ungkap Agus, saat dihubungi, Selasa (18/6).

Ia menjelaskan, sebenarnya tarif gratis tersebut hanya berlaku hingga H+7 hari lebaran. Namun, hingga saat ini (Selasa, 18/6) belum ada keputusan dari Kementerian PUPR, sehingga belum bisa menarik tarif.

“Jika belum ada keputusan dari Kementerian tentang tarif tol ya masih gratis, untuk durasi waktunya kami belum tahu. Tarif gratis ini berlaku bagi pengguna jalan tol dari Singosari, ke Pandaan, maupun sebaliknya,” jelasnya.

Sedangkan, tambah Agus, untuk besaran tarif tol per kilometer, pihakanya hanya sebatas mengusulkan dan yang berhak menentukan pihak Kementerian.

“Kami hanya mengusulkan saja, keputusannya ada di Kementerian PUPR. Saat ini bisa dikatakan sebagai sosialisasi saja, sambil menunggu tarifnya turun,” tandasnya.(Hmz/Aka)

OPD Minta Sertijab Segera Dilakukan

Kepala OPD yang ikut dalam gerbong mutasi, M Hidayat
Kepala OPD yang ikut dalam gerbong mutasi, M Hidayat. (Toski D).

MALANGVOICE – Salah satu Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut dalam gerbong mutasi dari Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang, ke Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Malang, M Hidayat berharap Sertijab bisa segera dilakukan.

“Kami yang menduduki jabatan baru belum bisa melaksanakan tugas, karena belum dilakukan sertijab. Saya sendiri belum melaksanakan tugas sebagai Kepala Balitbang, sebab pejabat yang lama masih belum meninggalkan jabatannya, karena masih menunggu sertijab,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Hidayat, dirinya memohon kepada pimpinan (Plt Bupati Malang) supaya mengintruksikan untuk segera melakukan sertijab. Walau telah menerima Surat Keputusan (SK) dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) untuk menduduki jabatan baru.

“Jika sertijab juga belum dilaksanakan, dikhawatirkan akan terjadi dualisme kepemimpinan di masing-masing OPD,” jelasnya.

Terlepas dari polemik mutasi pejabat ASN tersebut, tambah Hidayat, dirinya menerima mutasi dari Kepala Dindik menjadi Kepala Balitbang. Karena, mutasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah, itu hal yang biasa. Sehingga pejabat ASN harus mau ditempatkan di mana saja, agar pejabat bisa memiliki pengalaman dalam hal mengelola manajemen di berbagai OPD. Dan jika ada pejabat yang mengeluhkan pada posisi barunya, maka mereka lupa pada saat dilantik menjadi abdi negara atau ASN.

“Misalnya pimpinan saya memutasi untuk menduduki jabatan modin, saya pun siap melaksanakan tugas. Karena itu bentuk loyalitas bawahan kepada pimpinan,” tandasnya.(Der/Aka)

Usai Dibatalkan, Kini Sanusi Akui Mutasi sudah Disetujui Kemendagri

Plt Bupati Malang HM Sanusi. (Doc. Kantor)

MALANGVOICE – Polemik mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang dilakukan pada 31 Maret 2019 lalu terus berkelanjutan.

Pasalnya, usai membatalkan mutasi tersebut, Plt Bupati Malang HM Sanusi malah mengaku jika sudah mendapatkan surat izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Namun, ketika ditanya soal bentuk fisik dan nomor surat persetujuan, bahkan kapan surat izin tertulis dari Kemendagri itu turun, Ia enggan menjawab.

“Izinnya sudah turun. Persis sama dengan itu. Untuk bentuk suratnya ada kok, pokoknya ada,” ungkapnya.

Menurut Sanusi, pihak Kemendagri awalnya menolak karena masih pada tahap proses. Akan tetapi, setelah adanya kegiatan mutasi dan menimbulkan polemik, akhirnya pihak Kemendagri menyetujuinya.

“Memang awalnya ditolak, karena masih proses. Jadi kalau administrasi itu kan bisa saja. Seperti Plt saya yang turun 6 Mei tapi berlaku mulai 2 Februari,” jelasnya.

Dengan demikian, pernyataan Sanusi tersebut sekaligus menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) mutasi jabatan 248 aparatur sipil negara (ASN) itu tidak akan dibatalkan jika tidak ada keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Saya bisa membatalkan kalau ada putusan PTUN,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang, M.Zuhdy Achmadi menyesali sikap Plt Bupati Malang HM Sanusi yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi permasalahan mutasi pejabat ASN tersebut.

“Supaya tidak jadi polemik berkepanjangan Plt Bupati Malang harus konsisten dalam menyikapi permasalahan ini,” ungkap pria yang akrab disapa Didik.

Sebab, lanjut Didik, pernyataan Sanusi soal surat izin atau penetapan dari Kemendagri harus transparan. Hal ini penting karena surat penolakan dari Kemendagri dan Gubernur sudah terlanjur bocor dan beredar di masyarakat.

“Jangan menjadikan masyarakat bingung dan berandai-andai. Kalau ada surat Kemendagri ya segera publish,” tegasnya.

Untuk itu, tambah Didik, pihaknya saat ini masih menunggu dan melihat perkembangan permasalahan mutasi pejabat ASN tersebut.

“Saya menunggu hasil pertemuan dengan DPR, baru menentukan langkah,” pungkasnya.(Hmz/Aka)

Smarthealth Audensi ke Pemkab Malang, Sanusi: Program ini Seirama dengan Layanan Kesehatan Kami

Plt Bupati Malang HM Sanusi saat menerima rombongan UB di Peringgitan Pendopo Agung Jalan Agus Salim Kota Malang. (Istimewa).

MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menerima audiensi dari Smarthealth Universitas Brawijaya di Ruang Kerja Bupati Malang, Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (17/6).

Dalam acara ini, rombongan yang dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Universitas Brawijaya, dr. Sri Andarini, diterima langsung oleh Plt Bupati Malang HM Sanusi.

Dikesempatan ini, Sanusi mendukung penuh program yang digagas Universitas Brawijaya (UB) yang bekerjasama dengan George Institute Austalia dalam upaya menurunkan angka penderita penyakit hipertensi di Kabupaten Malang.

“Program ini seirama dengan tugas pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Malang di bidang pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Sanusi, jika melihat dari sebuah paparan yang dilakukan oleh Direktur RSUB, bahwa diketahui program Smarthealth ini sangat urgent sehingga Pemkab harus berusaha turut serta mendukung dalam upaya menekan penurunan angka penderita hipetensi.

”Untuk anggaran coba di kolaborasikan oleh pihak UB dari pendanaan George Institute, semoga agar bisa dimintakan lagi. Nanti kurangnya dari APBD, dan kurangnya lagi dimintakan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena jika dibiarkan bisa resiko terjeleknya penyakit stroke dan syaraf mata,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSUB Sri Andirini menyampaikan, program Smarthealth ini berdasarkan ingin membantu masyarakat khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Malang untuk menyelesaikan masalah terkait penyakit hipertensi.

“Dari hasil penelitian di empat desa di Kabupaten Malang, yaitu Desa Sidorahayu Wagir, Sepanjang Gondanglegi, Karangduren Pakisaji, dan Desa Kepanjen, tercatat penderita hipertensi diantara usia 45-49 tahun,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Sri, pihakanya ingin mengembangkan program Smarthealth bersama George Institute yang sudah terlaksana sejak tahun 2016 lalu. Selama ini, tercatat sebanyak 24 ribu orang yang sudah diperiksa sehingga bisa melihat berapa jumlah yang menderita dan beresiko tinggi.

“Kami ingin memperluas lagi dari empat desa hingga bisa mencakup 100 desa. Mudah-mudahan George Intitute ini mau mendanai lagi, syukur-syukur bisa ke seluruh desa/kelurahan se Kabupaten Malang,” tandasnya. (Hmz/ulm)

LiRa Apresiasi Langkah Plt Bupati Malang Batalkan Mutasi ‘Ilegal’

Koordinator LIRA Malang Raya Zuchdy Achmadi. (Istimewa).

MALANGVOICE – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang, apresiasi positif langkah Plt Bupati Malang HM Sanusi membatalkan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan (Pemkab) Malang.

Bupati LiRA Malang, M.Zuhdy Achmadi mengatakan, langkah yang di ambil Plt Bupati Malang HM Sanusi dengan melakukan pembatalan mutasi tersebut sangat bagus dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Langkah beliau (Plt Bupati Malang) merupakan langkah yang tepat apabila plt bupati membatalkan pelantikan 248 Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena jika bersikeras untuk menjalankan dan mempertahankan kebijakan yang keliru, tidak menutup kemungkinan akan terkena sanksi berat. Terlebih DPR sudah berancang-ancang memanggil untuk klarifikasi. Secara politis ini tidak menguntungkan bagi plt Bupati,” ungkap pria yang akrab disapa Didik.

Namun, lanjut Didik, jika ada anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang masih bersikukuh untuk menjalankan mutasi pejabat ASN tersebut, maka dialah yang perlu di mutasi.

“Jika ada tim Baperjakat yang ngotot untuk menjalankan, berarti dia yang diduga telah bermain dalam dalam mutasi. Jika Plt Bupati Malang sudah definitif,” jelasnya.

Selain itu, Didik menjelaskan, dalam mutasi pejabat ASN tersebut, juga diduga ada praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh oknum pejabat Pemkab Malang.

“Jika sudah definitif, maka saya sarankan oknum tersebut (pelaku jual beli jabatan) perlu dimutasi dan diproses secara hukum. Karena Karena jual beli jabatan itu sudah masuk pada rana tindak pidana korupsi,” ulasnya.

Untuk itu, tambah Didik, dengan adanya pembatalan mutasi pejabat ASN tersebut, pihaknya meminta pada Plt Bupati Malang HM Sanusi supaya juga membatalkan pelantikan Direktur Utama Perusahaan umum daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan yang telah dilakukan pada 18 Pebruari 2019 silam.

“Meski demikian plt bupati tidak boleh tebang pilih dalam mengambil langkah. Pelantikan Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan (PDAM Kabupaten Malang) Pebruari lalu juga harus dibatalkan. Biar tidak menjadi polemik lagi. Hal ini bisa jadi batu sandungan bagi plt bupati dalam memimpin Kabupaten Malang kedepan. Mengenai isu rencana gugatan PTUN dari sebagian ASN tidak perlu dipermasalahkan karena hal itu tidak mungkin terjadi,” pungkasnya. (Der/Ulm)

Sanusi Akan Batalkan Mutasi Pejabat, ASN yang Tak Terima Dipersilakan Menggugat

Plt Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D)

MALANGVOICE – Polemik mutasi yang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemkab Malang yang dilakukan Plt Bupati Malang HM Sanusi, bakal dibatalkan. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas dipersilakan layangkan gugatan.

“Mutasi ASN tersebut kami batalkan, dan kami mempersilakan pejabat ASN yang tidak puas untuk melakukan gugatan ke PTUN,” ungkap, Plt Bupati Malang, HM Sanusi, Senin (17/6).

Menurut Sanusi, pembatalan mutasi pejabat ASN tersebut dikarenakan belum dapat disetujui sampai dengan dilantiknya Bupati Malang oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dilayangkan dalam surat balasan pada tanggal 18 April 2019 dan surat Gubernur Jawa Timur (Jatim) pada pada 16 Mei 2019.

Untuk itu, lanjut Sanusi, pihaknya akan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Malang untuk melakukan pembatalan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemkab Malang.

“Kami akan koordinasi dengan Dewan untuk pembatalan mutasi pejabat ASN tersebut. Supaya tidak menjadi prseden buruk pada Pemkab Malang,” tegasnya. (Der/Ulm)

Mutasi ‘Ilegal’ Ala Sanusi Berbuntut Panjang

Kepala BKD Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah SH. M.Hum. (Toski D)
Kepala BKD Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah SH. M.Hum. (Toski D)

MALANGVOICE – Buntut dari mutasi, rotasi, dan promosi terhadap terhadap 248 pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang dilakukan Plt Bupati Malang, HM Sanusi pada akhir Mei 2019 lalu kini semakin panjang.

Pasalnya, banyak kalangan yang menolak mutasi tersebut, bahkan ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, sempat melakukan penolakan mutasi tersebut dengan melakukan petisi dan menandatangani kain spanduk.

Ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan, Kepanjen tersebut menolak mutasi pejabat ASN yang di dalamnya juga merotasi Direktur RSUD Kanjuruhan dari Mahendrajaya ke Abdulrachman yang diangkat sebagai direktur baru RSUD Kanjuruhan.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdhansyah angkat bicara.

Menurut Nurman, aksi mereka yang meminta Mahendrajaya untuk dipertahankan sebagai Direktur RSUD Kanjuruhan hingga hingga tahun 2020 boleh-boleh saja, asalkan tidak melanggar peraturan ASN.

“Aksi mereka itu boleh-boleh saja ya (menolak direktur baru), tapi jangan sampai ada yang melanggar ketentuan kepegawaian ya, misalnya sampai demo mogok kerja bahkan sampai merusak. Nanti persoalannya bisa lain itu, bisa membawa mereka terkena sanksi,” ungkapnya.

Namun, lanjut Nurman, keputusan merotasi jabatan ASN yang digelar beberapa waktu lalu, sudah melalui kajian beserta pertimbangan terlebih dahulu. Karena itu, sangat disesalkan bila keputusan yang dikeluarkan justru mendapat penolakan dari pegawai atau karyawan RSUD.

“Munculnya pro dan kontra (mutasi) merupakan hal yang lumrah, kami sebelum melakukannya (mutasi) tentunya sudah melalui banyak pertimbangan ya. Jangan sampai ada yang melakukan tindakan-tindakan yang diluar peraturan kepegawaian. Jadi, saya ingatkan supaya mereka (karyawan RSUD) tetap bertugas, bersikap profesional,” jelasnya.

Terpisah, Bupati Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LiRA) Malang, M Zuhdy Achmadi menyayangkan adanya mutasi tersebut, karena masih belum ada izin tertulis dari Mendagri, sehingga terindikasi melanggar PP nomer 49 tahun 2008 dan PP nomer 11 Tahun 2017.

“Sebenarnya permasalahan ini (mutasi) tidak perlu terjadi dan harus dibatalkan. Karena, berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 18 April 2019 dan surat dari gubernur Jatim tertanggal 13 Mei 2019, sudah jelas bahwa permohonan pelantikan belum bisa disetujui oleh menteri dalam negeri, artinya Plt Bupati Malang tidak boleh melakukan mutasi,” ungkap pria yang akrab disapa Didik.

Akan tetapi, lanjut Didik, jika pihak Pemkab Malang masih bersikukuh untuk tetap mengesahkan mutasi tersebut, maka pihaknya akan menempuh jalan lain untuk membatalkannya.

“Jika berdasarkan aturan yang ada (PP 49 tahun 2008) seorang Plt Bupati tidak diperbolehkan melakukan mutasi jabatan. Tapi, jika masih ngotot, saya akan melanjutkan ke ranah selanjutnya. Karena, jika dibiarkan dapat menjadi preseden buruk di Pemkab Malang,” tegasnya.(Der/Aka)

Ditolak Ngamen, Pria ini Nekat Pukulkan Gitar pada Warga

Korban saat di rawat di RSUD Kanjuruhan dan Tersangka saat diamankan petugas. (Istimewa)

MALANGVOICE – Aksi kejahatan penganiayaan dengan pemberatan (anirat) terjadi di Kabupaten Malang. Tepatnya terjadi di Jl. Pudak no.333 RT 30 RW 3 Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kamis (13/6/2019).

Kejahatan yang terjadi tepat di depan rumah korban yang diketahui bernama M. Gufron (45) berawal saat pelaku yang berprofesi sebagai pengamen berhenti di depan rumah korban untuk mengamen.

“Saat korban ada di depan rumah, ada pengamen datang. Selanjutnya korban mengatakan ‘sepurane mas dilewati’ (Maaf mas lewati saja),” ujar Kapolsek Kepanjen, Kompol Bindriyo saat dikonfirmasi.

Mendengar tanggapan korban tersebut, pelaku yang merasa tersinggung langsung memukulkan gitar yang dipakai untuk mengamen ke arah kepala korban sebanyak tiga kali.

“Setelah melakukan pemukulan, pelaku diketahui berusaha melarikan diri. Namun upaya pelaku untuk kabur dapat digagalkan oleh warga dan beberapa saksi yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Selanjutnya, pelaku diamankan oleh warga terlebih dahulu,” imbuhnya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan leher di dekat telinga. Dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, Kepanjen.

Sementara petugas yang datang di lokasi kejadian berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti sebuah gitar dengan keadaan rusak/pecah.(Hmz/Aka)

Bawaslu Kabupaten Malang Ajukan Rencana Anggaran Pilbup Malang Sebesar Rp 30 Miliar

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva. (Toski D)

MALANGVOICE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang mengajukan rencana pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun Anggaran 2020 sebanyak Rp 30 miliar lebih.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva mengatakan, pengajuan anggaran tersebut guna memperlancar tugas Koordiv Penindakan dan Pelanggaran di Bawaslu. Sebab, nantinya anggran sebesar Rp 30 miliar itu untuk membiayai 21 item kegiatan.

“Rencana anggaran Pilbup Malang 2020 mendatang sudah kami serahkan kepada Plt Bupati Malang sekitar Bulan Maret lalu. Termasuk juga sudah kita diserahkan kepada DPRD Kabupaten Malang,” ungkapnya

Menurut George, anggaran paling besar nantinya untuk membayar atau honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah.

“Ada 390 pengawas desa, dan masih asumsi jumlah pengawas TPS sebanyak 8.409. Disusul nanti ada rapat kerja, rapat koordinasi, rapat teknis pengawasan, pelantikan, Bimtek juga pelantikan pengawas pemilu. Kalau perkiraan dari Rp 30 miliar butuh anggaran Pengawas Pemilu sekitar Rp 4 miliar untuk 9 bulan,” jelasnya.

George menambahkan, Senin (17/6/2019) Bawaslu Kabupaten Malang akan ke Jakarta terkait Rapat Koordinasi menyangkut rancangan anggaran Pilbup Malang dan NPHD antara Bawaslu Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

“Pembahasan intens mengenai anggaran Pilbup Malang sekitar akhir bulan ini sampai Agustus 2019 dengan pihak Pemkab Malang dan DPRD Kabupaten Malang,” pungkasnya.(Der/Aka)

Komunitas