Deadline Tim 7 DPC PKB Kabupaten Malang, Bakal Molor, SW Dikabarkan Sakit

ilustrasi
ilustrasi

MALANGVOICE – Kinerja Tim 7 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Malang yang dibentuk untuk menyelesaikan adanya aduan kasus dugaan penyebaran foto bugil dan perzinaan, yang menyeret salah satu kadernya nampaknya bakal molor dari deadline yang telah ditetapkan.

Kuasa hukum SW, Dahri Abd Salam mengantakan, Istri Siri KC berinisial SW yang merupakan kliennya saat ini tengah jatuh sakit, padahal kemarin (Senin, 16/9) telah diagendakan menemui ketua tim 7.

“Kemarin (Senin, 16/9, red) siang telah diagendakan ketemu Ketua Tim 7 (pak Agus Salim). Tapi, kondisi SW sedang kurang sehat, jadi untuk sementara kami pending,” ungkapnya.

Jika melihat kondisi SW saat ini, lanjut Dahri, pihaknya belum bisa memastikan untuk bisa diagendakan bertemu dengan Tim 7 DPC PKB Kabupaten Malang.

”Kalau ditanya kapan, kami belum bisa memastikan. Tapi nanti pasti kami kabari lagi kalau ada agenda ketemu DPC (Dewan Pimpinan Cabang) atau tim tujuh,” jelasnya.

Terpisah, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Malang, Muslimin, saat temui awak media usai mengikuti sidang paripurna hanya memilih bhngkam.

”Wah saya kurang paham kalau ditanya progres yang sudah dicapai tim tujuh, kan sudah ada yang ditugaskan. Jadi jangan tanya ke saya, tanyakan langsung ke tim tujuh saja,” tegasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, KC merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Malang Periode 2019-2024.

KC merupakan salah satu dari 12 kader PKB yang duduk di DPRD Kabupaten Malang periode 2019-2024, dan salah satu kader yang merupakan wakil rakyat di periode 2014-2019 silam (Petahana, red). (Hmz/Ulm)

Ditinggal Kerja, Rumah Bambu Warga Wagir Ludes Terbakar

petugas pemadam kebakaran saat melakukan pemadaman. (Istimewa).
petugas pemadam kebakaran saat melakukan pemadaman. (Istimewa).

MALANGVOICE – Kebakaran melanda rumah milik Gunawan (35) warga Desa Sitirejo, Wagir, Senin (16/9). Menurut, Kasubbag Humas Polres Malang, AKP Ainun Djariyah, peristiwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 08.00 WIB.

“Kejadian kebakaran ini diketahui pertama kali oleh tetangga Gunawan yang melaporkan ke pihak berwajib untuk segera dipadamkan. Saat itu pemilik rumah tidak ada di rumah, karena sedang bekerja serabutan,” ungkapnya.

Ainun menjelaskan, pada saat terjadi kebakaran, rumah yang terbuat mayoritas dari bahan bambu ini dalam keadaan kosong.

“Rumah korban mayoritas terbuat dari bambu. Kemudian di sana cuaca sedang panas dan kering. Sehingga, rumah dengan cepat terbakar hingga habis,” jelasnya.

Kejadian kebakaran ini, tambah Ainun, diduga karena adanya Arus pendek listrik.

“Akibat peristiwa ini, kirban mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,” pungkasnya. (Hmz/Ulm)

Besok, Sanusi Resmi jadi Bupati Malang Definitif

Plt Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D)
Plt Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D)

MALANGVOICE – Pelantikan Bupati Malang Definitif, Sanusi ditunda. Setelah santer dikabarkan dilantik pada Senin (16/9), namun ternyata ditunda pada Selasa (17/9) sekitar pukul 11.00 WIB, di Gedung Negara Grahadi.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, M. Nur Fuad Fauzi mengatakan, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Maalng, HM Sanusi, dipastikan akan dilantik besok (Selasa-17/9) yang akan dilakukan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansah.

“Pelantikan Bupati Malang Definitif fiks dilakukan besok, pukul 11.00 Warga WIB, di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Surat pemberitahuan sudah kami terima,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, HM Sanusi menjabat sebagai Wakil Bupati Malang dan resmi menjabat sebagai Plt Bupati Malang selama hampir satu tahun.

“Pak Sanusi menjabat sebagai Plt Bupati Malang selama sebelas bulan. Beliau akan memimpin Kabupaten Malang selama 18 bulan,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang sementara, Didik Gatot Subroto menyampaikan, dengan dilantiknya Sanusi menjadi Bupati Malang definitif tersebut, masih ada waktu untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Bupati (Wabub) Malang.

“Besok (Selasa, 17-9, red) Plt Bupati Malang sudah menjadi Bupati Malang definitif. Maka masih ada peluang untuk mengisi kursi Wabup. Tapi, jika dilantik lebih dari 17 September, maka tidak bisa bisa mengusulkan wabup. Karena sisa masa jabatannya kurang dari 18 bulan,” ulasnya.

Sebab, lanjut Didik, tugas Bupati Malang definitif sangat berat, untuk itu seharusnya dibantu oleh Wabup, supaya kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bisa lebih optimal.

“Pengisian kekosongan jabatan wakil Bupati tersebut sudah diatur dengan UU 9 Tahun 2015​ tentang perubahan kedua atas UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan dipertegas melalui PP No 12 tahun 2018,” pungkasnya. (Hmz/Ulm)

Siap Dilantik, Sanusi Bakal Ngebut Jalankan Program

Plt Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D)
Plt Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D)

MALANGVOICE – Setelah hampir setahun, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Maalng, HM Sanusi akhirnya akan dilantik sebagai Bupati Malang definitif.

Pelantikan rencananya akan dilakukan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansah, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada 16 September 2019 Besok.

Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan, setelah dilantik, dirinya akan melanjutkan program-program kerja sebelumnya yang sudah berjalan.

“Kami melanjutkan dulu program-program yang sudah ada, sesuai visi misi kami. Yaitu mengentaskan kemiskinan, pengembangkan pariwisata, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan kami juga akan meningkatkan beragam layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, juga ekonomi,” ungkapnya, saat ditemui awak media beberapa waktu lalu.

Terpisah, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, M. Nur Fuad Fauzi, saat dihubungi menjelaskan, pelantikan nantinya akan digelar di Surabaya.

“Pak Sanusi akan meneruskan sisa masa jabatan tahun 2016-2021 untuk memimpin Kabupaten Malang, tersisa hanya 17 bulan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, HM Sanusi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Malang, dan ditetapkan menjadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati Malang pada Oktober 2018 silam.

Sanusi akan meneruskan sisa masa jabatan tahun 2016-2021 sebagai kepala daerah setempat, setelah Rendra Kresna Bupati Malang sebelumnya terjerat kasus suap dan gratifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011.(Der/Aka)

Mendikbud Muhadjir Soal Pelajar Bunuh Begal: Contoh yang Baik

Mendikbud Muhadjir Effendy. (Aziz Ramadani MVoice)
Mendikbud Muhadjir Effendy. (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Polisi memang telah menetapkan status tersangka kepada ZA (17) pelajar asal Gondanglegi Kabupaten Malang yang menikam begal hingga tewas. Namun, aksi heroiknya tetap banjir apresiasi, termasuk dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Muhadjir mengatakan, aksi pelajar ZA patut dicontoh karena memiliki sikap yang bertanggungjawab.

“Saya kira bagus, contoh yang baik, menjadi orang yang punya tanggung jawab,” kata Muhadjir, Sabtu (14/9).

Namun, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini enggan berkomentar banyak tentang proses hukum yang sedang didalami penyidik Polres Malang tersebut.

“Kalau yang jadi meninggal itu urusan polisi, saya ndak mau berkomentar,” tutupnya.

Seperti diberitakan, pelajar ZA menikam Misnan (35) pelaku begal hingga tewas. Lantaran selain membegal harta bendanya, pelaku juga hendak memperkosa pacarnya. ZA memutuskan membela diri bermodalkan sebilah pisau yang disimpan di dalam jok sepeda motor miliknya.

Polisi kemudian berhasil mengamankan ZA, esoknya. Namun, tidak berselang lama, ZA dilepaskan polisi dengan alasan masih bersekolah alias mendapatkan diskresi kepolisian. Namun ZA tetap berstatus tersangka dengan jeratan pasal 351 KUHP dan wajib lapor.

Disaat bersamaan, polisi turut mengamankan dua orang begal yang menemani Misnan beraksi, Ahmad (22) dan Rozikin (41) warga Gondanglegi Kabupaten Malang Jawa Timur. Sedangkan satu orang begal lainnya masih dalam pengejaran alias DPO. Total ada empat tersangka begal dalam kasus ini. (Hmz/Ulm)

Jasa Marga Janjikan Hadiah Besar Bagi yang Bisa Menangkap Pelaku Pencoretan Dinding Underpass

Lokasi Dinding Underpass Karanglo yang dicoret Grafiti. (Istimewa/Humas JPM).
Lokasi Dinding Underpass Karanglo yang dicoret Grafiti. (Istimewa/Humas JPM).

MALANGVOICE – Pihak PT PT Jasamarga Pandaan-Malang (JPM) akan berikan hadiah kepada siapa saja yang bisa menangkap pelaku pencoretan didinding Underpass Karanglo.

“Kepada siapa saja yang bisa menangkap Pelaku, Direktur Utama PT JPM akan memberikan hadiah,” ungkap Humas JPM Agus Tri Antyo, pada awak media, Sabtu (14/9).

Menurut Agus, pihaknya sangat menyesalkan adanya kejadian vandalisme yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini.

“Kami sangat menyesalkan atas kejadian itu. Untuk itu, pihak derksi PT JPM menyiapkan hadiah untuk siapa saja yang bisa menangkap pelaku. Jumlahnya masih belum bisa di pastikan,” ungkapnya.

Karena, lanjut Agus, aksi vandalisme yang dilakukan di Underpass Karanglo ini sangat mencoreng citra Malang Raya. Untuk itu, pihaknya akan melakukan penghapusan coretan grafiti tersebut.

“Kami masih berkoordinasi dengan PT. PP selaku kontraktor yang mengerjakan proyek Underpass. Untuk segera melakukan penghapusan coretan di dinding Underpass Karanglo tersebut,” jelasnya.

Untuk itu, tambah Agus, pihaknya meminta pada pelaku vandalisme untuk segera segera menyerah diri dan bertanggung jawab atas aksi yang telah dilakukan.

“Siapapun yang berbuat, harus bertanggung jawab jangan sampai ditangkap oleh Polisi. Karena pengrusakan barang negara ini hukumannya berat,” pungkasnya. (Hmz/Ulm)

Pemkab Malang Bakal Datangkan Saksi Ahli di Sidang Lanjutan Pemanfaatan Wendit

Salah Satu lokasi mata air Wendit, Obyek sengketa. (Istimewa)
Salah Satu lokasi mata air Wendit, Obyek sengketa. (Istimewa)

MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bakal mendatangkan saksi ahli dan alat bukti baru dalam sidang lanjutan terkait polemik pemanfaatan sumber air Wendit.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Prasetyani Arum Anggorowati saat dihubungi menyampaikan, dalam pemasalahan pemanfaatan sumber air Wendit, Pemkab Malang berencana mendatangkan saksi ahli dan alat bukti baru untuk menguatkan bukti prosedur terkait dengan Surat Izin Pengelolaan Air (SIPA) dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang rencananya akan digelar pada tanggal 26 September 2019 mendatang.

“Tujuannya, supaya majelis hakim yang hadir bisa menemukan kesimpulan dan menemukan bukti-bukti baru sesuai norma aturan dalam memutuskan nanti,” ungkap wanita yang akrab disapa Arum.

Arum menjelaskan, hal ini dilakukan supaya, majelis hakim bisa menyimpulkan ajuan SIPA yang diajukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) sesuai apa tidak. Sebab, jika berdasarkan SHP Nomor 4 yang dimiliki oleh Pemkab Malang, ketig sumber mata air Wendit ada di wilayah Kabupaten Malang

“Kita punya data di Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 4 dan Kota Malang mendalilkan SHP Nomor 2. Tapi, biar hakim yang menyimpulkan. Karena ini masih proses pembuktian,” ulasnya.

Untuk itu, tambah Arum, dalam sidang selanjutnya nanti dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi pihaknya akan mendatangkan saksi ahli.

“Kita ini masih diberi kesempatan untuk mengajukan saksi. Kita akan kroscek kembali untuk menemukan bukti baru. Karena kita punya bukti sertifikat hak pakai nomor 4. Dan ini yang harus kita kuatkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Malang Tabrani mengantakan, pihak Pemkot Malang sudah mengikuti belasan kali proses hukum dengan Kabupaten Malang ini.

“Sidang berikutnya dengan agenda kesaksian,” tukasnya. (Der/Ulm)

Gara-gara Curi Makanan di Rumah Pamannya, Bocah 15 Tahun harus Mendekam di Penjara

Tersangka DS saat diinterogasi petugas UPPA Sat-Reskrim Polres Malang. (Toski D)
Tersangka DS saat diinterogasi petugas UPPA Sat-Reskrim Polres Malang. (Toski D)

MALANGVOICE – Bocah laki-laki yang berinisial DS warga Dampit, akhirnya diamankan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polres Malang usai makan dirumah pamannya, Jumat (13/9).

Dihadapan petugas, DS bercerita, awal mula dikeroyok oleh warga setempat karena masuk kerumah pamannya tanpa izin pada Kamis (12/9) malam untuk mengambil makanan karena lapar.

“Usai makan lalu diteriaki maling. Saya mau masuk lewat jendela. Begitu diteriaki maling, warga pun datang. Akhirnya saya ngaku kalau pernah nyuri ayam di kandang milik paman. Saya jual di pasar Dampit harganya Rp 200 ribu,” ungkap DS ketika berada di ruang penyidik UPPA Satreskrim Polres Malang, Jumat (13/9).

Selain itu, DS juga mengaku jika pernah mencuri bor listrik dan mencoba mencuri sepeda motor namun ketahuan.

“Saya sudah 7 kali mencoba curi sepeda motor tetangga saya namun ketahuan,” jelas anak tamatan SD yang tinggal bersama ibu angkatnya ini.

Hasil curian tersebut, lanjut DS, dijual untuk membeli rokok dan makanan.

“Hasilnya saya buat beli rokok dan jajan,” tegasnya.

Sementara itu, Kanit PPA Satreskrim Polres Malang, Ipda Yulistiana Sri Iriana menyampaikan, kepada tersangka, petugas mengenakan pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Karena sebuah alasan, tersangka tidak ditahan.

“Kami tidak melakukan penehanan. Tersangka kami titipkan ke lembaga kesejahteraan sosial anak. Tapi, untuk poses hukumnya tetap berjalan dan wajib lapor,” ungkapnya.

Yulis menambahkan, tersangka diamankan karena meresahkan masyarakat. Sebelumnya, pada Juli 2018, tersangka pernah diamankan karena kasus serupa.

“Perbuatan tersangka kerap membuat resah karena kerap berusaha melalukan pencurian. Ia mengaku sudah banyak TKP. Maka dari itu kami amankan,” tukasnya. (Hmz/Ulm)

PTUN Jakarta Gelar Sidang Lokasi, Tanggapi Gugatan Pemkab

Salah Satu lokasi mata air Wendit, Obyek sengketa. (Istimewa)
Salah Satu lokasi mata air Wendit, Obyek sengketa. (Istimewa)

MALANGVOICE – Polemik pemanfaatan Sumber air Wendit saat ini memasuki tahapan sidang lokasi yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Malang Tabrani mengantakan, majelis Hakim dari PTUN Jakarta melakukan sidang lokasi melihat Sumber Wendit, yang berada di Desa Mangliawan, Pakis dengan didampingi perwakilan dari Pemkot Malang, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

“Sidang lokasi ini dilakukan karena penggugat meminta permohonan peninjauan lokasi. Jadi hanya dilakukan pengecekan saja,” ungkapnya saat ditemui bawak media di lokasi Sumber air Wendit, Jumat, (13/9).

Dalam peninjauan lokasi ini, lanjut Tabrani, bertujuan untuk memberikan kesempatan majelis hakim melihat lokasi aset-aset sumber air yang menjadi perkara dalam persidangan.

“Yang dicek Sumber Wendit I, II dan III. Tidak ada dokumen atau surat yang diminta majelis hakim untuk diperlihatkan atau diserahkan kepada majelis hakim. Tapi majelis hakim sempat menanyakan siapa yang memasang plang bertuliskan ‘Intake’. Kalau dari Kota Malang tidak tahu siapa yang memasang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Prasetyani Arum Anggorowati menyampaikan, kegiatan ini merupakan pemeriksaan tempat, menindaklanjuti dari permohonan Pemkab Malang guna mengkonfirmasi tentang kebenaran lokasi Sumber Wendit I, II dan III.

“Kegiatan ini untuk mengkonfirmasi antara dokumen, alat bukti, sebagai proses dari pembuktian, supaya hakim bisa menyimpulkan kira-kira dengan pengajuan Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sesuai tidak dengan yang di lapangan,” pungkas wanita yang akrab disapa Arum. (Der/Ulm)

Dapat Sinyal Positif, Plt Bupati Malang Segera Dilantik

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. (Lisdya)
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. (Lisdya)

MALANGVOICE – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menyatakan, meski belum mendapat kabar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelantikan Bupati Malang Definitif, namun ia memastikan jika ada sinyal positif.

“Dari Pemprov sudah dikomunikasikan dengan Kemendagri. Dan ada perkembangan positif, ya kami harapkan segera terbit,” ujarnya belum lama ini.

Emil pun mengaku jika pihaknya telah menyelesaikan proses ini, agar Bupati Malang definitif dapat segera dilantik.

Bahkan, Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kemendagri pada 2 Juli 2019 lalu. Surat tersebut berisikan upaya tindak lanjut Kemendagri atas status perkara Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna yang telah mendapatkan ketetapan hukum oleh Pengadilan Tipikor Surabaya.

Hal ini sesuai dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penunjukan bupati definitif menjadi kewenangan Kemendagri, sedangkan untuk pelantikannya dilakukan oleh Gubernur.

Lebih lanjut, ia juga menyatakan jika Plt Bupati Malang, Sanusi tinggal menghitung hari untuk menjadi kepala daerah definitif.

“Segera itu hitungannya ya hari, bisa dua atau tiga, pokoknya hari dan nggak bulan ya. Saya hanya sampaikan sudah ada sinyal positif dari Kemendagri,” pungkasnya. (Der/Ulm)

Komunitas