Tempat Praktik Dokter Pratiwi Karangploso Tutup Sementara, ternyata Ini Penyebabnya

Suasana pengobatan terapi uap di praktek dr. Yosephine Pratiwi. (Mvoice/Toski D).

MALANGVOICE – Tempat praktik dr. Yosephine Pratiwi di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, mulai hari ini (Selasa 3/8) tutup sementara.

Selama ini dokter Pratiwi memang berpraktik di Apotek Kondang Waras di Jalan Raya Takeran, No.50 kav 6, Dusun Krajan, Desa Ngijo, Karangploso.

Penutupan tempat praktik ini bukan karena dilarang oleh berwewenang atau protes dari masyarakat maupun pihak-pihak mana pun.

Penyebabnya ternyata lantaran banyaknya pasien yang mengantre saat berobat dan menimbulkan kerumunan. Bahkan di hari terakhir beroperasi (Senin 2/8) kemarin terlihat masih banyak pasien yang berobat dengan terapi uap itu.

“Kemarin (Senin 2/8) terakhir saya beroperasi karena saya sadar ini menimbulkan kerumunan. Jadi saya putuskan untuk tutup sementara sampai ada tempat yang lebih luas,” terangnya.

Dokter Tiwi, pqanggilan akrabnya, mengaku dijanjikan kelurahan dan kecamatan akan diberi tempat.

“Memang dijanjikan diberi tempat, tapi ini masih koordinasi,” ucap wanita yang akrab disapa dr. Tiwi, Selasa (3/8).

Tiwi menjelaskan, dalam beberapa bulan terakhir, jumlah pasien yang berobat semakin meningkat. Setiap hari mencapai 80 pasien dari berbagai daerah di Jawa Timur.

“Banyak yang ke sini untuk pengobatan alternatif. Pasien saya sekarang sudah wilayah Jatim. Ada yang dari Pasuruan, Trenggalek sampai Probolinggo,” katanya.

Tentang tarif berobat, Tiwi menjelaskan berkisar antara Rp100 ribu sampai Rp150 ribu, dan ada obatnya jika gejalanya parah.

Baca juga: Dokter di Karangploso Klaim Bisa Sembuhkan Pasien Covid-19 Lewat Terapi Uap
Politisi Kabupaten Malang Apresiasi Penyembuhan Metode Uap dr Y Pratiwi Perangi Covid-19

Menurut Tiwi, praktik terapinya ini mendapat lampu hijau dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malang Raya, karena dinilai mampu menyembuhkan ratusan pasien terpapar Covid-19.

“Sudah mendapat respon baik dan lampu hijau dari IDI Malang Raya. Kalau gak ada lampu hijau saya ya disuruh tutup,” terangnya.

Tiwi berpesan kepada masyarakat yang terpapar Covid-19 untuk tetap menjaga imunitas tubuh dengan makan yang banyak.

“Makan yang banyak kalau bisa makan 8 sampai 10 kali meskipun muntah tidak papa. Karena dengan makan itu virus sulit berkembang karena tubuh ini butuh energi,” pesannya.

Sementara itu, salah satu keluarga pasien yang sudah sembuh, Putri, mengaku jika kakaknya yang bernama Rini, awalnya terkonfirmasi positif Covid-19 tiga minggu lalu.

Waktu itu pasien Rini dalam kondisi sesak nafas sampai ke dada, dan tidak bisa bergerak, dengan saturasi 84.

“Kakak saya sudah dibawa ke tiga dokter dan swab hasilnya positif Covid-19. Diberi obat sama dokter beli obat herbal gak sembuh,” kata Putri yang mengaku warga Singosari.

Dalam 14 hari kemudian, lanjut Putri, karena kondisinya memburuk, Rini akhirnya dibawa ke terapi uap di Karangploso ini.

“Di sini, kakak saya menjalani terapi uap sampai lima kali dan sembuh, sekarang beraktivitas seperti biasa,” ulasnya.

Putri berharap praktik Pratiwi ini tidak tutup, dan berharap pemerintah setempat mampu mencarikan tempat praktik yang lebih luas.

“Karena sekarang ibu saya yang gantian harus terapi. Dan ini hari terakhir. Jadi bu dokter ini orang baik jangan sampai gak punya tempat. Sudah bantu banyak orang mas,” harapnya.(end)

Pemerintah Akhirnya Putuskan Perpanjang PPKM Level 4

Tangkapan layar Presiden Joko Widodo saat mengumumkan perpanjangan PPKM. (Mvoice/Istimewa)

MALANGVOICE – Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan untuk melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, mulai 3-9 Agustus 2021 mendatang.

Kepastian perpanjangan PPKM level 4 tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/8).

Dalam video tersebut, Jokowi menyampaikan, jika perpanjangan PPKM Level 4 ini akan berlaku di sejumlah kabupaten/kota. Namun, wilayah mana yang akan menerapkan PPKM Level 4 akan diumumkan Menteri Koordinator (Menko) dan Menteri terkait dengan penyesuaian aturan aktivitas dan mobilitas masyarakat seusai kondisi di masing-masing daerah.

“PPKM Level 4 yang telah dilakukan sebelumnya telah membawa sejumlah perbaikan. Baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase BOR (bed occupancy rate),” ucap Jokowi.

Dengan menunjukkan perbaikan tersebut, lanjut Jokowi, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang PPKM Level 4, dengan sejumlah penyesuaian aturan terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat.

“PPKM Level 4 merupakan perpanjangan dari PPKM Darurat yang berlaku 3-20 Juli 2021 lalu. Kebijakan PPKM Darurat diambil saat Indonesia mengalami lonjakan tinggi kasus Covid-19, yang diiringi dengan perbaikan fasilitas kesehatan atau rumah sakit, akibatnya angka kematian akibat Covid-19 juga tinggi,” tegasnya.

Jokowi menjelaskan, untuk mengurangi beban masyarakat atas adanya berbagai pembatasan mobilitas, dan aktivitas sosial ekonomi, Pemerintah terus mendorong untuk percepatan dalam pemberian bantuan sosial (Bansos).

“Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), subsidi upah telah di cairkan mulai 31 juli 2021 kemarin,” tukasnya.(end)

Waduh, Masa Covid-19 Anggaran Perdin DPRD Kabupaten Malang Belasan Miliar Rupiah

Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tommie Herawanto. (Mvoice/Toski D).

MALANGVOICE – Ditengah pandemi Covid-19, anggaran perjalanan dinas (Perdin) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang mencapai belasan miliar rupiah.

Anggaran Perdin tersebut tertuang secara terperinci dalam laman sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) di bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Malang, yang bersumber dana pada APBD.

Anggaran Perdin di satuan Sekretariat DPRD dalam peningkatan kegiatan kapasitas DPRD tertulis sebesar Rp17.315.905.000.

Anggaran belasan miliar rupiah tersebut dengan volume waktu 12 bulan, yang terhitung sejak Januari hingga Desember 2021.

Begitu pula, nama paket belanja Perdin dalam kota dengan kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat senilai Rp1.100.000.000.

Nama paket belanja Perdin biasa dalam kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD bernilai Rp 1.003.900.000.

Menanggapi hal tersebut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tommie Herawanto mengatakan, sebenarnya semua anggaran juga terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, dan sudah dilakukan penyesuaian penganggaran untuk penanganan Covid-19.

“Yang jelas semua sudah kena refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, berapa persennya, tanpa terkecuali, bahkan untuk dewan juga,” ucapnya, saat ditemui di Lobby Ruang Anusopati, Kompleks Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jalan Merdeka Timur, no.3, Kota Malang, Senin (2/8).

Menurut Tommie, penting tidaknya pelaksanaan penganggaran Perdin tersebut pihak dewan yang tahu, karena pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut, dalam hal ini Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Malang.

“Saya tidak dalam kapasitas itu (Menentukan penting tidaknya, red). Yang tahu kan pelaksana. Kalau saya bukan dalam posisi menjustifikasi hal itu,” katanya.

Dalam hal ini, kata Tommie, yang tahu dewan, berarti Sekwan. Apakah mendukung kinerjanya nanti, itu saja.

Lanjut Tommie, jika memang berdasarkan evaluasi ternyata ada kekurangefektifan penganggaran tersebut, maka akan dilakukan penyesuaian anggarannya.

“Ini baru saja selesai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), berarti kita akan menuju ke PAK (perubahan anggaran keuangan). Kalau tidak efektif ya kita lakukan penyesuaian di dalam anggarannya tadi,” tegasnya.(end)

Begini Tanggapan Ketua DPRD Kabupaten Malang, atas Maraknya Kontraktor Luar Wilayah

Ketua DPRD Kabupaten Malang. (Toski/MVoice)

MALANGVOICE – Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menanggapi permintaan salah satu pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang tentang maraknya kontraktor luar wilayah.

Saat itu DPC PDIP Kabupaten Malang melalui Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif,Abdul Qodir meminta eksekutif dan legislatif menertibkan rekanan atau kontraktor luar daerah yang masuk ke Kabupaten Malang untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa.

Menurut Qadir, saat ini banyak kontraktor dari luar wilayah mendapat pekerjaan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Malang. Keberadaan mereka ini dapat mengancam kontraktor asal Malang.

Menanggapi hal tersebut, Darmadi mengatakan, mekanisme pengadaan barang dan jasa sudah melalui ketentuan dan regulasi yang ada, yakni open bidding atau lelang terbuka secara online.

“Itu sistemnya online, dan siapa saja bisa ikut (tender). Kita tidak bisa membatasi. Kalau dibatasi, yang dikhawatirkan akan berbenturan dengan regulasi dan aturan yang dijadikan acuan,” ucapnya saat dihubungi melalui ponsel, Senin (2/8).

Baca juga: DPC PDIP Kabupaten Malang Minta Pemkab Malang Tertibkan Rekanan Luar Kota

Darmadi menjelaskan, jika memang ada wacana untuk melindungi kontraktor asal Malang, maka harus ada payung hukumnya, melalui Peraturan Bupati (Perbup).

“Kalau misalnya diatur dalam Perbup, itu kan secara teknis, tetap harus sesuai dengan regulasi yang saat ini digunakan,” jelasnya.

Lanjut Darmadi, jika dilakukan pembatasan, dikhawatirkan justru jadi masalah andai berbenturan dengan peraturan yang ada. Untuk itu diperlukan pengkajian.

“Tetap akan kita kaji agar bisa memberdayakan rekan-rekan kita yang juga bergelut di UMKM. Kalau untuk Perda, DPRD juga harus terlibat, tapi kalau Perbup, itu ranahnya kepala daerah,” tegasnya.

Selain itu, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh Mvoice, selain pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara open bidding atau lelang terbuka secara online, pembagian proyek penunjukan langsung (PL) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten juga dikeluhkan para rekanan atau kontraktor.

Hal ini disebabkan, dalam pembagian proyek PL tersebut, ditengarai telah dimonopoli oleh kelompok tertentu sebagai koordinator dalam pembagian proyek PL tersebut.(end)

Kemensos Bagikan 2.001 Ton Beras Bagi Masyarakat Kabupaten Malang Terdampak PPKM

MALANGVOICE – Kementerian Sosial (Kemensos) bagikan 2.001 ton beras untuk 200.108 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai data di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang yang terdampak PPKM.

“Sebanyak 2.001 ton beras disalurkan ke seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Malang. Untuk penyalurannya didahulukan yang jauh dulu, seperti Ampelgading dan Tirtoyudo,” ucap Bupati Malang HM Sanusi, Senin (2/8).

Menurut Sanusi, setiap penerima bantuan tersebut, yakni KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di 33 kecamatan se-Kabupaten Malang, yang terdampak PPKM Darurat, berhak mendapat 10 Kg beras.

Kata Sanusi, di Kabupaten Malang total KPM yang akan menerima bantuan beras PPKM tersebut terbagi 90.433 KPM PKH dan 109.675 KPM BST. Pendistribusian dijamin sampai ke tangan penerima.

“Komoditi beras bantuan PPKM yang akan disalurkan ini murni dari hasil serap Bulog dari para petani Kabupaten Malang. Untuk penyaluran perdana ini siap diberangkatkan sebanyak 19 truk dengan jumlah 123 ton beras untuk masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Dinsos Kabupaten Malang, Meylani N, mengatakan, bantuan beras tersebut berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Dia juga mrejamin untuk sasaran penerima bantuan beras kali ini sudah valid dan tepat sasaran.

“Beras ini bantuan dari Kemensos lalu yang ditunjuk adalah Bulog. Dinsos Kabupaten Malang sebagai pelaksana. Jadi beda dengan bantuan sosial tunai. Ini kebijakan Kemensos, kami hanya pelaksana,” tukasnya.(end)

Nasib Ribuan CJH Asal Kabupaten Malang Masih Samar

Ilustrasi (Anja/MVoice)
Ilustrasi (Anja/MVoice)

MALANGVOICE – Nasib calon jemaah haji (CJH) di Kabupaten Malang masih samar. Lantaran Pemerintah Arab Saudi masih menutup akses CJH dari negara manapun untuk melaksanakan ibadah haji, karena pandemi Covid-19.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang, Mustain mengatakan, hingga saat ini Kemenag masih menunggu arahan selanjutnya dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Arab Saudi.

“Kita masih menunggu instruksi selanjutnya. Kalau sekadar kabar, katanya ada yang melaksanakan ibadah haji, tapi hanya warga Arab Saudi saja,” ucapnya, Sabtu (31/7).

Menurut Mustain, di Kabupaten Malang ada sebanyak 1.609 CJH yang tertunda keberangkatannya. Mereka itu merupakan CJH yang seharusnya dijadwalkan berangkat ke Makkah pada tahun 2020 lalu. Sementara untuk tahun 2021 ini, masih belum dapat menyebutkan jumlahnya secara pasti.

“1.609 CJH itu antrean untuk tahun 2020, yang tahun 2021 masih belum. Memang sementara masih konsentrasi untuk tahun 2020 dulu,” jelasnya.

Baca juga: Dampak Gagal Berangkat, 10 CJH Asal Kabupaten Tarik Biaya Haji

Dengan kondisi seperti tersebut, banyak CJH yang merasa kecewa karena masih belum ada kejelasan yang pasti terkait kapan para CJH ini resmi menunaikan ibadah haji.

“Mereka (CJH) awalnya kecewa, setelah mereka memahami kondisinya, akhirnya ya mulai menyadari, dan berangsur tidak ada yang protes. Sekarang kan akses informasi terbuka. Disana (Arab Saudi) kan juga kelihatan, memang masih ada sekian ribu yang beribadah, tapi itupun warga Arab sendiri,” terangnya.

Sementara itu, hingga saat ini juga masih belum ada tanda-tanda kapan akan dibuka akses bagi masyarakat untuk menjalankan ibadah haji. Hanya saja, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh pihak Kemenag Kabupaten Malang, Indonesia menjadi salah satu negara yang belum diperbolehkan ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.

“Instruksinya sementara ini masih belum ada tanda-tanda. Sempat kami dapat informasi akan dibuka untuk umroh, tapi itu juga masih belum dipastikan, dan saat ini masih ada 10 negara yang belum diperbolehkan untuk kesana (Arab Saudi) untuk ibadah. Salah satunya ya Indonesia,” bebernya.

Kemenag Kabupaten Malang terus melakukan upaya pendekatan kepada para CJH, untuk memberi pemahaman bahwa kondisi yang terjadi saat ini memang masih belum memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji.

“Kami sejak tahun 2020 lalu telah melakukan pendekatan dan memberi pemahaman pada mereka (CJH). Kami tidak berharap ada kondisi seperti ini. Tapi ini juga kebijakan negara, karena menyangkut kesehatan dan keamanan dua negara,” tutupnya.(der)

Arema FC Luncurkan Logo dan Slogan “Solidarity” Sambut Ultah ke-34

Logo dan slogan HUT Arema. (Istimewa)

MALANGVOICE – 11 Agustus akan menjadi hari yang spesial bagi Malang dan warganya. Ya, tanggal itu adalah hari ulang tahun klub kebanggaan, Arema.

Rangkaian menyambut HUT ke 34 Arema tahun ini, manajemen sudah mempersiapkan tema jauh-jauh hari, yakni dengan meluncurkan logo dan slogan “Solidarity” di awal Agustus.

Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana, mengungkapkan makna dari logo dan slogan itu. Semangat solidaritas sengaja dipilih karena saat ini Indonesia masih menghadapi masa pandemi Covid-19 yang belum berlalu.

Salah satu hal yang ditekankan adalah semangat solidaritas yang sudah ditunjukkan Arema FC yang berusaha andil dalam penanggulangan Covid-19 dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.

Solidaritas disimbolkan di logo 34 tahun Arema FC dengan simbol syal bertuliskan ‘Solidarity’ yang melintang diantara singa yang mengaum. Harapannya, semangat solidaritas dan respect sosial Arema membantu terus mengaum tak kenal lelah sampai kapanpun.

“Peringatan 34 tahun Arema FC ini kita peringati tahun ini tidak hanya sebagai tanda atas sebuah perjalanan. Tapi juga sebagai pengingat bagi kita semua untuk terus semangat untuk tetap semangat dalam menggalang solidaritas, lebih-lebih saat ini, Indonesia belum bisa lepas dari pandemi Covid-19,” kata bos Juragan99.

Warna kebesaran biru juga mendominasi sosok singa yang mengaum. Hal itu disimbolkan bahwa solidaritas adalah sebuah sikap ksatria yang berani mewujudkan cinta kasih untuk sesama.

“Singa mengaum wujud dari keberanian dan menyampaikan pesan bahwa singa tetap tangguh dan kuat dalam menghadapi situasi sesulit apapun,” tegas Gilang.(der)

DPC PDIP Kabupaten Malang Minta Pemkab Malang Tertibkan Rekanan Luar Kota

Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Abdul Qodir alias Adeng. (Mvoice/Toski D).

MALANGVOICE – DPC PDIP Kabupaten Malang minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menertibkan rekanan atau kontraktor luar daerah yang mengikuti tender pengadaan barang dan jasa.

“Saya mengusulkan dan berharap pimpinan DPRD bersama Bupati Malang duduk bersama untuk menertibkan kontraktor luar daerah. Minimal ada Perda atau Peraturan Bupati (Perbup) agar memberdayakan dan melindungi kontraktor lokal. Terutama kontraktor yang klasifikasinya masih UMKM agar mendapat bagian dalam proyek-proyek pemerintah yang dibiayai APBD,” ucap Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Abdul Qodir, Sabtu (31/7).

Pria yang akrab disapa Adeng ini berharap, dengan adanya Perda atau Perbup tersebut dapat memberikan kesempatan kontraktor lokal, utamanya UMKM untuk berkembang.

“Hanya kebijakan bupati yang bisa melindungi mereka, termasuk mengharuskan kontraktor besar menyerahkan pekerjaan-pekerjaan kecil ke kontraktor yang kelasnya UMKM. Jika tidak begitu, maka UMKM di Kabupaten Malang akan mati suri,” jelasnya.

Menurut Adeng, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dijadikan momentum untuk mewujudkan komitmen kerakyatan dan merealisasikan visi-misi Malang Makmur yang digagas Bupati dan Wakil Bupati Malang, Sanusi-Didik.

“Dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, maka saya harap aturan ini dapat segera berdampak terhadap pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini,” ulasnya.

Aturan tersebut, lanjutnya, dapat menjadi payung hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), dan Kelompok kerja (Pokja) untuk membendung kontraktor-kontraktor besar luar daerah menguasai semua sektor kegiatan di Kabupaten Malang.

“Kasihan Pokja dan PPKom-nya jika tidak memiliki payung hukum. Mereka serba dilematis mengambil kebijakan dalam menentukan pemenang tender, seperti dalam Perpres16/2018 dan Perpres12/2021 juga mengatur PPKom dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),” tegasnya.

Adeng menjelaskan, untuk menetapkan HPS tersebut, PPKom melaksanakan survey yang dibiayai oleh APBD, setelah menjadi produk dan dilempar ke ULP untuk ditenderkan, datang penawaran dengan harga terendah turun 40 persen dari HPS dan dinyatakan sebagai pemenang.

Hal itu membuat publik menduga-duga, jika PPKom bisa dikatakan gagal dalam perencanaan karena dianggap tidak cermat dalam menentukan harga perkiraan sendiri karena HPS nya terlalu tinggi. Menurutnya, penawaran turun 40 persen saja penyedia jasa sudah mendapat keuntungan.

“Saat ini banyak kontraktor kelas kakap yang menang tender, karena berbekal kelengkapan sarana dan prasarana seperti sewa alat di nol kan, sehingga mereka masih meraup untung sekalipun penawaran turun 40 persen. Tapi kemungkinan yang kedua ini kan tidak dimiliki oleh UMKM. Nah pada posisi inilah pemerintah daerah harus hadir dalam memberi perlindungan,” bebernya.

Untuk itu, tambah Adeng, dirinya meminta kepada eksekutif dan legislatif untuk melindungi kontraktor lokal.

“Saya berharap APH mendukung, agar kedepannya tidak lagi langsung main panggil pejabat pengguna anggaran (Kadis) atau kades atas dugaan kesalahan administrasi sebelum yang bersangkutan diperiksa Inspektorat. Kecuali adanya indikasi proyek bodong, ini penting supaya mereka bekerja dengan nyaman dengan begitu fungsi pelayanan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.(end)

Panglima TNI Cek Langsung Penerapan Aplikasi Si Lacak di Puskesmas Kepanjen

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat meninjau penggunaan aplikasi Si Lacak. (Mvoice/Istimewa)

MALANGVOICE – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meninjau beberapa Puskesmas di Malang Raya untuk memastikan penerapan aplikasi tracer ‘Si Lacak’ dari Kemenkes RI, Sabtu (31/7).

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beserta rombongan melakukan pengecekan langsung cara operasional pengaplikasian ‘Si Lacak’ yang disampaikan Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Babinpotdirga.

Mereka praktik langsung menelepon langsung suspect serta melaksanakan prosedur sesuai aplikasi dengan melaksanakan tracing dilanjutkan dengan swab. Jika positif, maka langsung masuk Isoter yang ada di daerah setempat.

Hadi Tjahjanto menyampaikan, pengecekan penggunaan Si Lacak ini merupakan kegiatan tracer yang melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19.

“Dengan aplikasi Si Lacak ini bisa mempermudah Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pelaporan ke komando atas, agar dapat mencapai jumlah standar tracing yang di tetapkan organisasi kesehatan dunia atau WHO. Tracer dari TNI, Polri hingga BNPB akan dimaksimalkan untuk memenuhi target pengetesan tersebut,” ucapnya di Puskesmas Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Sabtu (31/7).

Menurut Hadi aplikasi Si Lacak adalah program penguatan Tracing dalam penanganan Pandemi Covid-19 yang diluncurkan Kemenkes dan dilaksanakan di 51 Kabupaten/Kota di 10 Provinsi. Program ini melibatkan relawan Contact Tracer di lapangan termasuk para Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Babinpotdirga.

“Saya minta tambahan pelatihan bagi personel yang memiliki kemampuan IT serta kerja sama dari TNI, Polri beserta Dinas Kesehatan dan penyediaan layanan Kesehatan di daerah, untuk menggunakan Aplikasi pelacakan terintegrasi, manajemen stigma dan komunikasi risiko, serta pendampingan karantina dan isolasi mandiri,” jelasnya.

Hadi perpesan agar para tim di lapangan selalu tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.

“Kita pasti mampu mengatasi pandemi ini, kita harus bersatu dalam penanganan Covid-19, Indonesia pasti bisa,” tegasnya.

Sementara itu, Dandim 0818/Kabupaten Malang-Kota Batu, Letkol Inf Yusub Dody mengatakan, semua personel Babinsanya sudah dibekali dan dilatih bersama Bhabinkamtibmas serta tenaga kesehatan desa tentang aplikasi Si Lacak ini.

“Saya berharap semua bisa diimplementasikan di lapangan di saat melakukan tracing,” tandasnya.

Kedatangan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Kabaharkam Polri Komjenpol Arief Sulistyanto, Kapolda Jatim Irjenpol Nico Afinta, Panglima Divisi 2 Kostrad Mayjend TNI Andi Muhammad, Danlanud Abdul Rachman Saleh Marsma TNI Zulfahmi, PangdamV Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, Forkopimda Kabupaten Malang, Kadinkes Kabupaten Malang Arbani Mukti Wibowo, para pejabat TNI/POLRI serta Tenaga Kesehatan.(der)

Pencairan DTH Korban Gempa Diperkirakan Agustus 2021 Mendatang

Kondisi Rumah warga paska terjadi gempa bermagnitudo 6,1 beberapa waktu lalu. (Toski D)

MALANGVOICE – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang hingga saat ini masih mengajukan pembukaan rekening dana tunggu hunian (DTH).

Rekening itu untuk 617 warga yang rumahnya rusak berat akibat gempa pada Sabtu 10 April 2021 silam.

“Sementara 617 itu yang ajukan, sembari menunggu proses verifikasi rumah yang rusak akibat gempa tersebut rampung 100 persen,” ucap Kepala BPBD Kabupaten Malang, Bambang Istiawan.

Pernyataan Bambang diaampaikan saat ditemui di Lobby, Ruang Anusopati, Kompleks Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jalan Merdeka Timur, no.3, Kota Malang, Jumat (30/7).

Menurut Bambang, 617 rumah tersebut masih tahap pertama, karena yang diutamakan untuk rumah yang rusak berat dan sudah terverifikasi by name by address.

Jika verifikasi sudah rampung 100 persen, bantuan yang dijanjikan pemerintah pusat baru dapat dicairkan.

“Ini kan sedang dibukakan rekening. Memang masih berproses. Kalau pihak perbankan, bilangnya diupayakan Selasa depan. Kalau kami (BPBD) berharap bisa secepatnya,” jelasnya.

Baca juga: Ribuan Korban Gempa Kabupaten Malang Segera Terima DTH, Paling Banyak Rp50 Juta

Ditambahkan Bambang, rekening penanganan gempa tersebut, masih dibuka hingga sekarang, dan berhasil mengumpulkan kurang lebih Rp 700 juta.

“Uang donasi itu belum terserap sama sekali. Ya karena memang tidak bisa sembarangan. Harus ada arahannya,” tegasnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini sudah ada 10.037 unit rumah yang berhasil diverifikasi. Terdapat selisih 2.568 unit, dari jumlah awal, rumah yang dilaporkan rusak sebanyak 12.605 unit.

Selisih jumlah tersebut, hingga saat ini masih dalam proses identifikasi oleh tim yang bertugas di lapangan.

Rinciannya, 4.679 unit rumah rusak ringan, 1.331 unit rumah rusak sedang, 825 unit rumah rusak berat. Selain itu, ada sebanyak 3.202 unit rumah yang kerusakannya tidak masuk kriteria rusak ringan, sedang maupun berat.(end)