Inspektorat Kabupaten Malang Akui Terima Dumas Penyelewengan DD/ADD Beberapa Desa

Inspektur Inspektorat Pemkab Malang, Tridiyah Maestuti. (Toski D).
Inspektur Inspektorat Pemkab Malang, Tridiyah Maestuti. (Toski D).

MALANGVOICE – Inspektorat Kabupaten Malang menduga penahanan Kepala Desa (Kades) Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang, akibat ketidakpahaman penggunaan dana desa (DD) atau alokasi dana desa (ADD)

Hal ini disebabkan dinamika perubahan aturan yang sering dilakukan pemerintah pusat pada masa pandemi Covid-19.

Ironisnya selain Desa Tulusbesar, berdasar pengaduan masyarakat (Dumas),beberapa desa dinilai juga melanggar aturan DD/ADD.

“Ada beberapa Dumas yang diberikan kepada kami, dan kami saat ini masih mendalami ada tidaknya kerugian negara atas dumas tersebut, artinya ada beberapa desa,” Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti, saat ditemui Mvoice di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Jalan Panji, Kepanjen, Rabu (24/11).

Baca juga: KONI Kabupaten Malang Terancam Tidak Ikut Porprov VII 2022

Tridiyah menjelaskan, berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Malang, jika kerugian negara itu bersifat administrasi dan sudah dikembalikan menurut hukum administrasi perkara tersebut sudah selesai.

“Menurut hukum administrasi, Kades yang bermasalah dalam penggunaan DD/ADD dan sudah dikembalikan itu sudah selesai perkaranya. Tapi jika berdasarkan undang-undang Tipikor (Tindak Pidana Korporasi) dalam pasal 3 nya, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menggugurkan pidananya tentu melalui proses pedalaman atau penyidikan,” jelasnya.

Sedangkan, lanjut Tridiyah, untuk perkara Kades Tulusbesar, Kecamatan Tumpang tersebut, Inspektorat Kabupaten Malang berharap, sesegera mungkin untuk mendapatkan kepastian atas kasus dugaan korupsi tersebut.

Baca juga: Revisi Perda Pajak Daerah, Legislatif Inisiasi Tata Kelola Pajak Online

“Setelah kita mendapatkan surat penahanan, memastikan bahwa dia (Kades Tulusbesar, Kecamatan Tumpang) akan diproses untuk pemberhentian sementara. Dalam rangka menjaga kondusivitas di desa itu harus ditunjuk pelaksana tugas sampai mempunyai kekuatan hukum,” pungkasnya.(end)

KONI Kabupaten Malang Terancam Tidak Ikut Porprov VII 2022

Rosydin
Ketua KONI Kabupaten Malang, Drs.H Rosydin. (Toski D)

MALANGVOICE – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Malang terancam tidak bisa ngirimkan kontingen dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur (Jatim) VII tahun 2022.

Pasalnya, dalam pelaksanaan Porprov VII yang akan digelar di empat daerah, yakni Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo tersebut karena kepastian perolehan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Malang.

“Kami berharap di tahun 2022 mendatang anggaran untuk KONI bisa menjadi hibah dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang melekat di Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Malang,” ucap Ketua KONI Kabupaten Malang, Rosydin, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Satu Tersangka Penganiayaan Siswi SD di Blimbing Tidak Ditahan, Ini Penjelasan Polisi

Rosydin menegaskan, jika tidak ada dukungan finansial untuk melengkapi perjuangan dari para atlet dan pelatih, maka KONI Kabupaten Malang bakal tidak mengirimkan kontingen dalam ajang Porprov VII tahun 2022 mendatang.

“Jika KONI diberi anggaran kurang Rp10 miliar, saya tidak menjamin bisa memenuhi target tiga besar di Porprov VII tahun 2022 mendatang,” jelasnya.

Sebab, lanjut Rosydin, di tahun 2021 ini, KONI Kabupaten Malang hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp1,9 miliar, dan ditambah sebesar Rp300 Juta dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2021.

Apalagi pada 2024 mendatang, Kabupaten Malang akan ditunjuk sebagai tuan rumah Porprov VIII tahun 2024.

“Kami sudah memohon kepada Anggota DPRD, Bupati Malang dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang untuk menambah anggaran KONI Kabupaten Malang. Semoga diperhatikan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) KONI Kabupaten Malang, Hartono mengatakan, untuk memenuhi target perolehan medali, antara lain 50 medali emas, 50 perak, maupun 50 perunggu, jelas membutuhkan anggaran yang besar. Mengingat di KONI Kabupaten Malang ada sebanyak 54 cabang olahraga (Cabor).

“Untuk bisa memenuhi target itu, kita (KONI Kabupaten Malang) membutuhkan anggaran sebesar Rp13,8 miliar, tapi jika memang diberi hanya Rp10 miliar, jelas akan ada pengetatan penggunaan anggaran untuk pelatihan,” katanya.(der)

Polres Malang Bentuk Tim Saber Judi Pilkades Serentak

Kapolres Malang, AKBP R Bagoes Wibisono (Kiri) saat menyematkan tanda Tim Saber Judi

MALANGVOICE – Polres Malang membentuk tim Sapu bersih (Saber) Judi untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) yang akan digelar secara serentak pada 5 Desember 2021 mendatang.

Kapolres Malang, AKBP R Bagoes Wibisono mengatakan, pihaknya terjunkan Tim Saber Judi, agar dapat melakukan pengawasan Pilkades Serentak dengan mudah dan menjaga suasana kondusif, aman serta terkendali.

“Tim ini untuk pengamanan Pilkades Serentak gelombang satu tahun 2021. Sebenarnya 12 desa dan 8 kecamatan, tapi 2 desa di kecamatan Ngantang masuk wilayah hukum Polres Batu,” ucap Bagoes, Rabu (24/11).

Baca juga: Seorang Kades di Kabupaten Malang Masuk LP Lowokwaru

Bagoes menjelaskan, dalam proses Pilkades serentak sering perjudian oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab (botoh).

Mereka ini, lanjutjya, yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan bisa memicu timbulnya kesalahpahaman antara calon yang satu dengan yang lain termasuk antartim sukses.

“Dalam pelaksanaannya para tim akan bersinergi dengan semua unsur baik itu TNI dan pemerintahan,” jelasnya.

Baca juga: Revisi Perda Pajak Daerah, Legislatif Inisiasi Tata Kelola Pajak Online

“Personilnya terdiri dari tim pencegahan dipimpin Kasat Binmas, tim penyelidikan dipimpin Kasat Intelkam dan tim tindak dipimpin Kasat Reskrim,” kata Perwira Menengah atau Pamen Kepolisian dengan dua melati di pundaknya tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, kata dia, akan dikoordinir Kabagops Kompol I Made Prawira, selaku Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops).

“Masing-masing tim nantinya akan bekerja secara netral tidak pandang bulu,” tandasnya.(end)

Seorang Kades di Kabupaten Malang Masuk LP Lowokwaru

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Malang, Agus Hariyono. (Mvoice/Toski D).

MALANGVOICE – Sinyalemen sekitar 25 persen atau 100 dari 378 desa di Kabupaten Malang selewengkan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) mulai membawa korban.

Ada satu desa berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang dan kepala desanya (Kades) masuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lowokwaru.

Satu desa yang sedang berurusan dengan Kejari tersebut, yakni Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, atas dugaan menyelewengan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

Baca juga: 100 dari 378 Desa di Kabupaten Malang Selewengkan DD dan ADD

Atas dugaan penyelewengan tersebut Kepala Desa (Kades) Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Hudi Mariyono ditahan oleh Kejari Kabupaten Malang sejak Senin (22/11) kemarin.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Malang, Agus Hariyono ketika dikonfirmasi membenarkan adanya penahanan tersebut.

“Benar, dia (Kades Tulusbesar, Hudi Mariyono) sudah ditahan, dan saat ini dititipkan di ruang tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Lowokwaru, Malang,” ucapnya, Rabu (24/11).

Ratusan Desa Berada di Zona Merah, AKD Ikut Kawal Perencanaan dan Realisasi Program Desa

Agus menjelaskan, penahanan Hudi Mariyono tersebut, setelah Kejari Kabupaten Malang melakukan pemeriksaan lanjutan.

“Dalam perkara korupsi DD tahun 2020, kami sudah memeriksa sembilan orang saksi,” jelasnya.

Penahanan Hudi Mariyono tersebut, lanjut Agus, dilakukan agar tersangka tidak kabur serta menghilangkan barang bukti, karena dari hasil pemeriksaan, tersangka telah menyelewengkan anggaran DD dan ADD yang seharusnya untuk proses pembangunan di Desa Tulusbesar.

“Jadi tersangka telah membuat laporan fiktif. Dari situ, kerugian negara sesuai hasil perhitungan inspektorat sebesar Rp 240 juta,” terangnya.

Agus menegaskan, penahanan Kades Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Hudi Mariyono ini selama 20 hari sejak Senin (22/11) kemarin, dan Kejari Kabupaten Malang akan segera menyusun dakwaan terkait dengan kasus korupsi tersebut.

“Secepatnya kami susun, untuk kemudian kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Malang,” tandasnya

Dalam pemberitaan Mvoice sebelumnya, di Kabupaten Malang ada sebanyak 100 dari 378 desa masuk kategori zona merah penyelewengan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

Jumlah tersebut menyebar di 33 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang, dan dalam satu kecamatan ada 2-3 desa yang masuk dalam zona merah.(end)

PWI Malang Raya Ajak PWI Murung Raya Tingkatkan Kualitas SDM

MALANGVOICE – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, mengajak pengurus PWI Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) periode 2021-2024, kerja sama peningkatan sumber daya manusia (SRM).

Ajakan ini disampaikan Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, saat menyambut kehadiran PWI Murung Raya yang dipimpin Reno studi banding ke Malang Raya.

Reno sangat antusias mwndapat ajakan itu. Terlebih ketika berkunjung ke Kampus IKIP Budi Utomo (IBU) Malang, Reno dan beberapa wartawan Kalteng ini berdialog dengan sekretaris Wakil Rektor IV IBU, Jasuli.

Cahyono mengatakan, PWI Malang sudah melakukan sinergi dengan perguruan tinggi yang dipimpin oleh Nurcholis Sunuyeko ini.

“IBU Malang ini memang sudah bekerja sama dengan PWI Malang Raya, dan Pak Rektor juga merupakan Pembina PWI Malang Raya,” ucap Cahyono saat menyambut rombongan, di Kampus C IBU Malang, Jalan Citandui, Kota Malang, Senin (22/11).

Dengan adanya pertemuan ini, Cahyono berharap dapat terjalin kerjasama antara PWI Murung Raya dan IBU Malang, karena IBU memiliki beberapa program beasiswa.

“Setiap tahun IBU menerima seribu lebih mahasiswa, apalagi disini juga ada beasiswa, terutama bagi mahasiswa kurang mampu,” terangnya.

Cahyono juga berharap mendatang semoga IBU bisa presentasi di depan siswa SMA, Dinas Pendidikan, bahkan Bupati Murung Raya, melalui kerja sama antara PWI Malang Raya, PWI Murung Raya dan IBU.

Sementara itu, Humas IBU Malang, Jasuli yang mewakili civitas akademika menyampaikan terima kasih kepada PWI Murung Raya yang memlih berkunjung ke IBU.

“Ini adalah sebuah kehormatan bagi IBU yang dapat bermitra dengan wartawan, karena bagaimainapun perguruan tinggi ini perlu literasi digital,” katanya.

Dengan adanya kunjungan ini, lanjut Jasuli, IBU Malang berharap silaturahmi ini berjalan baik, sehingga mendatang bisa terealisasi program-program yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

“Pak Rektor selau menyampaikan, semangat IBU menggarap yang belum digarap oleh pemerintah di dunia pendidikan. Nilai kebudiutamaan menjadi pembeda IBU dengan perguruan tinggi lain. Banyak alumni IBU yang sukses, bahkan ada yang menjadi Wakil Menteri Pendidikan di Timor Leste,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Murung Raya, Reno menyebut bahwa kunjungan ini diharapkan menjadi formula dan semangat baru bagi organisasinya dalam meningkatkan SDM.

Reno bahkan merasanyakin bisa bersinergi dengan IBU Malang yang sudah memiliki akreditasi standar nasional.

“Teman-teman (PWI Murung Raya) masih ada yang lulusan SMA. Mendatang kita ingin agar semua bisa mendapat gelar sarjana untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi IBU memiliki akreditasi standar nasional,” ujarnya.

Reno juga menyebut Bupati Murung Raya punya program bantuan langsung untuk masyarakat di desa yang ingin berkuliah di luar daerah.

Untuk itu, PWI Murung Raya sangat berharap ada tindak lanjut terkait teknis dengan penandatanganan MoU dan lain sebagainya.

“Kita bisa koneksikan. Kami ingin IBU bisa memberikan paparan ke daerah kami. Siapa tahu nanti bisa kita gagas kuliah daring,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat Murung Raya tentu ingin kuliah di IBU dengan sistem daring di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

L”Sebagai fasilitator, kami (PWI Murung Raya) ingin mendatang bisa maksimal dalam meningkatkan SDM di sana,” tegasnya.

Dalam kunjungan ini, 4 wartawan di antara 10 orang Pengurus PWI Murung Raya yang ikut dalam rombongan menyatakan langsung berminat dan mendaftar sebagai mahasiswa baru di IBU Malang.(end)

Dosen Unitri Ajukan Diri Ingin Jadi Wakil Wali Kota Malang

Dwi Asnawi. (deny rahmawan)

MALANGVOICE – Dwi Asnawi secara terbuka mengajukan dirinya ingin melaju menjadi Wakil Wali Kota Malang pada pemilihan 2024. Keinginannya itu disampaikan dalam Forum Komunikasi Politik Malang Raya (FKPM), Ahad (21/11).

“Saya secara terbuka ingin dipinang menjadi N2 (Wakil Wali Kota Malang) periode selanjutnya,” kata Dwi.

Dwi yang aktif sebagai dosen Agribisnis Universitas Tribhuwana Tungga Dewi (Unitri) Malang ini menyatakan, hal ini memang keinginannya sendiri meski belum ada persetujuan resmi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Memang masih ada banyak tahapan yang dilalui sebelum pemilihan umum 2024. Tapi saya dengan PSI punya kedekatan yang bagus sampai DPD PSI pun demikian,” ujar pria asal Ngawi ini.

“Tapi sudah ada lampu hijau, namun belum ada dealing dengan partai,” ia menambahkan.

Saat ini Dwi tengah membangun komunikasi dengan beberapa pihak maupun partai lain untuk menyuarakan niatnya tersebut. Ia sadar sebagai anggota PSI tidak bisa mencalonkan diri sebagai Wali Kota Malang karena jumlah kursi.

“Memang harus komunikasi dengan partai lain, karena PSI beda dengan partai lain tidak bisa calonkan diri secara tunggal,” lanjutnya.

Dalam upayanya ini, Dwi akan mengusung no money politics dalam tagline-nya. Hal itu sekaligus membangun kepercayaan masyarakat bahwa politik tidak selalu bermain dengan uang.

“Saya berangkat dari niat no money politics, karena basic saya selain dosen adalah pengusaha. Jadi uang untuk kegiatan politik tidak mengganggu ekonomi keluarga,” singkatnya.

Sosok ideal yang diinginkan Dwi Asnawi sebagai tandem maju di Pemilihan Wali Kota Malang 2024 adalah memiliki satu visi, mengedepankan humanisme, dan pluralisme.

“Bisa dari incumbent, bisa juga tidak. Yang penting harus satu visi itu, jadi berangkat dari sana,” tandasnya.(der)

Ini yang Dilakukan BNPT terhadap Binaan Mantan Napiter

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar saat diwawancarai awak media, (Bagus/Mvoice).

MALANGVOICE – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus membantu membentuk kemandirian ekonomi bagi para mantan Narapidana Terorisme (Napiter).

Sebagian Napiter binaan BNPT bahkan berhasil memasarkan produknya di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Hal itu diungkapkan langsung Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, saat melakukan kunjungan di lokasi Wisata Rohani Bhineka Tunggal Ika, di Gunung Wadon, Lawang.

“Kami membina mitra BNPT itu juga mitra deradikalisasi itu yakni mitra mantan Napiter. Mantan Napiter itu diantaranya pelaku UMKM. Di antaranya juga sudah bisa berhasil memasarkan produknya di berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya, Jumat (19/11).

Ia menjelaskan pembinaan itu dilakukan sebagai bentuk upaya pendukung program deradikalisasi yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar radikalisme.

“Selain itu, kita membentuk kemandirian secara ekonomi, memiliki penghasilan yang menjamin kesejahteraan bagi yang bersangkutan,” kata Boy.

“Karena kejahatan terorisme itu tentu harus kita imbangi dengan perhatian, memberikan aktivitas yang memungkinkan terjadinya peningkatan kesejahteraan dikalangan mantan narapidana dan penyintas korban kejahatan terorisme,” sambungnya.

Lebih lanjut, Boy menyampaikan jika pihaknya juga mendongkrak UMKM di Malang Raya dengan bermitra bersama unsur masyarakat dan Badan Umum Milik Desa (BUMDES) di tiap Kecamatan.

“Karena itu paralel, dia harus blending mix bersama-sama unsur masyarakat yang sudah sukses dan mantan narapidana yang menjadi binaan. Daripada itu lah termasuk dengan BUMDES yang ada di kecamatan-kecamatan Kabupaten Malang itu menjadi mitra kami,” tandasnya.(end)

Begini Kronologis Tewasnya Perempuan Asal Mojokerto di Singosari

MAM (Baju Orange) saat reka adegan pembunuhan di rumahnya. (Mvoice/Toski D).

MALANGVOICE – Polisi akhirnya ungkap penyebab kematian tewasnya seorang perempuan muda, warga Mojokerto berusia sekitar 24 tahun di kamar rumahnya, di Desa Losari Kecamatan Singosari, pada Senin (25/10) lalu.

Perempuan berinisial FR (24) itu meninggal dunia dengan luka sayatan di tangan kirinya tersebut, ternyata meninggal karena dianiaya oleh kekasihnya sendiri, yakni MAM (26) yang mengalami luka sabetan pisau di perutnya, dan sempat mengalami kritis.

“Awalnya FR diduga meninggal karena menyayat tangannya sendiri karena dugaan cekcok dengan kekasihnya dan menyebabkan hingga MAM juga tertusuk pisau di perutnya,” ucap Kapolsek Singosari, Kompol Achmad Robial, dalam pers rilis di Polsek Singosari, Jumat (19/11).

Baca juga: Perempuan Muda Warga Mojokerto Tewas di Singosari

Robi menjelaskan, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan FR meninggal dunia karena dianiaya MAM dengan cara dipukul di bagian tubuh dan kepala serta mencekik leher korban,” jelasnya.

Namun, lanjut Robi, semua dugaan sebelumnya jika FR bunuh diri merupakan alibi dari MAM untuk menghilangkan jejak pembunuhan.

“Jadi sayatan dan terlukanya pelaku itu adalah alibi saja. Sebenarnya, dia mencekik korban hingga meninggal dulu,” jelasnya.

Baca juga: BNPT Berharap Adanya Warung NKRI di Lokasi Wisata Rohani Bhineka Tunggal Ika

Menurut Robi, penyayatan tangan korban tersebut saat korban sudah dalam posisi meninggal dengan menggunakan pisau cutter, kemudian MAM menusuk perutnya sendiri dengan pisau di lantai dua rumahnya. Hal itu diketahui dari 47 reka adegan yang dilakukan jajaran Polsek Singosari.

“Jadi untuk membuat kesan korban meninggal karena bunuh diri, tangan korban disayat di kamar lantai satu. Setelah itu pelaku naik ke lantai dua dan menusuk perutnya sendiri dengan pisau yang diambilnya,” terangnya.

Robi menceritakan, untuk meyakinkan bahwa kejadian tersebut bukanlah penganiayaan, MAM lalu menghubungi kerabatnya serta kerabat korban.

“Mendapat kabar itu, kerabatnya lalu datang ke TKP dan kaget akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pelaku pun sempat dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan,” ulasnya.

Sedangkan, untuk alasan penganiayaan sendiri, Robi menjelaskan karena terkait usaha anggrek yang dibina pasangan itu berdua sejak 1,5 tahun, dan di rumah pasangan tersebut terdapat tanaman hias anggrek yang dijual secara daring dan luring. MAM dan FR sendiri adalah sepasang kekasih yang belum menikah.

“Mereka cuma tinggal serumah saat berbisnis saja. Mereka cekcok akibat usaha anggrek saja sementara itu dulu. Pembunuhan ini spontan tanpa direncakan. Karena cekcok langsung membunuh,” pungkasnya

Atas perbuatannya, MAM diancam hukuman 15 tahun penjara karena disangkakan Pasal 338 Subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP terkait tindak pidana dugaan pembunuhan dan/atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang.(end)

BNPT Berharap Adanya Warung NKRI di Lokasi Wisata Rohani Bhineka Tunggal Ika

Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli Amar (Menunjuk) saat meninjau lokasi pembangunan Wisata Rohani Bhinneka Tunggal Ika. (Mvoice/Toski D)

MALANGVOICE – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Boy Rafli Amar, meminta kepada pengembang perumahan Wisata Bukit Sentul (WBS) untuk membangun warung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di lokasi Wisata Rohani Bhinneka Tunggal Ika.

“Mudah-mudahan ada warung NKRI juga di lokasi ini, untuk mengedukasi pengunjung,” ucap Boy Rafli, dalam sambutannya sebelum meninjau lokasi Wisata Rohani Bhinneka Tunggal Ika, di Gunung Wadon, kecamatan Lawang, Jumat (19/11).

Menurut Boy Rafli, Wisata Rohani Bhinneka Tunggal Ika ini dinilai sangat membantu BNPT untuk menjaga NKRI dan menjaga ideologi Pancasila, konstitusi, dan menjunjung nilai-nilai empat konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI yang harus menjadi pedoman untuk menjawab tantangan berbangsa kini dan di masa mendatang.

“BNPT sedang memperjuangkan keutuhan NKRI, disini (Wisata Rohani Bhinneka Tunggal Ika) merupakan sarana edukasi menjaga kebhinekaan. Ini adalah contoh harmonisasi dari keberagaman Indonesia. Semua anak bangsa wajib menjaga persatuan dan kesatuan NKRI,” tegasnya.

Sementara itu, CEO Graha Agung Kencana Group selaku pengembang WBS Nurhadi menyebutkan Wisata Rohani Bhinneka Tunggal Ika ini akan memiuliki ikon khusus. Yaitu adanya lima tempat ibadah yang dibangun di satu areal yang sama.

“Tujuan kami, supaya toleransi tetap terjaga dan eksis. Kami ingin turut serta dalam upaya membina kerukunan beragama, berbudaya, serta beradab. Walaupun berbeda keyakinan, namun tetap satu dalam bingkai NKRI,” jelasnya.

Nurhadi menjelaskan, di Wisata Rohani Bhinneka Tunggal Ikaka akan dibangun pusat peribadatan yaitu masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng dengan model banunan arsitektural yang unik serta lansekap nusantara. Beserta fasilitas penunjang, pendukung, serta komersialnya.

“Dengan adanya wisata rohani Bhinneka Tunggal Ika ini diharapkan dapat mendongkrak ekonomi Lawang, karena warga Lawang bisa menjadi bagian dari kebangkitan ekonomi di era new normal. Dengan pemberdayaan masyarakat yang heterogen ini bisa tercipta suasana yang rukun, suasana adem dan ayem,” jelasnya.

Sedangkan, lanjut Nurhadi, dari segi geografi Wisata Rohani Bhinneka Tunggal Ika ini juga diharapkan mampu menjadi pengungkit pemerataan pariwisata di Malang Raya.

“Ketika ada opsi di Malang Utara, maka bisa menjadi pemecah agar Kota Batu tidak terlalu padat Tentunya kami berharap hadirnya Wisata Rohan Bhinneka Tunggal tka juga mampu meningkatkan PAD Kabupaten Malang,” tandasnya.(en

BPBD Kabupaten Malang Dirikan Empat Pos Lapangan

Kepala BPBD Kabupaten Malang, Bambang Istiawan. (Mvoice/Toski D).

MALANGVOICE – Pasca bencana banjir bandang di Kota Batu, pada Kamis (4/11) lalu, membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang mendirikan empat pos lapangan.

“Pwndirian empat pos itu sebagai langkah kesiapsiagaan kami dalam mengantisipasi bencana,” ucap Kepala BPBD Kabupaten Malang, Bambang Istiawan, Kamis (18/11).

Bambang menegaskan, empat pos lapangan tersebut berada di Kecamatan Ngantang, Tumpang, Gedangan, dan Kecamatan Tirtoyudo.

Baca juga: Stok Beras Enam Bulan di Kabupaten Malang Aman

“Empat pos itu untuk memantau dan persiapan penanganan saat ada kejadian bencana alam di wilayah Kabupaten Malang,” jelasnya.

Ketika ditanya Mvoice pemilihan penempatan pos lapangan di empat kecamatan tersebut, Bambang menjelaskan karena berdekatan dengan daerah yang berpotensi terjadi bencana alam.

“Saat ini kan mulai musim hujan. Jadi kami mendirikan pos lapangan itu untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem, dan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan juga potensi bencana alam lainnya,” terangnya.

Baca juga: Pemilik Apartemen MCP Malang Gelisah, Khawatir Dilelang BTN

“Seperti di Ngantang kan potensinya tidak hanya banjir, longsor tetapi juga potensi bencana gunung meletus. Selain itu juga untuk mengcover Pujon, dan Kasembon,” tambah Bambang.

Pendirian Pos lapangan ini, lanjut Bambang, dioperasikan sejak Senin (15/11) kemarin, dengan melibatkan semua relawan dan Satgas Tanggap Bencana.

“Selain mendirikan pos lapangan, kami juga terus melakukan mitigasi kepada masyarakat, agar tahu dan mengerti yang harus dilakukan saat terjadi bencana alam,” ujarnya.

“Mitigasi mulai tanda-tanda bencana, upaya pencegahan dan penanganannya. Itu untuk meminimalisir korban bencana alam di Kabupaten Malang,” pungkasnya.(end)