MALANGVOICE – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang langsung lakukan pemanggilan terhadap Tim kerja kemenangan Bapaslon Bupati-Wakil Bupati Malang dari jalur independen, Heri Cahyono-Gunadi Handoko. Bapaslon yang mengusung jargon Malang Jejeg ini diperiksa atas laporan pencatutan KTP warga Kabupaten Malang, Selasa (15/9).

Dalam pemanggilan tersebut, tim kerja kemenangan Malang Jejeg, didampingi oleh Bakal Calon Bupati (Bacabup) Heri Cahyono alias Sam HC tiba di kantor Bawaslu Kabupaten Malang, jalan Trunojoyo, Kepanjen sekitar pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Tim kerja kemenangan Malang Jejeg menjalani pemeriksaan yang di lakukan oleh Kordinator divisi Penindakan dan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Malang, George De Silva.

Ketua tim kerja kemenangan Malang Jejeg, Soetopo Dewangga mengatakan, kedatangan Malang Jejeg saat ini untuk memenuhi pemanggilan Bawaslu Kabupaten Malang atas tuduhan Pencatutan KTP untuk keperluan sebagai dukungan bakal pasangan calon dari jalur perseoranga.

“Kami datang batas panggilan Bawaslu, dan kami meminta waktu pada Bawaslu untuk melakukan investigasi tentang kebenaran laporan itu,” ucap Topo panggilan akrabnya.

Memang, lanjut Topo, disaat pengumpulan KTP tersebut, dirinya tidak berada di lokasi, namun disana ada kepanjangan tangan dari Malang Jejeg.

“Kejadian itu sudah lama, yang di Dau itu tanggal 11 September, dan Tumpang tanggal 13 September. Saat itu yang aktif kan PPS, memang ada LO, makanya kita perlu waktu untuk investigasi,” tegasnya.

Sebagai informasi, Bawaslu Kabupaten Malang melakukan pemanggilan atas dasar pelaporan warga Kabupaten Malang yang merasa KTP-nya dicatut oleh Malang Jejeg untuk digunakan sebagai dukungan bakal pasangan calon dari jalur perseorangan.

MALANGVOICE – Tim kerja kemenangan Bapaslon Bupati-Wakil Malang dari jalur independen, Heri Cahyono-Gunadi Handoko yang berjorgan Malang Jejeg menanggapi dingin laporan warga atas pencatutan KTP yang didampingi oleh Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang.

“LiRa itu apa lembaga pemantau?,” ucap Ketua Tim kerja kemenangan Malang Jejeg,. Soetopo Dewangga, saat dihubungi, Senin (14/9).

Pria yang akrab disapa Topo menjelaskan, jika semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) boleh berkomentar tanpa alasan yang tidak jelas, dinilai dapat membingungkan semua pihak.

“Dalam kepeemiluan ini ada lembaga pantau, yang ini dia (LiRa, red) terakreditasi. Cuma, bisa terbayang kalau semua LSM boleh berkomentar itu membuat kita bingung,” jelasnya.

Akan tetapi, ketika ditanya tentang Pencatutan KTP yang digunakan sebagai dukungan Topo menegaskan jika verifikasi faktual (verfak) saat ini tidak ada kaitannya dengan Pencatutan KTP tersebut.

“Gak ada sangkut-pautnya dengan verfak, karena yang melakukan itu PPS, dimana PPS melakukan pada sejumlah nama yang dianggap sebagai pendukung. Jika ditanya tidak mendukung berarti Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” terangnya.

Apalagi, lanjut Topo, nama-nama pendukung tersebut telah tertulis dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang telah di kroscek apakah mendukung apa tidak. Jika menyatakan tidak mendukung tinggal di TMS-kan.

“Menurut saya mudah, tinggal di kroscek saja, apa mendukung apa tidak,” tegasnya.

MALANGVOICE – Kasus pencatutan KTP warga Kabupaten Malang yang digunakan sebagai dukungan untuk bakal pasangan calon dari jalur perseorangan menuai reaksi dari Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Raya.

Bupati LIRA, M.Zuhdy Achmadi, mengatakan, pencatutan KTP warga untuk dukungan berkaitan erat dengan dugaan pemalsuan dokumen B.1 KWK Perseorangan yang dijadikan dasar dukungan untuk bakal pasangan calon jalur perseorangan.

“Kasus seperti ini terjadi di beberapa daerah, ada yang sudah masuk ke tingkat penyiidikan oleh Gakumdu tepatnya di Solo. Calon perseorangan di Solo memalsukan dokumen B.1 KWK,” kata pria yang akrab disapa Didik pada Senin (14/9).

Ia menjelaskan, dalam dokumen B.1 KWK berisi tentang surat pernyataan dukungan yang berisi data pendukung yang dikuatkan dengan tanda tangan. Data B.1 KWK itulah yang akhirnya dilakukan verifikasi oleh KPU Kabupaten Malang untuk memastikan apakah pendukung masih tetap mendukung atau menarik dukungannya.

“Jadi B.1 KWK ini pernyataan dukungan, tapi ketika ada warga yang merasa tidak pernah mendukung, tapi namanya sudah ada dalam B.1 KWK, ini patut diduga telah terjadi pemalsuan dokumen,” tegas Didik.

Didik juga menduga kasus pencatutan KTP warga untuk dukungan Bakal Paslon Perseorangan ini terjadi di banyak desa se Kabupaten Malang, hanya saja selama ini warga enggan dan takut untuk melaporkan.

“Dugaan kami ada banyak dokumen seperti itu, karenanya Bawaslu harus benar benar memantau betul masalah ini sebelum hasil Verfak diumumkan oleh KPU. Apalagi, salah seorang komisioner Bawaslu Kabupaten Malang pernah mengatakan ada sekitar 17 ribu dokumen palsu untuk Bakal Paslon perseorangan, ini jumlah yang fantastis, tidak main-main” beber Didik.

LIRA berharap proses pesta demokrasi di Kabupaten Malang tidak ternoda dengan hal hal yang melanggar aturan. “Pilkada adalah proses memilih pemimpin yang amanah dan bersih, jangan sampai baru dalam tahapan seperti ini bakal pasangan calon baik dari jalur parpol maupun perseorangan sudah menempuh cara-cara yang tidak terpuji dan melanggar aturan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, empat warga masing-masing dari Kecamatan DAU, Kecamatan Tumpang dan dua orang dari Kecamatan Pagak mengaku namanya tiba-tiba di verifikasi oleh KPU Kabupaten Malang terkait dengan dukungan Bakal Paslon Perseorangan.

Keempat orang yang melapor ke Bawaslu mengaku tidak pernah memberikan dukungan kepada Paslon jalur perseorangan dan merasa KTP nya disalahgunakan oleh pihak tidak berwenang.