Penuhi Permintaan Pasar, GrabKitchen Perluas Jaringan ke Malang

Ilustrasi. (Istimewa)

MALANGVOICE – GrabKitchen memperluas jaringannya dengan membuka dua kota baru, yakni Malang dan Makassar. Ini merupakan jawaban dari permintaan pasar dan peluang berbisnis dengan risiko rendah.

GrabKitchen menawarkan peluang kepada mitra merchant untuk mengembangkan bisnis mereka dengan biaya dan risiko rendah, serta akses langsung untuk menjangkau lebih banyak konsumen lewat pemanfaatan teknologi. Saat ini, GrabKitchen telah bermitra dengan lebih dari 200 brand di Indonesia dimana 60 persen diantaranya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dengan memanfaatkan data dari aplikasi Grab, seperti riwayat pesanan dan santapan yang sering dicari di GrabFood, serta data dari riset konsumen, Grab mengidentifikasi area dengan permintaan terhadap hidangan dan brand yang belum memenuhi selera konsumen yang tinggal dan bekerja di daerah tersebut.

Tiga fasilitas GrabKitchen terbaru berlokasi strategis di Daeng Tata dan Batua di Makassar dan Tlogomas di Malang untuk memenuhi selera pasar yang belum terpenuhi dan menghadirkan mitra merchant terpilih dengan kinerja terbaik yang menyajikan hidangan lokal dan internasional.

Di Malang sudah ada 11 gerai yang siap dengan sajiannya masing-masing. Sedangkan di Makassar ada 10 restoran yang tersedia.

Dengan fitur ‘All-in-One’, pelanggan dapat memesan semua menu hidangan yang ingin mereka nikmati dari berbagai mitra merchant yang berada di satu lokasi GrabKitchen dan menggabungkannya dalam sekali pengiriman dan pembayaran.

Sai Alluri, Regional Head of GrabKitchen, mengatakan, Konsumen saat lebih ini sering membeli makanan secara online, artinya bisnis F&B harus terus mempercepat digitalisasi dan memperkuat visibilitas mereka secara online.

“GrabKitchen adalah cara kami memberdayakan usaha lokal berskala kecil dan brand-brand populer di Indonesia untuk mengembangkan bisnis mereka secara digital dengan investasi awal yang terbatas. Ekspansi GrabKitchen ke dua kota baru ini memberi mitra merchant solusi tambahan untuk menjangkau pelanggan baru dan memberikan kenyamanan dan lebih banyak pilihan makanan berkualitas tinggi untuk para pengguna Grab,” ujar Sai Alluri.

Tak hanya itu, GrabKitchen juga memberi apresiasi kepada mitra merchant yang telah menunjukkan kreativitas, dedikasi, serta semangat kewirausahaan dan inovasi.

Selain itu, mitra merchant yang mencatat penjualan tertinggi dari April hingga Juni di kota masing-masing juga dinobatkan dengan sejumlah penghargaan. Sebanyak 16 penghargaan diberikan pada acara yang digelar secara virtual pada Senin, 31 Agustus lalu.

“Kami ingin berterima kasih kepada para mitra merchant dan pelanggan kami atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan selama ini. Upaya kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus memanfaatkan data guna membantu para mitra merchant mengoptimalkan bisnis mereka, mencapai potensi pendapatan baru, menangkap peluang dari permintaan pasar yang belum terpenuhi, dan meraih sukses bersama meski dalam tempaan masa sulit ini,” kata Sai.(der)

Dinyatakan Penuhi Syarat Dukungan, Sam HC: Aku Biasa Biasa Ae

Malang Jejeg
Bacabup Malang, Heri Cahyono saat menerima berkas. (Toski D).

MALANGVOICE – Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati-Wakil Bupati Malang dari jalur perseorangan, Heri Cahyono (Sam HC)-Gunadi Handoko, dipastikan mengikuti Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020.

Kepastian tersebut, usai rekapitulasi verifikasi faktual (verfak) perbaikan pasca putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang.

Paslon yang mengusung jargon Malang Jejeg akhirnya memenuhi kekurangan sekitar 14 ribu dukungan sebagai syarat lolos menjadi peserta Pilkada Kabupaten Malang 2020.

Dalam verfak tersebut, dihadiri Komisioner KPU Kabupaten Malang, Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang dan Bapaslon Malang Jejeg.

Bacabup Malang Heri Cahyono menanggapi atas hasil yang memutuskan Malang Jejeg lolos pada Pilkada Kabupaten Malang dengan biasa saja.

“Aku biasa-biasa ae (saya biasa-biasa saja). Tidak ada yang perlu digembirakan,” tegas pria yang akrab disapa Sam HC, saat ditemui usai rekapitulasi.

Menurut Sam HC, setelah ini, dirinya akan mempersiapkan syarat-syarat administrasi untuk mendaftarkan diri sebagai Cabup-cawabup Malang.

“Selanjutnya akan test Swab sebagai persyaratan pendaftaran,” tegasnya.

Sebagai informasi, dengan begitu, Pilkada Kabupaten Malang yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang bakal diikuti oleh 3 Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang.

Tiga Paslon tersebut 2 dari partai politik (Parpol) yaitu Paslon HM Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi) dan Paslon Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LaDub), dan 1 Pasangan perseorangan Heri Cahyono-Gunadi yang berjorgan Malang Jejeg.

Malang Jejeg Tak Gentar Lawan Paslon SanDi dan LaDub

MALANGVOICE – Pasangan bakal calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang, dari jalur perseorangan, Heri Cahyono-Gunadi Handoko tak gentar menghadapi dua Paslon yang diusung dari Partai Politik (Parpol) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020.

Heri Cahyono alias Sam HC, mengaku dirinya siap bertarung dalam Pilkada Kabupaten Malang yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Saya siap, dan yakin bisa bersaing dengan Paslon petahana (SanDi) dan LaDub,” ungkapnya, saat ditemui disela-sela rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan, di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (15/9).

Menurut Sam HC, keoptimisan itu muncul dengan suara dukungan yang dikumpulkan Malang Jejeg saat ini yang sudah terdapat ratusan ribu suara dukungan yang sudah dikantongi Malang Jejeg.

“Modal kami juga sudah cukup. Semua Liason Officer sudah bekerja semaksimal mungkin dan akhirnya setelah proses hingga kini terspaat ratusan ribu sudah kami kantongi. Padahal Malang Jejeg ini baru. Dan kami yakin suara dukungan ini akan semakin membesar ketika kampanye nanti,” jelasnya.

Selain karena mengantongi ratusan ribua suara dukungan, Sam HC mengaku mesin politiknya sudah terlampau siap menghadapi Pilbup Malang 2020. “Kan sebelum kampanye saja. Tim kerja sudah kami bentuk. Dan tim kerja ini bisa mengatasi beberapa kendala seperti kasus-kasus sengketa. Jadi untuk dikatakan siap. Kami siap,” tukasnya.

Sebagai informasi, sampai saat ini hasil rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan ulang masih berlangsing. Dari hasil sementara terdapat 20.000 lebih suara dukungan Malang Jejeg yang Memenuhi Syarat (MS).

Artinya Malang Jejeg dengan hasil sementara ini lolos dari batas minimal maju di Pilbup Malang 2020 melalui jalan perseorangan.

Seperti diketahui, Malang Jejeg hanya membutuhkan 15 ribu suara dukungan MS.(der)

DPC PKB Kabupaten Malang Optimistis Bapaslon LaDub Menang

LaDub
Bapaslon LaDub saat foto bareng. (Toski D)

MALANGVOICE – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang bertekad memenangkan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LaDub) yang diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020.

Sekretaris tim pemenangan Bapaslon LaDub, Ali Murtadlo mengatakan, dirinya optimistis dapat memenangkan Bapaslon LaDub untuk bisa menjadi Bupati dan Wakil Bupati Malang.

“Saya optimistis Bapaslon LaDub dapat Menag mutlak dalam Pilkada 2020 nanti,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Tadlo.

Politikus dari fraksi PKB ini menjelaskan, meskipun partainya berkoalisi dengan partai Hanura dengan jorgan ‘Malang Bangkit’, dirinya optimistis bisa meraih suara sekitar 65 hingga 70 persen.

“Memang sebelah (SanDi, red) diusung dengan Koalisi gemuk (6 Parpol, red), kami optimistis raih 10 persen diatas target sebelah (SanDi),” jelasnya.

Sebeb, lanjut Gus Tadlo, mesin partai koalisi Malang Bangkit sudah berjalan hingga tingkatan desa.

“Di tingkatan desa sudah solid. Target setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) kami bisa meraih sekitar 70 persen,” tegasnya.

Namun, tambah Gus Tadlo, meski akan menghadapi pasangan petahana, dalam hal ini Bapaslon Bupati-Wakil Bupati Malang HM Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi) yang diusung oleh 6 Parpol yakni PDI Perjuangan, PPP, NasDem, Gerindra, Demokrat, dan Golkar, Malang Bangkit tidak gentar dalam Pilkada Kabupaten Malang mendatang.

“Kami tetap optimistis, optimis kita berlapis-lapis, apalagi yang diusung bapaslon kami yaitu Agamis dan nasionalis, otomatis kita optimistis bisa menang,” pungkasnya.(der)

“Malang Jejeg” Jalani Pemeriksaan Atas Kasus Pencatutan KTP

Topo
Ketua tim kerja kemenangan Malang Jejeg, Soetopo Dewangga. (Toski. D)

MALANGVOICE – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang langsung lakukan pemanggilan terhadap Tim kerja kemenangan Bapaslon Bupati-Wakil Bupati Malang dari jalur independen, Heri Cahyono-Gunadi Handoko. Bapaslon yang mengusung jargon Malang Jejeg ini diperiksa atas laporan pencatutan KTP warga Kabupaten Malang, Selasa (15/9).

Dalam pemanggilan tersebut, tim kerja kemenangan Malang Jejeg, didampingi oleh Bakal Calon Bupati (Bacabup) Heri Cahyono alias Sam HC tiba di kantor Bawaslu Kabupaten Malang, jalan Trunojoyo, Kepanjen sekitar pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Tim kerja kemenangan Malang Jejeg menjalani pemeriksaan yang di lakukan oleh Kordinator divisi Penindakan dan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Malang, George De Silva.

Ketua tim kerja kemenangan Malang Jejeg, Soetopo Dewangga mengatakan, kedatangan Malang Jejeg saat ini untuk memenuhi pemanggilan Bawaslu Kabupaten Malang atas tuduhan Pencatutan KTP untuk keperluan sebagai dukungan bakal pasangan calon dari jalur perseoranga.

“Kami datang batas panggilan Bawaslu, dan kami meminta waktu pada Bawaslu untuk melakukan investigasi tentang kebenaran laporan itu,” ucap Topo panggilan akrabnya.

Memang, lanjut Topo, disaat pengumpulan KTP tersebut, dirinya tidak berada di lokasi, namun disana ada kepanjangan tangan dari Malang Jejeg.

“Kejadian itu sudah lama, yang di Dau itu tanggal 11 September, dan Tumpang tanggal 13 September. Saat itu yang aktif kan PPS, memang ada LO, makanya kita perlu waktu untuk investigasi,” tegasnya.

Sebagai informasi, Bawaslu Kabupaten Malang melakukan pemanggilan atas dasar pelaporan warga Kabupaten Malang yang merasa KTP-nya dicatut oleh Malang Jejeg untuk digunakan sebagai dukungan bakal pasangan calon dari jalur perseorangan.

Respon Soal Pencatutan KTP, Malang Jejeg: LiRa Itu Pemantau Pemilu Apa Bukan?

Dewangga Soetopo. (Istimewa)

MALANGVOICE – Tim kerja kemenangan Bapaslon Bupati-Wakil Malang dari jalur independen, Heri Cahyono-Gunadi Handoko yang berjorgan Malang Jejeg menanggapi dingin laporan warga atas pencatutan KTP yang didampingi oleh Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang.

“LiRa itu apa lembaga pemantau?,” ucap Ketua Tim kerja kemenangan Malang Jejeg,. Soetopo Dewangga, saat dihubungi, Senin (14/9).

Pria yang akrab disapa Topo menjelaskan, jika semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) boleh berkomentar tanpa alasan yang tidak jelas, dinilai dapat membingungkan semua pihak.

“Dalam kepeemiluan ini ada lembaga pantau, yang ini dia (LiRa, red) terakreditasi. Cuma, bisa terbayang kalau semua LSM boleh berkomentar itu membuat kita bingung,” jelasnya.

Akan tetapi, ketika ditanya tentang Pencatutan KTP yang digunakan sebagai dukungan Topo menegaskan jika verifikasi faktual (verfak) saat ini tidak ada kaitannya dengan Pencatutan KTP tersebut.

“Gak ada sangkut-pautnya dengan verfak, karena yang melakukan itu PPS, dimana PPS melakukan pada sejumlah nama yang dianggap sebagai pendukung. Jika ditanya tidak mendukung berarti Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” terangnya.

Apalagi, lanjut Topo, nama-nama pendukung tersebut telah tertulis dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang telah di kroscek apakah mendukung apa tidak. Jika menyatakan tidak mendukung tinggal di TMS-kan.

“Menurut saya mudah, tinggal di kroscek saja, apa mendukung apa tidak,” tegasnya.

LIRA: Pencatutan KTP Warga Mengarah pada Pemalsuan Dokumen

MALANGVOICE – Kasus pencatutan KTP warga Kabupaten Malang yang digunakan sebagai dukungan untuk bakal pasangan calon dari jalur perseorangan menuai reaksi dari Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Raya.

Bupati LIRA, M.Zuhdy Achmadi, mengatakan, pencatutan KTP warga untuk dukungan berkaitan erat dengan dugaan pemalsuan dokumen B.1 KWK Perseorangan yang dijadikan dasar dukungan untuk bakal pasangan calon jalur perseorangan.

“Kasus seperti ini terjadi di beberapa daerah, ada yang sudah masuk ke tingkat penyiidikan oleh Gakumdu tepatnya di Solo. Calon perseorangan di Solo memalsukan dokumen B.1 KWK,” kata pria yang akrab disapa Didik pada Senin (14/9).

Ia menjelaskan, dalam dokumen B.1 KWK berisi tentang surat pernyataan dukungan yang berisi data pendukung yang dikuatkan dengan tanda tangan. Data B.1 KWK itulah yang akhirnya dilakukan verifikasi oleh KPU Kabupaten Malang untuk memastikan apakah pendukung masih tetap mendukung atau menarik dukungannya.

“Jadi B.1 KWK ini pernyataan dukungan, tapi ketika ada warga yang merasa tidak pernah mendukung, tapi namanya sudah ada dalam B.1 KWK, ini patut diduga telah terjadi pemalsuan dokumen,” tegas Didik.

Didik juga menduga kasus pencatutan KTP warga untuk dukungan Bakal Paslon Perseorangan ini terjadi di banyak desa se Kabupaten Malang, hanya saja selama ini warga enggan dan takut untuk melaporkan.

“Dugaan kami ada banyak dokumen seperti itu, karenanya Bawaslu harus benar benar memantau betul masalah ini sebelum hasil Verfak diumumkan oleh KPU. Apalagi, salah seorang komisioner Bawaslu Kabupaten Malang pernah mengatakan ada sekitar 17 ribu dokumen palsu untuk Bakal Paslon perseorangan, ini jumlah yang fantastis, tidak main-main” beber Didik.

LIRA berharap proses pesta demokrasi di Kabupaten Malang tidak ternoda dengan hal hal yang melanggar aturan. “Pilkada adalah proses memilih pemimpin yang amanah dan bersih, jangan sampai baru dalam tahapan seperti ini bakal pasangan calon baik dari jalur parpol maupun perseorangan sudah menempuh cara-cara yang tidak terpuji dan melanggar aturan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, empat warga masing-masing dari Kecamatan DAU, Kecamatan Tumpang dan dua orang dari Kecamatan Pagak mengaku namanya tiba-tiba di verifikasi oleh KPU Kabupaten Malang terkait dengan dukungan Bakal Paslon Perseorangan.

Keempat orang yang melapor ke Bawaslu mengaku tidak pernah memberikan dukungan kepada Paslon jalur perseorangan dan merasa KTP nya disalahgunakan oleh pihak tidak berwenang.

Forkopimda Kabupaten Malang Galakan Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan

Forkopimda
Forkopimda Kabupaten Malang saat melihat proses sidang bagi masyarakat yang terjaring operasi Yustisi. (Istimewa).

MALANGVOICE – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang menggelar Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional Kepanjen, Senin (14/9).

Dalam operasi tersebut, jajaran Forkopimda Kabupaten Malang juga menghadirkan sejumlah hakim dan jaksa, untuk langsung melakukan sidang bagi masyarakat yang terbukti melanggar Protokol Kesehatan Covid-19, berupa tidak menggunakan masker saat berada di tempat terbuka atau ruang publik.

Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, operasi yustisi ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker ditempat umum akan langsung ditindak.

“Operasi Yustisi ini upaya kami menegakkan kedisiplinan bagi masyarakat. Terutama kewajiban memakai masker. Masyarakat yang terjaring operasi Yustisi ini, langsung dilakukan di sidang ditempat. Karena masih langkah awal para pelanggar ini akan di data supaya tertib memakai masker saat berada di tempat umum,” ungkapnya.

Setelah ini, lanjut Sanusi, petugas bakal menindak tegas masyarakat yang tidak disiplin, dan dilakukan sidang ditempat, serta dikenakan denda.

“Kedepan akan kami berlakukan sanksi denda, nilainya variatif ya, Rp 100 ribu. Operasi Yustisi dilakukan sampai masyarakat betul-betul disiplin menggunakan masker. Karena dengan cara memakai masker inilah kami yakin bisa mengikis penyebaran wabah Covid-19,” jelasnya.

Untuk itu, tambah Sanusi, dirinya telah membuat Surat Edaran tentang kewajiban menggunakan masker, selalu jaga jarak dan cuci tangan.

“Itu untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat, agar selalu pakai masker, jika sudah pakai masker ya harus jaga jarak, jangan bersentuhan langsung. Seperti salaman, dan tetap mematuhi protokol kesehatan,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar menjelaskan, operasi yustisi ini dilakukan untuk menertibkan masyarakat yang masih enggan menggunakan masker.

“Penindakan dalam operasi yustisi ini kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Masyarakat yang melanggar akan kami kenakan tindak pidana ringan dimana dendanya sesuai peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Operasi yustisi tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Letkol Inf. Yusub Dody Sandra yang juga Dandim 0818/Kabupaten Malang-Kota Batu, Bupati Malang HM Sanusi, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar yang juga sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang Edi Handoyo dan juga Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, Ronald Salnofri.(der)

Kepala OPD Terkonfirmasi Positif Covid-19, Sekda Tunjuk Plh

Sekda
Sekda Kabupaten Malang, Dr.Ir.Wahyu Hidayat, MM. (Toski D).

MALANGVOICE – Satu Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19, kini menjalani karantina mandiri.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, ada satu kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dinyatakan positif.

“Satu Kepala OPD yang Terkonfirmasi Positif Covid-19 saat ini sedang melakukan Karantina mandiri. Untuk berlangsungnya pelayanan publik, posisinya saat ini diisi oleh pelaksana harian (PLH),” ungkapnya.

Menurut Wahyu, dengan diisinya PLH tersebut, diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang.

“Ada Standar Operational (SOP) khusus yang diterapkan. Untuk itu, saya tunjuk PLH,” jelasnya.

Sementara itu, lanjut Wahyu, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Malang yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM), dirinya belum mengetahuinya.

“Saya belum tahu yang ASN di DPUBM itu, akan saya cari informasi kebenarannya. Jika benar, sesuai ketentuan, SOP dalam penanganan Covid-19 perlu dilakukan di kantor DPUBM itu,” tukasnya.(der)

Pemkab Malang Kukuhkan Forkom BUMDes

Pengukuhan
Suasana pengukuhan Forkom BUMDes. (Toski D).

MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengukuhkan Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Desa (Forkom BUMDes), di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, jalan Agus Salim, no.7, Kota Malang, Senin (14/9).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, dengan adanya forum komunikasi BUMDes ini diharapkan dapat dijadikan ajang untuk berkomunikasi dalam mensinergikan BUMDes yang ada di Kabupaten Malang.

“BUMDes di Kabupaten Malang saat ini ada 78 BUMDes yang sudah mandiri. Perkembangannya sangat luar biasa. Banyak BUMDes yang menjadi rujukan nasional. Salah satunya yang diunggah dalam YouTube pak Presiden Jokowi, BUMDes Pujon Kidul. Itu menjadi kebanggaan kita tersendiri. Diharapkan dengan adanya forum komunikasi ini, seluruh BUMDes di Kabupaten Malang bisa bersinergi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Suwadji menyampaikan pembentukan forum ini sangat penting untuk mengembangkan BUMDes yang ada di Kabupaten Malang.

“Keberadaan Forkom BUMDes ini sekali lagi sebagai wadah komunikasi dalam pengembangan, baik internal antar BUMDes ataupun lintas, baik pemerintah daerah, juga untuk komunikasi manakala ada kerjasama dengan pihak ketiga,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Suwadji, Forum ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran antar BUMDes, agar tiap-tiap unit usaha yang dikelola bisa berkembang, bahkan menjadi maju dan mandiri.

“Ini wadahnya bagi pengelola BUMDes, agar dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya pengelolanya, dan meningkatkan lembaganya, juga unit usahanya,” pungkasnya.(der)