Napi Asimilasi ‘Kambuh’ Curi Motor Ditangkap Polres Malang

Kapolres Malang AKBP Hendri Umar (Berseragam) saat mengintrogasi pelaku. (Toski D).
Kapolres Malang AKBP Hendri Umar (Berseragam) saat mengintrogasi pelaku. (Toski D).

MALANGVOICE – Polres Malang berhasil menangkap kembali seorang narapidana asimilasi perkara pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kambuh.

Pelaku diketahui bernama Muliono (34) warga Desa Sukomulyo, Pujon. Pelaku ditangkap pada Jumat (20/3) lantaran membawa kabur sepeda motor Honda Vario milik Kasmin warga Dengkol, Singosari.

“Saat itu, pelaku ini bertemu dengan korban yang berlagak kenal, dan meminjam motor korban dengan alasan untuk menjemput tukang ke daerah Blitar. Setelah itu korban menunggu, karena tidak kunjung kembali, akhirnya dilaporkan ke Polres Malang,” ucap Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar, saat rilis di Polres Malang, Rabu (13/5).

Setelah mendapat laporan dari korban itu, lanjut Hendri, jajaran Satreskrim Polres Malang langsung bergerak cepat untuk mencari keberadaan pelaku yang akhirnya bisa diamankan di wilayah Wlingi, Kabupaten Blitar.

“Sekitar 3 atau 4 hari lalu anggota dapat informasi, pelaku ada di Wlingi, Kabupaten Blitar. Disitu kemudian di cek, ternyata benar ada. Saat itu juga diamankan bersama barang bukti,” jelasnya.

Menurut Hendri, pelaku Muliono ini mendapatkan status asimilasi dari Lapas Lowokwaru pada Januari lalu. Belum betul-betul bebas dari tahanan, ternyata Muliono kembali berulah.

“Pelaku ini merupakan residivis, kambuhan. Dia baru dapat asimilasi. Jadi seperti kebiasaan, ambil motor ini,” tandasnya.

Sementara itu, tersangka Muliono mengaku menyesal atas perbuatannya. Kepada polisi, dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

“Saya sudah dua kali ini,” katanya singkat.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Pemkab Malang Akui Siap Segera Terapkan PSBB

Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D).
Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D).

MALANGVOICE – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyetujui pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Malang Raya yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) dan dikeluarkan pada Senin (11/5/2020) dengan bernomor HK.01.07/MENKES/305/2020.

Namun, untuk penerapan PSBB di wilayah Malang Raya masih harus menunggu Peraturan Walikota (Perwal) atau Peraturan Bupati (Perbup) dari masing-masing Pemerintah Daerah. Daerah ini mencakup Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, saat ini untuk waktu dimulainya penerapan PSBB tersebut masih menunggu kesepakatan dari masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) Malang Raya.

“Untuk pelaksanaannya tinggal nunggu kesepakatan tiga kepala daerah. Kabupaten Malang sudah siap semua,” ungkapnya, Selasa (12/5).

Dalam pelaksanaan PSBB tersebut, lanjut Sanusi, dirinya akan memperketat masyarakat luar Kabupaten Malang yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Malang dengan mengoptimalkan fungsi Posko Check Point Mudik Terpadu yang ada di setiap perbatasan wilayah Kabupaten setempat.

“Kami akan perketat pengawasan di daerah perbatasan, memaksimalkan posko Ceck Point yang ada di setiap perbatasan. Supaya bisa mencegah orang yang positif itu masuk ke Kabupaten Malang,” jelasnya.

Menurut Sanusi, selain memaksimalkan posko Ceck Point tersebut, dirinya juga akan memaksimalkan kebijakan physical distancing di wilayah pasar-pasar yang ada di 10 kecamatan.

“Tidak jadi hanya parsial ya, tapi seluruhnya akan PSBB. Tapi, untuk beberapa kecamatan yang telah menjadi zona merah akan lebih difokuskan, dan kecamatan lainnya juga akan tetap terus dilakukan analisis,” tandasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

PT Greenfields Indonesia Salurkan Bantuan Warga Terdampak Covid-19

Pemberian bantuan secara simbolis. (Istimewa)
Pemberian bantuan secara simbolis. (Istimewa)

MALANGVOICE – PT Greenfields Indonesia peduli kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang.

Kepedulian PT Greenfields tersebut ditandai dengan pemberian bantuan berupa hand sanitizer, masker dan susu.

General Relation PT Greenfields Indonesia, Supriyadi mengatakan, selain pada karyawan, perusahaan juga memperhatikan masyarakat yang terdampak Covid-19 di daerah pabrik maupun masyarakat Kabupaten Malang.

“Ini bentuk kepedulian perusahaan bagi masyarakat sekitar pabrik dan masyarakat Kabupaten Malang untuk selalu menjaga imunitas tubuh saat Pandemi Covid-19,” ungkapnya, saat ditemui usai memberikan bantuan susu pasteurisasi, di Posko Satgas Covid-19 Kabupaten Malang, Jalan Panji, Kepanjen Selasa (2/5).

Menurut Supriyadi, pemberian bantuan susu pasteurisasi ini merupakan kegiatan yang kesekian kalinya agar dapat memberikan tambahan gizi dan kekebalan imun tubuh bagi para petugas gugus Covid-19 Kabupaten Malang.

“Pemberian bantuan susu pasteurisasi ini yang kedua kalinya, ada sebanyak 1.500 karton susu pasteurisasi yang sudah kami berikan selama ini,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Supriyadi, PT Greenfields Indonesia juga menggandeng komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Malang untuk ikut menyalurkan bantuan-bantuan tersebut.

“Selain Satgas Covid-19, kami juga menggandeng Komunitas-komunitas yang ada, bahkan kami juga menggandeng Rumah Sakit (RS) Wava Husada Kepanjen untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang,” terangnya.

Dengan begitu, tambah Supriyadi, dirinya berharap dengan adanya bantuan ini dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang.

“Kegiatan ini sebagai bentuk salah satu kepedulian terhadap perang melawan Covid-19, dan sebagai bentuk kepedulian untuk membantu masyarakat,” tandasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Ribuan Sopir Tagih Janji Bantuan ke Pemkab Malang

Ratusan Sopir saat berada di Pendopo Kabupaten Malang Jalan Panji Kepanjen. (Toski D).
Ratusan Sopir saat berada di Pendopo Kabupaten Malang Jalan Panji Kepanjen. (Toski D).

MALANGVOICE – Sebanyak 1.280 sopir angkutan umum yang berada di Kabupaten Malang, mendatangi Pendopo Kabupaten Malang Jalan Panji, Kepanjen, Selasa (12/5).

Mereka datang bersama-sama tersebut dengan tujuan untuk menagih janji pemberian bantuan berupa Jaringan Pengaman Sosial ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 600.000 rupiah untuk para sopir yang ada di Kabupaten Malang, seperti yang telah diberikan oleh Korps Lalu Lintas Polri.

“Kami sudah mengumpulkan data sopir ke Dishub Kabupaten Malang pada 16 April lalu. Seharusnya akhir April sudah dibagikan tapi sampai saat ini belum ada JPS,” kata Koordinator Sopir Angkotan, Narko, Selasa (12/5).

Menurut Narko, selama proses menunggu itu dirinya terus berusaha untuk meminta kejelasan ke Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Malang.

“Alasannya masih dalam proses validasi. Lah teman-teman ini sudah tidak sabar soalnya kan bantuan dari Polres Satlantas itu sudah cair kok dishub tidak bisa? Ada apa ini?” tegasnya

Untuk itu, Narko berharap bisa menemui Bupati Malang, H.M Sanusi untuk meminta kejelasan nasib para sopir yang tak kunjung dapat bantuan.

“Kami akan menunggu sampai pak Bupati soalnya biar jelas bagaimana nasib kami. Ini kami sudah mulai April soalnya. Masak pulang tetap gak bawa hasil,” tukasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Kebijakan WFH Pengaruhi Kegiatan Normalisasi Saluran Irigasi

Kepala DPUSDA Pemkab Malang, Avicenna Medisica Saniputera. (Toski D)
Kepala DPUSDA Pemkab Malang, Avicenna Medisica Saniputera. (Toski D)

MALANGVOICE – Kebijakan Sosial Distancing atau menghindari adanya kerumunan massa membuat terganggunya kegiatan normalisasi saluran irigasi yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

“Dengan larangan kerumunan massa, kegiatan normalisasi sungai tidak bisa dijalankan,” ucap Kepala DPUSDA Pemkab Malang, Avicenna Medisica Saniputera, saat ditemui diruang kerjanya, Jalan Kawi No.01, Kepanjen, Selasa (12/5).

Menurut Avi panggilan akrabnya, kegiatan normalisasi saluran irigasi tersebut sebenarnya dimaksudkan supaya dapat mengendalikan debit air agar bisa mengairi sawah.

“Normalisasi saluran irigasi itu jelas melibatkan orang banyak, gak mungkin hanya menggunakan alat beratnya (axcavator, red) saja,” jelasnya.

Dengan tidak bisa dilakukan normalisasi saluran irigasi, lanjut Avi, jelas mempengaruhi suplai air yang dibutuhkan para petani, namun dirinya tetap mensiagakan beberapa stafnya baik yang ada di kantor pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk kegiatan insidentil saja.

Kegiatan normalisasi di sungai Molek, Kepanjen. (Istimewa)
Kegiatan normalisasi di sungai Molek, Kepanjen. (Istimewa)

“Kasihan para petani jika suplai air terganggu, tapi kami tetap mensiagakan tim khusus untuk jika terjadi bencana seperti tanah longsor,” terangnya.

Kebijakan dengan pembentukan tim tersebut, tambah Avi, dilakukan bertujuan untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal itu sesuai dengan arahan dari Bupati Malang HM Sanusi.

“Jika tidak di tata sedemikian rupa, pelayanan gak boleh terganggu, terutama masalah kebutuhan air untuk petani, jika terganggu bisa memperburuk suasana. Suplai air harus tetap terjaga, agar panen tidak terhambat,” tukasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Orang Gangguan Jiwa Bunuh Balita Dijadikan Tersangka

Pelaku saat diamankan petugas Desa. (Istimewa).
Pelaku saat diamankan petugas Desa. (Istimewa).

MALANGVOICE – Polisi tetapkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) asal Desa Kasembon, Bululawang, Sudi (40) sebagai tersangka. Hal itu lantaran ia membacok balita hingga tewas dan melukai kakak serta kakek korban.

“Meskipun masuk kategori ODGJ (gila, red) proses hukumnya masih kami lanjutkan. Pelaku ini bersalah, makanya kami tetapkan sebagai tersangka,” ucap Kapolsek Bululawang Kompol Pujiyono, Senin (11/5).

Lebih lanjut, kata Pujiyono, saat ini proses hukumnya berupa pengumpulan bukti dengan membawa Sudi ke RSJ Lawang untuk melakukan visum.

“Sebelum ke pengadilan, kami penuhi dulu buktinya. Nanti hasilnya apakah dibebaskan atau dipenjara tergantung hakim nanti,” kata ia.

Saat disinggung jeratan hukum yang akan dipakai, Pujiyono mengatakan Sudi akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan.

“Ancaman hukumannya berupa hukuman 15 tahun penjara,” tukasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Sudi merupakan ODGJ asal Desa Kasembon Bululawang, yang telah membabi buta membacok V (1,5) hingga merenggang nyawa saat sedang tertidur, dan membacok kakak bayi A (9) dan kakek korban S (65).(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Kemenkes Setujui Penerapan PSBB Malang Raya

Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D).
Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D).

MALANGVOICE – Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) Terawan Agus Putranto akhirnya resmi menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Malang Raya.

Persetujuan pemberlakuan PSBB bagi tiga Pemerintah Daerah (Pemda) Malang Raya, Kabupaten Malang Kota Malang, dan Kota Batu tersebut tertuang dalam Surat Elektronik (SE) yang dikeluarkan malam ini (Senin 11/5) nomor HK.01.07/MENKES/305/2020 yang mulai berlaku pada tanggal diterbitkan surat tersebut.

Dengan adanya surat kemenkes itu Forkopimda Kabupaten Malang langsung bergerak cepat dengan melakukan rapat koordinasi untuk membahas Peraturan Bupati di Pendopo Pringgitan Senin (11/5).

Bupati Malang, HM Sanusi selaku pemimpin rapat mengatakan, dirinya akan mulai menegakkan jam malam saat PSBB tersebut diberlakukan.

“Kami akan terapkan jam malam, kami akan tegakkan peraturan, nanti akan dibantu personel dari Polres dan Kodim,” ungkapnya.

Untuk pemberlakuan PSBB tersebut, lanjut Sanusi, dirinya akan memfokuskan pada 14 kecamatan dari 33 kecamatan yang ada.

Kapolres Malang AKBP Hendri Umar. (Toski D).
Kapolres Malang AKBP Hendri Umar. (Toski D).

“Kita hanya terapkan 14 kecamatan. 3 Kecamatan yaitu Ngantang, Pujon, dan Kasembon nantinya akan dipantau oleh Polres Batu,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar mengatakan, untuk penegakkan PSBB, dirinya akan menerapkan sanksi tegas jika ada yang melakukan pelanggaran dalam Perbup yang dibahas.

“Contohnya nanti ketika ada yang berboncangan dua tapi tidak serumah atau berkerumun kami akan bawa KTP-nya dan kalau kembali lagi ketahuan akan kami beri sanksi,” tandasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Pemberlakuan PSBB Malang Raya Tunggu Keputusan Kemenkes

Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D).
Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D).

MALANGVOICE – Bupati Malang HM Sanusi menyebut pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Malang Raya masih menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Pemberlakuan PSBB tunggu keputusan Kemenkes, draftnya sudah diserahkan, jadi pengajuannya kan lewat Gubernur,” ungkap Sanusi, saat ditemui disela-sela kegiatan di Pendopo Kabupaten Malang, Jalan Panji Kepanjen, Senin (11/5).

Akan tetapi, lanjut Sanusi, saat ini dirinya sudah melakukan berbagai langkah persiapan untuk menghadapi jika PSBB Malang Raya diterapkan.

“Kami (Pemkab Malang) telah siap. Beberapa langkah sudah dijalankan, seperti posko cek point terpadu di enam titik di perbatasan wilayah Kabupaten Malang dengan daerah lain,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sanusi menegaskan, saat ini Pemkab Malang masuh menunggu keputusan terkait PSBB tersebut.

“Pastinya saya belum tahu, mungkin minggu depan. Persiapannya sudah semua, dan banyak yang sudah dilakukan. Juga termasuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), tinggal menjalankan saja. Tidak ada pelarangan pada pelaksanaan beribadah termasuk sholat, yang dilarang hanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa,” terangnya.

Untuk itu, tambah Sanusi, meskipun telah mendapat restu dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dirinya meminta agar ada perlakuan khusus bagi para pekerja yang bekerja di luar domisili ia bertempat tinggal, agar dapat memberikan kemudahan akses bagi pekerja antar daerah itu.

“Semisal bagi pekerja yang berdomisili di kota Malang tapi setiap harinya bekerja di Kabupaten Malang atau Kota Batu dan sebaliknya itu harus dipermudah aksesnya bagaimana terkait peraturannya antar tiga daerah ini,” tukasnya.(Hmz/Aka)

BNN Kota Malang

ODGJ Asal Desa Kasembon Bunuh Bayi dan Lukai Kakak serta Kakeknya

Pelaku saat diamankan petugas Desa. (Istimewa).
Pelaku saat diamankan petugas Desa. (Istimewa).

MALANGVOICE – Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) asal Desa Kasembon, Bululawang nekat membunuh bayi, kakak, dan kakek dengan menggunakan sabit, Senin (11/5).

Korban bayi yang berinisial V (1,5) dan kakak bayi berinisial A (9) serta kakek korban yang berinisial S (65). Pelaku bernama Sudi (40).

Kapolsek Bululawang, Kompol Pujiyono mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.00 WIB. Pelaku mengomel sejak pagi di depan kantor Kepala Desa Kasembon.

“Pelaku ini dari pagi ngomel-ngomel terus minta bantuan Covid-19 sebesar Rp.5 miliar dari desa. Ngomongnya ngelantur. Terus pelaku kemana-mana nyari Kepala Desa tapi gak ketemu akhirnya pulang,” ungkapnya.

Pelaku ini, lanjut Pujiyono, pulang untuk mengambil sebilah sabit, setelah membawa sabit, pelaku yang merupakan ODGJ berlari ke belakang rumah korban dengan membawa sebilah Sabit.

“Pelaku akhirnya masuk ke rumah korban. Waktu itu tidak ada penjagaan soalnya ayahnya sedang bekerja dan ibunya lagi belanja di toko depan rumahnya,” jelasnya.

Akhirnya tambah Pujiyono, Sudi langsung melakukan aksinya dengan menyabit V di dagu dengan menggunakan sabit.

“Saat itu kondisinya V sedang tidur dan setelah disabit korban ini langsung meninggal dunia” terangnya.

Setelah menjalankan aksinya, Sudi pun keluar dari rumah tersebut dan bertemu kakak dan kakek bayi tersebut, yang langsung membacok membabi-buta.

“Waktu itu, pelaku langsung membabi buta. Kakak korban yang habis bermain tak jauh dari rumah juga ikutan ditebas seketika,” ulasannya.

Untungnya, kakek dan kakak korban nyawanya masih bisa diselamatkan. Keduanya sekarang dalam perawatan di Rumah Sakit. Sedangkan, pelaku diamankan dan dibawa ke RSJ Lawang.

“Korban sekarang masih dalam perawatan. Mereka mengalami luka di kepala. Untuk pelaku dibawa ke RSJ Lawang untuk melakukan pembinaan,” tukasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Bantuan Tunai Tahap III bagi Sopir dan Tukang Becak Disalurkan Polres Malang

Suasana Pembagian buku tabungan BLT bagi Sopir. (Toski D)
Suasana Pembagian buku tabungan BLT bagi Sopir. (Toski D)

MALANGVOICE – Sebanyak 1.084 pengemudi angkutan umum di wilayah hukum Polres Malang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap III dari Korps Lalu Lintas Polri.

Bantuan yang diberikan setiap bulan sebesar Rp600 ribu yang diperuntukkan bagi para sopir, tukang becak, pengemudi andong, tukang ojek, dan lainnya tersebut saat ini memasuki tahap ke III.

Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu) Satlantas Polres Malang Iptu Indah Sri W. mengatakan, kegiatan ini hanya pendistribusian buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Bantuan ini bentuk kerjasama kepolisian dengan BRI untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19,” ungkapnya.

Menurut Indah, bantuan uang itu akan disalurkan melalui nomor rekening masing-masing penerima. Bantuan akan diberikan selama tiga bulan ke depan.

“Kita berikan juga buku tabungan dan kartu ATM-nya untuk penyaluran bantuan. Setiap bulan bantuan akan ditransfer lewat rekening,” jelasnya.

Sebelum menerima bantuan tersebut, lanjut Indah, para pengemudi yang menerima bantuan wajib mengikuti pelatihan profesi dari kepolisian.

“Sebelumnya, mereka harus mengikuti pelatihan etika pelayanan kepada calon penumpang serta penumpang,” tegasnya.

Sebagai informasi, untuk pencairan bantuan tersebut, ada tiga tahapan, untuk bulan pertama bantuan diberikan sebagai pencegahan penyebaran covid-19, dan di bulan berikutnya merupakan batuan kemanusiaan. Mereka yang mendapatkannya bantuan tersebut harus mengikuti pelatihan keselamatan berkendara.(Der/Aka)

BNN Kota Malang