Disparbud Pemkab Malang Tiadakan Kalender Wisata, Fokus Kegiatan Kemasyarakatan

Kadisparbud Pemkab Malang, Made Arya Wedanthara. (Toski D).

MALANGVOICE – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, meniadakan Kalender Wisata tahun 2021. Tujuannya agar lebih fokus kegiatan kemasyarakatan di masa pandemi COVID-19.

“Tahun ini (2021) kami tidak melaunching dan membuat kalender wisata, masih pandemi, kami lebih fokus untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Malang,” ungkap Kepala Disparbud Pemkab Malang, Made Arya Wedanthara, saat dihubungi, Kamis (18/2).

Pria yang juga menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkab Malang tersebut menjelaskan, meniadakan kalender wisata tersebut, dimaksud tidak menggelar event-event kepariwisataan karena masih dalam masa pendemi covid-19 dimana ada pelarangan mengadakan kegiatan yang mendatangkan banyak massa di pandemi covid pasca wabah covid.

“Kalender wisata itu, event-event yang bertujuan mengenalkan potensi wisata, tapi jika wisatawan ingin berwisata diperbolehkan asal menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.

Apalagi, lanjut Made, di tahun 2021 ini, Pemkab Malang akan refocusing anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungannya untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Malang.

“Nanti akan ada refocusing anggaran untuk covid, nah anggaran kami (Disparbud, red) akan kena refocusing hingga berapa persen masih belum tahu,” tukasnya.(der)

Faktor Ekonomi Sumbang Angka Perceraian Tertinggi di Kabupaten Malang

Humas PA Kabupaten Malang, Muhammad Ghazali. (Istimewa).

MALANGVOICE – Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencatat kasus perceraian di bulan Januari 2021 mencapai 755 kasus.

“Untuk perceraian di Kabupaten Malang jumlahnya terbanyak ketiga di Jawa Timur. Tapi, untuk perkara sengketa waris tahun ini menurun. Di Januari tahun lalu jumlah perkara sengketa waris ada 5 perkara,” ungkap Humas Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang, Muhammad Ghazali, saat dikonfirmasi, Kamis (18/2).

Menurut Ghazali, tingginya kasus cerai tersebut sebagian besar dipicu faktor ekonomi dalam rumah tangga. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19, tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan. Itu terlihat dari jumlah kasus cerai yang ada di PA Kabupaten Malang, yakni 200 kasus cerai gugat dan 555 kasus cerai talak.

“Akibat perekonomian akhirnya terjadi cekcok antara suami istri, lalu berujung perceraian, hingga urusan warisan. Seharusnya perkara warisan sudah tidak ada jika masyarakat mengerti aturan secara agama,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Ghazali, dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum naik ke meja hijau.

“Itu semua bisa di bicarakan, terutama soal waris. Karena, dalam seharusnya diselesaikan tidak lama setelah pewaris meninggal, pasca urusan biaya perawatan jenazah dan hutang-hutang pewaris. Kemudian urusan waris,” tegasnya.

Sebab, tambah Ghazali, dampak dari pembagian warisan dapat mengakibatkan permusuhan antar anggota keluarga.

“Persoalan warisan ini kadang terjadi antara anak dan orang tua, dan sebaliknya, orang tua musuh anak. Seandainya pembagian warisan ini diselesaikan secara kekeluargaan setelah urusan perawatan jenazah dan hutang piutang pewaris, bisa 7 hingga 40 hari, munkin permasalahan warisan bisa ditekan,” pungkasnya.(der)

PPKM Dinilai Efektif Tekan Kasus Aktif Covid-19 hingga 40 Persen

Kadinkes Pemkab Malang, Arbani Mukti Wibowo, (Toski D).

MALANGVOICE – Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), di Kabupaten Malang, jumlah kasus aktif Covid-19 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

“Selama PPKM berlangsung, terjadi penurunan kasus aktif Covid-19. Baik itu yang menjalani isolasi mandiri maupun yang di Rumah Sakit rujukan Covid-19,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang Arbani Mukti Wibowo, saat dikonfirmasi, Kamis (18/2).

Menurut Arbani, penurunan kasus Covid-19 tersebut, terlihat dari data Bad Occupancy Rate (BOR) yang mengalami pengurangan kasus hingga nyaris 40 persen selama PPKM berlangsung di Kabupaten Malang.

“Kami melihat di BOR-nya rumah sakit, kalau sebelum PPKM BOR kita (di Kabupaten Malang, red) itu bisa sampai 85 hingga 90 persen. Sedangkan sekarang ini, BOR-nya antara 49 hingga 52 persen,” jelasnya.

BOR tersebut, lanjut Arbani, merupakan bad atau tempat tidur untuk isolasi maupun penanganan kepada pasien Covid-19 di rumah sakit.

“Kala itu (Sebelum PPKM) BOR yang terpakai ada sebanyak 52 persen, kalau diatas 65 persen kita harus waspada, tapi jika diatas 70 persen itu kita harus segera menentukan untuk penambahan tempat tidur di rumah sakit untuk pasien Covid-19,” terangnya.

Padahal, tambah Arbani, jika merujuk pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur (Jatim), di Kabupaten Malang ada 9 rumah sakit yang dijadikan rujukan Covid-19, dengan kapasitas BOR kurang lebih 300 tempat tidur

“Sesuai SK, rumah sakit rujukan kita itu ada 9, yakni Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Lawang, RSUD Kanjuruhan, RS Marsudi Waluyo, RSUD Lawang, Wava Husada, Prasetya Husada, Prima Husada, Rumah Sakit Umum (RSU) Universitas Muhammadiyah Malang, dan RSU Islam di Gondanglegi,” tukasnya.(der)

Orang Tua Jadi Bahan Rasan-rasan, Sutikno Ngamuk Bawa Parang

(Ilustrasi)

MALANGVOICE – Tak terima orangtuanya menjadi bahan pembicaraan, Sutikno (48) warga Sundan, Wonosari, Kabupaten Malang ngamuk bawa parang dan rusak kios.

Aksinya ini sempat gegerkan warga Dusun Bumirejo, Desa Kebobang, Wonosari.

Kanit Reskrim Polsek Wonosari, Ipda Arief Budiono mengatakan, pelaku mengaku mengamuk pada Karsi (58) warga Dusun Bumirejo, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari.

“Pelaku mengaku tidak terima mendengar orangtua (Ibu-nya, red) dibuat rasan-rasan (bahan pembicaraan, red). Parang itu hanya digunakan untuk merusak kios saja, tidak untuk tindakan lainnya,” ungkapnya, saat dikonfirmasi dengan menirukan pengakuan Sutikno, Rabu (17/2).

Menurut Arief, peristiwa itu terjadi pada Minggu (14/2) lalu, kala itu, pelaku mendatangi rumah korban dengan membawa parang, dan langsung merusak kios milik korban.

“Melihat kejadian itu, korban pun ketakutan, dan lebih memilih diam karena tidak berani menegur ataupun mendekat, lantaran khawatir menjadi sasaran amukan,” jelasnya.

Usai melakukan perusakan, lanjut Arief, pelaku langsung balik, kemudian korban langsung melaporkan ulah Sutikno itu ke Polsek Wonosari.

“Tidak lama setelah mendapat laporan itu, tersangka langsung kami amankan berikut dengan parang yang dibawanya. Kebetulan ia kami amankan di rumahnya, pasca mengamuk di rumah korban,” tegasnya.(der)

Pelantikan Bupati Diundur, Launching Mal Pelayanan Publik Ikut Ditunda

Plh Bupati Malang, Dr.Ir Wahyu Hidayat. MM. (Toski D).

MALANGVOICE – Rencana launching Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Malang ditunda. Ini merupakan imbas diundurnya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020 lalu.

Pelaksana Harian (Plh) Bupati Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menggunakan rumah dinas Bupati Malang di area Pendopo Kabupaten Malang, di Jalan Panji, Kepanjen, lebih dipersiapkan lagi untuk pengoperasiannya.

“Memang rencananya besok (Kamis 18/2) akan dilaunching. Tapi, karena pelantikan Bupati diundur, maka kami akan lebih mempersiapkan kembali gedung bekas rumah dinas Bupati itu,” ungkapnya saat ditemui awak media di Lobby Ruang Anusopati, Kompleks Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim no.7, Kota Malang, Rabu (17/2).

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang ini menjelaskan, MPP tersebut merupakan masuk dalam salah-satu program kerja 100 hari Bupati Malang terpilih, untuk itu kegiatan launching juga diundur.

“MPP itu masuk dalam program 100 hari beliau (Bupati Malang terpilih, red), jika beliau dilantik pada tanggal 17 Februari 2021, maka kami sudah siap. Tapi karena pelantikan mundur, kami akan koordinasikan dengan Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, red), untuk launching-nya,” jelasnya.

Sebab, lanjut Wahyu, Bupati Malang terpilih H.M Sanusi berharap, ketika di lakukan launching, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dapat hadir untuk menyaksikan MPP milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

“Harapan Bupati, launching itu ada Menpan atau deputi untuk melihat MPP yang di kemas secara berbeda, dikonsep seperti tidak formal tapi formal, pengunjung nanti tidak merasa datang ke Mal malainkan seperti di caffe,” terangnya.

Konsep tersebut, tambah Wahyu, dilakukan agar masyarakat yang akan mengurus perizinan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat merasa santai.

“Sekarang persiapan sebenarnya seharusnya sudah 100 persen, karena pelantikan mundur maka akan kita siapkan untuk lebih baik lagi,” tukasnya.(der)

Sambil Tunggu Pelantikan, Sanusi Pilih Istirahat dan Bertani

Bupati Malang H.M Sanusi (kiri).(Toski D).

MALANGVOICE – Sambil menunggu pelantikan, Bupati Malang terpilih, H.M Sanusi memilih beristirahat dan meluangkan kesempatan ini untuk kembali berkutat dalam dunia pertanian.

Diketahui pelantikan bupati terpilih pemenang Pilkada 2020 diundur karena pandemi Covid-19.

“Ya kembali, saya kembali melakukan aktivitas seperti biasa, kembali lihat tebu, dan pertanian, istirahat dulu, sembari menunggu pelantikan,” ungkap Sanusi, Rabu (17/2).

Meski demikian, lanjut Sanusi, dirinya akan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk ikut memikirkan pembangunan di Kabupaten Malang kedepannya.

“Dalam waktu jeda ini, pak Sekda (Plh, red) saya minta untuk intens berkomunikasi dengan para investor, agar setelah jeda dapat ditindaklanjuti dengan Kementerian,” jelasnya.

Dengan harapan setelah pelantikan Pemkab Malang dapat langsung bersinergi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Menko bidang Perekonomian, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengangkat potensi yang ada di Kabupaten Malang.

“Dengan Potensi itu saya ingin Kabupaten Malang semakin maju, program-program sudah kami siapkan,” tukasnya.(der)

Masyarakat Usia Produktif Rentan Terpapar Covid-19

Kadinkes Pemkab Malang, Arbani Mukti Wibowo. (Toski D).

MALANGVOICE – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menyebut kelompok usia produktif antara 18 tahun hingga 59 tahun merupakan golongan rentan terpapar Covid-19.

“Saat ini yang terpapar Covid-19 itu mayoritas usia produktif,” ungkap Kepala Dinkes Pemkab Malang, Arbani Mukti Wibowo, Rabu (17/2).

Menurut Arbani, kelompok usia produktif banyak terpapar Covid-19 karena mobilitas dan aktivitas yang cukup tinggi di luar rumah.

Untuk itu, dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menerpkan protokol kesehatan (Prokes) untuk mencegah penyeberan virus covid-19.

“Usia produktif memang rentan terpapar karena aktivitasnya, untuk itu diharapkan disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19,” tegasnya.

Sebagai Informasi, berdasarkan data yang diperoleh dari laman satgascovid19.malangkab.go.id, pada pilukul 15.20 WIB, di Kabupaten Malang ada sebanyak 4.165 yang berstatus suspek, dari jumlah tersebut ada sebanyak 3364 discarded, 540 dirawat, dan 261 menjalani isolasi.

Sedangkan untuk kasus terkonfirmasi ada sebanyak 2183 orang, dari jumlah itu ada sebanyak 2025 orang dinyatakan sembuh, 13 orang masih menjalani perawatan, 15 orang menjalani isolasi mandiri, dan 2 orang masih menjalani observasi, serta 128 orang dinyatakan telah meninggal dunia.(der)

Masa Jabatan Bupati Habis, Sekda Kabupaten Malang Ditunjuk Jadi Plh

Sekda Kabupaten Malang, Dr.Ir.Wahyu Hidayat, MM. (Toski D).

MALANGVOICE – Berakhirnya jabatan Bupati Malang H.M Sanusi pada Rabu (17/2) membuat kursi jabatan pemimpin Kabupaten Malang mengalami kekosongan.

Sebetulnya jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang rencananya akan digelar pada Rabu (17/2) besok. Namun, agenda itu terpaksa ditunda karena PPKM.

Sebagai gantinya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Bupati Malang agar kursi kepemimpinan di Kabupaten Malang tidak kosong.

Dalam SK Gubernur Jawa Timur tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat ditunjuk sebagai Plh Bupati Malang dalam 2 pekan kedepan.

“Hari ini (Selasa 16/2) pegawai pemerintahan Kabupaten Malang ke Surabaya untuk mengambil SK nya,” ungkap Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, saat ditemui awak media di Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim no.7, Kota Malang, Selasa (16/2).

Untuk prosesinya, lanjut Wahyu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah menjadwalkan penyerahan memori jabatan bagi para Plh selama kursi pimpinan kosong sebab ditundanya pelantikan Walikota – Wakil Walikota dan Bupati – Wakil Bupati terpilih 2021.

“Besok siang, sekitar jam 2-an telah disiapkan untuk penyerahan memori jabatan di Ruang Anusopati, prosesinya sederhana saja sebab masih masa PPKM juga,” jelasnya.

Untuk itu, tambah Wahyu, dalam acara tersebut, prosesinya serba terbatas, dan hanya sambutan dari Bupati dan Pelaksana Harian saja.

“Yang akan hadir, Bupati dan Plh, masing masing akan memberikan sambutan, kemudian disaksikan dari perwakilan OPD dan 7 Camat sebab disesuaikan dengan kapasitas Ruang Anusopati,” tukasnya.(der)

Nyamar Polisi Polsek Poncokusumo, Peras Korban Lewat Facebook

Pelaku saat di amankan di Polsek Poncokusumo. (Istimewa).

MALANGVOICE – Jajaran Polsek Poncokusumo berhasil mengamankan seorang pemuda yang mengaku sebagai anggota kepolisian saat hendak memeras korban, Muhamad Koifin Hamzah (17) warga Desa Wringinanom.

Kapolsek Poncokusumo, AKP M Lutfi mengatakan, pelaku bernama Syafi’i Umam (24) warga Poncokusumo. Modus pelaku adalah mengaku sebagai polisi dan menakuti korban melalui pesan di Facebook.

“Saat itu (Rabu 3/2), pelaku chatting melalui Facebook atas nama Wiyogo yang mengaku sebagai anggota Polsek Poncokusumo atas nama Bripka Jurna Afrianto alias Ambon. Pelaku mengatakan kalau korban sudah masuk buku besar pelaku narkoba, jika ingin selamat, maka korban harus membayar 1 juta rupiah untuk menghapus nama di buku besar. Kalau tidak mau maka akan ditangkap, dan akan habis lebih banyak antara 6 sampai 7 juta rupiah,” ungkapnya, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (16/2).

Mengetahui hal tersebut, korban yang merasa ketakutan kemudian mengkonfirmasi ke Polsek Poncokusumo atas tuduhan yang dilontarkan pelaku. Ia sekaligus menanyakan apakah benar pria yang mengirimi dirinya pesan merupakan anggota polisi.

“Mendapat laporan itu, kami meminta korban bertemu dengan alasan menyerahkan uang. Setelah pelaku muncul dan korban hendak menyerahkan uang, seketika pelaku kami tangkap,” jelasnya.

Berdasarkan dari hasil penyelidikan petugas, pelaku tersebut diketahui pernah melakukan pemerasan dengan modus yang sama, yakni mengelabui korban dengan mengaku sebagai anggota kepolisian.

“Pelaku ini diketahui melakukan pemerasan dengan modus sama, korbannya berarti ada dua orang, mereka sudah diketahui menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku,” pungkasnya.(der)

Raih Pelayanan Publik Prima, Polres Malang Terima Penghargaan Kemenpan RB

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar (Kanan) saat menerima penghargaan .(Istimewa/Humas).

MALANGVOICE – Menterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Memenpan RB), Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada Polres Malang karena berhasil meraih predikat Pelayanan Publik Terbaik Kategori Pelayanan Prima (A), Selasa (16/2).

Dalam rilisnya, Tjahjo Kumolo menyampaikan, selain Polres Malang, dirinya juga memberikan penghargaan kepada beberapa Polres, Polresta, dan Polrestabes yang ada di Indonesia.

“Dalam penghargaan tersebut selain Polres Malang, juga ada sejumlah Polres, Polresta dan Polrestabes juga menyabet penghargaan serupa, yakni, Polrestabes Bandung, Polrestabes Palembang, Polrestabes Surabaya, Polresta Banyuwangi, Polresta Cirebon, Polresta Malang Kota, Polresta Pekan Baru, Polresta Sidoarjo, Polres Gresik, Polres Kulon Progo, serta Polres Sleman,” terangnya, Tjahjo Kumolo dalam sambutannya.

Pemberian penghargaan tersebut, lanjut Tjahjo Kumolo, dilakukan atas intruksi dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), agar mereka dapat semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Selain itu, Presiden menginginkan pemangkasan birokrasi yang panjang menjadi pendek agar pelayanan semakin lebih cepat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kinerja keduabelas satuan kerjanya yang mampu meraih predikat pelayanan prima, dan berharap dengan penghargaan ini bisa jadi acuan bagi satuan kerja kepolisian yang lain untuk meningkatkan kinerja.

“Saya ucapkan apresiasi dan terimakasih kepada jajaran Polres yang mendapat penghargaan, semoga menjadi pemicu kepada yang lain,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Listyo, dirinya meminta keduabelas satuan kerja tersebut untuk terus meningkatkan dan berinovasi.

“Inovasi itu bisa berupa Pelayanan publik secara online dan pelayanan pada masyarakat perdesaan,” tukasnya.(der)