Didemo Mahasiswa, Bupati Malang: Mereka Kurang Paham Aturan Main Pemerintah

Bupati Malang, HM Sanusi. (Mvoice/Toski D)

MALANGVOICE – Aksi demo yang dilakukan oleh Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menagih janji kampanye Bupati Malang HM Sanusi dan Wakil Bupati Malang H Didik Gatot Subroto, langsung mendapat tanggapan.

“Para mahasiswa (para pendemo) itu, gak paham aturan main pemerintah,” ucap Sanusi, saat ditemui awak media di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Jakan Panji, Kepanjen, Rabu (1/12).

Sanusi menjelaskan, semua janji-janji kampanye tersebut, baru bisa dijalankan di tahun 2022, karena pemerintahannya masih seumur jagung dan membutuhkan waktu untuk mewujudkan aksi nyata kepada masyarakat.

“Kalau mau nagih (nanti) di tahun 2022 mendatang, SanDi (Sanusi-Didik) ini baru jalan tahun 2022 ngapain tagih sekarang. Nanti aja nagihnya di tahun 2022,” sesal Sanusi.

4 Tuntutan PC PMII Untuk Bupati Malang

Rabu (1/12) siang tadi, PC PMII Kabupaten Malang, menggelar aksi demo di Pendopo Kabupaten, Jalan Panji, Kepanjen.

Aksi yang diikuti sekitar 100 orang mahasiswa tersebut, diwarnai saling dorong antara para pendemo dengan aparat kepolisian yang sedang mengamankan jalan aksi demo tersebut.

Mereka melakukan orasi di depan Kantor Bupati Malang untuk menuntut janji kampanye Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang, H M Sanusi dan H Didik Gatot Subroto (SanDi).

Terdapat empat tuntutan yang diteriakkan pendemo saat menggelar aksi tersebut yakni realisasi janji tentang pendidikan, kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesehatan dan mendorong pertanian masyarakat Kabupaten Malang.(end)

4 Tuntutan PC PMII Untuk Bupati Malang

Suasana Aksi Demo di Depan Pendopo Kabupaten Malang, Jalan Panji, Kepanjen. (Mvoice/Toski D).

MALANGVOICE – Ratusan mahasiswa Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Malang datangi Pendopo Kabupaten, Jalan Panji, Kepanjen, Rabu (1/12).

Dalam aksi yang diikuti sekitar 100 orang mahasiswa tersebut, diwarnai aksi dorong antara para pendemo dengan aparat kepolisian yang sedang mengamankan jalan aksi demo tersebut.

Mereka melakukan orasi di depan Kantor Bupati Malang yang ada di Jalan Panji Kepanjen, untuk menuntut janji kampanye Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang, HM Sanusi dan H Didik Gatot Subroto (SanDi).

Mereka mengajukan empat tuntutan, yakni tentang pendidikan, kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesehatan dan mendorong pertanian masyarakat Kabupaten Malang.

“Satu komando, maju satu langkah. Tolong sahabat-sahabat, kita jangan terprovokasi,” kata salah satu pendemo.

Baca juga: Puluhan Ribu Anak Usia 6-11 Tahun di Kota Malang, Masih Belasan Ribu yang Disetujui Ortu Ikut Vaksin

Beberapa perwakilan demonstran sekitar pukul 11.00 diberi kesempatan masuk, dan beraudiensi dengan beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mewakili Bupati dan Wakil Bupati Malang.

Beberapa pejabat tersebut antara lain, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo dan Asisten Pemerintah Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Suwadji.

Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo (Baju Putih) saat menemui para pendemo. (Mvoice/Toski D).

Yoyok Wardoyo, didampingi Sekretaris Satpol PP, Firmando Hasiholan Matondang, dan Tomie Herawanto menemui para demonstran yang berorasi dan menunggu para perwakilannya tersebut.

“Adik-adikku dan anak-anakku yang kucintai, saya bersama Pak Tomie menyampaikan dan menjawab pertanyaan kalian,” kata Yoyok saat menemui para demonstran di depan Pendopo Kabupaten Malang, Jalan Panji, Kepanjen,
.

“Untuk lebih jelasnya biar Pak Tomie yang menjelaskan semua,” sambungnya sembari duduk di bawah bersama para demonstran tersebut.

Tomie kemudian menjelaskan, Bupati dan Wakil Bupati Malang, dilantik pada Februari 2021 lalu, dan baru selesai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang untuk lima tahun mendatang.

“RPJMD baru selesai, bulan Agustus kemarin. RPJMD itu untuk lima tahun mendatang (2021-2026), dan baru bisa dijalankan mulai tahun 2022 mendatang,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Tomie, diharapkan PC PMII Kabupaten Malang mempelajari terlebih dahulu RPJMD Kabupaten Malang. Jika ditemukan ada kejanggalan diharapkan dapat memberikan solusi dan masukan.

“Kami berikan buku RPJMD Kabupaten Malang 2021-2026, monggo (silakan) dipelajari terlebih dahulu. Dua minggu lagi akan dipanggil sama Bupati Malang/Wakil Bupati Malang untuk audiensi lagi,” tegasnya.

Sebagai informasi, usai menerima buku RPJMD tersebut, para demonstran juga memberikan beberapa tuntutan mereka agar disampaikan ke Bupati dan Wakil Bupati Malang.

Setelah itu, para demonstran membubarkan diri dan mereka mewanti-wanti kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang menemui mereka untuk menepati janji mempertemukan dengan Bupati atau Wakil Bupati Malang.(end)Kabu

Dukung Gerakan BUMN Hijaukan Indonesia, Petrokimia Gresik Tanam 12.300 Pohon

Gerakan BUMN Hijaukan Indonesia. (Mvoice/Humas Petrokimia Gresik).

MALANGVOICE – Petrokimia Gresik turut andil dalam gerakan #BUMNHijaukanIndonesia provinsi Jawa Timur dengan mengkoordinir kegiatan menanam 12.300 bibit pohon di Kabupaten Pasuruan dan lahan bekas longsor Kota Batu, Ahad (28/11) kemarin.

Gerakan penanaman pohon ini merupakan program Kementerian BUMN untuk menyemarakkan ‘Hari Menanam Pohon Indonesia’ yang diperingati setiap tanggal 28 November.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Erick Thohir menyampaikan, gerakan ini merupakan wujud kecintaan Insan BUMN, pemerintah daerah dan seluruh individu yang berdonasi terhadap bumi, untuk memperkuat Indonesia sebagai paru-paru dunia.

“Dampak dari penanaman pohon ini akan menjadikan udara lebih bersih, mengurangi dampak pemanasan global, menyerap polusi udara, membantu mencapai target emisi nol pada tahun 2060 dan juga menjawab isu dekarbonisasi,” ucapnya.

Eeick menargetkan akan ada 111 ribu pohon yang ditanam di tujuh provinsi, yakni di Kementerian BUMN (DKI Jakarta), Danau Toba (Sumatera Utara), Wai Sekampung (Lampung), Pekanbaru (Riau), Rangkasbitung (Banten), Pasuruan (Jawa Timur), dan Makassar (Sulawesi Selatan), yang berasal dari Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN.

“CSR BUMN saat ini difokuskan pada tiga hal, yakni pendidikan, lingkungan hidup dan UMKM, dengan harapan bisa menjadi gelombang besar bukan hanya percikan kecil,” tegas Eric.

“Dengan demikian lingkungan hidup bisa menjadi lebih baik, generasi muda siap atas segala perubahan dan UMKM bisa menjadi tulangg punggung gerakan ekonomi,” sambungnya dalam keterangan tertulis yang diterima Mvoice (29/11).

Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo menyambut dengan baik pelaksanaan gerakan #BUMNHijaukanIndonesia di Provinsi Jawa Timur.

Apalagi, dalam kegiatan tersebut, Petrokimia Gresik berkolaborasi dengan seluruh BUMN yang ada di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya, Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, serta melibatkan Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) dan Gerakan Pramuka.

“Ini kolaborasi ciamik dan sangat penting sehingga gerakan Menanam Pohon Indonesia dapat memberikan dampak yang lebih besar,” pungkasnya.

Sebagai informasi, BUMN yang terlibat dalam kegiatan menanam pohon program #BUMNHIjaukanIndonesia di Pasuruan antara lain, PT Petrokimia Gresik, PT INKA, Rumah BUMN Jatim, PT PAL Indonesia (Persero), PTPN XI, PTPN XII, dan PT BNI Wilayah Pasuruan – Malang.

Masih ada lagi, antara lain PT BRI Wilayah Jatim, PT Telkom Regional V, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pasuruan, PT PGN, PT SIER, PT BBI, PT Pegadaian Cabang Purwosari, dan Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3.(end)

Petani Ladang Ditemukan Tewas Tertimbun Tanah Longsor di Kromengan

Petugas saat mengevakuasi jenazah Cukup yang tertimbun tanah longsor. (Mvoice/Istimewa).

MALANGVOICE – Seorang petani yang tertimbun tanah longsor di Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, pada Ahad (28/11) sekitar pukul 14.00 kemarin akhirnya ditemukan.

Proses pencarian jenazah korban yang bernama Cukup (60) warga Desa Karangrejo Rt.11, Rw.04, Kecamatan Kromengan, petugas PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Malang melibatkan tim gabungan.

Tim gabungan tersebut terdiri dari TRC BPBD Kabupaten Malang, Perangkat Desa Karangrejo, dan SAR Kanjuruhan yang dibantu warga sekitar, serta melibatkan Badan SAR Nasional (Basarnas) Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pencarian jenazah petani ladang yang tertimbun longsor.

Baca juga: Seorang Petani Diduga Tertimbun Tanah Longsor di Wonosari

Jenazah korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 12.04, dan saat ini petugas dari tim gabungan tersebut sedang berusaha mengevakuasi jenazah Cukup tersebut.

Komandan Koramil (Danramil) 0818/32 Wonosari, Kapten Arm Heru Santoso mengatakan, korban ditemukan tertimbun longsor tanah.

“Lokasi ditemukannya jenazah korban tak jauh ketika ditinggal istrinya pulang terlebih dahulu,” ucap Heru, saat ditemui awak media usai membantu mengevakuasi jenazah korban, Senin (29/11).

Baca juga: Wakil Ketua MPR RI Minta Pengurus DPD PA GMNI Jatim Jernihkan Ajaran Bung Karno

Heru menjelaskan, berdasarkan pengakuan istri korban, kemarin (Ahad 28/11) sekitar pukul 11.30, korban diajak pulang istrinya tidak menggubris, padahal kala itu kondisi hujan.

“Karena tidak mau diajak pulang, korban ditinggal istrinya pulang. Begitu ada kabar tanah longsor, istri korban mendatangi ladang tempat suaminya tertimbun, dan tiba di lokasi sekitar pukul 15.00,” jelasnya.

Dari cerita istri korban tersebut, lanjut Heru, tim gabungan langsung mencari jenazah korban yang tertimbun longsoran tanah di ladang milik korban.

“Tim gabungan sekitar pukul 08.00 langsung melakukan pencarian dengan menggunakan penyemprotan air untuk membersihkan material tanah longsor, dengan radius sekitar 2 sampai 3 meter, dan ditemukan arit (Sabit) milik korban, tidak jauh dari sabit itu ditemukan jenazah korban,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan menyampaikan, korban yang bernama Cukup (60) warga warga Desa Karangrejo Rt.11, Rw.04, Kecamatan Kromengan akhirnya ditemukan tertimbun material tanah longsor.

“Waktu itu korban bersama istrinya sedang membersihkan ladang milik mereka, ketika hujan turun korban masih berada diladang, diduga korban berusaha lari menghindari longsor, tapi tidak bisa, dan akhirnya tertimbun material tanah longsor,” pungkasnya.(end)

14 Hari Operasi Zebra 2021, Satlantas Polres Malang Panen Pelanggar Prokes

Petugas Satlantas Polres Malang saat membagikan masker ke pengguna jalan Raya di Perempatan Karanglo, Singosari. (Mvoice/Humas Polres Malang).

MALANGVOICE – Satlantas Polres Malang yang menggelar Operasi Zebra 2021 selama 14 hari, 15-28 November, panen pelanggar protokol Kesehatan (Prokes).

Kasatlantas Polres Malang, AKP Agung Fitransyah mengatakan, menghadapi pelanggaran tersebut pihaknya lebih condong memberikan sosialisasi untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

“Operasi ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas masyarakat (Kamseltibcarlantas), dan mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19,” ucap Agung, kepada Mvoice, Senin (29/11).

Agung menjelaskan, dari hasil kegiatan operasi zebra yang digelar di beberapa titik keramaian masyarakat dan tempat kerumunan masyarakat tersebut, Satlantas Polres Malang mencatat menindak pelanggar didominasi soal protokol kesehatan.

“Jumlahnya masih dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev), pelanggar rata-rata tentang Prokes,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Agung, Satlantas Polres Malang juga berikan edukasi dan imbauan protokol kesehatan bagi pengendara, serta membagikan masker bagi pengendara yang lewat di perempatan Karanglo, Singosari, Lawang dan perempatan Kepanjen.

“Saya mengimbau kepada masyarakat untuk patuh aturan lalu lintas, serta juga menerapkan prosedur prokes di jalan raya. Agar tidak tertular maupun menularkan virus Covid-19, utamanya saat kita di jalan raya,” pungkasnya.(end)

Wakil Ketua MPR RI Minta Pengurus DPD PA GMNI Jatim Jernihkan Ajaran Bung Karno

Ahmad Basarah (Kiri) saat membacakan sumpah janji dalam pelantikan pengurus PA GMNI. (Mvoice/Istimewa).

MALANGVOICE – Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur (Jatim) diminta untuk menjernihkan ajaran-ajaran Bung Karno dari Residu Politik Zaman Orde Baru (Orba).

Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PA GMNI, Dr. Ahmad Basarah, M.H. usai melantik kepengurusan DPD PA GMNI Jatim yang dinahkodai Deni Wicaksono.

Pelantikan berlangsung di Pondok Pesantren Babussalam, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Ahad (28/11) kemarin.

Pria yang juga sebagai Wakil Ketua MPR ini bercerita, pada zaman pemerintahan Orde Baru GMNI memiliki ruang gerak yang sangat terbatas.

Bahkan de-soekarnoisasi terus dilakukan secara massif dan berdampak kepada GMNI yang mengilhami ajaran-ajaran politik dan pemikiran Bung Karno.

“Dulu, pada saat saya masuk ke GMNI, jangankan pelantikan seperti ini, kaderisasi di suatu tempat itu sudah dibubarkan. Kalau rapat di satu tempat lagi sudah dibubarkan, tidak pernah ada suatu proses kaderisasi yang layak sebagai sebuah organisasi pengkaderan,” ucap Basarah.

Basarah menjelaskan, di era pemerintahan Orba tekanan selalu diberikan pada saat itu. Namun, hal itu tidak serta merta menyurutkan semangatnya untuk belajar, dan sebagai seorang mahasiswa, terus belajar membaca berbagai sumber dan literasi mengenai Bung Karno, yang pada zaman itu amat sulit untuk ditemukan.

“Tapi, militansi alumni-alumni GMNI pada waktu itu memberikan spirit dan memberikan banyak referensi bacaan buku-buku, yang pada saat itu banyak dikubur di tanah, banyak yang dibuang di tanah, untuk menghilangkan jejak bahwa yang bersangkutan adalah alumni GMNI,” jelasnya.

Karena dikala itu situasi mencekam, lanjut Basarah, banyak alumni GMNI yang tidak mau mengaku sebagai alumni GMNI.

Untuk itu, dirinya hanya melakukan penelusuran melalui pembacaan literatur-literatur berkaitan dengan pemikiran Bung Karno, yang akhirnya ditemukan sebuah fakta sejarah.

“Fakta sejarah itu, Bung Karno tidak berhaluan komunis dan atheis sebagaimana propaganda rezim Orde Baru pada saat itu,” terangnya.

Bahkan, Basarah membeberkan, Bung Karno merupakan orang muslim yang taat, banyak menimba ilmu dari para alim ulama tokoh pendiri Bangsa Indonesia dan bahkan mendapatkan gelar dari Nahdlatul Ulama sebagai Walliyyul Amri Addharuri Bi As Syaukah.

“Kata profesor Mahfud MD ketika sidang disertasi doktor saya di Universitas Diponegoro, Bung Karno bukan hanya seorang Islam yang menjalankan ubudiah keislamannya. Tapi, dia seorang Islam intelek, yang selalu ingin memperjuangkan Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” bebernya.

Oleh karenanya, Wakil Ketua MPR RI ini berpesan, agar menjadikan momentum pelantikan sebagai sebuah awal dari proses panjang perjuangan melawan upaya de-soekarnoisasi yang tertanam di tengah-tengah alam berpikir masyarakat.(end)

Sejak Januari hingga November 2021 Terjadi 200 Bencana Alam di Kabupaten Malang

Tanah longsor di Desa Kranggan, Kecamatan Ngajum, belum lama ini. (Mvoice/BPBD Kabupaten Malang).

MALANGVOICE – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang mencatat, sejak Januari hingga November 2021 ini ada sebanyak 200 bencana yang terjadi.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan, banyaknya peristiwa bencana alam tersebut dipengaruhi kondisi iklim yang terjadi saat ini.

“Jumlah itu menjadi yang tertinggi dalam sejarah di Kabupaten Malang,” ucap Sadono, saat dihubungi awak media, Ahad (28/11).

Menurut Sadono, salah satu penyebabnya lantaran dipengaruhi oleh faktor iklim yang terjadi saat ini, dan juga diperkirakan sistem informasi kebencanaan BPBD yang sudah mulai dapat diterima di seluruh wilayah.

“Pos lapang kami sudah beberapa tahun berjalan, dan mulai dipahami wilayah atau desa. Sehingga pelaporan dan penanganan lebih cepat. Selain memang kondisi iklim di 2021 ini, dengan adanya La Nina di awal tahun dan akhir tahun ini berdampak terhadap beberapa kejadian bencana,” jelasnya.

Sedangkan dari koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malang dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), cuaca seperti ini diprediksi bakal terjadi hingga awal tahun 2022 mendatang.

“Puncaknya di bulan Januari dan Februari mendatang,” tegasnya.

Untuk itu, BPBD Kabupaten Malang mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap bencana yang kemungkinan terjadi, sesuai dengan kondisi geografis dan potensi bencana di wilayah masing-masing.

“Masyarakat harus lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Karena masyarakat juga lebih peka terhadap lingkungannya,” pungkasnya

Sebagai informasi, berdasarkan data di BPBD Kabupaten Malang, dari total 200 bencana yang terjadi hingga November 2021 ini, didominasi bencana tanah longsor, yang terjadi sebanyak 89 kali.

Sisanya bencana lainnya seperti angin kencang sebanyak 33 kali, banjir 18 kali, gempa bumi 50 kali dan pohon tumbang terjadi sebanyak 10 kali.(der)

Desa Tumpukrenteng, Turen Sabet Juara I Desa Taat Pajak

Kepala Desa Tumpukrenteng, Kecamatan Turen, Helmiawan Khodidi (Masker putih) saat membawa trophy Desa Taat Pajak. (Mvoice/Istimewa).

MALANGVOICE – Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen, berhasil meraih juara I dalam pemenuhan kewajiban pajak ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang.

Hal itu dilakukan Bapenda Kabupaten Malang dengan tujuan agar desa-desa di Kabupaten Malang berlomba-lomba untuk melaporkan kewajiban pajaknya.

“Itu hanya apresiasi. Apresiasi atau penghargaan tersebut diberikan dalam sebuah bentuk piagam dan piala. Harapannya, bisa diikuti semua desa,” ucap Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara, kepada Mvoice, Ahad (28/11).

Made menjelaskan, Bapenda Kabupaten Malang juga memberikan apresiasi kepada 7 kecamatan atas capaian pajak tersebut, yakni Kecamatan Kromengan, Pagelaran, Tajinan, Wonosari, Pagak, Kalipare dan Ngajum.

“Untuk desa itu ada enam desa. Desa Tumpukrenteng yang pertama lunas pajaknya, selanjutnya Desa Suwaru, disusul Desa Pujiharjo, Desa Panggungrejo, Desa Sukorejo dan Desa Jatisari,” katanya.

Dengan pemberian apresiasi tersebut, lanjut Made, diharapkan dapat ditiru Kepala Desa yang lain di Kabupaten Malang, karena kewajiban melaporkan pajak, sudah menjadi tugas bagi setiap Kepala Desa.

“Kalau PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sudah menjadi tugas Kades (Kepala Desa). Karena pembayaran pajak yang dilakukan juga akan kembali ke desa. Misalnya ke dalam bentuk (pembangunan) jalan. Atau dana bagi hasil pajak juga,” tegasnya.

Sementara itu, dari catatan Bapenda Kabupaten Malang hingga saat ini sudah ada sekitar 200 desa yang telah melaporkan pajaknya, karena sektor pajak juga menjadi salah satu andalah Kabupaten Malang untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dimana dari target PAD Kabupaten Malang sebesar Rp 741 miliar, perolehan pajak ditarget mencapai sebesar Rp 312.640.185.062. Dan hingga September lalu sudah terealisasi sebesar 75,49 persen atau sebesar Rp 236.009.164.740,00.(der)

Seorang Petani Diduga Tertimbun Tanah Longsor di Wonosari

Lokasi longsor. (Istimewa)

MALANGVOICE – Peristiwa tanah longsor kembali terjadi di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Ahad (28/11) sekitar pukul 14.00.

Akibat peristiwa tersebut, seorang warga Desa Karangrejo RT11/RW04, Kecamatan Kromengan bernama Cukup berusia sekitar 60 tahun diduga tertimbun longsoran.

Ketika itu, korban tengah melakukan perkerjaan ladang tanpa menghiraukan imbuan dari orang lain untuk segera mengakhiri pekerjaannya.

Baca juga: Tanah Longsor di Kabupaten Malang Putus Akses Antardesa

“Beberapa orang lainnya segera mengakhiri pekerjaannya, namun korban tidak menghiraukannya, dan tiba-tiba longsor, dan korban hingga saat ini masih belum jelas,” ucap Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, kepada Mvoice, Ahad (28/11).

Sadono menjelaskan, berdasarkan pengakuan warga sekitar, sekitar pukul 14.00 hujan intesitas sedang mengguyur wilayah kecamatan Wonosari.

“Korban saat itu bersama istrinya sedang meladang, sebelum longsor istri korban pergi menjauh, dan tiba-tiba longsor,” jelasnya.

Hingga saat ini keberadaan korban masih belum diketahui, petugas PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Malang masih dilakukan penanganan dan evakuasi korban terdampak secara manual dengan dibantu warga sekitar.

“Karena lokasi kejadian tidak bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor baik Roda dua maupun maupun roda empat, maka penangan dilakukan secara Manual,” tegasnya.

Karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, regu penyelamat yang terdiri dari TRC BPBD Kabupaten Malang, Perangkat Desa Karangrejo, dan SAR Kanjuruhan yang dibantu warga sekitar berusaha mencari korban dari material tanah longsor.

“Karena kondisi sudah malam, kami memutuskan untuk menunda pencarian hingga terang besok,” pungkasnya.(der)

APDESI Gelar Rakernas dan Pelantikan DPP Periode 2021-2026

Para pengurus DPP Andesi usai pelantikan. (Mvoice/Humas Apdesi Kabupaten Malang).

MALANGVOICE – Pengurus Bidang Pariwisata dan Lingkungan Hidup Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Malang, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi periode 2021 – 2026 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Sabtu (27/11).

Kepala Desa Tumpukrenteng, Kecamatan Turen, Helmiawan Khodidi mengatakan, dalam pelantikan dan Rakernas DPP Apdesi Periode 2021-2026 kali ini mengambil tema ‘Membangun Indonesia dari Desa’.

“Kegiatan pelantikan dan Rakernas itu dihadiri banyak pejabat tinggi negara, seperti Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian, Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Ma’ruf Cahyono, serta Ketua Umum Apdesi 2021 – 2026 H. Surta Wijaya,” ucapnya, kepada Mvoice, Sabtu (27/11).

Pria yang akrab disapa Didik ini menjelaskan, dalam rakernas tersebut, Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono menyampaikan, desa-desa akan menjadi kawasan terbuka masuknya globalisasi dan kemajuan teknologi.

“Kemarin (Sabtu 27/11) beliau (Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono) berpesan, kita harus menjaga dan melindungi nilai-nilai kearifan lokal harus agar tidak tergeser dan tersisihkan oleh laju roda zaman,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Didik, diperlukan implementasi program pengembangan potensi desa mengarah pada mewujudkan desa wisata agro, desa industri, dan desa digital di Kabupaten Malang.

“Kami, Pengurus Bidang Pariwisata dan lingkungan hidup datang mewakili Kabupaten Malang,” terangnya.

Didik mengatakan, ada beberapa harapan Apdesi terhadap pemerintah khususnya Mendagri, untuk pengembangan potensi desa dan mempertahankan kearifan lokal, serta sumber-sumber daya desa diperlukan adanya penambahan anggaran.

“Kami berharap, apa yang pernah dijanjikan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) yaitu dana DD 5 persen untuk kegiatan operasional desa segera bisa diwujudkan,” pinta pria yang juga ikut dilantik sebagai pengurus DPP Apdesi bidang pariwisata dan lingkungan hidup ini

Dengan begitu, lanjut Didik, kesejahteraan Pemerintah Desa (Pemdes) dan lembaga desa dapat lebih diperhatikan, karena Pemdesa dan lembag tersebut memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas, dan desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah.

“Pemdes memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, kami berharap 5 persen dana desa yang dialokasikan ke desa-desa segera terealisasi,” bebernya.

Selain itu, para kepala desa meminta untuk memakai lambang Garuda dalam stempel desa, dan permasalahan hukum tentang kewenangan mengelola dan menggunakan dana desa untuk pembangunan desanya ditangani oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

“Untuk menunjang itu semua teman-teman Kades (Kepala Desa) juga meminta hak priogratif Kades tentang pemberhentian perangkat desa agar dipatenkan. Bahkan, untuk pencalonan Kades dalam pemilu baik legeslatif, para Kades diberikan cuti bukan harus mundur dari jabatannya Kades,” pungkasnya.(der)