DICARI: PARA PENONTON YANG BERBUDAYA

“Ini perhelatan budaya, kami mempersiapkan dan bekerjakeras menyelenggarakan acara ini dengan semangat, nilai-nilai dan cara-cara yang berbudaya, jika anda ingin menontonnya, menikmati acaranya, berinteraksi, belajar, dan atau mengambil makna daripadanya, jadilah penonton yang berbudaya dan layak dihormati”

Oleh: Tatok (Kristanto Budiprabowo)

Para penonton

Kehadiran penonton adalah bagian penting dalam sebuah pertunjukan. Ada beragam model penonton, diantaranya adalah: yang pertama, penonton yang dekat, langsung, dan berinteraksi dengan suasana yang diciptakan oleh sebuah pertunjukan. Penonton ini kadang bisa nampak sangat fanatik mencintai apa yang ditontonnya, kadang mengenal para pemain pertunjukan secara personal, dan mengekspresikan diri dalam semangat yang ditampilkan oleh sebuah pertunjukan.

Yang kedua adalah penonton yang pasif, apatis, kadang sinis menjaga jarak. Penonton ini lebih memilih menikmati dirinya sendiri dan keasyikannya sendiri sembari berada di keramaian sebuah pertunjukan. Apapaun yang terjadi dalam pertunjukan itu tidak penting. Bahkan susah untuk menanyakan pada mereka apa yang disukai dalam pertunjukan tersebut.

Yang ketiga, ini biasanya sedikit saja, adalah kelompok penonton yang justru berusaha menjadi orang yang ingin ditonton, ingin menjadi pusat perhatian dalam pertunjukan. Bahkan para pemainpun berusaha mengarahkan pertunjukan bagi orang-orang ini. Penonton diarahkan sedemikian rupa bahwa pertunjukan hanyalah sarana agar para penonton menonton penonton khusus ini. Aneh memang. Tapi begitulah seringkali orang penting didudukkan dan mendudukkan diri dalam sebuah pertunjukan.

Yang keempat, sebagai akibat dari makin canggihnya teknologi, adalah penonton jarak jauh lewat media televisi atau streaming jaringan internet. Penonton seperti ini kadang yang paling keras membuat analisa baik buruknya sebuah pertunjukan berlangsung. Semacam sindrom kolonialisme pendidikan; penelitian obyektif adalah yang dilakukan dengan cara mengambil jarak. Begitulah kadang di kalangan penonton jenis inilah sebuah pertunjukan bisa menjadi isu dan perbincangan sosial yang berkepanjangan.

Belajar dari suporter Arema

Yang banyak tidak diketahui orang di dunia sepakbola adalah adanya hubungan yang saling menguntungkan antara penonton sepak bola dengan keseluruhan sistem managemen tim dan bahkan berabagai kompetisi sepakbola yang ada. Keempat jenis penonton diatas, dalam dunia suporter sepakbola adalah asset-asset penting yang dikelola dengan sangat sistematis sehingga hubungan saling memuaskan itu memberi makna pada pesan-pesan peradaban.

Arema dengan slogan “Salam Satu Jiwa” nya adalah contoh yang paling original dalam gerakan akar rumput untuk menghubungkan kecintaan masyarakat tidak hanya pada tim sepakbola kesayangannya melainkan juga pada makna nilai-nilai hidup yang berbudaya dan berperadaban. Kecantikan permaian, kemenangan dalam kompetisi, dan transparansi managemen tim selalu penting, namun dibalik itu ada gelora massa untuk menyadari jadi diri sebagai sebuah kesatuan kebersamaan bagi kejayaan.

Upaya-upaya pengorganisasian yang dibangun secara formal, kebebasan tiap-tiap orang untuk menciptakan komunitas-komunitas dengan segala kreatifitas ekspresinya, dan keleluasaan memanfaatkan segala atribut bagi kepentingan bersama, adalah realitas yang patut disyukuri yang menghadirkan arema bukan hanya sekedar sepakbola. Dia bisa juga soal bakso, soal cwimie, soal pecel dan es campur, soal dagang kaos, soal media, soal nusik dan lagu, dan bahkan soal-soal yang lebih fundamental semacam relasi interpersonal menghadapi keragaman sosial yang ada secara filosophis, sosiologis dan bahkan politis.

Arema way adalah pesan damai dalam kegembiraan bersama dan kebanggaan bersatu jiwa. Maka tidak perlu heran jika pertandingan tim arema selalu menjadi hal yang menarik dan mendapatkan apresiasi dari para penonton dengan beragam evaluasi. Karena dibalik kegembiraan kemenangan atau kekecewaan kekalahan tim kesayangannya, tiap-tiap penonton menemukan ruang refleksi mendasarnya, yaitu “salam satu jiwa”.

Penonton seni tradisi Malangan

Mengapa gelora kecintaan para penonton seperti yang terjadi pada pertandingan sepakbola tidak terjadi pada ekspresi-ekspresi seni budaya lainnya, terutama ekspresi seni tradisional yang semua orang menyadari adalah bagian dari hidup arema? Bukankah penonton tetaplah penonton apapun pertunjukan yang ditampilkannya; entah itu pertandingan sepakbola atau pertandingan bantengan, jaranan, patrol, atau kompetisi musik, tari, teater tertentu?

Menjawab hal ini jelas tidaklah mudah. Kalaupun hendak diadakan survey, dia akan menghadapi persolan-persoalan mendasar hingga pada kecenderungan memaknai hidup masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi pertanyaan di atas sebenarnya adalah pertanyaan eksistensial yang akan memperlihatkan keaslian wajah arek-arek malang – arema dalam kesadaran budhi dan dayanya. Pendek kata, hal itu akan mempertanyakan budaya penonton dan budaya pertunjukan yang ada di Malangraya ini serta usahanya mempraktekkan nilai-nilai hidup di dalamnya.

Arema adalah bagian penting dari budaya Malangraya untuk Indonesia. Sesungguhnya tiap perhelatan yang melibatkan penonton, termasuk pertandingan sepakbola adalah perhelatan budaya yang mencerminkan kehidupan manusia-manusia yang terlibat di dalamnya.

Dalam asumsi saya pribadi, sudah waktunya bagi masyarakat Malangraya – arema – untuk membebaskan diri dari resistensi masa lalu yang memposisikan segala bentuk perhelatan – selain sepakbola – sebagi ajang propaganda dan indogtrinasi politis.

Kita sudah hidup di era pasca reformasi, era dimana segala bentuk ekspresi budaya telah terbebas dari cengkeraman dan ancaman tunduk pada kemauan kekuasaan. Jika arema sebagai suporter sepakbola telah menjadi pioner pembebasan diri dari hal itu, tentu terbuka peluang bagi gelora penonton yang sama pada segala jenis pertunjukan seni budaya yang ada di Malangraya.

Bagaimana itu bisa dimulai? Mari kita tanyakan pada semua orang yang terlibat dalam dunia seni dan budaya. Kalau perlu mengajak mereka belajar pada arema. Belajar membangun semangat “salam satu jiwa”.

Dulu bangga menjadi arek Karuman, sekarang bangga menjadi Arema

Lambe Turah Riuh di Sekitar Kita

Oleh: Nurudin

Istilah lambe turah memang berasal dari media sosial (medsos), tetapi lambe turah bisa menggambarkan kehidupan masyarakat kita saat ini. Bahkan, lambe-lambe turah akan terus bermunculan pada masa yang akan datang, apalagi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Tidak percaya? Kita bisa bertaruh.
Jika ditelusuri, munculnya istilah lambe turah memang agak susah. Namun demikian, salah satunya bisa ditelusuri melalui jejak digital. Lihat contoh misalnya akun instagram bernama “lambe_turah”, total pengikut 4,6 juta dengan tagline “gosip adalah fakta yang tertunda”. Ada juga akun “lambeturah” total pengikut 15,7 juta dengan tagline “akun anti ghibah”. Kemudian ada akun “maklambeturah” total pengikut 132 ribu dengan tagline “gak usah tegang lemesin aja cyiin”. Ini belum termasuk akun yang menggunakan media sosial lain. Anda boleh mengecek di akun dengan mencari kata kunci “lambe turah”. Followernya cukup fantastik, bukan?
Apa pun namanya, ini tentu sebuah perkembangan menarik. Dalam bahasa Jawa, lambe turah bisa berarti orang yang suka menyebar informasi tanpa fakta (isu, gosip, desas-desus) juga bisa berarti orang yang suka asal ngomong. Istilah sekarang disebut “ember”. Jika ada orang yang suka ngomong, bisa dijuluki lambe turah. Si lambe turah juga bisa berarti si tukang gosip.

Mengapa Terjadi?

Kemudian istilah lambe turah juga bisa dialamatkan kepada orang yang “nyinyir” di media sosial. Juga, orang yang senang dengan mengirimkan informasi-informasi yang tidak ada kebenaranya, misalnya hoaks (hox). Tak lupa melekat pada orang yang senang menyebar tautan atau informasi lain yang belum tentu kebenarannya tetapi ia buru-buru menyebar. Entah memang senang menyebar, atau orang itu tak menginginkan orang lain mendahului penyebarannya.
Mengapa lambe turah terjadi? Pertama, masyarakat kita itu kemaruk informasi. Mengapa begitu? Dalam istilah lain masyarakat kita kena peluberan informasi. Perumpaannya, seorang yang sedang berlatih silat, belum mendapat jurus mendalam ia justru bertingkah laku seperti orang yang sudah ahli silat. Jadi, matang tidak, mentah juga enggak. Serba tanggung, namun perilakunya seolah-olah sudah hebat. Inilah yang dinamakan kemaruk informasi.
Saking kemaruknya, informasi yang belum tentu kebenarannya saja kemudian disebar kemana-mana. Orang cenderung menyebar informasi itu bukan karena benar atau salah tetapi karena sesuai keinginan atau kecenderungan dirinya saja. Misalnya, ia ngefans sama Real Madrid. Maka berbagai informasi tentang Madrid akan dia sebar, termasuk informasi yang memojokkan Barcelona sebagai seteru abadinya. Nah, kecenderungan ini sangat kelihatan sekali jika lambe turah sudah berususan dengan politik. Anda boleh amati teman sepergaulan.

Kedua, masyarakat kita belum terdidik dan melek informasi. Apakah ini juga bisa dikatakan masyarakat kita bodoh? Belum tentu. Memang masyarakat kita itu berpendidikan, namun sering hanya berupa gelar akademik. Gelar akademik yang tinggi belum mencerminkan dirinya terdidik. Coba lihat berapa banyak mereka yang bergelar tapi ikut saja menyebarkan berita hoaks?
Ciri-ciri penyebar hoaks tidak saja mereka yang secara membagi buta menyebarkan berita bohong. Tetapi, mereka yang menyebarkan informasi dari pihak lain dengan ending perkataan, “Saya hanya copas lho”, “Saya hanya sebar link lho”, atau “Cuma sebar, siapa tahu bermanfaat, benar tidaknya saya tidak tahu”. Penyebar itu sebenarnya sudah tahu bahwa informasi yang didapatkannya belum tentu benar, tapi karena tidak melek informasi maka ia termakan hoaks, kemudian menyebarkannya.
Ketiga, biar dianggap peduli dan pinter. Ini bisa juga ada benarnya. Seseorang termasuk kategori lambe turah karena biar dianggap “lebih” dari kebanyakan orang. Mengapa orang senang dan banyak omong? Biar dianggap pinter atau biar dianggap punya pengetahuan banyak. Kalau perlu dia mengatakan dengan bukti yang agak meyakinkan, padahal tidak seperti itu adanya. Orang ini tentu senang mendramatisir setiap informasi yang didapat. Lihat kehidupan di sekitar kita. Ada kalanya orang banyak omong yang sebenarnya dibuat-buat semata. Senyatanya tidak sehebat yang diceritakan.
Dalam medsos orang bisa berpura-pura pintar. Misalnya dengan membuat status mengutip pendapat tokoh tertentu, padahal ia hanya mencari di google. Tak terkecuali seolah menjadi motivator hebat lewat status medsosnya, padahal juga hanya didapatkan dari orang lain. Juga, berani menganalisis sana sini seolah hebat. Sementara itu, teman-temannya mulai terkagum-kagum. Padahal jika melihat kenyataan sehari-hari, “jauh panggang dari api” alias tak sesuai kenyataan.

Dalam Politik

Lambe turah lebih ramai jika sudah dikaitkan dengan politik. Dari sinilah kemudian muncul istilah nyinyir, haters, cebong, panasbung, bani serbet, dunia datar dan sebagainya. Istilah-istilah ini membuka peluang orang untuk menjadi kelompok lambe turah. Mengapa begitu? Apa yang disampaikan cuma berdasar emosi dan meluapkan perasaan saja, bukan pada apakah yang disampaikan itu benar atau salah. Akibatnya, emosi yang diluapkan itu telah membentuk media sosial semakih riuh.
Lambe turah memang seperti dunia entertainment. Sifatnya hanya untuk menghibur semata. Dunia entertainment sebagaimana disajikan dalam televisi kebanyakan hanya berisi gosip para artis. Sebenarnya, entertainment itu orang tuanya lambe turah. Hanya lambe turah ini muncul khas dalam media sosial, sementara dalam entertainment khas televisi. Meskipun informasinya sama saja yakni sama-sama gosip. Bahkan bisa dikatakan sama-sama mengejar popularitas.
Lambe turah adalah konteks dangkal pemikiran masyarakat yang terus dilegalkan dan dipopulerkan. Kelompok lambe turah tentu tidak berpikiran apakah informasi yang disebarkan masyarakat itu berguna untuk kebaikan apa tidak. Kalau dalam media sosial bisa tujuannya memperbanyak pengikut (follower). Dengan banyak follower siapa tahu ada sponsor masuk. Buntutnya untuk keuntungan ekonomis, bukan?
Lembe turah murni menghibur. Ini sebagaimana kodrat media sosial yang bersifat menghibur. Mengapa demikian? Jika media sosial tidak punya fungsi menghibur maka ia akan ditinggalkan masyarakat. Mengapa masyarakat banyak yang menyukai media sosial? Karena masyarakat memang suka hiburan sementara media sosial menyediakannya. Tak jarang jika dalam politik, sindiran yang bernada menghina bermunculan. Tujuannya apalagi jika bukan untuk menghibur, sesekali menyerang lawan-lawan politik. Lambe turah tentu tidak banyak manfaat di masyarakat. Namun, yang membikin heran justru komunitas lambe turah ini menjadi perhatian publik. Akun-akun yang bernama lambe turah banyak pengikutnya. Apakah dalam hal ini masyarakat kita sudah susah diajak berpikir serius? Entahlah.
Maka, berhati-hatilah karena lambe turah akan segera kita saksikan sejalan dengan perlehatan Pilkada serentak dan Pilpres di Indonesia. Lambe turah ada di sekitar kita atau jangan-jangan kita sendiri termasuk anggota lambe turah?

*) Nurudin , Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); Penulis buku “Perkembangan Teknologi Komunikasi” (2017). Penulis bisa dihubungi di twitter: @nurudinwriter, IG: nurudinwriter

Membangun Konsistensi Pertunjukkan Teater

Oleh: Wishnu Mahendra Wiswayana

    Tidak banyak dan tidak mudah. Dua ‘tidak’ tersebut bisa jadi menggambarkan geliat pertunjukkan teater di Malang Raya. Tentu pengamatan ini bisa jadi akan terkoreksi di kemudian hari. Namun sejauh yang penulis lihat, saat ini tidak banyak kelompok teater di Malang Raya yang secara konsisten menyapa penikmatnya dari waktu ke waktu. Kelompok teater yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kelompok teater non kampus atau non sekolah, yang biasa disebut komunitas teater saja. Akan banyak aspek dan alasan mengapa konsistensi tersebut seakan tidak terlihat; mulai dari proses dalam kelompok teater, permasalahan sarana dan prasarana atau secara klasik sampai dengan adanya permasalahan dana.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengenalkan konsep quad-helix sebagai penggerak seni pertunjukkan. Quad-helix diajukan sebagai sebuah kolaborasi antara pemerintah-bisnis-intelektual-komunitas sebagai target utama pengembangan seni pertunjukkan di Indonesia. Tentu konsep di atas harus didukung dan perlu dilakukan akselerasi untuk membawa seni pertunjukkan, termasuk di dalamnya teater; dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara melalui karya-karya kreatif yang berkualitas. Jika pemerintah pusat telah memiliki konsep yang baik, tentu konsep tersebut perlu dibumikan ke tingkatan lokal. Masalahnya bagaimana membumikan konsep quad-helix tersebut tanpa dibarengi konsistensi tiap kelompok teater dalam berkarya.

    Pertama , terkait konsistensi, tidak banyak. Bisa dihitung dengan jari kelompok teater di Malang Raya yang berani menyapa publik dengan karya-karyanya dalam panggung pertunjukkan. Pelaku teater kadang memanfaatkan akses untuk membuka kesempatan-kesempatan tampil dalam suatu acara kesenian sebagai salah satu pengisi acara. Tentu tidak menempatkan teater sebagai sajian utama, bahkan bisa jadi hanya diletakkan sebagai acara pembuka yang bisa jadi tidak terlalu dihiraukan oleh penonton. Tapi apa boleh buat, ruang-ruang tersebut harus dimanfaatkan betul untuk tetap menggelorakan konsistensi dalam berteater. Sembari di saat bersamaan terus menjaga idealisme untuk membangun sebuah pertunjukkan yang berkelas sesuai dengan misi masing-masing kelompok.

Kelompok teater akan dikenal setelah berhasil menampilkan sebuah pertunjukkan di atas panggung. Maka satu-satunya jalan untuk menjaga konsistensi berkarya adalah terus mengupayakan untuk menampilkan pertunjukkan. Apa artinya jika sebuah kelompok teater hanya dikenal namanya saja tanpa mengupayakan sebuah pertunjukkan, seperti melihat kulit buah tanpa ada daging buahnya. Mengupayakan untuk menampilkan pertunjukkan dalam segi praktisnya bisa dimulai dengan menetapkan target tampil sebanyak dua kali dalam setahun. Apabila dirasa masih kurang, tinggikan target menjadi tiga-empat kali dalam setahun. Tidak mungkin? William Shakespeare punya jawabnya All the world is a stage, semua yang di dunia ini adalah sebuah panggung maka banyak sekali kesempatan untuk tampil, dimanapun dan kapanpun. Jika dirasa target itu pun memberatkan, berarti ada yang belum tuntas dalam mengkompromikan idealisme dan realita. Muara dari pertunjukkan teater adalah penonton, jika tidak sampai ke penonton bisa jadi idealisme yang diangan-angan itu hanyalah omong kosong belaka.

    Kedua , terkait konsistensi, tidak mudah. Tulisan ini tidak membahas tentang permasalahan dana, selain itu bahasan yang klasik bagi pelaku teater, sesungguhnya banyak cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Konsistensi menjadi tidak mudah karena perhatian pemerintah pada komunitas teater yang tidak adaptif terhadap keadaan komunitas. Salah satunya dalam urusan gedung pertunjukkan sebagai aspek utama berlangsungnya sebuah pertunjukkan teater. Malang Raya bisa jadi akan mengklaim telah memiliki beberapa gedung yang bisa dipakai untuk pertunjukkan teater. Namun biaya sewanya terlampau mahal bagi kelompok teater (tanpa diiring fasilitas penunjang yang memadai) sehingga hanya mampu untuk dijual ke acara pernikahan saja. Jadi jangan salahkan bila ada sentimen negatif yang beredar di pelaku kesenian tentang Gedung Kesenian yang seharusnya untuk kesenian, tapi justru lebih sering digunakan untuk acara pernikahan.

Berkembangnya zaman menuntut tiap orang untuk ikut dan mengikuti arus perkembangan tersebut. Bisa jadi situasi ini menjadi jalan keluar untuk mengatasi ketidakmudahan dalam menjaga konsistensi komunitas-komunitas teater. Komunitas teater perlu untuk mulai memanfaatkan platform digital sebagai sarana untuk aktualisasi identitas dan gerakan. Banyak sumber yang bisa diupayakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan teater, mulai dari mengupayakan pendanaan, kolaborasi ide pertunjukkan, promosi, pelatihan sampai dengan ruang-ruang pertunjukkan baru. Memang platform digital ini membutuhkan kecermatan luar biasa dari pelaku teater, sehingga komunitas teater juga harus berbenah secara organisasi dengan pola-pola yang lebih modern. Pola modern yang dimaksud ini adalah menuntut komunitas teater untuk menata urusan manajerial ke arah yang lebih profesional, dengan menempatkan sutradara untuk berkonsentrasi saja terhadap panggung dan ide pertunjukkan. Sementara di saat bersamaan urusan manajerial diserahkan pada tim manajemen yang menata jalannya organisasi dan gerak dari sistem komunitas tersebut.

Butuh pengorbanan yang besar dalam upaya untuk memastikan konsistensi pertunjukkan teater di Malang Raya tetap terjaga. Tulisan ini tidak bermaksud untuk memberikan arahan-arahan khusus kepada kelompok teater di Malang Raya. Justru tulisan ini sebagai sarana untuk mengabarkan pengalaman, peluang dan sekaligus pembenahan yang harapannya dapat dilakukan bersama-sama sehingga teater dapat dikenal dengan baik di Malang Raya. Sambil perlahan-lahan kolaborasi quad-helix yang ditargetkan oleh Bekraf yang disebutkan di atas bisa diimplementasikan dengan baik. Pemerintah bisa jadi memang belum tahu ada geliat teater yang semakin meningkat di Malang Raya. Bisa jadi sektor bisnis memang belum tergarap dengan baik karena tiap komunitas teater sibuk dengan idealismenya masing-masing. Sementara akademisi di Malang Raya juga tidak kurang-kurang jumlahnya yang bisa dijadikan sumber pemikiran.

Lebih baik dalam konteks konsistensi ini, anggap saja triple-helix (pemerintah-bisnis-akademisi) yang ada saat ini dalam posisi menunggu komunitas-komunitas pelakunya untuk lebih berperan aktif. Tidak ada habisnya jika menyalahkan ini dan itu, bahkan menyalahkan kelompok ini dan itu; selama upayanya adalah meramaikan dunia teater di Malang Raya tidak ada salahnya untuk terus saling mendukung agar konsistensi tersebut dapat terjaga. Sambil bersama-sama mengembangkan komunitas masing-masing ke arah yang lebih modern dan profesional.

*) Wishnu Mahendra Wiswayana , Manajer Produksi di Ruang Karakter

Seberapa Kolektif Panggung Seni Pertunjukan Teater Kota Malang?

Oleh: Mutia Husna Avezahra*

Beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Oktober 2017, saya dan rekan-rekan Teater Komunitas (Teko) meluncurkan sebuah buku pertunjukan yang berjudul Logbook Performance Eliminasi, buku tentang pentas Eliminasi Teater Komunitas yang disutradarai oleh Habiburrokhman a.k.a Bedjo Supangat. Peran saya dalam pembuatan buku itu adalah sebagai creative director dengan kapasitas dan porsi yang cukup dominan, sebesar peran seorang bidan pada suatu proses persalinan, saya bertanggung jawab mulai dari konsep, konten hingga eksekusi perwujudan Logbook Performance tersebut.

Saat kegiatan peluncuran dan bedah karya Logbook Performance Eliminasi , rupanya penerimaan terhadap buku tersebut cukup bervariasi. Beberapa kawan dari kelompok fotografi cukup mengapresiasi upaya kami dalam menghadirkan hasil jepretan para kontributor foto dalam medium visual dan desain grafis yang (menurut mereka) cukup ideal untuk mentransfer ide atau gagasan karya visual fotografi. Sementara itu, beberapa dari pegiat seni pertunjukan yang lain, cukup aktif mengkritisi tentang esensi dan konten gagasan dari pertunjukan Eliminasi yang belum cukup representatif dari buku tersebut.

Sengaja memang saya tidak menyebut kapasitas saya sebagai seorang penulis (meski 90 persen konten buku tersebut adalah saya yang menuliskannya), yakni dengan alasan bahwa saya pribadi menghindari klaim karya tunggal yang melekat pada proses pertunjukan dan pembuatan buku Eliminasi tersebut. Saya merasa kapasitas saya sebagai seorang Creative Director lebih representatif untuk menunjukkan bahwa karya dalam seni pertunjukan tidak melulu terbatas berbicara tentang siapa yang melahirkan gagasan, melainkan soal pembahasan mengenai bagaimana peran banyak orang di suatu proses berkesenian menciptakan dinamika gagasan yang mengantarkan pembaca pertunjukan pada pemahaman yang koheren terhadap apa yang mereka saksikan.

Begitulah sebenarnya saya dan Teater Komunitas coba tawarkan, melalui Logbook Performance Eliminasi , kami berusaha menciptakan panggung setara yang menempatkan semua keterlibatan dalam etalase yang sejajar. Selain itu juga, melalui medium literasi tersebut, kami berusaha menyediakan ruang apresiasi kolektif bagi para pelaku yang terlibat pada pertunjukan Eliminasi yang dipentaskan pada bulan Maret 2017 yang lalu,  sekecil apapun peran yang mereka kontribusikan.

Cara Pandang Kerja Kolektif dan Pergerakan Kesenian

Sejauh pengamatan saya terhadap bagaimana dinamika pergerakan seni pertunjukan di Kota Malang, saya melihat ada semacam pola tentang bagaimana pelaku seni pertunjukan itu memandang proporsi kerja kolektif dalam suatu proses kreatif.

Sebelum bicara lebih lanjut soal sutradara dan gagasan pertunjukannya, saya lebih ingin berdiskusi tentang bagaimana penciptaan proposi dalam suatu proses pertunjukan dapat menjabarkan betapa perlunya kita menyorot sisi kerja kolektif, yang pada akhirnya ruang seni pertunjukan tidak hanya dapat menjadi ruang tumbuh kembang yang sangat esensial bagi diri sendiri, tetapi juga sebagai ruang yang sangat kongkrit bagi banyak orang untuk mendukung pengembangan kapasitas personal yang bersinergi dengan pergerakan kolektif.

Mari kita uraikan bagaimana dinamika interaksi dan hierarki gagasan pada suatu proses kreatif yang pada umumnya terjadi. Kemudian, melalui uraian tersebut, coba kita proyeksikan konstruksi hierarki gagasan pada suatu skema pergerakan komunal di bidang kesenian dan kebudayaan.

Gagasan sutradara memang berada di top level hierarki dalam proses berkesenian bidang seni pertunjukan. Itu sebabnya, sutradara-lah yang juga menjadi ikon representasi sebuah pementasan. Tapi, apa benar panggung seni pertunjukan itu hanyalah panggung milik sang sutradara? Sementara unsur pertunjukan lainnya hanyalah sebagai pelengkap yang melayani ego sang sutradara? Seberapa kolektif suatu panggung seni pertunjukkan teater itu sebenarnya?

Sedikitnya, saya punya sebuah perabaan perihal cara pandang kolektivitas dalam seni pertunjukan teater. Jika diskursus tentang seni pertunjukan tidak bisa move on dari pembahasan yang terperangkap oleh kesan sutradara-sentris , maka hal tersebut sebenarnya menghasilkan perspektif yang sempit dalam pergerakan seni pertunjukan itu sendiri. Saya mengakui memang penting gagasan sutradara sebagai pangkal topik diskursus suatu pembicaraan mengenai pertunjukan. Tetapi, dalam rangka menumbuhkembangkan suatu pergerakan kesenian yang masif, rupanya lebih dibutuhkan gagasan sutradara yang dapat mempersilahkan elemen pertunjukan lainnya untuk tampil dalam ruang kesetaraan. Sehingga dapat dikatakan gagasan sutradara yang demikian adalah gagasan yang evokatif, yakni gagasan yang dapat membangkitkan gairah saling silang ide antar unsur pelaku pertunjukan.

Dengan demikian, panggung seni pertunjukan dapat mengakomodir gagasan banyak orang sekaligus sebagai ruang ramah untuk menggencarkan kolaborasi, mewacanakan isu, sehingga punya pertanggungjawaban yang terukur oleh berbagai aspek peningkatan kesadaran, baik di lingkaran dalam kelompok seni pertunjukan maupun reseptivitas di lingkaran luar dari kelompok itu sendiri.

Gagasan Seni Pertunjukan yang Representatif

Maka, selain panggung pertunjukan teater sebagai produk dari proses kreatif berkesenian, seyogyanya dibutuhkan format lain yang barangkali sifatnya lebih definitif untuk menjabarkan proporsi kerja kolektif pelaku pertunjukan. Sebagaimana, yang Teater Komunitas coba upayakan dalam feature pertunjukan bertajuk Lobgook Performance Eliminasi , yang mana kehadiran makna, maksud dan tujuannya belum ditangkap seutuhnya oleh publik yang masih terjebak dalam cara pandang sutradara-sentris .

Melalui tulisan ini, saya mencoba untuk memetakan kebersinambungan antara proses kreatif dan pergerakan kesenian itu sendiri, sebagaimana yang saya yakini, bahwa ruang seni pertunjukan, dalam hal ini adalah teater, cukup punya potensi yang menawarkan sebuah pengamatan lebih .dalam tentang manusia. Saya melihat bahwa panggung seni pertunjukan teater adalah sebuah alat produksi pengetahuan dan informasi yang genuine tentang manusia yang bergiat di dalamnya. Jadi, betapa unsur kolektivitas adalah sebuah kontekstualitas pertunjukan yang juga butuh dipertimbangkan ketika ingin mengakses ide atau esensi dari pertunjukan secara representatif.

Terakhir, saya harus minta maaf, bahwa saya tak menampilkan referensi mengenai bagaimaan penciptaan peran dan proporsi seni pertunjukan konvesional lainnya seperti ludruk atau wayang. Tulisan ini adalah hasil olah refleksi dari aktivitas berproses kreatif ruang laboratorium Teater Komunitas, serta sebuah perabaan terhadap iklim dan pola interaksi kelompok seni pertunjukan atau teater di Kota Malang melalui forum-forum diskusi formal maupun informal.

*) Mutia Husna Avezahra, Gemar menulis di www.mutiaavezahra.com

Korupsi dan Pusaran Kelembagaan

Oleh: Iqbal F. Randa*

Setelah ramai hak angket sejumlah anggota DPR RI kepada KPK, wacana pemberantasan korupsi di Indonesia masih terus bergulir. Bukan perihal maraknya kepala daerah yang tertangkap tangan akhir-akhir ini, namun lagi-lagi tentang gaduhnya semangat pemberantasan korupsi dalam pusaran kelembagaan.

Usulan Kepolisian Republik Indonesia untuk membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi – yang kemudian disingkat Densus Tipikor—menjadi tanya besar di tengah sengkarut antar kelembagaan dalam pemberantas korupsi yang sebelumnya sudah banyak terjadi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan, melalui hadirnya Densus Tipikor, harapanya institusi kepolisian dapat banyak membantu kinerja pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK, khsusunya pada level daerah.
Kehadiran Densus Tipikor tak pelak menjadi polemik. Pro-kontra bermunculan, baik dari masyarakat maupun pucuk pimpinan negara sendiri. Di lain sisi, Presiden mempersilakan Polri mengkaji rencana itu, namun di sisi berikutnya Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden berpendapat bila pembentukan Densus Tipikor tak perlu.

Ada banyak alasan yang disorot kenapa Densus Tipikor berbuah polemik di masyarakat. Total rencana anggaran yang menyentuh hingga angka Rp 2,6 triliun disebut-sebut sebagai alasan paling mencolok. Selain itu, ada juga yang mengangap bila pemberantasan korupsi saat ini sudah cukup dilakukan oleh KPK maupun lembaga yudikatif yang telah ada yaitu Kejaksaan dan Polri.

Kita bisa menganggap bila rencana kehadiran Densus Tipikor merupakan sebuah gagasan atas semangat para elit khususnya institusi Kepolisian untuk melawan tindak korupsi yang sudah banyak menggerogoti bangsa ini. Namun tentu, niat baik mesti dibenturkan dengan pertanyaan paling mendasar: seberapa efektif nantinya lembaga itu akan membantu menghentikan tindak korupsi jika pada pengalaman yang telah ada usaha pemberantasan korupsi justru kerap mandek dan digempur oleh sengketa atas nama kelembagaan?

Sengkarut Kelembagaan

Kegaduhan antar institusi perihal wacana korupsi sudah beberapa kali terjadi. Barangkali kita ingat kasus KPK versus Polri atau yang lebih dikenal dengan drama berseri Cicak versus Buaya. Istilah itu muncul pertama dari ucapan Jenderal Purnawirawan Polisi, Susno Duadji dalam kasus yang menyangkut dirinya pada tahun 2009.

Dalam sejarah Indonesia, lembaga pemberantasan korupsi juga banyak hidup dengan umur yang tak cukup lama. Beberapa di antaranya, Badan Pengawas Kegiatan Apartur Negara (Bapekan) yang didirikan pada era Presiden Soekarno, Panitia Rootling Aparatur Negara (Paran) tahun 1959 atau Tim Pemberantasan Korupsi (TPR) pada Orde Baru. Kebanyakan dari lembaga itu harus berakhir akibat konflik kelembagaan yang terjadi dan tak jarang juga karena intervensi dari penguasa.

Dalam rencana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa yang menjadi perhatian sebenarnya bukan hanya pada besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pembentukan Densus, namun juga relasi kelembagaan yang nantinya muncul antara KPK dengan Densus itu sendiri.

Sulit untuk tidak mengatakan bila kehadiran Densus nantinya berpotensi memicu kembali ketegangan antar lembaga penegak hukum lain khususnya dalam pemberantasan korupsi yakni KPK. Klaim antar siapa paling berhak akan bergulir menjadi bola panas di ranah publik. Sengketa opini pun tak terelakan lagi. Alih-alih meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi oleh negara, agenda pemberantasan korupsi akan kembali terjebak oleh pertikain yang tak penting.

Dalam perspektif demokrasi, kehadiran institusi memang sangatlah penting. Setidaknnya, melalui Hanif (2017) dapat diketahui bila demokrasi dimulai dari serangkaian prinsip atas idealitas yang regulatif dan tatanan institusional yang dengannya prinsip-prinsip itu direalisasikan. Namun ancaman institusi acap kali muncul pada aktor politik yang ada di dalamnya. Kegagalan internalisasi nilai oleh aktor dalam institusi berpeluang mengaburkan arah orientasi sehingga membuat lembaga larut dalam wacana-wacana lain di luar prinsip tugasnya.

Di luar masalah KPK dengan Kepolisian, serangan terhadap intitusi pemberantasan Korupsi juga sering terjadi, baik secara intitusi maupun personal. Pengajuan hak angket sejumlah anggota DPR RI, penyerangan komisioner KPK Novel Baswedan, dan pelaporan pimpinan KPK atas tuduhan kriminal adalah serentetan kejadian yang banyak menggiring opini publik: jika institusi KPK tengah dilemahkan. Dengan adanya itu, Munculnya wacana pembentukan Densus Tipikor akhirnya mengarah pada anggapan bila nantinya KPK akan digantikan oleh lembaga baru ini.

Pendekatan Budaya

Agenda pemberantasan korupsi memang sudah semestinya ditopang dengan hadirnya institusi yang kuat. Namun berharap korupsi dapat diatasi dengan hanya ‘memperbanyak’ institusi juga terasa naif. Korupsi merupakan sesuatu hal yang kompleks. Ada banyak hal yang memungkinkan seseorang atau kelompok melakukan tindakan koruptif. Salah satunya adalah persoalan budaya yang ada beredar di masyarakat.

Secara kelembagaan, optimalisasi pemberantasan korupsi dalam banyak hal begitu tergantung dari seberapa tinggi konsitensi para penegakan hukum terhadap laku korupsi, komitmen menegakan hukum serta disiplin para penegak hukum. Hal itu lah yang semestinya diperkuat.

Namun hal yang tak kalah penting adalah menumbuhkan kesadaran kritis pada masyarakat. Setidaknya pengawasan terhadap laku koruptif pejabat publik dapat dengan mudah dilakukan pada skala lingkungan yang paling dekat.
Hal itu dapat tercipta bila pengoptimalan agenda pemberantasan korupsi tak berhenti pada wacana kelembagaan, tapi juga mendorong agenda-agenda strategis melalui pendekatan kebudayaan. Hal ini bukan tanpa alasan. Keterbatasan sumber daya manusia, proses hukum yang membutuhkan waktu yang lama seringkali menjadi alasan penindakan kasus korupsi berjalan secara tidak efektif.

Melalui penguatan pendidikan politik, penyebaran nilai-niali anti korupsi pada ruang-ruang publik secara massif dapat lebih menjadi agenda prioritas negara dalam upaya mencegah sekaligus memberantas tindak korupsi. Hal itu sekaligus juga sebagai upaya meningkatkan partispasi masyarakat dalam mengawasi hadirnya tindakan korupsi, ketimbang menghadirkan lembaga baru yang ujung-ujungnya gaduh dan riuh melulu.

* Iqbal F. Randa Tinggal di Malang, saat ini bergiat di Center for Critical Society on Media

Potret Kehidupan Masyarakat yang Terhimpit dalam Film Pengabdi Setan

Oleh: Shela Kusumaningtyas*

Seperti yang diungkap akun instagram @pengabdisetanofficial, film Pengabdi Setan besutan Joko Anwar berhasil menorehkan prestasi dalam 20 hari pertama penayangannya. Film yang merupakan daur ulang film lawas era 80-an dengan judul sama ini berhasil menggiring lebih dari tiga juta penonton datang ke bioskop.

Jumlah tersebut akan terus bertambah melihat antusiasme netizen yang masih penasaran untuk menyaksikan film yang mengambil lokasi syuting di rumah tua kawasan Pengalengan. Studio-studio bioskop belum mengurangi jadwal pemutaran film yang membutuhkan waktu 18 hari pengambilan gambar ini. Sebuah torehan yang membanggakan dan pantas disebut sebagai film horor terlaris sepanjang masa.

Butuh waktu 10 tahun bagi Joko Anwar meyakinkan rumah produksi Rapi Films untuk menunjuknya sebagai sutradara yang menggarap film remake ini. Usaha yang tidak sia-sia. Film yang dibintangi Tara Basro ini berhasil menggondol sederet nominasi di ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2017. Di antaranya adalah Film Terbaik, Penata Sinematografi, Aktor Anak, Penata Busana, Penata Rias, Penata Artistik, Penata Efek Visual, Penata Musik, Musik Tema, Penata Suara, Penyunting Gambar, dan Penulis Skenario Terbaik.

Joko Anwar sukses menghipnotis masyarakat dengan memproduksi film horor yang tidak cuma mengandalkan adegan seksual, seperti film setan-setan kebanyakan. Penonton dibuat takut dan bergidik lewat riasan para pemainnya, bukan dengan teknologi CGI. Teknologi CGI memang mutakhir, namun kadangkala menghasilkan visual yang kaya unsur pemaksaan.

Tokoh-tokoh yang memainkan film ini yakni Tara Basro sebagai Rini, anak perempuan pertama di keluarga. Sosok bapak diperankan oleh actor Malaysia, Bront Palarae. Keluarga tersebut memiliki empat orang anak, anak kedua hingga keempat merupakan laki-laki. Mereka adalah Tony (Endy Arfian), Bondi (Nasar Annuz), dan Ian (M. Adhiyat).

Ibu, yang menjadi tokoh sentral dalam film ini diperankan seniman Bali, Ayu Laksmi. Elly D. Luthan didapuk memerankan tokoh nenek. Pak ustad (Arswendi Nasution), Hendra (Dimas Aditya), Budiman Syailendra (Egy Fedly), Batara (Fachry Albar), dan Darminah (Asmara Abigail) turut mendukung keberhasilan film ini.

Akting para pemain yang terlibat di film ini patut diacungi jempol karena mereka berhasil membawa penonton terhanyut dalam latar waktu 80-an. Meski cerita film Pengabdi Setan 2017 berbeda dengan Pengabdi Setan era 80an, keduanya tetap mengusung topik pemujaan setan dalam pengisahannya.

Gambaran Masyarakat Indonesia

Beranjak dari keseraman film ini, gambaran masyarakat Indonesia tampil dalam film yang berdurasi lebih dari 100 menit ini. Himpitan ekonomi selalu menjadi alasan seseorang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Ini terpotret dalam film ini. Saat Rini, anak sulung di keluarga tersebut pergi ke kota menemui bos tempat kerja ibunya. Rini hendak menagih royalti dari lagu-lagu yang dinyanyikan ibunya semasa sehat. Ia berniat mempergunakan uang tersebut untuk kesembuhan ibunya yang sudah lebih dari dua tahun terbaring sakit di tempat tidur. Sayangnya hal tersebut ditolak sang bos.

Cerita seperti itu tentu tidak mengada-ada, pasti hadir di kehidupan nyata. Bagaimana masyarakat terpaksa membiarkan anggota keluarganya yang sakit lantaran biaya pengobatan dianggap terlalu mahal. Kejadian demi kejadian yang berlangsung berikutnya dalam film juga cerminan peliknya persoalan ekonomi masyarakat. Rumah yang ditempati keluarga Rini di kota terpaksa digadaikan demi mencari penyembuhan bagi sang ibu. Motor kesayangan Tony juga ikut terjual untuk mencukupi biaya hidup keluarga tersebut. Didera sakit yang menahun, ibu akhirnya mati dengan kondisi tanpa mendapatkan perawatan dari lembaga medis.

Mungkin zaman itu, BPJS belum lahir untuk mengakomodasi biaya kesehatan masyarakat. Meski sekarang BPJS sudah hadir, masih kerap terdengar masyarakat yang sulit memeroleh pelayanan kesehatan hanya karena tidak punya uang dan belum terdaftar. Pemerintah harus tanggap melihat fenomena yang diangkat di dalam film bukan sepenuhnya khayalan, melainkan realitas yang disalin dari kehidupan sesungguhnya.

Selepas Ibu tiada, ayah diharuskan pergi ke kota. Anak-anak tinggal bersama sang nenek. Ini menjadi hal jamak di masyarakat kita. Bagaimana anak selalu dikorbankan dengan dalih pemenuhan biaya hidup. Anak yang semestinya mendapat asuhan dari orang tua rela hidup mandiri karena orang tua harus bekerja jauh di lain kota. Pertemuan pun hanya sesekali. Pelajaran yang bisa dipetik dari babak tersebut adalah pemerataan pekerjaan bukan hanya terpusat di kota saja. Tunjangan gaji pun harus disebar penuh keadilan, jangan cuma besar di kota saja.

Sosok ibu yang selama ini dicitrakan sebagai seorang pengasih dan penyayang dipatahkan dalam film ini. Ibu meneror dan menghantui keluarganya seusai kematiannya. Ia mewujud sebagai hantu mengerikan yang siap memangsa anak-anaknya. Hal inilah yang mengkhawatirkan bila masyarakat menelan mentah-mentah pergeseran makna ibu. Ibu yang tiba-tiba muncul setelah kematiannya merupakan setan yang merasuk dalam tubuh ibu. Jadi, penonton tidak boleh menafsirkan ibu sebagai tokoh yang jahat. Bukan ibu yang salah, melainkan iblis yang menguasai tubuh ibu.

Opresi Perempuan

Bahasan gender juga mengemuka dalam film ini. Nenek rupanya tidak menyukai ibu sebagai menantunya. Ibu dianggap bukan menantu idaman lantaran berprofesi sebagai seniman, penyanyi. Selain itu, ibu tak juga dikaruniai keturunan setelah sepuluh tahun berumah tangga dengan bapak. Akibat terhimpit tekanan tersebut, ibu akhirnya mengabdi pada sekte agar bisa memeroleh keturunan. Padahal, bisa jadi kesalahan ada di bapak.

Perempuan diasingkan karena ia gagal memberikan masyarakat sebuah kesenangan tentang motherhood dan seksualitas. Tugas reporoduksi yang dijalankan perempuan diatur oleh masyarakat, misalnya, kapan ia harus hamil, berapa banyak anak yang akan dikandung dan dilahirkan. Ini lantaran masyarakat telah mengkonstruksi perempuan sebagai mesin pencetak. Perempuan harus tangguh menghadapi penindasan.

Opresi terhadap perempuan menyaru dalam bentuk alienasi perempuan. Perempuan dipaksa menyingkir dari semua hal, semua orang, bahkan ia tidak lagi mengenali dirinya. Inilah yang terjadi pada sturuktur patriakal kapitalis abad 20.

Dari situ tergambar bahwa masyarakat masih terkungkung pemahaman tentang pemisahan peran antara perempuan dan laki-laki. Perempuan diwajibkan tinggal di dalam rumah, sementara laki-laki harus bekerja di luar untuk mencari nafkah.
Dalam feminisme radikal lebih banyak membahas tentang sistem seks dan gender. Karena menurut pemahaman ini banyak kasus ketertindasan bisa terjadi karena pemahaman terhadap sistem gender tidak adil. Historis perempuan yang tertindas seperti memandang wanita sebelah mata sebelum terjadi emansipasi bahkan budaya tersebut masih tersisa sampai sekarang.

Alison Jaggar seorang pemerhati gender juga memaparkan bahwa ketertindasan perempuan sangat meluas dihampir seluruh masyarakat manapun, hal ini dapat dilihat dari pemahaman masyarakat atas wanita yang memiliki tanggung jawab lebih untuk mengurus keluarga dibandingkan bekerja di luar rumah.

Karena gender itu bukan sesuatu yang terbawa dari lahir, tetapi terbentuk secara sosial. Sehingga diharapkan dari usaha ini perempuan tidak lagi berada dalam posisi pasif. Tetapi sayangnya seperti yang sudah dipaparkan sistem yang telah berlaku di masyarakat sulit dihapuskan layaknya gap diantara kelas sosial tertentu.

*Shela Kusumaningtyas, Alumnus Komunikasi Undip yang menggemari baca, tulis, dan jalan-jalan.

Refleksi atas Kondisi Kebebasan

Oleh: Abdul Wahid*

Reformasi sudah berlangsung hampir 20 tahun. Berbagai perubahan banyak dirasakan kelompok masyarakat, terutama pada bidang kebebasan berpendapat. Setiap orang kini tidak lagi takut dipenjarakan gara-gara ucapan yang dianggap menyinggung rezim penguasa. Kebebasan adalah barang mewah pada Orde Baru. Lazim diketahui, kata-kata bisa berakhir pada penjara pada masa itu. Perjuangan meruntuhkan Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari pengandaian menciptakan masyarakat madani yang berbasis pada keterbukaan dan kebebasan; terbuka atas informasi dan bebas berekspresi.

Kini, kita hidup dan menghidupi era pasca-reformasi. Kondisi kebebasan mendapat ruang terbuka yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Akan tetapi, kondisi kebebasan saat ini justru jauh dari pengandaian perjuangan awal masa reformasi. Berbagai masalah seperti hoax dan ujaran kebencian dapat ditemui dengan mudah hampir di seluruh timeline media sosial. Bahkan, agenda publik kadang didasarkan pada peristiwa viral di media sosial meski peristiwa tersebut pada kemudian hari terbukti hoax. Kondisi ini merupakan bagian dari konsekuensi kebebasan yang disalahgunakan untuk kelompok kepentingan ataupun kondisi masyarakat yang belum siap dengan konsekuensi kebebasan dibebankan pada mereka.

Konsekuensi Teknologi yang Terbuka

Teknologi informasi menjadi jembatan antara masyarakat dan dunia sosialnya. Teknologi sekaligus mendorong pada terciptanya ruang-ruang baru sebagai bagian dari gejala kondisi masyarakat yang bebas dan terbuka. Melalui teknologi media sosial misalnya, beragam informasi bisa didapatkan dengan mudah untuk merefleksikan fenomena kontemporer. Media sosial menjadi sarana baru bagi masyarakat untuk membentuk dunia publiknya. Siapapun dapat berkomentar dan mengunggah apapun. Masyarakat tidak hanya menjadi pembaca, tapi sekaligus jadi produsen informasi sekaligus.

Meski demikian, keterbukaan dalam media sosial tidak sejalan dengan kualitas informasi. Berita palsu dapat tumbuh, berkembang, dan tersebar secara luas pada masyarakat. Jika mengembalikan ingatan pada Pemilu 2014 lalu, berbagai media sosial, media partisan, hingga media propaganda murahan ala Tabloid Obor dengan mudah menyebar di masyarakat. Tak hanya itu, baru-baru ini sekelompok orang di bawah naungan Saracen, diduga kuat menawarkan jasa pengelolaan isu secara sistematis melalui media sosial. Isu yang dikelola tidak main-main; politik, agama, hingga suku dan ras kelompok tertentu yang bernada kebencian dan fitnah.

Parahnya, sebagian besar masyarakat kita bahkan percaya pada segala unggahan di media sosial. Hal ini dapat dilihat dari data pengikut Saracen yang berjumlah lebih dari 800 ribu akun di media sosial Facebook. Produksi informasi yang menyesatkan akan melahirkan gambaran menyesatkan di benak masyarakat. Padahal, gambaran ini menjadi dasar tindakan masyarakat atas dunia sosialnya. Jika Saracen mengunggah konten hoax yang diarahkan membenci kelompok lain, kemungkinan masyarakat pengikut akun Saracen akan memiliki pandangan dan keyakinan sama. Keyakinan ini akan bertambah besar jika unggahan konten kebencian ini bagikan banyak pengguna media sosial dan menjadi viral. Keyakinan bersama ini kemungkinan akan dianggap sebagai kenyataan atas dunia.

Kita dapat membayangkan bagaimana kualitas kehidupan publik dapat terbangun dengan baik jika kenyataan didasarkan pada konten yang tidak berdasar sama sekali. Kenyataan yang demikian ini hanya menciptakan lingkungan semu; lingkungan yang tercerabut dari kondisi asalnya. Kondisi ini hanya akan menghasilkan ketidakpastian masyarakat pada dunia. Pada titik ini, media sosial memang mendorong keterbukaan tanpa batas. Seakan-akan teknologi memiliki mekanisme natural untuk mendorong masyarakat bertindak secara bebas.

Selayaknya kondisi kebebasan sudah harus dimaknai masyarakat sebagai jaminan untuk mengembangkan kualitas kehidupan mereka. Masyarakat dituntut lebih cerdas dan tidak melahap informasi dengan cara yang mentah. Tentu masyarakat yang sadar ini tidak lahir dengan sendiri. Berbagai gerakan sosial terkait literasi; baik literasi informasi, teknologi, maupun literasi media dalam arti yang sangat luas, perlu didorong dan digerakkan secara terus menerus. Relasi antar masyarakat yang sadar ini secara tidak langsung akan membawa perubahan yang nyata pada kecerdasan masyarakat dalam menghidupi dunia publiknya. Gerakan bersama ini sekaligus melengkapi upaya pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang sama-sama berupaya menjamin ruang publik yang sehat.

Adapun keberadaan berbagai kelompok yang memiliki latar ideologis berbeda, justru akan melahirkan dialektika ruang publik yang sehat. Prasyaratnya adalah pada informasi di berbagai ruang yang dilahirkan melalui proses komunikasi yang terbuka. Komunikasi terbuka ini tidak menutup pada ruang dialog, memberikan informasi palsu, maupun propaganda melalui konten bernada kebencian. Bukankah dunia ini adalah ruang bersama yang dihidupi masyarakat dari berbagai latar berbeda? Dengan demikian, perbedaan merupakan niscaya pada kehidupan masyarakat manapun.


*Abdul Wahid, bergerak di Center for Critical Society on Media, hidup dan tinggal di Malang. Kini aktif mengajar di Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya.

Perantau dan Degradasi Makna Hari Raya

Ilustrasi

Wahai perantau, apa makna hari raya bagi Anda ? Bagi penulis (juga perantauan), hari raya (masih) belum dimaknai holistik atau mendalam. Pada takaran makrifat pun jauh.

Hari raya bagi penulis dimaknai cukup sederhana. Yakni dapat pulang ke rumah orangtua. Atau dikenal mudik dan pulkam (pulang kampung). Bisa bercengkrama dengan keluarga, tetangga dan teman masa kecil. Nikmatnya bisa melangsungkan kenduri dan bertukar makanan di langgar (musala).

Pada masyarakat Madura, Idul Adha momen sangat penting dibandingkan Idul fitri. Bisa dikatakan, hari raya kurban lebih meriah dibandingkan momen perayaan lainnya. Mereka berbondong-bondong mudik dari tanah rantau. Tradisi ini dinamai Toron, yakni diambil dari bahasa Madura yang artinya Turun.

Tradisi secara sadar dipertahankan masyarakat Madura tadi bukan topik utama pembahasan. Sebab, tidak semua perantau memilih untuk mudik. Ada semacam degradasi makna hari raya bagi penulis.

Degradasi atau penurunan makna hari raya tentu ada pemicu. Tuntutan pekerjaan misal, dengan jargon klasik yang terus didengungkan, demi mencari sesuap nasi. Ada alasan realistis hingga akhirnya tak sanggup meninggalkan perusahaannya yang bisa jadi berubah menjadi rumah kedua. Para pekerja yang bertarung mengejar target adalah prioritas.

Kenapa pekerjaan seolah dikambinghitamkan? Bisa jadi ini perkara egoisme pribadi. Ada perkara lain yang membuat diri enggan melangkah mudik. Rumah sudah tidak menghadirkan kehangatan. Kampung halaman jadi tempat asing untuk sekadar berteduh.

Saat kebanyakan orang mulai melingkari tanggal untuk mengatur waktu berlibur bersama keluarga di hari raya, untuk orang yang tidak bisa pulang ini, mungkin mereka memilih untuk mengikhlaskan diri dengan caranya masing-masing.

Bagi kalian yang dapat pulang kemudian hadir di rumah dengan perasaan indah, maka bersyukurlah, di luar sana keadaan tersebut mungkin begitu dirindukan hadir di sebagian orang.

Selamat Merayakan Hari Raya Idul Adha. Selamat berkumpul bersama keluarga.(*)

*Aziz Ramadani, awak redaksi Malangvoice.com

Wilis, ‘Telaga’ di Tengah Sengkarut Konsumsi Pengetahuan vs Gaya Hidup

Oleh: Ozik Ole-olang*

Setiap ada kesulitan pastilah ada kemudahan. Setidaknya begitulah yang tersirat dalam kitab suci panutan orang Islam. Hidup di tengah materialisme duniawi yang mengekang dan menjerumuskan pada ideologi ‘aku belanja maka aku ada’ terbilang sulit dan menggiurkan. Sedikit meniru ungkapan bahasa filosofis Rene Descrates di abad pertengahan, salah satu koran lokal Malang dalam headline beritanya di penghujung tahun 2016 mencantumkan kalimat ‘aku berbelanja maka aku ada’ itu dengan font merah besar disertai daftar sembilan mall yang berdiri megah pada masing-masing sudut Kota Malang.

Kota dengan jumlah perguruan tinggi yang dapat dibilang sangat banyak itu menjadi sasaran empuk raksasa infrastruktur perbelanjaan untuk meraup segunung rupiah. Mahasiswa-mahasiswa yang rata-rata berumuran dan masih tergolong dalam usia transisi antara masa remaja dan dewasa itu pastilah akan sangat tergiur dengan suasana bising dan keramaian tempat perbelanjaan, apalagi muda-mudi dengan sangu bulanan yang cukup besar.

Orang-orang banyak mengatakan bahwa Malang adalah kota yang pas dan strategis untuk kuliah dan belajar. Memang, jika dilihat dari suasana cuaca yang sejuk dan tidak begitu panas. Juga dengan sederet nama kampus besar yang ada dan terletak saling berdekatan. Mulai dari yang negeri sampai swasta.

Banyaknya instansi perguruan tinggi itu menjadi salah satu alasan utama kepadatan Kota Malang. Betapa tidak, setiap tahun Malang akan kedatangan lebih dari lima ribu mahasiswa baru. Belum lagi mereka yang melanjutkan studi strata dua dan masih memilih tinggal di Kota Malang. Ditambah lagi mereka-mereka yang menjalani kuliah dalam keprematuran proses sehingga terpaksa harus menikmati berbonus-bonus semester. Tak heran bila setiap menjelang petang dan selepas isya’ kota ini akan terkesan seperti jakarta dengan kemacetan yang bikin bete’.

Seorang teman pernah berceloteh pada saya bahwa banyaknya kampus yang ada di Malang tidak sebanding dengan banyaknya toko buku yang ada sebagai konsumsi wacana bagi para muda-mudi generasi bangsa. Dengan asumsinya yang entah objektif ataupun subjektif, namun yang saya rasakan memang begitu. Fasilitas penunjang idealisme mahasiswa kalah dengan jumlah barang-barang pemuas hasrat duniawi mereka. Model hidup pemuda yang mustinya idealisme rasionalis terdistorsi dan mengalami marginalisasi menjadi idealisme berbasis hedonistik. Lantas Bagus penampilan lebih diutamakan daripada bagus pemikiran. Apalah daya.

Toh, meskipun buku bukanlah satu-satunya yang akan menentukan kesuksesan seseorang, namun tidak boleh tidak buku adalah konsumsi yang hampir mendekati kata wajib bagi para pelajar. Bagaimana mau disebut pelajar kalau buku saja tak punya!?

Berkenaan dengan kemudahan dan kesusahan dalam hal ini, situasi yang sebagaimana tergambarkan dalam ulasan tadi merupakan kondisi ‘kesusahan’ bagi kualitas berpikir para pelajar dan mahasiswa di Kota Malang. Berat memang bila harus bermusuhan dengan iming-iming keelokan rupa, kemapanan hidup, apalagi kekayaan harta oleh sebab adanya banyak mall yang berdiri mengitari letak instansi-instansi pendidikan yang ada. Mirisnya lagi, perpustakaan pusat letaknya tidaklah berdekatan dengan deretan kampus-kampus. Lain halnya dengan Matos (salah satu mall di Kota Malang) yang pas berada di depan jejeran sejumlah instansi-instansi pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Akibatnya, para pemuda yang notabene adalah pelajar dan mahasiswa secara akal logis pastilah lebih bersemangat untuk pergi ke mall.

Jika situasi yang saya sebut sebagai ‘kesusahan’ itu tidak memiliki jalan ke luar, maka kesusahan itu lambat laun akan menjadi sebuah bencana. Kemudian manusia hanya akan menjadi makhluk yang menghambakan dirinya pada gaya dan model hidup hedonistik, bermental konsumtif, terjajah secara perlahan oleh investor-investor produk asing, pada akhirnya mereka lupa jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia khususnya bangsa yang terpelajar dan beradab.

Untuk menjadi terpelajar dan beradab, manusia haruslah melalui proses edukasi. Tidak harus dengan kuliah dan jenjang pendidikan formal semisalnya. Akan tetapi eksistensi buku dalam hal tersebut dapat dikatakan sangatlah menjadi faktor utama. Penyampaian secara lisan melalui pengajaran guru dan dosen pun tak luput dari adanya subuah buku. Oleh karena itu saya semacam ingin mengatakan rasa syukur yang sebesar-besarnya entah kepada siapa atas adanya dan lestarinya pasar buku Wilis di Kota Malang.

Walau memang banyak dari sejumlah toko buku yang tercatat di Kota Malang, pasar buku Wilis adalah yang salah satunya menjadi rujukan utama bagi para mahasiwa, pelajar, atau bahkan orang tua murid untuk membeli dan mendapatkan buku-buku pelajaran. Tak jarang setiap saya mengunjungi pasar buku itu banyak ditemui para mahasiwa yang sedang berburu buku-buku mata kuliah. Sering pula terlihat para orang tua dengan membawa anak mereka yang masih kecil ke pasar buku Wilis untuk membeli buku-buku cerita anak. Dan banyak lagi orang-orang yang mencari buku incarannya di pasar tersebut.

Walau tempatnya yang terkesan apa adanya dengan penataan buku yang bertumpuk-tumpuk seperti tak ada tempat lain itu, pasar buku Wilis banyak digemari orang utamanya bagi para mahasiswa seperti saya. Salah satu faktornya ialah bahwa harga buku di sana bisa ditawar dan biasanya pedagang mematok harga yang relatif murah sehingga mahasiswa dengan tingkat uang saku bulanan yang menengah ke bawah lebih memilih pergi ke Wilis daripada ke toko buku semisal Gramedia, Toga Mas, dan lainnya. Walau dengan kualitas buku yang tidak terlalu bagus dan kadang pula sudak tidak tersegel plastik, hal yang terpenting adalah kesamaan isi buku. Bukan begitu mahasiswa!?

Sebagai jalan keluar atas kondisi ‘kesusahan’ yang saya gambarkan, pasar buku Wilis seakan menjadi secercah cahaya yang menjadi ‘kemudahan’ bagi kondisi penduduk Kota Malang pada umumnya untuk lebih mengembangkan diri dengan cara menyeimbangkan konsumsi ilmu pengetahuan dan konsumsi gaya hidup. Lebih-lebih jika keduanya sama-sama tinggi. Bayangkan bila mana di kota yang banyak dipenuhi para pelajar itu (Malang khususnya dan kota lain pada umumnya) tidak terdapat tempat untuk mencukupi kebutuhan otak dengan harga yang terjangkau. Maka besar kemungkinan semua anak muda yang ada akan berpikiran lebih baik membeli baju bagus daripada harus membeli buku. Pada akhirnya idealisme yang menjadi harta terakhir bagi pemuda hilang tergadaikan ambisi dan iming-iming gaya hidup yang mapan.

Sekian.

*Ozik Ole-olang, mahasiswa rantau berdarah Madura. Sekarang sedang mukim di Kota Malang dan sedang menyelesaikan sebuah buku.

Puisi Mengorak Pendidikan

Oleh: Beni Setia

Bagi Tengsoe Tjahjono–alumni IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang atau UM, red), dosen di IKIP Surabaya (Unesa), dosen tamu Hankok Universitas, Korea Selatan, serta penyair–, terutamanya di dalam kumpulan puisi Felix Mencuci Piring (Malang: Pelangi Sastra, Kafe Pustaka, dan UM, 2016), pendidikan dan pembentukan karakter itu hal terutama. Bahkan jadi obsesi. Semua idealisasi itu, dan bagaimana imanensi riilnya pada realitas aktual yang cuma bermutu KW dioplos dalam puisi-puisi di kumpulan itu. Meski ujud Felix ditiru (mimesis) dari sosok riil Felix K. Nesi (penyair alumnus Universitas Merdeka Malang, red), seperti diakuinya pada Ucapan Terima Kasih–dilampirkan di awal buku.

Manusia riil, yang memukaunya, sehingga mengilhami untuk menelurkan penulisan puisi yang tak diacu serta diarahkan teori–lihat puisi ‘Puisi untuk Felix’ (hlm. 1), yang diletakkannya di awal, sekaligus menjadi penanda dari gaya dan pola kreasi. Kembali lugu, semata bermodalkan jujur dengan diri sendiri, meski kejujuran itu lebih merujuk ke apa-apa yang diketahui dan ada bawah sadar, dalam acuan Fenomenologi, dengan tidak disengaja muncul serta membentuk referensi. Teks murni itu–selain hanya Felix sejati yang diapresiasi–perlahan menjadi lapisan subyektivitas dan membentuk sosok lain dari Felix, sisi rekaan tidak riil pada fakta seorang Felix (K. Nesi).

Acuan itu diakuinya dalam Kata Pengantar yang ditulisnya, ‘Senyawa Tragedi, Komedi, dan Agama’ (hlm. vii-xi), dan pengakuan itu justru mengingatkan pada realita Felix yang lain. Ujud Felix the Cat, kartun yang dikembangkan oleh Pat Sullivan serta Otto Messner, sosok si kucing hitam yang pernah jadi cerita popular dan menghibur di TV. Yang mengingatkan pada beraneka cerita naïf, unik, tidak terbayang sebelumnya, dan sekaligus jenaka. Menghibur–lucu, konyol, dan menyodorkan makna sublim dari hal bersipat hiburan. Transedensi dari balutan sampiran lucu dan konyol.

***

Felix pada puisi-puisi Tengsoe–tiap puisi merupakan episode otonom, mandiri meski terkadang memiliki kaitan interteks–jadi tokoh paradoks di dalam kotak cerita. Jadi tidak terlalu mengherankan ketika ditemukan hiperbola Felix (sebagai) si kepala sekolah yang tak pernah korupsi–nyatanya: penguasaan mutlak akun BOS dari Negara, serta legitimasi mencairkannya lewat Anggaran Pedapatan dan Belanja Sekolah, jadi potensi untuk korupsi. Bahkan otoritas dan legitimasi akan akun itu telah jadi impian (finansial) setiap guru, sehingga pada berambisi ingin menjadi kepala sekolah, meski akan menjadikannya phobia pada pers dan LSM. Tapi itu jenakanya.

Atau penandaan kuat akan dan tentang perilaku otokrasi mutlak–seperti terlihat dalam puisi ‘Felix dan Dua Temannya’–, yang menekankan laku semau gue seorang pemimpin yang bisa improvisasi memerah-hitamkan anak buah dan masyarakat. Atau kuatnya aspek polisional, lewat tindakan pengawasan intel, sehingga kontrol bisa ada di mana-mana dan di setiap saat–dalam puisi ‘Felix dan Cincin Batu Akik’. Tindakan diktatorial yang disilembutkan dengan epheumisme, berbalut retorika, sehingga fakta penguasaan atas guru dan murid diungkap sebagai sekadar menekankan pengendalian atas mimpi murid–lihat ‘Puisi untuk Felix’.

Itu merujuk gaya khas the smiling general, dari masa yang serba terkendali dan dikontrol era Orba–mungkin keberanian ini terkait erat dengan fakta Tengsoe menulis puisi-puisi Felix Mencuci Piring di Korea Selatan, dan bukan di Surabaya atau Malang. Meski masih kritis pada situasi Indonesia terkini pada puisi ‘Salju Pertama’, Meditasi Kimchi, (Malang: Pelangi Sastra, Kafe Pustaka, UNM, 2016, hlm. 48). Penandaan akan situasi tertekan, kondisi sosial-politik canggung dan serba salah karena terlalu banyak interes pribadi partai politik seperti mendapatkan jalan ke luar: lari memasuki dunia si angan-angan konyol, jenaka, dan menghibur–tapi penuh bayangan murung.

Karena itu, setelah merujuk fakta riil Felix (K. Nesi), pelan (ia) mengembangkan imajinasi penuh cemooh dan penjenakaan ala Pat Sullivan dan Otto Messner–terbang dengan Felix the Cat, sambil membayangkan Yesus itu sahabat (Felix) seperti puisi ‘Felix Ingin Jadi Kepala Sekolah’, atau malahan punya gereja dan liturgi sendiri dalam puisi ‘Felix Mendefinisikan Puisi’. Sehingga diksi ‘(jadi) kepala sekola’ itu diekstrimkan, dijenakakan secara terbalik sehingga terlihat konyol. Kenapa? Karena keinginan jadi kepala sekolah mengacu alasan posesif penguasaan atas dana BOS dalam fatamorgana finansial, sebab–meski berasal dari pinjaman–percaya itu uang setiap orang.

***

Itu titik keprihatinan Tengsoe–degradasi mutu guru. Itu mungkin karena, pada dasarnya, ia bukan akademisi sastra murni ataupun penyair, tapi guru. Lebih tepatnya, pengajar (dosen) dari mahasiswa calon guru. Jadi tak heran kalau ia agak kagok ketika IKIP jadi Universitas, tak lagi Institut yang menekankan pembentukan aspek karakter pendidik, dengan menekankan pedaegogi, bukan sastra murni. Meski (aspek) penyair membuatnya terobsesi kesusastraan, si yang menolak penguasaan sastra secara ilmiah, lebih memilih praktek langsung bersastra. Sehingga sastra itu lebih si keahlian bukan pengetahuan–lihat puisi ‘Puisi untuk Felix’ dan ‘Felix mendefinisikan Puisi’.

Aspek itu membuatnya tiba dalam kesimpulan: puisi tak bisa membuatmu kaya /
puisi hanya membuatmu banyak teman / perkara koran membayar mahal / temanmu nraktir nasi padang / atau nasib buruk ia mencintamu / itu dampak. syukuri tapi jangan diharapkan
(puisi ‘Felix Mendefinisikan Puisi’). Karena itu, Tengsoe menyindir kepenyairan satu corak pengabdian, sebab roti (ekaristi) itu tidak cocok dengan perut Indonesia yang kecanduan nasi. Ditulisnya: mata Maria meletikkan api / membakat dapur / mengabukan hati / aku tak butuh puisi / aku butuh nasi / dan puisi pun diremas / mengabu oleh api” (puisi ‘Felix, Maria Magdalena, dan Puisi’).

Tidak mengherankan kalau aspek kepenyairan mendorong sosok Felix menjadi yang terkadang suka mengirim SMS: minta ditraktir makan–lihat puisi ‘Felix Selalu Lupa Sarapan’. Tragis sekali.

***

*Beni Setia, pengarang yang karyanya sudah tersebar di berbagai media massa.

Komunitas