New Normal di tengah Bayang-Bayang Disfungsional Hukum

Ferry Anggriawan SH., MH

Pandemi covid 19 yang telah memborbardir tatanan hidup bangsa Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya selama 3 bulan terkahir. Hingga sekarang, belum menemukan solusi baku dalam pemecahannya. Harapan kehadiran Pemerintah, sebagai penguasa yg diberikan legitimasi disetiap kebijakannya, adalah cita hukum yang harus ditegakkan melalui ritme tindakan hukum yang tepat. Supaya tindakan-tindakan hukum tersebut, dapat menjadi perisai untuk menjaga kestabilan negara dan dapat dijadikan pedang demi tegaknya supremasi hukum.

Beberapa produk hukum Pemerintah, baik melalui instrumen hukum tertulis maupun tindakan hukum publik (kebijakan) seperti; disahkannya Perpu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid 19 menjadi Undang-undang oleh DPR, kebijakan beberapa Pemerintah Daerah yang menerapakan PSBB dan ada juga yang sudah melonggarkan, sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan yang terbaru adalah konsep new normal sebagai pertimbangan dampak ekonomi akibat pandemi ini. Perubahan status hukum dan arah kebijakan tersebut berimbas kepada Aparatur Negara yang harus selalu siaga berimprovisasi disetiap tindakan hukum, dan masyarakat harus selalu siap beradaptasi dengan hadirnya kebijakan-kebijakan baru tersebut.

Fakta sosial hukum yang terjadi adalah, pertama; telah terjadi gugatan uji materiil yang dilakukan LSM Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 27 Undang-undang tersebut yang mengisyaratkan adanya kekebalan hukum terhadap setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan, melalui tidak adanya ruang gugatan, baik secara pidana atau perdata, bagi pihak-pihak yang kelak merasa dirugikan akibat kebijakan tersebut. Marwah hukum telah dicederai melalui Pasal ini, karena sangat bertentangan dengan asas equality before the law (semua orang dianggap sama dimata hukum). Pengecualian-pengecualian seperti ini yang menyebabkan hukum diterapkan melalui tindakan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.

Kedua; pemaksaan putar balik terhadap 9.960 kendaraan oleh Ditlantas Polda Jawa Timur yang hendak masuk maupun keluar Jawa Timur. Ini adalah bukti bahwa masih banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap larangan mudik yang sudah ditetapakan oleh Pemerintah, padahal larangan tersebut mempunyai dasar hukum. Ketidak percayaan hukum yang mengakibatkan gagalnya rekayasa kehidupan bersama dalam penanganan pencegahan penyebaran covid 19 yang membuat hukum kehilangan tajinya dan menjauh dari tujuannya.

Kedua fakta hukum di atas adalah contoh bahwa produk hukum dan kebijakan yang dibuat selama ini, kehilangan sisi pendekatan sosiologi hukumnya. Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai Konstitusi dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan perilaku yang mencederai marwah hukum, menghilangkan taring dan taji hukum. Ini merupakan permasalahan serius karena kedua perilaku tersebut merupakan akar disfungsional produk hukum yang selama ini mendasari setiap tindakan hukum Pemerintah. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum, harus segera diatasi karena kepercayaan adalah pangkal utama efektif atau tidaknya hukum, sebelum seseorang menaati hukum itu sendiri. Penyelenggaraan hukum yang berubah-berubah arah kebijakannya, diterapkan seperti pagi-sore, tergantung keuntungan, juga merupakan akar penyebab ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum yang kelak menimbulkan disfungsional hukum. Fakta hukum di atas adalah pembelajaran yang harus dicarikan solusinya, kemudian diterapkan di era new normal saat ini.

Beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Perwali yang tengah disiapkan untuk tatanan hidup baru (new normal) yang masih menunggu evaluasi Sekertaris Daerah Jawa Timur dan upaya Komisi III DPRD Kabupaten Kota Malang yang masih menggodok Perda terkait new normal adalah harapan bagi supremasi hukum dan tanggungjawab Pemerintah melalui instrumen hukum, untuk menekan penyebaran covid 19 dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan baru yang timbul akibat pandemi ini dengan prioritas berjalannya kembali roda ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang.

Harapan kedepannya adalah Pemerintah Kota Malang dan Kabupaten Malang melalui Perwali dan Perda Masing-masing, meletakkan hukum sebagaimana fungsinya, yaitu; Pemerintah harus membuat norma hukum yang dapat memberikan solusi atas kran-kran permasalahan baru dan muncul akibat pandemi ini. Hendaknya norma baru menimbulkan unsur timbal-balik dan mempunyai keterikatan terhadap perilaku, baik oleh Masyarakat maupun Pemerintah. Jika keterikan tersebut sudah ada, maka eksistensi Pemerintah telah dirasakan oleh masyarakat, selanjutnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan timbul, sebagai kausa tajam yang akan menghilangkan bayang-bayang disfungsional hukum disetiap tindakan hukum Pemerintah.

*)Ferry Anggriawan SH., MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Penyakit Hukum Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 dan Masyarakat Sebagai Tumbalnya

Oleh: Ferry Anggriawan SH., MH

Diundangkannya Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo beserta Kementerian Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly tertanggal 6 Mei 2020, ibarat hujan yang diharapkan pada musim kemarau panjang, tetapi ia datang dengan banjir bandang yang menyirami, sekaligus menyapu dan menghancurkan harapan tersebut.

Sebagian harapan juga dialami penulis ketika sebulan yang lalu datang ke Kantor BPJS Kota Malang untuk mengurus administrasi terkait perubahan data, sekaligus menanyakan reaksi BPJS pasca Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020 yang mengabulkan keberatan uji materiil dari pemohon Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) terkait pembatalan kenaikan tarif iuran BPJS baik kelas 1,2 dan 3 sontak saya menanyakan hal tersebut “mas kapan iuran mulai diturunkan?, kan sudah diputus sama MA kemarin! Dengan tenang customer service menjawab “nunggu Perpresnya keluar mas ya”.

Ditengah krisis kesehatan karena adanya pandemi covid 19 yang berdampak pada melemahnya perekonomian di Indonesia, Peraturan Presiden yang diharapkan itu datang dengan tujuan berbeda yang justru mencederai hukum dan keadilan. Seolah tidak ada respect terhadap Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020. Peraturan Presiden yang diharapakan dapat menyesuaikan dengan Putusan MA tersebut, justru bertentangan dengan tetap menaikkan iuran tersebut melalui Pasal 34 ayat 7 Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020. Presiden memang mempunyai kewenangan dalam hal ini, tetapi secara etika hukum, ini adalah abuse of power yang mengakibatkan penyakit hukum di Indonesia.

Penyakit hukum adalah penyakit yang diderita oleh hukum itu sendiri, yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya secara optimal. Penyakit hukum itu dapat menimpa “substansinya”, “strukturnya” dan “kultur hukum”-nya. Setelah melihat pertimbangan hakim MA dalam Putusan MA tersebut, kenaikan tarif yang diakibatkan karena defisit Dana Bantuan Sosial, disebabkan karena adanya kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS, tetapi yang menanggung beban kesalahan dan kerugian tersebut adalah rakyat dengan dijadikan tumbal untuk membayar iuran dua kali lipat dari sebelumnya, untuk menutupi defisit keuangan tersebut. Ini adalah penyakit hukum “struktural” dalam BPJS.

Penyakit hukum “substansi”-nya, terletak pada tetap dinaikkannya iuran BPJS melalui Pasal 34 ayat 7 Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 yang secara otomatis memberikan kekuatan hukum dalam penerapannya. Jika kita cermati, fungsi Pepres itu sendiri adalah melaksanakan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi. Ratio decidendi (alasan putusan) Hakim MA melalui Putusan No 7P/HUM/2020 menyatakan bahwa kenaikan tarif tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Pasal 2 Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dalam teori jenjang norma Peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya, berarti Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, karena Perpres berada dibawah Undang-Undang. Fakta hukum yang terjadi Pasal 34 ayat 7 Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 tetap diundangkan oleh Presiden Jokowi, meskipun secara konsep hukum bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya.

Res Judicata Pro Veritate Habetur”artinya apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Putusan Hakim MA melalui Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020 seharusnya dianggap benar dan diterapkan dalam produk hukum pemerintah melalui Perpres terkait masalah iuran BPJS, tetapi budaya hukum Pemerintah berkata lain, nilai-nilai kebenaran yang sudah diuji di pengadilan, tidak dianggap benar oleh pemerintah, bahkan dihilangkan dari aturan pelaksananya. Ini adalah penyakit hukum pemerintah dari segi “kultur”-nya.

BPJS adalah instrumen Pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara melalui jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi dengan bersama menjaga kesinambungan financial yang diharapkan menjadi solusi, menjamin penyembuhan penyakit-penyakit yang diderita oleh warga negara Indonesia. Tetapi Presiden harus melihat lebih jauh daripada itu, karena masih ada penyakit-penyakit hukum yang diidap oleh BPJS itu sendiri dan itu termasuk tugas anda untuk menyembuhkannya.

*)Ferry Anggriawan SH., MH, dosen di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Hardiknas Ditengah Covid-19, Masa Depan Anak Bangsa Untuk Sejarah

Setiap tanggal 2 Mei bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Keberadaan Hari Pendidikan Nasional pun tidak terlepas dari sosok pejuang pendidikan di zaman kolonial yaitu Ki Hadjar Dewantara. Hari pendidikan nasional merupakan hari nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperingati hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara yang juga merupakan sosok pendiri lembaga pendidikan Taman Siswa.

Ki Hadjar Dewantara adalah pahlawan Indonesia, beliau juga berperan penting dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Ia mendirikan perguruan Taman Siswa yang menjadi tempat bagi penduduk pribumi biasa untuk menikmati pendidikan yang sama dengan orang-orang dari kasta yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan pada masa penjajahan Belanda, pendidikan adalah hal yang sangat langka dan hanya untuk orang terpandang (keluarga priyayi) dan orang asli Belanda yang diperbolehkan untuk mendapat pendidikan.

Dia juga terkenal dengan tulisannya yang menyebabkan Dia sering terlibat dalam masalah dengan Belanda. Hal tersebut karena tulisan-tulisan Ki Hadjar Dewantara yang tajam dan ditujukan untuk mengkritik pihak Belanda. Tulisannya yang terkenal adalah Als Ik Eens Nerderlander yang berarti Seandainnya Saya Orang Belanda. Dia pun pernah diasingkan ke Pulau Bangka oleh pihak Belanda. Namun akhirnya Ki Hadjar Dewantara mendapatkan bantuan dari Cipo Mangoenkoesumo dan Douwesc Dekker yang meminta pemerintahan agar Ia dipindahkan ke Belanda. Setelah beliau kembali ke tanah air Indonesia, beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Lembaga ini kemudian menjadi tolak ukur dari awal konsep pendidikan nasional Indonesia.

Ditengah susahnya akses pendidikan, para pelajar Indonesia sanggat sunguh-sungguh belajar, walaupun tahurahan nyawa sekalipun. Mereka siap berjuang untuk mencari ilmu dan mencerdaskan masyarakat yang belum beruntung mengakses pendidikan. Namun apa kabar pendidikan saat ini?

Seharusnya Indonesia sudan mandiri dalam Pendidikan sebagai tonggak dan fondasi utama negara. Kenyataanya Pendidikan hanyalah dijadikan sebagai alat komersialisasi untuk mengambil keuntungan. Uang sekolah mahal, dana riset banyak yang dikorupsi, rendahnya angka melek huruf, rendahnya minat baca, adalah contoh pendidikan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Seiring hal tersebut, nama suci Pendidikan sering kali tercemar dengan adanya praktik-praktik tidak senonoh yang dipertunjukkan oleh kaum pendidik maupun pelajar itu sendiri. Praktek nepotisme, mencontek, tindakan indisipliner, dan segala bentuk sifat amoral masih menimpa pendidikan Indonesia saat ini. Seharusnya pendidikan menjadi wadah pertama pembangunan karakter baik tenaga pendidikan maupun pelajar itu sendiri.

Sudah sepatutnya kita sebagai anak bangsa merasa malu dengan kondisi Pendidikan Indonesia saat ini yang sudah hampir berada di tatanan krisis, bahkan stadium empat, dimana harus ada penanganan khusus untuk menyelamatkannya. Pengaruh besar yang mengobrak-abrik pendidikan adalah pengaruh internal yang ditandai dengan ketidaksiapan pelajar dalam menanggapi perubahan yang semestinya tidak mereka saksikan. Sebagai contoh pengarun internal yang secara positif memudahkan pelajar dalam mengakses informasi, justru dijadikan sebagai media yang tidak seharusnya digunakan. Situs-situs tak layak tonton menjadi racun bagi pelajar saat ini. Game-game yang menguras waktu dan uang mengajarkan keborosan dan kesia-siaan akan waktu yang seharusnya dijadikan sebagai ajang upgrade diri. Miris, dirasakan ketika pelajar-pelajar lebih memilih boros dari pada menuntut ilmu di kelas. Lalu ini salah siapa?

Tahun 2020 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memilih tema Hardiknas 2020 yaitu “Belajar Dari Covid-19” hal tersebut membuat kita kembali melihat situasi negara Indonesia yang sekarang tengah dilanda oleh pandemik virus cerona yang mematikan, yang membuat segala aktivutas kita terhambah bahkan sulit untuk dilakukan.

Pada tahun-tahun sebelumya kita dapat memperingati hari pendidikan nasional dengan berbagai kegiatan baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi lainnya dengan mengadakan upacara bendera. Namun hal yang berbeda pula dengan tahun ini, hari pendidikan di tahun 2020 kita hanya dapat memperingatinnya dari rumah saja. Meskipun begitu tidaklah mengurangi makna dari hari pendidikan tersebut.

Bumi yang penuh dengan kecemasan dan Indonesia yang masih terus berusaha berjuang untuk mengatasi wabah Virus corona ini, membawa kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa untuk tidak selalu mengeluh dalam menjalankan tugas kita. Apa lagi di tengah maraknya Covid-19 ini yang membuat kita sangat sulit untuk belajar secara langsung atau tatap muka. Meskipun hal tersebut menjadi hanbatan besar bagi kaum pelajar saat ini, tetapi kita haruslah tetap dituntut kreatif dalam menempuh pendidikan di masa wabah virus corona ini.

Tidak hanya menjadi kaum pelajar yang melakukan aktivitasnya sepanjang hari dengan rebahan saja, namun ada banyak hal yang dapat kita lakukan agar menjadi pelajar yang bermanfaat bagi negara dan bangsa ini. Sebagai contoh nyata yang dapat kita lakukan ditengah Covid-19 ini adalah belajar dari rumah dan patuhui physical distanting dari pemerintah. Serta bisa melakukan aktivitas berkarya sesuai hobi dan talentanya masing-masing. Akhir Kata, “sebuah cahaya tidak akan bisa menerangi kegelapan, apabila tidak ada manusia yang cerdas dan tekun belajar untuk memposisikan cahaya tersebut ditempat yang gelap untuk menjadi terang”. Selamat Hari Pendidikan Nasional!

*) Eulrasia Kristi, Mahasiswa Semester 4 Jurusan Ilmu Komunikasi (Konsentrasi Jurnalistik) Unnivesitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

Apa Kabar Nasib Buruh Ditengah Covid-19?, Catatan May Day

Oleh: Eulrasia Kristi

Momentum hari buruh ditengah Covid-19 sangat berbeda dari hari buruh biasanya, dimana para buruh bisa menjalankan aksi dijalanan dengan berbagai macam kumpulan mahasiswa maupun dari berbagai serikat buruh. Tapi saat sekarang para buruh hanya bisa melakukan protes terhadap beberapa kebijakan pemerintah lewat memajangkan poster lewat media sosial, dikarenakan adanya himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja demi memutus mata rantai Covid-19.

Setiap tanggal 1 Mei, seluruh dunia merayakan International Workers Day, atau yang di kenal sebagai Hari Buruh Internasional yang bisa juga disebut May Day. Bagi kebanyakan orang di belahan bumi utara biasannya May Day ini digambarkan dengan festival yang cerah dan kegembiraan untuk menanti hari-hari yang hangat di musim semi. Namun tak semuanya begitu, May Day juga merupakan hari yang penuh protes, demonstrasi, dan kerusuhan para pekerja.
Pada awalnya May Day adalah hari libur kaum pangan yang dirayakan setiap awal musim panas. Tanggal 1 Mei juga dirayakan sebagai hari libur kaum pekerja di beberapa wilayah. Hari buruh lahir dari berbagai rentetan perjuangan keras para pekerja, untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial. Yang paling lekat dalam ingatan tentang hari buruh adalah aksi mogok kerja para buruh yang terjadi dilapanga Haymarket, Chicago pada Mei tahun 1886 lalu.

Indonesia sendiri menetapankan hari butuh yang jatuh pada 1 Mei juga melalui berbagai perjalanan panjang. Perayaan tahunan para pekerja itu bahkan sempat ditiadakan pada era orde baru. Pemerintah presiden Suharto kala itu, mengidentikan peringatan May Day dengan ideologi komunis. Menurut sejarahnya, peringatan Hari Buruh sudah di peringati di Nusantara pada masa pra kemerdekaan. Ratusan anggota Serikat Buruh “Kung Tang Hwee Koan” (serikat buruh bermarkas di Shanghai) menggelar peringatan Hari Buruh di Surabaya pada tanggal 1 Mei 1918, kemudian diverifikasi sebagai sejarah Hari Buruh pertama kali di Indonesia.

Lalu bagaimana dengan hari buruh pada 1 May 2020? Tahun ini terjadi penutupan wilayah di banyak negara dan berarti para demontrasi terpaksa harus tinggal di rumah. Organisasi Buruh Internasional PBB (ILO) telah memperingati bahwa separuh dari seluruh pekerja di seluruh dunia terancam bahaya kehilangan mata pencaharian mereka karena Covid-19 ini. Banyak diantara mereka memilih untuk di rumah setelah adanya peraturan pemerintah untuk bekerja dari rumah.

Pada era sekarang, baik di Indonesia maupunn di belahan negara lainnya hari buruh dijadikan sebagai hari dimana para pekerja dapat menyampaikan pendapatnya ataupun melakukan protes. Protes tersebut muncul karena pendapat yang dikeluarkan oleh para pekerja kepada pemerintah. Hal ini sebenarnya wajar dilakukan, tetapi tetap sesuai dengan tata tertib dan tidak melakuan hal yang anarkis.

Kini para buruh mengalami kecemasan yang dimana pandemik virus corona sedang melanda negara ini, dimana para buruh sedang tidak dapat berkerja secara langsung melainkan bekerja dari rumah. Bagaimanakah nasip para buruh di tahun ini, apakan gaji yang mereka dapatkan selama wabah ini dapat mencukupi kebutuhan mereka atau bahkan menjadi masalah besar yang menimbulkan hilangannya pekerjaan karena banyaknya perusahaan yang tengah ditutup.

Hari buruh yang biasannya dilakukan di jalanan, dengan begitu banyak orang dan kadang membuat jalanan menjadi macet serta suara-suara tuntutan buruh yang mengema di jalanan kini ditahun 2020 tidak akan ada kita lihat dan dengarkan. Wabah virus corona mengubah semuanya dengan sekejap mata, bagaimanakah kita dan para buruh menghadapi situasi semacam ini?

Oleh karena itu, cukup mengherankan jika istilah May Day digunakan untuk memperingati Hari Buruh Internasional pada setiap tanggal 1 Mei. Apakah para pekerja itu juga sedang terancam keselamatannya dalam pandemik virus corona ini? Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Betapa ya bila penutupan segala perusaan berlangsung dengan sangat lama dan membuat para perkerja tidak dapat menghasilkan upah karena bekerja tidak dengan maksimal. Hal lain yang mungkin bisa terjadi adalah PHK besar-besaran terhadap buruh di Indonesia. Namun tidak dapat kita punkiri pula bila pemerintah memberikan dana gaji kepada para buruh yang tidak dapat bekerja karena Covid-19, hal ini dapat membantu meringankan para buruh yang kehilangan pekerjaan serta dapat menghidupi mereka.

Dalam konteks kegawat daruratan akibat pandemi, berbagai kebijakan harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Menyelamatkan nyawa manusia dari serangan mematikan virus Corona sama dengan melindungi keberlanjutan kehidupan manusia atas hak bekerjanya, maka dari itu kita perlu menghentikan Covid-19 ini sekarang juga.

Untuk segera mengakhiri Covid-19, tidak bisa tidak harus memaksa pemerintah dan masyarakat mengambil sejumlah kebijakan besar secara cepat. Kebijakan besar dalam menghadapi pandemi Covid-19 pertama ialah dengan kebijakan isolasi yang nasionalistik, pembatasan sosial diterapkan dari hulu ke hilir, dari sabang hingga maraoke. Setiap tingkatan negara sampai pada RT/RW menanggulanginya dengan kontrol yang terpusat dan pengintaian atau melalui solidaritas sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Yang kedua ialah menguatkan kerja sama global dan solidaritas internasional khusus dalam bidang percepatan pengembangan vaksin dan obat Covid-19. Kerja sama diperlukan terkait dengan sumber daya dan pendanaan. Misalnya, Indonesia yang tergabung dalam G-20 bisa memulai kebijakan tersebut dengan mengembangkan prosedur tukar menukar pengetahuan dan menyokong distribusi adil sumber daya kesehatan terhadap setiap negara yang terdampak Covid-19, apalagi beberapa jenis obat Covid-19 sudah banyak diinisiasi dari kalangan pakar dalam negeri, mulai dari terapi plasma darah hingga gula dari Palembang. Hal ini dapat menjadi pintu masuk dalam garapan bersama negara-negara di dunia, dan negara Indonesia dapat menjadi inisiatornya.

Semoga dengan dua kebijakan seperti disebutkan di atas, dapat mempercepat masa kritis pandemi Covid-19. Dengan semangat kegotongroyongan, kita bahu membahu menghadapi pandemi dengan cara yang di depan kasih teladan, yang di belakang memberikan dukungan. Tegasnya, masyarakat memberi dukungan kepada pemerintah, dan pemerintah memberi perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Terakhir, dalam momentum may day tahun 2020 yang penuh keprihatinan ini mari bersatu dan saling menguatkan, jangan saling menyalahkan apalagi mau untung sendiri dalam situasi kritis ini. Dan semoga dalam bulan suci ini dapat menebalkan rasa kepedulian antar sesama untuk bersolidaritas bersama mengurangi beban sulit dari dampak virus Corona. Selanjutnya kita serahkan semua kepada yang maha kuasa seraya berdoa agar Allah senantiasa melindungi kita semua.

*) Eulrasia Kristi, Mahasiswa Semester 4 Jurusan Ilmu Komunikasi (Konsentrasi Jurnalistik) Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

Kartini di Tengah Covid-19, Refleksi Masa Perjuangan Kaum Perempuan

Oleh: Eulrasia Kristi

Selamat Hari Karitini (21 April 1879 sampai 21 April 2020). Selamat merayakan kehidupan sebagai perempuan-perempuan pemberi hidup, khususnya untuk semua perempuan yang saat ini sedang berjuang antara menolong orang lain di ambang batas kehidupan dengan melindungi diri sendiri. Semoga kalian selalu diberikan hati yang besar, semangat yang tidak pernah usang, dan harapan yang selalu mengiringi langkah juang.

Dalam merefleksikan semangat perjuangan Kartini tentunya kita patut memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap perempuan-perempuan yang saat ini menjadi garda terdepan pejuang melawan pandemi covid-19, yaitu para tenaga kesehatan. Keteguhan dan ketegaran yang diwarikaskan oleh seorang Kartini dalam perjuangannya menjadi sebuah pemaknaan kontekstual yang dilanjutkan oleh perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan terkhususnya di Indonesia pada saat ini.

Memiliki keteguhan yang kuat terhadap tugas dan panggilan, bukan hanya sebatas pada sebuah profesi. Tetapi misi panggilan atas nama kemanusiaan serta ketegaran hati untuk tetap setia pada konsekuensi yang akan diterima. Beberapa konsekuensi yang harus dialami mereka adalah tidak bertemu keluarga, melawan rasa khawatir dan takut, penolakan akibat stigma di masyarakat, serta nyawa mereka sendiri.

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) pada tahun 2019, jumlah perempuan sebagai tenaga kesehatan secara global mencapai 70 persen dari total keseluruhan tenaga kesehatan. Di Asia Tenggara, mayoritas tenaga kesehatan adalah perempuan, terdapat 79 persen perempuan yang berprofesi sebagai perawat dan 61 persen sebagai dokter.

Di Indonesia, berdasarkan data Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) per April 2017 tercatat jumlah perawat sebanyak 359.339 orang yang terdiri dari 29 persen atau sebanyak 103.013 orang perawat laki-laki dan 71 persen atau sebanyak 256.326 merupakan perempuan. Jika dipresentasikan berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan, perawat yang bekerja dirumah sakit adalah sebesar 58,26 persen dan 29,46 persen pada puskesmas (Kemeterian Kesehatan 2017).

Meningkatnya jumlah pasien yang terkena virus corona sampai saat ini tentunya tidak sebanding dengan jumlah perawat atau tenaga kesehatan yang tersedia. Rasio perawat terhadap 100.000 penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebesar 94,07. Pada tahun 2015, angka ini menurun menjadi 87,65 perawat per 100.000 penduduk, serta pada tahun 2016 adalah 113,40 per 100.000 penduduk.
Rasio ini masih jauh dari yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 sebesar 180 perawat per 100.000 penduduk (Kementerian Kesehatan 2017).

Hal inilah yang menjadi kendala dalam pemutusan mata rantai penangan covid-19 yang bukan hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. Permasalah kekurangan tenaga kesehatan dengan sendirinya mengakibatkan beban jam kerja melampaui batas normal bagi tenaga kesehatan terutama bagi yang perempuan. Disamping itu, dampak psikologis, ekonomi dan stigma sosial, kesehatan dan keselamatan juga merupakan faktor paling penting. Berdasarkan catatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hingga 6 April terdapat 24 dokter meninggal karena Corona. Tujuh orang diantaranya merupakan perempuan.

Sampai saat ini, terdapat persoalan mendasar terkait kebutuhan terhadap Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit. Diketahui APD untuk tenaga kesehatan masih kurangan dan sangat langka. Tenaga medis mulai kekurangan APD untuk tangani pasien terkena virus corona.

Melonjaknya angka pasien nyaris tak seimbang dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan APD, seperti yang terjadi pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito Yogyakarta (Tempo 2020). PPNI juga menyebutkan bahwa masih dibutuhkannya ribuan alat pelindung diri (APD) bagi anggotanya yang bertugas di 34 rumah sakit rujukan Covid-19 di Jawa Barat. Kebutuhan APD tersebut dianggap mendesak keberadaannya, mengingat perawat sebagai petugas medis yang kontak langsung dengan pasien.

Seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2010, bahwa APD merupakan prosedur utama dalam kegiatan pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi risiko keselamatan dan kesehatan kerja para petugas. Sehingga penyediaan APD merupakan kewajiban perusahaan pemilik fasilitas kesehatan.

Untuk itu sangat diharapkan peran pemerintah dapat mengatur tentang persoalan ketersediaan APD dan juga mekanisme harga yang berlaku di pasaran. Sehingga harga APD tidak melonjak tinggi. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan perhatian dengan sebaik-baiknya terhadap pejuang garis terdepan melawan Covid-19 untuk memastikan kebutuhan alat kesehatan dan keselamatan yang tetap terjamin.

Disamping itu, kitapun tidak dapat melupakan perempuan-perempuan dibalik tersedianya kebutuhan APD bagi tenaga medis. Mereka perempuan yang masih bekerja di dalam ancaman dampak Covid-19 demi untuk keselamatan pasien dan perempuan lain, adalah salah satu bentuk kontribusi paling nyata bagi kartini masa kini.

Terdapat sekitar 60 persen UMKM di Indonesia yang memproduksi masker, baju pelindung, dan hand sanitizer juga diperankan oleh perempuan. Berdasarkan rilis Kementerian Koperasi dan UKM, telah dilakukannya kerjasama dan membantu distribusi penjualan produk para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memproduksi Alat Pelindung Diri. Di Yogyakarta terdapat UMKM yang beralih produksi ke pembuatan masker yang dikerjakan oleh seluruh tenaga kerja yang adalah perempuan.

Tidak lupa teruntuk perempuan-perempuan pengambil kebijakan yang melakoni peran pucuk pimpinan sebagai pejabat publik seperti Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati guna penanganan dampak Covid-19, dalam melakukan kebijakan-kebijakan strategis untuk mengatasi persoalan siklus perputaran ekonomi daerah, kesejahteraan masyrakat, permasalahan kesehatan dan sosial dan dampak lainnya.

Para perempuan pekerja kreatif seperti influencer yang memberikan kontribusi mereka melalui kampanye positif melalui media sosial bagi masyarakat Indonesia seperti tetap stay at home, penggunaan masker, galang donasi untuk membantu tanaga kesehatan maupun masyarakat yang terkena dampak Covid. Perempuan pekerja sosial yang menggerakan lembaga-lembaga bantuan sosial serta para jurnalis yang senantiasa bertugas meliput di tengah wabah Covid. Begitu juga para pengusaha yang mengubah skema produksi untuk membantu kebutuhan APD para tenaga medis, seperti perancang busana Anne Avantie yang memproduksi dan menyumbangakan APD secara gratis (www.kompas.tv). Hal itu merupakan bentuk pemaknaan paling konstekstual terhadap perjuangan Kartini diikuti oleh perempuan Indonesia saat ini.

Untuk perempuan tenaga kesehatan, pengambil keputusan, para pekerja formal dan informal, ibu rumah tangga, perempuan aktivis mahasiswa, pekerja kreatif, jurnalis, pengusaha serta semua perempuan Indonesia, selamat memaknai kembali perjuangan Kartini dengan pengorbanan paling tulus yang dilakukan oleh kalian semua pada saat ini. Semangat perjuangan mengiringi kita sampai keadaan kembali membaik menjadikan Indonesia kuat dalam menghadapi ancaman pandemi covid-19. Kehidupan selalu membutuhkan energi positif para perempuan penjaga kehidupan. Selamat merayakan, Selamat berjuang. Kebaikan mengikuti.

*) Eulrasia Kristi, Mahasiswi Semester 4 Jurusan Ilmu Komunikasi (Konsentrasi Jurnalistik) Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI) Malang.

Merenungkan Pemikiran Kartini di Tengah Pandemi

Oleh: Ellen M. Yasak

“Bu, pagi ini aku sarapan apa?”, “Bu, bajuku di mana? Aku sudah mau mulai kelas online”, dan banyak lagi urusan Ibu di rumah sejak sebulan terakhir pemberlakuan Work From Home (WFH) dan School From Home (SFH) karena merebaknya wabah Covid-19. Mulai menjadi koki merangkap guru, urusan kebersihan rumah juga menjadi tanggung jawab utama perempuan. Belum lagi jika si Ibu bekerja di sektor publik. Lantas kapan seorang Ibu bisa beristirahat?. Hal ini tidak hanya berlaku untuk ibu atau perempuan yang telah berkeluarga, namun juga perempuan secara umum. Posisi mereka dalam sistem patriarki, berada pada sub-ordinasi laki-laki. Dengan kata lain tidak sejajar dengan laki-laki, baik dalam kelompok sosial terkecil (keluarga), maupun pada kelompok sosial secara umum.

Kondisi demikian, banyak dialami oleh para perempuan di pelosok negeri bahkan dunia. Upaya meningkatkan pemberdayaan terhadap mereka tidak berhenti dilakukan, baik oleh Komnas Perempuan maupun kelompok-kelompok penggerak pemberdayaan perempuan lainnya. Namun demikian perjuangan ini tidaklah mulus, sebab ada pula kelompok perempuan yang justru menolak perempuan berdaya. Hari ini tanggal 21 April, kita peringati bersama sebagai hari Kartini. Terlalu berharga jika kita lewatkan untuk membahas kelompok yang justru mengerdilkan posisi perempuan. Nilai-nilai kesetaraan perempuan, pemberdayaan, nasionalisme, dan perjuangan Kartini perlu kita kobarkan kembali mulai hari ini. Meminjam kacamata Pierre Bourdieu (2001) dalam bukunya Masculine Domination, kondisi patriarki yang kuat seperti yang terjadi di banyak budaya Indonesia dan Asia, sangat dipengaruhi oleh habitus (sistem persepsi, pikiran dan tindakan yang bertahan lama). Habitus ini berjalan secara turun temurun, dalam waktu yang lama sehingga menjadi pembenaran atas apa yang di-‘labelkan’ terhadap perempuan. Misalnya ‘label’ bahwa tempat perempuan itu di dapur, sumur, dan kasur. Pertama siapa yang membuat ‘label’ itu?. Kedua siapa yang diuntungkan dengan ‘label’ itu?. Ketiga apa tujuan adanya pelabelan itu?. Jawaban dari tiga pertanyaan tersebut adalah maskulinitas dan adanya dominasi maskulin. Dominasi maskulin ini terjadi untuk mengukuhkan posisi maskulin pada struktur sosial atas femininitas (keperempuanan).

Sister up sister (perempuan mendukung perempuan) merupakan istilah yang cukup umum digunakan untuk saling dukung antara perempuan. Hingga hari ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga yang memimpin Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease, belum bisa memprediksi kapan puncak dan akhir wabah Covid-19 ini akan terjadi di Indonesia. Oleh karena itu konsep saling mendukung perempuan menjadi penting dilakukan. Persoalan perempuan di negeri ini, tidak hanya ketimpangan posisi namun juga kekerasan terhadap perempuan baik secara verbal maupun non-verbal. Menurut laporan yang dilansir Tempo.co tanggal 15 April lalu, Tuani Sondang Rejeki Marpaung, anggota Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) mengungkapkan dari tanggal 16 Maret sampai 12 April tercatat ada 75 pengaduan kasus. Angka yang tertinggi adalah penyebaran konten intim, disusul dengan kasus-kasus KDRT selama diberlakukannya social distancing. Menurut laporan tersebut, korban mengalami kekerasan namun tidak bisa melapor karena situasi (pandemi Corona) dan tidak bisa keluar rumah. Rendahnya pemahaman atas hak yang melekat pada diri mereka, dan konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi sub-ordinasi, membuat upaya pertahanan diri mereka menjadi lemah.

Di antara semua persoalan perempuan ini, memperjuangkan cita-cita Kartini menjadi harapan. Meski banyak yang menganggap harapan ini utopis, tapi tetap harus bergerak dengan optimis. Tentu kita tahu bahwa cara Kartini berjuang tidaklah mengangkat senjata, tapi harapan dan cita-citanya diungkapkan melalui korespondensi dengan teman-temannya di Belanda. Kartini banyak menuliskan kritik terhadap sistem feodal yang membelenggu masyarakat. Dia percaya bahwa Pendidikan merupakan kunci emansipasi untuk manusia secara umum, dan perempuan secara khusus. Aktualisasi Kartini dari surat-suratnya ini akhirnya dibukukan oleh sahabat penanya yang bernama J.H Abendanon. Sejak dibukukan, surat-surat Kartini menjadi bacaan yang memacu semangat untuk kaum perempuan. Pemikirannya yang modernis dan visioner menginspirasi gerakan perempuan ke depannya.

Kini cara aktualisasi diri perempuan semakin beragam. Tentu akses informasi yang terbuka memberi peluang besar pada kemampuan literasi perempuan. Jika budaya patriarki mendikotomi peran perempuan dan laki-laki, inilah yang menjadi kritik utama R.A Kartini. Dia memimpikan kesetaraan, kesempatan menuntut ilmu dan meraih cita-cita pada porsi yang sama seperti yang didapatkan laki-laki. Dalam penggalan suratnya kepada Ny. Van Kool, Kartini menuliskan, “Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik. Dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan pendidikan, karena inilah yang akan membawa bahagia baginya”. Penggalan surat tersebut berisi keinginan besar Kartini untuk memberi kesempatan pendidikan terhadap semua perempuan Indonesia.

Kesempatan yang luas telah diberikan terhadap perempuan, baik untuk menempuh pendidikan maupun meraih cita-cita. Meski demikian, ternyata masih menyisakan sejumlah persoalan. Standar ganda identitas keperempuanan masih kokoh. Kita tahu betapa masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini di beberapa daerah, ketimpangan dalam upah, hingga ketidak setaraan di bidang politik. Dalam pemikiran Kartini, perempuan merupakan subjek yang mampu berdaya atas dirinya sendiri. Namun habitus pada budaya patriarki, masih menempatkan perempuan sebagai objek. Cara pandang laki-laki terhadap perempuan menunjukkan masih adanya relasi kuasa pada struktur patriarki yang menguntungkan posisi laki-laki.

Banyak perempuan yang memiliki kemampuan akademik cemerlang, namun terhambat ketika sudah menikah atau memiliki anak. Tidak sedikit perempuan yang akhirnya memutuskan keluar dari pekerjaan dan tinggal di rumah untuk mengurus anak. Tentu bukan kritik terhadap mereka yang memutuskan menjadi ibu rumah tangga, namun banyak yang akhirnya memutuskan berhenti bekerja dengan keadaan terpaksa atau dipaksa. Hasilnya kondisi psikis atau kejiwaan yang menjadi taruhannya.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memotong rantai patriarki ini?. Tentu untuk menjawabnya butuh komitmen dan kesungguhan dari berbagai pihak. Upaya meruntuhkan sistem patriarki sudah dimulai Kartini, hingga sekarang masih menjadi perjuangan panjang yang harus terus dilakukan.

Ditengah wabah Covid-19 di Indonesia bahkan dunia memaksa masyarakat membuat jarak sosial (social distancing), tidak lantas menghentikan perjuangan perempuan. Justru peran perempuan menjadi sangat besar dalam keberlangsungan keluarga. Pada posisi ini, tingkat literasi perempuan menjadi penting. Misalnya sejak SFH peran pengajaran yang semula dipegang oleh guru di sekolah digantikan oleh ibu atau orang tua lain di rumah. Kemampuan berdaya, mandiri, serta mampu menyuarakan pendapat merupakan hak perempuan yang harus diperjuangkan, dimiliki, dan dikukuhkan. Meminjam istilah Anne Leclerc, “Perempuan harus memiliki wacananya sendiri, dan bukan meminjam dari kacamata lelaki”. Selamat hari Kartini.(Der/Aka)

*) Ellen M. Yasak, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi
dan sedang menempuh S3 Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia

Dari Lintas Generasi Ditengah Covid-19, Hijrah Ke Dunia Digital

Oleh: Asra Bulla Junga Jara., S.I.Kom

Percepatan teknologi di era revolusi industri 4.0 menjadi sebuah keharusan sejarah. Jika pada awalnya istilah ini identik dengan generasi milenial, maka sekarang generasi sebelumnya juga harus terbiasa. Teknologi melalui handphone (HP) menjadi fenomena yang harus dipelajari dan dijalankan masyarakat baik tua dan muda dalam kehidupan sehari-hari. Dibantu teknologi, informasi dan edukasi menjadi semakin mudah, cepat dan praktis sehingga membantu manusia dalam aktivitas kesehariannya.

Tapi apakah ideal seperti itu kebermanfaatan teknologi bagi kehidupan manusia? Dalam sebuah diskusi online lewat apilikasi zoom yang saya ikuti dalam beberapa hari lalu, seorang narasumber menyebut istilah “Hijrah Digital”. Sebuah kalimat yang semakin dirasakan oleh kita belakangan ini terutama setelah fenomena Covid-19 hadir di Indonesia pada awal Maret tahun 2020. Setelah ditemukan kasus warga di Indonesia yang positif Covid-19, seketika fenomena digital mulai dipertimbangkan untuk dipakai masyarakat secara luas. Adanya wabah Covid-19 menjadi jalan manusia Indonesia memasuki gerbang hijrah digital sepenuhnya.

Disebut sepenuhnya, sebab sebelumnya fenomena digital terpisahkan antar generasi. Pada generasi pra milenial, perilaku digital ditandai terbatas bisa memiliki handphone (HP) untuk berkomunikasi, komputer buat bekerja, kurang aktif menggunakan fasilitas pembelajaran berbasis media sosial yang semuanya disebabkan keterbatasan menggunakan teknologi. Sebaliknya, generasi millenial aktif bekerja dan belajar dengan memakai media sosial baik WhatsApp, Line, Twitter dan sejenisnya. Sekarang, ketika Covid-19 menyebar, orang dipaksa belajar dan bekerja di rumah, maka hijrah digital menjadi sebuah keharusan bagi semua kalangan baik generasi pra milenial dan milenial.

Pasca penyebaran Covid-19, pemerintah mulai aktif mengajak masyarakat untuk belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Fasilitas pembelajaran online seperti zoom, google meet, live instagram dan aplikasi pembelajaran daring bermunculan. Masyarakat diarahkan belajar melalui aplikasi digital seperti ruang guru, Indonesia dan lainnya, sehingga perlahan hijrah digital lintas generasi dimulai. Generasi pra millenial “dipaksa” bersentuhan dan bertemu dengan milenial yang umumnya sudah akrab dan melekat dengan dunia digital dalam kehidupan sehari-harinya.

Tetapi perlu diingat konsep hijrah digital menyisakan dua persoalan. Pertama, umumnya generasi pra millenial tidak selalu mudah untuk mau belajar, adaptasi dan berhijrah dari pemakaian teknologi dan sebagiannya kemampuan manual, masuk ke dunia serba digital. Bagaimanapun harus diakui, fenomena digital belum sepenuhnya dapat diterima seluruh masyarakat Indonesia. Untuk generasi pra millenial, mereka umumnya sudah terbiasa belajar dan bekerja dengan dunia nyaman. Adanya teknologi membuat mereka harus beradaptasi dengan semua kecanggihan teknologi yang tentu membutuhkan waktu dan proses yang tidak mudah.

Sebagai contoh, sebelum Covid-19 masuk ke Indonesia, masih banyak penolakan terhadap penggunaan teknologi dalam instansi pendidikan. Ada pengajar yang terbiasa berceramah dan gagap membuat power point, memakai spidol kemudian menuliskan materi di papan tulis, absensi secara manual memanggil mahasiswa satu-persatu dan belum mampu membuat email. Ketika ada fasilitas aplikasi pembelajaran daring, penolakan datang dengan berbagai alasan yang berujung sikap enggan terhadap perubahan khususnya teknologi.

Tetapi sekarang, saat kondisi Covid-19 melanda Indonesia dan pemerintah “memaksa” masyarakat belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Mau tidak mau, generasi pra millenial harus bersentuhan langsung dengan dunia digital. Sebagai pengajar, mereka harus terbiasakan menggunakan aplikasi pembelajaran daring dan fasilitasi pembelajaran online yang beragam bentuknya. Jika kapasitasnya sebagai orang tua, generasi pra millenial harus beradaptasi dengan teknologi untuk belajar bersama anaknya di rumah. Dalam kapasitas sebagai pekerja, dirinya harus terbiasakan rapat dan bekerja secara online.

Kedua, kembali pada pertanyaan awal, seberapa jauh idealitas kebermanfaatan teknologi dalam kehidupan manusia? Sebab mengingat aktivitas online baik belajar dan bekerja menyisakan tingkat keamanan teknologi yang sangat rawan. Beberapa waktu lalu misalnya ramai diberitakan zoom sebagai salah satu fasilitas pembelajaran online diketahui membocorkan data pengguna. Padahal kita mengetahui bersama, pasca pemberlakuan work from home aplikasi zoom banyak diminati kalangan masyarakat Indonesia. Mulai dari kegiatan diskusi, rapat online dan pekerjaan yang membutuhkan pengganti tatap muka menggunakan zoom.

Ada yang berkilah menggunakan zoom sebagai fasilitas belajar, bukan pekerjaan yang penting sehingga tidak takut datanya bocor. Tapi jangan dilupakan bahwa sikap mengabaikan dan meremehkan atas kerawanan kebocoran data pengguna akan berpotensi mengganggu kehidupan pribadi seseorang. Data anda bisa dipakai perusahaan teknologi untuk segala keperluan yang tidak diketahui pengguna dan berpotensi merugikan kehidupan Anda. Selain itu, hasil rapat online yang rawan mengalami kebocoran akan membuat perusahaan teknologi mengetahui informasi penting yang berkembang dalam sebuah negara maupun sebuah perusahaan.

Tapi menghadapi fenomena hijrah digital, kita memang harus mengakui itu sebuah keharusan sejarah yang tidak dapat dipungkiri sudah berada di depan mata dan Anda harus menjalaninya. Bagaikan rumus ampuh perubahan, semua di sekitar Anda akan berubah termasuk perubahan itu sendiri. Sekarang tugas generasi pra millenial membiasakan hidup dengan serba digital, beradaptasi dengan teknologi dan berusaha membaca serta mengikuti perkembangan teknologi. Sedangkan persoalan keamanan data pribadi, dibutuhkan perhatian bersama seperti misalnya mendorong pemerintah dan parlemen secepatnya mengesahkan produk konstitusi mengenai perlindungan keamanan data pribadi di era dunia teknologi yang semakin berkembang cepat dan menghasilkan disrupsi yang luar biasa dampaknya kepada kehidupan manusia.

*) Asra Bulla Junga Jara., S.I.Kom, Alumni S1 Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri) Malang, Jurusan Ilmu Komunikasi (Konsentrasi Jurnalistik)

Pentingnya Keterbukaan Informasi dalam Menangani COVID-19

Oleh: Bagus Rochadi

Membaca berita yang dilansir di berbagai media online, bahwa Kota Batu masuk kawasan red zone dengan 1 orang yang positif covid-19. Saya merasa aneh karena berita ini diumumkan langsung oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jatim. Ada apa ini dengan pemerintahan kota Batu? Kenapa saya tidak mendapatkan informasi apapun tentang ODP atau ODR atau bahkan juga yang terpapar oleh virus corona? Bahkan saya membuka aplikasi among tani yang konon katanya aplikasi tersebut senilai Rp 9 miliar juga tidak mendapatkan informasi apapun.

Ataukah ini pertanda bahwasannya tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai sebaran virus corona? Seharusnya pemerintah kota Batu lebih pro-aktif menyampaikan informasi perkembangan wabah ini tanpa melanggar hak-hak pasien, terutama adalah bagaimana pemerintah untuk tetap konsisten menjaga kerahasiaan identitas pasien tersebut.

Menurut saya, penting sekali Pemerintah bersikap transparan mengenai informasi wilayah dan tempat mana saja yang terdampak atau terpapar. Penting agar publik mengetahui agar
dapat segera diambil serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi).

Merujuk pada undang undang kesehatan pasal 154 (1) UU 36/2009, bahwasannya “Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.”

Apabila pemerintah kota Batu tidak bersikap terbuka, dikhawatirkan akan bermunculan berita berita hoax yang akan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Saya menerima beberapa berita yang mengatakan bahwa daerah A atau daerah B dan daerah C terdapat pasien yang terjangkit virus Corona. Ketika saya melihat foto yang beredar, saya yakin itu bukan di daerah kota Batu.

Bahkan, kemarin pada Sabtu, 28 maret 2020 ada seorang yang pingsan di depan rumah saya. Beberapa orang tidak berani menolong, karena takut yang pingsan tersebut terjangit virus Corona. Untuk beberapa saat, orang tersebut tergeletak begitu saja di jalanan. Hingga kemudian Beliau terbangun, dan memanggil tukang ojek yang mengantarkan orang tersebut pulang.

Saya baru mengetahui berita tersebut karena ada informasi dari teman saya Rizky Ramdan. beberapa saat kemudian datanglah petugas PMI, intel dari polsek, intel dari Koramil dan petugas BPBD. Setelah saya coba melakukan klarifikasi ke rumah tukang ojek, ternyata korban tersebut memiliki riwayat penyakit jantung. Miris sekali apabila masyarakat terus dihantui oleh ketakutan-ketakutan seperti ini.

Saya berharap Pemerintahan kota Batu ke depannya tidak perlu lagi menyembunyikan fakta yang terjadi sambil memikirkan alternatif kebijakan yang harus diambil. Kita memang sedang menghadapi dilema tentang sumber informasi apa yang dapat dipercaya. Media sosial dan media daring lebih banyak mengejar click-bait dengan menuliskan judul-judul yang mengundang emosi dan menurunkan berita-berita yang belum terkonfirmasi atau berita-berita hoaks. Saya berharap pula para pemangku kekuasaan, pejabat terkait dan wakil rakyat tidak lari dari kenyataan demi menjaga citra politis mereka. Terlebih lagi kota Batu dikenal sebagai kota tujuan wisata, yang tentunya isu apapun akan berdampak pada kunjungan wisatawan. Jangan sampai masyarakat semakin fobia dan mengalami tekanan psikis karena hoax hoax yang beredar.(Hmz/Aka)

*) Bagus Rochadi, Warga Kota Batu yang juga CEO Indonesian Super Guide.

Hermeneutika Perempuan

Oleh: Ade Mulyono

Suatu sore ketika hendak membeli novel di toko buku, saya dikagetkan dengan kehadiran seorang perempuan muda (Sales Promotion Girl) yang mengenakan pakaian serba mini hingga memperlihatkan bagian lekuk tubuhnya sambil menawarkan produk rokok. Bagai tersihir berduyun-duyunlah para lelaki mendekati. Namun, para lelaki sepertinya tidak tertarik dengan promosi harga rokok, melainkan hanya terpukau oleh kemolekan tubuh perempuan muda itu.

Pemandangan serupa juga setiap hari kita saksikan; produk ‘iklan kecantikan’ di televisi selalu ‘mengemas’ model perempuan dengan mengeksploitasi ‘ketubuhannya’ untuk ‘kontes bisnis’. Akibatnya, mitos standar kecantikan ialah putih, langsing, dan tinggi telah menjadi kebenaran absolut di masyarakat. Jika meminjam teori JF. Loytard dalam bukunya ‘Libidinal Economy‘ hal itu tidak lepas dari ‘logika hasrat’ (the logic of desire); lalu lintas ekonomi disertai lalu lintas hasrat (hasrat konsumen dirangsang lewat sensualitas komoditas).

Sudah menjadi rahasia umum dalam kebudayaan kita yang androsentrisme, bahwa tubuh perempuan selalu dijadikan ‘medan magnet’ dalam hal apa pun; bisnis, korporasi, politik, hukum, pendidikan, dan teologi. Meminjam istilah Supartiningsih (2004), libidonomics; sistem pendistribusian rangsangan, rayuan, kesenangan, dan kegairahan dalam masyarakat. Libidonomics itulah yang disindir oleh Gadis Arivia, “Andaikata tubuh perempuan dapat dijadikan saham, maka saya saya anjurkan bermain saham agar cepat menjadi kaya sebab tubuh perempuan di seluruh dunia selalu laku untuk dijual (Jurnal Perempuan: 2011).

Di sisi lain, sepertinya lembaga publik juga ikut menikmati ‘perayaan tubuh’ perempuan. Bukti perayaan itu ialah masih terjadinya aturan diskriminasi terhadap perempuan. Perda-Perda misoginis bagai musim hujan: menjamur. RUU Ketahanan Keluarga tak luput dari sorotan; peran perempuan semakin dilembagakan di wilayah domestik. Sebaliknya, kekerasan terhadap perempuan justru banyak terjadi di ruang privat. Kampus juga ikut latahnya; mengatur mahasiswi berpakaian.

Perempuan: tubuh yang tak merdeka

Dalam peristiwa lain belum lama ini ada seorang suami yang tega menjual tubuh istrinya kepada teman-temannya. Dari peristiwa itu, kita tak dapat menyimpulkan ada persoalan serius di tengah masyarakat yang selalu menganggap perempuan sebagai objek-pasif. Ada ‘dorongan kebudayaan’ yang memaksa kita untuk melihat perempuan sebagai tubuh yang bertuan.

Tentu bukan perempuan itu sendiri yang dimaksud sebagai tuannya. Jika ia seorang istri, maka suaminyalah tuannya (pemilik ketubuhannya). Jika masih lajang tentu orangtuanya yang mempunyai kuasa untuk merestui anaknya dimiliki oleh tuannya (suaminya). Padahal, dalam etika feminisme kita mengenal ethics of care; harapan untuk memelihara kesetaraan.

Di sisi lain, kebudayaan patriarkis menjadi sponsor utama terjadinya diskriminasi atas tubuh perempuan. Senada dengan argumentasi Foucault yang mengatakan, “Bahwa kekuasaan tidak netral dari gender… Term biopolitik menyembunyikan realitas kekuasaan laki-laki atas tubuh perempuan (Sejarah Seksualitas: 1997). Dengan demikian, baik di ruang privat maupun publik ada kekuasaan yang mengendalikan tubuh perempuan. Pendek kata, perempuan dilahirkan dalam keadaan tidak merdeka atas kepemilikan tubuhnya. Stigma itu masih berlangsung dalam kehidupan perempuan hari-hari ini.

Persoalan itu memberi pesan dan kesan, bahwa tubuh perempuan terikat di ruang privat dan terperangkap di ruang publik. Keduanya bersekutu sebagai ‘penebar moral’ atas tubuh perempuan untuk memberi lebel mana yang baik dan buruk. Akhirnya kita dibuat mengerti ada kekuasaan yang menentukan status sosial makhluk bernama perempuan. Ketidakadilan itu membuat perempuan hanya memiliki satu bahasa tubuh: mengangguk.

Bahasa juga tidak lepas dari kendali ‘watak patriarkis’. Lewat bahasa budaya patriarkis meringkus tubuh perempuan. Misalnya, perempuan ‘terjebak’ dalam pengendalian narasi atas nama ‘kesucian’, ‘makhota’, dan ‘kehormatan’ sebagai suatu penghargaan atas tubuhnya. Pertanyaan jika perempuan telah kehilangan ‘kesuciannya’ apakah perempuan tidak lagi berharga?

Jelas ini penghinaan terhadap perempuan. Seakan-akan ‘gairah’ (desire) hanya dimiliki oleh lelaki. Perempuan harus submisif dalam seks. Bahwa menikmatan (pleasure) hanya dalam kendali biologis lelaki: logos spermatikos. Jadi, perempuan yang terkungkung di sarang patriarkis hermeneutikanya menjadi pendek: menyoal ketubuhan perempuan. Padahal, kita mengenang Kartini karena ‘keindahan pikirannya’ bukan pakaian yang dikenakannya.

Persoalan semacam itu sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Roman Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer melukiskan kuasa tubuh perempuan lewat tokoh Nyai Ontosoroh. Coba kita tengok sisi lain kehidupan seorang ‘Nyai’ (gundik) yang luput dari mata publik. Seorang ‘Nyai’ hanya dijadikan ‘penghangat ranjang’ oleh para konglomerat laki-laki Belanda. Saat ‘Nyai’ melahirkan anak, maka akan diserahkan anaknya untuk dibawa pulang ke Belanda. Karena anak keturunan Belanda harus mendapatkan pendidikan ala Belanda.

Di situlah bekerja politik hukum yang dikotomis, hierarkis, dan hegemonis. Tentu ini bukan semata-mata persoalan kepentingan nasionalisme. Akan tetapi, di balik itu ada kepentingan patriarkis. Bahwa subjek hukum ditentukan berdasarkan status gender bukan kesetaraan gender. Apakah subjek hukum berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Seorang ‘Nyai’ tidak lebih dari sekadar ‘babu’ (pelayan kelamin), bukan semata-mata karena ia pribumi, melainkan ‘gundik’ (perempuan).

Kendati zaman telah berubah, namun sampai hari ini penjajahan atas tubuh perempuan masih berlangsung. Dengan berbagai dalil diucapkan untuk menyelundupkan kepentingan ‘watak patriarkis’. Sejatinya pada tubuh perempuanlah melekat simbol perlawanan: equality gender. Di ruang privat kita mengenal Inggit Ginarsih, di ruang publik kita mengenang Marsinah. Begitulah sejarah mencatat.

Hanya dengan terus-menerus menggugat ketidakadilan yang menimpa perempuan kita menulis ulang hukum dan peradaban untuk menghasilkan legal theory feminist. Dengan cara itu kita merayakan separuh umat manusia untuk memperoleh kemerdekaan tubuhnya. Hanya dengan cara itu pula kita menghargai perempuan untuk bebas. Bukan mengendalikan perempuan dengan bebas.(Der/Aka)

*) Ade Mulyono, pemerhati pendidikan dan seorang feminis laki-laki. Novel perdananya Lautan Cinta Tak Bertepi dengan nama penampilan Arian Pangestu (2018).

Buruh Korban Kekejaman Kapitalisme di Omnibus Law

Oleh: Asra Bulla Junga Jara

Buruh selalu menjadi korban dalam kapitalsme. Selama ini, melalui mekanisme upah minimum per bulan saja, buruh sudah berada digaris kemiskinan. Jika Omnibus Law diberlakukan buruh akan di upah per jam. Dengan skema ini, buruh yang menjalankan hak cuti atau tidak bekerja sementara karena sakit tidak mendapatkan upah. Walhasil buruh makin termarjinalkan, jamaknya praktik upah per jam di Eropa dan Amerika Serikat menjadi dali pemerintah untuk menerapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Skema ini dianggap adil karena pekerja produktif akan mendapat upah lebih besar.

Namun, kita harus melihat latar belakang diterbitkan Ombnibus Law yakni untuk mempermuda investasi. Upah buruh yang rendah selama ini menjadi salah satu daya tarik investasi di Indonesia. Omnibus Law diterbitkan untuk menyenangkan investor, meski harus menekan buruh. Inilah praktik korporatokrasi yakni penguasa disetir untuk mengikuti kemauan korporasi dalam proses legislasi. Lalu dimanakah jargon “Merakyat” yang selama ini dicitrakan? Selama Indonesia menganut sistem kapitalisme, selama itu pula buruh akan menjadi sapi pera ekonomi.

Makanan khas para kapitalisme yang sedang menjadi perbincangan saat ini di kalangan para pencari kerja tentulah Omnibus Law. Kata ini seakan sudah menjadi makanan khas para pemilik modal untuk disajikan pada buruh yang sedang terjerat dalam penantian kata “kesejahteraan”. Lalu, sejenis makanan khas apa sesunguhnyan Omnibus Law itu? Menurut Kamus Hukum Merriam Webster, istilah Omnibus Law berasal dari Omnibus Bill, yakni Undang-Undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Kata ‘Omnibus’ berasal dari Bahasa Latin yang berarti segalahnya.

Istilah Omnibus Law sudah sangat tua, Undang-Undang tersebut pertama kali dibahas di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1980. Di Indonesia, istila ini menjadi perbincangan bagi para mentri setelah Presiden Joko Widodo mengungkapkannya dalam pidato pertama stelah dilantik sebagai Presiden Rebublik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Konsep ini sering digunakan di negara yang menganut sistem Common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu Undang-Undang baru untuk mengamandemenkan beberapa Undang-Undang sekaligus.

Singkatnya Omnibus Law adalah suatu Undang-Undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Pembuatan proses secara resmi, ahli hukum menyebutkan tidak ada perbedaan dengan pembuatan. Hanya saja, isinya mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang yang terkait sebagai sumber pijakan utama dalam mengambil sebuah kebijakan.

Kedudukan hukum Omnibus Law sama dengan Undang-Undang dan diusulkan untuk simplifikasi Undang-Undang lainnya. Terkait, aturan yang diatur dalam banyak Undang-Undang yang dihapus dan kemudian diatur hanya dalam satu Undang-Undang. Penggunaan hokum Omnibus Law baru pertama kali terjadi di era Jokowi saat beberapa peraturan-peraturan tambahan seperti undang-undang pemilu, dan undang-undang penyandang disabilitas yang mendukung 25 sektor dan juga undang-undang perlindungan anak. Ombnibus Undang-undang diperlukan karena Indonesia memiliki banyak Undang-Undang yang mengatur penggunaan sector per kementrian dan lembaga, sehingga menjadi parsial dan tumpeng tindih.

Ketika Suara Masyarakat Dibungkam Dengan Alasan Investasi!

Tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan pemerintah termasuk perumusan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lain yang menyangkut kepentingan publik. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Pasal 25 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak untuk berpartisipasi juga perwujudan dari hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat yang merupakan komponen inti dari kebebasan ruang sipil.

Namun, partisipasi publik yang efektif hanya dapat dilaksanakan jika masyarakat cukup bebas dan independen dalam menyampaikan pandangannya terhadap sebuah kebijakan. Oleh karena itu, sikap pemerintah dalam menyambut masukan masyarakat turut menentukan tingkat partisipasi masyarakat tersebut. Prinsip good governance menekankan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong setiap warga negara untuk menggunakan hak berpendapatnya dalam pengambilan keputusan serta menjamin kebebasan ruang sipil untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Nyatanya, kritikan keras masyarakat terhadap rencana Omnibus Law hanya dilihat sebagai penghambat rencana Pemerintah menggaet investor dan meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Demi melancarkan agenda investasi tersebut, partisipasi masyarakat sipil justru ditekan dengan dalih hendak melakukan ‘pendekatan komunikasi’. Padahal, pihak-pihak yang ditunjuk Presiden Jokowi merupakan alat keamanan negara dan tidak memiliki fungsi komunikasi sebagaimana yang dimaksud. Alih-alih pendekatan ‘komunikasi’, yang ada di lapangan kelak malah praktek intimidasi.

Presiden Jokowi telah secara terang-terangan mengabaikan tupoksi institusi keamanan dengan menggunakan aparat keamanan dan intelijen sebagai juru bicara program pemerintah. Bukannya mendengarkan secara seksama alasan di balik penolakan Omnibus Law lalu mengkaji muatan kritiknya, atau mengutus jajarannya yang lebih sesuai dan kompeten dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah, Presiden justru menggunakan aparat yang terbukti berulang kali mengekang kebebasan ruang sipil secara represif.

Walhasil, wacana ‘pendekatan komunikasi’ ini hanya pemanis untuk menutupi kenyataan pahit di baliknya: pembungkaman sistematis masyarakat sipil. Pernyataan Presiden Jokowi yang mengharapkan masyarakat dapat memahami Omnibus Law melalui komunikasi tersebut juga secara tidak langsung mereduksi penolakan dan kritik terhadap Omnibus Law sebagai sebuah ketidaktahuan dan ketidakpahaman semata. Serikat pekerja dan organisasi masyarakat yang telah bertahun-tahun memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil di tengah gempuran investasi dianggap tidak sanggup memahami Omnibus Law sehingga dianggap perlu untuk diedukasi oleh aparat keamanan negara.

*) Asra Bulla Junga Jara
Mahasiswa Semester Delapan (8), di Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri) Malang, Jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik. Serta Aktif Menulis Opini Di Media