Dari Lintas Generasi Ditengah Covid-19, Hijrah Ke Dunia Digital

Oleh: Asra Bulla Junga Jara., S.I.Kom

Percepatan teknologi di era revolusi industri 4.0 menjadi sebuah keharusan sejarah. Jika pada awalnya istilah ini identik dengan generasi milenial, maka sekarang generasi sebelumnya juga harus terbiasa. Teknologi melalui handphone (HP) menjadi fenomena yang harus dipelajari dan dijalankan masyarakat baik tua dan muda dalam kehidupan sehari-hari. Dibantu teknologi, informasi dan edukasi menjadi semakin mudah, cepat dan praktis sehingga membantu manusia dalam aktivitas kesehariannya.

Tapi apakah ideal seperti itu kebermanfaatan teknologi bagi kehidupan manusia? Dalam sebuah diskusi online lewat apilikasi zoom yang saya ikuti dalam beberapa hari lalu, seorang narasumber menyebut istilah “Hijrah Digital”. Sebuah kalimat yang semakin dirasakan oleh kita belakangan ini terutama setelah fenomena Covid-19 hadir di Indonesia pada awal Maret tahun 2020. Setelah ditemukan kasus warga di Indonesia yang positif Covid-19, seketika fenomena digital mulai dipertimbangkan untuk dipakai masyarakat secara luas. Adanya wabah Covid-19 menjadi jalan manusia Indonesia memasuki gerbang hijrah digital sepenuhnya.

Disebut sepenuhnya, sebab sebelumnya fenomena digital terpisahkan antar generasi. Pada generasi pra milenial, perilaku digital ditandai terbatas bisa memiliki handphone (HP) untuk berkomunikasi, komputer buat bekerja, kurang aktif menggunakan fasilitas pembelajaran berbasis media sosial yang semuanya disebabkan keterbatasan menggunakan teknologi. Sebaliknya, generasi millenial aktif bekerja dan belajar dengan memakai media sosial baik WhatsApp, Line, Twitter dan sejenisnya. Sekarang, ketika Covid-19 menyebar, orang dipaksa belajar dan bekerja di rumah, maka hijrah digital menjadi sebuah keharusan bagi semua kalangan baik generasi pra milenial dan milenial.

Pasca penyebaran Covid-19, pemerintah mulai aktif mengajak masyarakat untuk belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Fasilitas pembelajaran online seperti zoom, google meet, live instagram dan aplikasi pembelajaran daring bermunculan. Masyarakat diarahkan belajar melalui aplikasi digital seperti ruang guru, Indonesia dan lainnya, sehingga perlahan hijrah digital lintas generasi dimulai. Generasi pra millenial “dipaksa” bersentuhan dan bertemu dengan milenial yang umumnya sudah akrab dan melekat dengan dunia digital dalam kehidupan sehari-harinya.

Tetapi perlu diingat konsep hijrah digital menyisakan dua persoalan. Pertama, umumnya generasi pra millenial tidak selalu mudah untuk mau belajar, adaptasi dan berhijrah dari pemakaian teknologi dan sebagiannya kemampuan manual, masuk ke dunia serba digital. Bagaimanapun harus diakui, fenomena digital belum sepenuhnya dapat diterima seluruh masyarakat Indonesia. Untuk generasi pra millenial, mereka umumnya sudah terbiasa belajar dan bekerja dengan dunia nyaman. Adanya teknologi membuat mereka harus beradaptasi dengan semua kecanggihan teknologi yang tentu membutuhkan waktu dan proses yang tidak mudah.

Sebagai contoh, sebelum Covid-19 masuk ke Indonesia, masih banyak penolakan terhadap penggunaan teknologi dalam instansi pendidikan. Ada pengajar yang terbiasa berceramah dan gagap membuat power point, memakai spidol kemudian menuliskan materi di papan tulis, absensi secara manual memanggil mahasiswa satu-persatu dan belum mampu membuat email. Ketika ada fasilitas aplikasi pembelajaran daring, penolakan datang dengan berbagai alasan yang berujung sikap enggan terhadap perubahan khususnya teknologi.

Tetapi sekarang, saat kondisi Covid-19 melanda Indonesia dan pemerintah “memaksa” masyarakat belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Mau tidak mau, generasi pra millenial harus bersentuhan langsung dengan dunia digital. Sebagai pengajar, mereka harus terbiasakan menggunakan aplikasi pembelajaran daring dan fasilitasi pembelajaran online yang beragam bentuknya. Jika kapasitasnya sebagai orang tua, generasi pra millenial harus beradaptasi dengan teknologi untuk belajar bersama anaknya di rumah. Dalam kapasitas sebagai pekerja, dirinya harus terbiasakan rapat dan bekerja secara online.

Kedua, kembali pada pertanyaan awal, seberapa jauh idealitas kebermanfaatan teknologi dalam kehidupan manusia? Sebab mengingat aktivitas online baik belajar dan bekerja menyisakan tingkat keamanan teknologi yang sangat rawan. Beberapa waktu lalu misalnya ramai diberitakan zoom sebagai salah satu fasilitas pembelajaran online diketahui membocorkan data pengguna. Padahal kita mengetahui bersama, pasca pemberlakuan work from home aplikasi zoom banyak diminati kalangan masyarakat Indonesia. Mulai dari kegiatan diskusi, rapat online dan pekerjaan yang membutuhkan pengganti tatap muka menggunakan zoom.

Ada yang berkilah menggunakan zoom sebagai fasilitas belajar, bukan pekerjaan yang penting sehingga tidak takut datanya bocor. Tapi jangan dilupakan bahwa sikap mengabaikan dan meremehkan atas kerawanan kebocoran data pengguna akan berpotensi mengganggu kehidupan pribadi seseorang. Data anda bisa dipakai perusahaan teknologi untuk segala keperluan yang tidak diketahui pengguna dan berpotensi merugikan kehidupan Anda. Selain itu, hasil rapat online yang rawan mengalami kebocoran akan membuat perusahaan teknologi mengetahui informasi penting yang berkembang dalam sebuah negara maupun sebuah perusahaan.

Tapi menghadapi fenomena hijrah digital, kita memang harus mengakui itu sebuah keharusan sejarah yang tidak dapat dipungkiri sudah berada di depan mata dan Anda harus menjalaninya. Bagaikan rumus ampuh perubahan, semua di sekitar Anda akan berubah termasuk perubahan itu sendiri. Sekarang tugas generasi pra millenial membiasakan hidup dengan serba digital, beradaptasi dengan teknologi dan berusaha membaca serta mengikuti perkembangan teknologi. Sedangkan persoalan keamanan data pribadi, dibutuhkan perhatian bersama seperti misalnya mendorong pemerintah dan parlemen secepatnya mengesahkan produk konstitusi mengenai perlindungan keamanan data pribadi di era dunia teknologi yang semakin berkembang cepat dan menghasilkan disrupsi yang luar biasa dampaknya kepada kehidupan manusia.

*) Asra Bulla Junga Jara., S.I.Kom, Alumni S1 Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri) Malang, Jurusan Ilmu Komunikasi (Konsentrasi Jurnalistik)

BNN Kota Malang

Pentingnya Keterbukaan Informasi dalam Menangani COVID-19

Oleh: Bagus Rochadi

Membaca berita yang dilansir di berbagai media online, bahwa Kota Batu masuk kawasan red zone dengan 1 orang yang positif covid-19. Saya merasa aneh karena berita ini diumumkan langsung oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jatim. Ada apa ini dengan pemerintahan kota Batu? Kenapa saya tidak mendapatkan informasi apapun tentang ODP atau ODR atau bahkan juga yang terpapar oleh virus corona? Bahkan saya membuka aplikasi among tani yang konon katanya aplikasi tersebut senilai Rp 9 miliar juga tidak mendapatkan informasi apapun.

Ataukah ini pertanda bahwasannya tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai sebaran virus corona? Seharusnya pemerintah kota Batu lebih pro-aktif menyampaikan informasi perkembangan wabah ini tanpa melanggar hak-hak pasien, terutama adalah bagaimana pemerintah untuk tetap konsisten menjaga kerahasiaan identitas pasien tersebut.

Menurut saya, penting sekali Pemerintah bersikap transparan mengenai informasi wilayah dan tempat mana saja yang terdampak atau terpapar. Penting agar publik mengetahui agar
dapat segera diambil serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi).

Merujuk pada undang undang kesehatan pasal 154 (1) UU 36/2009, bahwasannya “Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.”

Apabila pemerintah kota Batu tidak bersikap terbuka, dikhawatirkan akan bermunculan berita berita hoax yang akan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Saya menerima beberapa berita yang mengatakan bahwa daerah A atau daerah B dan daerah C terdapat pasien yang terjangkit virus Corona. Ketika saya melihat foto yang beredar, saya yakin itu bukan di daerah kota Batu.

Bahkan, kemarin pada Sabtu, 28 maret 2020 ada seorang yang pingsan di depan rumah saya. Beberapa orang tidak berani menolong, karena takut yang pingsan tersebut terjangit virus Corona. Untuk beberapa saat, orang tersebut tergeletak begitu saja di jalanan. Hingga kemudian Beliau terbangun, dan memanggil tukang ojek yang mengantarkan orang tersebut pulang.

Saya baru mengetahui berita tersebut karena ada informasi dari teman saya Rizky Ramdan. beberapa saat kemudian datanglah petugas PMI, intel dari polsek, intel dari Koramil dan petugas BPBD. Setelah saya coba melakukan klarifikasi ke rumah tukang ojek, ternyata korban tersebut memiliki riwayat penyakit jantung. Miris sekali apabila masyarakat terus dihantui oleh ketakutan-ketakutan seperti ini.

Saya berharap Pemerintahan kota Batu ke depannya tidak perlu lagi menyembunyikan fakta yang terjadi sambil memikirkan alternatif kebijakan yang harus diambil. Kita memang sedang menghadapi dilema tentang sumber informasi apa yang dapat dipercaya. Media sosial dan media daring lebih banyak mengejar click-bait dengan menuliskan judul-judul yang mengundang emosi dan menurunkan berita-berita yang belum terkonfirmasi atau berita-berita hoaks. Saya berharap pula para pemangku kekuasaan, pejabat terkait dan wakil rakyat tidak lari dari kenyataan demi menjaga citra politis mereka. Terlebih lagi kota Batu dikenal sebagai kota tujuan wisata, yang tentunya isu apapun akan berdampak pada kunjungan wisatawan. Jangan sampai masyarakat semakin fobia dan mengalami tekanan psikis karena hoax hoax yang beredar.(Hmz/Aka)

*) Bagus Rochadi, Warga Kota Batu yang juga CEO Indonesian Super Guide.

BNN Kota Malang

Hermeneutika Perempuan

Oleh: Ade Mulyono

Suatu sore ketika hendak membeli novel di toko buku, saya dikagetkan dengan kehadiran seorang perempuan muda (Sales Promotion Girl) yang mengenakan pakaian serba mini hingga memperlihatkan bagian lekuk tubuhnya sambil menawarkan produk rokok. Bagai tersihir berduyun-duyunlah para lelaki mendekati. Namun, para lelaki sepertinya tidak tertarik dengan promosi harga rokok, melainkan hanya terpukau oleh kemolekan tubuh perempuan muda itu.

Pemandangan serupa juga setiap hari kita saksikan; produk ‘iklan kecantikan’ di televisi selalu ‘mengemas’ model perempuan dengan mengeksploitasi ‘ketubuhannya’ untuk ‘kontes bisnis’. Akibatnya, mitos standar kecantikan ialah putih, langsing, dan tinggi telah menjadi kebenaran absolut di masyarakat. Jika meminjam teori JF. Loytard dalam bukunya ‘Libidinal Economy‘ hal itu tidak lepas dari ‘logika hasrat’ (the logic of desire); lalu lintas ekonomi disertai lalu lintas hasrat (hasrat konsumen dirangsang lewat sensualitas komoditas).

Sudah menjadi rahasia umum dalam kebudayaan kita yang androsentrisme, bahwa tubuh perempuan selalu dijadikan ‘medan magnet’ dalam hal apa pun; bisnis, korporasi, politik, hukum, pendidikan, dan teologi. Meminjam istilah Supartiningsih (2004), libidonomics; sistem pendistribusian rangsangan, rayuan, kesenangan, dan kegairahan dalam masyarakat. Libidonomics itulah yang disindir oleh Gadis Arivia, “Andaikata tubuh perempuan dapat dijadikan saham, maka saya saya anjurkan bermain saham agar cepat menjadi kaya sebab tubuh perempuan di seluruh dunia selalu laku untuk dijual (Jurnal Perempuan: 2011).

Di sisi lain, sepertinya lembaga publik juga ikut menikmati ‘perayaan tubuh’ perempuan. Bukti perayaan itu ialah masih terjadinya aturan diskriminasi terhadap perempuan. Perda-Perda misoginis bagai musim hujan: menjamur. RUU Ketahanan Keluarga tak luput dari sorotan; peran perempuan semakin dilembagakan di wilayah domestik. Sebaliknya, kekerasan terhadap perempuan justru banyak terjadi di ruang privat. Kampus juga ikut latahnya; mengatur mahasiswi berpakaian.

Perempuan: tubuh yang tak merdeka

Dalam peristiwa lain belum lama ini ada seorang suami yang tega menjual tubuh istrinya kepada teman-temannya. Dari peristiwa itu, kita tak dapat menyimpulkan ada persoalan serius di tengah masyarakat yang selalu menganggap perempuan sebagai objek-pasif. Ada ‘dorongan kebudayaan’ yang memaksa kita untuk melihat perempuan sebagai tubuh yang bertuan.

Tentu bukan perempuan itu sendiri yang dimaksud sebagai tuannya. Jika ia seorang istri, maka suaminyalah tuannya (pemilik ketubuhannya). Jika masih lajang tentu orangtuanya yang mempunyai kuasa untuk merestui anaknya dimiliki oleh tuannya (suaminya). Padahal, dalam etika feminisme kita mengenal ethics of care; harapan untuk memelihara kesetaraan.

Di sisi lain, kebudayaan patriarkis menjadi sponsor utama terjadinya diskriminasi atas tubuh perempuan. Senada dengan argumentasi Foucault yang mengatakan, “Bahwa kekuasaan tidak netral dari gender… Term biopolitik menyembunyikan realitas kekuasaan laki-laki atas tubuh perempuan (Sejarah Seksualitas: 1997). Dengan demikian, baik di ruang privat maupun publik ada kekuasaan yang mengendalikan tubuh perempuan. Pendek kata, perempuan dilahirkan dalam keadaan tidak merdeka atas kepemilikan tubuhnya. Stigma itu masih berlangsung dalam kehidupan perempuan hari-hari ini.

Persoalan itu memberi pesan dan kesan, bahwa tubuh perempuan terikat di ruang privat dan terperangkap di ruang publik. Keduanya bersekutu sebagai ‘penebar moral’ atas tubuh perempuan untuk memberi lebel mana yang baik dan buruk. Akhirnya kita dibuat mengerti ada kekuasaan yang menentukan status sosial makhluk bernama perempuan. Ketidakadilan itu membuat perempuan hanya memiliki satu bahasa tubuh: mengangguk.

Bahasa juga tidak lepas dari kendali ‘watak patriarkis’. Lewat bahasa budaya patriarkis meringkus tubuh perempuan. Misalnya, perempuan ‘terjebak’ dalam pengendalian narasi atas nama ‘kesucian’, ‘makhota’, dan ‘kehormatan’ sebagai suatu penghargaan atas tubuhnya. Pertanyaan jika perempuan telah kehilangan ‘kesuciannya’ apakah perempuan tidak lagi berharga?

Jelas ini penghinaan terhadap perempuan. Seakan-akan ‘gairah’ (desire) hanya dimiliki oleh lelaki. Perempuan harus submisif dalam seks. Bahwa menikmatan (pleasure) hanya dalam kendali biologis lelaki: logos spermatikos. Jadi, perempuan yang terkungkung di sarang patriarkis hermeneutikanya menjadi pendek: menyoal ketubuhan perempuan. Padahal, kita mengenang Kartini karena ‘keindahan pikirannya’ bukan pakaian yang dikenakannya.

Persoalan semacam itu sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Roman Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer melukiskan kuasa tubuh perempuan lewat tokoh Nyai Ontosoroh. Coba kita tengok sisi lain kehidupan seorang ‘Nyai’ (gundik) yang luput dari mata publik. Seorang ‘Nyai’ hanya dijadikan ‘penghangat ranjang’ oleh para konglomerat laki-laki Belanda. Saat ‘Nyai’ melahirkan anak, maka akan diserahkan anaknya untuk dibawa pulang ke Belanda. Karena anak keturunan Belanda harus mendapatkan pendidikan ala Belanda.

Di situlah bekerja politik hukum yang dikotomis, hierarkis, dan hegemonis. Tentu ini bukan semata-mata persoalan kepentingan nasionalisme. Akan tetapi, di balik itu ada kepentingan patriarkis. Bahwa subjek hukum ditentukan berdasarkan status gender bukan kesetaraan gender. Apakah subjek hukum berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Seorang ‘Nyai’ tidak lebih dari sekadar ‘babu’ (pelayan kelamin), bukan semata-mata karena ia pribumi, melainkan ‘gundik’ (perempuan).

Kendati zaman telah berubah, namun sampai hari ini penjajahan atas tubuh perempuan masih berlangsung. Dengan berbagai dalil diucapkan untuk menyelundupkan kepentingan ‘watak patriarkis’. Sejatinya pada tubuh perempuanlah melekat simbol perlawanan: equality gender. Di ruang privat kita mengenal Inggit Ginarsih, di ruang publik kita mengenang Marsinah. Begitulah sejarah mencatat.

Hanya dengan terus-menerus menggugat ketidakadilan yang menimpa perempuan kita menulis ulang hukum dan peradaban untuk menghasilkan legal theory feminist. Dengan cara itu kita merayakan separuh umat manusia untuk memperoleh kemerdekaan tubuhnya. Hanya dengan cara itu pula kita menghargai perempuan untuk bebas. Bukan mengendalikan perempuan dengan bebas.(Der/Aka)

*) Ade Mulyono, pemerhati pendidikan dan seorang feminis laki-laki. Novel perdananya Lautan Cinta Tak Bertepi dengan nama penampilan Arian Pangestu (2018).

BNN Kota Malang

Buruh Korban Kekejaman Kapitalisme di Omnibus Law

Oleh: Asra Bulla Junga Jara

Buruh selalu menjadi korban dalam kapitalsme. Selama ini, melalui mekanisme upah minimum per bulan saja, buruh sudah berada digaris kemiskinan. Jika Omnibus Law diberlakukan buruh akan di upah per jam. Dengan skema ini, buruh yang menjalankan hak cuti atau tidak bekerja sementara karena sakit tidak mendapatkan upah. Walhasil buruh makin termarjinalkan, jamaknya praktik upah per jam di Eropa dan Amerika Serikat menjadi dali pemerintah untuk menerapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Skema ini dianggap adil karena pekerja produktif akan mendapat upah lebih besar.

Namun, kita harus melihat latar belakang diterbitkan Ombnibus Law yakni untuk mempermuda investasi. Upah buruh yang rendah selama ini menjadi salah satu daya tarik investasi di Indonesia. Omnibus Law diterbitkan untuk menyenangkan investor, meski harus menekan buruh. Inilah praktik korporatokrasi yakni penguasa disetir untuk mengikuti kemauan korporasi dalam proses legislasi. Lalu dimanakah jargon “Merakyat” yang selama ini dicitrakan? Selama Indonesia menganut sistem kapitalisme, selama itu pula buruh akan menjadi sapi pera ekonomi.

Makanan khas para kapitalisme yang sedang menjadi perbincangan saat ini di kalangan para pencari kerja tentulah Omnibus Law. Kata ini seakan sudah menjadi makanan khas para pemilik modal untuk disajikan pada buruh yang sedang terjerat dalam penantian kata “kesejahteraan”. Lalu, sejenis makanan khas apa sesunguhnyan Omnibus Law itu? Menurut Kamus Hukum Merriam Webster, istilah Omnibus Law berasal dari Omnibus Bill, yakni Undang-Undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Kata ‘Omnibus’ berasal dari Bahasa Latin yang berarti segalahnya.

Istilah Omnibus Law sudah sangat tua, Undang-Undang tersebut pertama kali dibahas di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1980. Di Indonesia, istila ini menjadi perbincangan bagi para mentri setelah Presiden Joko Widodo mengungkapkannya dalam pidato pertama stelah dilantik sebagai Presiden Rebublik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Konsep ini sering digunakan di negara yang menganut sistem Common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu Undang-Undang baru untuk mengamandemenkan beberapa Undang-Undang sekaligus.

Singkatnya Omnibus Law adalah suatu Undang-Undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Pembuatan proses secara resmi, ahli hukum menyebutkan tidak ada perbedaan dengan pembuatan. Hanya saja, isinya mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang yang terkait sebagai sumber pijakan utama dalam mengambil sebuah kebijakan.

Kedudukan hukum Omnibus Law sama dengan Undang-Undang dan diusulkan untuk simplifikasi Undang-Undang lainnya. Terkait, aturan yang diatur dalam banyak Undang-Undang yang dihapus dan kemudian diatur hanya dalam satu Undang-Undang. Penggunaan hokum Omnibus Law baru pertama kali terjadi di era Jokowi saat beberapa peraturan-peraturan tambahan seperti undang-undang pemilu, dan undang-undang penyandang disabilitas yang mendukung 25 sektor dan juga undang-undang perlindungan anak. Ombnibus Undang-undang diperlukan karena Indonesia memiliki banyak Undang-Undang yang mengatur penggunaan sector per kementrian dan lembaga, sehingga menjadi parsial dan tumpeng tindih.

Ketika Suara Masyarakat Dibungkam Dengan Alasan Investasi!

Tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan pemerintah termasuk perumusan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lain yang menyangkut kepentingan publik. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Pasal 25 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak untuk berpartisipasi juga perwujudan dari hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat yang merupakan komponen inti dari kebebasan ruang sipil.

Namun, partisipasi publik yang efektif hanya dapat dilaksanakan jika masyarakat cukup bebas dan independen dalam menyampaikan pandangannya terhadap sebuah kebijakan. Oleh karena itu, sikap pemerintah dalam menyambut masukan masyarakat turut menentukan tingkat partisipasi masyarakat tersebut. Prinsip good governance menekankan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong setiap warga negara untuk menggunakan hak berpendapatnya dalam pengambilan keputusan serta menjamin kebebasan ruang sipil untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Nyatanya, kritikan keras masyarakat terhadap rencana Omnibus Law hanya dilihat sebagai penghambat rencana Pemerintah menggaet investor dan meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Demi melancarkan agenda investasi tersebut, partisipasi masyarakat sipil justru ditekan dengan dalih hendak melakukan ‘pendekatan komunikasi’. Padahal, pihak-pihak yang ditunjuk Presiden Jokowi merupakan alat keamanan negara dan tidak memiliki fungsi komunikasi sebagaimana yang dimaksud. Alih-alih pendekatan ‘komunikasi’, yang ada di lapangan kelak malah praktek intimidasi.

Presiden Jokowi telah secara terang-terangan mengabaikan tupoksi institusi keamanan dengan menggunakan aparat keamanan dan intelijen sebagai juru bicara program pemerintah. Bukannya mendengarkan secara seksama alasan di balik penolakan Omnibus Law lalu mengkaji muatan kritiknya, atau mengutus jajarannya yang lebih sesuai dan kompeten dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah, Presiden justru menggunakan aparat yang terbukti berulang kali mengekang kebebasan ruang sipil secara represif.

Walhasil, wacana ‘pendekatan komunikasi’ ini hanya pemanis untuk menutupi kenyataan pahit di baliknya: pembungkaman sistematis masyarakat sipil. Pernyataan Presiden Jokowi yang mengharapkan masyarakat dapat memahami Omnibus Law melalui komunikasi tersebut juga secara tidak langsung mereduksi penolakan dan kritik terhadap Omnibus Law sebagai sebuah ketidaktahuan dan ketidakpahaman semata. Serikat pekerja dan organisasi masyarakat yang telah bertahun-tahun memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil di tengah gempuran investasi dianggap tidak sanggup memahami Omnibus Law sehingga dianggap perlu untuk diedukasi oleh aparat keamanan negara.

*) Asra Bulla Junga Jara
Mahasiswa Semester Delapan (8), di Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri) Malang, Jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik. Serta Aktif Menulis Opini Di Media

BNN Kota Malang

Berharap Koalisi Besar (JoBang), Bukti Incumbent Tidak Percaya Diri

Oleh: Dito Arief N. S.AP, M.AP

Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020 sudah tinggal menghitung bulan, tidak terasa sudah kurang dari 8 Bulan pelaksanaan Pilkada langsung serentak edisi keempat, semenjak dimulainya kebijakan Pilkada langsung serentak dengan hadirnya Undang – Undang Pilkada, yaitu UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang kemudian dirubah menjadi UU No.8 Tahun 2015 dan kemudian dirubah kembali menjadi UU No.10 Tahun 2016. Namun bila melihat suasana Politik di Kabupaten Malang, tampaknya masih jauh dari gegap gempita layaknya daerah-daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah.

Semarak Pilkada di sejumlah daerah di Jatim, seperti Surabaya, Lamongan, Sumenep, dan Jember sudah mulai hangat dan terasa, namun tampaknya tidak dengan Kabupaten Malang. Memang sudah mengemuka nama – nama yang bermunculan seperti Bupati incumben H.M Sanusi, 3 anggota DPRD Jatim Dapil Malang Raya, yaitu Ketua Fraksi PDIP Jatim Sri Untari Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim Siadi, dan anggota Fraksi Nasdem Jatim Jajuk Rendra Kresna, kemudian ada 2 Tokoh NU yaitu Ketua PCNU Kabupaten Malang dr. Umar Usman dan Rektor UNIRA Hasan Abadi, Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, istri mantan Bupati 2 periode Tyas Sujud Pribadi, Politisi Nasdem M. Geng Wahyudi, hingga pengusaha yang menjadi kandidat jalur perseorangan Heri Cahyono yang bahkan telah menemukan pasangannya yaitu Advocat senior Gunadi Handoko sebagai Bakal Calon Wakil Bupatinya.
Namun munculnya nama-nama tersebut belum cukup kongkret untuk membuat dinamika politik Kabupaten Malang menjadi bergairah. Secara matematis, Kabupaten Malang merupakan daerah yang wajib dimenangkan oleh semua Partai Politik. Dengan jumlah DPT terbesar kedua di Jatim setelah Surabaya dengan 1,9 Juta pemilih, tentu sangat strategis dalam memberikan kontribusi suara secara regional dan nasional bagi perolehan suara Partai Politik.

Peta politik yang tersaji hari ini di Kabupaten Malang, menurut penulis merupakan desain yang diciptakan oleh mantan Bupati Rendra Kresna, terlepas dari kasus hukum yang menimpa beliau, analisa dan forecasting yang beliau lakukan di Pilkada tahun 2015 lalu dengan memilih H.M Sanusi sebagai pasangan Wakil Bupati merupakan langkah berani untuk bisa menciptakan kondisi dan dinamika politik hari ini. Beliau rela untuk lebih berdarah-darah “sendirian” melawan penantangnya Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi yang memiliki mesin politik, jaringan dan finansial yang kuat ketika itu. Hasilnya perolehan suara Rendra – Sanusi sebagai petahana yang diusung Koalisi Raksasa “hanya” sebesar 605.817 Suara atau 51,62%, berbanding perolehan suara Dewanti Rumpoko – Masrifah hadi sebesar 521.928 suara atau 44,47% yang hanya diusung tunggal oleh PDIP, sehingga selisih keduanya hanya sebesar 7,14%. Perolehan suara Rendra – Sanusi di Pilkada 2015 yang besarnya tidak jauh berbeda dengan perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Malang 2010, sebesar 672.511 Suara (Rendra – Subhan), sebagian besar merupakan suara loyalis dan militan voters Rendra Kresna secara pribadi.

Dengan peta politik hari ini, tidak ada kandidat yang menjadi dominan dengan elektabilitas dan popularitasnya, bahkan untuk Bupati incumbent, H.M Sanusi sekalipun. Secara personal, yang diuntungkan dengan kondisi hari ini adalah kandidat yang telah memiliki ceruk dan segmen pemilih tersendiri atau diterima sebagai representasi dari segmen politik identitas dan paternalistik yang ada di Kabupaten Malang. Secara institusi dan jejaring, yang diuntungkan dengan kondisi hari ini adalah Partai yang memiliki soliditas, militansi, jejaring yang kuat dan pemilih loyal, sehingga memudahkan untuk mendeliver pesan elektoral dari kandidat kepada masyarakat secara langsung.
Faktor logistik atau pendanaan tentunya juga menjadi variabel penting dengan dinamika politik Kabupaten Malang hari ini, luas kabupaten malang yang demikian besar, dengan 33 Kecamatan, 390 Desa, 4.280 TPS, dengan jumlah pemilih yang mencapai 1,9 Juta tentunya membutuhkan energi besar dan logistik besar untuk bisa mengcover itu semua.

Dinamika Politik Kabupaten Malang hari ini mengingatkan penulis dengan yang terjadi pada perjalanan Pilkada Kabupaten Trenggalek 2015 silam, incumbent (Wakil Bupati) pada saat itu Abdul Kholiq (Ketua DPC PKB) berada diatas angin untuk maju dalam Pilkada, karena hingga H-1 tahun Pilkada belum ada kandidat kuat yang benar-benar siap menjadi penantang incumben. Bahkan di H – 8 bulan Pilkada, yaitu pada bulan April 2015, Wabup Incumbent Abdul Kholiq dengan Percaya Diri mendeklarasikan duet pasangan JoBang (Ijo Abang) PKB – PDIP dengan menggandeng Srikandi PDIP dari Malang, Sri Rahayu sebagai Bacawabup, dengan didukung beberapa Partai Politik lainnya.

Namun seketika peta politik berubah dengan munculnya sosok Emil Dardak yang menyatakan akan maju dalam Pilkada Trenggalek sebagai daerah tanah kelahirannya. Ketika itu pesona Emil Dardak yang kemudian berpasangan dengan M. Nur Arifin (Bupati Trenggalek saat ini) mampu menjadi magnet bagi Partai – Partai Politik di Trenggalek. Koalisi besar yang pada awalnya mengerucut ke Abdul Kholiq sebagai Wabup Incumbent, berbalik arah mendukung Emil Dardak – M. Nur Arifin yang dimotori PDIP yang pada akhirnya berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Trenggalek dengan perolehan suara telak 76,07 % melawan Incumbent yang hanya memperoleh 23,93%.

Kekalahan incumbent (Wabup Trenggalek) yang sempat diatas angin, sesungguhnya terjadi karena pengenalan dan dukungan publik masih rendah terhadap incumbent, serta terjadinya kekosongan figur pemimpin alternatif. Kondisi tersebut sempat coba diatasi di awal dengan berupaya menggagas Koalisi JoBang agar menguatkan elektabilitas incumbent yang masih rendah. Syukurnya PDIP dan Partai lainnya cepat menyadari dan segera beralih ke figur alternatif yang muncul, yaitu Emil Dardak yang belakangan bahkan berhasil naik pangkat menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah Indar Parawansa dalam Pilgub Jatim 2018.

Dengan dinamika politik yang mirip dengan Pilkada Kabupaten Trenggalek di tahun 2015, penulis menilai partai – partai besar di Kabupaten Malang, khususnya PDIP dapat mengambil pengalaman dan success story dari Pilkada Trenggalek 2015, apalagi dengan memiliki sosok yang kuat yang didukung internal Partai. Peta Politik Kabupaten Malang yang tersaji hari ini mestinya tidak perlu “memaksakan” Koalisi JoBang untuk sekedar bisa memenangkan Pilkada Kabupaten Malang yang telah 2 periode terlewatkan. Dan bila dipaksakan, penulis ragu mantan Bupati Rendra Kresna sebagai kreator Peta Politik Kabupaten Malang hari ini akan merestui Koalisi tersebut terjadi, dan sangat dimungkinkan malah akan membuka pintu hadirnya sosok “Emil Dardak” lain di Pilkada Kabupaten Malang 2020 yang diusung oleh Koalisi Alternatif.

*)Dito Arief N. S.AP, M.AP
Peneliti SIGI Lingkaran Survei Indonesia (SIGI LSI Denny J.A)
Peneliti Evaluasi Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Malang.

BNN Kota Malang

Pentingnya Cara Berfikir Hukum dalam Menganalisa Isu Hukum

Ferry Anggriawan S.H, M.H
Ferry Anggriawan S.H, M.H

Oleh Ferry Anggriawan S.H, M.H

Kasus pembunuhan begal yang terjadi di Kabupaten Malang oleh tersangka berinisial ZA bukannya ditanggapi secara kritis, melainkan ditampilkan dalam bentuk sensasi

yang jauh dari inti permasalahan. Beberapa media memberitakan kasus ini melalui judul-judul yang jauh dari substansi permasalahan, seperti; “pembunuh begal di Malang demi membela pacar, ternyata juga punya istri”, ini bukan masalah pembunuh sudah beristri atau belum, tetapi ini adalah masalah hukum terkait pembunuhan bukan dibawa kedalam subtansi permasalahan melainkan pikiran pembaca dibiaskan dengan isu-isu yang jauh dari permasalahan hukum.
Cara berfikir hukum adalah mengolah bahan hukum-hukum positif dengan
menggunakan logika.Berfikir dengan menggunakan logika atau berfikir secara logis adalah befikir dengan menggunakan konsep, pengertian, doktrin, yang dibuat oleh hukum.Kasus pembunuhan begal yang dilakukan oleh ZA hendaknya dikritisi
dengan cara berfikir hukum yaitu dengan pasal yang berkaitan dalam kasus tersebut kemudian dengan pengertian dan doktrin yang sesuai dengan logika hukum.
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan 4 pasal berlapis salah satumya adalah
Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup disayangkan
oleh tim Kuasa Hukum ZA, karena ZA dalam keadaan terpaksa melakukan perlawanan, begitu juga Penuntut Umum juga mempunyai alasan kenapa pembunuhan tersebut dikategorikan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP, adalah
karena pisau telah dibawa oleh ZA ketika berangkat dari rumah dan sebelum kejadian pembunuhan terjadi.
Secara hukum positif pembelaan yang dilakukan oleh tersangka ZA dapat
dikategorikan dalam noodweer (pembelaan terpaksa) yang diatur dalam Pasal 49
KUHP. Beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikategorikan dalam pembelaan terpaksa adalah membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan,
kesusilaan, harta sendiri atau orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat, dan perbuatan tersebut melawan hukum. Adapun domain terkait pembelaan terpaksa adalah pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman dan serangan tidak boleh melampaui batas (asas subsidioritas). Ada beberapa unsur yang telah terpenuhi bahwa ZA melakukan perbuatan tersebut
dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yaitu; melindungi diri dan orang lain, melindungi harta sendiri dan orang lain, melindungi karena adanya ancaman yang sangat dekat dan adanya perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepadanya. Di sisi lain ada perbuatan ZA yang dijadikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dakwaan melalui Pasal 340 KUHP tentang perencanaan pembunuhan,mengingat ZA sebelum kejadian perampokan dan ancaman pemerkosaan, ZA terlebih dahulu
membawa pisau sebelum pembelaan yang berakibat pembunuhan terjadi.
Hukum adalah seni berinterpretasi, semua berhak menyatakan dirinya benar atau
menyatakan kebenaran subjektifnya, tetapi disatu sisi orang lain juga berhak menyatakan kebenaran subjektifnya. Kuasa Hukum ZA mempunyai argumen hukum yang siap didialektikakan dipersidangan dengan argumen hukum dan saksi yang disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Harapan kedepannya adalah semoga Putusan Pengadilan terkait kasus ini mempunyai nilai keadilan bagi keduabelah pihak dan nilai kemanfaatan bagi kita semua.
Melalui kasus ini hendaknya kita lebih cermat dalam menganalisa isu hukum, karena isu hukum tidak pernah jauh dari logika hukum dan hukum positif yang berada di Indonesia. Janganlah kamu masuk dalam suatu perkara kecuali kamu tidak memiliki ilmu didalamnya, begitupun janganlah menganalisa suatu isu hukum tanpa melalui ilmu hukum dan cara berfikir hukum.

Ferry Anggriawan S.H, M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

BNN Kota Malang

Jalur Independen, antara Ilusi dan Keniscayaan dalam Pilkada Kabupaten Malang

Oleh: Dito Arief N. S.AP, M.AP

Sejarah awal pencalonan Kepala Daerah melalui jalur independen, secara resmi tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, setelah sebelumnya hanya berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darusalam pasca perdamaian pemerintah Republik Indonesia dan GAM untuk memfasilitasi tokoh-tokoh GAM yang ingin mencalonkan kepala daerah dari Non Partai Politik. Dalam Undang – Undang No.12 Tahun 2008, klasifikasi persyaratan calon independen diatur secara teknis dan mulai berlaku di Pemilukada seluruh Indonesa, dengan ketentuan persyaratan sebesar 6,5% – 10 % dari jumlah DPT pada Pemilu sebelumnya. Di era Rezim Pemilukada tersebut (Tahun 2008 – 2015), tercatat terdapat 7 Pasangan calon independen yang memenangkan Pemilukada di seluruh Indonesia.

Hadirnya Undang – Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, membuat Pilkada tidak lagi masuk dalam Rezim Pemilu, karena telah diatur khusus dalam Undang-Undang Pilkada. Pada Pilkada serentak pertama di tahun 2015 yang diselenggarakan di 269 daerah, jumlah calon perseorangan yang maju sebanyak 137 pasangan, dari seluruh jumlah calon perseorangan, yang berhasil menang hanya tiga belas pasangan. Pada Pilkada 2017 yang digelar di 101 daerah, jumlah calon perseorangan 68 pasangan, hasilnya calon perseorangan yang menang hanya tiga yakni di Pidie Aceh, Boalemo Gorontalo dan Sarmi Papua.

Dalam dua edisi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang, yaitu di tahun 2010 dan tahun 2015, kehadiran calon independen juga sempat mewarnai dinamika Pilkada. Pada Pilkada Tahun 2010, pada awalnya diikuti oleh 5 bakal pasangan calon, 3 yang diusung dari Parpol, sedangkan 2 bakal calon diusung melalui jalur independen (perseorangan), namun sayangnya 2 bakal pasangan calon dari independen yaitu “Martiani Setyaningtyas – Bibit Suprapto” dan “Sutikno – Rizal Safani” kandas karena tidak memenuhi persyaratan jumlah dukungan sebanyak 82.031 dukungan KTP (3% dari jumlah DPT Pemilu sebelumnya). Perlu diketahui Calon Bupati Independen Martiani Setyaningtyas merupakan Istri dari Sujud Pribadi, Bupati aktif pada saat itu. Gagal lolosnya kedua pasangan calon independen tersebut sempat memunculkan gugatan di PTUN Surabaya, meskipun pada akhirnya hasil putusan PTUN tidak menganulir keputusan KPU Kabupaten Malang tersebut. Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dengan syarat pencalonan yang lebih ketat yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015, terdapat 3 bakal pasangan calon yaitu 1 bakal pasangan calon dari independen, dan 2 pasangan calon dari partai politik. Berdasarkan hasil verifikasi KPU, bakal pasangan calon independen dinyatakan lolos yaitu pasangan “Nurcholis – M. Mufid” yang memiliki 204.464 dukungan KTP dari 157.904 dukungan KTP minimal yang dipersyaratkan (6,5% dari DPT Pemilu sebelumnya).

Lolosnya pasangan independen Nurcholis – M. Mufid tentunya menjadi kejutan tersendiri dalam Pilkada Kabupaten Malang 2015. Dari hasil penelitian penulis, lolosnya calon independen tersebut tidak terlepas dari andil Bupati ketika itu. Penuturan sejumlah informan yang merupakan penyelenggara pemilihan dan panwas di tingkat kecamatan dan sejumlah informan lain yang merupakan kontestan serta bagian dari Tim Kampanye Pilkada 2015 menuturkan bahwa tanpa adanya “pengkondisian” dan “mobilisasi” tidaklah mungkin syarat dukungan KTP bisa terpenuhi sebanyak itu dalam 2 tahap. Sejatinya dukungan KTP jalur independen dipersiapkan Bupati Rendra Kresna bilamana kesulitan mendapatkan rekomendasi Partai yang pada saat itu terjadi dualisme di kepengurusan Partai Golkar. Namun seiring rekomendasi partai yang pada akhirnya turun dari 5 Parpol pengusung (Golkar, PKB, Nasdem, Gerindra, Demokrat), maka dukungan KTP independen yang telah dipersiapkan akhirnya digunakan oleh Nurcholis – M. Mufid.

Tantangan bakal calon independen dalam Pilkada 2020, tentunya butuh dana besar, tenaga besar dan dukungan besar untuk bisa mengumpulkan 6,5 % KTP dari jumlah DPT Kabupaten Malang yang mencapai 1.996.857 (DPT Pilpres 2019), meskipun secara jumlah persyaratan independen untuk Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020 lebih sedikit yaitu sebesar 129.796 dukungan, daripada syarat minimal dukungan perseorangan di Pilkada Kabupaten Malang 2015 yang mencapai 157.904 dukungan. Selain jumlah syarat dukungan tersebut, sebaran dukungan juga harus merata di minimal 50 % jumlah kecamatan yang ada, atau minimal 17 Kecamatan dari jumlah 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Melihat latarbelakang pasangan independen yang memenangkan Pilkada di tahun 2015 sebanyak 13 pasangan calon dan 3 pasangan independen di Pilkada tahun 2017, ternyata sebagian besar bukanlah murni memiliki latarbelakang Non Parpol. Ada sejumlah pasangan independen yang memenangkan Pilkada yang sebenarnya adalah orang parpol namun tidak mendapatkan rekom dari parpolnya, bahkan diantaranya merupakan petahana atau merupakan keluarga dari petahana seperti Rita Widyasari (Politisi Golkar, Kutai Kartanegara), Neni Moerniani (Golkar-Bontang), Adnan Purichta Yasin Limpo (Politisi Golkar, Gowa), Abdul Hafidz (Wabup Rembang) dan sejumlah politisi pura-pura independen lainnya.

Menatap Pilkada langsung serentak tahap ke 4 yang diselenggarakan di tahun 2020 mendatang, akan terasa semakin berat tantangan dan peluang bakal calon independen untuk lolos verifikasi. Untuk lingkup Jawa Timur, Kabupaten Malang dengan wilayah terluas kedua setelah Banyuwangi dengan jumlah DPT terbesar kedua setelah Surabaya, menjadi tantangan tersendiri apakah kehadiran calon independen hanyalah sebuah ilusi atau sebuah keniscayaan yang memang dikehendaki oleh tangan penguasa atau kehendak sadar masyarakat Kabupaten Malang.

*) Dito Arief N. S.AP, M.AP
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny J.A)
Peneliti Evaluasi Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Malang (Penelitian Tesis Magister FIA UB)

BNN Kota Malang

TAKDIR KEADILAN: Hukum Untuk Kesejahteraan Rakyat

Afan Ari Kartika, S.H
Afan Ari Kartika, S.H

Oleh : Afan Ari Kartika, S.H

Prolog
Makna “takdir” sering kali diidentikkan sebagai wujud dari suasana kepasrahan, penderitaan dan bahkan sangat lekat dengan keputus-asaan. Hal tersebut mungkin sudah melekat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Seolah takdir telah mengambil alih kisah perjuangan menjadi kekalahan.

Namun, disini saya akan menggambarkan makna “takdir” dalam dimensi yang berbeda, bukan kepasrahan atau menyerah, justru sebuah harapan dan optimisme. Dimana saya akan menggambaran kemenangan masyarakat Indonesia, yakni kemenangan dalam mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum, yang bermuara pada sebuah keadilan yang tidak bisa digantikan dengan nilai mata uang manapun di dunia ini. Itulah kemudian yang disebut sebagai “takdir keadilan”.

Konsep Keadilan:Relevansinya Dengan Penegakan Hukum dan Tujuan Hukum

Berbicara mengenai keadilan, kiranya kita perlu meninjau berbagai teori para ahli. Salah satunya adalah Plato, yang memberikan pandangannya tentang keadilan sebagai berikut:

In his view, justice consists in a harmonious relation, between the various parts of the social organism . Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited.

Dalam mengartikan keadilan, Plato sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga Negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Dari sini terkesan pemahaman bahwa keadilan dalam konsep Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi individu dalam masyarakat.

Lain halnya dengan Aristoteles, menurutnya keadilan berisi suatu unsur kesamaan, bahwa semua benda-benda yang ada di alam ini dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Dalam pandangan Aristoteles keadilan dibagi menjadi dua bentuk.Pertama, keadilan distributif, yaitu keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas milik nya yang hilang.
Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi).

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.
Sementara itu Soekanto menyebut dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil.

Pertama, Naminem Laedere, yakni “jangan merugikan orang lain”, secara luas azas ini berarti ” Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya”.Kedua, Suum Cuique Tribuere, yakni “bertindaklah sebanding”. Secara luas azas ini berarti “Apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain berusaha mendapatkannya”. Azas pertama merupakan sendi equality yang ditujukan kepada umum sebagai azas pergaulan hidup. Sedangkan azas kedua merupakan azas equity yang diarahkan pada penyamaan apa yang tidak berbeda dan membedakan apa yang memang tidak sama.
Terlepas dari beberapa pendapat para ahli di atas maka perlu diambil benang merah tentang teori keadilan tersebut, agar konsep keadilan dapat terumuskan dengan gamblang dan utuh serta universal. Keadilan baru dapat dikatakan bersifat universal jika dapat mencakup semua persoalan keadilan sosial dan individual yang muncul. Universal dalam penerapannya mempunyai arti tuntutan-tuntutannya harus berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Dapat diuniversalkan dalam arti harus menjadi prinsip yang universalitas penerimaannya dan dapat dikembangkan seluruh warga masyarakat. Agar dapat dikembangkan dan membimbing tindakan warga masyarakat, maka prinsip-prinsip tersebut harus dapat dimengerti oleh setiap orang. Masalah keadilan muncul ketika individu-individu yang berlainan mengalami konflik atas kepentingan mereka, maka prinsip-prinsip keadilan harus mampu tampil sebagai pemberi keputusan dan penentu akhir bagi perselisihan masalah keadilan. Prinsip keadilan yang dapat diterima seluruh masyarakat akan menjadi prinsip keadilan yang bukan sekedar lahir dari kata “setuju”, tetapi benar-benar merupakan jelmaan kesepakatan yang mengikat dan mengandung isyarat komitmen menjaga kelestarian prinsip keadilan tersebut.

Adapun untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan cara mensterilisasi serta memperbaiki beberapa hal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat di Negara ini, salah satunya adalah terkait penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.

Sehingga secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejewantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Namun demikian, mungkin saat ini masih banyak persoalan-persoalan hukum yang belum terselaikan dan seakan tebang pilih, namun takdir keadilan ini seyogyanya harus terus kita perjuangkan.

Lembaga peradilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan dan kemanfaatan. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum. Mungkin benar apabila dikatakan bahwa perhatian masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum telah berada pada titik jenuh. Hampir setiap saat kita dapat menemukan berita, informasi, laporan atau ulasan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum kita. Dan ini merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah merosotnya rasa hormat masyarakat terhadap wibawa hukum.

Bertitik tolak dari kondisi diatas, maka perlu dikaji mengenai masalah penegakan hukum di Indonesia, lebih spesifiknya mengenai keadilan, karena banyak spekulasi-spekulasi negatif yang berkembang di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa penegakan hukum saat ini sudah mulai menjauh dari keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat hukum itu sendiri.

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, bila suatu hukum konkrit, yakni sebuah aturan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Sebuah aturan hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum. Sifat adil dianggap sebagai bagian konstitutif hukum karena hukum dipandang sebagai bagian tugas etis manusia di dunia ini, artinya manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Dengan kata lain kesadaran manusia yang timbul dari hati nurani tentang tugas sesuai pengemban misi keadilan secara spontan adalah penyebab mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum.

Huijbers menambahkan alasan penunjang mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum:
a. Pemerintah negara manapun selalu membela tindakan dengan memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya;
b. Undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan seringkali dianggap sebagai undang-undang yang telah usang dan tidak berlaku lagi;
c. Dengan bertindak tidak adil, suatu pemerintahan sebenamya bertindak di luar wewenangnya yang tidak sah secara hukum.

Bahkan, seorang Professor and Head Department of Political Science Univesity of Sind sebagaimana dikutip Abdul Ghofur Anshori, mengunggkapkan:

Every state has undertaken to eradicate the scourges of ignorance disease, squalor, hunger and every type of injustice from among its citizens so that everybody may pursue a happy life in a free way.

Dari ungkapan tersebut tergambar sebuah pengertian, bahwa tujuan akhir hukum berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum.
Penegakan hukum bukan semata-mata menjadi tujuan akhir dari proses hukum, karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan ini merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. Naminem Laedere semata bukanlah keadilan, demikian pula Suum Cuique Tribuere yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutubNaminem Laedere adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub Suum Cuique Tribuere. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.

Takdir Negara Hukum Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Sejatinya semangat reformasi telah membuka pintu dan mengantarkan Hukum di Indonesia pada takdir keadilan, sehingga tak ada lagi ruang semu yang bisa ditutup-tutupi, karena hijab itu sudah dibuka lebar-lebar melalui reformasi hukum dan birokrasi.

Sebuah bangunan yang bernama Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan harus ditaati oleh rakyatnya.
Sedangkan istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat, yaitu untuk manjamin dan memajukan kesejahteraan umum (keadilan sosial). Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur serta terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman.

Hal ini secara tegas dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:
”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesa yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia”.

Dari pemaknaan Tujuan Bernegara tersebut, maka negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya. Namun demikian, kesejahteraan umum (keadilan sosial) sebagai tujuan Negara bukan berarti kewajiban Negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut komponen utama yang harus dipenuhi salah satunya adalah adanya jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum (keadilan sosial) di Indonesia, mengingat Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) bukan berdasar pada kekuasaan (machtsstaat). Terciptanya Negara hukum berarti juga ditaatinya peraturan hukum (rule of law) dalam seganap aktivitas Negara dan warga negaranya.

Keserasian dan keseimbangan antara kepastian hukum dan kesejahteraan umum (keadilan sosial) mutlak diperlukan dalam menjamin hak-hak warga Negara. Keserasian keduanya dapat terwujud manakala memenuhi persyaratan:
a. Kaidah-kaidah hukum serta penerapannya mendekati citra masyarakat;
b. Pelaksana penegakan hukum dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum;
c. Masyarakat dimana hukum itu berlaku taat dan sadar akan pentingnya hukum bagi keadilan dan kesejahteraan.

Hal tersebut adalah perkembangan dari ajaran negara berdasarkan atas hukum, yaitu ajaran negara hukum materiil. Dengan demikian, pelaksanaan negara kesejahteraan tidak boleh terlepas dari prinsip negara berdasarkan atas hukum.

Dalam konsep negara kesejahteraan/(welfare state) yaitu negara yang pemerintahannya menjalin terselenggaranya kesejahteraan rakyatnya, negara harus secara aktif bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu melainkan seluruh rakyat. Sekali lagi, Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum. Sebagaimana yang digariskan oleh para pembentuk Undang-Undang Dasar kita, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dengan rumusan “Rechtsstaat”, dengan harapan tidak menyimpang dari pengertian Negara Hukum pada umumnya (genus-begrip), disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Artinya digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.
Lantas apa makna negara berdasar atas hukum? Jawaban ini akan kita temukan dengan meneliti kembali negara yang bagaimana yang hendak didirikan sesuai UUD 1945.
Dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu zunbi cosakai), Soekarno mengatakan rakyat ingin sejahtera, rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Jikalau kita memang betul-betul mengerti dan mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechvaardigheid ini.

Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan negara berdasar atas hukum adalah negara kesejahteraan. Dengan kata lain, negara hukum akan menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakatnya yang muara akhirnya melahirkan kesejahteraan hakiki bagi masyarakat.

Afan Ari Kartika, S.H
Penulis adalah Pengamat Hukum Tata Negara / Ketua Dewan Pengurus Cabang Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (DPC HIPAKAD) Malang Raya

BNN Kota Malang

Selamat Datang 2020 – Tahun Pilkada Serentak Edisi Keempat

Oleh: Dito Arief N. S.AP, M.AP

Tahun 2020 sudah di depan mata, setelah melewati gegap gempita tahun politik legislatif dan Pilpres di tahun 2019, masyarakat Indonesia di sejumlah daerah akan kembali mengalami tahun politik Pilkada edisi ke-empat semenjak dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015 silam. Hadirnya Undang – Undang Pilkada langsung serentak, dimulai dengan UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang kemudian dirubah menjadi UU No.8 Tahun 2015 dan kemudian dirubah kembali menjadi UU No.10 Tahun 2016, maka tahun 2020 mendatang menjadi Edisi ke 4 pelaksanaan Pilkada langsung diselenggarakan secara serentak, setelah sebelumnya dilaksanakan di tahun 2015, 2017 dan 2018.

Untuk pelaksanaan Pilkada serentak edisi ke 4 tahun 2020 mendatang, terdapat 270 daerah Propinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang melaksanakan, yaitu Propinsi/Kabupaten/Kota yang juga melaksanakan di edisi pertama 5 tahun yang lalu (2015). Perbedaannya adalah bila ditahun 2015 lalu regulasi yang mengatur adalah Undang – Undang No.8 Tahun 2015, maka di Pilkada tahun 2020 regulasi yang digunakan adalah Undang – Undang No.10 Tahun 2016 yang merupakan hasil evaluasi dan perbaikan dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015. Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada di tahun 2020 mendatang adalah Kabupaten Malang di Propinsi Jawa Timur. Bersama dengan 18 Kabupaten/Kota lain di Propinsi Jawa Timur, Pilkada Kabupaten Malang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 23 September tahun 2020.

Mereview pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang di dua edisi sebelumnya, yaitu tahun 2010 dan 2015, dinamika politik dan pelaksanaan tahapan Pilkada berlangsung dengan dinamis yang keduanya bahkan berujung pada gugatan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, meskipun pada akhirnya sama-sama ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun cukup menggambarkan ketatnya persaingan dan dinamika politik di Kabupaten Malang di dua edisi Pilkada tersebut.

Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010 pada awalnya diikuti oleh 5 bakal pasangan calon, 3 yang diusung dari Parpol, sedangkan 2 bakal calon diusung melalui jalur perseorangan (independen), hingga pada akhirnya 2 bakal pasangan calon dari independen yaitu “Martiani Setyaningtyas – Bibit Suprapto” dan “Sutikno – Rizal Safani” kandas karena tidak memenuhi persyaratan jumlah dukungan sebanyak 82.031 dukungan KTP (3% dari jumlah DPT). Sedangkan 3 pasangan calon yang diusung parpol dinyatakan lolos memenuhi dukungan minimal 7,5 Kursi (15% Jumlah Kursi DPRD) yaitu pasangan Rendra Kresna – Subhan yang diusung 20 Kursi (Golkar,Demokrat,PKS), pasangan M. Geng Wahyudi – Abdul Rahman yang diusung 21 Kursi (PDIP-PKB) dan pasangan Agus Wahyu Arifin – Abdul Mujib yang diusung 8 Kursi (Gerindra-Hanura-PKNU).

Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dengan syarat ketentuan yang lebih ketat yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015, terdapat 3 bakal pasangan calon yaitu 1 bakal pasangan calon dari independen, dan 2 pasangan calon dari partai politik. Berdasarkan verifikasi KPU, ketiga bakal pasangan calon tersebut dinyatakan lolos yaitu pasangan kejutan “Nurcholis – M. Mufid” dari jalur perseorangan yang memiliki 204.464 dukungan KTP dari 157.904 dukungan KTP minimal yang dipersyaratkan (6,5 % dari DPT), sedangkan pasangan Rendra Kresna – Sanusi didukung oleh 34 Kursi (Golkar, PKB, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PPP), dan terakhir pasangan Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi didukung oleh 13 Kursi dari PDIP sebagai Parpol pengusung tunggal. Kedua pasangan calon yang diusung oleh Parpol telah memenuhi persyaratan dukungan minimal sebanyak 10 Kursi (20% jumlah Kursi DPRD).

Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010 dimenangkan pasangan Rendra Kresna – Subhan dengan perolehan sebanyak 672.511 Suara (62,04%), sedangkan pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dimenangkan kembali oleh incumbent, pasangan Rendra Kresna yang kali ini menggandeng H.M Sanusi sebagai Wabupnya, dengan perolehan sebanyak 605.817 Suara (51,62%). Yang menarik adalah tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan Hak Pilih pada 3 Pilkada terakhir di Kabupaten Malang cenderung menurun, pada Pilkada tahun 2005 partisipasi pemilih sebesar 68,23%, pada Pilkada Tahun 2010 sebesar 59,58% dan pada Pilkada tahun 2015 sebesar 58,39%. Jumlah TPS pada Pilkada Tahun 2010 sebanyak 4.046 TPS sedangkan pada tahun 2015 menurun menjadi 3.672 TPS dengan penambahan jumlah pemilih di setiap TPS nya. Tingkat partisipasi yang cenderung menurun tersebut tidak linear dengan naiknya anggaran Pilkada Kabupaten Malang dalam 2 edisi terakhir, yaitu sebesar 22,1 Miliar di Tahun 2010 dan 39,3 Miliar di Tahun 2015.

Naiknya anggaran Pilkada di Tahun 2015 sebagian besar diperuntukan untuk mengcover kegiatan kampanye pasangan calon yang memang difasilitasi oleh KPU sesuai dengan amanat Undang – Undang Pilkada. Produksi bahan kampanye, alat peraga kampanye dan pemasangannya, kampanye di media massa hingga debat terbuka menjadi fasilitas yang diberikan kepada kontestan mulai Pilkada serentak edisi pertama tahun 2015 dengan tujuan efisiensi dan menekan biaya kampanye pasangan calon.

Penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan dalam Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 memiliki peran yang strategis dalam dinamika pelaksanaan tahapan – tahapan Pilkada, banyaknya jumlah kecamatan (33 Kecamatan) dan desa/kelurahan (390 Desa/Kelurahan) se-Kabupaten Malang berkorelasi terhadap jumlah penyelenggara yang sangat banyak yaitu : 165 orang PPK, 99 orang Panwascam, 1.170 orang PPS, 390 orang PPL, 25.704 orang KPPS dan 3.672 orang PTPS serta 3.672 petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP). Maka tidak heran rekruitmen penyelenggara dan pengawas cukup banyak konflik kepentingan yang terjadi. Dengan kondisi yang sama, Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020 akan melibatkan sejumlah tersebut sebagai pelaksana tahapan-tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Banyaknya jumlah pelanggaran kampanye oleh pasangan calon menghiasi dinamika Pilkada Kabupaten Malang 2015, namun dengan keterbatasan kewenangan Panwas yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015 menyulitkan penindakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran pidana, akhinya yang tertindaklanjuti sebatas pelanggaran administrasi yang tentunya minim sanksi. Konflik kepentingan juga menjadi salah satu sebab minimnya tindak lanjut temuan atau laporan adanya pelanggaran di tingkat bawah (kecamatan dan desa). Fenomena banyaknya pelanggaran kampanye dalam Pilkada Kabupaten Malang perlu menjadi pengalaman dan pelajaran, khususnya bagi penyelenggara pemilihan. Meskipun sudah ada perbaikan sejumlah ketentuan dalam Undang – Undang No.10 Tahun 2016, namun masih ada sejumlah kelemahan teknis yang berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020.

David Easton dalam bukunya “The Political System”, yang memuat mengenai konsep input dan output politik, tuntutan dan dukungan serta umpan-balik terhadap keseluruhan sistem merupakan komponen yang saling berhubungan (Easton, 1988:65). Pilkada merupakan salah satu manifestasi dari pelaksanaan teori sistem tersebut. Tuntutan dan dukungan serta harapan masyarakat diwujudkan dalam proses pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada, yang kemudian menghasilkan output hasil Pilkada, serta adanya mekanisme umpan-balik, melalui proses yang berlangsung. Maka tentunya dengan anggaran Pilkada yang mencapai 85 Miliar untuk KPU dan 27 Miliar untuk Panwas Kabupaten Malang, kita patut berharap di Pilkada Kabupaten Malang 2020 dapat memutus kecenderungan Golput yang semakin besar dalam 3 edisi terakhir Pilkada Kabupaten Malang, sekaligus mewujudkan Pilkada yang adil, jujur, efektif, efisien, edukatif dan partisipatif sesuai dengan tujuan diadakannya Pilkada secara langsung serentak berdasarkan Undang – Undang.

*)Dito Arief N. S.AP, M.AP, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny J.A), Peneliti Evaluasi Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Malang (Penelitian Tesis Magister FIA UB)

BNN Kota Malang

Negara Ibu di Hari Ibu

Oleh: Diana AV Sasa

Sesungguhnya, Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember atau pekan terakhir jelang pungkas tahun tidak melulu diingat dengan membicarakan soal-soal besar. Di Hari Ibu, kita bisa membicarakan hal-hal yang berkaitan langsung dengan semesta kehidupan seorang ibu. Juga, segala yang diperjuangkan oleh mereka.

Hari Ibu merefleksikan soal bagaimana ibu berdaya dan memperjuangkan perbaikan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Sebagai sosok penjaga dian kehidupan di rumah dan di ruang publik, sosok ibu mestinya mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang nyaman dari semua pranata di ruang publik saat sosoknya beraktivitas di luar rumah.

Pengistimewaan sosok ibu mengandaikan bahwa kita secara bersama-sama menjaga sebuah marwah kehidupan, serupa bakti kita kepada “ibu pertiwi” yang melekat dalam ingatan bersama tentang keagungan.

Dari situlah muasal betapa pemomong kehidupan ini mesti pula mendapatkan pelayanan primer dalam segala aspek.

Hal itu tidak datang dengan begitu saja. Puluhan tahun hal itu diperjuangkan. Kesetaraan pendidikan untuk perempuan sudah diperjuangkan Kartini dari Jawa Tengah dan Sartika dari Jawa Barat, untuk menyebut satu dua, dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk pencerahan pikiran dan keterampilan dasar kehidupan. Perempuan bisa menulis, perempuan bisa berorganisasi, dan perempuan bisa bekerja di banyak instansi adalah buah dari kerja juang yang berliku.

Termasuk saat saya bisa duduk di dewan bukan sesuatu yang terberi begitu saja. Itu buah dari perjuangan generasi sebelumnya selama bertahun-tahun lewat pelbagai perbaikan aturan soal “kuota gender” di parlemen.

Ibu berjuang adalah sukma dari Hari Ibu. Termasuk memperjuangkan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pada konteks itu, saya cukup masygul saat melihat lembaga legislatif yang menjadi rumah bagi peraturan-peraturan digodok dan diperbincangkan tidak menemukan, misalnya, ruang menyusui yang layak bagi seorang ibu memberikan air susu eksklusif kepada bayinya.

Padahal, Pasal 34 Ayat 3 jelas-jelas mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan yang kemudian diatur dalam Pasal 128 dan 129 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Intisari dari pasal-pasal itu adalah setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama enam bulan.

Untuk memperkuat pelaksanaan soal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Bagaimana aplikasinya di Gedung DPRD Jatim? Saya tidak sedang merusuh. Saya tidak melihat ada satu sudut pun di seluruh kawasan gedung dewan itu menyediakan sudut bagi ibu-ibu yang bekerja dalam gedung itu untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak-anak bayi mereka.

Adakah pegangan aturan menyediakan ruang laktasi itu? Ada. Baca saja peraturan gubernur Jawa Timur tentang petunjuk pelaksanaan perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2011. Aturan itu jelas-jelas memerintahkan kepada kabupaten/kota untuk menyediakan ruang laktasi pada perkantoran dan tempat-tempat umum.

Gedung DPRD Jatim itu adalah areal kerja dengan fokus utama legislasi. Di sana, banyak sekali perempuan yang bekerja. Mestinya, gedung ini menjadi teladan dari semua bentuk pelaksanaan undang-undang beserta segala tafsir spesifiknya. Sebelum diserahkan kepada pemerintah, mini aplikasinya ada dalam ruang lingkup kehidupan dewan.

Astaga, saya tiba-tiba membayangkan betapa terminal bus Tirtonadi Solo begitu maju soal yang tidak sepele dan kaleng-kaleng ini ketimbang gedung DPRD Jatim. Atau, betapa saya sangat menghargai usaha Dinas Kesehatan yang mendirikan lebih 400 ruang laktasi di ruang publik dan perkantoran, tetapi di DPRD Jatim luput melakukannya.

Sekali lagi, Hari Ibu adalah merefleksikan kehidupan untuk menjaga generasi berikutnya mendapatkan garansi kesehatan dasar. Ruang laktasi itu adalah bentuk garansi dari negara bahwa ia berpihak kepada ibu. Gedung-gedung semacam DPRD itu adalah representasi dari negara.

Tentu saja, ruang laktasi hanya bagian kecil dari refleksi kita terhadap Hari Ibu dan bagaimana negara tetap berdiri kukuh di atasnya. Perampasan hak hidup mereka juga merajelela dan patut mendapat perhatian serius. Hak atas rumah yang layak, tanah untuk keberlangsung kerja sebagai ibu tani, perlindungan atas kerja, hak atas upah dan cuti hamil/melahirkan yang layak di pabrik-pabrik, keselamatan kerja di luar negeri, pelayanan kesehatan melahirkan, perlindungan atas kekerasan seksual di ruang kerja, dan seterusnya, dan sebagainya.

Sekali negara abai atas perkehidupan ibu, saat itu juga negara sesungguhnya berkhianat atas keberlangsungan kehidupan negara itu sendiri.

Keluarga di mana jutaan ibu yang beroperasi menghidupkan dian hidup di dalamnya adalah tapal batu paling dasar dalam susunan struktur kehidupan kita. Ibu itu tiangnya negara. Mereka menjadi pemasok generasi terbaik yang bekerja siang-malam “demi negara”.

Para ibu ini bukanlah alat belaka yang dibutuhkan saat negara mau. Mereka dikelompokkan, bukan untuk pembebasan atas dirinya, tetapi untuk bisa dengan mudah dikontrol.

Mereka bukan objek statistik dan proyek. Bakti para ibu kepada negara tidak bisa dikalkulasi dengan uang. Di sini, negara mestilah tahu posisi, tahu diri.

Namun, menilik dari sejarah Hari Ibu, kelompok rentan itu sadar belaka bahwa mereka tidak bisa tinggal diam. Mereka tahu belaka, struktur pikiran yang masih dikuasai gender tertentu yang tidak berpihak pada pembebasan atas mereka masih sangat kuat.

Walhasil, ibu itu sendiri yang mesti memperjuangkan hak-haknya. Sebab, tak ada hasil apa pun tanpa jalan perjuangan. Selamat Hari Ibu, para “ibu negara” di Indonesia!

*) Diana AV Sasa, Pegiat Literasi dan Anggota DPRD Jawa Timur dari PDI Perjuangan 2019–2024

BNN Kota Malang