Aibon Effect dalam Polemik MCC (Malang Creatif Center) Kota Malang

Oleh: Dito Arief Nurakhmadi

Beberapa waktu belakangan, publik dikagetkan dengan ramainya pemberitaan pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD DKI Jakarta Tahun 2020, dimana diantaranya penganggaran Lem Aibon dan Pulpen Gambar yang dianggap tidak masuk akal dengan nilai fantastis mencapai 83 M dan 123 M untuk dua item tersebut. Meskipun belakangan coba diklarifikasi oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, bahwa permasalahan mekanisme input sistem dalam E-Budgeting yang menjadi sebab musabab, namun apa lacur karena sudah riuh di ruang publik akhirnya menjadi isu liar yang kemudian menjadi polemik, bahkan turut membuat berbagai tokoh seperti Ketua KPK Agus Raharjo hingga beberapa Menteri turut berkomentar terhadap polemik tersebut.

“Aibon Effect” di DKI Jakarta rupanya hinggap juga di Kota Malang, meskipun item-nya beda namun kontroversinya sama, yaitu diantaranya anggaran 25 Miliar untuk Makan Minum Pemkot Malang, dan ada juga polemik 125 Miliar untuk Gedung MCC (Malang Creatif Center) dalam RAPBD Kota Malang 2020. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bermula dari Ruang Rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran untuk pembahasan APBD 2020, dan sama-sama dimunculkan oleh Politisi (Red-Anggota DPRD). Meskipun sih, sampai saat ini belum sampe ada Menteri atau Pejabat tinggi Negara yang komentar (seperti DKI Jakarta), namun secara kegaduhan, meskipun getarannya berbeda, cukup menarik perhatian banyak masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang. Apalagi Kota Malang yang saat ini belum menerapkan E-Budgeting, kegaduhan terkait anggaran tentu larinya kepada Good Will terkait transparansi anggaran kepada publik.

MCC (Malang Creatif Center) dengan berbagai kontroversinya adalah gagasan turunan dari Mimpi dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada Kota Malang 2018 kemarin, Drs. H. Sutiaji dan Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko yang secara resmi kemudian masuk dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Malang 2018-2023, yang ingin mewujudkan Malang Creatif dan Malang Smart (Smartcity) sebagai Masa Depan Kota Malang ke depan dalam salah satu Visi Misi-nya, yang kemudian dibreakdown melalui RKPD dalam APBD Tahun 2020. Sebenarnya tidak hanya Proyek MCC ini saja yang harusnya menjadi Perhatian karena jumbonya anggaran yang dibutuhkan, karena ada juga Proyek Jembatan Kedungkandang, Islamic Center, Taman Bunga Internasional Merjosari, Kayutangan Heritage dan Mini BlockOffice Belakang Balai Kota Malang, yang kesemuanya teranggarkan dalam RAPBD 2020.

Namun yang kemudian membuat menarik adalah, ketika Bapak Ibu DPRD Kota Malang menyampaikan khususnya untuk Proyek MCC, bahwa mereka “Menolak dengan memberikan Catatan” terhadap Proyek tersebut, disertai dengan menyampaikan alasan bahwa pembahasan sebelumnya telah dilakukan oleh DPRD sebelumnya, yaitu DPRD hasil PAW periode 2018-2019, dimana dianggap ada semacam “Pengkondisian” bahwa Proyek MCC tersebut bisa lolos. Pertanyaannya, betulkah ada pengkondisian? Karena tentunya ini akan berkonsekuensi hukum bila memang benar adanya, karena Kota Malang masih hangat betul dengan cerita 40 Anggota DPRD nya terjerat KPK karena “Pengkondisian” RAPBD 2015 silam, apakah kemudian DPRD pengganti Lapis Kedua ini berani mengulangi hal yang sama.

Tentu menjadi aneh ketika DPRD Kota Malang saat ini mempertanyakan Asbabun Nuzul hadirnya beberapa proyek kontroversial tersebut, bahkan cenderung cuci tangan menyalahkan DPRD PAW kemarin yang dianggap meloloskan sejumlah proyek mercusuar dalam KUA PPAS 2020, terlebih ada 9 Alumni DPRD PAW yang saat ini meneruskan Magangnya menjadi Anggota DPRD Penuh Waktu di Periode 2019-2024.

Menurut saya, sejatinya DPRD adalah Lembaga Negara yang merupakan representasi perwakilan dari Partai Politik yang terpilih berdasarkan kursi yang diperoleh, sehingga sikap, pendapat, kritik dan kebijakan Fraksi dan anggota DPRD secara pribadi merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan Partainya, maka melihat kebijakan dalam lingkup DPRD tidak bisa secara parsial melainkan harus utuh dan berkelanjutan, sebagai bagian dari tanggungjawab Partai Politik yang memiliki perwakilan di DPRD, baik itu periode kemarin, periode saat ini maupun yang akan datang.

Kebijakan pembahasan anggaran tentunya harus mengacu pada regulasi yang mengatur, UU No.23 Tahun 2014, PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 33 Tahun 2019, tidak lupa harus linear dengan RPJP dan RPJMD Kota Malang sebagai Ruh Arah Pembangunan Kota Malang. Menilik definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Pasal 1 adalah Eksekutif dan Legislatif, sehingga pembahasan kebijakan yang menyangkut anggaran seperti KUA PPAS, PAPBD maupun RAPBD tentunya merupakan kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, melalui forum di Alat Kelengkapan Dewan yang ada dan melalui kebijakan Fraksi yang merupakan representasi dari Partai Politik. Sehingga perdebatan terkait rencana kebijakan anggaran, baik itu kritik, koreksi dan saran masukan tentunya dapat dimufakatkan melalui forum-forum tersebut, tentunya juga dengan membuka keran keterbukaan seluas-luasnya, memfasilitasi aspirasi dari masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada.

Kami paham, menjadi DPRD itu tidak mudah, karena dibutuhkan kecakapan pengetahuan, kecukupan pikiran, kelihaian berkomunikasi dan kemampuan dalam menghadapi tekanan-tekanan publik. Meskipun kita pun tahu, politisi paling senang berselancar dengan sesuatu yang kontroversi dan berpolemik, namun kedewasaan berpolitik saya kira tetap harus dikedepankan. Karena dalam kamus pemerintahan daerah, tidak dikenal namanya OPOSISI, sehingga sikap Asal Beda, Asal Tolak, Asal Bunyi apalagi Asal Selfi sudah waktunya dihilangkan.

*) Dito Arief Nurakhmadi, Alumni Magang Tugu 1A

Rompi Hitam & Gagap Reformasi Birokrasi Kota Malang.

Dito Arief Nurakhmadi
(Alumni FIA UB – Alumni Tugu 1A)

Beberapa waktu belakangan ini cukup menarik wacana yang dilontarkan oleh Walikota Malang, Drs. H Sutiaji terkait pengenaan Rompi Hitam untuk ASN yang kinerjanya buruk, yang secara teknis bahkan akan diatur melalui Peraturan Walikota sebagai payung hukum.
Sebuah gagasan yang menarik tentunya, mengingat tahun 2020 sesuai dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) memang telah dicanangkan oleh Pemkot Malang pemberlakuan tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi para ASN, dimana pemberlakuan reward dan punishment mulai diberlakukan, serta komitmen menghilangkan komponen belanja pegawai dalam alokasi belanja langsung di APBD Kota Malang.
Beberapa gagasan inovatif dalam tata kelola birokrasi Pemkot Malang pun sudah dilakukan melalui mekanisme Lelang Jabatan dan Lelang Kinerja yang konon Kota Malang menjadi satu-satunya daerah yang pertama menerapkan mekanisme (Lelang Kinerja) tersebut. Namun pertanyaannya kemudian, sejauh mana gagasan gagasan tersebut telah secara efektif memberikan dampak dan hasil terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik Kota Malang setelah hampir 1 tahun berjalan ??
Pertanyaan lain yang mengemuka adalah apa saja kemudian kriteria dan standart dalam lelang kinerja dan penentuan lelang jabatan yang dilakukan, karena semenjak gagasan tersebut disampaikan di November 2018 kemarin, publik belum tahu ukuran-ukuran tersebut. Publik hanya tahu setelah digaung-gaungkan bahwa gagasan Lelang Kinerja Pemkot Malang telah berhasil memperoleh penghargaan Government Award 2019 Sindo Weekly (MNC Group/Swasta) kategori inovasi birokrasi di bulan Mei 2019 kemarin.
Menyoal ukuran lelang kinerja, perangkat daerah dalam lingkup Pemkot Malang, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang berbeda dan memiliki kebijakan pengelolaan anggaran (APBD) yang tentunya berbeda-beda, sesuai dengan prioritas pembangunan dan arah kebijakan Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJP, RPJMD maupun RKPD. Sehingga akan menjadi tidak proporsional bilamana ukuran-ukuran kinerja antar OPD tidak sesuai dengan “nyawa’ yang mereka miliki. Ukuran kinerja yang terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan tentu berbeda dengan ukuran kinerja layanan administrasi pemerintahan, kependudukan, pengentasan masalah sosial ataupun masalah penegakan perda. Belum lagi ukuran kinerja bagi perangkat daerah yang berhubungan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pengelolaan BUMD.
Salah satu problem mendasar perangkat daerah Kota Malang adalah dalam hal perencanaan, sehingga kemampuan serapan anggaran dan inovasi dalam perencanaan program yang efektif, efisien dan berdampak belum banyak dirasakan oleh Publik. Saya kira peningkatan Kompetensi SDM harus menjadi perhatian serius. Penerapan kebijakan Merit Sistem yang sering dilontarkan Walikota harus benar-benar dilaksanakan dengan konsisten. Karena Berdasarkan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, terdapat 10 Prinsip dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, diantaranya adalah Terukur dan Konsisten.
Maka saya pikir, memaknai gagasan Rompi Hitam cukup dimaknai sebagai Lips Service Kepala Daerah ke publik dan ungkapan meden-medeni kepada bawahannya, yang menurut saya tidak perlu gagap dalam merespon fenomena reformasi birokrasi yang lambat di lingkup Pemkot Malang.

Generasi Milenial dan Peristiwa 1965

Penulis Eki Robbi Kusuma

*Pemerhati Sejarah dan Mahasiswa Sejarah Pascasarjana Universitas Negeri Malang*

Peristiwa 1965 merupakan sebuah pembicaraan yang masih sangat sensitif, baik diruang publik maupun akademik. Hegemoni tafsir dan wacana yang begitu kuat menjadi masalah untuk generasi sekarang menemukan perspektif yang komprehensif memandang peristiwa paling berdarah di negeri ini. Tulisan ini tidak akan membahas detail dan masuk dalam perdebatan siapa benar dan siapa salah yang sampai saat ini belum menemukan penyelesaian yang memuaskan, karena akan mengurangi esensi dalam belajar sejarah yakni agar kita bijaksana.

Setiap generasi akan menafsirkan sejarah sesuai jamannya, kata Hegel. Setidaknya pernyataan tersebut dapat dijadikan bahan merenung terkait bagaimana generasi milenial melihat peristiwa 1965. Di tengah gelombang tsunami informasi saat ini, tidak sulit untuk menemukan sumber-sumber baik buku maupun jurnal serta tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan isinya yang membahas mengenai peristiwa tersebut.

Persoalannya, apakah generasi milenial yang melek teknologi dan gadget-able setiap hari ini ter-literasi dengan baik? Atau malah iliterasi. Selanjutnya, bagaimana mereka memandang peristiwa 1965 yang notabene merupakan masalah yang multidimensional sehingga untuk menguraikannya membutuhkan energi yang tidak sedikit. Namun, apa urgensinya mempelajari peristiwa tersebut? Lebih umum belajar sejarah.

Budaya Literasi

Hal pertama menyoal literasi, Ane Permatasari menjelaskan perihal literasi dapat diartikan melekteknologi, melek informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka terhadap politik. Seorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut. Walaupun Literasi memiliki banyak dimensi, dan di tahun 2015 pemerintah sudah mulai mencanangkan Gerakan Literasi Nasional tetapi dalam hal ini berakar pada literasi baca tulis.

Persoalannya kemudian, dipaparkan Surangga sensus Badan Pusat Statistik (BPS) di 2006 menunjukkan 85,9 persen masyarakat memilih menonton televisi daripada mendengarkan radio (40,3 persen) dan membaca koran (23,5 persen). Masyarakat Indonesia belum terbiasa melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman dari membaca. Masyarakat Indonesia belum dapat mengaktualisasikan diri melalui tulisan. Membaca dan menulis belum menjadi budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Masyarakat lebih familiar dengan media visual (menonton), verbal (lisan) atau mendengar dibandingkan membaca, apalagi menulis.

Permatasari menambahkan UNESCO mencatat indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, pada setiap 1.000 orang, hanya ada satu orang yang punya minat membaca. Masyarakat di Indonesia rata-rata membaca nol sampai satu buku per tahun. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan penduduk di negara-negara anggota ASEAN, selain Indonesia, yang membaca dua sampai tiga buku dalam setahun. Angka tersebut kian timpang saat disandingkan dengan warga Amerika Serikat yang terbiasa membaca 10-20 buku per tahun. Saat bersamaan, warga Jepang membaca 10-15 buku setahun.

Dengan data tersebut, seharusnya cukup menggambarkan bagaimana budaya literasi pada umumnya masyarakat Indonesia. Minimnya dan mirisnya budaya ini akan menjadi masalah pelik ketika dikaitkan dengan pembelajaran sejarah yang pondasinya adalah membaca. Dengan tingkat budaya literasi yang rendah, tidak dipungkiri jika milenial dalam melihat peristiwa 1965 amat bergantung pada prasangka-prasangka yang berkembang dan pewarisan ingatan generasi sebelumnya.

Milenial dan Peristiwa 1965

Siapa Generasi Millenial ? Ali menjelaskan Setelah perang dunia ke 2, kelompok demografis (cohort) dibedakan menjadi 4 generasi yaitu generasi baby boomer, generasi X (Gen-Xer), generasi millennials dan generasi Z. Generasi baby boomer adalah generasi yang lahir setelah perang dunia kedua (saat ini berusia 51 hingga 70 tahun). Disebut generasi baby boomer karena di era tersebut kelahiran bayi sangat tinggi. Generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun 1965 hingga 1980 (saat ini berusia 35 hingga 50 tahun). Generasi millennials adalah generasi yang lahir antara tahun 1981-2000, atau yang saat ini berusia 15 tahun hingga 34 tahun. Generasi Millennials (juga dikenal sebagai Generasi Millenial atau Generasi Y) adalah kelompok demografis setelah Generasi X, sedangkan generasi Z merupakan generasi yang lahir setelah tahun 2000 hingga saat ini.

Jika mengacu pada teori-teori konflik maka millenials sebenarnya masih begitu dekat dengan ingatan peristiwa tersebut karena milenialls dapat dikatakan generasi pertama dari generasi yang mengalami peristiwa 1965. Konflik yang dialami oleh generasi sebelum milenial akan dipersepsikan pada generasi milenial ditambah dengan internalisasi wacana-wacana yang kuat dari rezim yang berkuasa untuk mempertahankan legitimasi. Hanya saja, kedekatan itu tidak seolah-olah membuat milenials benar-benar merasakan, atau menganggap konflik itu benar-benar nyata dan mewariskan konflik tersebut.

Generasi milenial sendiri, jika kita cermati pun dapat dikelompokkan lagi berdasarkan rentang generasi 80-an, 90-an dan mungkin 2000-an. Kategori tersebut hanya untuk memudahkan bagaimana memahami cara pandang milenial terhadap peristiwa 1965. Menurut Ali Generasi Millennial merupakan generasi yang unik, dan berbeda dengan dengan generasi lain. Hal ini banyak dipengaruhi oleh munculnya smartphone, meluasnya internet dan munculnya jejaring sosial media (social media). Ketiga hal tersebut banyak mempengaruhi pola pikir, nilai-nilai dan perilaku yang dianut. Generasi Millenial adalah generasi yang “melek teknologi”. Munculnya teknologi (gadget dan internet), perubahan geografis dan perubahan daya beli secara berlahan tapi pasti telah mengubah perilaku dan nilai nilai yang dianut oleh manusia. Urban middle-class millennials adalah masyarakat yang memiliki perilaku dan nilai-nilai yang unik yang disebabkan oleh melekatnya tiga entitas tersebut. Masyarakat urban middle-class millennials merupakan masyarakat muda terbuka (open minded), individualis, dan masyarakat multikultur sehingga memunculkan budaya-budaya baru

Kata kuncinya ada pada masyarakat muda yang terbuka. Keterbukaan ini adalah pintu masuk untuk melihat peristiwa 1965 secara lebih objektif. Tujuannya tidak lain agar bangsa ini memahami dirinya sendiri dengan mempelajari sejarah bangsanya. Terkhusus peristiwa 1965 yang menjadi genosida politik dan tragedi kemanusiaan paling besar sepanjang sejarah bangsa ini yang masih tertutup kabut.

Iqra Anugrah berpendapat bahwa perlu melihat tragedi 1965 dalam rangkaian kekerasan massal yang lain: genosida di Rwanda, pendudukan dan kelaparan paksa di Timor Leste, pembantaian di Kamboja, dan bahkan holocaust Nazi di Jerman. Dari perspektif tersebut, terang sudah bahwa tragedi 1965 juga merupakan bagian dari sejarah kelam pembantaian di berbagai tempat di dunia – kecuali jikalau orang Kiri dianggap sebagai setengah manusia, binatang, atau seorang jalang.

Walaupun ada upaya-upaya politisisasi kembali terhadap peristiwa tersebut tetapi hal itu malah membawa milenials mencari kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Jika tidak diarahkan dengan baik maka yang terjadi bisa saja seperti adopsi simbol-simbol nazisme oleh generasi muda. Hitler dan Nazi-isme yang diadopsi sebagai symbol perlawanan terhadap Yahudi saat ini dan kegagahan Jerman sehingga muncul keinginan menirunya tanpa pengetahuan yang mumpuni dalam melihat sejarah.

Tidak terkecuali peristiwa 1965, maukah kita menelusuri kompleksitas sebuah tragedi kemanusiaan yang dilakukakan oleh komponen-komponen masyarakat dan disponsori oleh negara yang skalanya cukup besar dan luas ke berbagai bidang kehidupan. Asvi Warman Adam dalam pidato pengukuhannya sebagai profesor riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kamis pagi 26 Juli 2018 menjelaskan Tiga periode perdebatan historiografi G30S/1965. Periode pertama menurut Asvi meliputi periode perdebatan di seputar siapa dalang peristiwa G30S 1965 yang terjadi pada kurun 1965-1968, periode kedua terjadi penulisan sejarah resmi oleh pemerintah Soeharto yang dimulai sejak 1968 sampai 1998. Pada periode ini pula upaya menghilangkan peran Sukarno dalam sejarah terjadi. Periode ketiga terjadi semenjak berhentinya Soeharto sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Asvi menyebut periode ketiga ini sebagai periode pelurusan sejarah.

Awal tahun 2000 ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden pernah mengajukan ide pencabutan Tap MPRS yang melarang Partai Komunis Indoneia (PKI) dan penyebaran Komunisme/ Marxisme/ Leninisme, yakni Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang akhirnya menuai protes keras saat itu. Dua alasan pokok atas ide pencabutan Tap MPRS tersebut. Pertama, tidak ada lembaga yang bisa melarang ideologi, karena ideologi berada di dalam pikiran manusia. Kedua, kebenaran sejarah tentang keterlibatan PKI dalam pembunuhan terhadap enam perwira tinggi Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965, sebagaimana diklaim oleh rezim Soeharto (dan sebagaimana secara sosial diyakini sebagai satu-satunya kebenaran), perlu diperiksa ulang. Namun, dari kedua alasan itu, tidak satu pun yang dijadikan sasaran kecaman dalam aksi-aksi protes tersebut. Argumen utama penolakan ide pencabutan Tap MPRS yang melarang PKI dan ajaran komunisme di Indonesia adalah bahwa komunisme bertentangan dengan Pancasila, di mana sila pertama berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”

Milenial mungkin memiliki budaya literasi yang kurang tetapi keterbukaannya terhadap infomasi akan membawa generasi ini lebih objektif melihat peristiwa 1965. Tidak dapat dipungkiri bahwa perdebatan siapa dalang dibalik peristiwa tersebut masih menjadi perbincangan hangat, tetapi jika dicermati secara holistik tidak ada aktor tunggal dalam peristiwa tersebut. Disamping itu sejarah tidaklah hitam dan putih, setiap kelompok memiliki kecacatannya masing-masing dan sudah seyogyanya tidak memengaruhi keseluruhan sumbangsihnya terhadap bangsa dan negara. Mari membaca, jangan hanya berprasangka.

Wartawan Bermutu atau Tidak, Itu Pilihan

Yunanto

Oleh : Yunanto

Kewartawanan adalah suatu cara terbaik menyampaikan cita-cita. Suatu cara membawa kebenaran pada dunia. Itulah sebabnya saya ingin menjadi wartawan besar. Suatu cara mulia melayani kemanusiaan,” tulis Harold Robin dalam bukunya berjudul 79 Park Avenue.

Buku tersebut ditulis 40-an tahun silam dan laris dipasaran. Harold Robin memang penulis novel dengan banyak penggemar di dunia. Penuturannya sederhana. Struktur tata bahasanya mudah dicerna, enak dibaca. Memikat minat baca khalayak.

Jauh sebelum buku ’79 Park Avenue’ terbit, Thomas Jefferson telah menggemakan peran khas media massa. Pers, menurut Thomas Jefferson, adalah suatu alat memerangi pikiran dari pemikiran dan memperbaikinya secara masuk akal.

Bila dua pandangan tersebut diringkas, ada empat hal ideal bagi seorang wartawan. Rincinya, (1) tiada henti mencari kebenaran, (2) menghadapi zaman yang berubah tak sampai kewalahan, (3) memberikan pelayanan kepada sesama manusia, dan (4) memelihara independen diri secara utuh.

Wejangan Rosihan

Tokoh pers nasional, H. Rosihan Anwar juga menghadirkan wejangan penting, sekitar 60 tahun silam (1959). Nasihat almarhum Eyang Haji Rosihan Anwar saya baca di buku “Lima Tahun Hadiah Adinegoro” (1979).

“Wartawan yang benar dengan sendirinya mempunyai jiwa pencari, akal pemeriksa. Ia (wartawan) ingin mengetahui cukup tentang ilmu pengetahuan untuk memahami Sang Sarjana. Ia ingin tahu cukup tetang ekonomi. Ia juga ingin mengetahui tentang kesenian dan aneka ragam pekerjaan,” tulis Eyang Rosihan.

“Hal yang penting bagi wartawan, gemar membaca buku-buku kesusasteraan besar. Maksudnya, agar ia tahu apa yang telah dipikirkan oleh manusia. Gemar membaca juga membantu untuk memperbaiki gaya bahasa. Ia patut mempelajari bahasa secara baik. Tentulah ia harus juga belajar sejarah guna memahami bangsanya sendiri dan berbagai peristiwa di dunia,” urai sesepuh pers nasional itu.

Eyang Rosihan juga menuliskan pesan, seorang wartawan harus membaca banyak hal dan luas. Ia perlu cepat memilih apa yang harus disaringnya dari apa yang telah dibacanya. Ia harus mempunyai minat dan perhatian yang tiada padam, sebab hanya itulah pedoman paling pasti dari studi yang menguntungkan.

“Adalah vital bagi wartawan untuk mengetahui sesuatu secara baik. Menggali ke dalam suatu masalah untuk menemukan rangkaian hubungan dengan bidang-bidang lain. Hubungan-hubungan itulah mungkin yang paling penting bagi wartawan untuk dimengerti,” demikian nasihat sesepuh pers nasional itu.

Nasihat Eyang Haji Rosihan Anwar jika diringkas, membuahkan syarat wartawan yang baik. Detilnya, (1) penguasaan bahasa, (2) pengetahuan tentang jiwa kemanusiaan, (3) mempunyai pengetahuan yang cukup luas karena gemar membaca, (4) kematangan pikiran, dan (5) ketajaman pikiran atau cerdas.

Pilihan Kita

“We are our choices (Kita adalah pilihan-pilihan kita),” kata Jean-Paul Sartre. Maknanya, kita menjadi seperti yang kita pilih.

Menjadi pemarah atau penyabar adalah pilihan kita. Menjadi terlalu sensitif atau berlapang dada, itu pun karena pilihan kita. Kita mudah tersinggung jika kita memilih untuk mudah tersinggung. Kita bisa selalu penuh maklum jika kita sungguh memilih untuk selalu penuh maklum.

Demikian pula halnya sosok wartawan, andai kita wartawan. Menjadi wartawan bermutu baik adalah pilihan kita. Menjadi wartawan yang cepat berpuas diri pun pilihan kita. Enggan membiasakan diri gemar membaca agar wawasan kian luas juga pilihan kita. Hadir sebagai wartawan “apa adanya” tanpa perduli pada mutu karya jurnalistik, itu pun pilihan kita.

Saya meyakini, tidak harus berpendidikan formal tinggi untuk menjadi wartawan berkualitas prima. Galibnya, tidak harus sarjana. Semua berpulang pada pilihan kita sendiri. Memilih mau terus-menerus belajar tiada henti, atau berhenti belajar. Hanya itu kunci suksesnya jika berkehendak lahir menjadi wartawan kompeten.

Banyak contoh ihwal faktual pendidikan formal dan kompetensi wartawan. Sebut saja Parada Harahap (almarhum). Tamat SD pun tidak, namun ia sukses menjadi wartawan besar dalam tiga zaman. Zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan zaman Indonesia merdeka.

Luar biasa. Parada Harahap menerbitkan surat kabar sendiri. Memegang manajemen bidang redaksi dan bidang perusahaan, sekaligus. Namun ingat, Pak Parada bukannya tidak belajar. Hanya tidak di dalam ruang kelas, memang.

Sungguh, Pak Parada belajar sendiri (otodidak). Belajar dari buku-buku. Belajar pada para senior. Belajar pula pada masyarakat di eranya. Siang-malam tekun belajar. Diterapkan, dipraktikkan, jatuh-bangun, terus belajar.

Orang heran saat Akademi Wartawan berdiri di Jakarta, 1950. Bermodel kuliah tertulis. Setahun kemudian baru kuliah di dalam ruang kelas. Itulah pendidikan tinggi pertama di Indonesia tentang kewartawanan.

Tambah heran lagi publik, setelah tahu pendiri dan pemimpin Akademi Wartawan itu adalah seorang wartawan yang “dilahirkan”, yaitu Parada Harahap. Ia memberikan kuliah umum perdana saat pembukaan akademi tersebut.

Dua tahun kemudian, tepatnya 5 Desember 1953, akademi yang didirikan Parada Harahap tersebut naik status menjadi Perguruan Tinggi Jurnalistik. Diperkuat sederet tokoh pers nasional era itu sebagai dosen. Mereka, antara lain, Djamaludin Adinegoro dan M. Tabrani, dua tokoh pers alumni publisistik di Jerman.

Perguruan tinggi kewartawanan di Jakarta yang didirikan seorang jebolan SD, Parada Harahap, itu terus berkembang. Berubah nama menjadi Perguruan Tinggi Publisistik, 1960. Enambelas tahun kemudian, 1976, menjadi Sekolah Tinggi Publisistik.

Kisah sukses Parada Harahap saya tulis di ekor artikel ini dengan maksud memotivasi kalangan wartawan muda, jurnalis yunior. Intinya, tidak layak minder, tidak patut malas belajar. Menjadi jurnalis bermutu, wartawan kompeten, sesungguhnya adalah pilihan.

*) Yunanto, alumni Sekolah Tinggi Publisistik – Jakarta; wartawan Harian Sore “Surabaya Post” 1982-2002

‘IMPOR’ GURU SEBAGAI BENTUK PENJAJAH(AN) BARU?

Guru membuat soal USBN. (Anja a)
ilustrasi Guru. (Anja a)

Oleh : Romadhon AS

Pendidikan sebelum dan sesudah Pemilihan Umum (pemilu) selalu menarik perhatian bagi setiap calon baik legislatif maupun eksekutif. Ketertarikan pada dunia pendidikan bukan hanya karena kondisi carut marut pendidikan. Melainkan massa pendidikan ini yang sangat signifikan untuk meraup suara. Berbagai organisasi kependidikan telah menjamur di Republik ini. Tak hanya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGR) yang merupakan satu-satunya organisasi profesi guru, namun berbagai ormas keagamaan yang memiliki lembaga pendidikan pun ikut andil menghimpun kekuatan massanya untuk mendirikan organisasi profesi yang sejenis.

Lalu, apakah guru terpecah belah? Hingga kualitas pendidikan kita rendah. Hal ini yang terus menjadi perdebatan dimuka publik baik sebelum pemilu maupun pasca pemilu. Padahal esensi dari keberlangsungan pendidikan tak lain butuh keadilan dan kesejahteraan. Jika keadilan terhadap guru bisa terealisasi dengan regulasi yang tepat, tidak deskriminasi, maka seyogyanya pendidikan berjalan sesuai khittahnya. Menyiapkan generasi cerdas, pembelajaran berkualitas menjadi ekspektasi seluruh stakoholders pendidikan kita. Apakah guru kita tak berkualitas?

Persoalan ini akan terus ‘gurih’ digoreng kapan saja dan dimana saja. Tak seperti ‘gorengan’ atas bencana nasional pasca 17 April 2019 yang telah memakan korban meninggal sekitar 554 orang petugas KPPS (semoga tidak bertambah), belum yang sedang dalam perawatan medis. Tak ada maksud untuk mempolitisasi bencana nasional ini. Dalam pandangan penulis, ini bukan semata pahlawan demokrasi yang kemudian diberikan penghargaan. Namun, dibalik itu mestinya harus diungkap musabab tragedi ini. Karena korban bukan 1, 2 orang saja, melainkan jumlah yang cukup besar dan serentak korbannya adalah petugas KPPS. Sehingga menjadi bahan pertimbangan pelaksanaan pemilu serentak 5 tahun yang akan datang. Pertimbangan itu bisa dari sisi sistem kepemiluan, psikologis petugas, dan sosiologis masyarakat Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu.

Fenomena diatas, apa relevansinya dengan kondisi pendidikan kita? Setidaknya, aspek pendidikan akan menjadi pertimbangan dalam seleksi petugas KPPS. Karena petugas yang berkulitas akan menghasilkan kualitas penyelenggaraan yang berintegritas. Bukan berarti penyelenggaraan pemilu kemarin (17/4) tak berhasil. Lagi-lagi semua kegiatan termasuk penyelenggaraan pemilu akan terus dievaluasi agar mendapatkan feedback, rekomendasi atas kegiatan yang akan datang, begitu dan seterusnya.

Pendidikan akan terus dimonitoring dan dievaluasi sejauh mana perjalanan pendidikan di Indonesia. Sehingga akan menghasilkan kualitas yang diharapkan semua pihak. Konon, Tahun 80 – 90 an Indonesia mengirim guru ke Negara tetangga, seperti; Malaysia, Korea, Australia untuk membantu menyiapkan pendidikan yang baik pasca kemerdekaannya. Bahkan pendidikan Indonesia pernah menjadi kiblat bagi pendidikan di beberapa Negara. Karena nilai kearifan lokal yang masih terjaga ditengah arus globalisasi. Ada beberapa tantangan masyarakat globalisasi kedepan. Tak terkecuali dalam dunia pendidikan.

Menurut Ulrich Beck (2000) ada lima yang menimpa masyarakat resiko (risk society) di masa yang akan datang, antara lain; 1) Globalisasi, 2) Individualisme, 3) Revolusi Gender, 4) Pengangguran, 5) Resiko Global karena krisis lingkungan dan moneter. Dari kelima hal tersebut yang telah nampak pada kehidupan kita adalah globalisasi. Dimana pengaruh global telah menimpa diberbagai lini kehidupan. Pendidikan yang juga dipengaruhi globalisasi memberikan pengaruh yang cukup besar. Pengaruh itu dimulai dari aspek pembelajaran. Salah satunya guru dituntut menguasai teknologi. Disamping itu, sekolah tak banyak yang memiliki piranti teknologi yang memadai terutama sekolah pinggiran. Pemerintah terus berharap kualitas pendidikan semakin membaik. Guru menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Lalu, untuk meningkatkan kualitas, apakah Indonesia akan ‘mengimpor’ guru dari luar? Seberapa gentingkah kondisi pendidikan kita sehingga mendatangkan guru dari luar? Ataukah guru-guru kita sudah tak mampu menyiapkan pembelajaran berkualitas untuk menghasilkan generasi emas di tahun 2045? Ini pertanyaan yang mesti kita renungkan banyak pihak termasuk para pengambil kebijakan di Negeri ini.

Pertanyaan diatas sering munculnya wacana yang dilontarkan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani. Puan, sapaan akrab dalam sambutan di Musrenbangnas (10/5) di Jakarta mengatakan “kita ajak guru dari luar negeri untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia” yang dilansir oleh beberapa media online. Pada pernyataan ini, secara eksplisit sudah mulai muncul ketidakpercayaan pemerintah terhadap guru dalam negeri untuk mengajarkan ilmu yang relevan di era kontemporer ini. Padahal apa yang menjadi kebutuhan dalam negeri, tentu yang lebih tahu dan paham adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri termasuk pemerintah harus bijak dalam melihat persoalan ini (tanpa deskriminatif). Perkembangan ilmu dan teknologi sudah menjadi keniscayaan dalam mengahdapi era Revolusi Industri 4.0 agar bangsa ini terus siap bersaing. Dalam hal bersaing, penulis berpendapat tak harus mendatangkan dari luar apalagi hanya sekedar mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia. Kita perlu optimalisasi guru dalam negeri yang memiliki track record yang baik terutama berbagai bidang prestasi dalam negeri atau luar negeri. Guru yang memiliki prestasi diajak untuk menggembleng guru lainnya (tutor sebaya) dengan anggaran yang telah disiapkan oleh Negara. Ini lebih bijak dari pada harus mendatangkan guru luar negeri dengan biaya yang tinggi. Sementara nasib guru honorer masih belum jelas dan terombang ambing oleh kebijakan politis di Republik ini.

Apa yang menjadi persoalan pendidikan kita, harus dilihat dari hilir hingga hulu. Kebijakan pemerintah harus memperhatikan suara guru tanpa pandang bulu. Karena kebijakan memberikan efek domino pada keberlangsungan pendidikan dan kekuatan guru. Jika yang diharapakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, adalah melatih guru lokal, adakalanya dilakukan pemetaan terhadap hal apa yang perlu dilatih. Sementara program sertifikasi yang tujuan mulianya meningkatkan kualitas dan profesionalisme telah lama dijalankan. Bahkan sebagai bentuk pengembangan dari sertifikasi muncullah apa yang disebut Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang telah banyak dilakukan oleh kampus eks. IKIP.

PPG merupakan kebijakan yang tak lama ini sudah dimulai sebagai pengejawantahan dari pengembangan profesi. Jika PPG diaggap kurang optimal dalam menyiapkan guru yang profesional dan berintegritas. Maka pemerintah perlu merekonstruksi pola penyelenggaraan termasuk Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK). LPTK yang menjadi kawah candradimuka dalam menyiapkan calon guru yang sesuai kebutuhan zaman harus bebenah diri mulai manajemen hingga pengajar (dosen). Setidaknya dalam hal dosen, harus memiliki kualifikasi tertentu. Misal, minimal doktor kependidikan dan memiliki pengalaman jadi guru yang berprestasi atau sejenisnya. Hal ini sebagai pemicu agar calon guru bisa lebih terpatri memahami seluk beluk profesi keguruan.

Jika dalam hal pendidikan vokasi, sebagaimana yang disampaikan Mendikbud dalam mengafirmasi pernyataan Menteri Puan. Pemerintah bisa menyiapkan sekolah yang minim akses kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Mengingat, tak semua sekolah di Indonesia memiliki akses itu, terutama sekolah swasta. Untuk itulah pemerintah ambil kebijakan untuk mempercepat pendidikan vokasi menjadi pendidikan pilihan utama dalam menyiapkan generasi siap kerja dengan memfasilitasi dengan berbagai pihak.

Guru sebagai profesi telah banyak mengalami perubahan dalam diri mulai diklat hingga studi banding ke beberapa sekolah baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini sebagai wujud keseriusan seorang guru dalam mengembangkan diri. Persoalan yang sering muncul adalah setumpuk administratif yang harus disiapkan guru. Sementara itu, administrasi yang selalu menghantui pekerjaan utama yakni mengajar dan mendidik jauh kalah saing dengan urusan adminitrasi. Apalagi administrasi sebagai syarat dalam penentuan berbagai tunjangan profesi. Ini yang mestinya harus dipangkas oleh pemerintah agar guru lebih mengoptimalkan pengembangan diri baik dalam pembelajaran maupun pengembangan peserta didik.

Sementara memasuki era Bonus Demografi, Romadhon dalam bukunya Hitam Putih Pendidikan (2015: 33-34) mengungkapkan setidaknya ada 4 langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain; Pertama, optimalisasi anggaran pendidikan 20% APBN untuk peningkatan kuliatas SDM. Utamanya yang masuk dalam bursa kerja dengan memperbanyak cakupan pendidkan kejuruan dan keterampilan. Kedua, revitalisasi kebijakan pendidikan dunia kerja, guna memenuhi tantangan revolusi industri 4.0 termasuk siap menghadapi pasar bebas asia pasifik yang digagas oleh APEC. Ketiga, pemerataan pendidikan seluruh wilayah Indonesia. Hal ini guna melakukan pemetaan kualitas dan fasilitas yang memadai sebagai penunjang pembelajaran di era revolusi industri 4.0. keempat, penguasaan teknologi bagi seluruh stakeholder. Ini menjadi keniscayaan dalam era yang serba digital. Mau tidak mau, teknologi akan menjadi hal penting dalam pendidikan. ‘Jika ingin menguasai dunia, maka kuasai teknologi’, demikian ungkapan kata bijak.

Lalu, apakah ‘impor’ guru adalah keputusan yang tepat bagi tantangan pendidikan kita. Penulis berpendapat, yang menjadi persoalan bukan pada ‘impor’ guru. Melainkan revitalisasi seluruh komponen adalah hal yang menjadi strategi mendasar dalam peningkatan kualitas. Karena tak semua yang berbau luar negeri adalah hal baik. Indonesia punya nilai kearifan lokal yang sangat mungkin nilai ini akan menjadi keunggulan pendidikan kita. Mengingat, generasi saat ini sedang dijajah dalam tiga hal, yaitu dalam hal pakaian (fashion). Hal ini telah kita ketahui bersama, model pakian kerap kali tak sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an. Hal lainnya seperti makanan (food) dan Hiburan telah menjadi konsumsi generasi saat ini. Padahal rusaknya moral generasi bukan serangan bom bunuh diri atau terorisme melainkan bobroknya moral bangsa yang dimulai dari generasinya.

Untuk itu, sebaiknya pemerintah fokus dalam pembenahan ekosistem pendidikan kita. Mulai dari regulasi, manajemen, SDM, fasilitas, hingga menjamin peserta didik layak mendapatkan layanan pendidikan yang sebagaimana amanah dalam UUD 1945 dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai wujud dari nilai ke-Indonesia-an. Dengan demikian kita telah menjaga marwah pendidikan yang telah diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Salam Pendidikan Kita..!

*)Romadhon AS,Staf Pengajar Prodi PGSD Universitas Kanjuruhan Malang dan
Penulis Buku ‘Hitam Putih Pendidikan Kita

Pemilu Dalam Ancaman Hoax

Oleh :
SUGENG WINARNO

Semakin mendekati hari pencoblosan pada 17 April, ancaman hoax semakin menjadi-jadi. Produksi dan distribusi hoax semakin masif menyebar ke masyarakat. Pada masa tenang pun hoax yang berkait pemilu masih saja terjadi. Hoax merasuk lewat beragam platform media sosial. Facebook, Twitter, Instagram, personal blog, portal berita online, dan Youtube menjadi media beredarnya hoax. Aplikasi pertemanan berbasis Android seperti WhatsApp (WA) juga tak steril dari konten hoax. Hoax telah menjadi ancaman yang membahayakan pelaksanaan pilpres 2019.
Hoax adalah informasi atau berita bohong. Karena informasi tak benar, maka kehadiran hoax banyak memicu persoalan serius. Melalui penciptaan hoax, orang atau pihak tertentu bisa mendapat keuntungan. Keutungan menebar hoax bisa bernilai finansial, karena saat ini hoax telah menjadi industri. Di samping itu, kemunculan hoax telah digunakan pihak tertentu sebagai amunisi menyerang dan menjatuhkan lawan.
Sejak munculnya media baru (new media) yang berwujud internet, hoax muncul meracuni semua pengguna internet. Efeknya sangat ampuh. Hoax yang awalnya beredar lewat dunia maya pengaruhnya bisa sampai dunia nyata. Bahkan muncul hoax yang disebarkan langsung ke masyarakat secara door to door. Kini hoax telah menjadi semacam makanan sehari-hari masyarakat. Penetrasi hoax sangat kuat hingga tak jarang orang kesulitan memilah yang hoax dan yang bukan.

Kejamnya Hoax Politik
Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), telah terjadi peningkatan kemunculan hoax sejak bulan Agustus 2018. Awalnya pada Agustus 2018 ditemukan 25 hoax dan sepanjang bulan Februari 2019 saja ada sejumlah 353 hoax. Jumlah total hoax periode Agustus 2018 hingga Februari 2019 sebanyak 771 hoax. Dari jumlah total itu sebanyak 181 adalah hoax politik. Hoax yang sengaja dibuat untuk menyerang pasangan calon, partai politik, KPU, Bawaslu, dan beberapa pihak terkait pemilu 2019.
Hoax politik muncul disinyalir digunakan oleh pihak dan pendukung fanatik calon yang sedang ikut berkontestasi. Hoax telah digunakan sebagai salah satu strategi menyerang dan melemahkan kekuatan lawan. Hoax muncul dengan sangat kejam melalui penciptaan pesan-pesan kebohongan tentang keburukan atau kelemahan kandidat tertentu. Upaya pembunuhan karakter melalui hoax sering muncul terutama saat masa kampanye politik berlangsung.
Hoax juga menyerang penyelenggara pemilu. Beberapa kali KPU mendapat serangan hoax. Hoax tentang hasil penghitungan suara pemilu 2019 di luar negeri misalnya. Hoax yang muncul sejak Rabu, (10/4/2019) ini terus menggelinding hingga sekarang. Sebelumnya, KPU juga telah diterpa hoax tentang tujuh kontainer yang telah tercoblos. Setelah dilakukan pembuktian, ternyata berita itu hanya isapan jempol belaka.
Hoax yang menyerang KPU sungguh sangat kejam. Hoax ini bisa berpengaruh serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu 2019. Munculnya hoax dengan sasaran KPU berpotensi mendelegitimasi pemilu dan dapat memicu kekacauan. Bisa jadi hoax yang menyerang KPU akan terus terjadi hingga pasca pemungutan suara. Segala hal terkait pelaksanaan pemilu mulai dari proses pencoblosan hingga penghitungan suara bisa saja menjadi materi yang dapat dijadikan hoax.
Kejamnya ibu tiri tak sekejam hoax politik, demikian kiranya untuk menggambarkan dampak dari munculnya hoax. Hoax sengaja dibuat untuk memporakporandakan tatanan pemilu yang demokratis. Hoax juga telah mampu mengusik rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hoax telah muncul sebagai medium adu domba diantara anak bangsa. Hoax telah menjadikan kontestasi politik tak bermartabat, hilang etika, dan musnahnya kesantunan politik.

Melek Media, Melek Politik
Salah satu yang menyebabkan tumbuh suburnya hoax adalah rendahnya tingkat literasi media (media literacy) dan literasi politik (political literacy). Kemampuan melek media dan melek politik ini menjadi satu paket pengetahuan yang urgen dimiliki masyarakat. Hal ini penting mengingat relasi antara media, terutama media sosial dan dunia politik memang sangat erat. Simbiosis antara politik dan media perlu dipahami masyarakat.
Kemampuan mengerti bagaimana politik dan bagaimana praktik media akan sangat membantu masyarakat dalam melawan hoax. Karena tak jarang masyarakat menelak mentah-mentah beragam hoax politik karena pengetahuan mereka tentang politik sangat terbatas. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang politik berimbas pada gampangnya masyarakat percaya pada hoax politik.
Senada dengan pentingnya melek politik, pengetahuan tentang melek media juga menjadi keharusan. Masyarakat perlu disadarkan bahwa tak semua yang disajikan media, terutama media sosial itu sebuah kebenaran. Beragam informasi yang beredar di media sosial itu mayoritas tanpa proses verifikasi. Tak jarang informasi di media sosial tak bersumber fakta, hanya sebuah rekaan dan rekayasa sang pencipta hoax.
Disinilah peran media arus utama (mainstream media) sebagai filter atas beragam informasi di masyarakat yang tak jelas kebenarannya. Media massa harus mampu hadir sebagai penjernih informasi (the clearance of information). Munculnya rublik cek fakta (fact check) di beberapa media misalnya, sangat penting sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengecek kebenaran informasi yang didapat.
Semua pihak yang terkait pemilu 2019, media massa, media sosial, dan semua masyarakat punya tanggungjawab yang besar untuk menyukseskan pemilu ini. Segala rupa hoax politik harus bisa ditepis dengan kecerdasan dan sikap kritis masyarakat. Kemampuan melek media dan melek politik masyarakat harus terus ditingkatkan. Perlu peran pemerintah, aparat, penyelenggara pemilu, partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, para figur publik, dan segenap influencer untuk mengedukasi masyarakat agar menjadi media and political literate.
Badai hoax yang mengiringi proses pemilu 2019 ini semoga segera berlalu. Ancaman dasyatnya badai hoax semoga bisa ditepis oleh semua lapisan masyarakat. Pemilu yang menelan biaya tak kurang dari 25 triliun ini harus sukses menemukan para pemimpin bangsa yang terbaik. Terlampau mahal ongkos yang harus ditanggung bangsa ini kalau pemilu sampai gagal. Semoga semua yang ikut berkontestasi dalam pilpres dan pileg, para simpatisan dan pendukung fanatik mampu menyuguhkan cara-cara yang fair play dalam berkompetisi.
Pesta demokrasi lewat pemilu kali ini semoga mampu membawa kegembiraan bagi semua. Bagi sang kandidat, pendukung setia, maupun masyarakat. Pilihan politik bisa saja berbeda, tetapi yang terpenting, siapapun yang menang sejatinya itu kemenangan seluruh masyarakat Indonesia. Yang menang jangan Jumawa, yang kalah harus legowo.

*) Sugeng Winarno, Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.

Nobar Debat Pamungkas

Oleh : SUGENG WINARNO

Ada fenomena menarik saat debat capres dan cawapres berlangsung. Salah satunya adalah acara nonton bareng (nobar) yang digelar di berbagai tempat. Nobar banyak dilakukan oleh tim sukses dan para relawan masing-masing pasangan. Nobar debat dilakukan di café-café, lapangan, atau beberapa tempat ngumpul, nongkrong, dan ngopi. Ada yang meramu acara nobar dengan analisis para pakar dan dikemas dengan sajian hiburan yang memikat.
Debat putaran terakhir yang berlangsung pada Sabtu, 13 April 2019 merupakan debat terakhir. Masing-masing kandidat mengeluarkan jurus pemungkasnya. Debat yang sekaligus mengakhiri masa kampanye pemilu 2019 mengangkat tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi dan industri. Debat pilpres pamungkas akan dipandu oleh moderator Balques Manisang dan Tomy Ristanto dan disiarkan oleh sejumlah televisi nasional dan beberapa portal online.
Masyarakat penasaran ingin melihat bagaimana para kandidat capres-cawapres menyampaikan gagasanya atas sejumlah isu panas. Persoalan seputar pencapaian bidang ekonomi, gencarnya pembangunan infrastruktur, angka kemiskinan dan kesejahteraan, daya beli masyarakat, lapangan kerja, strategi revolusi industri 4.0, dan sejumlah persoalan bangsa serius lainnya. Adu visi misi, konsep, dan gagasan capres-cawapres menjadi tontonan menarik bagi masyarakat sebelum datang mencoblos pada 17 April mendatang.

Bentuk Partisipasi Politik
Fenomena munculnya nobar ini bisa diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat calon pemilih untuk mencari informasi sebagai referensi mereka dalam menentukan pilihan. Acara debat memang ditujukan untuk memberi referensi kepada para calon pemilih yang masih mengambang (swing voters). Sementara bagi mereka yang sudah punya pilihan (strong voters) tentu acara debat tak akan banyak punya efek.
Hasil jajak pendapat Kompas yang dilakukan pada 13-14 Maret 2019 menunjukkan bahwa tiga perempat responden berminat menonton debat. Beberapa alasan orang menyaksikan debat adalah untuk memahami visi misi cawapres dan kualitas cawapres dalam berdebat. Antusias masyarakat menonton debat bisa juga sebagai indikator mereka tak cuek pada politik. Ketertarikan masyarakat menyaksikan debat semoga berimplikasi pada partisipasi nyata mereka untuk datang saat pencoblosan berlangsung.
Acara debat capres-cawapres baik yang disaksikan masyarakat lewat televisi di rumah masing-masing maupun dalam acara nobar menjadi bagian dari proses demokrasi yang perlu diapresiasi. Geliat dan antusias masyarakat dalam proses pencarian pemimpin bangsa ini semoga menemukan sosok yang benar-benar menjadi harapan rakyat. Semua pihak tentu berharap melalui debat bukan sekedar tebar pesona dan janji-janji palsu.
Merubah persepsi seseorang tentang kedua sosok capres-cawapres yang berkontestasi dalam pilpres 2019 memang tak gampang. Debat esensinya bisa menjadi referensi mereka yang masih galau dan belum menentukan pilihannya dalam pilpres mendatang. Namun hanya lewat debat berkualitas yang mampu membangun persepsi calon pemilih. Kalau debat yang tersaji hanya serupa debat kusir, maka ajang debat hanya akan jadi arena saling serang.
Semua masyarakat yang menyaksikan acara debat dan rangkaian kampanye politik yang lain tentu bisa menilai. Ajang kampanye dan acara debat memang tak mampu menyajikan secara utuh sosok sang kontestan. Tentu masih banyak sisi-sisi dari sang kandidat, terutama sisi buruk yang tak mampu terungkap lewat acara debat. Apalagi tak jarang dalam debat kebanyakan masing-masing akan bertahan dengan argumen bahwa hanya ide atau gagasannya yang paling benar, yang lain keliru.

Bukan Pepesan Kosong
Politik itu adalah urusan harapan (hope). Bisa kita simak saat kampanye politik lalu. Hampir semua kandidat menjual harapan, mimpi-mimpi dan ilusi. Sang kandidat membangun narasi-narasi yang sangat menjanjikan. Sebuah perbaikan, sebuah penyempurnaan atas segala kekurangan, dan sejumlah prestasi atau rencana baik ke depan. Semua dilakukan sang kandidat demi meraih persepsi baik dan simpati masyarakat.
Demikian halnya dalam debat. Tak ada yang bisa menjamin atas semua harapan yang dijanjikan sang calon akan berbuah manis. Bisa saja kondisi berbeda saat sang kandidat sudah menjabat. Jangan-jangan janji-janji itu tinggal janji, harapan-harapan yang disampaikan saat debat itu hanya pepesan kosong. Saat debat bisa saja menggunakan logika berfikir yang penting saat ini, urusan nanti bisa dipikir kemudian.
Memberi harapan palsu tak ubahnya seperti orang dengan sengaja menipu. Sudah tahu kalau harapan yang disampaikan itu susah atau tak mungkin terwujud namun tetap saja dikemukakan sebagai janji. Sementara disisi lain, saat sang kandidat kelak sudah menjabat masyarakat juga melupakan janji-janji politik mereka. Tak ada kontrak politik saat kampanye atau debat yang bisa dituntut kelak.
Situasi ini menuntut masyarakat dapat berfikir jernih. Masyarakat harus sadar bahwa aneka narasi yang disampaikan saat debat itu bisa sangat tendensius. Ada udang di balik batu, alias ada maksud yang tersembunyi. Masyarakat dituntut jeli melihat gelagat kurang baik dalam perang opini saat debat. Kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, tak sedikit janji-janji politik yang pada akhirnya juga tak ditepati sang politisi terpilih. Ada saja sejumlah alibi yang digunakan untuk mendapat pemakluman atas gagalnya merealisasi janji-janji itu.
Masyarakat dituntut tak gampang terlena. Semua orang yang lagi ada maunya pasti akan bermanis mulut. Untuk itu semua harus kritis dan cerdas menilai. Melalui debat pamungkas mungkin bisa menjadi referensi bagi sejumlah calon pemilih untuk menentukan pilihan politiknya. Kalau ternyata debat tak membawa dampak apa-apa maka cobalah tetap memilih dengan menggunakan hati nurani. Yakinlah, hati nurani tak akan pernah keliru. Selamat mencoblos pilpres dan pileg.

(*) SUGENG WINARNO, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Mengenang Rudi Satrio Lelono (Sam Idur): Pendidik, Seniman Serba Bisa Yang Bersahaja

Oleh : SUGENG WINARNO

Rudi Satrio Lelono atau biasa disapa Sam Idur telah berpulang. Kabar yang menyebar lewat WhatsApp, Twitter, Instagram, dan Facebook Jum’at sore itu bikin kaget banyak orang. Banyak yang tak percaya Sam Idur begitu cepat meninggalkan kita semua. Tak pernah terdengar keluhan sakit serius dari seniman dan dosen nyentrik asli Malang ini.

Komunitas seniman, Aremania, jurnalis, pendidik, dan beragam kelompok pegiat seni budaya Malang Raya sangat kehilangan. Saya dan sejumlah teman di kampus Universitas Muhammadiyah Malang juga begitu kehilangan sosok pendidik yang sangat bersahaja ini. Orangnya low profile, sederhana, dan suka berbagi ilmu dengan sesama. Sam Idur adalah sosok yang menyenangkan, enak diajak ngobrol, dan punya sense of humor yang tinggi.

Sam Idur dikenal sebagai sosok yang bicaranya ceplas ceplos, jujur, dan terbuka. Ide-de dan gagasannya sering di luar kewajaran (out of the box), yang bikin saya dan beberapa teman dosen kagum. Ide-ide brilliant sering muncul dari buah pikir Sam Idur. Beliau secara formal memang hanya mengenyam pendidikan S1, namun dalam banyak hal, beliau setara dengan para doktor bahkan profesor.

Pada Jum’at (22/3/2019) malam itu semua berkumpul di rumah duka. Hujan gerimis yang tak henti semalaman seakan jadi pertanda bahwa alam juga turut menangis atas kepergian Sam Idur. Sejumlah seniman, Aremania, wartawan, mahasiswa, dosen, dan semua kolega, berkumpul mendo’akan kepergian Sam Idur untuk selama-lamanya. Walikota Malang, Setiaji juga tampak diantara para pentakziah malam itu.

Tak berlebihan kalau menempatkan Sam Idur sebagai salah satu seniman Kota Malang. Beberapa even seni dan budaya besar Kota Malang tak bisa dilepaskan dari ide, gagasan, dan kerja nyata Sam Idur. Even Malang Tempoe Duloe (MTD) misalnya. Sam Idur adalah salah satu orang dibalik layar MTD Kota Malang yang digelar rutin itu.

Beberapa minggu sebelum kepergiannya, Sam Idur dan sejumlah seniman Kota Malang bertemu Walikota dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (disbudpar) untuk urusan kebudayaan. Melalui pesan WA, Sam Idur mengabarkan pada saya bahwa dirinya dan sejumlah seniman sedang audiensi dengan Walikota untuk pengukuhan Komite Kebudayaan Kota Malang (K3M).

Sam Idur dan beberapa rekan berkeinginan mengembangkan dan melestarikan kebudayaan khas Malang dari segala aspek. Sam Idur juga sangat peduli pada perkembangan seni musik Kota Malang. Sam Idur sepertinya tidak rela kalau Malang sebagai kota lahirnya para seniman musik tanah air akan tenggelam. Sam Idur ingin kiblat musik, terutama musik bergenre rock agar tetap dipegang Kota Malang.

Beberapa media massa Kota Malang juga sangat kehilangan Sam Idur. Sam Idur sangat lama berada di balik layar Radio KDS 8, Malang TV, dan sejumlah media elektronik lokal Malang. Hingga akhir hayatnya, Sam Idur juga masih tercatat sebagai salah satu Manajer Kreatif media online, Malang Voice. Saya adalah salah satu pembaca setia “Paitun Guldul” yang biasa ditulis Sam Idur di Malang Voice.

Melalui Paitun Gundul, saya sering tersenyum dan tertawa membaca tulisan Sam Idur. Tak jarang kalau ketemu saat mau ngajar, saya membincangkan Paitun Gundul. Bahkan sering ide tulisan muncul berawal dari guyunan kami di sofa ruang dosen lantai 6 itu. Rasa humor Sam Idur sangat tinggi, itu salah satu kemampuan beliau hingga semua persoalan bisa dibawa dengan lebih santai.

Sering smartphone saya bunyi cling, setelah saya cek ternyata kiriman WA Sam Idur yang berisi tautan (link) beberapa berita yang dimuat di Malang Voice. Tak jarang pula berita itu menjadi bahan diskusi kami, mulai dari konten beritanya, teknik menuliskannya, dan beragam hal terkait praktik jurnalisme. Sam Idur sering meminta saya untuk menilai berita di Malang Voice.

Beliau ingin memastikan berita Malang Voive tidak ngawur. Seperti yang beliau sering sampaikan tagline Malang Voive itu “Asli Gak Ngawur!”. Apa yang dilakukan Sam Idur untuk Malang Voive memang luar biasa. Beliau mau terus belajar dan sharing dengan sesama dosen dan mahasiswa dengan sangat terbuka. Sifat suka memberi ilmu dan semangat belajar beliau juga sangat tinggi. Beliau adalah sosok teman belajar dan mengajar yang menyenangkan.

Bagi Arema FC, kehadiran Sam Idur berkontribusi cukup berarti. Logo Arema FC adalah salah satu bukti karya Sam Idur untuk tim berjuluk Singo Edan itu. Sam Idur telah memberi makna dan filosofis yang dalam pada logo Arema FC. Logo Arema FC dibuat Sam Idur bukan sekedar untuk identitas club, namun lebih dalam, logo itu adalah do’a untuk keberhasilan Arema dan masyarakat Malang.

Sam Idur juga menulis lirik lagu untuk Arema Voice. Lagu bertajuk “Singa Bola” adalah karya Sam Idur. Lagu itu hingga sekarang masih menjadi lagu andalan yang selalu diputar saat Arema berlaga di stadion Kanjuruhan. Lagu ciptaan Sam Idur itu telah menjadi suntikan spirit untuk para pemain Arema yang sedang bertanding dan bagi Aremania dalam bersemangat mendukung tim kebanggaan warga Malang Raya itu.

Walau nyentrik, Sam Idur sebenarnya sosok yang religius. Hampir tiap hari beliau mengungah hadist-hadist di laman Facebook-nya. Kisah-kisah bijak Dakwah yang disampaikan Sam Idur mendapat respon yang positip dari pertemanan beliau di Facebook. Sam Idur memang bukan kiai, tapi materi dan model dakwah yang dijalankan efeknya cukup kuat mengajak umat dalam kebajikan.

Sam Idur yang lahir 14 Juli 1963 di Bareng, Kota Malang itu kini telah berpulang. Sepertinya gambar profil yang saya lihat di WA beliau itu sebagai pertanda. Di profile picture WA beliau ada gambar Sam Idur saat kecil dan foto beliau sekarang, ada tulisan 201963, yang saya maknai 2019 dari 1963. Bagi saya itu seperti firasat kepergian beliau. Dalam usia 56 tahun, Sam Idur berpulang, meninggalkan satu istri dan dua anak.

Sosok pendidik dan seniman serba bisa itu mewariskan sejumlah karya untuk kita kenang, lestarikan, dan teruskan. Tulisan ini hanya secuil dari kesaksian saya tentang Sam Idur. Tentu masih banyak kiprah baik Sam Idur yang tidak saya ketahui. Saya yakin siapapun teman, sahabat, kolega yang mengenal Sam Idur mengakui beliau adalah orang yang baik.

Semoga segala kebaikan yang ditanam Sam Idur selama hidup bisa menghantarkannya memanen kemuliaan di surga. Selamat Jalan Sam Idur.

(*) SUGENG WINARNO, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Tidak Golput itu Ternyata Sederhana

Ilustrasi

MALANGVOICE – Sudah terasa benar aroma perhelatan politik di sini, meski berbarengan dengan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan partai politik. Apalagi setelah hempasan badai politik yang jejaknya masih berserakan di benak masyarakat. Debunya masih menyela di sela obrolan-obrolan jalanan, kantor, bahkan di rumah jadi bagian dari lauk sarapan. Kata orang, kita senang riuhnya demokrasi, tapi kurang menyukai kenyataannya. Maka, berharap saja jadi begitu berat untuk menghitung sekian langkah orang menuju bilik untuk memilih.

Mana ada orang yang tidak suka kalau hak-haknya dipenuhi. Giliran mendapat hak pilih, jadi begitu cepat berkeputusam untuk menepis. Entah sampai seluas apa luruhnya kepercayaan, meski gambar-gambar sudah ditebar, kata dan pesona sudah diumbar. Kanal-kanal medsos pun nyaris penuh genangan-genangan informasi, ada yang asli,

tidak kurang yang manipulasi, bahkan ada juga yang informasinya ‘tak berbicara’ sama sekali. Ungkapan lama memang betul, tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang, tak kenal bagaimana caranya bisa sayang. Banjirnya informasi dan prejengan para calon legislatif ternyata belum signifikan menggoda sebagian besar masyarakat untuk datang memilih.Teman saja ada tiga jenis, langsung menyatakan dukungan dan memilih, mendukung tapi memilih nanti dulu, dan tidak berterus terang kalau tidak memilih.

Ketidakpercayaan publik kepada institusi-istitusi seperti partai politik juga merupakan kondisi obyektif yang hampir tidak bisa dipungkiri. Konflik internal, keterlibatan beberapa dari mereka dalam kasus-kasus korupsi dan kongkalikong lainnya menjadi salah satu dari sekian penyebab, termasuk kutu-kutu loncat yang membuat gatal-gatal hati rakyat. Tak semua memang, tapi rata-rata begitu tanggapan publik. Ekspetasi terhadap para calon-calon legistatif pun nyaris tak berarti karena publik tak pernah dengan jelas beroleh informasi perihal parameter apa yang membuat mereka terjaring mencalonkan diri. Jujur saja, sering juga kita memandang rendah para caleg.

Golput bukan persoalan sederhana, walau menjadi golput begitu sederhana caranya. Pernah terpikirkan, menjadi tidak golput ternyata begitu sederhana dan beroleh pahala. Tidak perlu gerah dengan persoalan-persoalan di atas. Tak usah terlalu risau dengan partai politik dan gerak-geriknya. Jangan termakan hati oleh mereka yang mencalonkan diri. Kampanye, sobo kampung, sobo nawak, kentrungan, dan model-model sosialisasi lainnya anggap saja tetap sebagai hiburan atau kondangan. Itu cuma persoalan duniawi saja, lagipula dari dulu demokrasi kita sudah cacat.

Menjadi tidak golput ternyata begitu sederhana, cuma perlu mengubah niat. Malang ini direbut kembali dan berdiri di atas jasad-jasad para pejuang dan rakyat sipil yang gugur dalam pertempuran-pertempuran yang dahsyat dari Arjosari hingga Sengkaling, dari Kasin hingga Blimbing, Kalisari, Klampok Kasri, Alun-alun, KIdul Dalem, serta hampir setiap sudut kota. Juga Lawang, Songsong, Singosari, Pujon, Ngantang, Pakisaji, Turen, Dampit, Kepanjen, Kebonagung, Jambuwer, Peniwen, Wajak, Tumpang, Bumiayu, Buring, Pajaran, Ngelak, Amadanom, Wonokoyo, Ampelgading dan masih banyak lagi lokasi pertempuran lainnya. Sepertinya, seluruh titik di mana kita berdiri saat ini di bawahnya terendap darah para bunga bangsa.

Niatkan langkah kita untuk melaksanakan hak pilih, semata sebagai penghormatan yang dalam dan ungkapan terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah bertahun bertempur berdarah-darah dalam sejarah wingate action yang tersohor, merebut kembali Malang hingga masih tegak sampai saat ini. Apakah pernah ingat kita mendoakan mereka? Ke TMP saja setahun sekali, itu kalau ikut dan diundang, malam lagi. Lewat di depannya setiap hari, menoleh saja nyaris tidak pernah.

Masih ada waktu untuk mengubah niat, dari sekedar niat politik pop menjadi niat yang lebih bermakna dan bernilai. Dalam takdirNya, sepertinya tanpa pengorbanan mereka, kita tak pernah ada. Untuk para caleg, rasanya juga masih ada tempo untuk membenahi niat. Ngono ta? (idur)

Menakar Calon-Calon Wakil Rakyat: Pancaran Dirimu Jadikan Pilihan Hatiku

Rudy Satrio L, bersama mahasiswanya. (anja a)
Rudy Satrio L, bersama mahasiswanya. (anja a)

DI keseharian melintas di jalanan Kota Malang, nyaris di beberapa sudut kota sudah terpampang wajah-wajah para calon wakil rakyat dalam bingkai-bingkai komposisi grafis yang beraneka warna. Ada yang terenyum dengan lugunya, ada yang lagak berwibawa, banyak juga wajah yang tersenyum ragu, separuh percaya diri. Belum lagi yang terlambat sadar kalau dirinya sedang difoto. Ada juga yang sepertinya, sudah difoto berkali-kali dengan berbagai pose namun tak ada pilihan lain. Tidak sedikit juga yang bermuka malu-malu, agak grogi, seperti kenalan baru ketika dipanggil untuk naik panggung bukan untuk menyanyi. Lainnya, beberapa wajah begitu percaya diri, pakai jas, kopiah, jeans, kemeja, seolah tak peduli aral yang mengintai. Sisanya, wajah pasrah, setengah menanggung beban, barangkali karena sekedar apa kata nanti atau didorong oleh entah apa dan siapa.

Sudah tidak mengherankan lagi dan bisa diakui sebagai kondisi objektif, kalau hampir sebagian besar calon-calon wakil rakyat di Malang belum sepenuhnya menyadari pentignya hal-hal yang boleh jadi diaggap sepele dalam periklanan politik sebagai cara penting dalam berkomunikasi dengan publik. Kalau soal media, jangan ditanya, saluran komunikasi apa yang sekarang tidak bisa dipakai untuk ‘bicara’. Kreativitas pun akhirnya adalah kemampuan ‘membaca’ harapan publik dan mewujudkan persepsi mereka tentang sosok wakil rakyat dan pemimpin yang mereka dambakan. Harapan dan tuntutan memang kadang terlalu tinggi, tetapi bukankah bisa disepahamkan dengan cara-cara yang manis, apalagi di jumpa pertama, apalagi belum kenal betul sosoknya tapi terus disuguhi fotonya.

Ada yang disebut key visual. Unsur visual simple untuk merebut kesan pertama terhadap sosok. Minimal ada kesan kecil yang tertinggal di hati saat memandang foto calon legislatif. Senyum, pandangan mata, pancaran wajah, bahasa tubuh. Apa sih sulitnya tersenyum. Kata orang, kalau kita tersenyum, energi senyum orang lain akan ikut menggerakkan terbitnya senyum di bibirnya. Pandang mata akan membuat kita percaya, apalagi dengan raut wajah yang menyiratkan harapan, optimis. Kalau wajahnya ngalem bagaimana? Juga kemeja dan busana. Memberi tanda kesederhaan karakter yang siap bekerja ataukah birokrat berbunga citra. Kalau soal warna kan apa kata partainya. Apa masih perlu mengepalkan tangan menegak, atau memajang juga tokoh-tokoh pemimpin masyhur? Pede sajalah. Perlu rasanya pengarah penampilan dan pengarah fotografi yang tahu betul karakter dan visi calon. Agar visual impact-nya jadi berasa.

Juga yang namanya key word. Kata banyak orang, mulutmu harimaumu. Nggak juga. Tidak sedikit yang mulut saja, entah harimaunya kemana. Dalam bingkai komposisi grafis iklan politik yang ada saat ini, masih lazim digunakan jargon-jargon konvensional, bahkan malah ada yang justru bisa menghambat komunikasi dengan publik. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat dalam konteks perkembangan perilaku berbahasa masyarakat saat ini, tidak jernih merepresentasikan visi. Kadang terlalu jadul, orang sudah lupa. Keluali kalau niatnya membuat yang membaca tertawa.

Selayaknya tidak hanya pada periklanan politik on screen (tv, web, digital flyer, dll.) dan on surface (baliho, poster, dll), namun juga pada pertemuan-pertemuan dengan komunitas, sobo kampung, dsb., kata dan kalimat yang terucap bisa mencerminkan kualitas sosok pribadi yang paham persoalan masyarakat, melahirkan statement-statement yang jauh dari over promise. Janji palsu alias pahape. Di sinilah diperkukan seorang copy writer dan penasehat perilaku dan tutur kata, agar setiap ucapan yang meluncur dari bibir dapat menjadi tanda bagi public untuk hormat dan percaya.

Jangan lupa, ketika wajah-wajah para caleg sudah terpampang di ruang benak masyarakat, maka wajah dan nama sudah menjadi merk, atau brand, atau cap. Tentu, masyarakat akan berharap dapat terpenuhinya keuntungan emosional dan kebutuhan fungsional yang diharapkan. Masyarakat akan penasaran dengan apa kelebihan dan keunikan para caleg. Boleh jadi yang paling dibutuhkan saat ini adalah wakil-wakil rakyat yang inside-out, insight-out, dan memiliki bekal seonggok paradigma baru dalam pemikiran dan tindakan politik untuk kepentingan masyarakat. Show must go on. Kalau soal niat, siapa bisa membaca hati? (Idur)

Komunitas