Tidak Golput itu Ternyata Sederhana

Ilustrasi

MALANGVOICE – Sudah terasa benar aroma perhelatan politik di sini, meski berbarengan dengan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan partai politik. Apalagi setelah hempasan badai politik yang jejaknya masih berserakan di benak masyarakat. Debunya masih menyela di sela obrolan-obrolan jalanan, kantor, bahkan di rumah jadi bagian dari lauk sarapan. Kata orang, kita senang riuhnya demokrasi, tapi kurang menyukai kenyataannya. Maka, berharap saja jadi begitu berat untuk menghitung sekian langkah orang menuju bilik untuk memilih.

Mana ada orang yang tidak suka kalau hak-haknya dipenuhi. Giliran mendapat hak pilih, jadi begitu cepat berkeputusam untuk menepis. Entah sampai seluas apa luruhnya kepercayaan, meski gambar-gambar sudah ditebar, kata dan pesona sudah diumbar. Kanal-kanal medsos pun nyaris penuh genangan-genangan informasi, ada yang asli,

tidak kurang yang manipulasi, bahkan ada juga yang informasinya ‘tak berbicara’ sama sekali. Ungkapan lama memang betul, tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang, tak kenal bagaimana caranya bisa sayang. Banjirnya informasi dan prejengan para calon legislatif ternyata belum signifikan menggoda sebagian besar masyarakat untuk datang memilih.Teman saja ada tiga jenis, langsung menyatakan dukungan dan memilih, mendukung tapi memilih nanti dulu, dan tidak berterus terang kalau tidak memilih.

Ketidakpercayaan publik kepada institusi-istitusi seperti partai politik juga merupakan kondisi obyektif yang hampir tidak bisa dipungkiri. Konflik internal, keterlibatan beberapa dari mereka dalam kasus-kasus korupsi dan kongkalikong lainnya menjadi salah satu dari sekian penyebab, termasuk kutu-kutu loncat yang membuat gatal-gatal hati rakyat. Tak semua memang, tapi rata-rata begitu tanggapan publik. Ekspetasi terhadap para calon-calon legistatif pun nyaris tak berarti karena publik tak pernah dengan jelas beroleh informasi perihal parameter apa yang membuat mereka terjaring mencalonkan diri. Jujur saja, sering juga kita memandang rendah para caleg.

Golput bukan persoalan sederhana, walau menjadi golput begitu sederhana caranya. Pernah terpikirkan, menjadi tidak golput ternyata begitu sederhana dan beroleh pahala. Tidak perlu gerah dengan persoalan-persoalan di atas. Tak usah terlalu risau dengan partai politik dan gerak-geriknya. Jangan termakan hati oleh mereka yang mencalonkan diri. Kampanye, sobo kampung, sobo nawak, kentrungan, dan model-model sosialisasi lainnya anggap saja tetap sebagai hiburan atau kondangan. Itu cuma persoalan duniawi saja, lagipula dari dulu demokrasi kita sudah cacat.

Menjadi tidak golput ternyata begitu sederhana, cuma perlu mengubah niat. Malang ini direbut kembali dan berdiri di atas jasad-jasad para pejuang dan rakyat sipil yang gugur dalam pertempuran-pertempuran yang dahsyat dari Arjosari hingga Sengkaling, dari Kasin hingga Blimbing, Kalisari, Klampok Kasri, Alun-alun, KIdul Dalem, serta hampir setiap sudut kota. Juga Lawang, Songsong, Singosari, Pujon, Ngantang, Pakisaji, Turen, Dampit, Kepanjen, Kebonagung, Jambuwer, Peniwen, Wajak, Tumpang, Bumiayu, Buring, Pajaran, Ngelak, Amadanom, Wonokoyo, Ampelgading dan masih banyak lagi lokasi pertempuran lainnya. Sepertinya, seluruh titik di mana kita berdiri saat ini di bawahnya terendap darah para bunga bangsa.

Niatkan langkah kita untuk melaksanakan hak pilih, semata sebagai penghormatan yang dalam dan ungkapan terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah bertahun bertempur berdarah-darah dalam sejarah wingate action yang tersohor, merebut kembali Malang hingga masih tegak sampai saat ini. Apakah pernah ingat kita mendoakan mereka? Ke TMP saja setahun sekali, itu kalau ikut dan diundang, malam lagi. Lewat di depannya setiap hari, menoleh saja nyaris tidak pernah.

Masih ada waktu untuk mengubah niat, dari sekedar niat politik pop menjadi niat yang lebih bermakna dan bernilai. Dalam takdirNya, sepertinya tanpa pengorbanan mereka, kita tak pernah ada. Untuk para caleg, rasanya juga masih ada tempo untuk membenahi niat. Ngono ta? (idur)

Menakar Calon-Calon Wakil Rakyat: Pancaran Dirimu Jadikan Pilihan Hatiku

Rudy Satrio L, bersama mahasiswanya. (anja a)
Rudy Satrio L, bersama mahasiswanya. (anja a)

DI keseharian melintas di jalanan Kota Malang, nyaris di beberapa sudut kota sudah terpampang wajah-wajah para calon wakil rakyat dalam bingkai-bingkai komposisi grafis yang beraneka warna. Ada yang terenyum dengan lugunya, ada yang lagak berwibawa, banyak juga wajah yang tersenyum ragu, separuh percaya diri. Belum lagi yang terlambat sadar kalau dirinya sedang difoto. Ada juga yang sepertinya, sudah difoto berkali-kali dengan berbagai pose namun tak ada pilihan lain. Tidak sedikit juga yang bermuka malu-malu, agak grogi, seperti kenalan baru ketika dipanggil untuk naik panggung bukan untuk menyanyi. Lainnya, beberapa wajah begitu percaya diri, pakai jas, kopiah, jeans, kemeja, seolah tak peduli aral yang mengintai. Sisanya, wajah pasrah, setengah menanggung beban, barangkali karena sekedar apa kata nanti atau didorong oleh entah apa dan siapa.

Sudah tidak mengherankan lagi dan bisa diakui sebagai kondisi objektif, kalau hampir sebagian besar calon-calon wakil rakyat di Malang belum sepenuhnya menyadari pentignya hal-hal yang boleh jadi diaggap sepele dalam periklanan politik sebagai cara penting dalam berkomunikasi dengan publik. Kalau soal media, jangan ditanya, saluran komunikasi apa yang sekarang tidak bisa dipakai untuk ‘bicara’. Kreativitas pun akhirnya adalah kemampuan ‘membaca’ harapan publik dan mewujudkan persepsi mereka tentang sosok wakil rakyat dan pemimpin yang mereka dambakan. Harapan dan tuntutan memang kadang terlalu tinggi, tetapi bukankah bisa disepahamkan dengan cara-cara yang manis, apalagi di jumpa pertama, apalagi belum kenal betul sosoknya tapi terus disuguhi fotonya.

Ada yang disebut key visual. Unsur visual simple untuk merebut kesan pertama terhadap sosok. Minimal ada kesan kecil yang tertinggal di hati saat memandang foto calon legislatif. Senyum, pandangan mata, pancaran wajah, bahasa tubuh. Apa sih sulitnya tersenyum. Kata orang, kalau kita tersenyum, energi senyum orang lain akan ikut menggerakkan terbitnya senyum di bibirnya. Pandang mata akan membuat kita percaya, apalagi dengan raut wajah yang menyiratkan harapan, optimis. Kalau wajahnya ngalem bagaimana? Juga kemeja dan busana. Memberi tanda kesederhaan karakter yang siap bekerja ataukah birokrat berbunga citra. Kalau soal warna kan apa kata partainya. Apa masih perlu mengepalkan tangan menegak, atau memajang juga tokoh-tokoh pemimpin masyhur? Pede sajalah. Perlu rasanya pengarah penampilan dan pengarah fotografi yang tahu betul karakter dan visi calon. Agar visual impact-nya jadi berasa.

Juga yang namanya key word. Kata banyak orang, mulutmu harimaumu. Nggak juga. Tidak sedikit yang mulut saja, entah harimaunya kemana. Dalam bingkai komposisi grafis iklan politik yang ada saat ini, masih lazim digunakan jargon-jargon konvensional, bahkan malah ada yang justru bisa menghambat komunikasi dengan publik. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat dalam konteks perkembangan perilaku berbahasa masyarakat saat ini, tidak jernih merepresentasikan visi. Kadang terlalu jadul, orang sudah lupa. Keluali kalau niatnya membuat yang membaca tertawa.

Selayaknya tidak hanya pada periklanan politik on screen (tv, web, digital flyer, dll.) dan on surface (baliho, poster, dll), namun juga pada pertemuan-pertemuan dengan komunitas, sobo kampung, dsb., kata dan kalimat yang terucap bisa mencerminkan kualitas sosok pribadi yang paham persoalan masyarakat, melahirkan statement-statement yang jauh dari over promise. Janji palsu alias pahape. Di sinilah diperkukan seorang copy writer dan penasehat perilaku dan tutur kata, agar setiap ucapan yang meluncur dari bibir dapat menjadi tanda bagi public untuk hormat dan percaya.

Jangan lupa, ketika wajah-wajah para caleg sudah terpampang di ruang benak masyarakat, maka wajah dan nama sudah menjadi merk, atau brand, atau cap. Tentu, masyarakat akan berharap dapat terpenuhinya keuntungan emosional dan kebutuhan fungsional yang diharapkan. Masyarakat akan penasaran dengan apa kelebihan dan keunikan para caleg. Boleh jadi yang paling dibutuhkan saat ini adalah wakil-wakil rakyat yang inside-out, insight-out, dan memiliki bekal seonggok paradigma baru dalam pemikiran dan tindakan politik untuk kepentingan masyarakat. Show must go on. Kalau soal niat, siapa bisa membaca hati? (Idur)

Sengkuni Penebar Hoax

Oleh : SUGENG WINARNO

Dalam pewayangan, ada tokoh bernama Sengkuni. Sengkuni termasuk dalam tokoh bertabiat jahat. Sengkuni masuk dalam tokoh antagonis dalam cerita wayang Mahabarata. Sengkuni suka memecah belah, memfitnah, dan mengubar kebencian. Saat ini julukan Sengkuni kiranya cocok disematkan kepada mereka yang suka menebar berita bohong (hoax). Sengkuni-sengkuni zaman now ini harus jadi musuh bersama dan terus diperangi semua pihak.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pernah melontarkan pernyataan agar kita semua memerangi Sengkuni penebar fitnah. Seperti diberitakan beberapa media, Menteri Tjahjo Kumolo menyampaikan pesan itu saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Masyarakat Rasa Sejatining Inti Kamanungsan (Rajatikam) di Yogyakarta, Sabtu, (1/12/2018).

Ajakan untuk perang melawan hoax berupa spanduk, baliho, iklan layanan di koran, majalah, radio, televisi, dan media online sudah banyak dibuat. Gerakan masyarakat melalui kelompok anti hoax juga banyak bermunculan di beberapa daerah. Melalui ceramah-ceramah agama dari para ulama dan kiai juga sudah banyak menyerukan agar masyarakat waspada terhadap munculnya hoax.

Mengapa informasi hoax tetap saja ada dan terus di bagi-bagi (share) lewat beragam platform medsos dan media pertemanan semacam WhatsApp (WA)? Pada masa kampanye politik saat ini, hoax bahkan muncul semakin masif dan semakin sulit dibendung. Informasi bohong dan menyesatkan terus diproduksi, viral, menggelinding semakin lama semakin membesar layaknya bola salju. Mana informasi yang benar dan mana pula yang salah menjadi semakin sulit dipilah.

Era Keberlimpahan Informasi
Inilah era keberlimpahan informasi. Sebuah era dimana informasi muncul membanjiri masyarakat. Informasi dalam beragam wujud dan versi menelisik masuk ke ruang-ruang pribadi masyarakat lewat beragam gadget dan laman medsos. Informasi melaju amat deras menyerbu masyarakat. Pada situasi seperti ini banjir informasi terjadi dan tidak sedikit yang jadi korban.

Pada masa keberlimpahan informasi ini sulit dipilah mana fakta dan mana pula opini atau pendapat pribadi seseorang. Keduanya bercampur, hingga sebuah kebenaran semakin sulit ditemukan. Kebenaran bisa saja muncul dari fakta kebohongan yang dijadikan opini seseorang dan diviralkan di medsos hingga jadi opini publik (public opinion).
Jadi kebenaran bisa rancu. Karena kebenaran bisa lahir dari kebohongan yang disulap seakan-akan seperti benar. Fakta hasil sebuah rekayasa seolah-olah nyata. Apalagi yang menyampaikan atau ikut memviralkan beberapa informasi yang belum jelas tadi para tokoh publik. Karena ketokohannya tidak jarang orang akan percaya begitu saja terhadap apapun yang disampaikan.

Pada era banjir informasi saat ini juga memungkinkan masing-masing orang bisa menjadi produsen informasi. Lewat medsos setiap pemilik akun bisa menggungah beragam informasi dalam beragam wujud. Informasi yang tersebar di medsos sulit dilacak, tidak bisa diverifikasi, dan tak gampang dilihat akurasinya. Karena tidak jarang orang yang mengungah informasi dan pemilik akunnya tanpa indentitas yang jelas (anonim).

Kondisi ini semakin diperburuk dengan kemampuan melek media (literasi media) masyarakat yang sangat rendah. Tidak banyak masyarakat yang mampu berfikir kritis ketika mengonsumsi media. Tidak jarang pengguna Facebook, Twitter, Instagram, atau WhatsApp yang menerima begitu saja terhadap berbagai informasi yang masuk kepadanya. Dengan gampang pula mereka turut menyebarkan informasi yang sering berupa hoax itu ke pertemanan mereka.

Kontra Narasi Hoax
Narasi berupa informasi bohong di medsos terus bergulir. Merebaknya konten negatif yang menyebar di medsos tak mudah dibendung. Pembuat konten jahat di medsos terlampau perkasa. Mereka terus memroduksi narasi-narasi yang menyesatkan sementara pihak yang melakukan perlawanan dengan unggahan pesan-pesan positif sangat jarang.
Frekuensi kemunculan informasi buruk lewat medsos tidak sebanding dengan informasi yang baik. Kenapa bisa demikian? Salah satu sebabnya karena informasi bohong saat ini telah menjadi industri yang mendatangkan banyak keuntungan. Beberapa pihak telah menjadi sponsor agar lahir informasi hoax yang meresahkan masyarakat. Para sponsor inilah yang rela membayar mahal untuk merebaknya hoax.

Kalau kondisinya sudah seperti ini maka mengajak masyarakat hanya sekedar menyaring terhadap informasi buruk di medsos tentu tidak cukup. Informasi yang harus disaring terlampau banyak. Masyarakat juga dihadapkan pada kondisi yang sulit untuk memilah dan memilih mana informasi yang baik dan benar. Butuh keahlian yang tidak mudah agar mampu menyaring informasi palsu yang menyesatkan.

Selain kemampuan menyaring informasi, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah kemampuan membuat kontra narasi hoax. Upaya ini bisa dilakukan dengan memroduksi konten-konten positip. Narasi-narasi berupa anti hoax idealnya harus terus diproduksi melebihi narasi hoax yang muncul. Semua yang bohong idealnya harus dilawan dengan menunjukkan yang benar. Upaya kontra narasi terhadap informasi hoax harus terus dibuat secara masif sejalan dengan masifnya hoax yang diproduksi dan disebar para Sengkuni. Mari lawan Sengkuni produsen hoax!.

(*)SUGENG WINARNO,Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Muhammadiyah Malang

TA’ARUF CALEG

Oleh : SUGENG WINARNO

Tak kenal maka tak sayang, begitu ungkapan yang cocok untuk menggambarkan hubungan antara Calon Legislatif (Caleg) dengan masyarakat (konstituen) yang diwakilinya. Hiruk pikuk Pemilihan Presiden (Pilpres) sepertinya lebih menyita perhatian masyarakat. Tak banyak caleg yang muncul mengenalkan diri. Pada sisa waktu kampanye politik ini, saatnya para caleg lebih semangat mengenalkan diri (ta’aruf).

Bagaimana akan dipilih kalau kenal saja tidak. Banyak masyarakat yang tidak mengenal siapa caleg yang ada di daerahnya. Kalau hal ini terus terjadi hingga akhir masa kampanye maka bisa dipastikan masyarakat akan memilih caleg seperti layaknya membeli kucing dalam karung. Masyarakat bisa jadi keliru menentukan pilihannya karena tidak cukup informasi tentang sosok caleg yang sedang ikut berkontestasi.

Merujuk pada jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada November 2018, diperoleh hasil bahwa banyak caleg yang belum di kenal masyarakat. Dua bulan setelah penetapan caleg DPR, DPRD, dan DPD, ternyata publik belum banyak tahu. Menurut hasil jajak pendapat Kompas bahwa di level DPRD kabupaten/kota, ada 50,6 persen calon pemilih yang tidak tahu nama caleg yang ikut berkontestasi. Sementara pada level provinsi, sebanyak 55,7 persen dan untuk DPR sebanyak 63 persen, serta untuk calon DPD sebanyak 64,1 persen pemilih yang tidak tahu siapa kandidat caleg yang ikut berkompetisi.

Masih merujuk pada jajak pendapat Litbang Kompas, ternyata tingkat pengenalan masyarakat pada caleg yang sudah diketahuinya juga sangat rendah. Hanya 33,7 persen yang mengenal 1-5 caleg tingkat DPRD kabupaten/kota. Sementara pengenalan pada caleg level provinsi juga rendah, yakni 1-5 orang saja. Padahal menurut KPU, Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR sejumlah 7.968 orang, dan calon DPD sebanyak 807 orang. Anggota DPD provinsi, kabupaten/kota dengan jumlah ratusan caleg di setiap daerah pemilihan (Kompas, 19/11/2018).

Popularitas Jadi Kunci

Kenapa caleg harus mengenalkan diri (ta’aruf)? Karena bagaimana masyarakat akan memilih kalau tahu dan kenal saja tidak. Minimal kenal sosok personalnya, keluarganya, terlebih masyarakat tahu rekam jejak (track record), visi misi, ide, gagasan dan program yang bakal diusungnya kelak bila terpilih jadi wakil rakyat. Popularitas sang caleg menjadi kata kunci guna menarik simpati.

Memilih caleg bukanlah seperti tebak-tebak si buang Manggis. Memilih caleg juga bukan seperti membeli kucing dalam karung. Memilih caleg pertaruhannya sangat serius. Bila masyarakat salah pilih, tentu penyesalan akan berlangsung hingga lima tahun ke depan. Agar masyarakat tidak salah dalam menentukan pilihan sosok caleg maka masyarakat perlu referensi sebanyak dan selengkap mungkin tentang sang caleg.

Bagi para caleg yang sedang berkontestasi juga jangan coba-coba mengelabui masyarakat. Jangan tampil instan lewat tebar pesona dan pencitraan. Kebohongan yang dibangun lewat beragam rekayasa sang caleg, ujung-ujungnya dapat menipu masyarakat. Janji-janji politik palsu yang digunakan merayu masyarakat hendaknya dijauhi.

Popularitas memang super penting, namun membangun dan mencapai popularitas itu hendaknya dengan cara-cara yang baik. Menunjukkan prestasi kerja nyata akan jadi cara yang ampuh untuk mengenalkan diri dan merebut simpati masyarakat pemilih. Popularitas yang dibangun lewat karya nyata dan rekam jejak yang baik akan menjadi referensi penting masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Segala cara instan guna mendulang popularitas tidak bisa sekedar tipuan (lips) semata. Model-model kampanye tebar pesona di media sosial (medsos) dan iklan politik sering tidak menyentuh esensi persoalan masyarakat. Dramaturgi yang dimainkan para caleg di media massa saatnya diakhiri dan diganti dengan tampilan ide, gagasan, dan karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

Telisik Rekam Jejak

Pada pemilu 2019 mendatang, puluhan ribu orang akan berlomba memperebutkan 575 kursi di DPR, 19.817 kursi di DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan 165 kursi DPD. Mereka yang ikut berkontestasi terdiri dari represensisi partai politik, artis, selebritas, dan masyarakat biasa. Semua memang berpeluang jadi caleg asal memenuhi persyarakat yang telah ditentukan KPU.

Para kandidat caleg berasal dari latarbelakang pendidikan, profesi, status sosial, partai dan beragam faktor lain. Heterogenitas yang melekat pada diri masing-masing caleg harus diketahui masyarakat. Bahkan caleg mantan napi korupsi hendaknya juga menjadi perhatian serius penyelenggara pemilu maupun masyarakat. Intinya semua rekam jejak sang kandidat harus secara terbuka diketahui masyarakat.

Di era digital saat ini, tidak sulit mengetahui rekan jejak seseorang. Siapa saja yang telah pernah membaut jejak digital di internet pasti bisa dilacak rekam jejaknya. Karena semua konten yang telah muncul secara online tidak akan bisa dihapus kecuali karena pertimbangan tertentu. Sehingga segala kebaikan dan atau keburukan yang pernah ditorehkan seseorang di jejak digital pasti dengan mudah bisa dilacak.

Menelisik rekam jejak sang caleg juga bisa dilakukan lewat penelusuran harta kekayaannya. Simak latar belakang dan harta yang dimiliki sang caleg. Jika ada sosok caleg yang super tajir, sementara pekerjaannya tidak jelas, maka ini patut dicurigai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyediakan laman digital untuk melakukan penelisikan harta kekayaan para pejabat publik.

Ketika banyak caleg yang belum dikenal masyarakat, sementara masyarakat harus menentukan pilihan politiknya, situasi ini bisa memicu persoalan serius. Untuk itu bagi para caleg hendaknya bersegera melakukan ta’aruf kepada masyarakat dengan cara-cara yang baik. Bagi masyarakat juga harus kritis dan waspada agar tidak tertipu memilih caleg busuk. Caleg yang kelak kalau terpilih kerjanya hanya bisa duduk dan diam, sambil tertidur saat rapat penting membahas nasib rakyat.

Pemilih yang kritis dan cerdas pasti bisa menemukan caleg yang berintegritas dan mampu bekerja demi rakyat yang diwakilinya. Semoga masyarakat mampu memilih wakilnya dengan tepat, tidak lagi keliru seperti membeli kucing dalam karung karena saat akan mencoblos di bilik suara seperti tebak-tebak si buah Manggis. Mari jadi pemilih yang cerdas! (*)

*) SUGENG WINARNO, Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Jebakan Dikotomi Tradisi-Modern pada Kemajuan Pertunjukan Teater Malang Raya

Oleh:  wishnumahendra

Ketika situasi global sedang menghadapi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Sudah menjadi barang tentu Indonesia terkena dampaknya, atau sekurang-kurangnya sudah saatnya untuk bersiap untuk ikut ke dalam arus kemajuan tersebut. Gagasan terkini tentang kemajuan teknologi informasi tersebut berkembang ke tahap keempat, yang kemudian disebut dengan Revolusi Industri 4.0. Secuplik tentang Revolusi Industri 4.0 dari buku The Fourth Industrial Revolution oleh Klaus Schwab disebutkan sebagai satu kondisi revolusioner dalam bidang teknologi informasi yang tidak hanya saja pintar, melainkan juga semakin terhubung dan terintegrasi. Bahkan ruang lingkup perkembangannya semakin terpadu lintas fisik, digital dan biologis, sehingga menyebabkan perkembangan teknologi berjalan begitu cepat dari revolusi industri sebelumnya. Menarik untuk melihat bagaimana perkembangan kesenian seiring dengan momentum Revolusi Industri 4.0, baik sebagai sebuah peluang ataupun tantangan.

Tulisan ini selanjutnya akan secara khusus melihat potret kemajuan pertunjukan teater di Malang Raya. Tentu tidak serta merta mengkaitkan dengan momentum Revolusi Industri 4.0, namun justru melihat visibilitas dari kesiapan pelaku seni pertunjukan terhadap momentum tersebut. Jika ditarik pada tingkat negara, Pemerintah Indonesia (via KEMENPERIN) berupaya untuk mengejar daya saing regional dengan menerbitkan Making Indonesia 4.0 melalui lima sektor utama (makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia dan elektronik), sayangnya tidak ada sektor seni dalam dokumen tersebut yang dijadikan daya saing negara dalam hal ini. Meskipun begitu, Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) menetapkan target kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian nasional mencapai RP. 1,2 Triliun. Harapannya industri seni pertunjukan dalam kontribusi tersebut dapat tumbuh 9,54% dengan tanggung jawab BEKRAF untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kohesif, yang dapat mempertemukan ide/produk, produksi, perlindungan HKI, pemasaran dan penjualan.

Merujuk pada segi otoritas negara beserta kebijakan turunannya tentu ada tugas besar untuk melihat bagaimana kesiapan seni pertunjukan di Malang Raya menghadapi era yang begitu kompetitif. Pembangunan ekosistem yang disebutkan sebelumnya tentu membutuhkan waktu untuk dapat berjalan sebagai sistem yang hidup secara aktif dan tidak membuat pelaku seni hanya berlaku pasif. Salah satu potret yang menarik adalah melihat bagaimana lembaga pendidikan merespon hal ini. Pengalaman penulis ketika mengikuti Forum Diskusi Kajian Seni dan Budaya Teater Universitas Brawijaya “Kamisan di Teater EGO” hari Kamis, 18 Oktober 2018 justru menyajikan dialektika yang usang. Pelaksanaan diskusi tersebut bagaimanapun tetap harus diapresiasi sebagai pengayaan ide dan gagasan, namun dengan tema yang diajukan yakni “Spirit Lokalitas dalam Teater Modern” peserta diskusi sayangnya justru terjebak dalam menelaah pembeda atau karakteristik khusus antara konteks tradisi dan modern. Seakan-akan pembedaan tradisi dan modern pada era yang sangat kompetitif ini menjadi tembok tebal untuk menentukan bagaimana pelaku seni pertunjukan teater melakukan produksi atau tidak.

Tulisan Abdul Malik dalam kolom Kompasiana-nya berjudul “Didik ‘Meong’ Harmadi dan Dunia Teater di Malang” menyebutkan bahwa Sastrawan Afrizal Malna dalam sebuah diskusi pernah mengusulkan Malang menjadi laboratorium teater. Alasannya cukup logis mempertimbangkan banyaknya kelompok teater di sekolah/kampus dan juga kelompok teater yang independen. Jika memang Malang diandaikan sebagai sebuah laboratorium teater, tentu sudah menjadi suatu keharusan bagi pelakunya untuk terus melakukan eksperimen agar dapat menghasilkan karya yang baik. Eksperimen-eksperimen tersebut tentu menuntut pelakunya untuk terus aktif berkarya sembari menambah jam terbang dan kualitas diri. Arah pikiran tentang sebuah pertunjukan menempatkan sutradara sebagai tokoh sentral juga harus perlahan digeser ke arah pekerjaan tim. Mutia Husna Avezahra (Pegiat di Teater Komunitas) dalam tulisannya “Seberapa Kolektif Panggung Seni Pertunjukan Teater Kota Malang” pada kolomnya di Malang Voice juga menyadari bahwa dalam sekian waktu berkecimpung dalam teater ia mendapati bahwa panggung seni pertunjukan saat ini tidak lagi sutradara-sentris melainkan akomodasi dan kolaborasi banyak pihak, yang selanjutnya ia sebut sebagai kerja kolektif.

Poin pentingnya ialah sebagai suatu potret dari dunia teater di Malang Raya, situasi yang dihadapi saat ini setidaknya pelaku seni pertunjukan sama-sama mengamini bahwa Malang memang sebuah laboratorium teater yang sangat potensial berkembang terus. Posisi sutradara yang sangat hirarkis berangsur-angsur mulai ditempatkan sebagai pihak yang lebih setara sebagai kerja tim. Pengalaman penulis di Ruang Karakter juga melihat peran Pimpinan Produksi bukan lagi subordinat dari sutradara seperti yang dilakukan di kelompok teater di Malang Raya kebanyakan, melainkan memiliki peran yang sudah seharusnya dikembalikan sebagai ‘pemimpin’ dalam jalannya produksi. Sementara ide dari laboratorium ‘Malang’ yang begitu besar dan potensial ini sayangnya tidak diikuti dengan gagasan pengembangan seni pertunjukan ke arah yang berkemajuan. Terbukti dialektika gagasan yang terjadi masih berkutat pada tipologi tradisi dan modern, padahal dalam konteks kemajuan teknologi informasi mestinya memiliki arah yang berbeda. Harusnya pembedaan tradisi dan modern dicukupkan sebagai sebuah pilihan saja oleh pelaku seni, saat ini mestinya dialektika gagasan diarahkan pada pemanfaatan teknologi serta upaya menjaga konsistensi berkarya di panggung pertunjukan. Bagaimanapun seseorang ataupun kelompok seni dikenal karena karyanya, maka itulah satu-satunya penjembatan antara gagasan kreasi yang dimiliki dengan penikmatnya.

Pelaku seni, tidak hanya pada seni pertunjukan, perlu merubah cara pandangnya pada situasi terkini yang terjadi di dunia. Hanya ada dua pilihan, ikut maju berkembang dengan momentum yang ada atau tetap bertahan pada sekat-sekat yang sangat subjektif kemudian ditinggal kemajuan dunia. Hal sederhana yang paling mungkin dilakukan adalah membuka diri pada kemajuan tersebut dan menyadari bahwa banyak cara yang harus dikerjakan untuk ikut membangun ekosistem seni pertunjukan di Indonesia termasuk di Malang Raya. Jangan sampai pelaku seni masih terjebak pada dikotomi tradisi dan modern, tanpa menyadari tantangan ke depan yang begitu kompetitif dengan beragam sajian pilihan.

*) wishnumahendra, Manajer Produksi di Ruang Karakter – wishnu.mahendra@gmail.com

DICARI: PARA PENONTON YANG BERBUDAYA

“Ini perhelatan budaya, kami mempersiapkan dan bekerjakeras menyelenggarakan acara ini dengan semangat, nilai-nilai dan cara-cara yang berbudaya, jika anda ingin menontonnya, menikmati acaranya, berinteraksi, belajar, dan atau mengambil makna daripadanya, jadilah penonton yang berbudaya dan layak dihormati”

Oleh: Tatok (Kristanto Budiprabowo)

Para penonton

Kehadiran penonton adalah bagian penting dalam sebuah pertunjukan. Ada beragam model penonton, diantaranya adalah: yang pertama, penonton yang dekat, langsung, dan berinteraksi dengan suasana yang diciptakan oleh sebuah pertunjukan. Penonton ini kadang bisa nampak sangat fanatik mencintai apa yang ditontonnya, kadang mengenal para pemain pertunjukan secara personal, dan mengekspresikan diri dalam semangat yang ditampilkan oleh sebuah pertunjukan.

Yang kedua adalah penonton yang pasif, apatis, kadang sinis menjaga jarak. Penonton ini lebih memilih menikmati dirinya sendiri dan keasyikannya sendiri sembari berada di keramaian sebuah pertunjukan. Apapaun yang terjadi dalam pertunjukan itu tidak penting. Bahkan susah untuk menanyakan pada mereka apa yang disukai dalam pertunjukan tersebut.

Yang ketiga, ini biasanya sedikit saja, adalah kelompok penonton yang justru berusaha menjadi orang yang ingin ditonton, ingin menjadi pusat perhatian dalam pertunjukan. Bahkan para pemainpun berusaha mengarahkan pertunjukan bagi orang-orang ini. Penonton diarahkan sedemikian rupa bahwa pertunjukan hanyalah sarana agar para penonton menonton penonton khusus ini. Aneh memang. Tapi begitulah seringkali orang penting didudukkan dan mendudukkan diri dalam sebuah pertunjukan.

Yang keempat, sebagai akibat dari makin canggihnya teknologi, adalah penonton jarak jauh lewat media televisi atau streaming jaringan internet. Penonton seperti ini kadang yang paling keras membuat analisa baik buruknya sebuah pertunjukan berlangsung. Semacam sindrom kolonialisme pendidikan; penelitian obyektif adalah yang dilakukan dengan cara mengambil jarak. Begitulah kadang di kalangan penonton jenis inilah sebuah pertunjukan bisa menjadi isu dan perbincangan sosial yang berkepanjangan.

Belajar dari suporter Arema

Yang banyak tidak diketahui orang di dunia sepakbola adalah adanya hubungan yang saling menguntungkan antara penonton sepak bola dengan keseluruhan sistem managemen tim dan bahkan berabagai kompetisi sepakbola yang ada. Keempat jenis penonton diatas, dalam dunia suporter sepakbola adalah asset-asset penting yang dikelola dengan sangat sistematis sehingga hubungan saling memuaskan itu memberi makna pada pesan-pesan peradaban.

Arema dengan slogan “Salam Satu Jiwa” nya adalah contoh yang paling original dalam gerakan akar rumput untuk menghubungkan kecintaan masyarakat tidak hanya pada tim sepakbola kesayangannya melainkan juga pada makna nilai-nilai hidup yang berbudaya dan berperadaban. Kecantikan permaian, kemenangan dalam kompetisi, dan transparansi managemen tim selalu penting, namun dibalik itu ada gelora massa untuk menyadari jadi diri sebagai sebuah kesatuan kebersamaan bagi kejayaan.

Upaya-upaya pengorganisasian yang dibangun secara formal, kebebasan tiap-tiap orang untuk menciptakan komunitas-komunitas dengan segala kreatifitas ekspresinya, dan keleluasaan memanfaatkan segala atribut bagi kepentingan bersama, adalah realitas yang patut disyukuri yang menghadirkan arema bukan hanya sekedar sepakbola. Dia bisa juga soal bakso, soal cwimie, soal pecel dan es campur, soal dagang kaos, soal media, soal nusik dan lagu, dan bahkan soal-soal yang lebih fundamental semacam relasi interpersonal menghadapi keragaman sosial yang ada secara filosophis, sosiologis dan bahkan politis.

Arema way adalah pesan damai dalam kegembiraan bersama dan kebanggaan bersatu jiwa. Maka tidak perlu heran jika pertandingan tim arema selalu menjadi hal yang menarik dan mendapatkan apresiasi dari para penonton dengan beragam evaluasi. Karena dibalik kegembiraan kemenangan atau kekecewaan kekalahan tim kesayangannya, tiap-tiap penonton menemukan ruang refleksi mendasarnya, yaitu “salam satu jiwa”.

Penonton seni tradisi Malangan

Mengapa gelora kecintaan para penonton seperti yang terjadi pada pertandingan sepakbola tidak terjadi pada ekspresi-ekspresi seni budaya lainnya, terutama ekspresi seni tradisional yang semua orang menyadari adalah bagian dari hidup arema? Bukankah penonton tetaplah penonton apapun pertunjukan yang ditampilkannya; entah itu pertandingan sepakbola atau pertandingan bantengan, jaranan, patrol, atau kompetisi musik, tari, teater tertentu?

Menjawab hal ini jelas tidaklah mudah. Kalaupun hendak diadakan survey, dia akan menghadapi persolan-persoalan mendasar hingga pada kecenderungan memaknai hidup masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi pertanyaan di atas sebenarnya adalah pertanyaan eksistensial yang akan memperlihatkan keaslian wajah arek-arek malang – arema dalam kesadaran budhi dan dayanya. Pendek kata, hal itu akan mempertanyakan budaya penonton dan budaya pertunjukan yang ada di Malangraya ini serta usahanya mempraktekkan nilai-nilai hidup di dalamnya.

Arema adalah bagian penting dari budaya Malangraya untuk Indonesia. Sesungguhnya tiap perhelatan yang melibatkan penonton, termasuk pertandingan sepakbola adalah perhelatan budaya yang mencerminkan kehidupan manusia-manusia yang terlibat di dalamnya.

Dalam asumsi saya pribadi, sudah waktunya bagi masyarakat Malangraya – arema – untuk membebaskan diri dari resistensi masa lalu yang memposisikan segala bentuk perhelatan – selain sepakbola – sebagi ajang propaganda dan indogtrinasi politis.

Kita sudah hidup di era pasca reformasi, era dimana segala bentuk ekspresi budaya telah terbebas dari cengkeraman dan ancaman tunduk pada kemauan kekuasaan. Jika arema sebagai suporter sepakbola telah menjadi pioner pembebasan diri dari hal itu, tentu terbuka peluang bagi gelora penonton yang sama pada segala jenis pertunjukan seni budaya yang ada di Malangraya.

Bagaimana itu bisa dimulai? Mari kita tanyakan pada semua orang yang terlibat dalam dunia seni dan budaya. Kalau perlu mengajak mereka belajar pada arema. Belajar membangun semangat “salam satu jiwa”.

Dulu bangga menjadi arek Karuman, sekarang bangga menjadi Arema

Lambe Turah Riuh di Sekitar Kita

Oleh: Nurudin

Istilah lambe turah memang berasal dari media sosial (medsos), tetapi lambe turah bisa menggambarkan kehidupan masyarakat kita saat ini. Bahkan, lambe-lambe turah akan terus bermunculan pada masa yang akan datang, apalagi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Tidak percaya? Kita bisa bertaruh.
Jika ditelusuri, munculnya istilah lambe turah memang agak susah. Namun demikian, salah satunya bisa ditelusuri melalui jejak digital. Lihat contoh misalnya akun instagram bernama “lambe_turah”, total pengikut 4,6 juta dengan tagline “gosip adalah fakta yang tertunda”. Ada juga akun “lambeturah” total pengikut 15,7 juta dengan tagline “akun anti ghibah”. Kemudian ada akun “maklambeturah” total pengikut 132 ribu dengan tagline “gak usah tegang lemesin aja cyiin”. Ini belum termasuk akun yang menggunakan media sosial lain. Anda boleh mengecek di akun dengan mencari kata kunci “lambe turah”. Followernya cukup fantastik, bukan?
Apa pun namanya, ini tentu sebuah perkembangan menarik. Dalam bahasa Jawa, lambe turah bisa berarti orang yang suka menyebar informasi tanpa fakta (isu, gosip, desas-desus) juga bisa berarti orang yang suka asal ngomong. Istilah sekarang disebut “ember”. Jika ada orang yang suka ngomong, bisa dijuluki lambe turah. Si lambe turah juga bisa berarti si tukang gosip.

Mengapa Terjadi?

Kemudian istilah lambe turah juga bisa dialamatkan kepada orang yang “nyinyir” di media sosial. Juga, orang yang senang dengan mengirimkan informasi-informasi yang tidak ada kebenaranya, misalnya hoaks (hox). Tak lupa melekat pada orang yang senang menyebar tautan atau informasi lain yang belum tentu kebenarannya tetapi ia buru-buru menyebar. Entah memang senang menyebar, atau orang itu tak menginginkan orang lain mendahului penyebarannya.
Mengapa lambe turah terjadi? Pertama, masyarakat kita itu kemaruk informasi. Mengapa begitu? Dalam istilah lain masyarakat kita kena peluberan informasi. Perumpaannya, seorang yang sedang berlatih silat, belum mendapat jurus mendalam ia justru bertingkah laku seperti orang yang sudah ahli silat. Jadi, matang tidak, mentah juga enggak. Serba tanggung, namun perilakunya seolah-olah sudah hebat. Inilah yang dinamakan kemaruk informasi.
Saking kemaruknya, informasi yang belum tentu kebenarannya saja kemudian disebar kemana-mana. Orang cenderung menyebar informasi itu bukan karena benar atau salah tetapi karena sesuai keinginan atau kecenderungan dirinya saja. Misalnya, ia ngefans sama Real Madrid. Maka berbagai informasi tentang Madrid akan dia sebar, termasuk informasi yang memojokkan Barcelona sebagai seteru abadinya. Nah, kecenderungan ini sangat kelihatan sekali jika lambe turah sudah berususan dengan politik. Anda boleh amati teman sepergaulan.

Kedua, masyarakat kita belum terdidik dan melek informasi. Apakah ini juga bisa dikatakan masyarakat kita bodoh? Belum tentu. Memang masyarakat kita itu berpendidikan, namun sering hanya berupa gelar akademik. Gelar akademik yang tinggi belum mencerminkan dirinya terdidik. Coba lihat berapa banyak mereka yang bergelar tapi ikut saja menyebarkan berita hoaks?
Ciri-ciri penyebar hoaks tidak saja mereka yang secara membagi buta menyebarkan berita bohong. Tetapi, mereka yang menyebarkan informasi dari pihak lain dengan ending perkataan, “Saya hanya copas lho”, “Saya hanya sebar link lho”, atau “Cuma sebar, siapa tahu bermanfaat, benar tidaknya saya tidak tahu”. Penyebar itu sebenarnya sudah tahu bahwa informasi yang didapatkannya belum tentu benar, tapi karena tidak melek informasi maka ia termakan hoaks, kemudian menyebarkannya.
Ketiga, biar dianggap peduli dan pinter. Ini bisa juga ada benarnya. Seseorang termasuk kategori lambe turah karena biar dianggap “lebih” dari kebanyakan orang. Mengapa orang senang dan banyak omong? Biar dianggap pinter atau biar dianggap punya pengetahuan banyak. Kalau perlu dia mengatakan dengan bukti yang agak meyakinkan, padahal tidak seperti itu adanya. Orang ini tentu senang mendramatisir setiap informasi yang didapat. Lihat kehidupan di sekitar kita. Ada kalanya orang banyak omong yang sebenarnya dibuat-buat semata. Senyatanya tidak sehebat yang diceritakan.
Dalam medsos orang bisa berpura-pura pintar. Misalnya dengan membuat status mengutip pendapat tokoh tertentu, padahal ia hanya mencari di google. Tak terkecuali seolah menjadi motivator hebat lewat status medsosnya, padahal juga hanya didapatkan dari orang lain. Juga, berani menganalisis sana sini seolah hebat. Sementara itu, teman-temannya mulai terkagum-kagum. Padahal jika melihat kenyataan sehari-hari, “jauh panggang dari api” alias tak sesuai kenyataan.

Dalam Politik

Lambe turah lebih ramai jika sudah dikaitkan dengan politik. Dari sinilah kemudian muncul istilah nyinyir, haters, cebong, panasbung, bani serbet, dunia datar dan sebagainya. Istilah-istilah ini membuka peluang orang untuk menjadi kelompok lambe turah. Mengapa begitu? Apa yang disampaikan cuma berdasar emosi dan meluapkan perasaan saja, bukan pada apakah yang disampaikan itu benar atau salah. Akibatnya, emosi yang diluapkan itu telah membentuk media sosial semakih riuh.
Lambe turah memang seperti dunia entertainment. Sifatnya hanya untuk menghibur semata. Dunia entertainment sebagaimana disajikan dalam televisi kebanyakan hanya berisi gosip para artis. Sebenarnya, entertainment itu orang tuanya lambe turah. Hanya lambe turah ini muncul khas dalam media sosial, sementara dalam entertainment khas televisi. Meskipun informasinya sama saja yakni sama-sama gosip. Bahkan bisa dikatakan sama-sama mengejar popularitas.
Lambe turah adalah konteks dangkal pemikiran masyarakat yang terus dilegalkan dan dipopulerkan. Kelompok lambe turah tentu tidak berpikiran apakah informasi yang disebarkan masyarakat itu berguna untuk kebaikan apa tidak. Kalau dalam media sosial bisa tujuannya memperbanyak pengikut (follower). Dengan banyak follower siapa tahu ada sponsor masuk. Buntutnya untuk keuntungan ekonomis, bukan?
Lembe turah murni menghibur. Ini sebagaimana kodrat media sosial yang bersifat menghibur. Mengapa demikian? Jika media sosial tidak punya fungsi menghibur maka ia akan ditinggalkan masyarakat. Mengapa masyarakat banyak yang menyukai media sosial? Karena masyarakat memang suka hiburan sementara media sosial menyediakannya. Tak jarang jika dalam politik, sindiran yang bernada menghina bermunculan. Tujuannya apalagi jika bukan untuk menghibur, sesekali menyerang lawan-lawan politik. Lambe turah tentu tidak banyak manfaat di masyarakat. Namun, yang membikin heran justru komunitas lambe turah ini menjadi perhatian publik. Akun-akun yang bernama lambe turah banyak pengikutnya. Apakah dalam hal ini masyarakat kita sudah susah diajak berpikir serius? Entahlah.
Maka, berhati-hatilah karena lambe turah akan segera kita saksikan sejalan dengan perlehatan Pilkada serentak dan Pilpres di Indonesia. Lambe turah ada di sekitar kita atau jangan-jangan kita sendiri termasuk anggota lambe turah?

*) Nurudin , Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); Penulis buku “Perkembangan Teknologi Komunikasi” (2017). Penulis bisa dihubungi di twitter: @nurudinwriter, IG: nurudinwriter

Membangun Konsistensi Pertunjukkan Teater

Oleh: Wishnu Mahendra Wiswayana

    Tidak banyak dan tidak mudah. Dua ‘tidak’ tersebut bisa jadi menggambarkan geliat pertunjukkan teater di Malang Raya. Tentu pengamatan ini bisa jadi akan terkoreksi di kemudian hari. Namun sejauh yang penulis lihat, saat ini tidak banyak kelompok teater di Malang Raya yang secara konsisten menyapa penikmatnya dari waktu ke waktu. Kelompok teater yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kelompok teater non kampus atau non sekolah, yang biasa disebut komunitas teater saja. Akan banyak aspek dan alasan mengapa konsistensi tersebut seakan tidak terlihat; mulai dari proses dalam kelompok teater, permasalahan sarana dan prasarana atau secara klasik sampai dengan adanya permasalahan dana.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengenalkan konsep quad-helix sebagai penggerak seni pertunjukkan. Quad-helix diajukan sebagai sebuah kolaborasi antara pemerintah-bisnis-intelektual-komunitas sebagai target utama pengembangan seni pertunjukkan di Indonesia. Tentu konsep di atas harus didukung dan perlu dilakukan akselerasi untuk membawa seni pertunjukkan, termasuk di dalamnya teater; dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara melalui karya-karya kreatif yang berkualitas. Jika pemerintah pusat telah memiliki konsep yang baik, tentu konsep tersebut perlu dibumikan ke tingkatan lokal. Masalahnya bagaimana membumikan konsep quad-helix tersebut tanpa dibarengi konsistensi tiap kelompok teater dalam berkarya.

    Pertama , terkait konsistensi, tidak banyak. Bisa dihitung dengan jari kelompok teater di Malang Raya yang berani menyapa publik dengan karya-karyanya dalam panggung pertunjukkan. Pelaku teater kadang memanfaatkan akses untuk membuka kesempatan-kesempatan tampil dalam suatu acara kesenian sebagai salah satu pengisi acara. Tentu tidak menempatkan teater sebagai sajian utama, bahkan bisa jadi hanya diletakkan sebagai acara pembuka yang bisa jadi tidak terlalu dihiraukan oleh penonton. Tapi apa boleh buat, ruang-ruang tersebut harus dimanfaatkan betul untuk tetap menggelorakan konsistensi dalam berteater. Sembari di saat bersamaan terus menjaga idealisme untuk membangun sebuah pertunjukkan yang berkelas sesuai dengan misi masing-masing kelompok.

Kelompok teater akan dikenal setelah berhasil menampilkan sebuah pertunjukkan di atas panggung. Maka satu-satunya jalan untuk menjaga konsistensi berkarya adalah terus mengupayakan untuk menampilkan pertunjukkan. Apa artinya jika sebuah kelompok teater hanya dikenal namanya saja tanpa mengupayakan sebuah pertunjukkan, seperti melihat kulit buah tanpa ada daging buahnya. Mengupayakan untuk menampilkan pertunjukkan dalam segi praktisnya bisa dimulai dengan menetapkan target tampil sebanyak dua kali dalam setahun. Apabila dirasa masih kurang, tinggikan target menjadi tiga-empat kali dalam setahun. Tidak mungkin? William Shakespeare punya jawabnya All the world is a stage, semua yang di dunia ini adalah sebuah panggung maka banyak sekali kesempatan untuk tampil, dimanapun dan kapanpun. Jika dirasa target itu pun memberatkan, berarti ada yang belum tuntas dalam mengkompromikan idealisme dan realita. Muara dari pertunjukkan teater adalah penonton, jika tidak sampai ke penonton bisa jadi idealisme yang diangan-angan itu hanyalah omong kosong belaka.

    Kedua , terkait konsistensi, tidak mudah. Tulisan ini tidak membahas tentang permasalahan dana, selain itu bahasan yang klasik bagi pelaku teater, sesungguhnya banyak cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Konsistensi menjadi tidak mudah karena perhatian pemerintah pada komunitas teater yang tidak adaptif terhadap keadaan komunitas. Salah satunya dalam urusan gedung pertunjukkan sebagai aspek utama berlangsungnya sebuah pertunjukkan teater. Malang Raya bisa jadi akan mengklaim telah memiliki beberapa gedung yang bisa dipakai untuk pertunjukkan teater. Namun biaya sewanya terlampau mahal bagi kelompok teater (tanpa diiring fasilitas penunjang yang memadai) sehingga hanya mampu untuk dijual ke acara pernikahan saja. Jadi jangan salahkan bila ada sentimen negatif yang beredar di pelaku kesenian tentang Gedung Kesenian yang seharusnya untuk kesenian, tapi justru lebih sering digunakan untuk acara pernikahan.

Berkembangnya zaman menuntut tiap orang untuk ikut dan mengikuti arus perkembangan tersebut. Bisa jadi situasi ini menjadi jalan keluar untuk mengatasi ketidakmudahan dalam menjaga konsistensi komunitas-komunitas teater. Komunitas teater perlu untuk mulai memanfaatkan platform digital sebagai sarana untuk aktualisasi identitas dan gerakan. Banyak sumber yang bisa diupayakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan teater, mulai dari mengupayakan pendanaan, kolaborasi ide pertunjukkan, promosi, pelatihan sampai dengan ruang-ruang pertunjukkan baru. Memang platform digital ini membutuhkan kecermatan luar biasa dari pelaku teater, sehingga komunitas teater juga harus berbenah secara organisasi dengan pola-pola yang lebih modern. Pola modern yang dimaksud ini adalah menuntut komunitas teater untuk menata urusan manajerial ke arah yang lebih profesional, dengan menempatkan sutradara untuk berkonsentrasi saja terhadap panggung dan ide pertunjukkan. Sementara di saat bersamaan urusan manajerial diserahkan pada tim manajemen yang menata jalannya organisasi dan gerak dari sistem komunitas tersebut.

Butuh pengorbanan yang besar dalam upaya untuk memastikan konsistensi pertunjukkan teater di Malang Raya tetap terjaga. Tulisan ini tidak bermaksud untuk memberikan arahan-arahan khusus kepada kelompok teater di Malang Raya. Justru tulisan ini sebagai sarana untuk mengabarkan pengalaman, peluang dan sekaligus pembenahan yang harapannya dapat dilakukan bersama-sama sehingga teater dapat dikenal dengan baik di Malang Raya. Sambil perlahan-lahan kolaborasi quad-helix yang ditargetkan oleh Bekraf yang disebutkan di atas bisa diimplementasikan dengan baik. Pemerintah bisa jadi memang belum tahu ada geliat teater yang semakin meningkat di Malang Raya. Bisa jadi sektor bisnis memang belum tergarap dengan baik karena tiap komunitas teater sibuk dengan idealismenya masing-masing. Sementara akademisi di Malang Raya juga tidak kurang-kurang jumlahnya yang bisa dijadikan sumber pemikiran.

Lebih baik dalam konteks konsistensi ini, anggap saja triple-helix (pemerintah-bisnis-akademisi) yang ada saat ini dalam posisi menunggu komunitas-komunitas pelakunya untuk lebih berperan aktif. Tidak ada habisnya jika menyalahkan ini dan itu, bahkan menyalahkan kelompok ini dan itu; selama upayanya adalah meramaikan dunia teater di Malang Raya tidak ada salahnya untuk terus saling mendukung agar konsistensi tersebut dapat terjaga. Sambil bersama-sama mengembangkan komunitas masing-masing ke arah yang lebih modern dan profesional.

*) Wishnu Mahendra Wiswayana , Manajer Produksi di Ruang Karakter

Seberapa Kolektif Panggung Seni Pertunjukan Teater Kota Malang?

Oleh: Mutia Husna Avezahra*

Beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Oktober 2017, saya dan rekan-rekan Teater Komunitas (Teko) meluncurkan sebuah buku pertunjukan yang berjudul Logbook Performance Eliminasi, buku tentang pentas Eliminasi Teater Komunitas yang disutradarai oleh Habiburrokhman a.k.a Bedjo Supangat. Peran saya dalam pembuatan buku itu adalah sebagai creative director dengan kapasitas dan porsi yang cukup dominan, sebesar peran seorang bidan pada suatu proses persalinan, saya bertanggung jawab mulai dari konsep, konten hingga eksekusi perwujudan Logbook Performance tersebut.

Saat kegiatan peluncuran dan bedah karya Logbook Performance Eliminasi , rupanya penerimaan terhadap buku tersebut cukup bervariasi. Beberapa kawan dari kelompok fotografi cukup mengapresiasi upaya kami dalam menghadirkan hasil jepretan para kontributor foto dalam medium visual dan desain grafis yang (menurut mereka) cukup ideal untuk mentransfer ide atau gagasan karya visual fotografi. Sementara itu, beberapa dari pegiat seni pertunjukan yang lain, cukup aktif mengkritisi tentang esensi dan konten gagasan dari pertunjukan Eliminasi yang belum cukup representatif dari buku tersebut.

Sengaja memang saya tidak menyebut kapasitas saya sebagai seorang penulis (meski 90 persen konten buku tersebut adalah saya yang menuliskannya), yakni dengan alasan bahwa saya pribadi menghindari klaim karya tunggal yang melekat pada proses pertunjukan dan pembuatan buku Eliminasi tersebut. Saya merasa kapasitas saya sebagai seorang Creative Director lebih representatif untuk menunjukkan bahwa karya dalam seni pertunjukan tidak melulu terbatas berbicara tentang siapa yang melahirkan gagasan, melainkan soal pembahasan mengenai bagaimana peran banyak orang di suatu proses berkesenian menciptakan dinamika gagasan yang mengantarkan pembaca pertunjukan pada pemahaman yang koheren terhadap apa yang mereka saksikan.

Begitulah sebenarnya saya dan Teater Komunitas coba tawarkan, melalui Logbook Performance Eliminasi , kami berusaha menciptakan panggung setara yang menempatkan semua keterlibatan dalam etalase yang sejajar. Selain itu juga, melalui medium literasi tersebut, kami berusaha menyediakan ruang apresiasi kolektif bagi para pelaku yang terlibat pada pertunjukan Eliminasi yang dipentaskan pada bulan Maret 2017 yang lalu,  sekecil apapun peran yang mereka kontribusikan.

Cara Pandang Kerja Kolektif dan Pergerakan Kesenian

Sejauh pengamatan saya terhadap bagaimana dinamika pergerakan seni pertunjukan di Kota Malang, saya melihat ada semacam pola tentang bagaimana pelaku seni pertunjukan itu memandang proporsi kerja kolektif dalam suatu proses kreatif.

Sebelum bicara lebih lanjut soal sutradara dan gagasan pertunjukannya, saya lebih ingin berdiskusi tentang bagaimana penciptaan proposi dalam suatu proses pertunjukan dapat menjabarkan betapa perlunya kita menyorot sisi kerja kolektif, yang pada akhirnya ruang seni pertunjukan tidak hanya dapat menjadi ruang tumbuh kembang yang sangat esensial bagi diri sendiri, tetapi juga sebagai ruang yang sangat kongkrit bagi banyak orang untuk mendukung pengembangan kapasitas personal yang bersinergi dengan pergerakan kolektif.

Mari kita uraikan bagaimana dinamika interaksi dan hierarki gagasan pada suatu proses kreatif yang pada umumnya terjadi. Kemudian, melalui uraian tersebut, coba kita proyeksikan konstruksi hierarki gagasan pada suatu skema pergerakan komunal di bidang kesenian dan kebudayaan.

Gagasan sutradara memang berada di top level hierarki dalam proses berkesenian bidang seni pertunjukan. Itu sebabnya, sutradara-lah yang juga menjadi ikon representasi sebuah pementasan. Tapi, apa benar panggung seni pertunjukan itu hanyalah panggung milik sang sutradara? Sementara unsur pertunjukan lainnya hanyalah sebagai pelengkap yang melayani ego sang sutradara? Seberapa kolektif suatu panggung seni pertunjukkan teater itu sebenarnya?

Sedikitnya, saya punya sebuah perabaan perihal cara pandang kolektivitas dalam seni pertunjukan teater. Jika diskursus tentang seni pertunjukan tidak bisa move on dari pembahasan yang terperangkap oleh kesan sutradara-sentris , maka hal tersebut sebenarnya menghasilkan perspektif yang sempit dalam pergerakan seni pertunjukan itu sendiri. Saya mengakui memang penting gagasan sutradara sebagai pangkal topik diskursus suatu pembicaraan mengenai pertunjukan. Tetapi, dalam rangka menumbuhkembangkan suatu pergerakan kesenian yang masif, rupanya lebih dibutuhkan gagasan sutradara yang dapat mempersilahkan elemen pertunjukan lainnya untuk tampil dalam ruang kesetaraan. Sehingga dapat dikatakan gagasan sutradara yang demikian adalah gagasan yang evokatif, yakni gagasan yang dapat membangkitkan gairah saling silang ide antar unsur pelaku pertunjukan.

Dengan demikian, panggung seni pertunjukan dapat mengakomodir gagasan banyak orang sekaligus sebagai ruang ramah untuk menggencarkan kolaborasi, mewacanakan isu, sehingga punya pertanggungjawaban yang terukur oleh berbagai aspek peningkatan kesadaran, baik di lingkaran dalam kelompok seni pertunjukan maupun reseptivitas di lingkaran luar dari kelompok itu sendiri.

Gagasan Seni Pertunjukan yang Representatif

Maka, selain panggung pertunjukan teater sebagai produk dari proses kreatif berkesenian, seyogyanya dibutuhkan format lain yang barangkali sifatnya lebih definitif untuk menjabarkan proporsi kerja kolektif pelaku pertunjukan. Sebagaimana, yang Teater Komunitas coba upayakan dalam feature pertunjukan bertajuk Lobgook Performance Eliminasi , yang mana kehadiran makna, maksud dan tujuannya belum ditangkap seutuhnya oleh publik yang masih terjebak dalam cara pandang sutradara-sentris .

Melalui tulisan ini, saya mencoba untuk memetakan kebersinambungan antara proses kreatif dan pergerakan kesenian itu sendiri, sebagaimana yang saya yakini, bahwa ruang seni pertunjukan, dalam hal ini adalah teater, cukup punya potensi yang menawarkan sebuah pengamatan lebih .dalam tentang manusia. Saya melihat bahwa panggung seni pertunjukan teater adalah sebuah alat produksi pengetahuan dan informasi yang genuine tentang manusia yang bergiat di dalamnya. Jadi, betapa unsur kolektivitas adalah sebuah kontekstualitas pertunjukan yang juga butuh dipertimbangkan ketika ingin mengakses ide atau esensi dari pertunjukan secara representatif.

Terakhir, saya harus minta maaf, bahwa saya tak menampilkan referensi mengenai bagaimaan penciptaan peran dan proporsi seni pertunjukan konvesional lainnya seperti ludruk atau wayang. Tulisan ini adalah hasil olah refleksi dari aktivitas berproses kreatif ruang laboratorium Teater Komunitas, serta sebuah perabaan terhadap iklim dan pola interaksi kelompok seni pertunjukan atau teater di Kota Malang melalui forum-forum diskusi formal maupun informal.

*) Mutia Husna Avezahra, Gemar menulis di www.mutiaavezahra.com

Korupsi dan Pusaran Kelembagaan

Oleh: Iqbal F. Randa*

Setelah ramai hak angket sejumlah anggota DPR RI kepada KPK, wacana pemberantasan korupsi di Indonesia masih terus bergulir. Bukan perihal maraknya kepala daerah yang tertangkap tangan akhir-akhir ini, namun lagi-lagi tentang gaduhnya semangat pemberantasan korupsi dalam pusaran kelembagaan.

Usulan Kepolisian Republik Indonesia untuk membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi – yang kemudian disingkat Densus Tipikor—menjadi tanya besar di tengah sengkarut antar kelembagaan dalam pemberantas korupsi yang sebelumnya sudah banyak terjadi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan, melalui hadirnya Densus Tipikor, harapanya institusi kepolisian dapat banyak membantu kinerja pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK, khsusunya pada level daerah.
Kehadiran Densus Tipikor tak pelak menjadi polemik. Pro-kontra bermunculan, baik dari masyarakat maupun pucuk pimpinan negara sendiri. Di lain sisi, Presiden mempersilakan Polri mengkaji rencana itu, namun di sisi berikutnya Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden berpendapat bila pembentukan Densus Tipikor tak perlu.

Ada banyak alasan yang disorot kenapa Densus Tipikor berbuah polemik di masyarakat. Total rencana anggaran yang menyentuh hingga angka Rp 2,6 triliun disebut-sebut sebagai alasan paling mencolok. Selain itu, ada juga yang mengangap bila pemberantasan korupsi saat ini sudah cukup dilakukan oleh KPK maupun lembaga yudikatif yang telah ada yaitu Kejaksaan dan Polri.

Kita bisa menganggap bila rencana kehadiran Densus Tipikor merupakan sebuah gagasan atas semangat para elit khususnya institusi Kepolisian untuk melawan tindak korupsi yang sudah banyak menggerogoti bangsa ini. Namun tentu, niat baik mesti dibenturkan dengan pertanyaan paling mendasar: seberapa efektif nantinya lembaga itu akan membantu menghentikan tindak korupsi jika pada pengalaman yang telah ada usaha pemberantasan korupsi justru kerap mandek dan digempur oleh sengketa atas nama kelembagaan?

Sengkarut Kelembagaan

Kegaduhan antar institusi perihal wacana korupsi sudah beberapa kali terjadi. Barangkali kita ingat kasus KPK versus Polri atau yang lebih dikenal dengan drama berseri Cicak versus Buaya. Istilah itu muncul pertama dari ucapan Jenderal Purnawirawan Polisi, Susno Duadji dalam kasus yang menyangkut dirinya pada tahun 2009.

Dalam sejarah Indonesia, lembaga pemberantasan korupsi juga banyak hidup dengan umur yang tak cukup lama. Beberapa di antaranya, Badan Pengawas Kegiatan Apartur Negara (Bapekan) yang didirikan pada era Presiden Soekarno, Panitia Rootling Aparatur Negara (Paran) tahun 1959 atau Tim Pemberantasan Korupsi (TPR) pada Orde Baru. Kebanyakan dari lembaga itu harus berakhir akibat konflik kelembagaan yang terjadi dan tak jarang juga karena intervensi dari penguasa.

Dalam rencana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa yang menjadi perhatian sebenarnya bukan hanya pada besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pembentukan Densus, namun juga relasi kelembagaan yang nantinya muncul antara KPK dengan Densus itu sendiri.

Sulit untuk tidak mengatakan bila kehadiran Densus nantinya berpotensi memicu kembali ketegangan antar lembaga penegak hukum lain khususnya dalam pemberantasan korupsi yakni KPK. Klaim antar siapa paling berhak akan bergulir menjadi bola panas di ranah publik. Sengketa opini pun tak terelakan lagi. Alih-alih meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi oleh negara, agenda pemberantasan korupsi akan kembali terjebak oleh pertikain yang tak penting.

Dalam perspektif demokrasi, kehadiran institusi memang sangatlah penting. Setidaknnya, melalui Hanif (2017) dapat diketahui bila demokrasi dimulai dari serangkaian prinsip atas idealitas yang regulatif dan tatanan institusional yang dengannya prinsip-prinsip itu direalisasikan. Namun ancaman institusi acap kali muncul pada aktor politik yang ada di dalamnya. Kegagalan internalisasi nilai oleh aktor dalam institusi berpeluang mengaburkan arah orientasi sehingga membuat lembaga larut dalam wacana-wacana lain di luar prinsip tugasnya.

Di luar masalah KPK dengan Kepolisian, serangan terhadap intitusi pemberantasan Korupsi juga sering terjadi, baik secara intitusi maupun personal. Pengajuan hak angket sejumlah anggota DPR RI, penyerangan komisioner KPK Novel Baswedan, dan pelaporan pimpinan KPK atas tuduhan kriminal adalah serentetan kejadian yang banyak menggiring opini publik: jika institusi KPK tengah dilemahkan. Dengan adanya itu, Munculnya wacana pembentukan Densus Tipikor akhirnya mengarah pada anggapan bila nantinya KPK akan digantikan oleh lembaga baru ini.

Pendekatan Budaya

Agenda pemberantasan korupsi memang sudah semestinya ditopang dengan hadirnya institusi yang kuat. Namun berharap korupsi dapat diatasi dengan hanya ‘memperbanyak’ institusi juga terasa naif. Korupsi merupakan sesuatu hal yang kompleks. Ada banyak hal yang memungkinkan seseorang atau kelompok melakukan tindakan koruptif. Salah satunya adalah persoalan budaya yang ada beredar di masyarakat.

Secara kelembagaan, optimalisasi pemberantasan korupsi dalam banyak hal begitu tergantung dari seberapa tinggi konsitensi para penegakan hukum terhadap laku korupsi, komitmen menegakan hukum serta disiplin para penegak hukum. Hal itu lah yang semestinya diperkuat.

Namun hal yang tak kalah penting adalah menumbuhkan kesadaran kritis pada masyarakat. Setidaknya pengawasan terhadap laku koruptif pejabat publik dapat dengan mudah dilakukan pada skala lingkungan yang paling dekat.
Hal itu dapat tercipta bila pengoptimalan agenda pemberantasan korupsi tak berhenti pada wacana kelembagaan, tapi juga mendorong agenda-agenda strategis melalui pendekatan kebudayaan. Hal ini bukan tanpa alasan. Keterbatasan sumber daya manusia, proses hukum yang membutuhkan waktu yang lama seringkali menjadi alasan penindakan kasus korupsi berjalan secara tidak efektif.

Melalui penguatan pendidikan politik, penyebaran nilai-niali anti korupsi pada ruang-ruang publik secara massif dapat lebih menjadi agenda prioritas negara dalam upaya mencegah sekaligus memberantas tindak korupsi. Hal itu sekaligus juga sebagai upaya meningkatkan partispasi masyarakat dalam mengawasi hadirnya tindakan korupsi, ketimbang menghadirkan lembaga baru yang ujung-ujungnya gaduh dan riuh melulu.

* Iqbal F. Randa Tinggal di Malang, saat ini bergiat di Center for Critical Society on Media

Komunitas