Moeldoko di Antara Pandemi Politik

Anwar Hudijono

*)Oleh Anwar Hudijono

Moeldoko bungkam seribu bahasa. Sejak dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat oleh M Nazaruddin, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Ali dan komunitasnya, dia belum mereaksi serangan terhadap dirinya. Sekalipun sudah dibilang begal politik. Tidak bermoral. Tidak kesatria. Tidak punya rasa balas budi. Rakus. Ugly. Dan banyak lagi.

Saya tidak percaya bungkamnya Moeldoko karena ngelu. Meriang. Sakit gigi. Bingung layaknya tikus tersudut. Diamnya itu pasti diam yang punya arti. Harap mafhum, dia ini bukan tokoh kaleng-kaleng. Dalam istilah Jawanya, dia ini jalma limpat seprapat kliwat (orang yang memiliki kelebihan di atas orang lain). Dia bukan manusia loro saudon telu sauruban. (Manusia biasanya umumnya).

Betapa tidak. Dia mantan Panglima TNI. Bergelar doktor. Kini dia menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Jabatan ini setaraf menteri. Hanya kurang popular saja sehingga kadang ada yang salah mengartikan. KSP diartikan Koperasi Simpan Pinjam. La masak ada jenderal bintang 4 ngurusi bank titil.

Dengan sosok Moeldoko KSP itu menjadi begitu digdaya. Seolah menjadi bintang kembar dengan Mensesneg. Bahkan saking digdayanya seolah KSP itu semacam perdana menteri. Pamornya melebihi wakil presiden.

Hanya masalahnya, kehebatannya di bidang militer dan di KSP belum sepenuhnya dikonversi ke dunia politik. Jika boleh membuat analog, dia itu seperti ikan koi. Indah memang. Mahal. Tapi ikan koi terbiasa di kolam khusus. Belum terbiasa berada di sungai.

Sementara politik itu seperti sungai. Terkadang arusnya kecil terkadang besar bahkan bergelombang. Terkadang airnya bening, terkadang keruh. Penghuninya lebih heterogen. Ada ikan wader, mujaer, sili, sepat, yuyu, belut, ular, lele, nyambik dan lain-lain.

Begitu terlibat di dalam pusaran konflik Partai Demokrat, Moeldoko sekarang ibarat ikan koi yang berada di sungai. Saat ini sungai itu terlalu banyak lelenya. Dan watak lele itu memang suka di air yang keruh agar bisa mendapatkan makanan. Maka kalau airnya bening akan diubek-ubek biar keruh. Lele itu cenderung rakus dan makannya banyak. Ada juga ular. Repotnya ular air itu sering kali menyerupai akar sehingga susah dibedakan. Ada juga belut. Khususnya welut endhas ireng (belut berkepala hitam).

Percaturan politik

Moeldoko belum optimal mengkonversi kehebatannya di bidang militer dan pemerintahan ke dalam bidang percaturan politik kepartaian. Bagaimanapun pengalaman itu sangat penting bahkan menentukan. Dia termasuk jenderal yang tidak dibesarkan dalam iklim Dwifungsi ABRI. Para jenderal dulu sangat hebat dalam percaturan politik karena sejak kuliah di AMN sudah belajar politik. Mereka terlibat dalam pergulatan politik sehari-hari.

Terlihat dari langkahnya yang grusa-grusu dalam merebut kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Mungkin terlalu percaya diri. Mungkin ada kekuatan bayangan, invisible hand yang menyangganya sehingga dia sangat yakin. Padahal, yang namanya di Indonesia ini ada tradisi politik rog-rog asem. Orang lain dimainkan untuk menggoyang pohonnya, sementara dirinya yang memunguti asamnya yang jatuh.

Kalau saja yang dihadapi hanya AHY, mungkin tidak terlalu sulit. AHY memang anak muda potensial. Tapi di kancah politik dia itu masih ingusan. Ibarat nginang (makan sirih) belum merah. Ibarat hujan-hujan belum basah. Kalau dalam tradisi politik ABRI dulu, purnawirawan mayor itu jabatan teritorialnya Kasdim. Jika di fungsi politik, jabatanya staf Kakansospol. Karena jabatan Kakansospol biasanya mantan Dandim.

Masalahnya di belakang AHY itu SBY. Partai Demokrat itu ya SBY. SBY ya Demokrat. Keduanya tidak bisa dipisahkan layaknya garam dengan asinnya. Jika asin bukan garam, itu bisa saja upil.

SBY itu jenderal politik terhebat setelah Pak Harto. Enam tahun lengser dari kursi presiden tidak membuat dirinya pikun. Kelihatanya memang melo, apalagi ketika Bu Ani wafat, tapi melonya dia itu seperti pohon cemara. Lentur dan kokoh. Hubungan dengan patron lamanya masih kuat. Apalagi namanya juga baik di mata rakyat.

Langkah Moeldoko dianggap oleh SBY sudah nyolok mata ngilani dada (menculek mata dan memegang dada). Amat sangat berhaya sekali. Maka SBY bergerak sangat cepat. Dia ibarat macan yang harus melindungi nyawanya, anak-anaknya, sarangnya dan habitatnya.

Dia tidak mau bernasib seperti Gus Dur yang disingkirkan secara kejam dari rumahnya sendiri. Tidak mau seperti Ical yang dilengserkan secara menyakitkan. Tidak mau seperti Tommy Soeharto yang dikudeta dari partai yang didirikannya. Tidak mau seperti Amien Rais yang dilepas dari jantungnya sendiri.

Politik dinasti

Menurut “ilmu titenologi”, jika SBY sudah cancut taliwondo (berjibaku) sendiri memang masalahnya sebanding dengan kapasitasnya. Sebagai tentara dia sangat mafhum, tidak akan membunuh garangan dengan granat.

Bisa jadi SBY melihat ada kekuatan dahsyat yang tidak terlihat mata di belakang Moeldoko. Sasarannya bukan sekadar AHY lengser, tapi ada motif yang jauh lebih besar. Misalnya penghancuran martabat dirinya. Politik balas dendam. Bisa juga ada drama besar bagian dari pandemi politik Indonesia yang puncaknya diperkirkan terjadi tahun 2024.

Mengapa 2024? Itu momentum lahirnya era baru. Para politisi tua ingin melanggengkan dinastinya. Saat ini tanda-tanda merebaknya politik dinasti semakin kuat. Untuk itu sibuk mencarikan kendaraan dan gizi anak-anaknya. Mungkin juga ada orang tua yang masih ingin berkuasa karena memang kekuasaan itu manis layaknya mengulum permen. Generasi baru juga akan merebut panggung sejarah.

Sekadar urun rembuk kepada Moeldoko – yang saya pernah shalat di masjid yang dia bangun di Mojokerto – jika mau ikut berkompetisi di panggung sejarah 2024, harus berani mereview langkah-langkahnya. Eman-eman jika layu sebelum berkembang.

Rabbi a’lam (Tuhan lebih tahu)

Anwar Hudijono, Kolumnis tinggal di Sidoarjo.
8 Maret 2021

Apakah Covid-19 Memuara ke Malhamah?

Anwar Hudijono

Oleh: Anwar Hudijono

Kehidupan global pada saat ini sebenarnya sedang dilanda dua perang yang berskala global. Pertama, perang siber. Kedua, perang melawan virus Covid-19. Kedua perang ini sering kali saling berkaitan.

Misalnya, maraknya hoax, propaganda, misinformasi sebagai variable perang siber yang mengkait persoalan Covid-19. Masuknya perang siber ini membuat perang Covid-19 menjadi kian membahana layaknya api disiram bensin.

Biar gak terlalu ruwet, bahasan kali ini saya batasi soal perang lawan Covid-19. Tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak berperang melawan virus asal Wuhan, China ini. Kalau saja terlihat nyata, perang ini sangat mengerikan.

Betapa tidak, dalam waktu sekitar setahun, 114 juta orang di dunia terinfeksi Covid-19. Lebih 2,6 juta orang meninggal. Di Indonesia saja yang meninggal ada 36.325 orang. Total yang terinfeksi 1.341.314 orang. Yang sembuh 1.151.915 orang.

Di masa perang melawan Covid-19 ini juga terjadi sub-sub perang. Di antaranya, kubu pro teori konspirasi versus virus itu nyata. Di pro teori konspirasi pun terdapat pelbagai kubu yang saling bertabrakan.

Di kubu pro virus itu nyata juga terjadi perang antara mazhab ekonomi versus mazhab kesehatan. Keduanya juga sangat sulit kompromi. Mazhab ekonomi yang bersumber pada falsafah maferialisme selalu mendulukan bagaimana ekonomi tetap tumbuh dengan selamat. Terkadang terkesan mengabaikan keselamatan rakyat. Bahkan dana keselamatan seperti Bantuan Sosial (Bansos) ditilep. Mereka ini ibarat doyan makan bangkai saudaranya.

Adapun mazhab kesehatan berpinsip, keselamatan rakyat adalah jiwa negara. Maka mencegah berbiaknya virus harus nomor satu. Mencegah terinfeksi apalagi sampai mati adalah nomor wahid.

Perang melawan Covid-19 di banyak belahan dunia saat ini pada babak vaksinasi. Apakah vaksinasi akan menjadi penentu kemenangan? Tidak ada yang berani menjamin. WHO menggunakan standar ganda. Vaksinasi penting tapi tidak berani menjamin pandemi selesai. Vaksinasi itu hanya istilahnya ikhtiar dengan kalkulasi ilmiah. Petinggi WHO khawatir akan menjadi endemik.

Yang banter gembar-gembor vaksin manjur bin efektif itu baru sebatas kalangan produsen vaksin beserta sales promotion, infleenser, buzzer plus makelarnya. Juga orang yang nggludung semprong. Ikut-ikutan. Komunitas kemeruh. Gak perlu ada fakta untuk menebar kesimpulan. Di sini batas optimisme dan misi dagang menjadi bias.

Lebih ganas dan mematikan

Kita harus terima kasih kepada sains yang telah menemukan vaksin. Itu kata Bill Gates, orang tajir di dunia. Kendati demikian Gates memprediksi di masa depan akan nada virus yang lebih ganas, lebih cepat penyebarannya dan lebih mematikan dibanding Covid-19. Virus itu bisa jadi hasil mutasi dari Covid-19.

Akan ada bioterorisme. Penggunaan virus mematikan hasil rekayasa genetika yang dipergunakan untuk melakukan teror. Bisa dilakukan oleh negara, organisasi, maupun perseorangan. Ini tidak main-main.

Ada lagi yang tak kalah gawat bagi kehidupan global. Yaitu perubahan iklim yang akan menjadi ancaman terbesar yang dihadapi manusia modern. Peringatan itu disampaikan David Attenborough, pemerhati alam asal Inggris. Ia menyampaikan itu di sidang PBB, Selasa (23/2).

Para peminat teori konspirasi berpandangan, salah satu faktor yang memantik ancaman perubahan iklim ini adalah ulah manusia. Dilakukan secara by design, terencana untuk merusak ekologi, mengurangi populasi penduduk dunia, bisnis, kekuasaan.

Dari pandangan-pandangan tersebut, pandemi globlal Covid-19 ini seolah hanya semacam hujan gerimis menuju hujan lebat dan akhirnya badai. Jika perang melawan Covid-19 ini masih dianggap kecil, apakah dunia sedang menuju perang yang kian besar dan semakin besar. Da ujung akhirnya malhamah?

Akhir zaman

Malhamah. Apakah itu malhamah? Dan tahukah Anda apa itu malhamah? Yaitu perang superbesar, mahadahsyat. Rasulullah Muhammad menggambarkan kedahsyatannya bahwa dari setiap 100 tentara yang terlibat perang, hanya hidup satu orang. Lainnya tewas.

Ada juga yang menyebut malhamah kubro. Mungkin ini gaya bahasa superlatif. Biar semakin seru. Kosa kata kubro memang lagi ngetrend. Apa-apa kubro. Istighotsah kubro. Mauludan kubro. Megengan kubro.

Sampai-sampai orang Amerika ikut-ikutan. Membuat film berjudul Kubro dengan bintangnya aktor laga keren, Silvester Stallone. Cuma karena orang Amerika susah mengucapkan kata Kubro, lantas judul filmnya diganti Cobra.

Malhamah adalah bahasa nubuwat akhir jaman. Terjadi menjelang Hari Kiamat. Hari Penghakiman. Para pelaku perang memperebutkan gunung emas di sungai Efrat. Bagi yang berpikir harfiah (tekstual), akan muncul gunung emas di sungai daerah yang alirannya melintasi beberapa negara seperti Turki, Irak. Lantas manusia berdatangan untuk memperebutkan dengan saling membunuh.

Bagi yang mau berpikir di luar metode harfiah, gunung emas itu adalah simbol kemegahan duniawi. Simbolik materi, ekonomi. Gunung emas adalah sumber minyak yang menjadi potensi kawasan itu. Artinya memperebutkan aset ekonomi yang berasal dari eksplorasi minyak di kawasan itu. Ketika ekonomi minyak dari kawasan itu sudah menjadi ekonomi global maka lokasi malhamah tidak hanya di situ tetapi juga akan bersifat global. Yang terlibat juga kekuatan-kekuatan global.

Gambaran dari 100 tentara hanya selamat satu, menurut tafsiran eskatolog Islam, Syekh Imran Hossein, berarti yang akan terjadi perang yang menggunakan senjata pemusnah massal. Misalnya, bom nuklir, senjata biologi, senjata kimia.

Kini negara-negara yang berseteru, pendelik-pendelikan, panas-panasan adalah pemilik senjata pemusnah massal. Mereka kini terus mengembangkan daya penghancurnya. Negara-negara itu misalnya, Amerika Serikat, Israel, Rusia, China, Inggris, Perancis, Korea Utara.

Amargedon

Rasulullah dengan tegas menyatakan, umat Islam tidak boleh ikut-ikutan terjun ke malhamah. Mati dalam perang memperebutkan kekayaan dan kemegahan duniawi itu akan sia-sia. Bukan mati syahid, tapi mati sangit.

Pertanyaannya apakah malhamah belum terjadi? Bukankah ada perang-perang besar sejak jaman Rasulullah. Perang Dunia I jumlah tentara yang tewas sekitar 11 juta orang dan sipil 13 juta. Perang Dunia II jumlah tentara tewas hampir 25 juta, sipil hampir 2 juta.

Umumnya para ekskalolog menyatakan akan terjadi Perang Dunia III. Itulah yang disebut malhamah. Eskatolog Barat dan nubuwat alkitabiah menyebut amargedon. Meski sama-sama perang mahadahsyat tapi secara substatif tidak sama antara malhamah dan amargedon.

Malhamah perang sesama kaum fasik untuk memperebutkan materi, kemegahan duniawi. Amergedon adalah perang kekuatan Tuhan melawan kekuatan kekuatan setan (lucifer).

Yang dinubuwatkan dalm Islam seperti amargedon adalah perang yang antara Al-Masih ad- Dajjal (Dajjal) melawan Nabi Isa. Perang ini satu paket dengan perang Yakjuj dan Makjuj melawan Imam Mahdi.

Apakah Covid-19 ini akan memuara kepada malhamah atau amargedon layaknya hujan gerimis yang akan terus menjadi deras, badai dan banjir? Rabbi a’lam (Tuhan lebih tahu).

“Dalam perang besar ini, hanya mereka yang mendapat perlindungan Tuhan yang selamat,” kata Resi Byasa kepada Maharaja Destarasta tentang Perang Baratayudha.

Yang pasti, dalam sutuasi kehidupan yang tidak menentu ini, salah satu kuncinya adalah mengikuti petunjuk Quran Surah Ali Imran (3) ayat 200: “Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan tetap bersiap-siagalah dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”
Allahu a’lam bis-shawab

Anwar Hudijono
kolumnis tinggal di Sidoarjo

Gelisahnya Tahun Politik di Tengah Pusaran Pandemi

Intan Galih Dwi Agustin

Oleh: Intan Galih Dwi Agustin

Tetap diselenggarakannya Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang dirasa banyak pihak terlalu dipaksakan. Apabila Pilkada serentak tetap diberlangsungkan di tengah pandemi yang semakin memburuk ini maka akan berpotensi untuk menjadi klaster baru Covid-19 skala Nasional. Indonesia masih berada dalam 20 besar negara dengan kasus corona tertinggi di dunia. Alih-alih menanggulangi dan menekan penyebaran virus, negara justru memilih untuk melaksanakan agenda nasional 5 tahunan ini.

Yusuf Kalla juga menyampaikan bahwa sulit untuk mencegah perkumpulan orang yang hanya berjumlah 50, maka lebih bermanfaat bagi rakyat agar Pilkada ini ditunda terlebih dahulu. Berseberangan dengan pendapat mantan Wapres Indonesia tersebut, pembelaan untuk tetap dilakukannya Pilkada serentak muncul dari Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman. Beliau mengatakan bahwa Pilkada tidak akan ditunda demi menjaga hak konstitusi rakyat, yaitu hak memilih dan dipilih.

Jauh sebelum berbicara hak memilih dan dipilih, alangkah baiknya pemerintah fokus dalam menangani pandemi ini terlebih dahulu. Rakyat membutuhkan bantuan seperti bantuan bahan pokok maupun bantuan uang tunai. Selain itu, bantuan lain seperti pelatihan kepada masyarakat agar dapat mampu bertahan dan membuat inovasi baru dikala pandemi ini, dan melakukan berbagai evaluasi atas kebijakan yang sejauh ini terlihat tidak berjalan dengan baik. Bagaimanapun juga, berbicara tentang perut lebih afdhal daripada tetek bengek panjang lebar bicara mengenai kekuasaan yang entah nantinya akan berpihak kepada siapa.
Disisi lain, Ketua Komisi ll DPR RI, Ahmad Doli mengatakan bahwasanya Pilkada tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol Covid-19. Diharapkan KPU dapat mengatur secara spesifik mengenai larangan pertemuan yang melibatkan massa dan diberlakukannya kampanye secara daring (online). Penggunaan hand sanitizer, masker, sabun, dan alat pelindung diri (APD) juga dapat menjadi media untuk kampanye bagi calon kepala daerah.

Permasalahannya adalah ketika penerapan protokol kesehatan dinilai belum maksimal ketika diterapkan. Banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan pada serangkaian kegiatan Pilkada. Terutama pada saat pendaftaran bakal calon pimpinan daerah di KPU masing-masing wilayah. Selain itu, pimpinan KPU Pusat beserta demisionernya juga terjangkit positif Covid-19. Kendati demikian, tak membuat lunak hati pemerintah dalam mengurungkan niatnya dalam melakukan Pilkada di akhir tahun ini.

Yang lebih janggal lagi adalah ketika salah satu institusi keamanan negara, Kepolisian Republik Indonesia tidak menyetujui untuk diberlangsungkannya kick-off Shopee Liga 1. Turnamen sepakbola kasta tertinggi ini tidak mendapatkan izin karena dikhawatirkan akan memperburuk kondisi negara dan menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19. Meskipun pihak penyelenggara kompetisi telah mengajukan berbagai banding seperti tidak adanya suporter/pendukung klub yang hadir ke stadion pada saat pertandingan berlangsung. Akan tetapi, hingga tulisan ini dibuat Liga 1 tetap tidak mendapatkan izin sehingga berpotensi untuk diundur hingga tahun mendatang. Entah sampai kapan ~Lantas apakah yang membedakan Liga 1 dengan Pilkada serentak 2020? Yang jelas, kepentingan-lah yang berbicara. Kalau memang Liga 1 ditunda pelaksanaannya untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, maka sebenarnya sah-sah saja cara berpikir yang demikian. Akan tetapi, tetap memaksakan pelaksanaan Pilkada serentak dengan mempertimbangkan alasan lain seperti mengatasnamakan hak konstitusi rakyat ini sudah lain ceritanya. Dan juga, rakyat mana yang berfikir demikian kalaupun harus dihadapkan dengan resiko kematian pada saat Pilkada berlangsung.

Aqil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengatakan bahwa NU meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak pada tahun 2020 ini. Meskipun nantinya tetap menggunakan protokol kesehatan yang telah diperketat tetap dirasa sulit untuk terhindar dari bahaya Covid-19. Ditambah dengan jumlah banyaknya orang pada seluruh tahapan Pilkada juga menjadi pertimbangan tersendiri.

Muhammadiyah tak tinggal diam dalam mengkritisi kemauan pemerintah terkait Pilkada Serentak. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti memberikan usulan agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda dan ditinjau kembali. Terutama dengan jumlah pasien Covid-19 yang semakin meningkat angkanya di Indonesia. Urgensi kesehatan warga negara harus lebih diutamakan daripada proses pergantian kepemimpinan negara.

Belum lagi, kampanye online memang dirasa tidak akan efektif. Elektabilitas tidak akan naik dan dukungan tidak akan masif didapatkan. Bagaimanapun juga, kampanye tatap muka adalah cara paling efektif untuk dilakukan. Selain daripada tetap melaksanakan kampanye online sesuai anjuran KPU dan pemerintah, strategi yang dapat digunakan oleh calon pimpinan beserta tim pemenangan adalah dengan langsung mendatangi rumah-rumah warga.

Masalah akses internet juga menjadi perhatian apabila nantinya dilaksanakan kampanye secara online. Tak perlu jauh-jauh, di daerah dengan tingkat pembanguan tinggi seperti di Pulau Jawa sendiri pun bisa jadi sinyal terbilang susah dan sulit didapat. Nyatanya, hidup di era milenial seperti ini tak serta merta membuat rakyat terpenuhi kebutuhannya untuk dapat mendapatkan akses internet yang baik.

Selain daripada masalah terbatas akses internet di daerah-daerah tertentu, bahaya hoaks juga dapat menjadi ancaman selama kegiatan kampanye dilakukan. Dengan beralihnya kampanye dari metode tatap muka menuju ke ruang virtual maka rawan terjadi disinformasi dan juga hoaks yang berpotensi menyebabkan polarisasi pada masyarakat kita. Semisal pada e-iklan yang nantinya ditampilkan di berbagai media massa elektronik. Mengenai data penulis iklan dan siapa yang membiayainya tentu jadi aspek yang harus diperhatikan dan dibatasi. Belum lagi adanya akun buzzer yang semakin menjamur. Sinergisitas berbagai pihak diharapkan dapat menekan kasus kejahatan di media massa.

Dilihat dari apa yang ditulis di atas, diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Pergantian kepemimpian di tiap-tiap daerah memang perlu untuk dilakukan dan hal tersebut sudah jelas diatur dalam konstitusi negara. Akan tetapi, jauh lebih bijak apabila tidak memaksakan sesuatu yang memang belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Karena, kesehatan dan nyawa masyarakat jauh lebih penting untuk menjamin keberlangsungan negara di masa mendatang.

*) Intan Galih Dwi Agustin
Mahasiswa Kebidanan Universitas Brawijaya

#malangmacet Tumbal Kebijakan Kayu Tangan Heritage

Ferry Anggriawa S.H., M.H

Oleh: Ferry Anggriawa S.H., M.H

Kebijakan Pemerintah Kota Malang untuk meneruskan proyek Kayu Tangan Heritage yang sempat terhenti akibat pandemi covid 19, merupakan mega proyek besar, bagaimana tidak? Secara fiskal, sokongan dana untuk pengerjaan proyek ini tidak hanya dari APBD Kota Malang Tahun 2019 dengan nominal 1,6 M saja, melainkan juga ada sokongan dana dari APBN sebesar 23 M termasuk untuk wilayah Polehan dan Kauman Heritage yang sudah disepakati baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Malang.

Di mata hukum pengeloaan keuangan negara secara fiskal, kucuran dana yang diperoleh sudah berdasarkan hukum, karena telah dituangkan melalui APBN dan APBD. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan dan seluruh Aparatur Negara yang terlibat dalam pelaksanaan dan proses pengerjaan mega proyek ini sudah dipastikan didasarkan pada Surat Tugas/Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Instansi yang bersangkutan.

Secara konsep hukum, perbuatan tersebut adalah perbuatan hukum yang berlandaskan asas legalitas, Tetapi hukum tidak berhenti dikonsep, hukum bukan hanya sesuatu yang diciptakan oleh penguasa kemudian didogmakan kepada masyarakatnya bahwa ini adalah sesuatu yang ideal, tetapi hukum harus sesuai dengan keadaan dan realita masyarakatnya itulah yang dikenal dengan istilah das sollen dan das sein.

Kayu Tangan Heritage adalah satu dari kebijakan publik yang ideal dan dicita-citakan oleh Pemerintah Kota Malang, tetapi proses pelaksanaan kebijakan tersebut telah menumbalkan kepentingan warga Kota Malang yang harus tersita waktunya, dipaksa untuk cerdik mengambil opsi jalan lain supaya tidak bertemu dengan titik kemacetan yang sudah menyebar dibeberapa titik dan dampak ekonomi yang harus diemban bagi pelaku-pelaku ekonomi, baik yang berada wilayah proyek atau sekitaran wilayah tersebut, termasuk Pasar Burung, Ikan Hias dan Bunga Kota Malang pasti menerima imbas dari ditutupnya akses jalan tersebut. Beberapa keresahan dan kemarahan itu tertampung di dunia maya melalui #malangmacet yang menggema di kanal twitter, instagram dan facebook semua menyuarakan hal serupa, karena menjadi tumbal dari kebijakan ini.

Hakikat kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu, guna memecahkan masalah-masalah publik untuk kepentingan publik. Kayu Tangan Heritage adalah salah satu kebijakan publik yang berorientasi pada keindahan kota, bukan memecahkan masalah-masalah publik.
Masalah yang harus diselesaikan dan kepentingan publik yang harus dipenuhi di era pandemi saat ini, bukanlah kota yang indah dengan ornamen-ornamen klasik berestetika sejarah, tetapi tercukupinya kebutuhan ekonomi, terlaksananya rutinitas warga Kota Malang kembali normal dan salah satu syarat itu adalah jalanan yang aman, tertib dan bebas dari kemacetan.

Mega proyek Kayu Tangan Heritage bukan hakikat dari kebijakan publik, #malangmacet, sulitnya akses menuju pelaku-pelaku ekonomi sekitaran wilayah tersebut dan keadaan di jalanan Kota Malang yang semakin tidak kondusif adalah fakta bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang dibuat atas dasar hukum untuk tujuan yang dicita-citakan oleh Pemerintah saja, tetapi harus menumbalkan kepentingan publik dibalik jubah hukum yang mendasarinya.

*) Ferry Anggriawa S.H., M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Rumpang Demokrasi di Indonesia

Hilda Zhafira

Oleh: Hilda Zhafira

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut system pemerintahan berbentuk demokrasi di dunia. Ini artinya Indonesia melibatkan rakyatnya dalam pengambilan keputusan, dan juga dalam proses pembuatan undang-undang serta kebijakan pemerintahan yang dibuat lainnya.

Indonesia sendiri menganut system demokrasi perwakilan, dimana suara rakyat diwakilkan melalui suatu dewan perwakilan yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Dewan perwakilan tersebut antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu dewan perwakilan di tingkat daerah-daerah provinsi maupun kota/kabupaten, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dimana DPR RI ini ranahnya lebih tinggi dari DPRD.

Dewan perwakilan rakyat ini sesungguhnya memegang fungsi ganda, baik sebagai penampung dan penyalur aspirasi rakyat dan juga membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Sebuah negara tidak hanya menjadikan ‘demokrasi’ sebagai label tanpa dasar yang kuat dan makna. Suatu negara demokrasi harus mengakui dan melindungi hak asasi warga negaranya. Selain itu, ada prinsip-prinsip di dalam negara demokrasi yang benar-benar harus di junjung tinggi agar rakyat pun dapat turut ambil bagian dalam pembangunan suatu negara, antara lain kedaulatan rakyat serta nilai-nilai toleransi, kerjasama, pragmatisme, mufakat, dan juga persamaan hak bagi seluruh rakyat. Namun, nyatanya prinsip-prinsip ini tidak selamanya dijunjung tinggi baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat sendiri.

Suatu isu yang akhir-akhir ini sedang panas dimana pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu RUU Omnibus Law disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. RUU yang sempat membuat public heboh pada beberapa waktu yang lalu ini sebenarnya sudah ditolak keras oleh rakyat-rakyat, khususnya mengenai UU Cipta kerja. Di sisi lain dari pengesahan UU ini, ada satu kejadian yang cukup viral, dimana saat siding sedang berjalan, dan seorang anggota DPR mengemukakan pendapatnya, tiba-tiba microphone salah satu anggota DPR tersebut mati. Saat dilihat di rekamannya, diduga yang mematikan microphone tersebut adalah Ketua DPR sendiri. Jika peristiwa ini dikaitkan dengan prinsip demokrasi sendiri, tentu peristiwa ini sangat berlawanan dengan prinsip mufakat dan kerjasama yang ada di demokrasi sendiri.

Tetapi, tadi adalah contoh dari sudut pandang rakyat yang melihat situasi di pemerintahan. Di sudut pandang yang lain, rakyat yang mempunyai kedaulatan di negara Indonesia sendiri terkadang juga sadar atau tidak sadar menyalah gunakan kedaulatan yang dimiliki. Sebagai mahasiswa, memang sudah hak kita untuk membela keadilan rakyat, misalnya melalui demonstrasi. Tetapi tak jarang aksi demonstrasi ini berujung naas. Banyak mahasiswa bahkan yang turun kelapangan tanpa tau apa yang dibela, apalagi karena perkembangan jaman, beberapa dari mereka turun ke jalan hanya untuk menunjukkan eksistensi diri di sosial media. Bahkan tak jarang aksi demonstrasi ini berujung naas karena tindakan anarkis baik dari para demonstran ataupun polisi, dan juga tindakan-tindakan demonstran lain yang merusak fasilitas umum.

Coba kita lihat ke gambaran yang lebih kecil lagi. Misalnya dalam organisasi kemahasiswaan atau organisasi lainnya. Pasti secara sadar atau tidak sadar kita pernah menyuruh orang untuk tidak berkata apa-apa jika ia tidak tahu dengan realita yang dihadapi organisasi. Padahal bisa saja usul orang tersebut adalah usul yang baik bagi internal organisasi tersebut.

Sesungguhnya penegakkan demokrasi di Indonesia masih kurang. Kesadaran rakyatnya akan makna persatuan dibalik demokrasi pun masih kurang. Misalnya, berdemo bisa dilakukan dengan cara yang lebih kondusif, tidak sampai merusak fasilitas pemerintah dan juga berlaku anarkis. Di kasus yang lebih kecil lagi, masih banyak orang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Terkadang kita sebagai rakyat, harus berkaca sendiri terlebih dahulu apakah kita sendiri telah menegakkan nilai-nilai yang ada dalam demokrasi? Menurut saya suatu pemerintahan adalah cerminan dari rakyatnya sendiri. Anggota-anggota dewan perwakilan rakyat pun dulunya adalah rakyat-rakyat biasa seperti kita. Membangun Indonesia yang demokratis kedepannya harus dimulai dari sekarang juga, dari diri kita sendiri, sebagai mahasiswa, murid, ataupun orang-orang muda.

*) Hilda Zhafira
Mahasiswa Kebidanan Universitas Brawijaya

Dialektika Moral dan Hukum untuk Buruh Tani Pencuri Ponsel

Ferry Anggriawa S.H., M.H

Oleh: Ferry Anggriawa S.H., M.H

Gambaran umum yang terjadi di tengah forum diskusi hukum Indonesia, baik yang terjadi di forum akademik, hingga warung kopi, ketika seseorang terkena kasus hukum atau terbukti telah melakukan tindak pidana, hulu dari pembicaraan tersebut adalah yang bersangkutan terkena kasus hukum, karena melanggar salah satu Pasal atau lebih dari Undang-undang yang ada di Indonesia. Hilir dari pembicaraan selanjutnya adalah munculnya teori-teori hukum dari bebagai ahli hukum, untuk memperkuat analisa atas dasar hukum yang telah disebutkan. Disitulah mimbar dialektika hukum yang sering kita lihat dan kita rasakan.

Mimbar dialektika hukum tersebut akan berbeda ketika kita melihat kisah salah satu buruh tani di Garut yang mencuri ponsel tetangganya, demi anak supaya dapat belajar secara online, yang sudah 10 hari tidak mengikuti pelajaran sekolah, dikarenakan tidak mempunyai ponsel. Disini bukan lagi membicarakan apakah perbuatan bapak tersebut termasuk tindak pidana pencurian yang direncakan atau tidak terencana, tetapi kita diajak berselancar secara epistimologis kenapa bapak itu mencuri? Dan secara aksiologis bagaimana hukum hadir ditengah realitas kasus pencurian yang dilatar belakangi ketidakberdayaan seorang secara ekonomi, kemudian terpaksa mencuri, karena harus bertanggungjawab terhadap pendidikan anaknya!

Jika kita melihat pencurian tersebut dari sudut pandang KUHP dan KUHAP, maka sudah jelas, bapak ini harus diproses melalui fakta-fakta hukum yang bersifat meteriil dan hukum acara pidana. Tetapi penulis menemukan sesuatu yang berbeda dalam kasus ini, korban yang kehilangan ponsel mencabut laporan pencurian dan hadirnya Kejaksaan Negeri Garut bukan untuk menelusuri kasus ini, tetapi untuk memberikan Ponsel kepada yang bersangkutan. Ini adalah fakta bahwa hukum hadir bukan hanya untuk menghukum seseorang, tetapi hukum bisa hadir untuk memberikan solusi atas realita yang dihadapi masyarakat di era pandemi covid 19 dengan rasa yang berbeda.

Hukum merupakan otoritas besar dengan tujuan menata kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat diabaikan. Disinilah sering terjadi persinggungan bahkan konflik antara the legal and the social. Supremasi hukum harus ditegakkan tetapi tidak jarang penegakan hukum tersebut jauh dari realita yang diharapkan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa the legal and the social memiliki optik yang berbeda tetapi objek kajian yang sama yaitu kehidupan bermasyarakat. Gagasan berhukum harus berelaborasi dengan berfikir hukum secara sosial, karena hukum tidak bisa dipisahkan dengan realita sosial yang terjadi di masyarakat.

Hukum adalah seni berinterpretasi, ditulisan ini penulis mencoba menginterpretasi kasus hukum bukan dengan hukum tertulis, tetapi dengan nilai dan moral yang sudah diaktualisasikan baik oleh korban maupun aparat hukum yang diwakili oleh Kejaksaan Negeri Garut. Tujuan supremasi hukum bukan hanya berjalannya peraturan hukum yang sudah ada kemudian diterapkan, lebih dari itu tujuan supremasi hukum adalah kemanfaatan yang memiliki dampak positif lebih besar akan keberadaan hukum itu sendiri.

*) Ferry Anggriawa S.H., M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Kartu Pra Kerja: Bukan Solusi di Masa Pandemi

Dinda Putri Wahyuningtias

Program kartu Pra Kerja tidak habis-habisnya menjadi perhatian masyarakat. Program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran ini terbukti menuai banyak polemik.

Pemerintah berharap kartu sakti tersebut dapat meringankan beban masyarakat di masa pandemi. Namun, kecurigaan masyarakat terus berembus kencang seiring dengan berlanjutnya program ini.

Polemik yang datang bukannya tidak berdasar, namun malah sumber polemik tersebutlah yang sangat mudah ditemukan. Dengan adanya program yang mengahbiskan 20 triliun rupiah tersebut, apakah dapat menghasilkan dampak positif yang sepadan? Kematangan konsep program hingga keseriusan pemerintah menjalankan program menentukan bahwa program belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa pandemi.

Di saat seseorang berhasil lolos menjadi peserta program, pelatihan kerja akan diberikan secara daring. Peserta akan dirujuk ke portal-portal pembelanjaran yang dipercaya pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, peserta juga mendapatkan uang intensif secara berkala dalam empat bulan sebesar 2.4 juta. Namun, program yang bertujuan mulia ini mampukah memberikan efek positif yang nyata kepada masyarakat?

Bermacam-Macam Polemik
Sebelum polemik yang sudah umum mulai bermunculan, baiknya dikaji dahulu apakah program ini tepat dilakukan pada masa pandemi. Terlepas program ini sebagai perwujudan penetapan janji pemerintah kepada masyarakat. Apakah memang masa pandemi dijadikan waktu yang tepat sehingga program dapat menghasilkan hasil yang maksimal?

Jika masyarakat diberikan pelatihan yang mampu membawa mereka dari belenggu pengangguran dan meningkatkan kompentensi diri tentu saja hal tersebut memberikan dampak positif . Namun, masa pandemi membuat beberapa tatanan kehidupan menjadi berubah. Dari pembatasan ruang gerak hingga kontak fisik.

Badan Pusat Statistik menjabarkan bahwa pandemi membuat setidaknya 50% perusahaan mencabut iklan lowongan pekerjaan mereka. Jumlah dari seluruh iklan lowongan pekerjaan yang tersebar pun turun sampai 70%.

Penurunan angka lowongan pekerjaan sejak pandemi memang wajar, mengingat pemilik bisnis tidak ingin makin merugi. Program yang melahirkan calon pekerja dengan kemampuan yang sudah di upgrade ini, akan tetap mengalami kesulitan waktu mereka melamar nanti. Jika lowongan saja tidak banyak tersedia, maka calon pekerja otomatis juga kurang dibutuhkan.
Dari sisi konsep sendiri, pelatiahan yang diberikan secara daring bukanlah ide orisinil pemerintah. Sebenarnya pelatihan secara daring sudah ada dan dapat diakses secara gratis. Beberapa website bukan buatan pemerintah sudah banyak tersebar di internet jauh sebelum program diluncurkan.

Website prakerja.org adalah website buatan Andri W.Kusuma yang kecewa dengan program kartu pra kerja. Website tersebut tidak membebani pengunjung dengan pembayaran uang sepeserpun. Iklan dan donasi yang didapat juga digunakan sebagai biaya operasional website tersebut.

Pemerintah memang mebadrol penyedia konten selama pelatihan program sebagai mitra kerja mereka sampai ratusan juta rupiah. Padahal pada kenyataanya jasa, dan esensi program sebenarnya bisa didapatkan secara gratis di platform lain.

Uang intensif yang telah dijanjikan juga mengalami masalah. Walaupun tidak semua peserta tidak mengalami masalah tersebut, setidaknya 34.000 belum mendapat pencairan dana uang intensif. Masalah teknis yang terjadi karena penutupan rekening atau ketidak samaan nomor induk kependudukan dari peserta. Masalah ini terjadi di bulan pertama pencairan dana intensif.

Lalu bulan kedua pencairan uang intensif juga terhambat karena evaluasi yang dilaksanakan pemerintah. Dijanjikan bahwa pencairan uang intensif bulan kedua akan diberikan setelah proses evaluasi selesai. Uang intensif sendiri adalah janji dari pemerintah dan juga peserta sudah melewati bulan kedua pelatihan. Jadi, uang intensif tersebut sudah menjadi hak peserta. Proses evaluasi sehaursnya bukanlah sebuah hambatan.

Namun yang terjadi pada peserta sepertinya berbeda dengan internal program. Direktur pengurus program diberi besaran gaji yang cukup besar. Gaji sebesar Rp.77,5 juta dinialai besar namun wajar dinilai dari proyek program sendiri yang memang besar. Dengan imbalan sebesar itu, diharapkan sistem program yang memang memanfaatkan teknologi ini mampu diakses masyarakat dengan mudah. Dengan nominal sebesar itu pun, diharapkan dapat menghindarkan pejabat dari praktek korupsi.

Pemerintah juga sudah menggaris bawahi bahwa kartu pra kerja dapat menyongsong masyarakat untuk beradaptasi di dunia yang semakin canggih. Era globalisasi memang menuntut masyarakat modern mudah beradaptasi dengan segala perubahan yang cepat. Ditambah Indonesia yang harus menyesuaikan diri di Era Industry 4.0.
Pelatihan yang diberikan seperti online trading, tata rias dan masih banyak lagi tidak selaras dengan perwujudan penyesuaian Indonesia di era globalisasi. Mengingat era globalisasi membuat semua sektor industri mau tidak mau memanfaatkan teknologi. Jadi, kartu pra kerja sendiri tidak memberikan masyarakat bekal untuk menyesuaikan diri di era globalisasi.

Perlu Banyak Perbaikan

Gelombang 4 kartu pra kerja sempat ditunda dengan tujuan pemerintah mampu memperbaiki mekanisme program dengan melakukan evaluasi. Penundaan yang dilakukan adalah sebagai wujud nyata bahwa program perlu banyak sekali perbaikan. Keresahan masyarakat memang benar adanya sampai-sampai pemerintah harus berhenti sejenak untuk berpikir dan berdiskusi.

Kontroversial yang terus terjadi juga hasil dari masa lalu terkait kasus yang menyerang kepercayaan masyarakat. Masyarakat seperti trauma oleh program yang sudah-sudah, dimana program hanya dijadikan sebagai alat korupsi oleh oknum-oknum tertentu. Namun, sekarang trauma itu tak sengaja muncul lagi dengan timbul nya kecurigaan-kecurigaan masyarakat yang berdasar.

Di masa serba kesusahan seperti ini, urgensi lah yang harus didahulukan. Jika program yang memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tidak maksiamal, akibatnya masyarakat juga tidak mampu terpenuhi kebutuhannya.

Dibandingkan bantuan semi sosial seperti program ini, masyarakat sangat perlu bantuan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat juga harus terus bertahan dan bergelut dengan keadaan, sehingga pemerintah sangat diharapkan bantuannya. Terlepas dari semua kontroversial sengit yang terjadi, sebagai masyarakat kita harus terus mengawal jalannya program untuk kebaikan Indonesia sendiri.

*) Dinda Putri Wahyuningtias
Universitas Sampoerna

PPDB Kota Malang 2020 Perlu Evaluasi

Muchammad Fachrizal Ali

Muchammad Fachrizal Ali

Beberapa pekan yang lalu, Dinas Pendidikan Kota Malang mengadakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SD dan SMP. Penyelenggaraan PPDB tahun 2020 ini menggunakan sistem yang berbeda, yaitu secara daring atau yang biasa disebut “online”.

Alasan diberlakukannya sistem yang baru ini adalah untuk memudahkan pendaftaran dan meminimalisir kontak langsung demi kelancaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang saat itu sedang berlangsung di Kota Malang. PPDB online tahun ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu jalur prestasi dan jalur zonasi atau penghitungan berdasarkan jarak rumah. Sistem PPDB yang baru ini sangat baik, namun menurut saya dalam pelaksanaannya kurang efektif. Mengapa demikian? Hal ini bisa dibilang karena pihak Dinas Pendidikan Kota Malang belum siap dengan bagaimana sistem tersebut akan berjalan.

Pada pelaksanaan PPDB jalur zonasi terdapat banyak kesalahan yang terjadi, seperti laman PPDB yang sering error dan tidak dapat diakses, kesalahan lokasi jarak pendaftar ke sekolah, kesalahan data calon siswa, dan lain-lain. Akibat hal tersebut, banyak wali murid calon siswa baru yang berdatangan ke kantor Dinas Pendidikan Kota Malang.

Para wali murid berbondong-bondong menyampaikan protes dan kekecewaannya terhadap performa DIKNAS Kota Malang dalam menjalankan PPDB. Kejadian tersebut sangatlah jelas menimbulkan kerumunan dan tanpa disadari gugurlah salah satu tujuan berlakunya sistem PPDB online yakni untuk mendukung kelancaran PSBB.

Jika ditinjau dari segi persiapan, memang tampak bahwa pihak DIKNAS Kota Malang seakan-akan sangat siap dalam menjalankan program ini. Terlihat dari template website yang begitu rapi dan konsep hitung mundur sebelum pelaksanaannya dimulai. Namun, ketika berbicara tentang sistem, hal ini seakan berubah 180 derajat.

Dalam pelaksanaanya, sistem yang bertujuan untuk memudahkan jalannya PPDB ini justru membuat warga merasa cemas dan frustrasi. Jelas saja, ketika para wali murid hendak mengisi formulir, website mendadak gagal dimuat dan banyak data tidak sesuai atau keliru. Alhasil, sistem yang seharusnya memudahkan masyarakat, justru menjadi ajang kritik dan protes masyarakat terhadap DIKNAS.

Kejadian – kejadian inilah yang membuat sistem PPDB baru yang sebenarnya bagus menjadi terlihat kurang efektif karena kurang siapnya panitia penyelenggara PPDB 2020 Kota Malang yang bisa dikatakan belum matang secara teknis maupun non teknis.

Jika dilihat dari segi teknis, tentu saja masalah utama adalah jalannya sistem. Sebenarnya dalam pelaksanaan PPDB 2020 ini, DIKNAS Kota Malang mencoba menjalankan sebuah sistem yang berjalan secara otomatis. Pendaftar hanya perlu memasukkan Nomor Induk keluarga (NIK) dan nomor kartu keluarga. Data tersebut kemudian akan diproses lalu secara otomatis akan muncul profil pendaftar seperti nama lengkap, alamat, usia, dan lain-lain yang diambil secara langsung dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUK).

Namun pada saat pengaplikasiannya, sistem ini bisa terbilang gagal total. Banyak data yang tidak bisa dimuat dari DISPENDUK atau bahkan lebih parahnya banyak data yang keliru. Salah satu kejadian fatal adalah titik lokasi rumah pendaftar di peta yang tidak akurat atau berbeda dengan aslinya yang merupakan penghitungan utama dalam PPDB jalur zonasi.

Mungkin kejadian ini akan dikatakan wajar jika terjadi hanya dalam waktu beberapa jam karena banyaknya data yang harus dimuat dan akses dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi hal ini terjadi seharian penuh sehingga membuat banyak wali murid yang kesal dan menganggap panitia PPDB tidak siap dengan sistem yang baru.

Pada hari kedua pelaksanaanya panitia PPDB telah memperbaiki lamannya dengan menambahkan opsi input data secara manual. Hal ini membuat warga semakin kesal dan bingung dengan solusi yang diberikan DIKNAS. Seharusnya, jika pihak DIKNAS merasa belum siap untuk menjalankan sistem yang otomatis, lebih baik menggunakan sistem input manual dari awal, sehingga tidak perlu adanya protes yang menimbulkan kerumunan terutama saat sedang berlangsungnya PSBB di Malang.

Jika diamati lebih lanjut seharusnya pihak penyelenggara PPDB bisa melakukan evaluasi sistem dari kesalahan – kesalahan kecil yang terjadi pada PPDB jalur prestasi yang telah dilakukan sebelumnya yang bisa terbilang lebih lancar bila dibandingkan dengan jalur zonasi.

Kesalahan lain yang terjadi dari penyelenggaraan PPDB tahun ini adalah waktu uji coba laman yang terlalu dekat dengan pelaksanaan PPDB itu sendiri, yaitu satu hari sebelumnya. Seharusnya, uji coba laman dilakukan 3 hari atau 5 hari sebelumnya, jadi kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi bisa diminimalisir melalui evaluasi saat jeda waktu tersebut.

Secara non teknis terdapat hal lain yang dapat dibedah dari peristiwa ini yaitu tentang komunikasi antara DIKNAS dengan sekolah-sekolah yang bersangkutan. Kebanyakan, sekolah tidak bisa mengatasi dan memutusi apa yang harus dilakukan ketika wali murid menyampaikan masalah pendaftaran.

Pihak sekolah seakan-akan menjadi pihak paling netral dan mungkin juga menjadi pihak yang seperti tidak tau apa-apa, karena semua putusan dan penyelesaian masalah menunggu pusat komando dari DIKNAS. Pihak sekolah bahkan juga merasa bingung ketika hari pertama pelaksanaanya tidak ada pihak dari DIKNAS yang ditugaskan di sekolah untuk setidaknya mengawal jalannya PPDB.
Kejadian ini tidak seharusnya terjadi jika komunikasi antara pihak DIKNAS dan sekolah dibangun dengan baik. Pihak sekolah semestinya mendapatkan arahan yang jelas tentang mekanisme dan alur PPDB ini berjalan.

*)Muchammad Fachrizal Ali
Mahasiswa Universitas Sampoerna

Ekonomi Indonesia Melemah Akibat Pandemi Covid-19

Resti Daris Zumrodah
Resti Daris Zumrodah

Resti Daris Zumrodah

Wabah virus Covid-19 menjadi pandemi global dalam waktu yang cukup singkat, kurang dari 5 bulan virus Covid-19 ini telah menyebar ke berbagai Negara di dunia. Kurang lebih 200 negara di dunia telah terjangkit virus Covid-19 ini dan telah menewaskan ribuan orang. Bahkan virus Covid-19 ini telah melumpuhkan aktivitas manusia di seluruh penjuru dunia. Manusia seakan diasingkan oleh Negaranya sendiri dan dibatasi ruang geraknya.

Saat ini, masalah yang di timbulkan dari virus Covid-19 tidak hanya persoalan kesehatan, namun juga menyangkut perekonomian global. Dampak yang cukup besar di rasakan diberbagai Negara khususnya di Indonesia dengan adanya pandemi ini adalah melemahnya sektor ekonomi. Virus Covid-19 ini telah mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat dalam dan berdampak bagi kehidupan masyarakat.

Kelumpuhkan pada segi ekonomi semakin parah dengan adanya penguncian (lockdown) terhadap seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Penguncian (lockdown) pada seluruh aktivitas ekonomi akan mempercepat peningkatan jumlah pengangguran karena banyaknya karyawan yang di PHK. Selain itu, industri jasa di dunia akan semakin terpuruk. Sebagai salah satu Negara dengan ekonomi terbesar di dunia, melemahnya sektor ekonomi China akibat Covid-19 akan berdampak besar bagi perekonomian dunia. Aktivitas perdagangan global akan melambat karena permintaan barang dan jasa dari China yang menurun.

Indonesia yang memiliki hubungan ekonomi yang cukup besar dengan China, juga merasakan dampak secara langsung maupun tidak langsung dari wabah Covid-19 tersebut. Pemerintah memperkirakan penurunan 1 persen pertumbuhan ekonomi China akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang lebih 0,6 persen. Besarnya dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi, memperlihatkan bahwa perekonomian Indonesia memiliki resiko yang sangat tinggi untuk melemah.

Sistem perekonomian Indonesia memiiki ketergantungan sangat kuat terhadap perekonomian China baik dari sisi impor maupun ekspor. Walaupun Indonesia juga memiliki hubungan dagang dengan Negara lain, namun proporsinya hanya kecil dan tidak begitu signifikan baik dalam volume ataupun nilai. Oleh sebab itu China memiliki peran yang sangat dominan dalam sistem perdagangan Indonesia. Tingkat ketergantungan yang sangat tinggi Indonesia terhadap perekonomian China bukanlah kondisi yang ideal. Hal ini akan mengakibatkan struktur ekonomi Indonesia akan sangat rapuh dan tidak mampu bertahan terhadap berbagai gelombang perubahan yang datang dari luar terutama dari China.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan ditengah krisis ekonomi akibat dari wabah Covid-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan stimulus yang terangkum kedalam 3 stimulus yaitu stimulus fiscal, non fiscal dan sector ekonomi. Ketiga stimulus tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarkat dalam bidang usaha bisnis, pajak dan lain sebagainya.

Menteri Keuangan Indonesia telah berkoordinasi dengan sejumlah institusi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keungan (OJK), Lembaga Pinjamin Simpanan serta Komite Stabilitas Sistem Keungan (KSSK). Ketiga stimulus yang diberikan berpengaruh terhadap beragaman sektor yang ada di masyarakat. Pertama, stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarkat seperti pembebasan sementara pajak pengahsilan atau PPh pasal 21 selma 6 bulan untuk industri pengolahan. Hal ini dapat mempertahankan daya beli pekerja yang bekerja disektor industri. Peraturan ini mulai berlaku pada bulan April hingga September 2020. Kedua, stimulus non fiskal yang berkaitan dengan ekspor dan impor.

Stimulus ini dikeluarkan oeleh pemerintah dengan harapan dapat membantu kegiatan ekspor dan impor ditengan wabah Covid-19 seperti, percepatan proses ekspor dan impor bagi para pelaku usaha yang memilki eputasi baik, proses percepatan ekspor impor dengan national logistic system, penyederhanaan atau pengurangan larangan terbatas untuk kegiatan ekspor sehingga dapat membuat kegiatan ekspor berjalab lenacar dan meningkatkan daya saing ekspor, dan penyederhanaan atau pengurangan larangan terbatas impor bagi peruhasaan yang berstatus sebagai produk pangan yang strategis, produsen dan komoditiu holtikultura, obat, bahan obat dan makanan.

Kemudian stimulus yang ketiga yaitu untuk sektor keuangan, seperti Otoritas Jasa Keungan (OJK) mengelurkan relaksasi atau kelonggaran bagi emiten untuk melakukan buy-back saham tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham, relaksasi atau kelonggaran restrukturisasi kredit, relaksasi pembayaran untuk iuran program jaminan sosial pada tenaga kerja yang bekerja disektor yang terkena dampak Covid-19.

Dengan adanya stimulus untuk industri perbankan yang sudah berlaku sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Perbankan diharpakan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak virus Covid-19. Stimulus ini diberikan kepada perbankan dan non perbankan untuk melakukan fleksibilitas dalam perhitungan mengatasi kenaikan kredit macet, bukan hanya berlaku di industri perbaankan tetapi juga pada industri pembiyaan atau multifinance. Tidak ada alasan perusahaan pembiayaan dan perbankan untuk tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) tersebut karena sektor riil diberi pelonggaran dalam perhitungan kolektibilitas maka perusahaan pembiayaan maupun perbankan tetap bisa meneruskan pinjaman. Dalam restrukturisasi pengusaja bisa dikategorikan dalam kategori lancer untuk perhitungan kolektibilitas.

Adanya kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah dapat mendorong lembaga keungan bank dan non bank agar dapat kompetitif dan efisien melalui peningkatan skala usaha dan transformasi digital. Diharpakan dengan ini, UMKM dapat bangkit dan tetap eksis bertahan di tengah pandemic Covid-19.

Indonesia kini berada pada keadaan yang cukup sulit dalam memberantas Covid-19, banyak hal yang dirugikan dengan adanya pandemic Covid-19 ini. Namun, kita semua harus optimis dalam patuh dengan aturan yang teleh ditetapakan pemerintah agar pandemic Covid-19 akan segera hilang di Indonesia dan memulihkan keadaan Indonesia khususnya dalam sektor ekonomi.


*)Resti Daris Zumrodah

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang

New Normal di tengah Bayang-Bayang Disfungsional Hukum

Ferry Anggriawan SH., MH

Pandemi covid 19 yang telah memborbardir tatanan hidup bangsa Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya selama 3 bulan terkahir. Hingga sekarang, belum menemukan solusi baku dalam pemecahannya. Harapan kehadiran Pemerintah, sebagai penguasa yg diberikan legitimasi disetiap kebijakannya, adalah cita hukum yang harus ditegakkan melalui ritme tindakan hukum yang tepat. Supaya tindakan-tindakan hukum tersebut, dapat menjadi perisai untuk menjaga kestabilan negara dan dapat dijadikan pedang demi tegaknya supremasi hukum.

Beberapa produk hukum Pemerintah, baik melalui instrumen hukum tertulis maupun tindakan hukum publik (kebijakan) seperti; disahkannya Perpu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid 19 menjadi Undang-undang oleh DPR, kebijakan beberapa Pemerintah Daerah yang menerapakan PSBB dan ada juga yang sudah melonggarkan, sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan yang terbaru adalah konsep new normal sebagai pertimbangan dampak ekonomi akibat pandemi ini. Perubahan status hukum dan arah kebijakan tersebut berimbas kepada Aparatur Negara yang harus selalu siaga berimprovisasi disetiap tindakan hukum, dan masyarakat harus selalu siap beradaptasi dengan hadirnya kebijakan-kebijakan baru tersebut.

Fakta sosial hukum yang terjadi adalah, pertama; telah terjadi gugatan uji materiil yang dilakukan LSM Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 27 Undang-undang tersebut yang mengisyaratkan adanya kekebalan hukum terhadap setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan, melalui tidak adanya ruang gugatan, baik secara pidana atau perdata, bagi pihak-pihak yang kelak merasa dirugikan akibat kebijakan tersebut. Marwah hukum telah dicederai melalui Pasal ini, karena sangat bertentangan dengan asas equality before the law (semua orang dianggap sama dimata hukum). Pengecualian-pengecualian seperti ini yang menyebabkan hukum diterapkan melalui tindakan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.

Kedua; pemaksaan putar balik terhadap 9.960 kendaraan oleh Ditlantas Polda Jawa Timur yang hendak masuk maupun keluar Jawa Timur. Ini adalah bukti bahwa masih banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap larangan mudik yang sudah ditetapakan oleh Pemerintah, padahal larangan tersebut mempunyai dasar hukum. Ketidak percayaan hukum yang mengakibatkan gagalnya rekayasa kehidupan bersama dalam penanganan pencegahan penyebaran covid 19 yang membuat hukum kehilangan tajinya dan menjauh dari tujuannya.

Kedua fakta hukum di atas adalah contoh bahwa produk hukum dan kebijakan yang dibuat selama ini, kehilangan sisi pendekatan sosiologi hukumnya. Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai Konstitusi dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan perilaku yang mencederai marwah hukum, menghilangkan taring dan taji hukum. Ini merupakan permasalahan serius karena kedua perilaku tersebut merupakan akar disfungsional produk hukum yang selama ini mendasari setiap tindakan hukum Pemerintah. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum, harus segera diatasi karena kepercayaan adalah pangkal utama efektif atau tidaknya hukum, sebelum seseorang menaati hukum itu sendiri. Penyelenggaraan hukum yang berubah-berubah arah kebijakannya, diterapkan seperti pagi-sore, tergantung keuntungan, juga merupakan akar penyebab ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum yang kelak menimbulkan disfungsional hukum. Fakta hukum di atas adalah pembelajaran yang harus dicarikan solusinya, kemudian diterapkan di era new normal saat ini.

Beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Perwali yang tengah disiapkan untuk tatanan hidup baru (new normal) yang masih menunggu evaluasi Sekertaris Daerah Jawa Timur dan upaya Komisi III DPRD Kabupaten Kota Malang yang masih menggodok Perda terkait new normal adalah harapan bagi supremasi hukum dan tanggungjawab Pemerintah melalui instrumen hukum, untuk menekan penyebaran covid 19 dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan baru yang timbul akibat pandemi ini dengan prioritas berjalannya kembali roda ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang.

Harapan kedepannya adalah Pemerintah Kota Malang dan Kabupaten Malang melalui Perwali dan Perda Masing-masing, meletakkan hukum sebagaimana fungsinya, yaitu; Pemerintah harus membuat norma hukum yang dapat memberikan solusi atas kran-kran permasalahan baru dan muncul akibat pandemi ini. Hendaknya norma baru menimbulkan unsur timbal-balik dan mempunyai keterikatan terhadap perilaku, baik oleh Masyarakat maupun Pemerintah. Jika keterikan tersebut sudah ada, maka eksistensi Pemerintah telah dirasakan oleh masyarakat, selanjutnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan timbul, sebagai kausa tajam yang akan menghilangkan bayang-bayang disfungsional hukum disetiap tindakan hukum Pemerintah.

*)Ferry Anggriawan SH., MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang