Jalur Independen, antara Ilusi dan Keniscayaan dalam Pilkada Kabupaten Malang

Oleh: Dito Arief N. S.AP, M.AP

Sejarah awal pencalonan Kepala Daerah melalui jalur independen, secara resmi tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, setelah sebelumnya hanya berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darusalam pasca perdamaian pemerintah Republik Indonesia dan GAM untuk memfasilitasi tokoh-tokoh GAM yang ingin mencalonkan kepala daerah dari Non Partai Politik. Dalam Undang – Undang No.12 Tahun 2008, klasifikasi persyaratan calon independen diatur secara teknis dan mulai berlaku di Pemilukada seluruh Indonesa, dengan ketentuan persyaratan sebesar 6,5% – 10 % dari jumlah DPT pada Pemilu sebelumnya. Di era Rezim Pemilukada tersebut (Tahun 2008 – 2015), tercatat terdapat 7 Pasangan calon independen yang memenangkan Pemilukada di seluruh Indonesia.

Hadirnya Undang – Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, membuat Pilkada tidak lagi masuk dalam Rezim Pemilu, karena telah diatur khusus dalam Undang-Undang Pilkada. Pada Pilkada serentak pertama di tahun 2015 yang diselenggarakan di 269 daerah, jumlah calon perseorangan yang maju sebanyak 137 pasangan, dari seluruh jumlah calon perseorangan, yang berhasil menang hanya tiga belas pasangan. Pada Pilkada 2017 yang digelar di 101 daerah, jumlah calon perseorangan 68 pasangan, hasilnya calon perseorangan yang menang hanya tiga yakni di Pidie Aceh, Boalemo Gorontalo dan Sarmi Papua.

Dalam dua edisi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang, yaitu di tahun 2010 dan tahun 2015, kehadiran calon independen juga sempat mewarnai dinamika Pilkada. Pada Pilkada Tahun 2010, pada awalnya diikuti oleh 5 bakal pasangan calon, 3 yang diusung dari Parpol, sedangkan 2 bakal calon diusung melalui jalur independen (perseorangan), namun sayangnya 2 bakal pasangan calon dari independen yaitu “Martiani Setyaningtyas – Bibit Suprapto” dan “Sutikno – Rizal Safani” kandas karena tidak memenuhi persyaratan jumlah dukungan sebanyak 82.031 dukungan KTP (3% dari jumlah DPT Pemilu sebelumnya). Perlu diketahui Calon Bupati Independen Martiani Setyaningtyas merupakan Istri dari Sujud Pribadi, Bupati aktif pada saat itu. Gagal lolosnya kedua pasangan calon independen tersebut sempat memunculkan gugatan di PTUN Surabaya, meskipun pada akhirnya hasil putusan PTUN tidak menganulir keputusan KPU Kabupaten Malang tersebut. Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dengan syarat pencalonan yang lebih ketat yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015, terdapat 3 bakal pasangan calon yaitu 1 bakal pasangan calon dari independen, dan 2 pasangan calon dari partai politik. Berdasarkan hasil verifikasi KPU, bakal pasangan calon independen dinyatakan lolos yaitu pasangan “Nurcholis – M. Mufid” yang memiliki 204.464 dukungan KTP dari 157.904 dukungan KTP minimal yang dipersyaratkan (6,5% dari DPT Pemilu sebelumnya).

Lolosnya pasangan independen Nurcholis – M. Mufid tentunya menjadi kejutan tersendiri dalam Pilkada Kabupaten Malang 2015. Dari hasil penelitian penulis, lolosnya calon independen tersebut tidak terlepas dari andil Bupati ketika itu. Penuturan sejumlah informan yang merupakan penyelenggara pemilihan dan panwas di tingkat kecamatan dan sejumlah informan lain yang merupakan kontestan serta bagian dari Tim Kampanye Pilkada 2015 menuturkan bahwa tanpa adanya “pengkondisian” dan “mobilisasi” tidaklah mungkin syarat dukungan KTP bisa terpenuhi sebanyak itu dalam 2 tahap. Sejatinya dukungan KTP jalur independen dipersiapkan Bupati Rendra Kresna bilamana kesulitan mendapatkan rekomendasi Partai yang pada saat itu terjadi dualisme di kepengurusan Partai Golkar. Namun seiring rekomendasi partai yang pada akhirnya turun dari 5 Parpol pengusung (Golkar, PKB, Nasdem, Gerindra, Demokrat), maka dukungan KTP independen yang telah dipersiapkan akhirnya digunakan oleh Nurcholis – M. Mufid.

Tantangan bakal calon independen dalam Pilkada 2020, tentunya butuh dana besar, tenaga besar dan dukungan besar untuk bisa mengumpulkan 6,5 % KTP dari jumlah DPT Kabupaten Malang yang mencapai 1.996.857 (DPT Pilpres 2019), meskipun secara jumlah persyaratan independen untuk Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020 lebih sedikit yaitu sebesar 129.796 dukungan, daripada syarat minimal dukungan perseorangan di Pilkada Kabupaten Malang 2015 yang mencapai 157.904 dukungan. Selain jumlah syarat dukungan tersebut, sebaran dukungan juga harus merata di minimal 50 % jumlah kecamatan yang ada, atau minimal 17 Kecamatan dari jumlah 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Melihat latarbelakang pasangan independen yang memenangkan Pilkada di tahun 2015 sebanyak 13 pasangan calon dan 3 pasangan independen di Pilkada tahun 2017, ternyata sebagian besar bukanlah murni memiliki latarbelakang Non Parpol. Ada sejumlah pasangan independen yang memenangkan Pilkada yang sebenarnya adalah orang parpol namun tidak mendapatkan rekom dari parpolnya, bahkan diantaranya merupakan petahana atau merupakan keluarga dari petahana seperti Rita Widyasari (Politisi Golkar, Kutai Kartanegara), Neni Moerniani (Golkar-Bontang), Adnan Purichta Yasin Limpo (Politisi Golkar, Gowa), Abdul Hafidz (Wabup Rembang) dan sejumlah politisi pura-pura independen lainnya.

Menatap Pilkada langsung serentak tahap ke 4 yang diselenggarakan di tahun 2020 mendatang, akan terasa semakin berat tantangan dan peluang bakal calon independen untuk lolos verifikasi. Untuk lingkup Jawa Timur, Kabupaten Malang dengan wilayah terluas kedua setelah Banyuwangi dengan jumlah DPT terbesar kedua setelah Surabaya, menjadi tantangan tersendiri apakah kehadiran calon independen hanyalah sebuah ilusi atau sebuah keniscayaan yang memang dikehendaki oleh tangan penguasa atau kehendak sadar masyarakat Kabupaten Malang.

*) Dito Arief N. S.AP, M.AP
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny J.A)
Peneliti Evaluasi Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Malang (Penelitian Tesis Magister FIA UB)

BNN Kota Malang

TAKDIR KEADILAN: Hukum Untuk Kesejahteraan Rakyat

Afan Ari Kartika, S.H
Afan Ari Kartika, S.H

Oleh : Afan Ari Kartika, S.H

Prolog
Makna “takdir” sering kali diidentikkan sebagai wujud dari suasana kepasrahan, penderitaan dan bahkan sangat lekat dengan keputus-asaan. Hal tersebut mungkin sudah melekat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Seolah takdir telah mengambil alih kisah perjuangan menjadi kekalahan.

Namun, disini saya akan menggambarkan makna “takdir” dalam dimensi yang berbeda, bukan kepasrahan atau menyerah, justru sebuah harapan dan optimisme. Dimana saya akan menggambaran kemenangan masyarakat Indonesia, yakni kemenangan dalam mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum, yang bermuara pada sebuah keadilan yang tidak bisa digantikan dengan nilai mata uang manapun di dunia ini. Itulah kemudian yang disebut sebagai “takdir keadilan”.

Konsep Keadilan:Relevansinya Dengan Penegakan Hukum dan Tujuan Hukum

Berbicara mengenai keadilan, kiranya kita perlu meninjau berbagai teori para ahli. Salah satunya adalah Plato, yang memberikan pandangannya tentang keadilan sebagai berikut:

In his view, justice consists in a harmonious relation, between the various parts of the social organism . Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited.

Dalam mengartikan keadilan, Plato sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga Negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Dari sini terkesan pemahaman bahwa keadilan dalam konsep Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi individu dalam masyarakat.

Lain halnya dengan Aristoteles, menurutnya keadilan berisi suatu unsur kesamaan, bahwa semua benda-benda yang ada di alam ini dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Dalam pandangan Aristoteles keadilan dibagi menjadi dua bentuk.Pertama, keadilan distributif, yaitu keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas milik nya yang hilang.
Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi).

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.
Sementara itu Soekanto menyebut dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil.

Pertama, Naminem Laedere, yakni “jangan merugikan orang lain”, secara luas azas ini berarti ” Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya”.Kedua, Suum Cuique Tribuere, yakni “bertindaklah sebanding”. Secara luas azas ini berarti “Apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain berusaha mendapatkannya”. Azas pertama merupakan sendi equality yang ditujukan kepada umum sebagai azas pergaulan hidup. Sedangkan azas kedua merupakan azas equity yang diarahkan pada penyamaan apa yang tidak berbeda dan membedakan apa yang memang tidak sama.
Terlepas dari beberapa pendapat para ahli di atas maka perlu diambil benang merah tentang teori keadilan tersebut, agar konsep keadilan dapat terumuskan dengan gamblang dan utuh serta universal. Keadilan baru dapat dikatakan bersifat universal jika dapat mencakup semua persoalan keadilan sosial dan individual yang muncul. Universal dalam penerapannya mempunyai arti tuntutan-tuntutannya harus berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Dapat diuniversalkan dalam arti harus menjadi prinsip yang universalitas penerimaannya dan dapat dikembangkan seluruh warga masyarakat. Agar dapat dikembangkan dan membimbing tindakan warga masyarakat, maka prinsip-prinsip tersebut harus dapat dimengerti oleh setiap orang. Masalah keadilan muncul ketika individu-individu yang berlainan mengalami konflik atas kepentingan mereka, maka prinsip-prinsip keadilan harus mampu tampil sebagai pemberi keputusan dan penentu akhir bagi perselisihan masalah keadilan. Prinsip keadilan yang dapat diterima seluruh masyarakat akan menjadi prinsip keadilan yang bukan sekedar lahir dari kata “setuju”, tetapi benar-benar merupakan jelmaan kesepakatan yang mengikat dan mengandung isyarat komitmen menjaga kelestarian prinsip keadilan tersebut.

Adapun untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan cara mensterilisasi serta memperbaiki beberapa hal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat di Negara ini, salah satunya adalah terkait penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.

Sehingga secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejewantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Namun demikian, mungkin saat ini masih banyak persoalan-persoalan hukum yang belum terselaikan dan seakan tebang pilih, namun takdir keadilan ini seyogyanya harus terus kita perjuangkan.

Lembaga peradilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan dan kemanfaatan. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum. Mungkin benar apabila dikatakan bahwa perhatian masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum telah berada pada titik jenuh. Hampir setiap saat kita dapat menemukan berita, informasi, laporan atau ulasan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum kita. Dan ini merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah merosotnya rasa hormat masyarakat terhadap wibawa hukum.

Bertitik tolak dari kondisi diatas, maka perlu dikaji mengenai masalah penegakan hukum di Indonesia, lebih spesifiknya mengenai keadilan, karena banyak spekulasi-spekulasi negatif yang berkembang di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa penegakan hukum saat ini sudah mulai menjauh dari keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat hukum itu sendiri.

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, bila suatu hukum konkrit, yakni sebuah aturan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Sebuah aturan hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum. Sifat adil dianggap sebagai bagian konstitutif hukum karena hukum dipandang sebagai bagian tugas etis manusia di dunia ini, artinya manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Dengan kata lain kesadaran manusia yang timbul dari hati nurani tentang tugas sesuai pengemban misi keadilan secara spontan adalah penyebab mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum.

Huijbers menambahkan alasan penunjang mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum:
a. Pemerintah negara manapun selalu membela tindakan dengan memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya;
b. Undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan seringkali dianggap sebagai undang-undang yang telah usang dan tidak berlaku lagi;
c. Dengan bertindak tidak adil, suatu pemerintahan sebenamya bertindak di luar wewenangnya yang tidak sah secara hukum.

Bahkan, seorang Professor and Head Department of Political Science Univesity of Sind sebagaimana dikutip Abdul Ghofur Anshori, mengunggkapkan:

Every state has undertaken to eradicate the scourges of ignorance disease, squalor, hunger and every type of injustice from among its citizens so that everybody may pursue a happy life in a free way.

Dari ungkapan tersebut tergambar sebuah pengertian, bahwa tujuan akhir hukum berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum.
Penegakan hukum bukan semata-mata menjadi tujuan akhir dari proses hukum, karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan ini merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. Naminem Laedere semata bukanlah keadilan, demikian pula Suum Cuique Tribuere yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutubNaminem Laedere adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub Suum Cuique Tribuere. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.

Takdir Negara Hukum Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Sejatinya semangat reformasi telah membuka pintu dan mengantarkan Hukum di Indonesia pada takdir keadilan, sehingga tak ada lagi ruang semu yang bisa ditutup-tutupi, karena hijab itu sudah dibuka lebar-lebar melalui reformasi hukum dan birokrasi.

Sebuah bangunan yang bernama Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan harus ditaati oleh rakyatnya.
Sedangkan istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat, yaitu untuk manjamin dan memajukan kesejahteraan umum (keadilan sosial). Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur serta terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman.

Hal ini secara tegas dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:
”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesa yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia”.

Dari pemaknaan Tujuan Bernegara tersebut, maka negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya. Namun demikian, kesejahteraan umum (keadilan sosial) sebagai tujuan Negara bukan berarti kewajiban Negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut komponen utama yang harus dipenuhi salah satunya adalah adanya jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum (keadilan sosial) di Indonesia, mengingat Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) bukan berdasar pada kekuasaan (machtsstaat). Terciptanya Negara hukum berarti juga ditaatinya peraturan hukum (rule of law) dalam seganap aktivitas Negara dan warga negaranya.

Keserasian dan keseimbangan antara kepastian hukum dan kesejahteraan umum (keadilan sosial) mutlak diperlukan dalam menjamin hak-hak warga Negara. Keserasian keduanya dapat terwujud manakala memenuhi persyaratan:
a. Kaidah-kaidah hukum serta penerapannya mendekati citra masyarakat;
b. Pelaksana penegakan hukum dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum;
c. Masyarakat dimana hukum itu berlaku taat dan sadar akan pentingnya hukum bagi keadilan dan kesejahteraan.

Hal tersebut adalah perkembangan dari ajaran negara berdasarkan atas hukum, yaitu ajaran negara hukum materiil. Dengan demikian, pelaksanaan negara kesejahteraan tidak boleh terlepas dari prinsip negara berdasarkan atas hukum.

Dalam konsep negara kesejahteraan/(welfare state) yaitu negara yang pemerintahannya menjalin terselenggaranya kesejahteraan rakyatnya, negara harus secara aktif bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu melainkan seluruh rakyat. Sekali lagi, Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum. Sebagaimana yang digariskan oleh para pembentuk Undang-Undang Dasar kita, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dengan rumusan “Rechtsstaat”, dengan harapan tidak menyimpang dari pengertian Negara Hukum pada umumnya (genus-begrip), disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Artinya digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.
Lantas apa makna negara berdasar atas hukum? Jawaban ini akan kita temukan dengan meneliti kembali negara yang bagaimana yang hendak didirikan sesuai UUD 1945.
Dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu zunbi cosakai), Soekarno mengatakan rakyat ingin sejahtera, rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Jikalau kita memang betul-betul mengerti dan mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechvaardigheid ini.

Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan negara berdasar atas hukum adalah negara kesejahteraan. Dengan kata lain, negara hukum akan menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakatnya yang muara akhirnya melahirkan kesejahteraan hakiki bagi masyarakat.

Afan Ari Kartika, S.H
Penulis adalah Pengamat Hukum Tata Negara / Ketua Dewan Pengurus Cabang Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (DPC HIPAKAD) Malang Raya

BNN Kota Malang

Selamat Datang 2020 – Tahun Pilkada Serentak Edisi Keempat

Oleh: Dito Arief N. S.AP, M.AP

Tahun 2020 sudah di depan mata, setelah melewati gegap gempita tahun politik legislatif dan Pilpres di tahun 2019, masyarakat Indonesia di sejumlah daerah akan kembali mengalami tahun politik Pilkada edisi ke-empat semenjak dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015 silam. Hadirnya Undang – Undang Pilkada langsung serentak, dimulai dengan UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang kemudian dirubah menjadi UU No.8 Tahun 2015 dan kemudian dirubah kembali menjadi UU No.10 Tahun 2016, maka tahun 2020 mendatang menjadi Edisi ke 4 pelaksanaan Pilkada langsung diselenggarakan secara serentak, setelah sebelumnya dilaksanakan di tahun 2015, 2017 dan 2018.

Untuk pelaksanaan Pilkada serentak edisi ke 4 tahun 2020 mendatang, terdapat 270 daerah Propinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang melaksanakan, yaitu Propinsi/Kabupaten/Kota yang juga melaksanakan di edisi pertama 5 tahun yang lalu (2015). Perbedaannya adalah bila ditahun 2015 lalu regulasi yang mengatur adalah Undang – Undang No.8 Tahun 2015, maka di Pilkada tahun 2020 regulasi yang digunakan adalah Undang – Undang No.10 Tahun 2016 yang merupakan hasil evaluasi dan perbaikan dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015. Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada di tahun 2020 mendatang adalah Kabupaten Malang di Propinsi Jawa Timur. Bersama dengan 18 Kabupaten/Kota lain di Propinsi Jawa Timur, Pilkada Kabupaten Malang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 23 September tahun 2020.

Mereview pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang di dua edisi sebelumnya, yaitu tahun 2010 dan 2015, dinamika politik dan pelaksanaan tahapan Pilkada berlangsung dengan dinamis yang keduanya bahkan berujung pada gugatan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, meskipun pada akhirnya sama-sama ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun cukup menggambarkan ketatnya persaingan dan dinamika politik di Kabupaten Malang di dua edisi Pilkada tersebut.

Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010 pada awalnya diikuti oleh 5 bakal pasangan calon, 3 yang diusung dari Parpol, sedangkan 2 bakal calon diusung melalui jalur perseorangan (independen), hingga pada akhirnya 2 bakal pasangan calon dari independen yaitu “Martiani Setyaningtyas – Bibit Suprapto” dan “Sutikno – Rizal Safani” kandas karena tidak memenuhi persyaratan jumlah dukungan sebanyak 82.031 dukungan KTP (3% dari jumlah DPT). Sedangkan 3 pasangan calon yang diusung parpol dinyatakan lolos memenuhi dukungan minimal 7,5 Kursi (15% Jumlah Kursi DPRD) yaitu pasangan Rendra Kresna – Subhan yang diusung 20 Kursi (Golkar,Demokrat,PKS), pasangan M. Geng Wahyudi – Abdul Rahman yang diusung 21 Kursi (PDIP-PKB) dan pasangan Agus Wahyu Arifin – Abdul Mujib yang diusung 8 Kursi (Gerindra-Hanura-PKNU).

Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dengan syarat ketentuan yang lebih ketat yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015, terdapat 3 bakal pasangan calon yaitu 1 bakal pasangan calon dari independen, dan 2 pasangan calon dari partai politik. Berdasarkan verifikasi KPU, ketiga bakal pasangan calon tersebut dinyatakan lolos yaitu pasangan kejutan “Nurcholis – M. Mufid” dari jalur perseorangan yang memiliki 204.464 dukungan KTP dari 157.904 dukungan KTP minimal yang dipersyaratkan (6,5 % dari DPT), sedangkan pasangan Rendra Kresna – Sanusi didukung oleh 34 Kursi (Golkar, PKB, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PPP), dan terakhir pasangan Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi didukung oleh 13 Kursi dari PDIP sebagai Parpol pengusung tunggal. Kedua pasangan calon yang diusung oleh Parpol telah memenuhi persyaratan dukungan minimal sebanyak 10 Kursi (20% jumlah Kursi DPRD).

Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010 dimenangkan pasangan Rendra Kresna – Subhan dengan perolehan sebanyak 672.511 Suara (62,04%), sedangkan pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dimenangkan kembali oleh incumbent, pasangan Rendra Kresna yang kali ini menggandeng H.M Sanusi sebagai Wabupnya, dengan perolehan sebanyak 605.817 Suara (51,62%). Yang menarik adalah tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan Hak Pilih pada 3 Pilkada terakhir di Kabupaten Malang cenderung menurun, pada Pilkada tahun 2005 partisipasi pemilih sebesar 68,23%, pada Pilkada Tahun 2010 sebesar 59,58% dan pada Pilkada tahun 2015 sebesar 58,39%. Jumlah TPS pada Pilkada Tahun 2010 sebanyak 4.046 TPS sedangkan pada tahun 2015 menurun menjadi 3.672 TPS dengan penambahan jumlah pemilih di setiap TPS nya. Tingkat partisipasi yang cenderung menurun tersebut tidak linear dengan naiknya anggaran Pilkada Kabupaten Malang dalam 2 edisi terakhir, yaitu sebesar 22,1 Miliar di Tahun 2010 dan 39,3 Miliar di Tahun 2015.

Naiknya anggaran Pilkada di Tahun 2015 sebagian besar diperuntukan untuk mengcover kegiatan kampanye pasangan calon yang memang difasilitasi oleh KPU sesuai dengan amanat Undang – Undang Pilkada. Produksi bahan kampanye, alat peraga kampanye dan pemasangannya, kampanye di media massa hingga debat terbuka menjadi fasilitas yang diberikan kepada kontestan mulai Pilkada serentak edisi pertama tahun 2015 dengan tujuan efisiensi dan menekan biaya kampanye pasangan calon.

Penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan dalam Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 memiliki peran yang strategis dalam dinamika pelaksanaan tahapan – tahapan Pilkada, banyaknya jumlah kecamatan (33 Kecamatan) dan desa/kelurahan (390 Desa/Kelurahan) se-Kabupaten Malang berkorelasi terhadap jumlah penyelenggara yang sangat banyak yaitu : 165 orang PPK, 99 orang Panwascam, 1.170 orang PPS, 390 orang PPL, 25.704 orang KPPS dan 3.672 orang PTPS serta 3.672 petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP). Maka tidak heran rekruitmen penyelenggara dan pengawas cukup banyak konflik kepentingan yang terjadi. Dengan kondisi yang sama, Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020 akan melibatkan sejumlah tersebut sebagai pelaksana tahapan-tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Banyaknya jumlah pelanggaran kampanye oleh pasangan calon menghiasi dinamika Pilkada Kabupaten Malang 2015, namun dengan keterbatasan kewenangan Panwas yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015 menyulitkan penindakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran pidana, akhinya yang tertindaklanjuti sebatas pelanggaran administrasi yang tentunya minim sanksi. Konflik kepentingan juga menjadi salah satu sebab minimnya tindak lanjut temuan atau laporan adanya pelanggaran di tingkat bawah (kecamatan dan desa). Fenomena banyaknya pelanggaran kampanye dalam Pilkada Kabupaten Malang perlu menjadi pengalaman dan pelajaran, khususnya bagi penyelenggara pemilihan. Meskipun sudah ada perbaikan sejumlah ketentuan dalam Undang – Undang No.10 Tahun 2016, namun masih ada sejumlah kelemahan teknis yang berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020.

David Easton dalam bukunya “The Political System”, yang memuat mengenai konsep input dan output politik, tuntutan dan dukungan serta umpan-balik terhadap keseluruhan sistem merupakan komponen yang saling berhubungan (Easton, 1988:65). Pilkada merupakan salah satu manifestasi dari pelaksanaan teori sistem tersebut. Tuntutan dan dukungan serta harapan masyarakat diwujudkan dalam proses pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada, yang kemudian menghasilkan output hasil Pilkada, serta adanya mekanisme umpan-balik, melalui proses yang berlangsung. Maka tentunya dengan anggaran Pilkada yang mencapai 85 Miliar untuk KPU dan 27 Miliar untuk Panwas Kabupaten Malang, kita patut berharap di Pilkada Kabupaten Malang 2020 dapat memutus kecenderungan Golput yang semakin besar dalam 3 edisi terakhir Pilkada Kabupaten Malang, sekaligus mewujudkan Pilkada yang adil, jujur, efektif, efisien, edukatif dan partisipatif sesuai dengan tujuan diadakannya Pilkada secara langsung serentak berdasarkan Undang – Undang.

*)Dito Arief N. S.AP, M.AP, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny J.A), Peneliti Evaluasi Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Malang (Penelitian Tesis Magister FIA UB)

BNN Kota Malang

Negara Ibu di Hari Ibu

Oleh: Diana AV Sasa

Sesungguhnya, Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember atau pekan terakhir jelang pungkas tahun tidak melulu diingat dengan membicarakan soal-soal besar. Di Hari Ibu, kita bisa membicarakan hal-hal yang berkaitan langsung dengan semesta kehidupan seorang ibu. Juga, segala yang diperjuangkan oleh mereka.

Hari Ibu merefleksikan soal bagaimana ibu berdaya dan memperjuangkan perbaikan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Sebagai sosok penjaga dian kehidupan di rumah dan di ruang publik, sosok ibu mestinya mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang nyaman dari semua pranata di ruang publik saat sosoknya beraktivitas di luar rumah.

Pengistimewaan sosok ibu mengandaikan bahwa kita secara bersama-sama menjaga sebuah marwah kehidupan, serupa bakti kita kepada “ibu pertiwi” yang melekat dalam ingatan bersama tentang keagungan.

Dari situlah muasal betapa pemomong kehidupan ini mesti pula mendapatkan pelayanan primer dalam segala aspek.

Hal itu tidak datang dengan begitu saja. Puluhan tahun hal itu diperjuangkan. Kesetaraan pendidikan untuk perempuan sudah diperjuangkan Kartini dari Jawa Tengah dan Sartika dari Jawa Barat, untuk menyebut satu dua, dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk pencerahan pikiran dan keterampilan dasar kehidupan. Perempuan bisa menulis, perempuan bisa berorganisasi, dan perempuan bisa bekerja di banyak instansi adalah buah dari kerja juang yang berliku.

Termasuk saat saya bisa duduk di dewan bukan sesuatu yang terberi begitu saja. Itu buah dari perjuangan generasi sebelumnya selama bertahun-tahun lewat pelbagai perbaikan aturan soal “kuota gender” di parlemen.

Ibu berjuang adalah sukma dari Hari Ibu. Termasuk memperjuangkan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pada konteks itu, saya cukup masygul saat melihat lembaga legislatif yang menjadi rumah bagi peraturan-peraturan digodok dan diperbincangkan tidak menemukan, misalnya, ruang menyusui yang layak bagi seorang ibu memberikan air susu eksklusif kepada bayinya.

Padahal, Pasal 34 Ayat 3 jelas-jelas mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan yang kemudian diatur dalam Pasal 128 dan 129 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Intisari dari pasal-pasal itu adalah setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama enam bulan.

Untuk memperkuat pelaksanaan soal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Bagaimana aplikasinya di Gedung DPRD Jatim? Saya tidak sedang merusuh. Saya tidak melihat ada satu sudut pun di seluruh kawasan gedung dewan itu menyediakan sudut bagi ibu-ibu yang bekerja dalam gedung itu untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak-anak bayi mereka.

Adakah pegangan aturan menyediakan ruang laktasi itu? Ada. Baca saja peraturan gubernur Jawa Timur tentang petunjuk pelaksanaan perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2011. Aturan itu jelas-jelas memerintahkan kepada kabupaten/kota untuk menyediakan ruang laktasi pada perkantoran dan tempat-tempat umum.

Gedung DPRD Jatim itu adalah areal kerja dengan fokus utama legislasi. Di sana, banyak sekali perempuan yang bekerja. Mestinya, gedung ini menjadi teladan dari semua bentuk pelaksanaan undang-undang beserta segala tafsir spesifiknya. Sebelum diserahkan kepada pemerintah, mini aplikasinya ada dalam ruang lingkup kehidupan dewan.

Astaga, saya tiba-tiba membayangkan betapa terminal bus Tirtonadi Solo begitu maju soal yang tidak sepele dan kaleng-kaleng ini ketimbang gedung DPRD Jatim. Atau, betapa saya sangat menghargai usaha Dinas Kesehatan yang mendirikan lebih 400 ruang laktasi di ruang publik dan perkantoran, tetapi di DPRD Jatim luput melakukannya.

Sekali lagi, Hari Ibu adalah merefleksikan kehidupan untuk menjaga generasi berikutnya mendapatkan garansi kesehatan dasar. Ruang laktasi itu adalah bentuk garansi dari negara bahwa ia berpihak kepada ibu. Gedung-gedung semacam DPRD itu adalah representasi dari negara.

Tentu saja, ruang laktasi hanya bagian kecil dari refleksi kita terhadap Hari Ibu dan bagaimana negara tetap berdiri kukuh di atasnya. Perampasan hak hidup mereka juga merajelela dan patut mendapat perhatian serius. Hak atas rumah yang layak, tanah untuk keberlangsung kerja sebagai ibu tani, perlindungan atas kerja, hak atas upah dan cuti hamil/melahirkan yang layak di pabrik-pabrik, keselamatan kerja di luar negeri, pelayanan kesehatan melahirkan, perlindungan atas kekerasan seksual di ruang kerja, dan seterusnya, dan sebagainya.

Sekali negara abai atas perkehidupan ibu, saat itu juga negara sesungguhnya berkhianat atas keberlangsungan kehidupan negara itu sendiri.

Keluarga di mana jutaan ibu yang beroperasi menghidupkan dian hidup di dalamnya adalah tapal batu paling dasar dalam susunan struktur kehidupan kita. Ibu itu tiangnya negara. Mereka menjadi pemasok generasi terbaik yang bekerja siang-malam “demi negara”.

Para ibu ini bukanlah alat belaka yang dibutuhkan saat negara mau. Mereka dikelompokkan, bukan untuk pembebasan atas dirinya, tetapi untuk bisa dengan mudah dikontrol.

Mereka bukan objek statistik dan proyek. Bakti para ibu kepada negara tidak bisa dikalkulasi dengan uang. Di sini, negara mestilah tahu posisi, tahu diri.

Namun, menilik dari sejarah Hari Ibu, kelompok rentan itu sadar belaka bahwa mereka tidak bisa tinggal diam. Mereka tahu belaka, struktur pikiran yang masih dikuasai gender tertentu yang tidak berpihak pada pembebasan atas mereka masih sangat kuat.

Walhasil, ibu itu sendiri yang mesti memperjuangkan hak-haknya. Sebab, tak ada hasil apa pun tanpa jalan perjuangan. Selamat Hari Ibu, para “ibu negara” di Indonesia!

*) Diana AV Sasa, Pegiat Literasi dan Anggota DPRD Jawa Timur dari PDI Perjuangan 2019–2024

BNN Kota Malang

Merayakan Hari Ayah di Makam Agnes

Oleh: Aziz Ramadani

Hari Ayah Nasional diperingati setiap 12 November, tepat hari ini. Namun, pantaskah tahun ini diperingati sebagai penghormatan kepada sosok “ayah”?

Ya, masih segar diingatan, kasus penganiyaan bocah tiga tahun Agnes Arnelita oleh ayah tirinya, Ery Age Anwar, akhir Oktober lalu. Masalah sepele jadi alasan Ery tega menyiksa Agnes. Kekinian Ery telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Padahal semula, Ery berdalih kematian Agnes akibat tenggelam di bak kamar mandi.

Tragedi keji yang dilakukan Ery menyisakan duka mendalam, tak terkecuali bagi penulis, juga seorang “ayah” yang memiliki buah hati sepantaran Agnes. Hati bak diiris tipis-tipis mendengar perlakuan yang diterima bocah yang dikenal periang tersebut.

Hal senada juga dilontarkan beberapa warga sekitar rumah Agnes. Meskipun tak mengenal atau bertemu langsung, —akibat baru sekitar tiga bulanan bertempat tinggal di rumah kontrakan—, sumpah serapah dilayangkan kepada Ery yang tak pantas disebut “ayah” , yang harusnya memberikan kasih sayang, justru jadi malaikat pencabut nyawa.

Status sebagai “ayah tiri” harusnya bukan jadi alasan apapun sampai tega menganiaya anak. Ayah ya ayah, bapak ya bapak, apakah punya pertautan sedarah atau tidak, gelar “ayah” adalah amanah bagi kaum Adam.

Belum lama ini, masih di wilayah Kota Malang konon berjuluk “Kota Pendidikan” juga terjadi penganiayaan 10 pelajar oleh motivator saat seminar di sebuah sekolah menengah kejuruan. Meskipun telah ada permintaan maaf, baik dari pelaku dan pihak korban yang memutuskan berdamai, patutlah peristiwa tersebut jadi momentum instrospeksi diri.

Kondisi – kondisi tersebut rasanya tak pantas mengucapkan selamat hari “ayah”. Kasus tak berperikemanusiaan di atas bisa jadi yang kebetulan terungkap.

Bisa jadi banyak ayah masih belum bisa meluangkan banyak waktunya bersama anak. Mungkin sosok “ayah” buruh pabrik berdalih bekerja sebagai pencari nafkah, “ayah” yang pejabat publik dituntut mendahulukan kepentingan masyarakat, atau “ayah” yang ngakunya berangkat pagi pulang pagi demi sesuap nasi, nyatanya ngopi sembari main game online.

Ayah, masih pantaskah kau dipanggil ayah?(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Aibon Effect dalam Polemik MCC (Malang Creatif Center) Kota Malang

Oleh: Dito Arief Nurakhmadi

Beberapa waktu belakangan, publik dikagetkan dengan ramainya pemberitaan pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD DKI Jakarta Tahun 2020, dimana diantaranya penganggaran Lem Aibon dan Pulpen Gambar yang dianggap tidak masuk akal dengan nilai fantastis mencapai 83 M dan 123 M untuk dua item tersebut. Meskipun belakangan coba diklarifikasi oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, bahwa permasalahan mekanisme input sistem dalam E-Budgeting yang menjadi sebab musabab, namun apa lacur karena sudah riuh di ruang publik akhirnya menjadi isu liar yang kemudian menjadi polemik, bahkan turut membuat berbagai tokoh seperti Ketua KPK Agus Raharjo hingga beberapa Menteri turut berkomentar terhadap polemik tersebut.

“Aibon Effect” di DKI Jakarta rupanya hinggap juga di Kota Malang, meskipun item-nya beda namun kontroversinya sama, yaitu diantaranya anggaran 25 Miliar untuk Makan Minum Pemkot Malang, dan ada juga polemik 125 Miliar untuk Gedung MCC (Malang Creatif Center) dalam RAPBD Kota Malang 2020. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bermula dari Ruang Rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran untuk pembahasan APBD 2020, dan sama-sama dimunculkan oleh Politisi (Red-Anggota DPRD). Meskipun sih, sampai saat ini belum sampe ada Menteri atau Pejabat tinggi Negara yang komentar (seperti DKI Jakarta), namun secara kegaduhan, meskipun getarannya berbeda, cukup menarik perhatian banyak masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang. Apalagi Kota Malang yang saat ini belum menerapkan E-Budgeting, kegaduhan terkait anggaran tentu larinya kepada Good Will terkait transparansi anggaran kepada publik.

MCC (Malang Creatif Center) dengan berbagai kontroversinya adalah gagasan turunan dari Mimpi dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada Kota Malang 2018 kemarin, Drs. H. Sutiaji dan Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko yang secara resmi kemudian masuk dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Malang 2018-2023, yang ingin mewujudkan Malang Creatif dan Malang Smart (Smartcity) sebagai Masa Depan Kota Malang ke depan dalam salah satu Visi Misi-nya, yang kemudian dibreakdown melalui RKPD dalam APBD Tahun 2020. Sebenarnya tidak hanya Proyek MCC ini saja yang harusnya menjadi Perhatian karena jumbonya anggaran yang dibutuhkan, karena ada juga Proyek Jembatan Kedungkandang, Islamic Center, Taman Bunga Internasional Merjosari, Kayutangan Heritage dan Mini BlockOffice Belakang Balai Kota Malang, yang kesemuanya teranggarkan dalam RAPBD 2020.

Namun yang kemudian membuat menarik adalah, ketika Bapak Ibu DPRD Kota Malang menyampaikan khususnya untuk Proyek MCC, bahwa mereka “Menolak dengan memberikan Catatan” terhadap Proyek tersebut, disertai dengan menyampaikan alasan bahwa pembahasan sebelumnya telah dilakukan oleh DPRD sebelumnya, yaitu DPRD hasil PAW periode 2018-2019, dimana dianggap ada semacam “Pengkondisian” bahwa Proyek MCC tersebut bisa lolos. Pertanyaannya, betulkah ada pengkondisian? Karena tentunya ini akan berkonsekuensi hukum bila memang benar adanya, karena Kota Malang masih hangat betul dengan cerita 40 Anggota DPRD nya terjerat KPK karena “Pengkondisian” RAPBD 2015 silam, apakah kemudian DPRD pengganti Lapis Kedua ini berani mengulangi hal yang sama.

Tentu menjadi aneh ketika DPRD Kota Malang saat ini mempertanyakan Asbabun Nuzul hadirnya beberapa proyek kontroversial tersebut, bahkan cenderung cuci tangan menyalahkan DPRD PAW kemarin yang dianggap meloloskan sejumlah proyek mercusuar dalam KUA PPAS 2020, terlebih ada 9 Alumni DPRD PAW yang saat ini meneruskan Magangnya menjadi Anggota DPRD Penuh Waktu di Periode 2019-2024.

Menurut saya, sejatinya DPRD adalah Lembaga Negara yang merupakan representasi perwakilan dari Partai Politik yang terpilih berdasarkan kursi yang diperoleh, sehingga sikap, pendapat, kritik dan kebijakan Fraksi dan anggota DPRD secara pribadi merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan Partainya, maka melihat kebijakan dalam lingkup DPRD tidak bisa secara parsial melainkan harus utuh dan berkelanjutan, sebagai bagian dari tanggungjawab Partai Politik yang memiliki perwakilan di DPRD, baik itu periode kemarin, periode saat ini maupun yang akan datang.

Kebijakan pembahasan anggaran tentunya harus mengacu pada regulasi yang mengatur, UU No.23 Tahun 2014, PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 33 Tahun 2019, tidak lupa harus linear dengan RPJP dan RPJMD Kota Malang sebagai Ruh Arah Pembangunan Kota Malang. Menilik definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Pasal 1 adalah Eksekutif dan Legislatif, sehingga pembahasan kebijakan yang menyangkut anggaran seperti KUA PPAS, PAPBD maupun RAPBD tentunya merupakan kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, melalui forum di Alat Kelengkapan Dewan yang ada dan melalui kebijakan Fraksi yang merupakan representasi dari Partai Politik. Sehingga perdebatan terkait rencana kebijakan anggaran, baik itu kritik, koreksi dan saran masukan tentunya dapat dimufakatkan melalui forum-forum tersebut, tentunya juga dengan membuka keran keterbukaan seluas-luasnya, memfasilitasi aspirasi dari masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada.

Kami paham, menjadi DPRD itu tidak mudah, karena dibutuhkan kecakapan pengetahuan, kecukupan pikiran, kelihaian berkomunikasi dan kemampuan dalam menghadapi tekanan-tekanan publik. Meskipun kita pun tahu, politisi paling senang berselancar dengan sesuatu yang kontroversi dan berpolemik, namun kedewasaan berpolitik saya kira tetap harus dikedepankan. Karena dalam kamus pemerintahan daerah, tidak dikenal namanya OPOSISI, sehingga sikap Asal Beda, Asal Tolak, Asal Bunyi apalagi Asal Selfi sudah waktunya dihilangkan.

*) Dito Arief Nurakhmadi, Alumni Magang Tugu 1A

BNN Kota Malang

Rompi Hitam & Gagap Reformasi Birokrasi Kota Malang.

Dito Arief Nurakhmadi
(Alumni FIA UB – Alumni Tugu 1A)

Beberapa waktu belakangan ini cukup menarik wacana yang dilontarkan oleh Walikota Malang, Drs. H Sutiaji terkait pengenaan Rompi Hitam untuk ASN yang kinerjanya buruk, yang secara teknis bahkan akan diatur melalui Peraturan Walikota sebagai payung hukum.
Sebuah gagasan yang menarik tentunya, mengingat tahun 2020 sesuai dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) memang telah dicanangkan oleh Pemkot Malang pemberlakuan tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi para ASN, dimana pemberlakuan reward dan punishment mulai diberlakukan, serta komitmen menghilangkan komponen belanja pegawai dalam alokasi belanja langsung di APBD Kota Malang.
Beberapa gagasan inovatif dalam tata kelola birokrasi Pemkot Malang pun sudah dilakukan melalui mekanisme Lelang Jabatan dan Lelang Kinerja yang konon Kota Malang menjadi satu-satunya daerah yang pertama menerapkan mekanisme (Lelang Kinerja) tersebut. Namun pertanyaannya kemudian, sejauh mana gagasan gagasan tersebut telah secara efektif memberikan dampak dan hasil terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik Kota Malang setelah hampir 1 tahun berjalan ??
Pertanyaan lain yang mengemuka adalah apa saja kemudian kriteria dan standart dalam lelang kinerja dan penentuan lelang jabatan yang dilakukan, karena semenjak gagasan tersebut disampaikan di November 2018 kemarin, publik belum tahu ukuran-ukuran tersebut. Publik hanya tahu setelah digaung-gaungkan bahwa gagasan Lelang Kinerja Pemkot Malang telah berhasil memperoleh penghargaan Government Award 2019 Sindo Weekly (MNC Group/Swasta) kategori inovasi birokrasi di bulan Mei 2019 kemarin.
Menyoal ukuran lelang kinerja, perangkat daerah dalam lingkup Pemkot Malang, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang berbeda dan memiliki kebijakan pengelolaan anggaran (APBD) yang tentunya berbeda-beda, sesuai dengan prioritas pembangunan dan arah kebijakan Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJP, RPJMD maupun RKPD. Sehingga akan menjadi tidak proporsional bilamana ukuran-ukuran kinerja antar OPD tidak sesuai dengan “nyawa’ yang mereka miliki. Ukuran kinerja yang terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan tentu berbeda dengan ukuran kinerja layanan administrasi pemerintahan, kependudukan, pengentasan masalah sosial ataupun masalah penegakan perda. Belum lagi ukuran kinerja bagi perangkat daerah yang berhubungan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pengelolaan BUMD.
Salah satu problem mendasar perangkat daerah Kota Malang adalah dalam hal perencanaan, sehingga kemampuan serapan anggaran dan inovasi dalam perencanaan program yang efektif, efisien dan berdampak belum banyak dirasakan oleh Publik. Saya kira peningkatan Kompetensi SDM harus menjadi perhatian serius. Penerapan kebijakan Merit Sistem yang sering dilontarkan Walikota harus benar-benar dilaksanakan dengan konsisten. Karena Berdasarkan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, terdapat 10 Prinsip dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, diantaranya adalah Terukur dan Konsisten.
Maka saya pikir, memaknai gagasan Rompi Hitam cukup dimaknai sebagai Lips Service Kepala Daerah ke publik dan ungkapan meden-medeni kepada bawahannya, yang menurut saya tidak perlu gagap dalam merespon fenomena reformasi birokrasi yang lambat di lingkup Pemkot Malang.

BNN Kota Malang

Generasi Milenial dan Peristiwa 1965

Penulis Eki Robbi Kusuma

*Pemerhati Sejarah dan Mahasiswa Sejarah Pascasarjana Universitas Negeri Malang*

Peristiwa 1965 merupakan sebuah pembicaraan yang masih sangat sensitif, baik diruang publik maupun akademik. Hegemoni tafsir dan wacana yang begitu kuat menjadi masalah untuk generasi sekarang menemukan perspektif yang komprehensif memandang peristiwa paling berdarah di negeri ini. Tulisan ini tidak akan membahas detail dan masuk dalam perdebatan siapa benar dan siapa salah yang sampai saat ini belum menemukan penyelesaian yang memuaskan, karena akan mengurangi esensi dalam belajar sejarah yakni agar kita bijaksana.

Setiap generasi akan menafsirkan sejarah sesuai jamannya, kata Hegel. Setidaknya pernyataan tersebut dapat dijadikan bahan merenung terkait bagaimana generasi milenial melihat peristiwa 1965. Di tengah gelombang tsunami informasi saat ini, tidak sulit untuk menemukan sumber-sumber baik buku maupun jurnal serta tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan isinya yang membahas mengenai peristiwa tersebut.

Persoalannya, apakah generasi milenial yang melek teknologi dan gadget-able setiap hari ini ter-literasi dengan baik? Atau malah iliterasi. Selanjutnya, bagaimana mereka memandang peristiwa 1965 yang notabene merupakan masalah yang multidimensional sehingga untuk menguraikannya membutuhkan energi yang tidak sedikit. Namun, apa urgensinya mempelajari peristiwa tersebut? Lebih umum belajar sejarah.

Budaya Literasi

Hal pertama menyoal literasi, Ane Permatasari menjelaskan perihal literasi dapat diartikan melekteknologi, melek informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka terhadap politik. Seorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut. Walaupun Literasi memiliki banyak dimensi, dan di tahun 2015 pemerintah sudah mulai mencanangkan Gerakan Literasi Nasional tetapi dalam hal ini berakar pada literasi baca tulis.

Persoalannya kemudian, dipaparkan Surangga sensus Badan Pusat Statistik (BPS) di 2006 menunjukkan 85,9 persen masyarakat memilih menonton televisi daripada mendengarkan radio (40,3 persen) dan membaca koran (23,5 persen). Masyarakat Indonesia belum terbiasa melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman dari membaca. Masyarakat Indonesia belum dapat mengaktualisasikan diri melalui tulisan. Membaca dan menulis belum menjadi budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Masyarakat lebih familiar dengan media visual (menonton), verbal (lisan) atau mendengar dibandingkan membaca, apalagi menulis.

Permatasari menambahkan UNESCO mencatat indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, pada setiap 1.000 orang, hanya ada satu orang yang punya minat membaca. Masyarakat di Indonesia rata-rata membaca nol sampai satu buku per tahun. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan penduduk di negara-negara anggota ASEAN, selain Indonesia, yang membaca dua sampai tiga buku dalam setahun. Angka tersebut kian timpang saat disandingkan dengan warga Amerika Serikat yang terbiasa membaca 10-20 buku per tahun. Saat bersamaan, warga Jepang membaca 10-15 buku setahun.

Dengan data tersebut, seharusnya cukup menggambarkan bagaimana budaya literasi pada umumnya masyarakat Indonesia. Minimnya dan mirisnya budaya ini akan menjadi masalah pelik ketika dikaitkan dengan pembelajaran sejarah yang pondasinya adalah membaca. Dengan tingkat budaya literasi yang rendah, tidak dipungkiri jika milenial dalam melihat peristiwa 1965 amat bergantung pada prasangka-prasangka yang berkembang dan pewarisan ingatan generasi sebelumnya.

Milenial dan Peristiwa 1965

Siapa Generasi Millenial ? Ali menjelaskan Setelah perang dunia ke 2, kelompok demografis (cohort) dibedakan menjadi 4 generasi yaitu generasi baby boomer, generasi X (Gen-Xer), generasi millennials dan generasi Z. Generasi baby boomer adalah generasi yang lahir setelah perang dunia kedua (saat ini berusia 51 hingga 70 tahun). Disebut generasi baby boomer karena di era tersebut kelahiran bayi sangat tinggi. Generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun 1965 hingga 1980 (saat ini berusia 35 hingga 50 tahun). Generasi millennials adalah generasi yang lahir antara tahun 1981-2000, atau yang saat ini berusia 15 tahun hingga 34 tahun. Generasi Millennials (juga dikenal sebagai Generasi Millenial atau Generasi Y) adalah kelompok demografis setelah Generasi X, sedangkan generasi Z merupakan generasi yang lahir setelah tahun 2000 hingga saat ini.

Jika mengacu pada teori-teori konflik maka millenials sebenarnya masih begitu dekat dengan ingatan peristiwa tersebut karena milenialls dapat dikatakan generasi pertama dari generasi yang mengalami peristiwa 1965. Konflik yang dialami oleh generasi sebelum milenial akan dipersepsikan pada generasi milenial ditambah dengan internalisasi wacana-wacana yang kuat dari rezim yang berkuasa untuk mempertahankan legitimasi. Hanya saja, kedekatan itu tidak seolah-olah membuat milenials benar-benar merasakan, atau menganggap konflik itu benar-benar nyata dan mewariskan konflik tersebut.

Generasi milenial sendiri, jika kita cermati pun dapat dikelompokkan lagi berdasarkan rentang generasi 80-an, 90-an dan mungkin 2000-an. Kategori tersebut hanya untuk memudahkan bagaimana memahami cara pandang milenial terhadap peristiwa 1965. Menurut Ali Generasi Millennial merupakan generasi yang unik, dan berbeda dengan dengan generasi lain. Hal ini banyak dipengaruhi oleh munculnya smartphone, meluasnya internet dan munculnya jejaring sosial media (social media). Ketiga hal tersebut banyak mempengaruhi pola pikir, nilai-nilai dan perilaku yang dianut. Generasi Millenial adalah generasi yang “melek teknologi”. Munculnya teknologi (gadget dan internet), perubahan geografis dan perubahan daya beli secara berlahan tapi pasti telah mengubah perilaku dan nilai nilai yang dianut oleh manusia. Urban middle-class millennials adalah masyarakat yang memiliki perilaku dan nilai-nilai yang unik yang disebabkan oleh melekatnya tiga entitas tersebut. Masyarakat urban middle-class millennials merupakan masyarakat muda terbuka (open minded), individualis, dan masyarakat multikultur sehingga memunculkan budaya-budaya baru

Kata kuncinya ada pada masyarakat muda yang terbuka. Keterbukaan ini adalah pintu masuk untuk melihat peristiwa 1965 secara lebih objektif. Tujuannya tidak lain agar bangsa ini memahami dirinya sendiri dengan mempelajari sejarah bangsanya. Terkhusus peristiwa 1965 yang menjadi genosida politik dan tragedi kemanusiaan paling besar sepanjang sejarah bangsa ini yang masih tertutup kabut.

Iqra Anugrah berpendapat bahwa perlu melihat tragedi 1965 dalam rangkaian kekerasan massal yang lain: genosida di Rwanda, pendudukan dan kelaparan paksa di Timor Leste, pembantaian di Kamboja, dan bahkan holocaust Nazi di Jerman. Dari perspektif tersebut, terang sudah bahwa tragedi 1965 juga merupakan bagian dari sejarah kelam pembantaian di berbagai tempat di dunia – kecuali jikalau orang Kiri dianggap sebagai setengah manusia, binatang, atau seorang jalang.

Walaupun ada upaya-upaya politisisasi kembali terhadap peristiwa tersebut tetapi hal itu malah membawa milenials mencari kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Jika tidak diarahkan dengan baik maka yang terjadi bisa saja seperti adopsi simbol-simbol nazisme oleh generasi muda. Hitler dan Nazi-isme yang diadopsi sebagai symbol perlawanan terhadap Yahudi saat ini dan kegagahan Jerman sehingga muncul keinginan menirunya tanpa pengetahuan yang mumpuni dalam melihat sejarah.

Tidak terkecuali peristiwa 1965, maukah kita menelusuri kompleksitas sebuah tragedi kemanusiaan yang dilakukakan oleh komponen-komponen masyarakat dan disponsori oleh negara yang skalanya cukup besar dan luas ke berbagai bidang kehidupan. Asvi Warman Adam dalam pidato pengukuhannya sebagai profesor riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kamis pagi 26 Juli 2018 menjelaskan Tiga periode perdebatan historiografi G30S/1965. Periode pertama menurut Asvi meliputi periode perdebatan di seputar siapa dalang peristiwa G30S 1965 yang terjadi pada kurun 1965-1968, periode kedua terjadi penulisan sejarah resmi oleh pemerintah Soeharto yang dimulai sejak 1968 sampai 1998. Pada periode ini pula upaya menghilangkan peran Sukarno dalam sejarah terjadi. Periode ketiga terjadi semenjak berhentinya Soeharto sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Asvi menyebut periode ketiga ini sebagai periode pelurusan sejarah.

Awal tahun 2000 ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden pernah mengajukan ide pencabutan Tap MPRS yang melarang Partai Komunis Indoneia (PKI) dan penyebaran Komunisme/ Marxisme/ Leninisme, yakni Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang akhirnya menuai protes keras saat itu. Dua alasan pokok atas ide pencabutan Tap MPRS tersebut. Pertama, tidak ada lembaga yang bisa melarang ideologi, karena ideologi berada di dalam pikiran manusia. Kedua, kebenaran sejarah tentang keterlibatan PKI dalam pembunuhan terhadap enam perwira tinggi Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965, sebagaimana diklaim oleh rezim Soeharto (dan sebagaimana secara sosial diyakini sebagai satu-satunya kebenaran), perlu diperiksa ulang. Namun, dari kedua alasan itu, tidak satu pun yang dijadikan sasaran kecaman dalam aksi-aksi protes tersebut. Argumen utama penolakan ide pencabutan Tap MPRS yang melarang PKI dan ajaran komunisme di Indonesia adalah bahwa komunisme bertentangan dengan Pancasila, di mana sila pertama berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”

Milenial mungkin memiliki budaya literasi yang kurang tetapi keterbukaannya terhadap infomasi akan membawa generasi ini lebih objektif melihat peristiwa 1965. Tidak dapat dipungkiri bahwa perdebatan siapa dalang dibalik peristiwa tersebut masih menjadi perbincangan hangat, tetapi jika dicermati secara holistik tidak ada aktor tunggal dalam peristiwa tersebut. Disamping itu sejarah tidaklah hitam dan putih, setiap kelompok memiliki kecacatannya masing-masing dan sudah seyogyanya tidak memengaruhi keseluruhan sumbangsihnya terhadap bangsa dan negara. Mari membaca, jangan hanya berprasangka.

BNN Kota Malang

Wartawan Bermutu atau Tidak, Itu Pilihan

Yunanto

Oleh : Yunanto

Kewartawanan adalah suatu cara terbaik menyampaikan cita-cita. Suatu cara membawa kebenaran pada dunia. Itulah sebabnya saya ingin menjadi wartawan besar. Suatu cara mulia melayani kemanusiaan,” tulis Harold Robin dalam bukunya berjudul 79 Park Avenue.

Buku tersebut ditulis 40-an tahun silam dan laris dipasaran. Harold Robin memang penulis novel dengan banyak penggemar di dunia. Penuturannya sederhana. Struktur tata bahasanya mudah dicerna, enak dibaca. Memikat minat baca khalayak.

Jauh sebelum buku ’79 Park Avenue’ terbit, Thomas Jefferson telah menggemakan peran khas media massa. Pers, menurut Thomas Jefferson, adalah suatu alat memerangi pikiran dari pemikiran dan memperbaikinya secara masuk akal.

Bila dua pandangan tersebut diringkas, ada empat hal ideal bagi seorang wartawan. Rincinya, (1) tiada henti mencari kebenaran, (2) menghadapi zaman yang berubah tak sampai kewalahan, (3) memberikan pelayanan kepada sesama manusia, dan (4) memelihara independen diri secara utuh.

Wejangan Rosihan

Tokoh pers nasional, H. Rosihan Anwar juga menghadirkan wejangan penting, sekitar 60 tahun silam (1959). Nasihat almarhum Eyang Haji Rosihan Anwar saya baca di buku “Lima Tahun Hadiah Adinegoro” (1979).

“Wartawan yang benar dengan sendirinya mempunyai jiwa pencari, akal pemeriksa. Ia (wartawan) ingin mengetahui cukup tentang ilmu pengetahuan untuk memahami Sang Sarjana. Ia ingin tahu cukup tetang ekonomi. Ia juga ingin mengetahui tentang kesenian dan aneka ragam pekerjaan,” tulis Eyang Rosihan.

“Hal yang penting bagi wartawan, gemar membaca buku-buku kesusasteraan besar. Maksudnya, agar ia tahu apa yang telah dipikirkan oleh manusia. Gemar membaca juga membantu untuk memperbaiki gaya bahasa. Ia patut mempelajari bahasa secara baik. Tentulah ia harus juga belajar sejarah guna memahami bangsanya sendiri dan berbagai peristiwa di dunia,” urai sesepuh pers nasional itu.

Eyang Rosihan juga menuliskan pesan, seorang wartawan harus membaca banyak hal dan luas. Ia perlu cepat memilih apa yang harus disaringnya dari apa yang telah dibacanya. Ia harus mempunyai minat dan perhatian yang tiada padam, sebab hanya itulah pedoman paling pasti dari studi yang menguntungkan.

“Adalah vital bagi wartawan untuk mengetahui sesuatu secara baik. Menggali ke dalam suatu masalah untuk menemukan rangkaian hubungan dengan bidang-bidang lain. Hubungan-hubungan itulah mungkin yang paling penting bagi wartawan untuk dimengerti,” demikian nasihat sesepuh pers nasional itu.

Nasihat Eyang Haji Rosihan Anwar jika diringkas, membuahkan syarat wartawan yang baik. Detilnya, (1) penguasaan bahasa, (2) pengetahuan tentang jiwa kemanusiaan, (3) mempunyai pengetahuan yang cukup luas karena gemar membaca, (4) kematangan pikiran, dan (5) ketajaman pikiran atau cerdas.

Pilihan Kita

“We are our choices (Kita adalah pilihan-pilihan kita),” kata Jean-Paul Sartre. Maknanya, kita menjadi seperti yang kita pilih.

Menjadi pemarah atau penyabar adalah pilihan kita. Menjadi terlalu sensitif atau berlapang dada, itu pun karena pilihan kita. Kita mudah tersinggung jika kita memilih untuk mudah tersinggung. Kita bisa selalu penuh maklum jika kita sungguh memilih untuk selalu penuh maklum.

Demikian pula halnya sosok wartawan, andai kita wartawan. Menjadi wartawan bermutu baik adalah pilihan kita. Menjadi wartawan yang cepat berpuas diri pun pilihan kita. Enggan membiasakan diri gemar membaca agar wawasan kian luas juga pilihan kita. Hadir sebagai wartawan “apa adanya” tanpa perduli pada mutu karya jurnalistik, itu pun pilihan kita.

Saya meyakini, tidak harus berpendidikan formal tinggi untuk menjadi wartawan berkualitas prima. Galibnya, tidak harus sarjana. Semua berpulang pada pilihan kita sendiri. Memilih mau terus-menerus belajar tiada henti, atau berhenti belajar. Hanya itu kunci suksesnya jika berkehendak lahir menjadi wartawan kompeten.

Banyak contoh ihwal faktual pendidikan formal dan kompetensi wartawan. Sebut saja Parada Harahap (almarhum). Tamat SD pun tidak, namun ia sukses menjadi wartawan besar dalam tiga zaman. Zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan zaman Indonesia merdeka.

Luar biasa. Parada Harahap menerbitkan surat kabar sendiri. Memegang manajemen bidang redaksi dan bidang perusahaan, sekaligus. Namun ingat, Pak Parada bukannya tidak belajar. Hanya tidak di dalam ruang kelas, memang.

Sungguh, Pak Parada belajar sendiri (otodidak). Belajar dari buku-buku. Belajar pada para senior. Belajar pula pada masyarakat di eranya. Siang-malam tekun belajar. Diterapkan, dipraktikkan, jatuh-bangun, terus belajar.

Orang heran saat Akademi Wartawan berdiri di Jakarta, 1950. Bermodel kuliah tertulis. Setahun kemudian baru kuliah di dalam ruang kelas. Itulah pendidikan tinggi pertama di Indonesia tentang kewartawanan.

Tambah heran lagi publik, setelah tahu pendiri dan pemimpin Akademi Wartawan itu adalah seorang wartawan yang “dilahirkan”, yaitu Parada Harahap. Ia memberikan kuliah umum perdana saat pembukaan akademi tersebut.

Dua tahun kemudian, tepatnya 5 Desember 1953, akademi yang didirikan Parada Harahap tersebut naik status menjadi Perguruan Tinggi Jurnalistik. Diperkuat sederet tokoh pers nasional era itu sebagai dosen. Mereka, antara lain, Djamaludin Adinegoro dan M. Tabrani, dua tokoh pers alumni publisistik di Jerman.

Perguruan tinggi kewartawanan di Jakarta yang didirikan seorang jebolan SD, Parada Harahap, itu terus berkembang. Berubah nama menjadi Perguruan Tinggi Publisistik, 1960. Enambelas tahun kemudian, 1976, menjadi Sekolah Tinggi Publisistik.

Kisah sukses Parada Harahap saya tulis di ekor artikel ini dengan maksud memotivasi kalangan wartawan muda, jurnalis yunior. Intinya, tidak layak minder, tidak patut malas belajar. Menjadi jurnalis bermutu, wartawan kompeten, sesungguhnya adalah pilihan.

*) Yunanto, alumni Sekolah Tinggi Publisistik – Jakarta; wartawan Harian Sore “Surabaya Post” 1982-2002

BNN Kota Malang

‘IMPOR’ GURU SEBAGAI BENTUK PENJAJAH(AN) BARU?

Guru membuat soal USBN. (Anja a)
ilustrasi Guru. (Anja a)

Oleh : Romadhon AS

Pendidikan sebelum dan sesudah Pemilihan Umum (pemilu) selalu menarik perhatian bagi setiap calon baik legislatif maupun eksekutif. Ketertarikan pada dunia pendidikan bukan hanya karena kondisi carut marut pendidikan. Melainkan massa pendidikan ini yang sangat signifikan untuk meraup suara. Berbagai organisasi kependidikan telah menjamur di Republik ini. Tak hanya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGR) yang merupakan satu-satunya organisasi profesi guru, namun berbagai ormas keagamaan yang memiliki lembaga pendidikan pun ikut andil menghimpun kekuatan massanya untuk mendirikan organisasi profesi yang sejenis.

Lalu, apakah guru terpecah belah? Hingga kualitas pendidikan kita rendah. Hal ini yang terus menjadi perdebatan dimuka publik baik sebelum pemilu maupun pasca pemilu. Padahal esensi dari keberlangsungan pendidikan tak lain butuh keadilan dan kesejahteraan. Jika keadilan terhadap guru bisa terealisasi dengan regulasi yang tepat, tidak deskriminasi, maka seyogyanya pendidikan berjalan sesuai khittahnya. Menyiapkan generasi cerdas, pembelajaran berkualitas menjadi ekspektasi seluruh stakoholders pendidikan kita. Apakah guru kita tak berkualitas?

Persoalan ini akan terus ‘gurih’ digoreng kapan saja dan dimana saja. Tak seperti ‘gorengan’ atas bencana nasional pasca 17 April 2019 yang telah memakan korban meninggal sekitar 554 orang petugas KPPS (semoga tidak bertambah), belum yang sedang dalam perawatan medis. Tak ada maksud untuk mempolitisasi bencana nasional ini. Dalam pandangan penulis, ini bukan semata pahlawan demokrasi yang kemudian diberikan penghargaan. Namun, dibalik itu mestinya harus diungkap musabab tragedi ini. Karena korban bukan 1, 2 orang saja, melainkan jumlah yang cukup besar dan serentak korbannya adalah petugas KPPS. Sehingga menjadi bahan pertimbangan pelaksanaan pemilu serentak 5 tahun yang akan datang. Pertimbangan itu bisa dari sisi sistem kepemiluan, psikologis petugas, dan sosiologis masyarakat Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu.

Fenomena diatas, apa relevansinya dengan kondisi pendidikan kita? Setidaknya, aspek pendidikan akan menjadi pertimbangan dalam seleksi petugas KPPS. Karena petugas yang berkulitas akan menghasilkan kualitas penyelenggaraan yang berintegritas. Bukan berarti penyelenggaraan pemilu kemarin (17/4) tak berhasil. Lagi-lagi semua kegiatan termasuk penyelenggaraan pemilu akan terus dievaluasi agar mendapatkan feedback, rekomendasi atas kegiatan yang akan datang, begitu dan seterusnya.

Pendidikan akan terus dimonitoring dan dievaluasi sejauh mana perjalanan pendidikan di Indonesia. Sehingga akan menghasilkan kualitas yang diharapkan semua pihak. Konon, Tahun 80 – 90 an Indonesia mengirim guru ke Negara tetangga, seperti; Malaysia, Korea, Australia untuk membantu menyiapkan pendidikan yang baik pasca kemerdekaannya. Bahkan pendidikan Indonesia pernah menjadi kiblat bagi pendidikan di beberapa Negara. Karena nilai kearifan lokal yang masih terjaga ditengah arus globalisasi. Ada beberapa tantangan masyarakat globalisasi kedepan. Tak terkecuali dalam dunia pendidikan.

Menurut Ulrich Beck (2000) ada lima yang menimpa masyarakat resiko (risk society) di masa yang akan datang, antara lain; 1) Globalisasi, 2) Individualisme, 3) Revolusi Gender, 4) Pengangguran, 5) Resiko Global karena krisis lingkungan dan moneter. Dari kelima hal tersebut yang telah nampak pada kehidupan kita adalah globalisasi. Dimana pengaruh global telah menimpa diberbagai lini kehidupan. Pendidikan yang juga dipengaruhi globalisasi memberikan pengaruh yang cukup besar. Pengaruh itu dimulai dari aspek pembelajaran. Salah satunya guru dituntut menguasai teknologi. Disamping itu, sekolah tak banyak yang memiliki piranti teknologi yang memadai terutama sekolah pinggiran. Pemerintah terus berharap kualitas pendidikan semakin membaik. Guru menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Lalu, untuk meningkatkan kualitas, apakah Indonesia akan ‘mengimpor’ guru dari luar? Seberapa gentingkah kondisi pendidikan kita sehingga mendatangkan guru dari luar? Ataukah guru-guru kita sudah tak mampu menyiapkan pembelajaran berkualitas untuk menghasilkan generasi emas di tahun 2045? Ini pertanyaan yang mesti kita renungkan banyak pihak termasuk para pengambil kebijakan di Negeri ini.

Pertanyaan diatas sering munculnya wacana yang dilontarkan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani. Puan, sapaan akrab dalam sambutan di Musrenbangnas (10/5) di Jakarta mengatakan “kita ajak guru dari luar negeri untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia” yang dilansir oleh beberapa media online. Pada pernyataan ini, secara eksplisit sudah mulai muncul ketidakpercayaan pemerintah terhadap guru dalam negeri untuk mengajarkan ilmu yang relevan di era kontemporer ini. Padahal apa yang menjadi kebutuhan dalam negeri, tentu yang lebih tahu dan paham adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri termasuk pemerintah harus bijak dalam melihat persoalan ini (tanpa deskriminatif). Perkembangan ilmu dan teknologi sudah menjadi keniscayaan dalam mengahdapi era Revolusi Industri 4.0 agar bangsa ini terus siap bersaing. Dalam hal bersaing, penulis berpendapat tak harus mendatangkan dari luar apalagi hanya sekedar mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia. Kita perlu optimalisasi guru dalam negeri yang memiliki track record yang baik terutama berbagai bidang prestasi dalam negeri atau luar negeri. Guru yang memiliki prestasi diajak untuk menggembleng guru lainnya (tutor sebaya) dengan anggaran yang telah disiapkan oleh Negara. Ini lebih bijak dari pada harus mendatangkan guru luar negeri dengan biaya yang tinggi. Sementara nasib guru honorer masih belum jelas dan terombang ambing oleh kebijakan politis di Republik ini.

Apa yang menjadi persoalan pendidikan kita, harus dilihat dari hilir hingga hulu. Kebijakan pemerintah harus memperhatikan suara guru tanpa pandang bulu. Karena kebijakan memberikan efek domino pada keberlangsungan pendidikan dan kekuatan guru. Jika yang diharapakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, adalah melatih guru lokal, adakalanya dilakukan pemetaan terhadap hal apa yang perlu dilatih. Sementara program sertifikasi yang tujuan mulianya meningkatkan kualitas dan profesionalisme telah lama dijalankan. Bahkan sebagai bentuk pengembangan dari sertifikasi muncullah apa yang disebut Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang telah banyak dilakukan oleh kampus eks. IKIP.

PPG merupakan kebijakan yang tak lama ini sudah dimulai sebagai pengejawantahan dari pengembangan profesi. Jika PPG diaggap kurang optimal dalam menyiapkan guru yang profesional dan berintegritas. Maka pemerintah perlu merekonstruksi pola penyelenggaraan termasuk Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK). LPTK yang menjadi kawah candradimuka dalam menyiapkan calon guru yang sesuai kebutuhan zaman harus bebenah diri mulai manajemen hingga pengajar (dosen). Setidaknya dalam hal dosen, harus memiliki kualifikasi tertentu. Misal, minimal doktor kependidikan dan memiliki pengalaman jadi guru yang berprestasi atau sejenisnya. Hal ini sebagai pemicu agar calon guru bisa lebih terpatri memahami seluk beluk profesi keguruan.

Jika dalam hal pendidikan vokasi, sebagaimana yang disampaikan Mendikbud dalam mengafirmasi pernyataan Menteri Puan. Pemerintah bisa menyiapkan sekolah yang minim akses kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Mengingat, tak semua sekolah di Indonesia memiliki akses itu, terutama sekolah swasta. Untuk itulah pemerintah ambil kebijakan untuk mempercepat pendidikan vokasi menjadi pendidikan pilihan utama dalam menyiapkan generasi siap kerja dengan memfasilitasi dengan berbagai pihak.

Guru sebagai profesi telah banyak mengalami perubahan dalam diri mulai diklat hingga studi banding ke beberapa sekolah baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini sebagai wujud keseriusan seorang guru dalam mengembangkan diri. Persoalan yang sering muncul adalah setumpuk administratif yang harus disiapkan guru. Sementara itu, administrasi yang selalu menghantui pekerjaan utama yakni mengajar dan mendidik jauh kalah saing dengan urusan adminitrasi. Apalagi administrasi sebagai syarat dalam penentuan berbagai tunjangan profesi. Ini yang mestinya harus dipangkas oleh pemerintah agar guru lebih mengoptimalkan pengembangan diri baik dalam pembelajaran maupun pengembangan peserta didik.

Sementara memasuki era Bonus Demografi, Romadhon dalam bukunya Hitam Putih Pendidikan (2015: 33-34) mengungkapkan setidaknya ada 4 langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain; Pertama, optimalisasi anggaran pendidikan 20% APBN untuk peningkatan kuliatas SDM. Utamanya yang masuk dalam bursa kerja dengan memperbanyak cakupan pendidkan kejuruan dan keterampilan. Kedua, revitalisasi kebijakan pendidikan dunia kerja, guna memenuhi tantangan revolusi industri 4.0 termasuk siap menghadapi pasar bebas asia pasifik yang digagas oleh APEC. Ketiga, pemerataan pendidikan seluruh wilayah Indonesia. Hal ini guna melakukan pemetaan kualitas dan fasilitas yang memadai sebagai penunjang pembelajaran di era revolusi industri 4.0. keempat, penguasaan teknologi bagi seluruh stakeholder. Ini menjadi keniscayaan dalam era yang serba digital. Mau tidak mau, teknologi akan menjadi hal penting dalam pendidikan. ‘Jika ingin menguasai dunia, maka kuasai teknologi’, demikian ungkapan kata bijak.

Lalu, apakah ‘impor’ guru adalah keputusan yang tepat bagi tantangan pendidikan kita. Penulis berpendapat, yang menjadi persoalan bukan pada ‘impor’ guru. Melainkan revitalisasi seluruh komponen adalah hal yang menjadi strategi mendasar dalam peningkatan kualitas. Karena tak semua yang berbau luar negeri adalah hal baik. Indonesia punya nilai kearifan lokal yang sangat mungkin nilai ini akan menjadi keunggulan pendidikan kita. Mengingat, generasi saat ini sedang dijajah dalam tiga hal, yaitu dalam hal pakaian (fashion). Hal ini telah kita ketahui bersama, model pakian kerap kali tak sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an. Hal lainnya seperti makanan (food) dan Hiburan telah menjadi konsumsi generasi saat ini. Padahal rusaknya moral generasi bukan serangan bom bunuh diri atau terorisme melainkan bobroknya moral bangsa yang dimulai dari generasinya.

Untuk itu, sebaiknya pemerintah fokus dalam pembenahan ekosistem pendidikan kita. Mulai dari regulasi, manajemen, SDM, fasilitas, hingga menjamin peserta didik layak mendapatkan layanan pendidikan yang sebagaimana amanah dalam UUD 1945 dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai wujud dari nilai ke-Indonesia-an. Dengan demikian kita telah menjaga marwah pendidikan yang telah diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Salam Pendidikan Kita..!

*)Romadhon AS,Staf Pengajar Prodi PGSD Universitas Kanjuruhan Malang dan
Penulis Buku ‘Hitam Putih Pendidikan Kita

BNN Kota Malang

Komunitas