Refleksi atas Kondisi Kebebasan

Oleh: Abdul Wahid*

Reformasi sudah berlangsung hampir 20 tahun. Berbagai perubahan banyak dirasakan kelompok masyarakat, terutama pada bidang kebebasan berpendapat. Setiap orang kini tidak lagi takut dipenjarakan gara-gara ucapan yang dianggap menyinggung rezim penguasa. Kebebasan adalah barang mewah pada Orde Baru. Lazim diketahui, kata-kata bisa berakhir pada penjara pada masa itu. Perjuangan meruntuhkan Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari pengandaian menciptakan masyarakat madani yang berbasis pada keterbukaan dan kebebasan; terbuka atas informasi dan bebas berekspresi.

Kini, kita hidup dan menghidupi era pasca-reformasi. Kondisi kebebasan mendapat ruang terbuka yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Akan tetapi, kondisi kebebasan saat ini justru jauh dari pengandaian perjuangan awal masa reformasi. Berbagai masalah seperti hoax dan ujaran kebencian dapat ditemui dengan mudah hampir di seluruh timeline media sosial. Bahkan, agenda publik kadang didasarkan pada peristiwa viral di media sosial meski peristiwa tersebut pada kemudian hari terbukti hoax. Kondisi ini merupakan bagian dari konsekuensi kebebasan yang disalahgunakan untuk kelompok kepentingan ataupun kondisi masyarakat yang belum siap dengan konsekuensi kebebasan dibebankan pada mereka.

Konsekuensi Teknologi yang Terbuka

Teknologi informasi menjadi jembatan antara masyarakat dan dunia sosialnya. Teknologi sekaligus mendorong pada terciptanya ruang-ruang baru sebagai bagian dari gejala kondisi masyarakat yang bebas dan terbuka. Melalui teknologi media sosial misalnya, beragam informasi bisa didapatkan dengan mudah untuk merefleksikan fenomena kontemporer. Media sosial menjadi sarana baru bagi masyarakat untuk membentuk dunia publiknya. Siapapun dapat berkomentar dan mengunggah apapun. Masyarakat tidak hanya menjadi pembaca, tapi sekaligus jadi produsen informasi sekaligus.

Meski demikian, keterbukaan dalam media sosial tidak sejalan dengan kualitas informasi. Berita palsu dapat tumbuh, berkembang, dan tersebar secara luas pada masyarakat. Jika mengembalikan ingatan pada Pemilu 2014 lalu, berbagai media sosial, media partisan, hingga media propaganda murahan ala Tabloid Obor dengan mudah menyebar di masyarakat. Tak hanya itu, baru-baru ini sekelompok orang di bawah naungan Saracen, diduga kuat menawarkan jasa pengelolaan isu secara sistematis melalui media sosial. Isu yang dikelola tidak main-main; politik, agama, hingga suku dan ras kelompok tertentu yang bernada kebencian dan fitnah.

Parahnya, sebagian besar masyarakat kita bahkan percaya pada segala unggahan di media sosial. Hal ini dapat dilihat dari data pengikut Saracen yang berjumlah lebih dari 800 ribu akun di media sosial Facebook. Produksi informasi yang menyesatkan akan melahirkan gambaran menyesatkan di benak masyarakat. Padahal, gambaran ini menjadi dasar tindakan masyarakat atas dunia sosialnya. Jika Saracen mengunggah konten hoax yang diarahkan membenci kelompok lain, kemungkinan masyarakat pengikut akun Saracen akan memiliki pandangan dan keyakinan sama. Keyakinan ini akan bertambah besar jika unggahan konten kebencian ini bagikan banyak pengguna media sosial dan menjadi viral. Keyakinan bersama ini kemungkinan akan dianggap sebagai kenyataan atas dunia.

Kita dapat membayangkan bagaimana kualitas kehidupan publik dapat terbangun dengan baik jika kenyataan didasarkan pada konten yang tidak berdasar sama sekali. Kenyataan yang demikian ini hanya menciptakan lingkungan semu; lingkungan yang tercerabut dari kondisi asalnya. Kondisi ini hanya akan menghasilkan ketidakpastian masyarakat pada dunia. Pada titik ini, media sosial memang mendorong keterbukaan tanpa batas. Seakan-akan teknologi memiliki mekanisme natural untuk mendorong masyarakat bertindak secara bebas.

Selayaknya kondisi kebebasan sudah harus dimaknai masyarakat sebagai jaminan untuk mengembangkan kualitas kehidupan mereka. Masyarakat dituntut lebih cerdas dan tidak melahap informasi dengan cara yang mentah. Tentu masyarakat yang sadar ini tidak lahir dengan sendiri. Berbagai gerakan sosial terkait literasi; baik literasi informasi, teknologi, maupun literasi media dalam arti yang sangat luas, perlu didorong dan digerakkan secara terus menerus. Relasi antar masyarakat yang sadar ini secara tidak langsung akan membawa perubahan yang nyata pada kecerdasan masyarakat dalam menghidupi dunia publiknya. Gerakan bersama ini sekaligus melengkapi upaya pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang sama-sama berupaya menjamin ruang publik yang sehat.

Adapun keberadaan berbagai kelompok yang memiliki latar ideologis berbeda, justru akan melahirkan dialektika ruang publik yang sehat. Prasyaratnya adalah pada informasi di berbagai ruang yang dilahirkan melalui proses komunikasi yang terbuka. Komunikasi terbuka ini tidak menutup pada ruang dialog, memberikan informasi palsu, maupun propaganda melalui konten bernada kebencian. Bukankah dunia ini adalah ruang bersama yang dihidupi masyarakat dari berbagai latar berbeda? Dengan demikian, perbedaan merupakan niscaya pada kehidupan masyarakat manapun.


*Abdul Wahid, bergerak di Center for Critical Society on Media, hidup dan tinggal di Malang. Kini aktif mengajar di Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya.

Perantau dan Degradasi Makna Hari Raya

Ilustrasi

Wahai perantau, apa makna hari raya bagi Anda ? Bagi penulis (juga perantauan), hari raya (masih) belum dimaknai holistik atau mendalam. Pada takaran makrifat pun jauh.

Hari raya bagi penulis dimaknai cukup sederhana. Yakni dapat pulang ke rumah orangtua. Atau dikenal mudik dan pulkam (pulang kampung). Bisa bercengkrama dengan keluarga, tetangga dan teman masa kecil. Nikmatnya bisa melangsungkan kenduri dan bertukar makanan di langgar (musala).

Pada masyarakat Madura, Idul Adha momen sangat penting dibandingkan Idul fitri. Bisa dikatakan, hari raya kurban lebih meriah dibandingkan momen perayaan lainnya. Mereka berbondong-bondong mudik dari tanah rantau. Tradisi ini dinamai Toron, yakni diambil dari bahasa Madura yang artinya Turun.

Tradisi secara sadar dipertahankan masyarakat Madura tadi bukan topik utama pembahasan. Sebab, tidak semua perantau memilih untuk mudik. Ada semacam degradasi makna hari raya bagi penulis.

Degradasi atau penurunan makna hari raya tentu ada pemicu. Tuntutan pekerjaan misal, dengan jargon klasik yang terus didengungkan, demi mencari sesuap nasi. Ada alasan realistis hingga akhirnya tak sanggup meninggalkan perusahaannya yang bisa jadi berubah menjadi rumah kedua. Para pekerja yang bertarung mengejar target adalah prioritas.

Kenapa pekerjaan seolah dikambinghitamkan? Bisa jadi ini perkara egoisme pribadi. Ada perkara lain yang membuat diri enggan melangkah mudik. Rumah sudah tidak menghadirkan kehangatan. Kampung halaman jadi tempat asing untuk sekadar berteduh.

Saat kebanyakan orang mulai melingkari tanggal untuk mengatur waktu berlibur bersama keluarga di hari raya, untuk orang yang tidak bisa pulang ini, mungkin mereka memilih untuk mengikhlaskan diri dengan caranya masing-masing.

Bagi kalian yang dapat pulang kemudian hadir di rumah dengan perasaan indah, maka bersyukurlah, di luar sana keadaan tersebut mungkin begitu dirindukan hadir di sebagian orang.

Selamat Merayakan Hari Raya Idul Adha. Selamat berkumpul bersama keluarga.(*)

*Aziz Ramadani, awak redaksi Malangvoice.com

Wilis, ‘Telaga’ di Tengah Sengkarut Konsumsi Pengetahuan vs Gaya Hidup

Oleh: Ozik Ole-olang*

Setiap ada kesulitan pastilah ada kemudahan. Setidaknya begitulah yang tersirat dalam kitab suci panutan orang Islam. Hidup di tengah materialisme duniawi yang mengekang dan menjerumuskan pada ideologi ‘aku belanja maka aku ada’ terbilang sulit dan menggiurkan. Sedikit meniru ungkapan bahasa filosofis Rene Descrates di abad pertengahan, salah satu koran lokal Malang dalam headline beritanya di penghujung tahun 2016 mencantumkan kalimat ‘aku berbelanja maka aku ada’ itu dengan font merah besar disertai daftar sembilan mall yang berdiri megah pada masing-masing sudut Kota Malang.

Kota dengan jumlah perguruan tinggi yang dapat dibilang sangat banyak itu menjadi sasaran empuk raksasa infrastruktur perbelanjaan untuk meraup segunung rupiah. Mahasiswa-mahasiswa yang rata-rata berumuran dan masih tergolong dalam usia transisi antara masa remaja dan dewasa itu pastilah akan sangat tergiur dengan suasana bising dan keramaian tempat perbelanjaan, apalagi muda-mudi dengan sangu bulanan yang cukup besar.

Orang-orang banyak mengatakan bahwa Malang adalah kota yang pas dan strategis untuk kuliah dan belajar. Memang, jika dilihat dari suasana cuaca yang sejuk dan tidak begitu panas. Juga dengan sederet nama kampus besar yang ada dan terletak saling berdekatan. Mulai dari yang negeri sampai swasta.

Banyaknya instansi perguruan tinggi itu menjadi salah satu alasan utama kepadatan Kota Malang. Betapa tidak, setiap tahun Malang akan kedatangan lebih dari lima ribu mahasiswa baru. Belum lagi mereka yang melanjutkan studi strata dua dan masih memilih tinggal di Kota Malang. Ditambah lagi mereka-mereka yang menjalani kuliah dalam keprematuran proses sehingga terpaksa harus menikmati berbonus-bonus semester. Tak heran bila setiap menjelang petang dan selepas isya’ kota ini akan terkesan seperti jakarta dengan kemacetan yang bikin bete’.

Seorang teman pernah berceloteh pada saya bahwa banyaknya kampus yang ada di Malang tidak sebanding dengan banyaknya toko buku yang ada sebagai konsumsi wacana bagi para muda-mudi generasi bangsa. Dengan asumsinya yang entah objektif ataupun subjektif, namun yang saya rasakan memang begitu. Fasilitas penunjang idealisme mahasiswa kalah dengan jumlah barang-barang pemuas hasrat duniawi mereka. Model hidup pemuda yang mustinya idealisme rasionalis terdistorsi dan mengalami marginalisasi menjadi idealisme berbasis hedonistik. Lantas Bagus penampilan lebih diutamakan daripada bagus pemikiran. Apalah daya.

Toh, meskipun buku bukanlah satu-satunya yang akan menentukan kesuksesan seseorang, namun tidak boleh tidak buku adalah konsumsi yang hampir mendekati kata wajib bagi para pelajar. Bagaimana mau disebut pelajar kalau buku saja tak punya!?

Berkenaan dengan kemudahan dan kesusahan dalam hal ini, situasi yang sebagaimana tergambarkan dalam ulasan tadi merupakan kondisi ‘kesusahan’ bagi kualitas berpikir para pelajar dan mahasiswa di Kota Malang. Berat memang bila harus bermusuhan dengan iming-iming keelokan rupa, kemapanan hidup, apalagi kekayaan harta oleh sebab adanya banyak mall yang berdiri mengitari letak instansi-instansi pendidikan yang ada. Mirisnya lagi, perpustakaan pusat letaknya tidaklah berdekatan dengan deretan kampus-kampus. Lain halnya dengan Matos (salah satu mall di Kota Malang) yang pas berada di depan jejeran sejumlah instansi-instansi pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Akibatnya, para pemuda yang notabene adalah pelajar dan mahasiswa secara akal logis pastilah lebih bersemangat untuk pergi ke mall.

Jika situasi yang saya sebut sebagai ‘kesusahan’ itu tidak memiliki jalan ke luar, maka kesusahan itu lambat laun akan menjadi sebuah bencana. Kemudian manusia hanya akan menjadi makhluk yang menghambakan dirinya pada gaya dan model hidup hedonistik, bermental konsumtif, terjajah secara perlahan oleh investor-investor produk asing, pada akhirnya mereka lupa jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia khususnya bangsa yang terpelajar dan beradab.

Untuk menjadi terpelajar dan beradab, manusia haruslah melalui proses edukasi. Tidak harus dengan kuliah dan jenjang pendidikan formal semisalnya. Akan tetapi eksistensi buku dalam hal tersebut dapat dikatakan sangatlah menjadi faktor utama. Penyampaian secara lisan melalui pengajaran guru dan dosen pun tak luput dari adanya subuah buku. Oleh karena itu saya semacam ingin mengatakan rasa syukur yang sebesar-besarnya entah kepada siapa atas adanya dan lestarinya pasar buku Wilis di Kota Malang.

Walau memang banyak dari sejumlah toko buku yang tercatat di Kota Malang, pasar buku Wilis adalah yang salah satunya menjadi rujukan utama bagi para mahasiwa, pelajar, atau bahkan orang tua murid untuk membeli dan mendapatkan buku-buku pelajaran. Tak jarang setiap saya mengunjungi pasar buku itu banyak ditemui para mahasiwa yang sedang berburu buku-buku mata kuliah. Sering pula terlihat para orang tua dengan membawa anak mereka yang masih kecil ke pasar buku Wilis untuk membeli buku-buku cerita anak. Dan banyak lagi orang-orang yang mencari buku incarannya di pasar tersebut.

Walau tempatnya yang terkesan apa adanya dengan penataan buku yang bertumpuk-tumpuk seperti tak ada tempat lain itu, pasar buku Wilis banyak digemari orang utamanya bagi para mahasiswa seperti saya. Salah satu faktornya ialah bahwa harga buku di sana bisa ditawar dan biasanya pedagang mematok harga yang relatif murah sehingga mahasiswa dengan tingkat uang saku bulanan yang menengah ke bawah lebih memilih pergi ke Wilis daripada ke toko buku semisal Gramedia, Toga Mas, dan lainnya. Walau dengan kualitas buku yang tidak terlalu bagus dan kadang pula sudak tidak tersegel plastik, hal yang terpenting adalah kesamaan isi buku. Bukan begitu mahasiswa!?

Sebagai jalan keluar atas kondisi ‘kesusahan’ yang saya gambarkan, pasar buku Wilis seakan menjadi secercah cahaya yang menjadi ‘kemudahan’ bagi kondisi penduduk Kota Malang pada umumnya untuk lebih mengembangkan diri dengan cara menyeimbangkan konsumsi ilmu pengetahuan dan konsumsi gaya hidup. Lebih-lebih jika keduanya sama-sama tinggi. Bayangkan bila mana di kota yang banyak dipenuhi para pelajar itu (Malang khususnya dan kota lain pada umumnya) tidak terdapat tempat untuk mencukupi kebutuhan otak dengan harga yang terjangkau. Maka besar kemungkinan semua anak muda yang ada akan berpikiran lebih baik membeli baju bagus daripada harus membeli buku. Pada akhirnya idealisme yang menjadi harta terakhir bagi pemuda hilang tergadaikan ambisi dan iming-iming gaya hidup yang mapan.

Sekian.

*Ozik Ole-olang, mahasiswa rantau berdarah Madura. Sekarang sedang mukim di Kota Malang dan sedang menyelesaikan sebuah buku.

Puisi Mengorak Pendidikan

Oleh: Beni Setia

Bagi Tengsoe Tjahjono–alumni IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang atau UM, red), dosen di IKIP Surabaya (Unesa), dosen tamu Hankok Universitas, Korea Selatan, serta penyair–, terutamanya di dalam kumpulan puisi Felix Mencuci Piring (Malang: Pelangi Sastra, Kafe Pustaka, dan UM, 2016), pendidikan dan pembentukan karakter itu hal terutama. Bahkan jadi obsesi. Semua idealisasi itu, dan bagaimana imanensi riilnya pada realitas aktual yang cuma bermutu KW dioplos dalam puisi-puisi di kumpulan itu. Meski ujud Felix ditiru (mimesis) dari sosok riil Felix K. Nesi (penyair alumnus Universitas Merdeka Malang, red), seperti diakuinya pada Ucapan Terima Kasih–dilampirkan di awal buku.

Manusia riil, yang memukaunya, sehingga mengilhami untuk menelurkan penulisan puisi yang tak diacu serta diarahkan teori–lihat puisi ‘Puisi untuk Felix’ (hlm. 1), yang diletakkannya di awal, sekaligus menjadi penanda dari gaya dan pola kreasi. Kembali lugu, semata bermodalkan jujur dengan diri sendiri, meski kejujuran itu lebih merujuk ke apa-apa yang diketahui dan ada bawah sadar, dalam acuan Fenomenologi, dengan tidak disengaja muncul serta membentuk referensi. Teks murni itu–selain hanya Felix sejati yang diapresiasi–perlahan menjadi lapisan subyektivitas dan membentuk sosok lain dari Felix, sisi rekaan tidak riil pada fakta seorang Felix (K. Nesi).

Acuan itu diakuinya dalam Kata Pengantar yang ditulisnya, ‘Senyawa Tragedi, Komedi, dan Agama’ (hlm. vii-xi), dan pengakuan itu justru mengingatkan pada realita Felix yang lain. Ujud Felix the Cat, kartun yang dikembangkan oleh Pat Sullivan serta Otto Messner, sosok si kucing hitam yang pernah jadi cerita popular dan menghibur di TV. Yang mengingatkan pada beraneka cerita naïf, unik, tidak terbayang sebelumnya, dan sekaligus jenaka. Menghibur–lucu, konyol, dan menyodorkan makna sublim dari hal bersipat hiburan. Transedensi dari balutan sampiran lucu dan konyol.

***

Felix pada puisi-puisi Tengsoe–tiap puisi merupakan episode otonom, mandiri meski terkadang memiliki kaitan interteks–jadi tokoh paradoks di dalam kotak cerita. Jadi tidak terlalu mengherankan ketika ditemukan hiperbola Felix (sebagai) si kepala sekolah yang tak pernah korupsi–nyatanya: penguasaan mutlak akun BOS dari Negara, serta legitimasi mencairkannya lewat Anggaran Pedapatan dan Belanja Sekolah, jadi potensi untuk korupsi. Bahkan otoritas dan legitimasi akan akun itu telah jadi impian (finansial) setiap guru, sehingga pada berambisi ingin menjadi kepala sekolah, meski akan menjadikannya phobia pada pers dan LSM. Tapi itu jenakanya.

Atau penandaan kuat akan dan tentang perilaku otokrasi mutlak–seperti terlihat dalam puisi ‘Felix dan Dua Temannya’–, yang menekankan laku semau gue seorang pemimpin yang bisa improvisasi memerah-hitamkan anak buah dan masyarakat. Atau kuatnya aspek polisional, lewat tindakan pengawasan intel, sehingga kontrol bisa ada di mana-mana dan di setiap saat–dalam puisi ‘Felix dan Cincin Batu Akik’. Tindakan diktatorial yang disilembutkan dengan epheumisme, berbalut retorika, sehingga fakta penguasaan atas guru dan murid diungkap sebagai sekadar menekankan pengendalian atas mimpi murid–lihat ‘Puisi untuk Felix’.

Itu merujuk gaya khas the smiling general, dari masa yang serba terkendali dan dikontrol era Orba–mungkin keberanian ini terkait erat dengan fakta Tengsoe menulis puisi-puisi Felix Mencuci Piring di Korea Selatan, dan bukan di Surabaya atau Malang. Meski masih kritis pada situasi Indonesia terkini pada puisi ‘Salju Pertama’, Meditasi Kimchi, (Malang: Pelangi Sastra, Kafe Pustaka, UNM, 2016, hlm. 48). Penandaan akan situasi tertekan, kondisi sosial-politik canggung dan serba salah karena terlalu banyak interes pribadi partai politik seperti mendapatkan jalan ke luar: lari memasuki dunia si angan-angan konyol, jenaka, dan menghibur–tapi penuh bayangan murung.

Karena itu, setelah merujuk fakta riil Felix (K. Nesi), pelan (ia) mengembangkan imajinasi penuh cemooh dan penjenakaan ala Pat Sullivan dan Otto Messner–terbang dengan Felix the Cat, sambil membayangkan Yesus itu sahabat (Felix) seperti puisi ‘Felix Ingin Jadi Kepala Sekolah’, atau malahan punya gereja dan liturgi sendiri dalam puisi ‘Felix Mendefinisikan Puisi’. Sehingga diksi ‘(jadi) kepala sekola’ itu diekstrimkan, dijenakakan secara terbalik sehingga terlihat konyol. Kenapa? Karena keinginan jadi kepala sekolah mengacu alasan posesif penguasaan atas dana BOS dalam fatamorgana finansial, sebab–meski berasal dari pinjaman–percaya itu uang setiap orang.

***

Itu titik keprihatinan Tengsoe–degradasi mutu guru. Itu mungkin karena, pada dasarnya, ia bukan akademisi sastra murni ataupun penyair, tapi guru. Lebih tepatnya, pengajar (dosen) dari mahasiswa calon guru. Jadi tak heran kalau ia agak kagok ketika IKIP jadi Universitas, tak lagi Institut yang menekankan pembentukan aspek karakter pendidik, dengan menekankan pedaegogi, bukan sastra murni. Meski (aspek) penyair membuatnya terobsesi kesusastraan, si yang menolak penguasaan sastra secara ilmiah, lebih memilih praktek langsung bersastra. Sehingga sastra itu lebih si keahlian bukan pengetahuan–lihat puisi ‘Puisi untuk Felix’ dan ‘Felix mendefinisikan Puisi’.

Aspek itu membuatnya tiba dalam kesimpulan: puisi tak bisa membuatmu kaya /
puisi hanya membuatmu banyak teman / perkara koran membayar mahal / temanmu nraktir nasi padang / atau nasib buruk ia mencintamu / itu dampak. syukuri tapi jangan diharapkan
(puisi ‘Felix Mendefinisikan Puisi’). Karena itu, Tengsoe menyindir kepenyairan satu corak pengabdian, sebab roti (ekaristi) itu tidak cocok dengan perut Indonesia yang kecanduan nasi. Ditulisnya: mata Maria meletikkan api / membakat dapur / mengabukan hati / aku tak butuh puisi / aku butuh nasi / dan puisi pun diremas / mengabu oleh api” (puisi ‘Felix, Maria Magdalena, dan Puisi’).

Tidak mengherankan kalau aspek kepenyairan mendorong sosok Felix menjadi yang terkadang suka mengirim SMS: minta ditraktir makan–lihat puisi ‘Felix Selalu Lupa Sarapan’. Tragis sekali.

***

*Beni Setia, pengarang yang karyanya sudah tersebar di berbagai media massa.

Menyoal Kemiskinan Anak

Oleh: Muhammad Husein Heikal *

Saya tak begitu terkejut ketika Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis data kemiskinan terbaru per Maret 2017 sebesar 27,77 juta jiwa (10,64 persen) dari total penduduk. Akan tetapi, keterkejutan saya menetas begitu membaca data yang menunjukkan bahwa dari 27,77 juta jiwa itu hampir separuh (40,22 persen) di antaranya adalah anak-anak!

Ini berarti bahwa sekarang ini, ada 11,26 juta anak hidup dalam realitas kemiskinan yang –mau tak mau– harus mereka hadapi. Mereka ini adalah anak-anak yang luput dari perhatian dan bahkan terabaikan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat serta tak luput adalah negara. Masih bisa kita baca isi UUD 1945 Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, masih terngiang dalam kepala kita bunyi sila terakhir Pancasila yang mendengungkan: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar-dasar ini menjelaskan bahwa, seluruh rakyat Indonesia, baik tua (Lansia) maupun muda (anak-anak), pria ataupun wanita berhak mendapatkan kehidupan yang layak, setara dan sejahtera.

Deklarasi Geneva tentang Hak-hak Anak pada 1924 menyatakan bahwa anak harus diberi sarana yang diperlukan untuk perkembangannya. Selain itu, anak juga harus dilindungi, diasuh, dan diperlakukan sesuai kebutuhannya. Deklarasi Hak-hak Anak pada November 1959 menyebutkan prinsip-prinsip terkait hak-hak anak yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip itu antara lain anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, jaminan sosial dan pendidikan, serta anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi.

Deklarasi Hak-hak Anak ini menjadi dasar Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989. Anak miskin secara moneter adalah anak berusia 0-17 tahun yang tinggal di rumah tangga miskin, yaitu rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.

Dapat kita baca garis kemiskinan pada periode Maret 2017 yang ditetapkan mencatatkan kenaikan sekitar 3,45 persen menjadi Rp 374.478 per kapita per bulan. Padahal enam bulan sebelumnya, September 2016 garis kemiskinan berada di level Rp 361.990 per kapita per bulan. Garis kemiskinan dapat diartikan sebagai sebuah indikator yang dijadikan patokan pemerintah dalam memberi label apakah penduduk itu tergolong miskin atau tidak. Secara implisit dipahami bahwa saat ini penduduk dinyatakan miskin apabila pengeluarannya hanya sebesar Rp 374.478 per kapita per bulan.

Angka kemiskinan anak-anak ini merupakan sebuah keniscayaan yang mengejutkan. Berdasarkan pembagian wilayah, hampir separuh anak-anak miskin Indonesia ini dari jumlah ini hidup di Pulau Jawa, yaitu 47,39 persen. Disusul oleh kawasan Indonesia bagian timur, baru kemudian disusul Indonesia bagian barat. Memang di kota-kota besar, tak usahlah dulu bicara soal Jakarta, seperti di Medan saja misalnya, tak terlalu sulit bagi kita menemukan para gelandangan maupun anak-anak yang terlantar. Di beberapa persimpangan lampu merah tak jarang kita temukan pengamen dan peminta-minta (beberapa di antaranya anak-anak) yang menadahkan tangannya, berharap belas kasihan dari orang-orang yang melintas.

Lain lagi cerita diseputaran kawasan kampus USU (Universitas Sumatera Utara). Ketika kita duduk di kantin area Perpustakaan, tiba-tiba nanti ada saja anak-anak (biasanya kakak-beradik) yang dengan memasang raut wajah menyedihkan mengadahkan tangannya. Tidak hanya itu saja, masih banyak anak-anak lainnya yang berkeliaran menjadi peminta-minta di kota Medan.

Inilah sebuah realita kemiskinan yang dapat kita saksikan secara nyata di hadapan mata kita. Betapa memiriskan! Anak-anak yang seharusnya hidup dalam lingkungan berkecukupan harus menerima kemiskinan yang menimpanya. Anak-anak yang hidup dalam pusaran kemiskinan ini berdampak pada seringnya terjadi perampasan hak-hak dasar anak. Hak-hak secara material, spiritual, serta emosional tidak terpenuhi sebagai kebutuhan utama sekaligus bekal hidupnya.

Pada Selasa (25/7) lalu di Jakarta, diluncurkan buku Analisis Kemiskinan Anak dan Deprivasi Hak-hak Dasar Anak di Indonesia. Buku ini lahir atas kerja sama BPS dengan The United Nations Children’s Fund (UNICEF). Kepala BPS Suhariyanto dalam sambutannya dalam peluncuran buku ini menyampaikan, bahwa memahami karakteristik anak-anak dalam kemiskinan merupakan langkah awal yang sangat penting dan harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum mengembangkan intervensi yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan anak.

Sebab kemiskinan adalah salah satu akar penyebab terhambatnya anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi maksimal mereka. Tumbuh dalam kemiskinan berdampak pada kesehatan dan gizi anak-anak, pencapaian pendidikan dan kesejahteraan psiko-sosial anak. Maka, dampaknya anak berpeluang kecil menjadi mandiri secara ekonomi serta berhasil dipasar tenaga kerja dimasa mendatang, saat telah dewasa nanti.

Saya jadi teringat ketika beberapa waktu lalu, secara tak sengaja saya mendengar cerita dua ibu yang menarik perhatian saya. “Saya heran lihat anak-anak sekarang, kok suka sekali ya pelajaran hitung-hitungan (matematika, statistik, ekonometrik). Padahal kalau masa kita dulu, kan itu pelajaran yang paling dibenci, ya?”

“Iya ya, anak saya juga begitu. Mungkin ya, karena sekarang itu gizi mereka cukup hingga otaknya tak melar menghitung-hitung angka yang buat pening itu. Kalau zaman saya dulu, telur bebek didadar oleh ibu saya, untuk dimakan bersama delapan saudara saya lainnya. Cemana lagi kek gitu mau mengerjakan soal matematika pula disekolah. Ha-haa..”

Percakapan yang diakhiri tawa itu adalah sebuah ironisme. Tentu anak-anak yang memiliki gizi cukup, atau bahkan berlebih pada anak-anak orang kaya yang tinggal di kawasan kompleks. Gizi yang baik, makanan empat sehat lima sempurna yang terhidang setiap hari tentu akan mendongkrak perkembangan otak mereka. Lantas bagaimana dengan anak-anak yang tidak serapan pagi sebelum sekolah? Bukan karena tidak sempat serapan, akan tetapi yang mau dijadikan serapan sama-sekali tidak ada.

Selanjutnya, saya terperangah atas apa yang dituliskan Retno Listyarti bahwa setiap hari lebih dari 41.000 perempuan menikah di bawah usia 18 tahun (Kompas, 25/7). Bahkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perkawinan anak di Indonesia menempati peringkat ketujuh di dunia, untuk kategori absolut perkawinan usia anak tertinggi yang menanggung beban perkawinan usia anak.

Perkawinan di bawah umur ini terjadi disebabkan oleh faktor utama –yang tak lain tak bukan– lemahnya kemampuan ekonomi. Maka solusi yang dianggap terbaik mengatasi problema kemiskinan yang menerpa anak ini ialah menikah. Namun, ketidakmatangan usia ini tak jarang membuat perkawinan anak ini berakhir dengan perceraian. Parahnya lagi, bila sempat hamil di usia belia, keselamatan diri anak juga terancam. Atau bila selamat dari proses melahirkan, anak yang lahir itu bakal menuai kehidupan yang sama, merong-rong dalam tirai-tirai kemiskinan yang menerpa.

*Muhammad Husein Heikal, kolumnis kelahiran Medan, 11 Januari 1997. Berbagai tulisannya termuat Investor Daily, The Jakarta Post, Utusan Malaysia, Kompas, Media Indonesia, Republika, Koran Sindo, Koran Jakarta, Analisa, Waspada, Pikiran Rakyat, Minggu Pagi, Lampung Post, Riau Pos, Haluan, berbagai media online. Saat ini menjadi salah seorang analis di Economic Action (EconAct) Indonesia.

Mengenal Daya Juang Sebilah Keris

Oleh: Cokro Wibowo Sumarsono *

Sebagai senjata tajam keris mengandung banyak unsur falsafah kejuangan yang tersembunyi dalam wadahnya (warangka). Sebagai peninggalan bersejarah keris merupakan penanda tingginya peradaban pada masa pembuatannya (tangguh). Sebagai mahakarya, keris adalah bukti nyata derajat teknologi metalurgi berupa seni tempa logam terbaik di muka bumi.

Menggabungkan berbagai unsur logam besi, baja, titanium, timah putih, kuningan, seng, nikel dan lainnya dalam tungku pembakaran serta denting palu godam para empu pembuatnya. Sebagai barang seni keris memuat ribuan pola ragam hias dan desain asli yang menguatkan daya pandang visual.

Dalam dunia keprajuritan (kepahlawanan) keris adalah lambang kekuatan dan keteguhan jiwa yang penuh gemblengan dan tempaan. Sebuah logam tempa berpamor yang mengisyaratkan daya tahan dan ketangguhan pemiliknya (katuranggan).

Mengandung strategi perang yang luwes dengan mengalahkan lawan tanding tanpa sedikitpun merendahkan martabatnya (ngalahne tanpo ngasorake). Berbalik dengan kondisi mutakhir dimana mengalahkan lawan dengan mematikan karakternya sekaligus, tumpas tapis tanpa sisa.

Lamanya proses pembuatan sebilah keris yang ditempa oleh palu godam ribuan kali diiringi dengan panjatan doa dan tirakat (riyadloh) para empu melambangkan proses kesabaran dalam perjuangan yang telah turun-temurun diwariskan. Menyiratkan kepada kita untuk memperkuat kesabaran dan nafas panjang, bergerak dalam pola perjuangan panjang yang jelas dan tidak reaksioner.

Keris tak bisa diduplikasi secara massal dan cepat, selalu terlindungi oleh kesatuan anatominya sendiri tanpa pertolongan hak paten ataupun hak atas kekayaan intelektual sekalipun. Belum pernah ada duplikasi keris sesempurna barang aslinya.

Dalam sebilah keris terdapat anatomi (ricikan) yang menggambarkan bermacam-macam bentuk yang manunggal mewujud dalam satu kesatuan. Mulai dari pesi, gonjo, gunungan, buntut mimi, greneng, thingil, ri pandhan, sraweyan, ron dha, pejetan, bungkul, lambe gajah, gandik, jalen, kembang kacang, janur, tikel alis, sogokan, pudhak sategal, landhep, gusen, poyuhan, gula milir, kruwigan dan adha-adha. Semua berbeda-beda bentuk (bhinneka) namun menyatu dalam satu karakter yang harmonis (tunggal) dan manunggal dalam satu daya juang (ika).

Perbedaan yang manunggal itu memang indah, melahirkan sikap dan tingkah laku yang senantiasa dinamis. Seindah harapan para empu pembuatnya dalam tiap doa yang dipanjatkan. Seindah menyatunya segenap suku-suku bangsa dan puak-puak asli wangsa Nusantara yang bertebaran di atas zamrud katulistiwa.

Sebagai senjata pamungkas, keris hanya dikeluarkan dari warangkanya pada situasi yang mendesak, yakni pada akhir duel pertarungan antara hidup atau mati, setelah senjata-senjata lainnya terlepas dari genggaman. Keris dipertahankan mati-matian agar jiwa tak melayang akibat tikaman lawan tanding.

Bentuk keris yang meliuk tajam, berkelok-kelok (luk) bagai gelombang mengisyaratkan serangan bergelombang yang tak kenal henti. Luk-luk dalam bilahnya melambangkan keluwesan dalam bertindak, namun tetap tegas dalam berprinsip seperti kerasnya bilahan logam keris yang tegak mengacung.

Doktrin perjuangan yang mengatakan konsisten dalam ideologi, kokoh dalam strategi namun fleksibel dalam taktik ternyata sudah digambarkan oleh bilah-bilah keris. Ketajaman di kanan kiri bilah keris yang mengerucut pada ketajaman puncak adalah gambaran dari perjalanan yang berliku-liku dan penuh tantangan, naik turun seperti gelombang demi pencapaian jatidiri dan olah spiritual paripurna.

Dan dengan senjata ini para patriot siap sedia berjuang mempertahankan tiap jengkal bumi pertiwinya. Sadumuk bathuk sanyari bhumi, tak belani taker pati.

Salam tosan aji.

Glugu Tinatar, Landungsari-Malang.

*Cokro Wibowo Sumarsono, Mantan Sekretaris Jenedral Presidium GMNI dan Ketua DPP Gerakan Pemuda Desa Mandiri (Garda Sandi).

Titi Mongso Goro-Goro (Patahan Sejarah)

Oleh: Cokro Wibowo Sumarsono *

Dalam jagad pewayangan digambarkan dengan jelas melalui janturan Ki Dalang bahwa akan tiba sebuah masa (titi mongso) sulit dan gelap gulita dalam berkehidupan. Sebuah titi mongso yang harus dilalui oleh sebuah bangsa sebelum memasuki jaman kencono (jaman keemasan).

Masa gelap tersebut dinamakan dengan istilah goro-goro, yang ditandai dengan beberapa pertanda alam secara beruntun sebagai berikut, yaitu :
‘Akeh udan salah mongso, guntur gludhug bledheg sesamberan, peteng ndhedhet lelimengan. Gunung jugrug sinartan lindhu, padhas gempal, tebing longsor, lesus pindha pinusus. Jawah deres angin garudha ugi banjir bandhang’.

Artinya :
‘Banyak hujan yang salah musim (waktunya panas tetap hujan), guntur dan guruh sambar menyambar, mengakibatkan gelap gulita tanpa cahaya (gelap mata). Gunung meletus yang disertai dengan gempa bumi, tanah-tanah keras pada rontok, tebing banyak yang longsor dan puting beliung beriringan. Hujan deras disertai dengan badai taufan serta banjir bandang di mana-mana’.

Selain itu disebutkan pula tanda-tanda lainnya yaitu :
‘Brahmana wis sirna tapane, satriya sirna kaprawirane, bebasan kali ilang kedhunge. Sepuh anem salang tunjak numbuk bentus, rebut ing ngarsa luru boga tanpo wigih ringa-ringa. Temah telas tilasing kamanungsan, tilar kapribaden, tebih ing katresnan, datan asih mring sesami, datan metang sangsaraning liyan, angger kasembadan kang sinedya’.

Artinya :
‘Orang-orang yang dituakan sudah tidak menjalankan fungsinya lagi sebagai pengayom sedangkan para ksatriya telah kehilangan jiwa patriotnya. Seperti sungai yang kehilangan palungnya (karena tertutup limbah dan sedimentasi sampah). Tua ataupun muda saling menghujat dan menghajar, saling berebut menjadi pemimpin terdepan, berburu rente dengan tanpa malu-malu lagi. Telah lenyap peri kemanusiaan, kepribadian bangsa ditinggalkan, menjauhi kasih sayang antar sesama manusia. Tak pernah menghiraukan kesengsaraan orang lain, yang penting terwujud keinginan pribadinya’.

Gambaran pujangga kuno tersebut banyak yang terjadi pada saat ini. Liberalisasi politik dan ekonomi telah menciptakan budaya liberal secara massif dan sistemik. Ajang silaturahmi dikalahkan dengan media sosial, gotong royong dirontokkan dengan menjamurnya individualisme. Kekeluargaan diganti dengan permusuhan, tradisi kritik oto kritik berubah menjadi hasut dan bully membully. Politik persatuan telah bergeser menjadi politik adu domba dan pecah belah antar anak bangsa.

Semua mengurus pemerintahan, sedikit saja yang mengurus negara. Hiruk pikuk selalu terjadi dalam pemilihan umum (demokrasi prosedural) sementara sedikit saja yang berminat dengan demokrasi substansial.

Perbedaan antara negara dan pemerintahan perlu ditegaskan, agar jelas program buat rakyat atau konstituen. Perbedaan antara anggaran publik dan anggaran aparatur juga perlu diluruskan. Agar belanja aparatur tidak lebih besar daripada belanja untuk publik. Hak asasi juga harus diiringi dengan kewajiban asasi. Kritik juga seiring dengan solusi.

Goro-goro merupakan patahan sejarah, sebuah masa pergolakan yang dipengaruhi oleh anasir unsur alam dan ketidakseimbangan peri kemanusiaan.
Goro- goro merupakan patahan sejarah, jikalau kita lengah akan diterkam habis oleh predator yang siaga mengintai di tapal batas.

Goro-goro merupakan patahan sejarah, yang harus kita lalui dengan tabah, demi masa keemasan menuju negeri adil makmur seperti yang dicitakan pendiri bangsa.

Kencangkan ikat pinggang, perkuat kemandirian, siapkan mental dan logistik guna hadapi peristiwa besar yang bakal terjadi.
Tetap setia di garis massa!

*Cokro Wibowo Sumarsono, Mantan Sekretaris Jenedral Presidium GMNI dan Ketua DPP Gerakan Pemuda Desa Mandiri (Garda Sandi).

Refleksi Pemerintahan HM Anton – Sutiaji Selama 2016

Oleh: Muhammad Anas Muttaqin MSi *

Tahun 2016 segera berakhir dan 2017 akan segera datang. Dalam kurun waktu 12 bulan, banyak catatan yang telah dicapai Pemerintah Kota Malang dalam mengelola berbagai sektor. Diantaranya berbagai inovasi untuk mempercantik Kota Malang lewat revitalisasi Taman Kota, yang sebagian besar diperoleh lewat dana CSR. Maupun berbagai inovasi kampung tematik seperti kampung Jodipan dan gerakan menabung air di Kampung Glintung.

Ada prestasi dan penghargaan yang dicapai selama periode tahunan tersebut, diantaranya dalam hal pelayanan publik dan inovasi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya juga dinilai lebih baik dari sebelumnya. Namun tak sedikit juga catatan buruk muncul karena kinerja yang dinilai kurang maksimal selama 12 bulan terakhir.

Dari riset dan kajian Lembaga Hasta Komunika, catatan buruk masih dialamatkan kepada beberapa kebijakan Walikota dan SKPD karena sejumlah program yang belum berjalan dengan baik. Hal itu terjadi, karena belum terjadinya sinkronisasi program dengan baik antara konsep, perencanaan, dan implementasi di lapangan.

Lembaga riset dan konsultan ini juga mencatat, ada beberapa persoalan yang dinilai belum tuntas diselesaikan pada tahun 2016 ini, di antaranya:

Polemik Pengelolaan Parkir

Persoalan parkir merupakan salah satu masalah paling serius di Kota Malang. Mulai dari kenaikan tarif parkir, maraknya parkir liar, tidak adanya karcis parkir serta manajemen parkir yang masih kurang baik sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran PAD. Bahkan puncaknya adalah ketika muncul petisi online soal parkir yang ditujukan kepada Walikota Malang sehingga memicu sorotan dan perbincangan publik. Sampai akhir tahun ini, persoalan parkir dinilai belum sepenuhnya dapat diatasi oleh Pemkot Malang. Beberapa tindakan masih dinilai reaktif dan formalitas, tanpa memperbaiki sistem secara menyeluruh sehingga keluhan masih banyak dirasakan masyarakat.

Malang Darurat Banjir

Masalah banjir juga menjadi persoalan yang cukup sering dihadapi oleh masyarakat. Setiap musim hujan, beberapa titik di kota Malang tercatat menjadi langganan banjir. Bahkan yang terparah, beberapa bulan lalu sempat terjadi banjir yang cukup parah di beberapa titik seperti di Jalan Galunggung dan jalan Surabaya hingga menyebabkan genangan setinggi dada orang dewasa. Buruknya penataan infrastruktur saluran air dan pembangunan yang menyalahi aturan dinilai menjadi penyebab utama terjadinya banjir tersebut. Diketahui sampai akhir tahun ini, masih banyak wilayah di Kota Malang yang masih kerap dilanda banjir ketika hujan turun.

Jalan Macet dan berlubang

Kepadatan lalu lintas di Kota Malang sudah memasuki fase yang lumayan parah. Kemacetan di beberapa ruas utama Kota Malang terjadi setiap hari. Bahkan banyaknya jalan berlubang turut memperparah kondisi tersebut sehingga rawan menyebabkan kecelakaan. Buruknya pengelolaan angkutan umum di Kota Malang ditengarai menjadi salah satu penyebab kepadatan kendaraan karena masyarakat merasa kurang nyaman memakai jasa angkutan umum. Rekayasa lalu lintas yang kurang maksimal juga menjadi penyebab lain. Butuh kerjasama 3 kepala daerah di Malang Raya dalam mengatasi persoalan tersebut.

Dugaan Korupsi

Persoalan Korupsi selalu menjadi sorotan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah, begitu juga dengan Kota Malang. Beberapa isu tentang dugaan korupsi dinilai masih belum tuntas diselesaikan hingga akhir tahun ini. Diantara dugaan korupsi adalah pengadaan lahan RSUD Kota Malang sebesar Rp 4,3 miliar, dan pengerjaan Jembatan Kedungkandang sebesar Rp 7,9 miliar.

Ada juga dugaan korupsi terkait pengerjaan drainase sebesar Rp 5,8 miliar. Bahkan korupsi di Dinas Pasar Kota Malang sudah sampai pada tahap penetapan tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan juga sudah turun tangan memeriksa beberapa pejabat di eksekutif dan legislatif terkait beberapa dugaan kasus korupsi. Menurut Malang Corruption Watch (MCW), Kota Malang masuk 10 besar kasus korupsi di Jawa Timur.


Polemik Penyelesaian Pasar Dinoyo Dan Pasar Blimbing

Penyelesaian polemik pedagang Pasar Merjosari yang tidak mau dipindah ke Pasar Terpadu Dinoyo ternyata berlanjut dan belum menemukan solusi konkret hingga saat ini. Para pedagang menilai Pasar dinoyo belum layak untuk ditempati dan ada beberapa kesepakatan yang belum dipenuhi oleh investor. Bahkan beberapa saat lalu persoalan tersebut meluas dengan munculnya masalah sampah yang sampai berhari-hari tidak diangkut oleh dinas pasar Kota Malang. Polemik ini diwarnai dengan demonstrasi yang berkali-kali dilakukan oleh paguyuban pedagang pasar. Revitalisasi pasar Blimbing juga menemui persoalan serupa, relokasi pedagang ke pasar penampungan sementara belum menuai hasil hingga saat ini. Pola komunikasi dan diplomasi Pemkot Malang dalam penyelesaian masalah ini turut menuai kritik.

Menjamurnya Toko Modern

Persoalan menjamurnya toko modern di Kota Malang turut mengundang keprihatinan banyak pihak. Banyak masyarakat menilai bahwa kehadiran toko modern membuat pedagang kecil tersingkir. Tercatat sudah 257 toko modern berdiri di Kota Malang hingga pertengahan tahun ini.Puncaknya adalah munculnya Aliansi Anti Toko Modern Ilegal Kota Malang yang menuntut agar pemerintah daerah menutup toko modern yang tidak berijin dan menyalahi aturan. Aliansi juga menuntut pemerintah menata kembali operasional toko modern di kota Malang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menjamurnya toko modern dikhawatirkan akan mematikan toko tradisional dan juga memicu permasalahan sosial ekonomi di masyarakat.

Lemahnya City Branding

Branding kota menjadi semakin penting sebagai daya tarik untuk bersaing merebut perhatian konsumen, wisatawan, investor dan pemangku kepentingan lain yang menghasilkan pemasukan untuk daerah. Selama ini branding Kota Malang masih dinilai kurang maksimal baik dari sisi kemasan, strategi dan konsep. Dibutuhkan pengenalan dan keterlibatan masyarakat secara aktif untuk membantu memperkuat branding kota. Pemerintah dituntut untuk tahu bagamaina “cara menjual” dan “apa yang dijual” di daerahnya sehingga jargon “beautiful Malang” ataupun maskot Kota Malang tidak hanya menjadi slogan pelengkap belaka.

Beberapa Persoalan Lain

Selain berbagai persoalan diatas, ada beberapa persoalan lain yang dinilai masih sering terjadi di Kota Malang. Diantaranya adalah persoalan pelayanan publik yang seringkali masih menuai keluhan dari masyarakat. Layanan pengaduan SAMBAT online dinilai masih kurang maksimal dan lamban dalam merespon. Mahalnya biaya pendidikan juga masih menjado sorotan, hingga persoalan PPDB yang tiap tahun selalu menuai polemik di masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah yang seringkali berbenturan dengan kepentingan masyarakat juga masih kerap terjadi, seperti persoalan “jalan satu arah” yang pernah menjadi polemik berkepanjangan. Penataan pedagang kaki lima (PKL) di beberapa tempat dinilai juga belum berjalan maksimal. Pemerintah daerah juga dituntut untuk lebih melindungi kawasan heritage sebagai salah satu simbol dan identitas kota. Terakhir, sepak terjang Walikota Malang yang masih terkesan “one man show” menjadi sorotan masyarakat agar lebih memberi ruang kepada wakilnya untuk berbagi peran sesuai tupoksinya.

Optimisme menyambut 2017

Periodesasi pemerintahan HM. Anton – Sutiaji sudah berjalan 3 tahun lebih. Masih ada waktu sekitar 1,5 tahun lagi untuk menyelesaikan berbagai target dan program yang belum terlaksana, sebelum dilaksanakannya pilkada 2018 nanti untuk memilih kepala daerah baru. Semoga disisa waktu yang ada, Pemkot Malang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi dalam membangun Kota Malang yang bermartabat sesuai dengan visi misi yang dicanangkan. Butuh partisipasi dari semua pihak untuk mensukseskan hal tersebut. Salam Satu Jiwa!

*Muhammad Anas Muttaqin MSi, Direktur Eksekutif HASTA KOMUNIKA Research & Consulting.

Yuk, Diet Media!

Oleh: Ellen M Yasak MA *

Ketika jalan-jalan di public sphere (misalnya: alun-alun, hutan kota, mall), banyak remaja menundukkan kepala, serius pada alat yang ada di genggamannya, dan telinganya disumbat seutas kabel panjang. Gadget! Itu sebutan untuk alat komunikasi multifungsi, yang salah satu bentuknya adalah smartphone.

Saat ini banyak remaja yang seakan tak peduli dengan lingkungan sekitar, karena dunia baru bernama mobile media yang ada dalam smartphone.

Kerisauan saya berawal saat berkunjung ke salah satu daerah di selatan Kabupaten Malang. Di sana hampir setiap anak usia Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), memiliki gadget berupa smartphone. Ini baru di daerah.

Bagaimana dengan masyarakat Indonesia pada umumnya? Jawabannya lebih fantastis. Pengguna smartphone di Indonesia, mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2014 ke 2016. Pada tahun 2014, pengguna smartphone di Indonesia berjumlah 38,3 juta. Tahun 2016 ini, sudah berada di angka 69,4 juta pengguna, (Koran.tempo.co).

Artinya, sebagian besar masyarakat kita saat ini sudah menjadi pengguna mobile media aktif. Mobile media adalah aplikasi media yang berada dalam mobile phone (baca: smartphone).

Tahukah anda, bahwa akses manusia terhadap media memiliki batas? Lalu, jenis media apa yang dimaksud? Hampir semua media elektronik memiliki dampak negatif bagi penggunanya. Baik itu televisi, radio, surat kabar, internet, dan lain-lain.

Saat ini penggunaan media, seakan sudah menyatu dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Remaja merupakan golongan usia yang memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengakses media.

Mengapa demikian? Anak-anak yang kini beranjak remaja, lahir pada retang tahun 1998 hingga 2000-an. Di tahun tersebut, peralihan teknologi dari analog ke digital terjadi. Dengan demikian, anak-anak ini tumbuh saat kondisi teknologi telah beralih ke digital.

Anak-anak yang tidak melalui masa analog ini, disebut dengan digital native. Mereka yang terlahir sebagai digital native, dapat dengan mudah melakukan segala aktifitas dengan media digital.

Ketika banyak remaja “menunduk” dan tidak bisa melepas gadget dari tangan mereka, peran orangtua seakan tergantikan dengan gadget. Remaja yang dalam sehari menggunakan gadget lebih dari dua jam, mengindikasikan bahwa remaja tersebut sudah dalam taraf addict (kecanduan).

Pada kondisi ini, orangtua harus melakukan kontrol atas penggunaan gadget anak-anaknya. Hal ini harus betul-betul diperhatikan oleh para orangtua, karena efek negatif yang ditimbulkan. Sebuah penelitian dari Ramadhan (2015) meyebutkan, bahwa remaja yang kecanduan selfie (berfoto sendiri) terbukti memiliki kelainan psikis.

Seorang remaja yang menjadi informan penelitian tersebut mengaku, mereka sulit bersosialisasi pada lingkungan nyata dan ingin terlihat trendi dan eksis di media sosial. Bahkan hingga rela berhutang untuk membeli baju model terbaru dan makan di kafe mahal, untuk diunggah di media sosial.

Jika kondisi ini terus terjadi, maka masa depan bangsa akan terancam. Generasi muda yang terlena dengan gadget, bisa terjerumus pada gaya hidup hedonis dan memiliki kepekaan rendah terhadap lingkungan sosialnya.

Apa saja tanda-tanda kecanduan gadget?
-Anak mulai tidak berminat pada aktivitas lain.
-Sehari lebih dari 2 jam menggunakan gadget secara terus menerus.
-Terlihat perubahan tingkah laku, misalnya menjadi pemarah.
-Moodswing atau suasana hati yang mudah berubah.
-Prestasi belajar menurun.
-Mulai malas untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri. (Gustiana,2016)

Gerakan literasi media merupakan harapan ketika banyak remaja kita kecanduan media. Inti dari gerakan ini adalah, mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dalam penggunaan media.

Kita diharapkan mampu untuk memilih informasi yang kita butuhkan, dan bukan mengakses media hanya untuk keinginan. Orangtua diharapkan dapat mendampingi dan mengkontrol putra-putrinya dalam penggunaan gadget.

Membatasi penggunaan gadget, merupakan langkah awal untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan anak-anak kita dari bahaya kecanduan media.

Berikut ini adalah diagram yang dapat digunakan orangtua untuk memantau penggunaan gadget pada anak-anak berdasarkan usia anak.

Usia 0-2 tahun tidak diajurkan (berdasarkan rekomendasi APA, American Pediatric Association) karena sinar biru yang terpancar melalui layar sentuh berpengaruh pada perkembangan syaraf mata.

Usia 3-5 tahun, hanya dianjurkan 1 jam perhari untuk hiburan seperti mendengarkan lagu, menari, dan bernyayi. Anak usia dibawah 5 tahun membutuhkan stimulasi untuk perkembangan motoriknya sehingga aktivitas bergerak sangat diajurkan.

Usia 6-12 tahun, waktu untuk beraktivitas dengan gadget 1-2 jam perhari untuk hiburan dan sarana belajar dengan pengawasan orangtua.

Usia 13-18 tahun, remaja sudah dapat diberi kepercayaan untuk menggunakan gadget sehari-hari dengan pengawasan penuh dari orangtua.

Keterlibatan orangtua dalam aktivitas sehari-hari anak sangat dibutuhkan, misalnya orangtua meluangkan waktu 15-45 menit sehari untuk family time. Membuat peraturan penggunaan gadget, untuk orangtua dan anak ketika di rumah.

Selain itu, harus ada keterbukaan dalam berkomunikasi dengan anak. Orangtua juga harus terampil menggunakan perangkat digital, misalnya memonitor pertemanan anak di media sosial dengan ikut serta berteman secara virtual.

Menjadi orangtua digital, harus mampu menjadi teladan atau role model untuk anak-anaknya tentang keseimbangan penggunaan gadget. Mulailah cerdas bermedia, dan bersama-sama berdiet media!.

*Ellen M Yasak MA, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi dan pendiri Komunitas Mediadiet di Malang.

Menghadapi Ancaman Ekonomi dari Kepikunan

Oleh: Dr Yuniar Sunarko SpKJ *

Berbagai keberhasilan di bidang kesehatan membuat lebih banyak orang di Indonesia hidup lebih panjang. Di satu sisi, tentu ini sesuatu yang sangat menggembirakan, karena warga senior dengan berbagai kemampuan dan pengalamannya dapat menjadi kontributor dalam pembangunan.

Namun bagai keeping uang bermata dua, kita juga harus menerima konsekuensi bahwa berbagai penyakit degeneratif juga meningkat seiring bertambah panjangnya usia harapan hidup. Demensia (kepikunan) adalah salah satu di antaranya.

Di seluruh dunia saat ini terdapat sekitar 900 juta orang berusia lebih dari 60 tahun, dan jumlah tersebut akan terus meningkat. Dalam World Azheimer’s Report 2015 yang dilansir oleh Alzheimer Disease International dinyatakan bahwa antara tahun 2015-2050 di negara berpenghasilan tinggi akan terdapat peningkatan jumlah warga senior sebesar 56%, sementara di negara berpenghasilan menengah diperkirakan peningkatan berada di kisaran 138 – 185%.

Sementara di negara berpenghasilan rendah – di mana sumberdaya untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi penuaan populasi sangat terbatas – penduduk berusia lanjut diperkirakan akan meningkat sebesar 239% dalam periode tersebut. Kelompok negara yang disebut terakhir ini memikul beban ganda (double burden), di mana masalah kesehatan ibu dan akan serta penyakit infeksi masih menuntut perhatian besar sementara masalah penyakit degeneratif terus meningkat berlipat kali.

Diperkirakan 46,8 juta orang mengalami Demensia di seluruh dunia, dan 58% di antaranya berada di negara berpenghasilan menengah ke bawah. Angka tersebut akan meningkat dua kali lipat setiap 20 tahun. Saat ini setiap 3 detik – bersamaan dengan setiap tarikan nafas kita – di seluruh dunia bertambah satu pasien yang dididagnosis Demensia.

Setelah selesai mencermati angka-angka yang disajikan di atas, mari kita mulai memahami bahwa dampak Demensia dapat dilihat pada tiga tingkatan yang saling berhubungan, yaitu Orang Dengan Demensia (ODD), keluarganya, dan masyarakat luas. Sementara Demensia berkaitan dengan menurunnya usia harapan hidup, yang lebih memerlukan perhatian adalah kualitas hidup ODD sendiri dan keluarganya.

Dibandingkan pendampingan pada penyakit lain, ODD memerlukan lebih banyak bantuan. Pada tahap lanjut, mereka memerlukan bantuan di hampir semua aspek kehidupannya : makan, toileting, berpakaian, berpindah tempat, menjaga diri, dan sebagainya. Tentu ini bukan kualitas hidup yang diinginkan oleh semua orang yang berharap dianugerahi umur panjang.

Sementara bagi keluarga / caregiver – nya, kelelahan bertubi-tubi yang timbul selama mendampingi ODD menambah berat beban sehari-hari mereka sendiri. Anggota keluarga yang 24 jam melakukan pendampingan tentu lama kelamaan akan tiba pada titik terbawah kekuatan fisik dan mentalnya.

Konsekuensi lebih lanjutnya adalah penurunan produktivitas dan kualitas pekerjaan keluarga/ caregiver di luar kegiatan pendampingan ODD, karena setiap hari mereka akan berangkat kuliah atau bekerja dalam kondisi tidak prima. Ini disebut Informal Care Cost, yang belum pernah dapat dihitung secara pasti, namun diperkirakan proporsinya sebesar 40% dari beban ekonomi akibat Demensia.

Global cost akibat Demensia di Amerika Serikat meningkat dari US$ 600 miliar pada tahun 2010 menjadi US$ 818 miliar atau 1,09% dari GDP pada tahun 2015. Angka pasti untuk Indonesia belum diperoleh, namun pasti tidak terlalu jauh dari angka tersebut, atau bahkan lebih besar.

Bagaimanakah kita dapat menjawab tantangan ekonomi akibat Demensia ini? Negara-negara yang tergabung dalam G7 telah merilis Global Action Against Dementia. Aksi yang meliputi awareness raising (peningkatan kesadaran), komunitas ramah Demensia/ lansia, serta peningkatan kualitas pelayanan ini direkomendasikan untuk diikuti pula oleh negara- negara G20 – di mana Indonesia termasuk di dalamnya – karena peningkatan beban ekonomi akibat Demensia lebih tinggi di kelompok ini.

Dengan segala sumberdaya yang kita miliki sekarang, kita harus mulai bahu membahu merancang strategi untuk meminimalkan dampak ekonomi akibat transisi demografi ini. Kita mulai dari sekarang untuk memasyarakatkan gaya hidup sehat sejak dini agar tidak menambah populasi penyandang Demensia di masa depan. Bersediakah Anda?

*Dr Yuniar Sunarko SpK, Psikiater di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dan anggota ALZI (Alzheimer Indonesia)-Malang Chapter.

Komunitas