Menghadapi Ancaman Ekonomi dari Kepikunan

Oleh: Dr Yuniar Sunarko SpKJ *

Berbagai keberhasilan di bidang kesehatan membuat lebih banyak orang di Indonesia hidup lebih panjang. Di satu sisi, tentu ini sesuatu yang sangat menggembirakan, karena warga senior dengan berbagai kemampuan dan pengalamannya dapat menjadi kontributor dalam pembangunan.

Namun bagai keeping uang bermata dua, kita juga harus menerima konsekuensi bahwa berbagai penyakit degeneratif juga meningkat seiring bertambah panjangnya usia harapan hidup. Demensia (kepikunan) adalah salah satu di antaranya.

Di seluruh dunia saat ini terdapat sekitar 900 juta orang berusia lebih dari 60 tahun, dan jumlah tersebut akan terus meningkat. Dalam World Azheimer’s Report 2015 yang dilansir oleh Alzheimer Disease International dinyatakan bahwa antara tahun 2015-2050 di negara berpenghasilan tinggi akan terdapat peningkatan jumlah warga senior sebesar 56%, sementara di negara berpenghasilan menengah diperkirakan peningkatan berada di kisaran 138 – 185%.

Sementara di negara berpenghasilan rendah – di mana sumberdaya untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi penuaan populasi sangat terbatas – penduduk berusia lanjut diperkirakan akan meningkat sebesar 239% dalam periode tersebut. Kelompok negara yang disebut terakhir ini memikul beban ganda (double burden), di mana masalah kesehatan ibu dan akan serta penyakit infeksi masih menuntut perhatian besar sementara masalah penyakit degeneratif terus meningkat berlipat kali.

Diperkirakan 46,8 juta orang mengalami Demensia di seluruh dunia, dan 58% di antaranya berada di negara berpenghasilan menengah ke bawah. Angka tersebut akan meningkat dua kali lipat setiap 20 tahun. Saat ini setiap 3 detik – bersamaan dengan setiap tarikan nafas kita – di seluruh dunia bertambah satu pasien yang dididagnosis Demensia.

Setelah selesai mencermati angka-angka yang disajikan di atas, mari kita mulai memahami bahwa dampak Demensia dapat dilihat pada tiga tingkatan yang saling berhubungan, yaitu Orang Dengan Demensia (ODD), keluarganya, dan masyarakat luas. Sementara Demensia berkaitan dengan menurunnya usia harapan hidup, yang lebih memerlukan perhatian adalah kualitas hidup ODD sendiri dan keluarganya.

Dibandingkan pendampingan pada penyakit lain, ODD memerlukan lebih banyak bantuan. Pada tahap lanjut, mereka memerlukan bantuan di hampir semua aspek kehidupannya : makan, toileting, berpakaian, berpindah tempat, menjaga diri, dan sebagainya. Tentu ini bukan kualitas hidup yang diinginkan oleh semua orang yang berharap dianugerahi umur panjang.

Sementara bagi keluarga / caregiver – nya, kelelahan bertubi-tubi yang timbul selama mendampingi ODD menambah berat beban sehari-hari mereka sendiri. Anggota keluarga yang 24 jam melakukan pendampingan tentu lama kelamaan akan tiba pada titik terbawah kekuatan fisik dan mentalnya.

Konsekuensi lebih lanjutnya adalah penurunan produktivitas dan kualitas pekerjaan keluarga/ caregiver di luar kegiatan pendampingan ODD, karena setiap hari mereka akan berangkat kuliah atau bekerja dalam kondisi tidak prima. Ini disebut Informal Care Cost, yang belum pernah dapat dihitung secara pasti, namun diperkirakan proporsinya sebesar 40% dari beban ekonomi akibat Demensia.

Global cost akibat Demensia di Amerika Serikat meningkat dari US$ 600 miliar pada tahun 2010 menjadi US$ 818 miliar atau 1,09% dari GDP pada tahun 2015. Angka pasti untuk Indonesia belum diperoleh, namun pasti tidak terlalu jauh dari angka tersebut, atau bahkan lebih besar.

Bagaimanakah kita dapat menjawab tantangan ekonomi akibat Demensia ini? Negara-negara yang tergabung dalam G7 telah merilis Global Action Against Dementia. Aksi yang meliputi awareness raising (peningkatan kesadaran), komunitas ramah Demensia/ lansia, serta peningkatan kualitas pelayanan ini direkomendasikan untuk diikuti pula oleh negara- negara G20 – di mana Indonesia termasuk di dalamnya – karena peningkatan beban ekonomi akibat Demensia lebih tinggi di kelompok ini.

Dengan segala sumberdaya yang kita miliki sekarang, kita harus mulai bahu membahu merancang strategi untuk meminimalkan dampak ekonomi akibat transisi demografi ini. Kita mulai dari sekarang untuk memasyarakatkan gaya hidup sehat sejak dini agar tidak menambah populasi penyandang Demensia di masa depan. Bersediakah Anda?

*Dr Yuniar Sunarko SpK, Psikiater di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dan anggota ALZI (Alzheimer Indonesia)-Malang Chapter.

Otak dan Stamina Sehat di Usia Lanjut

Oleh: Ayu Bulan Febry KD SKM MM *

Seseorang dikatakan memasuki masa usia lanjut setelah melintasi usia 60 tahun ke atas. Jangan hanya berfikir bahwa waktu tua nanti, hanya sosok yang sakit-sakitan, pikun, dan tubuh yang lemah rentan. Di usia lanjut ini ternyata Anda pun dapat menikmati hari-hari yang menyenangkan, sehat, dan bahagia. Kuncinya siap akan perubahan yang kan Anda alami baik fisik dan mental, atur asupan makanan, rutin kontrol kesehatan, tetap berolahraga, dan selalu tersenyumlah…

Perubahan Fisik dan Mental

Perubahan secara fisik atau mental banyak terjadi ketika seseorang memasuki usia tua. Perubahan yang biasa terjadi adalah timbulnya uban, penglihatan berkurang, tanggalnya gigi, pikun, pendengaran menurun, dan merasa dirinya dikucilkan. Perubahan tersebut secara alami pasti terjadi.

Bila seseorang sudah lansia, akan terjadi perubahan fisik yang perlu mendapat perhatian. Seseorang akan memiliki otot yang kuat pada usia 20 tahun. Kekuatan ini akan menurun ketika menginjak usia 40 tahun. Pada usia 60 tahun, kekuatan otot hanya tinggal setengahnya dibandingkan dengan bertambahnya usia. Upaya untuk memperbaiki fungsi otot dapat ditempuh dengan cara latihan fisik yang tepat dan berkesinambungan.

Peningkatan jumlah lemak pada tubuh orang lansia dipengaruhi oleh penurunan aktivitas fisik yang tidak diimbangi dengan pengurangan asupan makanan. Peningkatan jumlah lemak akan dapat berdampak terhadap timbulnya penyakit. Perubahan fisik lain yang sering dialami oleh lansia adalah gangguan kesehatan gigi seperti kerusakan gusi, karies pada akar gigi, dan tanggalnya beberapa gigi. Kondisi ini mengakibatkan lansia mengalami hambatan dalam proses mengunyah.

Sejalan dengan bertambahnya usia, kemampuan indra penciuman dan perasa juga secara perlahan mulai menurun. Perubahan ini kadang-kadang tidak disadari oleh mereka. Kekurangan beberapa zat gizi seperti seng, tembaga dan beberapa vitamin dapat memicu penurunan kepekaan indra penciuman dan perasa. Kondisi ini mengakibatkan selera makan menurun sehingga dapat menimbulkan kekurangan zat gizi.

Produksi asam lambung dan beberapa enzim pencernaan juga mulai mengalami penurunan. Kondisi ini berpengaruh terhadap penyerapan vitamin dan kalsium dalam usus. Akibatnya akan timbul berbagai penyakit yang berhubungan dengan lambung dan usus seperti tukak lambung, sembelit atau kurang gizi

Beberapa penyakit yang sering timbul pada lansia adalah penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Organ ginjal pun sering mengalami kelainan akibat berkurang fungsinya. Sistem endokrin juga mengalami kemunduran sehingga akan timbul penyakit diabetes mellitus.

Pada organ seksual, bisa mengalami kemunduran atau kelemahan fungsi sehingga libido menurun. Selain itu, untuk gerakan usus akan lebih lambat dan cairan lambung untuk memproses makanan berkurang. Akibatnya, penyerapan sari makanan oleh tubuh menurun. Selain itu, kotoran (feses) keluar tanpa terkontrol atau terkendali.

Selain itu sel otak mengalami penurunan sehingga secara keseluruhan akan menurunkan daya ingat dan daya pikir seseorang yang kemudian menjadi demensia (pikun). Jika mental lansia tidak siap menerima kenyataan ini, akan menjadi apatis bahkan depresi menghadapi semua perubahan pada masa tua.

Kebutuhan Gizi Usia Lanjut

Kebutuhan energi menurun pada proses menua. Hal ini disebabkan oleh terjadinya komposisi tubuh, yaitu menurunnya sel-sel otot dan meningkatnya sel-sel lemak yang menyebabkan menurunnya kebutuhan energi untuk menjalankan fungsi tubuh. Kebutuhan energi untuk usia lanjut pria sekitar 2200 kalori dan wanita 1850 kalori per hari.

Protein sebagai sumber energi tidak perlu dikurangi pada usia usia lanjut, karena protein berfungsi sebagai zat pembangun pada proses menua untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Tetapi protein tidak boleh dimakan dalam jumlah berlebih karena dapat memberatkan fungsi ginjal. Kebutuhan protein untuk usia lanjut adalah ± 0,8 gr/kg BB per hari.

Asupan lemak bagi usia lanjut tidak melebihi 15% kebutuhan energi. Di usia lanjut sebaiknya menggunakan minyak nabati (asam lemak tak jenuh), dan mengonsumsi ikan yang mengandung asam lemak tak jenuh adalah lebih baik dibandingkan protein hewani lainnya.

Penyakit-penyakit degeneratif sering kali dialami di masa usia lanjut ini seperti diabetes mellitus, jantung, hiperkolesterol, asam urat, hipertensi, dan lain-lain. Untuk itu pengaturan gizi dalam hal pemberian diit sangat diperhatikan dan disesuaikan dengan penyakit yang diderita.

Kiat Fisik dan Otak Sehat di Usia Lanjut

Nah, simak yuk sejumlah kiat supaya sehat di usia lanjut…

1. Kurangilah asupan santan, daging yang berlemak, dan minyak agar kolesterol darah tinggi tinggi, karena santan kelapa dan daging berlemak mengandung kolesterol yang tinggi.

2. Perbanyaklah mengonsumsi makanan berkalsium tinggi seperti susu, ikan, makanan laut, karena pada usia lanjut khususnya ibu-ibu yang menoupouse, sangat perlu mengonsumsi kalsium untuk mengurangi risiko keropos tulang. Dianjurkan susu yang rendah lemak tinggi kalsium, bisa juga susu skim. Selain itu, ikan laut memang memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi otak. Ikan laut seperti tuna, salmon, makerel, sarden, serta ikan kod mengandung minyak ikan omega-3 yang kaya akan DHA. Sering mengkonsumsi ikan laut akan memperlancar proses pengiriman signal yang menuju otak.

3. Perbanyaklah konsumsi makanan berserat seperti sayur, buah, gandum, oat, agar pencernaan lancar dan tidak sembelit. Pilihlah sayur dan buah yang berwarna hijau, kuning, oranye karena selain memenuhi kebutuhan serat, juga untuk memenuhi kebutuhan vitamin A, C, E yang melindungi sel-sel tubuh termasuk sel otak dari kerusakan.

4. Kurangi konsumsi gula dan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi agar gula darahnya normal, khususnya bagi penderita kencing manis.

5. Gunakanlah sedikit minyak untuk menumis dan kurangi makanan yang digoreng. Minyak mengandung kolesterol, dan kolesterol di dalam pembuluh darah dapat menyumbat pembuluh darah sehingga mengakibatkan penyakit jantung.

6. Makananlah cukup sumber zat besi. Sumber zat besi dari hewani (daging yang berwarna merah) dan nabati (sayuran berwarna hijau pekat) untuk mencegah anemia dan baik untuk kesehatan otak.

7. Perbanyaklah mengonsumsi makanan yang diolah dengan dipanggang atau direbus, karena makanan tersebut tidak mengandung kolesterol dan mudah dicerna tubuh.

8. Buatlah masakan agar lunak dan mudah dikunyah, sehingga kesehatan gigi terjaga.

9. Buatlah masakan dengan bumbu yang tidak merangsang seperti pedas atau asam karena dapat mengganggu kesehatan lambung dan alat pencernaan.

10. Kurangi pemakaian garam, yaitu tidak tidak lebih dari 4 gram per hari (1sdt = 5 gram), hal ini ditujukan untuk mengurangi risiko tekanan darah tinggi.

11. Minumlah air karena sangat penting bagi metabolisme tubuh dan mengganti cairan hilang dalam bentuk keringat dan urin.

12. Hindari minuman beralkohol, selain menyebabkan iritasi lambung, minuman berlakohol memiliki kandungan energi yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan obesitas/kegemukan.

Menu Sehari-hari Usia Lanjut
Berikut ini adalah contoh menu dalam sehari untuk usia lanjut :

Pagi (±Jam 06.00) : Nasi putih, Soto ayam

Snack (±Jam 10.00) : Susu rendah lemak tinggi kalsium

Siang (±Jam 13.00) : Nasi putih, Rolade daging,Tempe bacem, Rawon jamur kancing,Buah melon Snack (±Jam 16.00) : Kue nagasari

Malam (±Jam 19.00) : Nasi putih, Tengiri kuah kuning , Perkedel tahu, Tumis labu siam, Buah pepaya

*Ayu Bulan Febry KD SKM MM, Penulis buku-buku gizi dan kesehatan, penyuluh kesehatan di Instalasi PKRS RS Jiwa Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang.

 

Refleksi 17 Agustus 1945 dan Salam Satu Jiwa Arema

Refleksi 17 Agustus 1945 dan Salam Satu Jiwa Arema
Refleksi 17 Agustus 1945 dan Salam Satu Jiwa Arema

Oleh: Ir Bambang Sumarto *

Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi momen sangat penting bagi bangsa. Karena pada saat itulah bangsa ini mulai menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara, bebas lepas dari belenggu pendudukan bangsa luar, dan berdiri tegak di tanah sendiri.

Kemerdekaan yang dikumandangkan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat, pukul 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta, itu sebagai momentum mengisi kevakuman pemerintahan setelah awal Agustus 1945

Jepang yang saat itu masih menduduki dan menjajah wilayah Indonesia, menyerah di tangan sekutu. Meski kalah perang, tentara jepang di wilayah pendudukan Indonesia masih bersenjata lengkap. Amunisi dan persenjaatan militer serta armada tempur masih mondar-mandir. Tak ada yang berani melucuti, apalagi melawan.

Maka, para tokoh pada saat itu, terutama generasi tua di bawah kepimpinan Bung Karno, berpikir panjang untuk mendapatkan momentum kemerdekaan tanpa ada pertumpahan darah dengan Jepang, dan generasi tua ini lebih sabar untuk menentukan saat yang tepat untuk itu.

Berbeda dengan generasi muda yang menggebu-gebu dan bersemangat segera merdeka. Apalagi ada momentum tepat, sehingga di bawah pimpinan Caherul Saleh, generasi muda ‘mengamankan’ tokoh utama bangsa, yakni Bung Karno dan Bung Hatta, ke sebuah desa kecil bernama Rengasdengklok, Karawang, pada 16 Agustus 1945. Mereka mendesak agar dua tokoh bangsa itu segera memproklamasikan Kemerdekaan RI.

Peredebatan pada malam Jumat di bulan Ramadhan itu pun berlangsung a lot. Bung Karno masih keukeuh bahwa kemerdekaan RI harus sejalan dengan persetujuan Jepang yang telah berjanji akan memberikan kemerdekaan, dibuktikan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI.

Tidak mudah bagi para pemuda saat itu meluluhkan hati Bung Karno, hingga dini hari. Pada dini hari itu juga Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta untuk menemui pimpinan Angkatan Darat Jepang, lalu menyampaikan keinginan Bangsa Indonesia untuk merdeka. Namun Jepang tidak memberi izin Soekarno untuk mengumunkan proklamasi kemerdekaan, karena kondisi RI masih stastus quo, sebelum kedatangan sekutu. Kenyataan ini akhirnya membuat generasi tua kecewa berat, dan Jepang dinilai telah ingkar janji.

Maka, pada sekitar pukul 02.00, golongan tua dan muda berkumpul di rumah Laksamana Tadashi  Maeda, seorang perwira AL Jepang yang mendukung kemerdekaan RI. Bertempat di Jalan Imam Bonjol No 1 Menteng Jakarta Pusat, naskah proklamasi akhirnya dibuat, ditulis sendiri oleh tangan Bung Karno.

Sementara itu, tokoh muda Sukarni mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani teks Proklamasi itu, atas nama Bangsa Indonesia.Selanjutnya teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, dan akhirnya dibacakan oleh Bung Karno pada 17 Agustus 1945, tepat pukul 10.00, di Jalan Pegangsaan Timur No 56 Jakarta.

Inilah suri tauladan yang harus kita ingat dari perjalan seorang pemimpin besar, Bung Karno, walau dalam kondisi apapun, musyawarah, komunikasi dan koordinasi, menjadi bagian sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara, karena apapun persoalan yang terjadi dalam meyelesaikan persoalan bangsa,hendaknya kita selalu mengedepankan musyawarah.

Untuk mennyelesaikan persoalan bangsa yang saat itu menghadapi situasi sangat penting, Bung Karno tetap mengajak musyawarah, komunikasi, dan koordinasi dengan para tokoh muda, bahkan dengan penjajah sekalipun, untuk membicarakan Kemerdekaan RI, dengan orientas tanpa pertumpahan darah, yang sangat merugikan rakyat.

Suri tauladan itulah yang patut ditauladani pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin nasional, pempimpin daerah propinsi, maupun pemimpin derah kota dankabupaten, agar dalam menyelesaikan maupun membahas persoalan-persoalan penting, tetap dilakukan dengan mendengarkan suara hati rakyat, karena apapun yang dilakukan pemerintah, semuanya untuk kesejahteraan rakyat.

Bagi kita generasi penerus yang mengisi kemerdekaan ini, yang hidup di Kota Malang, yang merupakan bagian kecil dari Bangsa Indonesia, ada baiknya juga mentauladani jiwa besar Bung Karno.

Segala persoalan yang ada di Kota Malang yang kita cintai ini, hendaknya juga dilakukan dengan musyawarah, komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak.

Terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Di Kota Malang masih banyak persoalan yang jadi pekerjaan rumah, yang harus dipikirkan bersama, seperti masalah kemacetan lalu lintas, banjir, pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan lain-lain, yang harus jadi perhatian serius Pemerintahan Kota Malang dan DPRD Kota Malang.

Dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemerintahan Kota Malang dan DPRD hendaknya lebih serius membahas pekerjaan rumah yang masih banyak dan harus dilakukan dengan musyawarah, komunikasi dan koordinasi yang baik, agar tugas dan tanggung jawab mensejahterakan rakyat Kota Malang bisa tercapai, walau secara bertahap.

Selain itu Pemerintahan Kota Malang juga harus berupaya memperbaiki segala sendi kehidupan, disamping ekonomi juga karakter bangsa yang mulai luntur. Percuma jika ekonominya kuat tapi banyak koruptor, banyak kejahatan, banyak kedholiman dan kemunafikan. Bangsa ini akan kuat jika karakter bangsa kembali pada dasar Negara Pancasila.

Sebagai Arek Malang, saya bangga dan sangat mengapresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan Arema dengan yel-yel yang dahsyat, seperti SALAM SATU JIWA, AREMA! Ini wujud tan dari bangsa ini yang harus bersatu dalam perbedaan, dan meski berbeda tapi tetap dalam persatuan.

Maka, 71 Tahun Kemerdekaan Indonesia adalah momentum untuk mewujudkan karakter bangsa yang kuat, dan ekonomi daerah maupun nasional yang tangguh. Sehingga bisa membuat masyarakat adil dan sejahtera, baik jasmani maupun rohani, serta mewujudkan Pemerintahan Kota Malang yang bermartabat, yang pada ujungnya menjadikan bangsa  Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani bangsa lain di dunia.

Salam Satu Jiwa… Arema…!

Dirgahayu Bangsaku Tercinta

*Ir Bambang Sumarto, Sekretaris Fraksi Partai Golkar dan Ketua Komisi C DPRD Kota Malang.

Kembalikan Jati Diri Kota Malang

Oleh: Edi Rudianto SSy SH *

Maraknya lampionisasi di segenap penjuru dan sudut Kota Malang memantik alam bawah sadar jiwa kebangsaan kita. Sebuah Kota yang mempunyai sejarah panjang dalam proses peradabannya, yang bahkan telah beberapa kali mencapai titik puncak tatanan sosial kemasyarakatan.

Sebagai bukti tak terbantahkan adalah lahir dan berkembangnya Kerajaan Kanjuruhan pada abad 7-8 M, serta Kerajaan Singosari pada 12-13 M, yang seakan hanya menjadi sebuah kota tanpa peradaban dan nir jati diri.

Arus besar globalisasi memang sulit kita taklukkan, sebab ada masalah mendasar dalam mindset mental dan karakter jiwa bangsa. Kekayaan budaya bangsa yang melimpah seakan tercampakkan di tong sampah, yang seakan sengaja disediakan oleh aparatur birokrasi negara.

Tingginya ragam hias ornamen candi serta berbagai peninggalan purbakala yang tersebar di Malang hanya sebagai pelengkap gambar dalam buku sejarah anak didik kita. Mendunianya wiracarita Panji yang telah dilestarikan di Thailand, Malasyia, Singapura, Kamboja, dan Vietnam, adalah bukti riil offensive budaya era Kerajaan Singosari yang ternyata bertepuk sebelah tangan di negeri sendiri.

Maraknya bantengan yang merupakan seni asli masyarakat Jawa pedesaan dalam mengenang perlawanan panjang terhadap imperialisme dan kolonialisme Belanda serta Jepang, seolah dibiarkan berkembang sendiri tanpa campur tangan pemerintah yang seharusnya mengayomi masyarakat seni budaya.

Dengan kebanggaan dan percaya diri luar biasa, Walikota Malang menginstruksikan kepada segenap jajaran SKPD untuk memasang puluhan ribu lampion beraksara asing di kala kita mempunyai peninggalan adiluhung aksara Jawa. Sebagai bentuk penerjemahan sepihak dari motto Kota Malang, yaitu kota kreatif yang berwawasan global.

Jangankan para seniman, masyarakat awam pun paham bahwa pemasangan lampion bukanlah hal yang bersifat kreatif seperti yang diharapkan warga Kota Malang tercinta. Lampionisasi adalah sekedar budaya copy paste negeri para naga.

Lampionisasi adalah bentuk perang asimetris gaya baru yang diterapkan negara-negara adikuasa. Jangan sampai kita menjual harkat dan martabat jati diri bangsa, demi mengejar investasi modal kaum naga.

Maka dari itu kita harus kembali kepada semangat berkepribadian dalam budaya. Kemandirian ekonomi hanya akan dapat tercapai jika kita telah tuntas dalam kemandirian budaya.

Salam Satu Jiwa, Arema!

*Edi Rudianto SSy SH, Sekretaris Jenderal DPP Garda Sandi (Gerakan Pemuda Desa Mandiri).

Refleksi 56 Tahun PMII; Memahami Arah Gerakan PMII ke Depan

Oleh: Amran Umar *

MALANGVOICE – 17 April 1960, tepatnya 56 tahun yang lalu, dunia mencatat, di Surabaya lahir sebuah organisasi kepemudaan yang menaungi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Tujuan awal berdirinya PMII waktu itu, pada 1960 partai-partai besar mempunyai angkatan muda, khususnya di kalangan mahasiswa, seperti GMNI, HMI, Masyumi dan lain sebagainya. Tetapi NU yang memiliki basis massa terbesar, justru tidak memiliki. Sehingga muncullah ide dari setiap daerah untuk mendirikan organisasi kemahasiswaan bernama PMII (KH Nuril Huda, Pendiri PMII).

Dalam perjalanannya, PMII melewati banyak tantangan, terutama pada awal berdirinya, mulai penolakan dari kalangan internal NU maupun dari luar NU, serta independensi PMII pada 1972 di Lawang, Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya sering disebut sebagai Deklarasi Murnajati, dimana secara struktural PMII lepas dari Banom NU.

Mulai saat itu PMII berkembang sangat pesat, ketika itu dipimpin sahabat Zamroni, yang dalam waktu bersamaan beliau juga menjabat sebagai presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Dari berbagai tantangan di atas hingga peran PMII ikut meruntuhkan kekuasaan Orde Baru pada 1998, organisasi ini mampu melewati semuanya, walau tidak berjalan mulus.
Hingga saat ini PMII memiliki 220-an cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, dan bisa dikatakan menjadi organisasi dengan jumlah kader terbanyak.

Arah Gerakan PMII
Dengan jumlah kader yang begitu banyak, PMII memiliki tanggung jawab dan tugas besar bagi bangsa, karena PMII harus mampu mengawal segala kebijakan yang ada, serta menjadi garda terdepan dalam menangkal gerakan radikalisme di kalangan mahasiswa khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya.

Lalu bagaimana dengan PMII saat ini, Apakah sudah mampu menjawab tantangan zaman? Bagaimana kondisi kadernya di seluruh Tanah Air? Itu semua merupakan pertanyaan yang harus dijawab para kader PMII saat ini. Bahwa PMII berdiri dengan tujuan sangat mulia, sebagaimana tertuang dalam AD/ART, yakni terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu, dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Kader PMII saat ini harus mampu mengatasi segala bentuk permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga harus menguasai berbagai hal dalam pandangan arah gerakanya, di antaranya:
Kecerdasan Intelektual (IQ). Hal ini sangat penting, baik untuk kepribadian kader maupun masyarakat luas, karena yang dikedepankan rasionalitas. Dalam hal ini kader harus mampu bertindak terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkunganya secara efektif. Artinya, ketika seseorang sudah menjadi kader PMII, maka dia harus mampu memberikan yang lebih. Contoh kecil, misalnya di dalam kelas, kader PMII harus tampil beda, di mana IPK nya harus lebih tinggi dari lainya.

Kecerdasan Emosional (EQ). Harus diakui, PMII merupakan organisasi kemahasiswaan yang mengedepankan intelektualitas, yang mampu mengontrol emosinya dalam situasi dan kondisi apapun., sehingga kecerdasan emosional itu dapat mengasah kemampuan untuk meredam emosi dan mengarahkanya kepada hal-hal yang bermanfaat. Sebab, tujuan akhir dari mahasiswa adalah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas.

Kecerdasan Spiritual (SQ). Selain menguasai IQ dan EQ, kader PMII juga harus menguasai kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah kaidah dan nilai-nilai, yang akan membawa seseorang kader mencapai kebahagian hakiki, mampu menyeimbangkan antara tugas sebagai mahasiswa, keluarga, dan tentu Yang Maha Kuasa. Artinya, ke depan, arah gerakan PMII tak hanya menyelesaikan berbagai masalah pada tataran sosial masyarakat saja, tapi juga ideologi serta menebar kedamaian bahwa perbedaan itu indah.

Dari berbagai penjelasan di atas, jelaslah bahwa kader PMII harus mampu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, menjadi garda terdepan membela kaum tertindas, bersinergi dengan segala elemen masyarakat untuk bersatu padu menjaga NKRI ini, serta harus mampu menjadi aktifis di dalam kelasnya, yakni menjadi pembeda secara intelektual dengan mahasiswa lainya.

Secara kontektual, di usia yang ke-56 tahun ini, PMII harus menciptakan kader yang berintelektual serta profesional, bukan hanya menjadikan kader sebagai kader demonstran, tapi diimbangi dengan kapasitas keilmuan yang matang, yang mampu menjawab tantangan zaman.

Selamat Hari Lahir PMII yang ke-56, semoga tambah jaya, pembela bangsa penegak agama, tangan terkepal dan maju kemuka!

*Amran Umar, Ketua Komisariat PMII Unisma.

Quo Vadis Toko Modern Ilegal di Kota Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

GEMURUH suara Pemkot Malang pada detik–detik menjelang akhir 2015 dalam merespon keresahan masyarakat, yang salah satunya disuarakan Aliansi Anti Toko Moderen Illegal Kota Malang, terkait menjamurnya toko moderen yang menurut temuan Aliansi keberadaannya Illegal, direspon gegap gempita oleh Wali Kota Malang, yang antara lain menyampaikan akan inspeksi mendadak (Sidak) dalam bentuk Opsgab (operasi gabungan), dan bagi yang melanggar pasti disanksi, bahkan yang tak berizin di-police line.

Opsgab yang dilaksanakan pada 30 Desember dengan melibatkan beberapa SKPD terkait, telah menemukan beberapa toko moderen yang menurut Kepala BP2T, ada yang tidak bisa menunjukkan surat izin dalam bentuk SIUP maupun HO dan atau beberapa di antaranya SIUP dan HO nya sudah mati. Padahal SIUP dan HO hanyalah salah satu di antara persyaratan lain bagi pemilik usaha toko moderen untuk memperoleh IUTM ( Izin Usaha Toko Moderen ).

Atas temuan itu, ternyata Pemerintah Kota Malang tidak memberi sanksi apapun, bahkan janji memberi tanda police line pun hanya sebagi ungkapan bombastis yang tidak ada dalam tindakan nyata.

Dalam beberapa bulan terakhir, kita semua dibuat tercengang dengan penampilan akrobatik SKPD terkait took modern di Kota Malang, terutama menyangkut terkait tata kelola toko moderen.
Kasus Perda No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan,
Toko Moderen dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, cacat tanggal penandatanganannya oleh Wali Kota Malang, sehingga Perda itu justru menjadi simbol carut-marut dan amburadulnya sistem penegakkan Perda Kota Malang terkait tata kelola toko moderen, disusul dengan Opsgab yang tak berhujung pangkal.

Sementara itu Pemerintah Kota Malang dengan tegasnya melakukan penindakan pada pedagang asongan di Alun–alun, PKL di kawasan Pasar Besar dan terakhir penertiban parkir liar, menjadi pemandangan kontras betapa dewi keadilan dengan mudahnya menebas hak-hak wong cilik secara serampangan, yang sesungguhnya memiliki derajat kesamaan dalam pelanggaran terhadap Peraturan daerah .

Akibatnya, masyarakat menilai secara tidak langsung bahwa penegakkan Perda bukan lagi menjadi bastion of justice (benteng keadilan), melainkan bassinet of justice (keranjang keadilan) yang mudah dininabobokan dan diayun sesuai kehendak penguasa.

Menyitir metode ‘moral reading’ dari Ronald Dworkin, Satjipto Rahardjo (2008) telah mengkonstruksikan negara hukum Indonesia sebagai suatu negara dengan nurani atau negara yang memiliki kepedulian (a state with conscience and compassion). Artinya, common sense dan legal sense yang berselaras dengan legal and moral ethics sejatinya menempati status penting dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia.

Maka dari sudut subyeknya, penguasa harus membuka hati dan pikirannya terhadap perkembangan masyarakat, berdasar ketentuan hukum positif yang berlaku, agar dapat terhindar dari jebakan bahwa hukum tanpa ketegasan justru seringkali menghalangi lahirnya keadilan itu sendiri.

Berdasar data yang diungkap Kepala BP2T Kota Malang, bahwa jumlah toko moderen sebanyak 265 unit, terdiri dari 223 sudah diverifikasi dan 42 dimungkinkan tidak berizin, serta dinyatakan semuanya illegal oleh Aliansi, maka titik-titik kanker sudah diketemukan, dan melakukan operasi caesar dengan pisau yang tepat layak segera dilakukan, serta langkah seanjutnya adalah menata ulang sesuai peraturan perundangan berlaku.

Seyogyanya momentum ini dimanfaatkan sebagai renaissance ( kebangkitan ) nurani Pemkot Malang, sebagai wujud nyata komitmen dan kemauan politik dari Pemkot Malang dan DPRD. Sudah barang tentu masyarakat amat merindukan teladan hukum, sehingga prasyarat kejujuran, ketegasan, dan keberanian dalam menegakkan Perda dengan moral dan nurani, menjadi syarat minimal dari pencarian keadilan bagi masayarakat.

Sebaliknya, jika terbukti atau setidak-tidaknya terindikasi adanya praktik penyimpangan atas Perda di atas kekuasaan manapun, maka sudah selayaknya segera dibersihkan. Dalam konteks ini, ibarat ikan membusuk mulai dari kepala hingga ke ekor, maka tindakan yang pantas dilakukan adalah dengan memotong dan membuangnya (Imperium, 2007).

Masalah pelik dihadapi, ketika nurani seseorang tertutup kabut tebal akibat ‘keterlanjurannya’ terlibat atas sandiwara Prosedur dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi). Satu hal yang tidak kalah pentingnya, bahwa carut marut tata kelola toko moderen di Kota Malang telah jatuh di meja publik melalui pemberitaan media massa, sehingga tabir kelam penegakkan Perda Toko Moderen di Kota Malang dapat tersingkap.

Quo Vadis (ke arah mana) tata kelola toko moderen di Kota Malang masih membutuhkan perjuangan dalam menegakkan keadilan berdasar moralitas dan hati nurani yang tulus memang terasa berat dan tiada henti. Akan tetapi, keyakinan atas pencapaiannya tidak boleh pernah goyah atau redup sedikitpun.

Tentunya di masa yang akan datang kita berharap, tak perlu lagi kita mengais-ngais untuk sekedar mencari sebongkah nurani di tengah-tengah ilalang keadilan.

Sesuai kajian yang dilakukan Aliansi Anti Toko Moderen Illegal Kota Malang, menujukkan bahwa operasional toko modern di Kota Malang adalah bentuk nyata pembiaran praktek usaha perdagangan ilegal oleh Pemerintah Kota Malang, terbukti tidak satupun tempat usaha toko modern yang dialasi izin IUTM ( Izin Usaha Toko Moderen ) sebagaimana disyaratkan dalam pasal 25 ayat 1 Perda No 8 Tahun 2010.

*Soetopo Dewangga, Koordinator Aliansi Anti Toko Moderen Illegal Kota Malang.

MEA 2016, Mampukah UMKM Bersaing?

Oleh: Ahmad Fairozi *

Jelang pergantian 2015 menuju 2016, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pun tinggal menghitung hari. Hal itu patut menjadi kegelisahan bersama sebagai bagian dari MEA. Mampukah hasil produk Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) kita bersaing dengan hasil produk luar negeri yang segera membanjiri pasar?

Mirisnya, hingga hari ini UMKM kita belum menjadi prioritas pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mendorong agar mampu meningkatkan produksi kreatifnya, padahal dukungan yang teramat sangat dibutuhkan para pelaku UMKM menjadi sangat penting, selain dukungan finansial, juga penting dukungan pemasaran hasil produksi kreatif UMKM, mengingat persaingan dalam MEA pada tahun 2016 akan sangat ketat.
Melihat kenyataannya, UMKM hingga saat ini dibeberapa daerah belum difasilitasi secara baik oleh pemerintah, hal demikian berakibat pada lambatnya perkembangan industri kreatif yang berada dalam naungan UMKM. Sangat disayangkan jika hingga detik ini UMKM masih luput dari perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Hal di atas disebabkan beberapa faktor, di antaranya, banyaknya masalah dalam tubuh UMKM itu sendiri, yang pada dasarnya menjadi tugas pemerintah untuk mendata dan menertibkannya, misalnya masih ditemukannya UMKM yang masuk angin, pada kenyataannya UMKM itu tidak ada alias sudah mati. Nah, hal semacam ini sering terjadi, yang dimungkinkan dapat berdampak berupa kerugian bagi UMKM lain yang memang benar-benar ada sebagai pelaku usaha kecil dan menengah masyarakat.

Disamping itu, hasil produksi dari industri kreatif UMKM belum mampu dipasarkan dengan baik, karena terkendala biaya promosi dan distribusi, nah, disinilah tugas serta peran pemerintah sangat diperlukan untuk membantu UMKM mendistribusikan dan mempromosikan hasil produksinya untuk dapat dikenal masyarakat secara umum dan mampu memberikan incam bagi pelaku UMKM itu sendiri.

Lemahnya data dan dukungan berupa promosi hasil produk industri kreatif UMKM menyebabkan sulitnya bergaining produk UMKM di kancah perdagangan lokal, regional maupun nasional, cukup miris memang jika melihat keadaan yang demikian, dengan semakin dekatnya MEA yang akan diberlakukan sejak tahun depan, tentunya hanya tinggal menghitung hari saja, namun UMKM dan kita sebagai bagian dari MEA masih belum sepenuhnya siap menghadapinya.

Malang Raya Pusat Perekonomian

Melihat potensi wilayah Malang Raya sebagai pusat pariwisata dan pendidikan, seharusnya pemerintah daerah masing-masing wilayah sangat giat dalam mendorong dan memfasilitasi UMKM yang ada, sehingga pelaku UMKM yang berada pada tiga wilayah strategis di wilayah Malang Raya itu mampu menumbuhkan industri kreatifnya sebagai bagian dari persiapan kompetisi produksi industri kreatif yang terhimpun dalam sebuah UMKM.

Kota Batu misalnya, Pemerintah Kota Batu wajib mendorong agar pelaku UMKM dapat memproduksi oleh-oleh khas Kota Batu, dikarenakan Kota Batu didaulat menjadi sentra pariwisata. Potensi inilah yang belum mampu dimaksimalkan oleh pemerintah sejauh ini, sehingga pusat oleh-oleh yang berada di Kota Batu, rata-rata tidak menjual produk hasil UMKM yang berdomisili di Kota Batu, itulah menjadi alasan hingga hari ini UMKM belum mampu memaksimalkan hasil produk kreatifnya dalam dunia industri dan perdagangan.

Demikian juga di Kota dan Kabupaten Malang, tidak jauh berbeda dengan Kota Batu dalam memperhatikan nasib pelaku UMKM. Banyak diantara pelaku UMKM sulit berkembang, dikarenakan peran strategis pemerintah kurang memberikan manfaat terhadap pelaku UMKM selama ini, akibatnya, banyak UMKM yang tidak mampu mengembangkan produk kreatifnya, sehingga sulit bersaing dengan produk UMKM lain dan tentunya produk luar negeri nantinya.

Misalnya, sudah seberapa banyak pelaku UMKM mendapatkan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Haki) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Masih sangat sedikit produk hasil UMKM yang memiliki Haki, jika demikian, dimana peran pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi pera pelaku UMKM? Seharusnya dan sudah semestinya pemerintah yang bertanggungjawab terkait hal tersebut.

Penting digiatkan kembali oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mendorong dan membantu mempromosikan hasil industri kreatif produk UMKM, meski terkesan lambat dan hampir ketinggalan, inovasi tetap diperlukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan para pelaku UMKM.

Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan, itulah mengapa pemerintah dan para pelaku UMKM harus lebih giat lagi untuk menghadapi persaingan dalam MEA tahun 2016 mendatang, disamping juga produk hasil UMKM didorong untuk memiliki Haki, agar hak cipta dan hak kekayaan industri dapat dilestraikan ditengah persaingan yang ketat nantinya.

*Ahmad Fairozi, Divisi Data dan Program Good Governance Activator Alliance (GGAA) East Java.

Internasionalisasi Bahasa Indonesia melalui MEA

Oleh: Uni Sofiah *

MALANGVOICE-Bahasa Indonesia dikukuhkan pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, dalam momen Sumpah Pemuda. Namun baru ditetapkan sebagai bahasa negara tepat satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, yakni 18 Agustus 1945. Ketetapan itu tercantum dalam UUD 1945 Pasal 36. Hingga kini, sudah tujuh puluh tahun Bahasa Indonesia mewarnai komunikasi bangsa.

Sejalan dengan perkembangannya, Bahasa Indonesia terus melakukan penyempurnaan untuk tetap diminati masyarakat, baik Indonesia sendiri maupun internasional. Internasionalisasi Bahasa Indonesia tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang merupakan payung hukum Bahasa Indonesia.

Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Pasal 44 Ayat 1 dan 2).

Keikutsertaan Bangsa Indonesia dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) meningkatkan peluang bagi Bahasa Indonesia untuk dieksplor ke kancah internasinal. Selain itu juga menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi MEA. Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu, memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Sebab, bahasa Melayu telah lama menjadi Lingua Franca di kawasan Asia Tenggara.

Potensi besar Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari banyaknya penutur Bahasa Indonesia, yakni 300 juta penutur. Tata Bahasa Indonesia yang sederhana dan teratur serta penggunaannya dalam percakapan relatif mudah dipelajari, sehingga kata-kata

dalam Bahasa Indonesia seperti batik dan keris juga dipakai oleh beberapa negara di Eropa dan Amerika.

Indonesia yang kaya akan kebudayaan dan sumber daya alam dapat memikat para wisatawan dari berbagai negara untuk berkunjung. Dengan kunjungan ini Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar jika wisatawan berniat untuk menggali, meneliti, dan mempelajari budaya Indonesia.

Di Eropa, bahasa Indonesia dipelajari di delapan universitas, dua negara di Amerika Utara, Beijing, Bangkok, Kazakhstan, Osaka, Aucklan, Pusan, Tasmania, dan Cebu City. Sarjana Indonesia yang tergabung dalam komunitas sarjana internasional yang mengkhususkan Bahasa Indonesia, antara lain Italia, Tasmania, Estonia, Israel, India, Republik Ceko, Swiss, Belanda, Rusia, Irlandia, Jerman, Taiwan, Finlandia, Thailand, dan Prancis.

Bipa (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) tersebar di 74 negara, termasuk Indonesia, dan meliputi 219 buah lembaga. Sebanyak 26 negara menyelenggarakan kursus Bahasa Indonesia untuk warganya melalui Bipa, yakni Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Austria, Belanda, Bulgaria, Ceko, Cina, Denmark, Filipina, Hongkong, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Mesir, Norwegia, Papua Nugini, Prancis, Rusia, Suriname, Swedia, Swiss, Vatikan, dan Vietnam.

MEA diharapkan sebagai langkah awal menginternasionalisasi Bahasa Indonesia, dengan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi MEA. Dengan ini Bahasa Indonesia lebih mudah menjadi bahasa internasional. Peluang lain selain menjadi bahasa internasional, kebudayaan Indonesia seperti batik, wayang, tarian daerah, dan reog, akan mudah dikenal dunia.

*Uni Sofiah, Mahasiswa Semester 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unisma.

Islamophobia Barat…

Oleh: Andreansyah Ahmad *

MALANGVOICE – Tak akan pernah terlupakan di benak umat manusia, berbagai tragedi berdarah yang membunuh ribuan, bahkan jutaan umat manusia, di beberapa negara dengan mengatasnamakan Islam.

Pasca tragedi bom Paris beberapa waktu lalu, bangsa Barat kembali mengambil celah kembali untuk menjatuhkan citra Islam di mata dunia. Itu semua dimaksudkan untuk menciptakan Islamophobia, ketakutan terhadap Islam, yang dianggap identik dengan terorisme.

Kenyataan itu memang memberi citra buruk terhadap Islam, dan ini merupakan salah satu usaha kaum kapitalis untuk menyingkirkan Islam dari peradaban.

Kini, di mata bangsa Barat, Islam identic penuh dengan kekerasan. Sungguh disayangkan aksi-aksi teror yang mengatasnamakan Islam itu, padahal Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan kerukunan antar umat beragama.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan peduduk beragama Islam terbesar di dunia. Ada beberapa agama lain hidup di Indonesia, tetapi bangsa ini tetap menjunjung tinggi nilai pluralisme.

Indonesia bukanlah negara Islam, meski mayoritas penduduknya beragama Islam. Kerukunan umat beragama di Indonesia patut diacungi jempol, dan ini seharusnya menjadi contoh bagi bangsa Barat.

Permasalahan yang ada, adalah banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam untuk berbuat kekerasan, sehingga ini memudahkan kaum kapitalisme untuk menjatuhkan citra Islam.

Salah satu contohnya, ISIS, mereka menggunakan nama Islam untuk menghancurkan Islam. Padahal, bila dikaji, ISIS tak lain bentukan kaum kapitalisme, yang memang sengaja dibentuk untuk menjatuhkan citra Islam.

Penghancuran citra Islam dilakukan kaum kapitalis dengan intens dan massif. Maka, tak heran bila bangsa Barat kini mengalami phobia (ketakutan) dengan Islam, hingga lahirlah istilah Islamophobia.

*Andreansyah Ahmad, PMII Rayon Al-Kindi, Komisariat Unisma.

Cavillatio Tata Kelola Toko Modern di Kota Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Cavillatio merupakan bahasa latin yang artinya ‘alasan yang dicari-cari’. Cavillatio tata kelola toko modern Kota Malang, tak lain alasan yang dicari-cari tentang niat baik tata kelola toko modern oleh penyelenggara Negara, dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Malang.

Pernyataan Kepala BP2T beberapa waktu lalu di media, antara lain ….. “selagi aturan digodok, pihaknya belum bisa berbuat banyak, kalau ada yang mengajukan perpanjangan izin operasional, kami masih layani sampai sewa lahan di tempat mereka habis.”

Pernyataan itu merupakan reproduksi kebohongan pada publik atas aturan baku operasional toko modern di Kota Malang, yaitu Perda No 8 Tahun 2010 pasal 25 ayat 1, yang menyatakan, Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern, wajib memiliki IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Sementara izin yang dikeluarkan BP2T atas operasional toko modern hanya HO dan Amdal lalin (sebagaimana terungkap dalam hearing bersama DPRD,BP2T, Disperindag, Pemuda Demokrat dan Aliansi Masyarakat Peduli UMKM, Selasa, 6 Oktober 2015). Sebuah kejanggalan ketika BP2T masih akan melayani izin sampai sewa lahan mereka habis, lalu apa hubungan sewa lahan dengan izin operasional toko modern, yang syarat mutlaknya adalah IUTM.

Ada pertanyaan menggelitik, bisakah seorang penyewa mengajukan advice planning (AP)? Karena mayoritas tempat usaha toko modern tidak sesuai dengan peruntukan berdasarkan tata ruang wilayah? Bisakah seorang penyewa mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena mengajukan AP dan IMB melekat atas kepemilikan hak?

Pernyataan ini justru mengundang pertanyaan balik, jangan–jangan tempat usaha toko modern tidak memiliki IMB, karena mayoritas pemilik usaha hanyalah penyewa lahan. Maka verifikasi faktual sebagai alat ukur untuk memastikan bahwa tempat usaha toko modern itu legal atau tidak, dilihat dari salah satu prasyarat IMB.

BP2T bukannya tidak paham terhadap syarat mutlak atas pasal 25 ayat 1 Perda Nomor 8 Tahun 2010, sesungguhnya publik tidak perlu mengajari bebek untuk berenang, tetapi yang lebih penting bahwa publik meyakini, publik memastikan bahwa bebek itu pasti bisa berenang. Ibarat Seorang Muslim yang akan menunaikan ibadah sholat, maka harus wudlu, agar sholatnya sah. Maka wudlu menjadi syarat mutlak untuk menjalankan ibadah sholat. Dan IUTM adalah syarat mutlak operasionalnya toko modern, dan jika tidak dipenuhi, oprasionalnya jelas illegal.

Sementara itu pernyatan Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Malang, Tri Widyani (20 Oktober 2015), di media yang sama, menyatakan, “selama ini belum ada perda atau perwali yang spesifik mengatur toko modern. Kami akan membuat peraturannya dulu, harus ada perda atau perwali yang mengatur, ini sedang kami kaji”.

Ungkapan itu berbanding lurus dengan pernyataan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sugiantoro, lima tahun lalu, tepatnya pada 10 September 2010, yang menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa membatasi pendirian toko swalayan karena dalam Perda No 12 Tahun 2001 tentang pengaturan usaha dan distribusi bidang industri dan perdagangan tak disebutkan tentang aturan pengoperasian toko modern. Untuk itu Perindag akan mengusulkan revisi Perda No 12 Tahun 2001, karena tidak relevan untuk diterapkan sekarang.

Ini bentuk nyata repetisi seorang pejabat pelayan publik yang cenderung mereproduksi kebohongan, lima tahun yang lalu Perindag akan mengkaji dan mengusulkan adanya Perda yang sudah tidak relevan, dan saat ini pun masih akan menggodok lagi, karena Perda dan Perwali yang ada belum cukup operasional untuk menata toko modern.

Seharusnya pejabat publik menyadari betul bahwa sifat mutatis mutandis Bab VI Pasal 12 ayat 1.c Perpres 117 tahun 2007, Jo Bab V pasal 10 ayat C Permendag 53 tahun 2008, Jo Bab VII Pasal 24 ayat 2.c , Pasal 26 ayat 2 Permendag No 70 tahun 2013, Jo BAB v Pasal 11 ayat 1- 5 Perda Propinsi Jawa Timur No 3 Tahun 2008 dan Jo Pasal 25 ayat 1 Perda No 8 tahun 2010, sudah sangat memadai untuk mengalasi operasionalnya toko modern di Kota Malang. Ini wujud nyata perlawanan aturan yang dilakukan si pembuat aturan itu sendiri dalam praktek pemberian layanannya.

Sudah saatnya BP2T dan Perindag Kota Malang berhenti cavillatio, dan menghindari prasangka buruk dari publik atas layanan yang diberikan yang jelas–jelas dan terang benderang bertentangan dengan regulasi yang ada. Segera bikin roadmap, tata toko modern di Kota Malang sesuai dengan aturan–aturan, yang sesungguhnya cukup memadai untuk memberikan perlindungan pada UMKM.

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang dan Koordinator Paguyuban Toko Tradisional.

Komunitas