Pembiaran Operasional Toko Modern Ilegal di Kota Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Menjamurnya Toko Modern di Kota Malang yang menurut Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ( BP2T ) berjumlah 223, patut dipertanyakan Izin operasionalnya.

Berdasar Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang diselenggarahkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang ( BP2T), tidak mengatur secara khusus bagaimana Mekanisme dan persyaratan mendirikan toko Modern sebagaimana diamanatkan Perda No 8 Tahun 2010.

Sementara BP2T, sebagaimana dapat diakses melalui Website perijinan Kota Malang, ada tiga Kelompok perijinan yaitu, Usaha Pariwisata dan Sosial budaya, Pekerjaan Umum dan yang ketiga Perekonomian.

Dari ketiga kelompok perijinan maka yang mendekati Ijin Usahat Toko Modern adalah kelompok perekonomian di mana seharusnya Toko Modern diatur. Akan tetapi layanan perekonomian itu hanya terdiri dari :

a. Izin Usaha Percetakan

b. Izin Perluasan Industri

c. Izin Usaha Industri ( IUI )

d. Tanda Daftar Industri ( TDI )

e. Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP )

f. Izin Usaha Angkutan

g. Izin Trayek

h. Izin Pemasangan Media Reklame Insidentil

i. Izin Pemasangan Media Reklame Tetap

Dari kelompok perijinan dan kategori perijinan di atas, maka Pemerintah Kota Malang ada kemungkinan menggunakan SIUP sebagai prasyarat pendirian Toko Modern.

Ketika asumsi itu benar, maka izin operasional toko modern di Kota Malang merupakan penyimpangan dari Perda No 8 Tahun 2010 pasal 25 ayat 1 yang secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern wajib memiliki Ijin Usaha Toko Modern ( IUTM ), bahkan persyaratan pendirian Toko Modern di Kota Malang dengan SIUP bertentangan dengan persyaratan IUTM berdasarkan Pasal 12 dan 13 Perpres 112/207, Jo Pasal 12 Permendag 53/2011, Jo Pasal 7 Perda Jatim No 3 Tahun 2008, Jo Pasal 25 Perda Kota Malang No 8 Tahun 2008.

Dan sebaliknya ketika Izin Usaha Toko Modern tidak berdasarkan SIUP maka sesungguhnya ijin apa yang dimiliki oleh toko modern sebagai alas hak untuk operasional.

Perda No 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan sesungguhnya terlalu bersifat umum bahkan hanya ada 3 ( tiga ) pasal yaitu pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan ini merupakan diskresi terhadap ;

a. Perpres no.5 th. 1999 tetang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha

b. Perpres no. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat pembelanjaan dan toko modern

c. Peraturan Mentri Perdagangan RI no 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern

d. Pergub. Jawa Timur No.3 tahun 2008 ttg perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di prop. Jawa timur,

Yang seharusnya Pemerintah Kota Malang membuat Perturan Daerah ( Perda ) secara khusus mengatur tentang tata kelola toko modern yang menjamin akan keberlangsungan Toko Tradisional maupun pasar Tradisional.

Ruang gelap Izin Operasional toko modern dibuktikan pula dengan tidak satupun toko modern di Kota Malang memasang coppy Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) yang dapat diketahui oleh umum, padahal berdasarkan UU NO.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mewajibkan pemilik TDP memasang copy TDP di tempat yang mudah dilihat oleh Umum.

TDP ini melekat di dalamnya ada izin gangguan atau hinder ordonnantie (HO), sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa Toko Modern tersebut, resmi mengantongi izin, surat izinnya sudah daluarsa dan atau justru tidak memiliki Izin.

Jarak Tempat Usaha Toko Modern yang relatif berhimpitan di Kota Malang juga merupakan pelanggaran secara massif, karena Pendirian Toko Modern yang berhimpitan melanggar terhadap aturan zonasi terhadap perda No 8 Tahun 2010 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa ….Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

Sejauh ini Pemerintah Kota Malang belum memliki kemauan politik ( polical will ) yang kuat, untuk menggunakan Peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini sebagai mekanisme tata kelola toko modern dan perlindungan toko tradisional dalam menegakkan sekaligus menggunakan kewenangan-kewenangan diskresinya.(Bersambung)

 

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Malang.

Carut Marut Tata Kelola Toko Modern dan Ancaman Kematian UMKM Perdagangan Tradisional

Oleh: Soetopo Dewangga *

Kekuatan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia terletak pada sektor UMKM/ perdagangan tradisional yang secara nyata menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi saat krisis ekonomi 1998 dan 2008.

Namun perkembangan jaringan toko modern di Kota Malang semakin tidak terkendali, dengan dampak negatif berupa pelemahan kapasitas dan akses hak-hak ekonomi toko tradisional yang merupakan bagian dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM toko tradisional).

Berdasar informasi yang disampaikan Indri Ardoyo, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang pada sejumlah media, jumlah minimarket (Alfamart dan Indomart) saat ini ada 223 unit.

Dengan luas wilayah Kota Malang 110,06 km2 dan jumlah toko modern sebanyak 223 unit, maka rata–rata dalam radius 493,54 meter ada toko modern yang lain. Tata kelola toko modern seperti ini menunjukkan tidak adanya perlindungan terhadap toko tradisional, di era liberalisasi dan masifnya ekspansi jaringan toko modern hingga ke tingkat daerah, hingga mempengaruhi preferensi konsumen untuk beralih dari kebiasaan berbelanja di toko tradisional yang bersifat usaha perseorangan dan rumah tangga ke gerai-gerai toko modern yang dekat, lengkap dan lebih tertata pola pelayanan dengan fasilitas tambahannya seperti parkir gratis dan ruangan berpendingin.

Dalam sejarah perkembangan UMKM, sesungguhnya toko tradisional menempati posisi sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena selain sebagai aset ekonomi negara, juga aset budaya dalam sistem sosial kemasyarakatan.

Pelemahan UMKM toko tradisional, secara otomatis juga berdampak pada pelemahan ekonomi dan budaya masyarakat. Dari data sepintas di atas pemerintah baik pusat maupun daerah tidak melindungi secara efektif hak dan kepentingan UMKM toko tradisional ketika harus menghadapi penetrasi bisnis jaringan toko modern baik yang nasional maupun internasional.

Hukum dan kebijakan yang sudah dikeluarkan tidak dapat berjalan dengan efektif untuk menciptakan persaingan pasar yang sehat dan berkeadilan. Pemerintah Kota Malang belum secara maksimal mendayagunakan kewenangan hukum yang dimilikinya, merevitalisasi kebijakan dan struktur kelembagaannya, serta mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya untuk secara efektif melindungi dan memberdayakan toko tradisional sebagai salah satu bentuk kewajiban kewajiban negara terhadap warganya.

Toko tradisional merupakan industri perdagangan tingkat mikro yang secara hukum seharusnya mendapatkan perlindungan berdasarkan;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM,

2. Perpres no.5 th. 1999 tetang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha,

3. Peraturan Presiden Nomor 112 Nomor 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,

4. Peraturan Mentri Perdagangan RI no 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern,

5. Perda Propinsi Jawa Timur No.3 tahun 2008 ttg perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di prop. Jawa timur, dan,

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasar ketentuan di atas maka Pemberdayaan dan perlindungan UMKM toko tradisional secara normatif menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemeirntah daerah mencakup aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Tetapi implementasi dari berbagai peraturan di atas ternyata sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang belum teroptimalisasi untuk mengelola perlindungan toko tradisional dengan indikasi berupa pembiaran praktek ekspansi toko moderen yang melanggar norma hukum dan telah menggerus potensi pasar yang dimiliki oleh toko tradisional.

Struktur hukum, kebijakan maupun kelembagaan di tingkat lokal Kota Malang juga belum menjadi cerminan dari tata kelola perlindungan toko tradisional karena masih bersifat umum, bias, dan secara penegakan hukum juga tidak dilengkapi dengan instrumen yang dapat berfungsi secara efektif dan proaktif.

Memang tidak ada larangan atas kehadiran toko modern termasuk ritel modern (minimarket berjaringan) tetapi Pemerintah Kota Malang memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah dan letak dari ritel modern tersebut (minimarket berjaringan) agar tidak mematikan toko tradisional / toko-toko klontong yang dikelola secara tradisional serta menyerap banyak tenaga kerja.

Pemerintah Kota Malang seharusnya mendorong peran serta masyarakat untuk terlibat langsung dalam sektor ritel modern dengan melibatkan pihak perbankan dalam memberikan pinjaman KUR kepada toko-toko tradisional agar dapat dikembangkan menjadi toko modern lokal.

Dengan keterlibatan masyarakat maka sektor ritel modern bukan hanya didominasi oleh perusahaan dengan modal besar tetapi menyebar dengan keterlibatan pelaku usaha lokal berskala kecil. Dengan demikian jikalaupun masyarakat beralih ke toko modern (minimarket berjaringan) tidak akan membawa pengaruh yang besar karena industri-industri kecil pun jalan. ( bersambung )

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang.

Politik Pencitraan adalah Politik Kepalsuan

Oleh: Caping Maskarah Safril *

KONSEP politik yang bermoral pun mengajarkan untuk berhindar dari kebohongan dan kepalsuan. Politik memang sering merupakan pesta janji. Ketika janji itu sulit untuk ditepati, politik kebohonganlah yang sering terjadi. Politikus sering mencari alat-alat pembenaran untuk membingkai kebohongannya; mengesankan ketepatan janjinya. Inilah teori politik pencitraan yang keliru.

Namun, terkadang, kita berjanji tidak mengukur kemampuan, karena janji kita berpamrih. Banyak politikus berjanji karena ingin dipilih, sehingga janjinya muluk-muluk, terkadang tidak realistis.

Bagi politikus, ingkar janji tidak hanya dosa, tetapi melorotnya citra. Ketepatan janji adalah salah satu strategi politik pencitraan. Namun, untuk memenuhi strategi itu, terkadang bohong dilakukan. Padahal politik pembohongan kontraproduktif dengan politik pencitraan.

Hampir setiap permasalahan yang timbul selalu mendapat respon dari pemerinta dalam waktu yang cukup singkat. Tidak ada satupun masalah yang menyita perhatian banyak orang yang berhasil lewat dari jangkaun perhatian kepala negara.

Semua persoalan itu kemudian dibungkus rapi dengan berbagai pandangan dan argumen yang tidak jarang membuat masyarakat terlena akan sikap responsive kepala negara.

Hanya sayangnya, sikap responsive itu nampaknya hanya sekadar lips service belaka. Presiden seolah begitu respect dengan beban dan penderitaan banyak pihak. Namun realita yang ada justru tidak menunjukkan adanya langkah konkrit yang dapat merubah keadaan menjadi lebih baik. Justru yang muncul kemudian adalah sikap pembiaran dan terkesan lepas tangan. Seolah fungsi kepala negara hanya sekadar memberi komentar tanpa diikuti dengan tindakan dan langkah konkrit dalam mengurai berbagai persoalan yang ada.

Terlalu banyak contoh kasus yang dapat dimunculkan ke permukaan untuk membenarkan sikap pemerintahan saat ini yang penuh dengan tipu daya.

Lihat saja misalnya upaya pemberantasan korupsi yang hampir dalam setiap momen selalu didengung-dengungkan pemerintah. Kita memang mengapreasiasi langkah aparat penegak hukum dalam membuka tabir kejahatan, khususnya masalah korupsi yang sudah banyak diangkat ke permukaan.

Mafia peradilan, mafia pajak, mafia migas, mafia kepolisian, mafia-mafia lainnya adalah beberapa kasus yang mendapat sorotan tajam saat ini. Dalam perkembangannya, kasus-kasus yang demikian sudah lumayan marak yang dimejahijaukan. Namun sayangnya, dalam proses penuntasannya justru digantung ditengah jalan. Hampir belum ditemukan kasus-kasus yang sudah mendapat penuntasan secara riil.

Mencermati perkembangan politik yang diusung pemerintah saat ini, justru yang menonjol adalah budaya pencitraan diri dan membangun pamor serta popularitas di balik kebohongan dan tipu muslihat. Aroma pencitraan itu begitu tercium dengan jelas ketika berbagai program yang didengungkan justru tidak ada yang berhasil mencapai titik kesuksesan. Pemerintah hanya lihai dalam beretorika, tetapi dalam tatanan implementasi justru mandul dan tidak mampu memberikan harapan kepada publik.

Pendek kata, karena politik pencitraan hanya menonjolkan tampilan luar, maka dengan mudah pun ia akan tersingkap. Selain hukum waktu yang akan berbicara, hembusan angin kritis dari rakyat pun bisa menyingkapnya.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kali Lima Indonesia Kabupaten Malang. Tinggal di Jalan Bandulan 6 Sukun, Malang.

Kasus Gama, Cermin Kesenjangan Hubungan Sosial Ortu dan Anak

Oleh: Dra Erlin Iriani MM *

Kasus pembiusan dan kekerasan seksual yang dilakukan pasangan kekasih, Gama dan SAN, merupakan cermin kesenjangan hubungan sosial antara orang tua dan anak. Di era globalisasi, di mana informasi antar negara sudah tidak ada batas lagi (borderless), dengan mudahnya budaya asing masuk melalui jaringan internet.

Hal ini, kalau tidak disikapi dengan bijak dan cerdas, maka serbuan budaya asing akan mengikis moral budaya luhur serta norma yang ada di seluruh hamparan persada Nusantara ini.

‘Penyimpangan’ perilaku seksual pasangan Gama dan SAN adalah pengabaian pada suara hati dan salah penerapan logika bernalar. Dan dampaknya, terjadilah pelanggaran HAM yang dilakukan pada korban terbius, EWW.

‘Penyimpangan’ perilaku itu juga merupakan pelanggaran pada norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, dan merupakan tindak criminal, dalam hal ini pelanggaran hukum pidana.

Peran orang tua sangat penting dalam menghadapi lajunya perubahan peradaban zaman. Orang tua harus cerdas dan selalu mengikuti perkembangan teknologi, agar dapat mengarahkan anak dan membentenginya dari pengaruh informasi global yang bebas berinteraksi.

Arus informasi yang terbuka luas dan dapat diakses setiap saat, memberikan dampak positif dan negatif pada tumbuh kembang anak. Maka tugas orang tua adalah mendampingi anak agar arus informasi yang diterima bisa dipilah dan dipilih. Pengaruh negatif harus diabaikan dan pengaruh positif bisa diindahkan.

Untuk itu orang tua harus menguasai teknologi agar bisa mengimbangi perkembangan pengetahuan tehnologi anak. Pada era ini orang tua harus dapat menjalankan multiperan terhadap anak, selain berperan sebagai orang tua dan guru bagi anak , orang tua juga harus bisa menjadi teman dan sahabat bagi anak-anaknya.

Agar anak bebas bertanya dan curhat pada orang tua tanpa rasa segan, malu atau risih. Bila hubungan sosial orang tua dan anak terjalin akrab dan baik maka kasus seperti pembiusan dan pelecehan seksual oleh pasangan Gama dan SAN tidak akan pernah terjadi.

*Dra Erlin Iriani MM, Wakil Ketua Bidang Sosial KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Kota Malang.

PILKADA: PRESTASI ATAU PRESTISE DEMOKRASI?

Oleh: Caping Maskarah Safril *

Mengawali tulisan ini adalah penjelasan tentang judul di atas. Berdasarkan teori politik yang ada, bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan atau negara disebut yang terbaik karena dengan demokrasi peluang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat lebih tinggi kemungkinannya (dibandingkan sistem yang lain) yang didasarkan atas terciptanya wahana dan mekanisme partisipasi aktif rakyat dalam menentukan kebijakan pemerintahan negara.

Dengan demikian yang dimaksud dengan prestasi demokrasi adalah keberhasilan pemerintahan (negara) dalam meningkatkan atau mewujudkan kesejahteraan kehidupan rakyat. Sebaliknya yang dimaksud prestise demokrasi adalah penerapan sistem dan atau pelaksanaan demokrasi yang tidak dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan rakyat, karena demokrasi sekedar lips service atau pernyataan, slogan, kalaupun dilaksanakan hanya bersifat prosedural saja; hanya untuk gengsi elite saja dan sebaliknya merugikan rakyat.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berupa pemilihan umum dan pemilihan langsung (selanjutnya ditulis pilkada) kepala daerah baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, jika dilihat dari jumlah pelaksanaannya, kiranya layak mengantarkan Indonesia tercatat dalam guinnes book of record, sebab sampai hari ini tidak kurang dari 350 pemilihan langsung telah dilaksanakan dalam empat tahun ini. Tetapi jikalau hal itu terjadi yaitu pencatatan dalam guinnes book of record belum tentu menimbulkan dampak yang positif bagi Indonesia, karena yang dapat masuk atau dicatat dalam guinnes book of record tidak semuanya bermakna positif bagi kemanusiaan.

Sederhananya sebut saja bahwa yang ada dalam guinnes book of record itu sekedar kronik belaka. Tetapi penulis sama sekali tidak bermaksud menyatakan pilkada di Indonesia sebagai kronik belaka, tetapi sebaliknya penulis menjadikan pilkada sebagai ukuran kualitas demokrasi, dus kualitas Indonesia. Untuk keperluan itu paparan tentang pilkada diusahakan selengkap mungkin selengkap dimensi Indonesia.

Seperti diketahui, bahwa pilkada dilaksanakan sebagai ikutan atau kelanjutan dari pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat setelah dilakukan amandemen UUD 1945 (catatan: amandemen UUD 1945 dilakukan empat kali sejak 1999 – 2002) dan itu dikatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari reformasi Indonesia. Sebelum reformasi terjadi, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR RI serta pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD sesuai UU yang berlaku, dan itu dipahami sebagai demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan seperti yang dimaksudkan sila keempat Pancasila.

Perlu diketengahkan satu catatan, bahwa pada saat proses amandemen UUD 1945 khususnya yang berkaitan dengan pemilihan langsung presiden oleh rakyat. Pada saat itu Fraksi PDI Perjuangan sesungguhnya masih keberatan, sebab menurut FPDI Perjuangan rakyat belum siap melakukan hal itu, dengan kata lain sesungguhnya rakyat awam ditinjau dari kualitas pendidikan dan ekonomi belum memiliki syarat yang lengkap untuk menentukan langsung presidennya. Tentunya pernyataan fraksi PDI Perjuangan tersebut juga berlaku bagi pelaksanaan pilkada.

Pilkada dilaksanakan selain dari tinjauan umum adalah untuk peningkatan partisipasi rakyat dalam demokrasi, pada sisi tertentu juga diharapkan dapat memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini didasarkan atas pra andaian bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memahami secara mendalam aspirasi rakyat di daerahnya, serta dari segi legitimasi, kepala daerah memiliki kedudukan yang kuat, sehingga tidak akan mudah dipermainkan oleh DPRD yang juga berposisi sebagai wakil rakyat, karena sama-sama dipilih langsung oleh rakyat.

Demikianlah pilkada pada segi normative menjanjikan sejumlah kelebihan dalam arti untuk kepentingan rakyat dibandingkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, namun apakah juga demikian pada praktiknya (praktisisnya)?.

Sebelum langsung menyoroti manfaat praktis bagi rakyat dalam arti peningkatan kesejahteraan rakyat dari pilkada, sejenak penulis memaparkan manfaat yang diperoleh rakyat yang berupa peningkatan kesejahteraan rakyat dari pemilihan presiden yang langsung dilakukan oleh rakyat pada tahun 2004 sebagai hulu pilkada.

Pemilihan umum Presiden RI tahun 2014 dimenangkan oleh Joko Widodo – Jusuf Kalla (JWJK) yang didukung oleh partai PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, dsb (disebut juga Koalisi Indonesia Hebat/KIH) yang mengalahkan Prabowo – Hata Rajasa yang didukung Gerindra, Golkar, PPP, PAN, PKS, dan sebagainya (disebut Koalisi Merah Putih/KMP). Beberapa waktu kabinet Indonesia Hebat yang dipimpin JKW-JK berjalan, PDI-P melaksanakan kongres dan terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI-P. Jika pada waktu pilpres Golkar bersama yang lain dalam KMP, setelah kalah dalam pilpres logikanya harusnya Golkar sebagai oposisi bersama Gerindra, PAN, PKS, PPP terhadap Kabinet Indonesia Hebat. Tetapi dengan pecahnya Partai Golkar menjadi dua kubu, maka dengan enteng dan tanpa malu salah satu kubu berubah posisi menjadi pendukung Kabinet Indonesia Hebat.

Dari kasus ini yang penulis perlu munculkan adalah Aliansi antar partai yang terjadi bukanlah aliansi strategis apalagi aliansi ideologis, melainkan aliansi taktis bahkan pragmatis yang berorientasi pada kekuasaan bukan program untuk mensejahterakan rakyat. Demikian juga sulit untuk menetapkan bahwa semua partai yang dulu mengusung JKW-JK adalah pendukung Kabinet Indonesia Hebat beserta program kerjanya dan sebaliknya partai-partai pengusung Prabowo-Hata Rajasa sebagai partai oposisi terhadap JKW-JK.

Ketidakjelasan konstelasi aliansi parpol pendukung JKW-JK dan sebaliknya juga berdampak pada ketidakjelasan program kerja yang dilaksanakan JKW- JK, maka yang muncul adalah program-program instan dan pragmatis.

Oleh karena itulah cukup wajar jika sampai hampir setahun pemerintahan JKW- JK kesejahteraan rakyat tidak meningkat, sebaliknya angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah, bahan pokok kehidupan semakin mahal dan sering terjadi kelangkaan; satu hal lagi yang perlu disebut adalah korupsi malah semakin merajalela, sekalipun hal ini tidak mesti terkait langsung dengan JKW-JK tetapi tetap perlu disebut berdasar atas dominannya sikap menerabas, dan prakmatisme politik yang ada.

Masih dari momentum pilpres 2014 satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kuatnya politik pencitraan Joko Widodo serta modal, dengan kata lain adalah popularitas dan uang. Tentang popularitas dan uang tetap berkelanjutan sampai saat ini, bahkan semakin meluas karena juga diikuti oleh pihak-pihak lainnya yang berkepentingan pada kursi kekuasaan, termasuk dalam proses pilkada. Hal lain yang juga muncul dalam pilpres 2014 adalah Misi dan Visi Calon atau kandidat.

Jika pada tingkat nasional konstelasi aliansi antar parpol demikian prakmatis, maka pada proses pilkada pragmatisme politik sangat tinggi, bahkan cenderung liar. Sepertinya tidak ada blue print atau cetak biru bagi setiap parpol, termasuk dalam pembentukan aliansi dengan partai lainnya. Maka terjadilah aliansi oleh satu parpol yang berbeda-beda antara tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten. Bahkan untuk tingkatan yang sama seperti tingkat propinsi atau kota/kabupaten yang berbeda dapat terbentuk aliansi satu parpol dengan parpol yang lain berbeda-beda, yang langsung atau tidak langsung ditentukan oleh popularitas dan modal kandidat.

Tentunya hal ini membingungkan bagi para ahli politik (akademisi) maupun bagi pelaku politik yang memiliki komitmen ideologi partai. Tetapi sebaliknya menyenangkan bagi pemain politik di parpol maupun luar parpol yang pragmatis demi mengejar kekuasaan dan kekayaan.

Hal lain yang perlu disebutkan dalam hubungannya dengan pilkada adalah kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini yang terhimpit beban ekonomi serta terpuruk ditinjau dari sisi kemanusiaan dan kebudayaan. Oleh karenanya yang muncul adalah sikap instan dan prakmatis.

Hal ini jika dirunut ke belakang dapat disebut sebagai hasil pengekangan dan pembodohan selama era Orde Baru dan dimantabkan oleh tumbuh suburnya eforia selama era reformasi. Ringkasnya kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini dapat disebut mengalami anomali nilai kemanusiaan. Kalaupun ada upaya pencerdasan dan atau pemberdayaan masyarakat oleh kelompok tertentu, maka proses pencerdasan dan atau pemberdayaan berjalan tersendat-sendat bahkan menguap, karena kegiatannya sendiri lebih mendepankan pendekatan proyek yang serba formal dan birokratis; akhirnya pencerdasan atau pemberdayaan lebih sekedar wacana dari pada realita, dan hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tidak melahirkan orang yang cerdas dan berbudidaya unggul melainkan cenderung menghasilkan orang-orang pintar belaka.

Karena kondisi anomali pada masyarakat Indonesia itu, maka dominasi unsur popularitas dan modal dalam pilkada demikian kental. Sementara soal kapasitas, kredibelitas, integritas, dan acceptabilitas calon menjadi ukuran belakangan. Demikian juga tentang misi dan visi calon yang ikut pilkada dapat disusun oleh mereka yang menjadi tim suksesnya atau siapa saja, toh rakyat tidak banyak peduli tentang misi dan visi calon dalam pilkada.

Pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia memberikan ruang yang lebar dan longgar bagi daerah untuk berkembang sesuai kondisi, potensi dan aspirasi yang dimilikinya dalam bingkai NKRI yang memiliki sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Artinya keunikan daerah pada berbagai segi boleh dan dapat dipertahankan bahkan dilestarikan. Namun arus umum globalisasi lebih dominan daripada peduli pada keunikan yang ada di daerah. Makanya Misi dan Visi para calon pasangan kepala dan wakil kepala daerah cenderung seragam dan bersifat normatif semata. Jarang nampak untuk tidak menyebut nihil munculnya misi dan visi calon yang unik dalam segi kebudayaan sebagai upaya mengangkat dan mengembangkan kearifan (budaya) lokal dan terukur sebagai ukuran pencapaian program yang akan dilaksanakannya, sebab semuanya cenderung menggunakan pendekatan ekonomi belaka.

Lebih daripada uraian di atas, dengan melihat pengalaman serta hasil dari pilpres 2004 serta pilkada di berbagai daerah lain bahwa janji-janji kampanye para pemenang pilpres dan pilkada itu, kenyataannya janji tinggalah janji semata, artinya program yang dijanjikan selama kampanye tidak banyak dilaksanakan oleh pemenangnya, dan akibatnya yang memetik manfaat dari hasil pilkada hanyalah segelintir orang, yaitu pemenang itu sendiri beserta kelompok atau kroni-kroninya; sementara rakyat tidak mendapatkan nilai tambah yang berupa peningkatan kesejahteraan dalam kehidupannya.

Oleh karena itulah cukup wajar, jika golput cukup besar prosentase dalam setiap pilkada, bahkan cenderung meningkat jumlahnya. Dari pilkada yang terakhir dilaksanakan yaitu pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Golput adalah pemenangnya, yaitu sebesar 41,6 prosen dari seluruh pemilik hak pilih (lebih 10 juta dari 24 juta hak pilih), sementara pasangan pemenang resmi pilkada hanya mendapatkan 40 prosen dari yang menggunakan hak pilih yaitu sejumlah kurang lebih enam juta suara. Apapun alasannya (kesadaran politik rakyat, administrasi pilkada, atau faktor teknis pemilih) hal itu membuktikan bahwa pilkada bukanlah prioritas rakyat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Kalau sudah demikian maka semua bisa menjawab pertanyaan pada judul tulisan ini, yaitu Pilkada apakah prestise atau prestasi demokrasi di Indonesia? Dan bagaimana pilkada Jawa Timur dan atau pilkada Kabupaten Malang bulan Desember 2015 nanti?, Jawabnya ada dikehendak rakyat atau pada kebutuhan masing-masing pemilih.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kali Lima Indonesia Kabupaten Malang. Tinggal di Jalan Bandulan 6 Sukun, Malang.

Komunisme, Ilusi dan Phobia

Oleh: Caping Maskarah Safril *

TIDAK sulit dan tak perlu merujuk hingga bab-bab awal ‘Das Kapital’ untuk menyadari kenyataan global bahwa memasuki milenium ketiga ini, komunisme memang telah memudar.

Ukurannya memang relatif. Rontoknya Uni Sovyet menyusul ditanggalkannya faham-faham pemerintahan komunis di Rumania, Bulgaria, dan Hongaria di akhir 1980-an memperkuat idiom kegagalan ideologi Marx dalam bernegara.

Sudah matikah komunisme? Tentu saja tidak. Sebagaimana bentuk-bentuk ideologi lainnya, komunisme akan tetap ada. Lalu bagi kita, masih relevankah komunisme itu dijadikan phobia sebagaimana yang telah tertanam dalam puluhan tahun kita bernegara, bermasyarakat. PKI boleh-boleh saja dilarang mengingat catatan ‘pelanggaran pidananya’, tapi melarang PKI karena garis politiknya yang komunis, tampaknya sudah saatnya untuk diperdebatkan.

Selama puluhan tahun, komunis adalah musuh negara nomor satu. Tak peduli seseorang itu mengerti atau tidak, dia bisa dicap komunis asal bersuara beda dengan penguasa. Atau, bahkan seseorang yang tak pernah sedikit pun tahu tentang komunis bisa ditandai KTP-nya hanya lantaran punya sejarah keturunan aktivis PKI. Semua diminta untuk mewaspadai komunisme, semua pun bisa diancam pasal-pasal anti komunisme. Padahal, sampai kini pun, coba tanyakan kepada orang sekitar kita, apa yang diketahuinya tentang komunis dan komunisme.

Kebanyakan atau mungkin semua jawaban atas pertanyaan tentang komunis, bagi kita adalah semua yang pernah diriwayatkan tentang PKI, tentang kekejaman atau kekejian di sekitar pembantaian dan penyiksaan manusia, dan lebih banyak lagi tentang penafian kehidupan beragama. Pendek kata, pengetahuan kebanyakan kita saat ini; PKI adalah komunis dan komunis adalah PKI.

Pertanyaan berikutnya, sudah tepatkah pengartian tersebut? Tak perlu lama untuk menemukan jawabannya yang pas, tidak!

Apa yang patut dikhawatirkan pada para tua renta yang sebagian mungkin tidak pernah tahu soal peristiwa di sekitar G-30-S tersebut. Kalaupun ada yang terlibat, sepanjang menyangkut pelanggaran pidana, pantas dijatuhi sanksi hukum, itupun bila masanya sudah tidak kadaluwarsa. Tetapi membayangkan kedatangan kembali mereka akan jadi ancaman nasional atau menjatuhkan pemerintahan, terlebih kemudian membentuk negara komunis, pada saat ini, jaman ini, itu sama dengan mengkerdilkan pikiran sendiri dan lebih parah lagi, justru menunjukkan ketidak tahuan, yang berarti adalah keterbelakangan bangsa.

Lantaran ketidak tahuan kita itulah, tanpa sadar, selama puluhan tahun setelah komunisme dinyatakan dilarang, kita mengarungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara tak beda jauh dengan apa yang pernah diterapkan di sebagian negara komunis. Memang kita tidak perlu antri beras atau roti. Tapi sebut saja dengan dibentuknya berbagai organisasi kemasyarakatan, mulai dari pegawai negeri, termasuk isteri-isterinya, sampai yang profesional setingkat dokter pun jadi suatu keharusan.

Berbagai asosiasi pengusaha, mulai dari pengrajin hingga eksportir, dan sebagainya. Semua bermuara ke pemerintahan pusat. Lalu apa beda dengan doktrin sistem sel partai-partai komunis berkuasa. Lebih aneh lagi, saat selama beberapa tahun terakhir pemerintahan Soeharto, bagaimana rakyat dicekoki tayangan wajib film ‘Pemberontakan G-30S-PKI’ — yang sisi faktual sejarahnya perlu diragukan — pada setiap malam 30 September dijadikan sebagai salah satu ‘acuan’ untuk memerangi komunisme. Bukankah itu cara-cara indoktrinasi ala komunis. Apakah ini pertanda kebenaran dari postulat hukum kritik, “siapa yang paling bersemangat untuk mengkritik sesuatu secepat itu pula ia masuk pada apa yang dikritiknya,” setali tiga uang beda bungkus.

Bahwa Pancasila dijadikan dasar negara RI, bukan negara berasas agama apalagi komunis semua setuju dan bukan lagi saatnya untuk diperdebatkan. Namun bila karena itu perlu memberangus semua yang berbau komunisme, sepertinya sudah berlebihan. Justru, untuk mencegah ancaman komunisme itulah, saatnya rakyat terbuka untuk menilai secara kritis namun lebih dewasa terhadap apa yang selama ini dicap sebagai musuh bangsa. Caranya, tak lain dengan secara bertahap membuka ajaran tentang komunis dan ideologi-ideologi lain di kampus-kampus perguruan tinggi, bila perlu dimulai sejak dari bangku SLTA. Perkaya pustaka tentang kajian-kajian strategis, maupun perbandingan terhadap komunisme atau ideologi-ideologi lain. Hanya melalui itulah benteng terhadap ideologi apapun di luar yang disepakati bangsa sejak awalnya, dapat dibangun.

Namun, pertanyaan yang wajar muncul di benak kebanyakan orang saat ini, bagaimana bila ternyata komunisme menarik simpati sejumlah pendukung kemudian berkembang. Sebelum terjawab, pertanyaan itu tentunya harus berlaku setara pula dengan setiap ideologi di luar Pancasila. Jawabannya, bila selama ini kita menyatakan sebagai bangsa yang telah teruji, kenapa takut. Hanya saja, perlu disadari bahwa komunisme atau ideologi apapun, termasuk Pancasila, dalam kehidupan bernegara yang demokratis, akan berkembang bila pranata-pranata sosial dalam masyarakatnya menunjang.

Untuk menghadang meluasnya komunisme, jelas-jelas slogan atau orasi agama apapun takkan cukup. Kemiskinan dan keterbelakangan adalah kondisi khas yang memungkinkan berkembangnya ideologi kreasi Karl Marx dan Frederich Engels itu. Kedua faktor krusial itu sangat mungkin tercipta dalam kondisi merebaknya penindasan terhadap hak-hak rakyat. Berbagai ketidak adilan hukum dan ekonomi yang lebih memihak penguasa atau sekelompok kecil masyarakat, akan menjadikan jargon ‘sama-rata sama-rasa’ sebagai suatu tujuan yang menggiurkan dan menggelorakan semangat perubahan.

Komunisme bukannya telah mati, tapi telah berubah, sejalan dengan perubahan-perubahan yang dialami pula oleh ideologi lainnya.

Cuba, pada 2015 ini memasuki masanya menanggalkan ciri khas sebagai satu-satunya negara di dunia yang menyatakan diri sebagai negara komunis. Bahkan Cina sekalipun mampu mengemas ajaran-ajaran Mao yang cenderung Stalinisme itu, kini nyaris setara kapitalisnya dengan Korea Selatan. Sementara Vietnam tak mampu membendung ekspansi masuknya perusahaan-perusahaan raksasa multinasional dunia, yang dalam waktu singkat membentuk kelas-kelas masyarakat bermobil mewah dengan yang tetap berkelas sepeda. Sementara, negara yang menyatakan murni ‘sosialis-komunis’, Korea Utara, semakin dikucilkan.

Karena itu, bila Karl Marx, masih hidup, bisa jadi dia akan meninjau kembali apa yang pernah diserukannya, yang sempat jadi moto perjuangan kaum buruh komunis di awal-awal kebangkitan masyarakat proletar; ‘kaum buruh sedunia, bersatulah’, untuk diralat menjadi ‘kaum buruh sedunia.., maafkanlah saya’.

Karena itu, menempatkan komunisme dengan rujukan sepihak sejarah PKI, sebagai musuh bangsa saat ini bukan hanya ketinggalan kereta, tetapi juga sangat naif. Disintegrasi adalah musuh yang lebih nyata dan ancaman yang jauh lebih besar ketimbang bakal wajib dikereknya bendera palu arit di halaman-halaman rumah kita. Jadi, bila ingin menentang komunis, pelajarilah komunisme. Janggal rasanya kalau harus memusuhi sesuatu yang kita tidak tahu, atau lebih celakanya, tidak boleh tahu.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Malang tinggal di Jalan Bandulan 6, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Komunitas