Revisi Perilaku Politik Rakyat, Sebuah Keharusan

Oleh: Drs Bambang GW *

Tidak dalam waktu lama lagi rakyat kabupaten Malang akan punya hajatan demokrasi di panggung politik suksesi pimpinan kepala daerah. Dengan banyak sekali pengalaman politik yang ada sebenarnya bisa menjadi modal untuk membuat proses demokrasi akan bisa lebih berkualitas.

Hal inilah yang seharusnya akan dapat menjadi acuan politik rakyat untuk bisa memoles proses demokrasi menjadi areal terindah dalam melahirkan kepemimpinan sehingga regenerasi kepemimpinan akan terjaga kualitas kebangsaan dan kenegaraannya.

Dengan demikian Pilkada 2015 menjadi momen politik strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi pada setiap etape-etape yang harus dilewati untuk menuju terminal terakhir demokrasi yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam sistem pemerintahan kabupaten Malang yang mapan.

Pentas telah digelar dengan berbagai peran ditampilkan oleh aktor-aktor kandidat baik calon bupato maupun calon wakil bupati serta para petinggi partai untuk memainkan karakternya sebaik mungkin di hadapan rakyat yang hanya dianggap sekedar sebagai penonton akting mereka.

Dengan harapan para aktor dapat menjadi tokoh yang masuk kategori favorit bagi penontonnya, sehingga mereka akan berusaha semaksimal mungkin dengan sejuta aksinya tampil menjadi tokoh protagonis bagi rakyat, mulai dari menyulap dirinya untuk bisa dengan tiba-tiba menjadi sinterklas di hadapan rakyat dengan membagi-bagi sesuatu secara material, mengubah kostum keseharian karakternya menjadi seolah-olah penyelamat persoalan rakyat, mengganti performancenya agak perlente agar bisa dianggap punya nilai sedikit di atas rakyat, dan sebagainya. Hal itu mereka perankan untuk menyesuaikan selera rakyat yang lagi terkena virus pragmatisme dan konsumenisme.

Selama gambaran di atas masih laten ada pada perilaku politik rakyat, maka selama ini benar adanya kalau rakyat hanya jadi objek politik dan komoditas politik bagi mereka yang membawa beban kepentingan ambisi berkuasa atas rakyat.

Bahkan lebih ironis lagi rakyat hanya dijadikan kuda tunggangan yang bisa sewaktu-waktu dimobilisasi kemana pun untuk bisa dipamerkan pada lawan politik dan diklaim menjadi kekuatan dukungan politik serta dijadikan bahan klaim diri siapa yg lebih pantas bisa dianggap wakil atas rakyat yang telah dimobilisasinya. Hanya dengan materi yang mereka punya dan dibagikan pada rakyat dengan berbagai bungkus itulah mereka seolah-olah telah mampu merasakan problematika rakyat.

Hal-hal di ataslah yang semestinya bisa menjadi bahan revisi perilaku politik rakyat apabila kita punya kehendak agar demokrasi yang lagi berproses di negeri ini semakin berkualitas karena setiap etape proses demokrasi pasti bermuara pada rakyat. Apalagi apapun yang akan dilakukan oleh pemeran-pemeran politik pasti dalam rangka membujuk, merayu bahkan menipu rakyat agar bisa menjadi objek yang dapat memilih dirinya.

Rakyatlah yang menjadi input paling hakiki bagi proses demokrasi karena apapun realitas politik ujung-ujungnya rakyatlah yang akan menjadi penentu lahirnya pemimpin di negeri ini. Ketika rakyat hanya mempunyai ukuran materi pada setiap penampilan mereka maka jangan pernah disalahkan siapapun kalau lahir kepemimpinan yang hanya berorientasi materi tanpa pernah serius berbicara tentang problematika kerakyatan yang sedang melanda negeri ini.

Kedaulatan rakyat yang menjadi pijakan kokoh demokrasi akan semakin rapuh diinjak-injak oleh siapapun yang memiliki keyakinan bahwa kedaulatan rakyat dapat diganti dengan tarif harga. Perilaku semacam itulah yang telah melahirkan gaya politik transaksional di negeri ini. Kalau ini yang terjadi masihkah pantas disebut demokrasi?

Rakyat harus memiliki kemauan dan kemampuan melakukan revisi terhadap perilaku politiknya selama ini, ketika mimpi demokrasi yang lebih berkualitas dalam setiap etapenya harus terjadi di negeri ini. Terminal terakhir demokrasi yang berujud keadilan dan kesejahteraan rakyat sebenarnya bukan hanya mimpi kosong di siang bolong, apabila rakyat tidak lagi terjebak dalam ruang-ruang permainan semu yang bersifat materialistis dan emosional.

Jangan Salah Pilih dan Jangan Pilih yang Salah!
Slogan tersebut seolah sederhana tetapi memuat pesan yang cukup serius untuk kita cermati secara arif dan cerdas. Banyak teori mengatakan bahwa salah satu syarat demokrasi yang harus ada adalah kesetaraan pengetahuan rakyat. Dalam konteks ini kenyataan sosial yang ada masih jauh dari tingkat proposional, jenjang pendidikan rakyat masih jauh timpang dari kesetaraan yang dimaksud. Tetapi bukan berarti rakyat tidak memiliki kemampuan untuk berdemokrasi walau kenyataan sosialnya semacam itu.

Dengan berbekal pengetahuan yang dimiliki rakyat sepanjang tidak terjebak pada ruang emosional maka akan terbuka ruang rasional dalam menentukan pilihan. Memunculkan kesadaran diri akan sebuah pilihan politik sudah tidak jamannya lagi hanya berdasarkan warna bendera, tanda gambar, dan kharisma tokoh, tetapi lebih melihat pada kualitas kejuangan personal yang memiliki garis lurus terhadap komitmen kerakyatan dan catatan kejuangan personal selama melakukan komunikasi dan interaksi sosial.
Apalagi hanya sekedar janji-janji politik di atas mimbar sudah harus dicermati secara kritis agar tidak terperangkap dalam kekecewaan politis. Dan rakyat juga harus mulai berani membangun kesimpulan dalam akal sehatnya bahwa ketika politisi melakukan pendekatan dengan menggunakan kekuatan uang maka bisa dipastikan tak akan pernah ada dalam benaknya kepedulian terhadap problematika rakyat, bahkan lebih jauh dari itu harga diri dan martabat kedaulatan rakyat dianggap bisa diperjualbelikan.

Ayolah kita awali perubahan di negeri ini dengan memulai melakukan revisi atas perilaku politik kita. Idealisme tentang demokrasi hanya bisa terwujud dengan membangun pikiran dan perilaku idealis dalam diri rakyat, karena rakyatlah yang akan menentukan kepemimpinan bangsa dan negeri ini. Baik dan tidaknya kualitas demokrasi dalam Pilkada 2015 di kabupaten Malang akan menjadi potret kualitas masyarakat kita. Sudah waktunya rakyat untuk cerdas dalam menentukan kepemimpinan di negeri ini. Semoga!

*Drs Bambang GW, Praktisi dan pengamat politik, tinggal di Malang.

MEA, Tantangan, Peluang Atau Ancaman?

Oleh: Dra Erlin Iriani MM *

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) masih terasa asing bagi sebagian masyarakat Malang Raya. Bagi para pelaku usaha, MEA berarti pasar bebas antar negara-negara Asean yang akan berlaku mulai akhir 2015. Apa yang sudah dipersiapkan Pemda Malang Raya dalam puluhan hari kedepan untuk menyambutnya?

Pasar bebas negara negara Asean artinya tidak akan ada lagi hambatan-hambatan penetrasi pasar antar negara Asean. Kesepakatan menjadi pasar tunggal antar negara-negara Asean sudah dicanangkan kurang lebih satu dekade lalu. Seyogyanya para pelaku bisnis dan operator bisnis sudah menyiapkan beberapa strategi jitu untuk menghadapi ini.

Bagi Masyarakat Malang Raya, ada dua hal penting yang seharusnya menjadi fokus ‘pertarungan’ di pasar bebas itu, yaitu produk dari industri kecil dan menengah serta bursa tenaga kerja. Persiapan Pemerintah Pusat melalui Kementerian perindustrian jauh hari sudah menyiapakan SNI (Standard Nasional Indonesia) dan SKKNI (Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

Potret Produk Industri Kecil & Menengah

Sudahkan semua produk yang dihasilkan industri kecil dan menengah di Malang Raya memenuhi SNI? ini yang harus di cek pihak terkait. Berapa persen yang sudah mencantumkan lebel SNI di kemasan produknya, dan berapa persen yang belum. Bagi yang belum, pihak pemerintah terkait harus memberikan stimulan bagi pelaku usaha kecil/menengah dengan membantu meraih sertifikat mutu produk dan kemasan. Tentu akan sangat berat bagi pelaku usaha kecil/menengah bila produk mereka belum terstandarisasi. Dan bahkan akan hilang dipasaran karena kalah bersaing dengan produk-produk yang bersetifikat.

Diperlukan penguatan kerjasama antar pengusaha yang berada di sentra-sentra industri. Seperti industri makanan ringan (snack) keripik tempe di kawasan Sanan dan industri kerajinan keramik di kawasan Dinoyo Malang. Dan beberapa kawasan sentra industri yang lain.

Diharapkan dari setiap sentra industri, produk-produk lokal bisa menjadi primadona, produk-produk lokal harus leading untuk kualitas produk, harga yang kompetitif dan kemasan yang menarik, Jangan sampai kalah dari produk luar. Perkuat personal branding, perluas pemasaran dengan digital marketing dan harus selalu mempertajam creative thingking agar produk selalu mempunyai nilai tambah (added value). Dengan selalu berkreasi /berinovasi maka produk-produk lokal bisa terus leading di era pasar bebas mendatang.

Saat ini produk-produk makanan ringan dari Cina sudah banyak kita temukan di pasaran. Produk-produk Cina tersebut mempunyai keunggulan harga yg sangat kompetiif sehingga begitu mudah menerobos pasar lokal kita. Maka strategi harga harus mulai dirancang agar pada akhir tahun 2015 kita tidak semakin kebanjiran produk-produk Cina yang mungkin akan masuk dengan gencar ke negara kita melalui negara-negara Asean.

Bursa Tenaga Kerja

Untuk tingkat buruh (labour) bisa kita pakai sebagai bahan renungan, para TKI kita seringkali mendapat perlakuan yang tidak manusiawi di negara tujuan kerja mereka. Daya proteksi diri yang rendah dikarenakan sklill yang kurang dan wawasan keilmuwan dan hukum yang masih sangat terbatas. Diperlukan pusat pelatihan ketrampilan/skill tenaga kerja yang memadai dan terstandard internasional agar TKI kita tidak menjadi ‘bulan-bulanan’ di negara tujuan kerja mereka. Mengingat Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang banyak mengirim TKI ke luar negeri.

Untuk para pencari kerja tingkat staff (middle class) masih banyak yang terkendala dengan penguasaan bahasa asing/inggris. Untuk itu para pencari kerja tingkat staff ini harus meningkatkan penguasaan bahasa asing agar dapat bersaing dengan pencari kerja dari negara-negara Asean, jangan sampai pekerja asing yang sudah terstardard internasional menyerbu lowongan kerja yang ada di negara kita sementara kita sulit menembus lowongan kerja di negara-negara Asean.

Mari mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut tantangan MEA, agar MEA menjadi peluang, bukan ancaman bagi Malang Raya. Good luck!

*Dra Erlin Iriani MM, Wakil Kabid Sosial KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Kota Malang.

Jangan Menunggu Godot untuk Perlindungan Toko/Pasar Tradisional di Kota Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Penetrasi pasar melalui toko modern dengan segala cara secara massif di Kota Malang, secara perlahan namun pasti akan berdampak pada berhentinya operasional toko tradisional/UMKM tradisional.

Persaingan usaha yang cenderung tidak sehat ini sesungguhnya membutuhkan kehadiran pemerintah sebagai pengendali regulasi yang melindungi, memfasilitasi usaha toko tradisional untuk tumbuh dan berkembang sebagai aset ekonomi negara dan aset sosial budaya masyarakat.

Di era neo kapiltalisme saat ini, perilaku konsumen dan perilaku masyarakat pada umumnya bergeser dari nilai–nilai gotong royong ke sifat–sifat individualis, sehingga kehadiran toko modern dirasakan sebagai representasi semangat individualis yang makin melekat, akibat penetrasi sifat individulisme melalui berbagai cara. Begitulah cara kerja kapitalisme global menguasai dan menghisap semua potensi yang dimiliki oleh negara maupun oleh masing–masing pribadi.

Menunggu hadirnya negara yang akan melindungi dan memfasilitasi toko tradisional sebagai UMKM yang mampu tumbuh dan bersaing secara sehat serta dinamis bagaikan sebuah drama menunggu Godot, menunggu sesuatu yang tak berkepastian.

Drama Menunggu Godot atau ‘Waiting for Godot’ karya Samuel Beckett, sastrawan Irlandia yang besar di Prancis, senyatanya itulah yang dirasakan Vladimir dan Estragon, dua tokoh utama drama Menunggu Godot atau ‘Waiting for Godot’.

Godot yang mereka tunggu tak kunjung datang, entah berapa lama mereka melakukan penantian. Yang terang, keduanya tak lagi sanggup menengarai apakah telah menunggu seharian, seminggu, sebulan, setahun, atau bahkan berabad-abad. Kejenuhan tentu saja hinggap, sebab sepanjang penantian mereka nyaris tak beranjak dari tempat yang sama. Dalam penantian tak berujung itu, Vladimir dan Estragon terlibat banyak perbincangan, boleh jadi, itulah yang memberi mereka kekuatan untuk bertahan.

Godot hanya sebuah harapan, harapan dari menunggu yang telah begitu lama, Kita juga sudah begitu lama menanti keadilan, kita sudah lama menunggu Godot atau ‘Ratu Adil’ itu sepanjang tahun, kita hanya berdebad. Kita bicara ngalor-ngidul, bertengkar, saling jegal, saling meludah, saling bunuh, tetapi Godot atau Ratu Adil itu tak jua datang.

Godot atau ratu adil itu hanya harapan semu, sedangkan realitasnya kita hanya berputar-putar dalam ketidak menentuan, karena realitas politik kita tak pernah menyatakan menunggu. Politik kita bahkan tak memberikan kesempatan sedikitpun kata menunggu, jikalau bisa dilakukan sekarang, kenapa harus besok?

Inilah pragmatisme politik kita. Menunggu Godot, selalu dikaitkan dengan situasi absurd, memang tidak terlalu meleset, Godot menawarkan sesuatu yang serba kemungkinan, menunggu adalah gambaran situasi absurd itu sendiri, antara datang dan tidak, antara berubah atau tidak, menunggu datangnya negara yang mampu memfasilitasi UMKM toko tradisional dari penetrasi toko modern di Kota Malang sebagai persaingan usaha yang berkeadilan seolah menjadi sebuah relativitas yang tak habis diperdebatkan.

Ketika sejumlah regulasi yang mengatur tentang tata kelola toko modern dan perlindungan terhadap UMKM toko tradisional/pasar tradisional kita gambarkan sebagai Godot, mengapa operasional toko modern di kota malang yang patut diragukan alas haknya, zonasi yang mengatur jarak antar toko modern maupun antar toko / pasar tradisional secara kasat mata ditabrak, potensi Pemerintah Kota Malang kehilangan pemasukan PAD yang terukur dan transparan melalui toko modern cukup besar, dan yang pasti tinggal menghitung hari kematian UMKM toko tradisonal di Kota Malang, mengapa semua ini cenderung dibiarkan??

Kita seperti menghabiskan waktu itu sia-sia belaka, Godot bagaikan mesin politik ‘pembunuh’. Godot menjadi sebuah kendaraan untuk mencapai kekuasaan dengan segala cara, Orang-orang banyak mengibarkan bendera, partai-partai tumbuh seperti jamur, lembaga swadaya masyarakat banyak bermunculan, tetapi banyak suara rakyat yang terbungkam.

Langkah sederhaha dan paling mungkin kita lakukan adalah mari kita galakkan berbelanja pada UMKM toko tradisional, betapapun mungkin harganya lebih mahal, pelayanannya lebih buruk dan lain–lain hal yang tidak sebanding dengan toko modern, tetapi memberi untung pada UMKM toko tradisional jauh memberi manfaat sekurang kurangnya memperpanjang nafas kahidupan usahanya.

Toko modern di Kota Malang mayoritas adalah jejaring perdagangan yang bersifat frenchise, online yang terintegrasi sehingga ketika kita melakukan transaksi pada toko modern sesungguhnya kita sudah tidak lagi tahu di mana uang kita berada, termasuk pemilik tempat usaha bahkan negara sekalipun.
Ini adalah jaringan kapitalisme global yang secara perlahan akan mematikan sendi – sendi perekonomian kita, sama halnya dengan kongsi dagang VOC yang pada awalnya menguasai perdagangan lalu menjajah negara kita. Lalu apa bedanya antara VOC dengan Francise perdagangan toko modern? Ibarat penjual kecap botolnya saja yang beda, namun isinya tetap sama. Tetap saja sebuah penghisapan dari kaum kapitalis internasional pemilik modal menguasai dan menghisap kaum miskin negara berkembang.

Kita memang sedang menunggu Godot, tetapi seperti kita tahu, Godot tidak pernah hadir. Kita sebenarnya sudah dalam kondisi jenuh mengingatkan, menyuarakan, tetapi nasib UMKM toko tradisional di Kota Malang untuk memperoleh perlindungan dari Pemerintah tetap saja tak menentu.

Perubahan suhu politik, ketidak setabilan ekonomi, bencana alam, bisa saja datang sewaktu-waktu dan akan membuat kita semua ‘senewen.’ Menunggu memang bisa membuat orang panik dan kompensasinya suka marah. Maka jangan heran kalau kekerasan demi kekerasan terjadi dimana-mana.

Menunggu memang membahayakan, bagi jiwa yang labil. Perubahan yang kita nantikan sejak reformasi akan hadirnya kekuasaan yang sebanyak banyaknya memberikan perlindungan pada rakyat kecil telah kembali- membuat kita semakin pesimistis dengan para penguasa kita. Tak ada kata keadilan, yang ada hanya kebatilan, kita hanya disuguhi janji kosong. Barangkali benar, Godot atau Ratu Adil itu tidak ada. Itu hanya mitos yang diciptakan penguasa untuk meninabobokan rakyatnya. Karena itu, ‘Jangan Menunggu Godot!’. (bersambung)

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Kota Malang.

6 Langkah Menuju Pemerintahan Bersih

Oleh: Caping Maskarah Safril *

PENYELENGGARAAN pemerintahan negara yang baik (good governance) menjadi agenda utama di Indonesia dewasa ini. Menarik bahwa penentuan agenda ini didahului oleh krisis finansial 1997 yang meluas menjadi krisis ekonomi. Krisis tersebut telah mendorong arus balik yang luas yang menuntut perbaikan ekonomi negara, penciptaan good corporate governance di sektor swasta, dan perbaikan pemerintahan negara.

Seperti dialami bersama, bangsa Indonesia memulai semua itu dengan mendesak suksesi kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto yang otoriter dan cenderung fasis ke arah pemerintahan yang demokratik kerakyatan.

Tentu saja, suksesi tidak cukup sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat. Reformasi politik akhirnya melebar: berkembangnya sistem multi partai, penyelenggaraan pemilihan umum oleh lembaga yang independen, pembentukan lembaga perwakilan yang lebih representatif dan lebih berdaya dalam mengawasi pemerintah (eksekutif), pengurangan dan bahkan penghilangan intervensi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan di luar bidang mereka, peningkatan profesionalisme dan independensi lembaga peradilan, dan lain-lain.

Pendek kata, berbagai pihak (atau sektor) yang terlibat dalam keseluruhan dinamika governance menerima sorotan dan harus diperbaiki, pihak-pihak itu bukan hanya negara (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) melainkan juga pihak swasta dan masyarakat sipil (civil society).

Yang terakhir dituntut meningkatkan perannya dalam rangka mengembangkan demokratisasi dan akuntabilitas pemerintahan negara.
Namun governance reform yang kini terpusat pada pihak eksekutif dan administrasi negara, tidak dapat dihindari. Berbagai faktor telah menyebabkannya. Konstitusi Indonesia termasuk a heavy-executive constitution, yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden.

Peran pemerintah selama hampir 40-an tahun terakhir juga begitu dominan dalam berbagai aspek kehidupan. Dominasi ini dulunya telah didukung secara sistematis melalui peran birokrasi yang tidak netral-politik karena menganut monoloyalitas kepada Golkar, sistem kepartaian dominan (dominant party system), dan militer.

Dengan pemerintahan negara yang elitis, sedangkan masyarakat sipil masih lemah atau bahkan dibungkam, pemerintah memainkan peran yang strategis di bidang politik, sosial dan ekonomi. Eksekutif pun semakin independen, karena anggaran negara banyak didukung oleh hutang luar negeri. Maka dapat dimengerti bahwa independensi pemerintah tersebut juga merambah ke dunia usaha dan menghasilkan pengusaha pemburu rente (rent-seekers).

Tuntutan reformasi mulai sejak digulirkan 17 tahun yang lalu dalam berbagai slogan seperti anti korupsi, kolusi dan nepotisme menggambarkan kebobrokan sistem pemerintahan negara yang didominasi oleh rezim fasis, dengan aktor-aktor utama kelompok militer, dan dalam sektor swasta yang seharusnya mandiri dan bebas dari intervensi pemerintah. Maka, reformasi pemerintahan negara (governance reform) yang terfokus pada pihak eksekutif dan administrasi negara merupakan salah satu jalur strategis bagi tercapainya good governance. Untuk itu terdapat berbagai strategi pencapaiannya.

Pertama, usaha telah dijalankan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratik dan legitimate. Perkembangan sistem multi partai menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendirikan asosiasi politik dan menjatuhkan pilihannya secara bebas. Penyelenggaraan pemilu oleh lembaga yang independen (KPU) dan pemantauan oleh masyarakat sipil (domestik dan international), telah meningkatkan kredibilitas sistem pembentukan legislatif dan eksekutif.

Kedua, seharusnya diperjelas otoritas pemerintahan baru di hadapan birokrasi lama. Tetapi hal ini belum memungkinkan, baik karena ketidakjelasan pengaturan, tidak adanya dukungan legislatif, maupun resistensi birokrasi lama. Masalah-masalah yang muncul dalam penunjukan pejabat-pejabat politik (political appointess), misalnya, mencerminkan bahwa watak Indonesia sebagai beambtenstaat (negara birokrasi) masih menonjol. Dalam sistem politik yang demokratik dan menghasilkan pemerintahan yang legitimate, seharusnya wajar belaka jika pemerintah berhak menentukan jabatan-jabatan tertentu dalam birokrasi negara. Jika tidak, maka pemerintahan yang demokratik akan dibajak oleh sistem birokrasi lama. Upaya memperjelas masalah ini dapat dimulai dengan menghasilkan perundang-undangan tentang lembaga kepresidenan. Dalam pengaturan itu ditentukan tentang otoritas politik, hak-hak dan kewajibannya, dan akuntabilitas.

Ketiga, reformasi administrasi negara. Seperti diketahui bersama, birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi yang menggurita. Mereka bukan hanya berada di lingkaran eksekutif seperti Sekretariat Negara, Departemen, Lembaga Non-departemen, dan BUMN, melainkan juga di lembaga perwakilan rakyat dan peradilan. Upaya awal sudah dilakukan, seperti transfer administrasi peradilan umum dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung, atau penentuan anggaran sendiri oleh lembaga perwakilan rakyat.

Namun banyak hal masih harus dilakukan dalam reformasi administrasi negara ini. Secara umum reformasi itu mencakup peran atau tugas sistem addministrasi negara antara lain guna melayani masyarakat secara aspiratif daripada melayani kepentingan sendiri melalui kolusi dengan dunia usaha dan nepotisme. Peran lain adalah memberi ruang pada masyarakat dan sektor swasta untuk berkembang dari bawah (bottom-up) dan di daerah (decentralization). Bappenas, Dirjen Sospol Depdagri, Dephankam, misalnya telah mengalaminya.

Aspek lainnya adalah penataan kelembagaan, termasuk melakukan rasionalisasi lembaga dan personil. Hal ini memerlukan peninjauan ulang terhadap keberadaan dan fungsi berbagai macam lembaga sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan politik dewasa ini. Termasuk yang harus mengalami reformasi adalah proses dan tata-cara administrasi negara yang tidak berbelit-belit, transparan, memuaskan dan tidak korup.

Keempat, kultur dan etika birokrasi. Kultur keterbukaan, pelayanan yang cepat, dan etika pejabat harus ditingkatkan. Pelayanan yang lamban sudah menjadi ciri birokrasi kita, coba perhatikan layanan KTP, layanan Kesehatan atau layanan publik lainnya. Etika jabatan menyangkut hal-hal seperti larangan perangkapan jabatan, berkolusi, penerimaan uang pelicin dan lain-lain.

Kelima, masalah sumber daya manusia yang memerlukan rekruitmen berdasarkan kualitas dan profesionalisme, peningkatan pelatihan, promosi reguler berdasarkan merit system, dan meningkatnya kesejahteraan (bandingkan antara gaji guru dengan pejabat esselon, juga pegawai negeri sipil-militer dengan pegawai BUMN).

Keenam, pengawasan administrasi negara. Hal ini dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Pengawasan preventif melekat pada sistem administrasi negara yang bersangkutan, seperti kejelasan job description, pengawasan oleh atasan, dan secara umum berupa penyelenggaraan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip yang baik, yang harus diikuti atau diwujudkan dalam menghasilkan legislasi. Indonesia belum memiliki ketentuan hukum dalam hal ini. Sedangkan secara represif, pengawasan ini dapat berwatak politis, yaitu melalui DPR dan DPRD, maupun berwatak yudisial melalui peradilan adminastrasi yang terbatas pada keputusan konkret (beschikking).

Memang banyak hal yang harus diperbaiki. Peran legislatif dalam mengutamakan kepentingan publik harus ditingkatkan, bukan sekedar kepentingan partai atau golongan. Pemahaman anggota (yang baru) mengenai administrasi pemerintahan masih harus ditingkatkan pula. Bias birokrasi, kekuasaan, politik dan bisnis yang mewarnai kultur peradilan selama ini, belum sepenuhnya hilang. Sebaliknya, ketidakpatuhan birokrasi dalam menjalankan putusan hakim juga menuntut pemberdayaan putusan peradilan administrasi.

Berbagai strategi lain mungkin saja dipikirkan, diusulkan dan dikembangkan. Tujuannya bukan sekedar melahirkan wacana, konsep-konsep dan program yang reformatif untuk menuju clean and the good governance, melainkan juga untuk mendorong perwujudannya.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Malang, tinggal di Jalan Bandulan 8 Malang.

Carut Marut Tata Kelola Toko Modern Menghilangkan Potensi PAD Pemkot Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Pembiaran Operasioanl Toko Modern di Kota Malang yang Ilegal berpotensi pada hilangya Penerimaan Asli Daerah ( PAD ) yang cukup besar, meliputi restribusi, pengelolaan parkir dan pajak reklame.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Selanjutnya pribadi atau badan berkewajiban menyerahkan Surat Setoran Retribusi Daerah yang disebut SSRD sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Struktur dan besarnya tarif restribusi berdasar pasal 18 Perda No 11 Tahun 2011 untuk kategori toko modern, sebagai contoh Golongan III dengan NJOP diatas Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar sebesar RP 75.000 setiap bulan. Dengan jumlah toko modern Kota Malang sebanyak 223 unit, kalau diambil rata–rata Golongan III, maka pemasukan tiap bulan dari Restribusi Toko Modern sebesar Rp 16.725.000, dan dalam satu tahun sebesar Rp 200.700.000.
Ketika Operasional Toko Modern tidak berdasarkan pada alas hak yang jelas, bahkan ada indikasi melanggar aturan ketentuan yang ada, maka pertanyaanya adalah, bagaimana Pemerintah Kota Malang dapat memungut restribusi Toko Modern secara transparan dan terukur?
Potensi kehilangan PAD yang ke dua adalah pemasukan dari sarana parkir yang gratis di toko modern. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri E); bahwa, Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir.

Jenis–jenis tempat parkir sebagaimana diatur dalam Bab V pasal 8 Perda No 4 tahun 2009 terdiri dari; a. Tempat parkir umum; b. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau Pemerintah,Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Daerah; c. Tempat parkir kegiatan insidental; d. Tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan.

Ketentuan pungutan sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 Perda No 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan tempat parkir secara nyata tidak ada tempat parkir gratis atau tidak dipungut biaya parkir. Namun dalam praktek hampir semua toko modern di kota malang parkirnya gratis. Jikalau dalam satu hari di toko modern ada terparkir 20 (dua puluh) sepeda motor dan 5 (lima) mobil, maka dalam satu hari potensi kehilangan pemasukan uang parkir sebesar Rp 30.000 dengan asumsi tarif parkir sepeda motor sebesar Rp 1000 dan tarif parkir mobil sebesar Rp 2000.
Dalam satu bulan ( 30 hari kerja ) satu unit toko modern seharusnya ada pemasukan parkir sebesar Rp 900.000, dalam satu tahun Rp 10.800.000. Ketika jumlah toko modern Kota Malang sebanyak 223 unit, jikalau separoh dari jumlah toko modern menyediakan parkir gratis maka total potensi kehilangan pemasukan parkir dengan contoh di atas mencapai sebesar Rp 1.204.320.000.
Tempat Parkir gratis di toko modern dengan tulisan Kendaraan hilang bukan tanggungjawab pengelola juga merugikan bagi konsumen, karena seolah kendaraan yang hilang adalah kelalaian konsumen. Hal ini bertentangan dengan pasal 19 ayat 2, Perda No 4 tahun 2009 yang menyatakan bahwa; Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntut hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahkan, dengan tegas dalam BAB XI Perda No 8 tahun 2009 tentang ketentuan pidana pasal 20, ayat 1 menyatakan bahwa; Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12); maka potensi kehilangan PAD yang ketiga adalah dari Pajak Reklame, berdasarkan Peraturan wali kota Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah, pasal (47) ayat (5) menyatakan bahwa, Pajak Reklame disetor oleh Penyelenggara Reklame/Pemegang Merk ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah saat menyelenggarakan reklame.

Dalam lampiran Perwali tersebut tertera tentang tarif reklame untuk jenis neon box dengan tarif pajak reklame tetap dengan masa pajk 1 (satu) tahun, jenis klasifikasi jalan A sebesar Rp 750.000, klasifikasi jalan B sebesar Rp 705.000, klasifikasi jalan C sebesar Rp 660.000 dan klasifikasi jalan C sebesar Rp 615.000. Jika kita ambil contoh titik tengah dengan klasifikasi jalan C sebesar Rp 660.000, maka potensi pemasukan reklame neon box dari toko modern sebesar Rp 147.180.000.
Toko Modern di Kota Malang juga sering memproduksi selebaran, leaflet/brosur berwarna yang dalam lampiran Perwali No 32 tahun 2013, untuk satu kali penyelanggaraan dengan jumlah 12.000 lembar, tarif pajak reklame sebesar Rp 2.400.

Dari uraian di atas dan terkait dengan tulisan sebelumnya tentang carut marutnya tata kelola toko modern di kota malang, maka seharusnya Pemerintah Kota Malang segera menyusun Peraturan Daerah Khusus tentang Tata Kelola Toko modern dan perlindungan terhadap toko tradisional/ pasar tradisional sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif yang berkeadilan. (Bersambung)

*Soetopo Dewangga, Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang.

Pembiaran Operasional Toko Modern Ilegal di Kota Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Menjamurnya Toko Modern di Kota Malang yang menurut Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ( BP2T ) berjumlah 223, patut dipertanyakan Izin operasionalnya.

Berdasar Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang diselenggarahkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang ( BP2T), tidak mengatur secara khusus bagaimana Mekanisme dan persyaratan mendirikan toko Modern sebagaimana diamanatkan Perda No 8 Tahun 2010.

Sementara BP2T, sebagaimana dapat diakses melalui Website perijinan Kota Malang, ada tiga Kelompok perijinan yaitu, Usaha Pariwisata dan Sosial budaya, Pekerjaan Umum dan yang ketiga Perekonomian.

Dari ketiga kelompok perijinan maka yang mendekati Ijin Usahat Toko Modern adalah kelompok perekonomian di mana seharusnya Toko Modern diatur. Akan tetapi layanan perekonomian itu hanya terdiri dari :

a. Izin Usaha Percetakan

b. Izin Perluasan Industri

c. Izin Usaha Industri ( IUI )

d. Tanda Daftar Industri ( TDI )

e. Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP )

f. Izin Usaha Angkutan

g. Izin Trayek

h. Izin Pemasangan Media Reklame Insidentil

i. Izin Pemasangan Media Reklame Tetap

Dari kelompok perijinan dan kategori perijinan di atas, maka Pemerintah Kota Malang ada kemungkinan menggunakan SIUP sebagai prasyarat pendirian Toko Modern.

Ketika asumsi itu benar, maka izin operasional toko modern di Kota Malang merupakan penyimpangan dari Perda No 8 Tahun 2010 pasal 25 ayat 1 yang secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern wajib memiliki Ijin Usaha Toko Modern ( IUTM ), bahkan persyaratan pendirian Toko Modern di Kota Malang dengan SIUP bertentangan dengan persyaratan IUTM berdasarkan Pasal 12 dan 13 Perpres 112/207, Jo Pasal 12 Permendag 53/2011, Jo Pasal 7 Perda Jatim No 3 Tahun 2008, Jo Pasal 25 Perda Kota Malang No 8 Tahun 2008.

Dan sebaliknya ketika Izin Usaha Toko Modern tidak berdasarkan SIUP maka sesungguhnya ijin apa yang dimiliki oleh toko modern sebagai alas hak untuk operasional.

Perda No 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan sesungguhnya terlalu bersifat umum bahkan hanya ada 3 ( tiga ) pasal yaitu pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan ini merupakan diskresi terhadap ;

a. Perpres no.5 th. 1999 tetang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha

b. Perpres no. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat pembelanjaan dan toko modern

c. Peraturan Mentri Perdagangan RI no 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern

d. Pergub. Jawa Timur No.3 tahun 2008 ttg perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di prop. Jawa timur,

Yang seharusnya Pemerintah Kota Malang membuat Perturan Daerah ( Perda ) secara khusus mengatur tentang tata kelola toko modern yang menjamin akan keberlangsungan Toko Tradisional maupun pasar Tradisional.

Ruang gelap Izin Operasional toko modern dibuktikan pula dengan tidak satupun toko modern di Kota Malang memasang coppy Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) yang dapat diketahui oleh umum, padahal berdasarkan UU NO.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mewajibkan pemilik TDP memasang copy TDP di tempat yang mudah dilihat oleh Umum.

TDP ini melekat di dalamnya ada izin gangguan atau hinder ordonnantie (HO), sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa Toko Modern tersebut, resmi mengantongi izin, surat izinnya sudah daluarsa dan atau justru tidak memiliki Izin.

Jarak Tempat Usaha Toko Modern yang relatif berhimpitan di Kota Malang juga merupakan pelanggaran secara massif, karena Pendirian Toko Modern yang berhimpitan melanggar terhadap aturan zonasi terhadap perda No 8 Tahun 2010 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa ….Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

Sejauh ini Pemerintah Kota Malang belum memliki kemauan politik ( polical will ) yang kuat, untuk menggunakan Peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini sebagai mekanisme tata kelola toko modern dan perlindungan toko tradisional dalam menegakkan sekaligus menggunakan kewenangan-kewenangan diskresinya.(Bersambung)

 

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Malang.

Carut Marut Tata Kelola Toko Modern dan Ancaman Kematian UMKM Perdagangan Tradisional

Oleh: Soetopo Dewangga *

Kekuatan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia terletak pada sektor UMKM/ perdagangan tradisional yang secara nyata menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi saat krisis ekonomi 1998 dan 2008.

Namun perkembangan jaringan toko modern di Kota Malang semakin tidak terkendali, dengan dampak negatif berupa pelemahan kapasitas dan akses hak-hak ekonomi toko tradisional yang merupakan bagian dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM toko tradisional).

Berdasar informasi yang disampaikan Indri Ardoyo, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang pada sejumlah media, jumlah minimarket (Alfamart dan Indomart) saat ini ada 223 unit.

Dengan luas wilayah Kota Malang 110,06 km2 dan jumlah toko modern sebanyak 223 unit, maka rata–rata dalam radius 493,54 meter ada toko modern yang lain. Tata kelola toko modern seperti ini menunjukkan tidak adanya perlindungan terhadap toko tradisional, di era liberalisasi dan masifnya ekspansi jaringan toko modern hingga ke tingkat daerah, hingga mempengaruhi preferensi konsumen untuk beralih dari kebiasaan berbelanja di toko tradisional yang bersifat usaha perseorangan dan rumah tangga ke gerai-gerai toko modern yang dekat, lengkap dan lebih tertata pola pelayanan dengan fasilitas tambahannya seperti parkir gratis dan ruangan berpendingin.

Dalam sejarah perkembangan UMKM, sesungguhnya toko tradisional menempati posisi sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena selain sebagai aset ekonomi negara, juga aset budaya dalam sistem sosial kemasyarakatan.

Pelemahan UMKM toko tradisional, secara otomatis juga berdampak pada pelemahan ekonomi dan budaya masyarakat. Dari data sepintas di atas pemerintah baik pusat maupun daerah tidak melindungi secara efektif hak dan kepentingan UMKM toko tradisional ketika harus menghadapi penetrasi bisnis jaringan toko modern baik yang nasional maupun internasional.

Hukum dan kebijakan yang sudah dikeluarkan tidak dapat berjalan dengan efektif untuk menciptakan persaingan pasar yang sehat dan berkeadilan. Pemerintah Kota Malang belum secara maksimal mendayagunakan kewenangan hukum yang dimilikinya, merevitalisasi kebijakan dan struktur kelembagaannya, serta mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya untuk secara efektif melindungi dan memberdayakan toko tradisional sebagai salah satu bentuk kewajiban kewajiban negara terhadap warganya.

Toko tradisional merupakan industri perdagangan tingkat mikro yang secara hukum seharusnya mendapatkan perlindungan berdasarkan;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM,

2. Perpres no.5 th. 1999 tetang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha,

3. Peraturan Presiden Nomor 112 Nomor 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,

4. Peraturan Mentri Perdagangan RI no 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern,

5. Perda Propinsi Jawa Timur No.3 tahun 2008 ttg perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di prop. Jawa timur, dan,

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasar ketentuan di atas maka Pemberdayaan dan perlindungan UMKM toko tradisional secara normatif menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemeirntah daerah mencakup aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Tetapi implementasi dari berbagai peraturan di atas ternyata sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang belum teroptimalisasi untuk mengelola perlindungan toko tradisional dengan indikasi berupa pembiaran praktek ekspansi toko moderen yang melanggar norma hukum dan telah menggerus potensi pasar yang dimiliki oleh toko tradisional.

Struktur hukum, kebijakan maupun kelembagaan di tingkat lokal Kota Malang juga belum menjadi cerminan dari tata kelola perlindungan toko tradisional karena masih bersifat umum, bias, dan secara penegakan hukum juga tidak dilengkapi dengan instrumen yang dapat berfungsi secara efektif dan proaktif.

Memang tidak ada larangan atas kehadiran toko modern termasuk ritel modern (minimarket berjaringan) tetapi Pemerintah Kota Malang memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah dan letak dari ritel modern tersebut (minimarket berjaringan) agar tidak mematikan toko tradisional / toko-toko klontong yang dikelola secara tradisional serta menyerap banyak tenaga kerja.

Pemerintah Kota Malang seharusnya mendorong peran serta masyarakat untuk terlibat langsung dalam sektor ritel modern dengan melibatkan pihak perbankan dalam memberikan pinjaman KUR kepada toko-toko tradisional agar dapat dikembangkan menjadi toko modern lokal.

Dengan keterlibatan masyarakat maka sektor ritel modern bukan hanya didominasi oleh perusahaan dengan modal besar tetapi menyebar dengan keterlibatan pelaku usaha lokal berskala kecil. Dengan demikian jikalaupun masyarakat beralih ke toko modern (minimarket berjaringan) tidak akan membawa pengaruh yang besar karena industri-industri kecil pun jalan. ( bersambung )

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang.

Politik Pencitraan adalah Politik Kepalsuan

Oleh: Caping Maskarah Safril *

KONSEP politik yang bermoral pun mengajarkan untuk berhindar dari kebohongan dan kepalsuan. Politik memang sering merupakan pesta janji. Ketika janji itu sulit untuk ditepati, politik kebohonganlah yang sering terjadi. Politikus sering mencari alat-alat pembenaran untuk membingkai kebohongannya; mengesankan ketepatan janjinya. Inilah teori politik pencitraan yang keliru.

Namun, terkadang, kita berjanji tidak mengukur kemampuan, karena janji kita berpamrih. Banyak politikus berjanji karena ingin dipilih, sehingga janjinya muluk-muluk, terkadang tidak realistis.

Bagi politikus, ingkar janji tidak hanya dosa, tetapi melorotnya citra. Ketepatan janji adalah salah satu strategi politik pencitraan. Namun, untuk memenuhi strategi itu, terkadang bohong dilakukan. Padahal politik pembohongan kontraproduktif dengan politik pencitraan.

Hampir setiap permasalahan yang timbul selalu mendapat respon dari pemerinta dalam waktu yang cukup singkat. Tidak ada satupun masalah yang menyita perhatian banyak orang yang berhasil lewat dari jangkaun perhatian kepala negara.

Semua persoalan itu kemudian dibungkus rapi dengan berbagai pandangan dan argumen yang tidak jarang membuat masyarakat terlena akan sikap responsive kepala negara.

Hanya sayangnya, sikap responsive itu nampaknya hanya sekadar lips service belaka. Presiden seolah begitu respect dengan beban dan penderitaan banyak pihak. Namun realita yang ada justru tidak menunjukkan adanya langkah konkrit yang dapat merubah keadaan menjadi lebih baik. Justru yang muncul kemudian adalah sikap pembiaran dan terkesan lepas tangan. Seolah fungsi kepala negara hanya sekadar memberi komentar tanpa diikuti dengan tindakan dan langkah konkrit dalam mengurai berbagai persoalan yang ada.

Terlalu banyak contoh kasus yang dapat dimunculkan ke permukaan untuk membenarkan sikap pemerintahan saat ini yang penuh dengan tipu daya.

Lihat saja misalnya upaya pemberantasan korupsi yang hampir dalam setiap momen selalu didengung-dengungkan pemerintah. Kita memang mengapreasiasi langkah aparat penegak hukum dalam membuka tabir kejahatan, khususnya masalah korupsi yang sudah banyak diangkat ke permukaan.

Mafia peradilan, mafia pajak, mafia migas, mafia kepolisian, mafia-mafia lainnya adalah beberapa kasus yang mendapat sorotan tajam saat ini. Dalam perkembangannya, kasus-kasus yang demikian sudah lumayan marak yang dimejahijaukan. Namun sayangnya, dalam proses penuntasannya justru digantung ditengah jalan. Hampir belum ditemukan kasus-kasus yang sudah mendapat penuntasan secara riil.

Mencermati perkembangan politik yang diusung pemerintah saat ini, justru yang menonjol adalah budaya pencitraan diri dan membangun pamor serta popularitas di balik kebohongan dan tipu muslihat. Aroma pencitraan itu begitu tercium dengan jelas ketika berbagai program yang didengungkan justru tidak ada yang berhasil mencapai titik kesuksesan. Pemerintah hanya lihai dalam beretorika, tetapi dalam tatanan implementasi justru mandul dan tidak mampu memberikan harapan kepada publik.

Pendek kata, karena politik pencitraan hanya menonjolkan tampilan luar, maka dengan mudah pun ia akan tersingkap. Selain hukum waktu yang akan berbicara, hembusan angin kritis dari rakyat pun bisa menyingkapnya.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kali Lima Indonesia Kabupaten Malang. Tinggal di Jalan Bandulan 6 Sukun, Malang.

Kasus Gama, Cermin Kesenjangan Hubungan Sosial Ortu dan Anak

Oleh: Dra Erlin Iriani MM *

Kasus pembiusan dan kekerasan seksual yang dilakukan pasangan kekasih, Gama dan SAN, merupakan cermin kesenjangan hubungan sosial antara orang tua dan anak. Di era globalisasi, di mana informasi antar negara sudah tidak ada batas lagi (borderless), dengan mudahnya budaya asing masuk melalui jaringan internet.

Hal ini, kalau tidak disikapi dengan bijak dan cerdas, maka serbuan budaya asing akan mengikis moral budaya luhur serta norma yang ada di seluruh hamparan persada Nusantara ini.

‘Penyimpangan’ perilaku seksual pasangan Gama dan SAN adalah pengabaian pada suara hati dan salah penerapan logika bernalar. Dan dampaknya, terjadilah pelanggaran HAM yang dilakukan pada korban terbius, EWW.

‘Penyimpangan’ perilaku itu juga merupakan pelanggaran pada norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, dan merupakan tindak criminal, dalam hal ini pelanggaran hukum pidana.

Peran orang tua sangat penting dalam menghadapi lajunya perubahan peradaban zaman. Orang tua harus cerdas dan selalu mengikuti perkembangan teknologi, agar dapat mengarahkan anak dan membentenginya dari pengaruh informasi global yang bebas berinteraksi.

Arus informasi yang terbuka luas dan dapat diakses setiap saat, memberikan dampak positif dan negatif pada tumbuh kembang anak. Maka tugas orang tua adalah mendampingi anak agar arus informasi yang diterima bisa dipilah dan dipilih. Pengaruh negatif harus diabaikan dan pengaruh positif bisa diindahkan.

Untuk itu orang tua harus menguasai teknologi agar bisa mengimbangi perkembangan pengetahuan tehnologi anak. Pada era ini orang tua harus dapat menjalankan multiperan terhadap anak, selain berperan sebagai orang tua dan guru bagi anak , orang tua juga harus bisa menjadi teman dan sahabat bagi anak-anaknya.

Agar anak bebas bertanya dan curhat pada orang tua tanpa rasa segan, malu atau risih. Bila hubungan sosial orang tua dan anak terjalin akrab dan baik maka kasus seperti pembiusan dan pelecehan seksual oleh pasangan Gama dan SAN tidak akan pernah terjadi.

*Dra Erlin Iriani MM, Wakil Ketua Bidang Sosial KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Kota Malang.

PILKADA: PRESTASI ATAU PRESTISE DEMOKRASI?

Oleh: Caping Maskarah Safril *

Mengawali tulisan ini adalah penjelasan tentang judul di atas. Berdasarkan teori politik yang ada, bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan atau negara disebut yang terbaik karena dengan demokrasi peluang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat lebih tinggi kemungkinannya (dibandingkan sistem yang lain) yang didasarkan atas terciptanya wahana dan mekanisme partisipasi aktif rakyat dalam menentukan kebijakan pemerintahan negara.

Dengan demikian yang dimaksud dengan prestasi demokrasi adalah keberhasilan pemerintahan (negara) dalam meningkatkan atau mewujudkan kesejahteraan kehidupan rakyat. Sebaliknya yang dimaksud prestise demokrasi adalah penerapan sistem dan atau pelaksanaan demokrasi yang tidak dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan rakyat, karena demokrasi sekedar lips service atau pernyataan, slogan, kalaupun dilaksanakan hanya bersifat prosedural saja; hanya untuk gengsi elite saja dan sebaliknya merugikan rakyat.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berupa pemilihan umum dan pemilihan langsung (selanjutnya ditulis pilkada) kepala daerah baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, jika dilihat dari jumlah pelaksanaannya, kiranya layak mengantarkan Indonesia tercatat dalam guinnes book of record, sebab sampai hari ini tidak kurang dari 350 pemilihan langsung telah dilaksanakan dalam empat tahun ini. Tetapi jikalau hal itu terjadi yaitu pencatatan dalam guinnes book of record belum tentu menimbulkan dampak yang positif bagi Indonesia, karena yang dapat masuk atau dicatat dalam guinnes book of record tidak semuanya bermakna positif bagi kemanusiaan.

Sederhananya sebut saja bahwa yang ada dalam guinnes book of record itu sekedar kronik belaka. Tetapi penulis sama sekali tidak bermaksud menyatakan pilkada di Indonesia sebagai kronik belaka, tetapi sebaliknya penulis menjadikan pilkada sebagai ukuran kualitas demokrasi, dus kualitas Indonesia. Untuk keperluan itu paparan tentang pilkada diusahakan selengkap mungkin selengkap dimensi Indonesia.

Seperti diketahui, bahwa pilkada dilaksanakan sebagai ikutan atau kelanjutan dari pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat setelah dilakukan amandemen UUD 1945 (catatan: amandemen UUD 1945 dilakukan empat kali sejak 1999 – 2002) dan itu dikatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari reformasi Indonesia. Sebelum reformasi terjadi, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR RI serta pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD sesuai UU yang berlaku, dan itu dipahami sebagai demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan seperti yang dimaksudkan sila keempat Pancasila.

Perlu diketengahkan satu catatan, bahwa pada saat proses amandemen UUD 1945 khususnya yang berkaitan dengan pemilihan langsung presiden oleh rakyat. Pada saat itu Fraksi PDI Perjuangan sesungguhnya masih keberatan, sebab menurut FPDI Perjuangan rakyat belum siap melakukan hal itu, dengan kata lain sesungguhnya rakyat awam ditinjau dari kualitas pendidikan dan ekonomi belum memiliki syarat yang lengkap untuk menentukan langsung presidennya. Tentunya pernyataan fraksi PDI Perjuangan tersebut juga berlaku bagi pelaksanaan pilkada.

Pilkada dilaksanakan selain dari tinjauan umum adalah untuk peningkatan partisipasi rakyat dalam demokrasi, pada sisi tertentu juga diharapkan dapat memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini didasarkan atas pra andaian bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memahami secara mendalam aspirasi rakyat di daerahnya, serta dari segi legitimasi, kepala daerah memiliki kedudukan yang kuat, sehingga tidak akan mudah dipermainkan oleh DPRD yang juga berposisi sebagai wakil rakyat, karena sama-sama dipilih langsung oleh rakyat.

Demikianlah pilkada pada segi normative menjanjikan sejumlah kelebihan dalam arti untuk kepentingan rakyat dibandingkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, namun apakah juga demikian pada praktiknya (praktisisnya)?.

Sebelum langsung menyoroti manfaat praktis bagi rakyat dalam arti peningkatan kesejahteraan rakyat dari pilkada, sejenak penulis memaparkan manfaat yang diperoleh rakyat yang berupa peningkatan kesejahteraan rakyat dari pemilihan presiden yang langsung dilakukan oleh rakyat pada tahun 2004 sebagai hulu pilkada.

Pemilihan umum Presiden RI tahun 2014 dimenangkan oleh Joko Widodo – Jusuf Kalla (JWJK) yang didukung oleh partai PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, dsb (disebut juga Koalisi Indonesia Hebat/KIH) yang mengalahkan Prabowo – Hata Rajasa yang didukung Gerindra, Golkar, PPP, PAN, PKS, dan sebagainya (disebut Koalisi Merah Putih/KMP). Beberapa waktu kabinet Indonesia Hebat yang dipimpin JKW-JK berjalan, PDI-P melaksanakan kongres dan terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI-P. Jika pada waktu pilpres Golkar bersama yang lain dalam KMP, setelah kalah dalam pilpres logikanya harusnya Golkar sebagai oposisi bersama Gerindra, PAN, PKS, PPP terhadap Kabinet Indonesia Hebat. Tetapi dengan pecahnya Partai Golkar menjadi dua kubu, maka dengan enteng dan tanpa malu salah satu kubu berubah posisi menjadi pendukung Kabinet Indonesia Hebat.

Dari kasus ini yang penulis perlu munculkan adalah Aliansi antar partai yang terjadi bukanlah aliansi strategis apalagi aliansi ideologis, melainkan aliansi taktis bahkan pragmatis yang berorientasi pada kekuasaan bukan program untuk mensejahterakan rakyat. Demikian juga sulit untuk menetapkan bahwa semua partai yang dulu mengusung JKW-JK adalah pendukung Kabinet Indonesia Hebat beserta program kerjanya dan sebaliknya partai-partai pengusung Prabowo-Hata Rajasa sebagai partai oposisi terhadap JKW-JK.

Ketidakjelasan konstelasi aliansi parpol pendukung JKW-JK dan sebaliknya juga berdampak pada ketidakjelasan program kerja yang dilaksanakan JKW- JK, maka yang muncul adalah program-program instan dan pragmatis.

Oleh karena itulah cukup wajar jika sampai hampir setahun pemerintahan JKW- JK kesejahteraan rakyat tidak meningkat, sebaliknya angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah, bahan pokok kehidupan semakin mahal dan sering terjadi kelangkaan; satu hal lagi yang perlu disebut adalah korupsi malah semakin merajalela, sekalipun hal ini tidak mesti terkait langsung dengan JKW-JK tetapi tetap perlu disebut berdasar atas dominannya sikap menerabas, dan prakmatisme politik yang ada.

Masih dari momentum pilpres 2014 satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kuatnya politik pencitraan Joko Widodo serta modal, dengan kata lain adalah popularitas dan uang. Tentang popularitas dan uang tetap berkelanjutan sampai saat ini, bahkan semakin meluas karena juga diikuti oleh pihak-pihak lainnya yang berkepentingan pada kursi kekuasaan, termasuk dalam proses pilkada. Hal lain yang juga muncul dalam pilpres 2014 adalah Misi dan Visi Calon atau kandidat.

Jika pada tingkat nasional konstelasi aliansi antar parpol demikian prakmatis, maka pada proses pilkada pragmatisme politik sangat tinggi, bahkan cenderung liar. Sepertinya tidak ada blue print atau cetak biru bagi setiap parpol, termasuk dalam pembentukan aliansi dengan partai lainnya. Maka terjadilah aliansi oleh satu parpol yang berbeda-beda antara tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten. Bahkan untuk tingkatan yang sama seperti tingkat propinsi atau kota/kabupaten yang berbeda dapat terbentuk aliansi satu parpol dengan parpol yang lain berbeda-beda, yang langsung atau tidak langsung ditentukan oleh popularitas dan modal kandidat.

Tentunya hal ini membingungkan bagi para ahli politik (akademisi) maupun bagi pelaku politik yang memiliki komitmen ideologi partai. Tetapi sebaliknya menyenangkan bagi pemain politik di parpol maupun luar parpol yang pragmatis demi mengejar kekuasaan dan kekayaan.

Hal lain yang perlu disebutkan dalam hubungannya dengan pilkada adalah kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini yang terhimpit beban ekonomi serta terpuruk ditinjau dari sisi kemanusiaan dan kebudayaan. Oleh karenanya yang muncul adalah sikap instan dan prakmatis.

Hal ini jika dirunut ke belakang dapat disebut sebagai hasil pengekangan dan pembodohan selama era Orde Baru dan dimantabkan oleh tumbuh suburnya eforia selama era reformasi. Ringkasnya kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini dapat disebut mengalami anomali nilai kemanusiaan. Kalaupun ada upaya pencerdasan dan atau pemberdayaan masyarakat oleh kelompok tertentu, maka proses pencerdasan dan atau pemberdayaan berjalan tersendat-sendat bahkan menguap, karena kegiatannya sendiri lebih mendepankan pendekatan proyek yang serba formal dan birokratis; akhirnya pencerdasan atau pemberdayaan lebih sekedar wacana dari pada realita, dan hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tidak melahirkan orang yang cerdas dan berbudidaya unggul melainkan cenderung menghasilkan orang-orang pintar belaka.

Karena kondisi anomali pada masyarakat Indonesia itu, maka dominasi unsur popularitas dan modal dalam pilkada demikian kental. Sementara soal kapasitas, kredibelitas, integritas, dan acceptabilitas calon menjadi ukuran belakangan. Demikian juga tentang misi dan visi calon yang ikut pilkada dapat disusun oleh mereka yang menjadi tim suksesnya atau siapa saja, toh rakyat tidak banyak peduli tentang misi dan visi calon dalam pilkada.

Pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia memberikan ruang yang lebar dan longgar bagi daerah untuk berkembang sesuai kondisi, potensi dan aspirasi yang dimilikinya dalam bingkai NKRI yang memiliki sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Artinya keunikan daerah pada berbagai segi boleh dan dapat dipertahankan bahkan dilestarikan. Namun arus umum globalisasi lebih dominan daripada peduli pada keunikan yang ada di daerah. Makanya Misi dan Visi para calon pasangan kepala dan wakil kepala daerah cenderung seragam dan bersifat normatif semata. Jarang nampak untuk tidak menyebut nihil munculnya misi dan visi calon yang unik dalam segi kebudayaan sebagai upaya mengangkat dan mengembangkan kearifan (budaya) lokal dan terukur sebagai ukuran pencapaian program yang akan dilaksanakannya, sebab semuanya cenderung menggunakan pendekatan ekonomi belaka.

Lebih daripada uraian di atas, dengan melihat pengalaman serta hasil dari pilpres 2004 serta pilkada di berbagai daerah lain bahwa janji-janji kampanye para pemenang pilpres dan pilkada itu, kenyataannya janji tinggalah janji semata, artinya program yang dijanjikan selama kampanye tidak banyak dilaksanakan oleh pemenangnya, dan akibatnya yang memetik manfaat dari hasil pilkada hanyalah segelintir orang, yaitu pemenang itu sendiri beserta kelompok atau kroni-kroninya; sementara rakyat tidak mendapatkan nilai tambah yang berupa peningkatan kesejahteraan dalam kehidupannya.

Oleh karena itulah cukup wajar, jika golput cukup besar prosentase dalam setiap pilkada, bahkan cenderung meningkat jumlahnya. Dari pilkada yang terakhir dilaksanakan yaitu pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Golput adalah pemenangnya, yaitu sebesar 41,6 prosen dari seluruh pemilik hak pilih (lebih 10 juta dari 24 juta hak pilih), sementara pasangan pemenang resmi pilkada hanya mendapatkan 40 prosen dari yang menggunakan hak pilih yaitu sejumlah kurang lebih enam juta suara. Apapun alasannya (kesadaran politik rakyat, administrasi pilkada, atau faktor teknis pemilih) hal itu membuktikan bahwa pilkada bukanlah prioritas rakyat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Kalau sudah demikian maka semua bisa menjawab pertanyaan pada judul tulisan ini, yaitu Pilkada apakah prestise atau prestasi demokrasi di Indonesia? Dan bagaimana pilkada Jawa Timur dan atau pilkada Kabupaten Malang bulan Desember 2015 nanti?, Jawabnya ada dikehendak rakyat atau pada kebutuhan masing-masing pemilih.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kali Lima Indonesia Kabupaten Malang. Tinggal di Jalan Bandulan 6 Sukun, Malang.

Komunitas