PD RPH Kota Malang Kejar Sertifikat Halalan Thayyiban dari BPJPH

Tim Pansus Ranperda Perumda Tunas saat berkunjung ke PD RPH. (istimewa)

MALANGVOICE – Sebagai wujud keseriusan dalam menjalankan usahanya, selain sudah mengantongi sertifikat Halal MUI dan Kesmavet, PD RPH bersiap segera mengantongi sertifikat Halalan Thayyiban dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Insyallah akan menjadi pionir di Jawa Timur sekaligus semoga bisa menjadi role model RPH se-Jatim atau bahkan nasional,” Plt Direktur PD RPH Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

Hal ini berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah (PP) No 31 tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH.

Menteri Agama; Lukman Hakim Saifuddin bahkan sudah menegaskan, bahwa terbitnya PP tersebut sekaligus menandai keharusan implementasi operasional penjaminan produk halal paling lambat mulai bulan Oktober mendatang.

Untuk mewujudkan kebijakan ini, RPH akan bersinergi dengan berbagai institusi seperti Bank Indonesia, Kementerian Agama RI, Universitas Brawijaya dan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Malang.

“Selain sesuai dengan UU dan PP tentang JPH, ini juga selaras dengan semangat PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Persiapan-persiapannya sudah dibicarakan secara teknis diikuti penyediaan sarpras.Sehingga dalam waktu dekat akan dibangun RPU untuk ayam di lingkungan komplek kantor RPH,” urai Sam Ade.

Wacana tersebut langsung dibalas Pengasuh Ponpes Bahrul Maghfiroh Malang, Prof Dr Ir M Bisri MS. Ia mengatakan siap menjadi pendamping PD RPH yang bakal berubah menjadi Perumda Tunas.

“Dalam prosesnya nanti, kami siap bekerja sama menjadi pendamping RPH. Tentunya kami juga akan bersinergi dengan BPJPH di bawah naungan Kementerian Agama dan juga lembaga-lembaga pemotongan hewan di daerah,” kata Pengasuh Ponpes Bahrul Maghfiroh, Prof Dr Ir M Bisri MS.

Sertifikasi JPH ini sangat penting, mengingat tingginya tingkat konsumsi daging oleh masyarakat. Baik itu daging sapi, daging kambing maupun daging ayam.

“Tentunya kita semua butuh jaminan untuk menggaransi bahwa makanan yang kita makan memenuhi klasifikasi sehat dan pasti halal. Jadi masyarakat tak perlu ragu atau was-was lagi,” lanjut mantan Rektor Universitas Brawijaya ini.

Terkait kematangan yang terus ditunjukkan PD RPH di bawah komando Sam Ade, apresiasi secara khusus juga disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Tutuk Hariyani.

“Alhamdulillah sudah berbenah. Lebih tertata, baik dari aspek kelayakan tempat maupun penataan personilnya,” pujinya.

Senada dengan Pansus Ranperda Perumda Tunas, Tutuk juga menyarankan supaya RPH lebih dulu fokus dalam mengembangkan core business agribisnis, sebelum menginjak sektor-sektor lain selagi menuju arah transformasi menjadi Perumda Tunas.

“Yang jelas sudah ada adalah olahan daging dan penjualan. Itu dulu saja yang dikembangkan. Kalau sudah mapan dan berjalan pasti akan menuju yang lain,” sambungnya.

Dengan begitu, RPH tak perlu muluk-muluk merencanakan pembangunan gedung baru untuk menjalankan usahanya. Atau alih-alih terburu-buru mengurusi bisnis property seperti pengelolaan Mall Alun-alun. Malah lebih baik memanfaatkan aset-asetnya yang sudah ada saat ini.

Apalagi RPH memang akan seriusi pengelolaan aset mereka, selain tetap concern di Divisi Agribisnis.

Tak hanya menjadi sentra bisnis kuliner, beberapa kios bisa dimanfaatkan menjadi gerai musik, studio seni dan sektor kreatif lainnya.

Sam Ade yang juga tokoh Aremania itu bahkan sudah berkomunikasi dengan sejumlah kolega musisi kenamaan ibukota asli arek Malang seperti Noldy Benyamin Pamungkas.

Sebelumnya, pada Selasa (20/8) tim Pansus Ranperda Perumda Tunas yang diketuai R Purwono Tjokro Darsono berkunjung ke PD RPH.

Di sana Tim Pansus menyarankan PD RPH mementingkan skala prioritas yang menguntungkan. Anggota DPRD Kota Malang ini mencontohkan, selain di penyembelihan, RPH juga bisa memproduksi aneka daging olahan sapi dan berikutnya membangun Rumah Potong Unggas.

Apalagi mereka telah mengantongi izin dan sertifikat halal dari MUI Nomor 07020014791012 serta NKV nomor 3573020-030. (Der/Ulm)

Aksi Penolakan UKT Tinggi, Mahasiswa UIN Malang Dikabarkan Terancam Skors hingga DO

Aksi demo mahasiswa UIN tolak UKT tinggi beberapa waktu lalu. (Lisdya)

MALANGVOICE – Aksi penolakan uang kuliah tunggal (UKT) tinggi oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang berujung pada ancaman drop out (DO).

“Kemarin ada desas-desus seperti itu, tapi sepertinya hanya ancaman-ancaman belaka saja,” ujar kordinator aksi demo, Afiq kepada MVoice, Rabu (21/8).

Ia menyebutkan, ancaman tersebut terjadi pada mahasiswa Saintek. Selain ancaman DO, mahasiswa yang mengikuti demo penolakan UKT juga mendapat peringatan berupa skors dari pihak fakultas.

“Ada kemarin peserta aksi yang diancam skorsing satu tahun, kemudian dia disuruh tanda tangan pernyataan untuk tidak kembali mengikuti aksi selama kuliah jika tidak mau diskors,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan jika mahasiswa lainnya yang mengikuti demo juga telah disumpah. Apabila sumpah tersebut dilanggar, maka ancaman skors atau DO pun dilayangkan kepada mahasiswa.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, pihak kampus mengaku tidak ada ancaman bagi mahasiswa yang ikut demo. Bahkan, Wakil Rektor bagian Kemahasiswaan saat dikonfirmasi MVoice enggan memberikan jawaban atas pernyataan tersebut.

“Tidak ada,” singkat Kabag Humas UIN Malang, Edy. (Der/Ulm)

DPUPR Soroti Salah Satu Penyebab Banjir di Kota Malang

Kepala DPUPR Kota Malang, Hadi Santoso. (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Musim kemarau identik dengan banyaknya daun kering berguguran. Daun kering ini bisa jadi faktor bencana banjir jika tidak ditangani dengan tepat.

Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang Hadi Santoso mengatakan, masyarakat harus menjaga kebersihan daun kering dengan mengumpulkan dalam bak sampah.

“Jangan malah kita membuangnya dan menumpuk dengan seenaknya ke gorong-gorong, akhirnya ketika hujan datang, gorong-gorong penuh dengan daun kering dan airnya tidak bisa mengalir. Sehingga menimbulkan banjir,” kata Hadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/8).

Ia melanjutkan, perlu juga dilakukan pembersihan gorong-gorong secara menyeluruh. Seperti mengeruk sedimen, membersihkan barang-barang bekas bongkaran atau barang-barang lainnya,

“Jangan malah dibuat untuk tempat sampah,” ujar pria akrab disapa Soni ini.

Ia juga mengimbau seluruh masyarakat Kota Malang, tidak hanya petugas DPUPR, melakukan normalisasi gorong-gorong.

“Mari sama-sama melakukan hal yang positif demi Kota Malang, ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (Der/Ulm)

Korban Dicekoki Miras, Motor Dibawa Kabur ‘Cece’

Asfuri saat rilis kasus pencurian sepeda motor. (Deny rahmawan)

MALANGVOICE – Dipepet masalah ekonomi membuat Yunus Harianto (41) berbuat nekat mencuri motor temannya sendiri. Aksinya itu kini berbuntut panjang ditangani polisi.

Warga asal Pasuruan yang tinggal di Jalan Teluk Etna, Arjosari, Kota Malang ini diketahui mengambil motor temannya itu di Jalan Permadi, tepatnya di sebuah salon kecantikan pada Sabtu 3 Agustus lalu.

Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri, mengatakan, tindakan pelaku yang dikenal dengan panggilan Cece ini berpura-pura menyewa baju kepada pemilik salon, KUB. Namun, Cece datang ke salon sambil membawa minuman keras.

“Pelaku mengajak korban mabuk miras. Setelah korban teler barulah pelaku mengambil motor korban dan dibawa kabur,” kata Asfuri, Rabu (21/8).

Honda Beat bernopol N 4503 AAR itu kini jadi barang bukti. Sebelumnya sepeda motor hasil curian itu sudah digadaikan Cece ke Muhaimin. Belakangan Muhaimin juga ditangkap karena menjadi penadah.

“Yunus kami tangkap di rumahnya pada Rabu 7 Agustus kemarin setelah itu dicari barang bukti dan ditangkap juga Muhaimin di hari yang sama,” jelasnya. Atas perbuatannya, Cece dikenai pasal 362 KUHP. (Der/Ulm)

Sikap Aksi Cepat Tanggap terhadap Bencana Kekeringan yang Semakin Mengkhawatirkan

Istimewa.
Istimewa.

MALANGVOICE – Hasil perkiraan curah hujan, menurut BMKG, sebanyak 64,94 persen wilayah Indonesia mengalami curah hujan kategori rendah (di bawah 100 mm/bulan) pada bulan Agustus 2019. BMKG menyatakan musim kemarau tahun 2019 akan terjadi kekeringan panjang akibat beberapa faktor yaitu fenomena El Nino, kuatnya Muson Australia, dan anomali peningkatan suhu udara akibat perubahan iklim.

Dalam menghadapi bencana kekeringan ini, Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah menyalurkan bantuan jutaan liter air bersih di berbagai daerah dan membangun sumur wakaf di 263 titik lokasi untuk ratusan ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia yang akan masih terus berlangsung.

Adi Ripaldi, Kepala Sub Bidang Analisis dan Informasi Iklim BMKG menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia masuk musim kemarau sejak Mei – Juni 2019. BMKG sudah memprediksi periode kemarau tahun ini (Mei-Oktober) akan lebih kering dibanding tahun 2018. Sehingga, perlu kewaspadaan dan antisipasi lebih dini dari pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan pantauan BMKG hingga Awal Agustus 2019, beberapa wilayah sudah mengalami kekeringan meteorologi level ekstrim dimana tercatat ada daerah yang sudah lebih dari 60 hari tidak ada hujan, bahkan lebih lebih dari 90 tidak ada hujan. Kondisi ini tentu akan memiliki dampak lanjutan terhadap kekeringan pertanian dan kekurangan air bersih masyarakat.

Selain itu, ancaman gagal panen bagi wilayah-wilayah pertanian tadah hujan semakin tinggi. Kolaborasi BMKG dengan ACT sebagai lembaga kemanusiaan, akan terus berlangsung yaitu dengan memberikan update ke tim ACT terkait hasil monitor dan peringatan dini terkait wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, ungkapnya.

Sejalan dengan itu, Wahyu Novyan, Director Social Distribution Program (SDP) ACT menambahkan saat ini hampir 3,5 juta warga menjadi korban dampak kekeringan. Saat ini, bahkan 55 kota/kabupaten, 28% provinsi telah terdampak artinya lebih dari 2/3 dari total semua provinsi di Indonesia.

“Hasil dari pemetaan kita, ada lingkaran setan yang perlu diputus. Hal ini karena kemarau yang muncul merupakan dampak dari perubahan iklim yang ekstrem di dunia hingga pemanasan global yang dapat berdampak pada kekurangan gizi pada anak, kemiskinan hingga kematian, jika terus dibiarkan ini dapat menyebabkan lost generation. Hal ini yang perlu dijadikan perhatian utama. Merespon kondisi ini, ACT akan mendistribusikan 2,1 juta liter air bersih per hari, di 28 cabang kantor ACT dengan target kita bisa memberikan 500.000 penerima manfaat per hari,” ungkapnya.

Wahyu juga menambahkan, kekeringan memang bukan bencana yang bisa secara langsung berdampak pada kematian, namun kekeringan merupakan bencana yang sangat laten. Kekeringan bukan bencana rapid on set namun slow on set. Slow on set ini memliki dampak mematikan, dengan kondisi air bersih di dunia sekarang hanya sebesar 3%.

“Hal ini tentu akan berdampak pada generasi mendatang hingga lost generation. Tentunya, dengan bahaya laten kekeringan ini kami mengajak partisipasi masyarakat untuk benar-benar peduli dengan bencana yang dampaknya tidak hanya terjadi saat ini namun hingga ke generasi berikutnya,” tambah Wahyu.

Senior Manager Global Medic Action ACT, dr. Rizal Alimin pun menyampaikan bahwa bencana kekeringan yang menimpa hampir di seluruh daerah Indonesia tentu memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat.

Di musim kemarau, akan terdapat banyak kemungkinan peningkatan penyebaran hepatitis A, tifus, malaria hingga demam berdarah, dan penyakit lainnya. Meskipun, semua ini akan dipengaruhi juga tingkat keparahan kekeringan di daerah tersebut dan ketahanan fisik warganya. Selain itu, secara jangka panjang pengaruh buruk kekeringan panjang akan berdampak peningkatan stunting bagi anak-anak.

“Hal ini karena dengan bencana kekeringan ekstrim ini akan mempengaruhi pola makan, pola asuh hingga sanitasi pada warga yang terdampak,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ibnu Khajar, Presiden ACT menyampaikan bahwa saat ini aksi yang terus dilakukan ACT terdiri dari tiga program utama yaitu penyediaan air bersih, layanan medis, dan bantuan pangan. Untuk 4 bulan terakhir ini ACT telah memproses kurang lebih 1.400 sumur wakaf di seluruh Indonesia.

Tahap awal penanganan kekeringan ACT akan suplai kebutuhan air bersih sebanyak 2,1 juta liter per hari melalui mobile water tank dengan total 60 juta liter/ bulan.

“Semua program yang telah dijalankan pun harus ada partisipasi yang aktif pula dari para pendonor dan penerima manfaat untuk menghadapi siklus kemarau yang sudah terjadi puluhan tahun ini. Di sisi lain, kolaborasi dengan BMKG adalah untuk pemanfaatan data dan diseminasi kepada masyarakat, ungkapnya.

Tidak hanya itu, dari sisi pelayanan medis, ACT terus rutin dalam memberikan layanan dan edukasi kesehatan di daerah-daerah yang terkena bencana kekeringan ekstrim hingga persiapan program jangka panjang untuk mengatasi siklus kekeringan ini.

Program-program tersebut yaitu program pemberdayaan masyarakat, pembangunan embung, biopori, pembuatan sumur resapan, program ruang terbuka hijau bersama permerintah, dan program lainnya yang telah disiapkan. Program jangka panjang ini sebagai solusi untuk daerah rawan kekeringan dalam menghadapi musim kemarau di tahun-tahun mendatang.

Karena itu ia mengajak semua masyarakat untuk bahu-membahu mengirimkan bantuannya melalui aksi-aksi nyata untuk saudara-saudara kita di bit.ly/DermawanAtasiKekeringan.

“Satu hal penting bahwa sesungguhnya, apa yang kita keluarkan sebenarnya untuk diri kita sendri. Apabila kita memberikan kebaikan, maka sebuah kebaikan itu akan kembali ke diri. Sejatinya, nilai diri kita adalah dari seberapa besar apa yang kita lakukan untuk orang lain. Mari kita atasi kekeringan yang mematikan ini dengan menjadi Dermawan. Insya Allah, ini bukti kita peduli tidak hanya untuk warga Indonesia namun juga dunia,” tutup Ibnu.(Der/Aka)

Cegah Praktik Gratifikasi di Lingkungan ASN, Pemkot Malang Datangkan KPK

Wali Kota Malang Sutiaji.
Wali Kota Malang Sutiaji.

MALANGVOICE – Ratusan ASN di lingkungan Pemkot Malang dilarang bermain-main dengan praktik gratifikasi atau pemberian dengan maksud tertentu. Langkah pencegahan, Pemkot Malang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, seluruh ASN agar bekerja sesuai janji mereka. Khususnya untuk mengurangi upaya dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi dan meminimalisir proses transaksional antara pelayanan maupun yang dilayani.

Ia melanjutkan, pemimpin harus menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. Agar saling menjalin hubungan pemerintah dengan masyarakat. Sehingga tidak berimbas pada kebijakan-kebijakan publik.

“Tradisi semacam ini (gratifikasi) tidak bagus. Kita semuanya sama, baik yang melayani maupun yang dilayani tidak ada yang diistimewakan,” kata Sutiaji membuka kegiatan bertajuk sosialisasi gratifikasi bagi perangkat daerah di Hotel Atria, Rabu (21/8).

Sementara itu, Biro Direktorat Gratifikasi KPK Yuli kamalia mengatakan, berdasarkan survei dari KPK, masih banyak masyararakat yang melakukan transaksional dengan ASN.

Padahal praktik itu telah jelas dilarang dalam Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001, bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (ASN) dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Apabila ini tidak dicegah lama-lama akan menjadi suap,terus korupsi dan akan terus terjadi transaksional,” tegasnya.

Upaya yang sudah dilakukan KPK di antaranya melakukan koordinasi wilayah dan sosialisasi gratifikasi seperti yang diselenggarakan Pemkot Malang saat ini.

“Kita melakukan kerja sama dengan beberapa Pemerintahan Daerah untuk berama-sama dalam menjaga pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi gratifikasi. Merubah sistem pemerintahan yang ada dalam hal pelayan publik dan harus transparasi,” jelasnya.(Der/Aka/Ord)

Peringati Hari Pramuka, Siswa SDN Kepanjen Kidul 2 Blitar Dibekali Safety Riding oleh MPM

ilustrasi MPM.
ilustrasi MPM.

MALANGVOICE – Dalam memperingati Hari Pramuka pada bulan 14 Agutus kemarin, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) memberikan edukasi kepada siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota Blitar.

Bertemakan praja muda #Cari_Aman, sebanyak 70 peserta mengikuti edukasi yang diadakan di SDN Kepanjen Kidul 2 Blitar.

Edukasi safety riding di hari Pramuka ke- 48 ini bertujuan agar praja muda memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas, mengetahui rambu-rambu lalu lintas, serta keselamatan saat berada di sekitar jalan raya. Selain itu, juga diberikan pengetahun edukasi kelengkapan keselamatan berkendara yang wajib dipakai.

“Edukasi ini sangat penting untuk generasi muda terutama di tingkat pendidikan paling bawah, di mana anak anak dengan sangat mudah untuk diberikan bekal ilmu safety riding sehingga ke depan dapat memahami dan mempraktekkan banyak hal yang berkaitan dengan keselamatan saat berada di lalu lintas, seperti dibonceng, berjalan di trotoar dan menyeberang jalan yang baik dan benar,” ujar Instruktur Safety Riding MPM, Mizidianto.(Hmz/Aka)

Lewat ‘Bakso’, Sutiaji Pesankan Hindari Hoax dan Ciptakan Persaudaraan Antar Sesama

FGD Bakso Malang di RW IX Kelurahan Blimbing. (Istimewa)
FGD Bakso Malang di RW IX Kelurahan Blimbing. (Istimewa)

MALANGVOICE – Bincang Aksi Mencari Solusi (Bakso) bersama Masyarakat Kota Malang dihelat di Balai RW IX Kelurahan Blimbing, Selasa (20/8).

Wali Kota Malang, Sutiaji dan Kapolres Malang Kota, Asfuri serta jajarannya hadir secara langsung menyapa warga.

“Ini program inovatif dan kreatif Pak Kapolres. Pakai istilah bakso, yang nota bene makanan khas Malang. Artinya giat ini memiliki nilai kearifan lokal yang sangat kuat. Pola pola keguyuban, jagongan dan obrolan seperti ini yang harus dihidupkan,” ujar Sutiaji mengapresiasi program Bakso Polres Kota Malang.

Pak Aji, sapaan akrab Sutiaji, berpesan kepada warga kota untuk bersama sama bijak dalam bersosmed dan bersama sama memerangi hoax. Hal itu menjadi salah satu bahasan karena hoax bisa memecahbelah bangsa.

“Apa yang terjadi dan berkembang atas insiden 15 Agustus (gesekan aksi massa Aliansi Mahasiswa Papua dengan kelompok masyarakat), juga dipicu oleh informasi informasi hoax. Diciptakan informasi ada pengrusakan mobil, pemecahan kaca kaca, padahal tidak ada semua itu. Memang ada benturan, namun bisa diredakan oleh aparat dan situasi terjaga dengan aman,” tegas Sutiaji.

Situasi juga makin runyam dengan adanya berita “pemulangan mahasiswa papua”, yang ternyata tidak ada statemen dan kebijakan itu.

Secara khusus, Sutiaji juga mengajak untuk mempererat ikatan persaudaraan kebangsaan.

“Papua adalah saudara kita, dan ada sekitar tidak kurang 1.000 mahasiswa Papua di kota Malang, yang selama ini juga mampu membaur dan beraktivitas dengan baik di kampus,” ujarnya.

Kedua petinggi kota Malang ini juga sama sama mengajak warga untuk merangkul dan aktif mengajak warga Papua dan juga warga daerah lain untuk kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan. “Slogan kita adalah Salam Satu Jiwa, yang artinya jiwa satu yang sama yakni Indonesia,” tutup Sutiaji.(Der/Aka)

Polisi Jamin Keamanan Mahasiswa Papua di Malang

Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri. (deny rahmawan)

MALANGVOICE – Aparat kepolisian jamin keamanan dan keselamatan mahasiswa asal Papua di Kota Malang. Korps seragam juga mengimbau peran serta masyarakat menjaga kondusifitas Bhumi Arema.

Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya persuasif, pasca insiden bentrokan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dengan warga, 15 Agustus lalu. Pihaknya menyakinkan mahasiswa, bahwa tidak ada gangguan atau aksi rasisme, seperti yang dikhawatirkan belakang ini.

“Tentunya kami terus berkomunikasi dan pertemuan dengan mahasiswa Papua, menyakinkan adik- adik mahasiswa Papua terjamin keamanan dan keselamatannya, ” kata Asfuri, Selasa (20/8).

Disinggung apakah polisi juga akan menjaga tempat tinggal atau asrama yang dihuni mahasiswa asal Papua, Asfuri menuturkan, pihaknya terus melakukan pantauan.

Ia juga mengimbau seluruh masyarakat Kota Malang menjaga kondusifitas. Terutama dari aksi – aksi yang dapat menimbulkan permasalahan atau konflik.

“Tidak ada masalah, kami tetap melakukan pemantauan,” pungkasnya. (Der/ulm)

Pansus Ranperda Lihat Potensi dan Kekurangan PD RPH Sebelum Ganti Perumda Tunas

Kunjungan tim Pansus Ranperda ke PD RPH Kota Malang. (deny rahmawan)

MALANGVOICE – Pansus Ranperda DPRD Kota Malang berkunjung ke kantor PD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang, Selasa (20/8).

Kunjungan itu dimaksud untuk mengecek kesiapan PD RPH sebelum berganti menjadi Perumda Tunas.

Dalam kunjungan itu beberapa hal menjadi perhatian, mulai dari kandang, lokasi penyembelihan hingga pembuangan limbah.

Ketua Pansus, R Purwono Djoko Darsono, mengatakan, kunjungan ini sengaja memang melihat kondisi fisik dari PD RPH. Setelah itu kemudian akan bisa diketahui apa saja bagian yang bisa dimaksimalkan.

“Jadi nanti ada gambaran atau saran terkait kekurangannya,” kata dia.

Selanjutnya, tim Pansus dari DPRD Kota Malang tersebut akan melihat skala prioritas dari 21 jenis kegiatan usaha di Perumda Tunas nantinya.

“Skala prioritas yang tidak menggerus usaha yang sudah ada atau jalan. Fokusnya bisa beri sumbangan dari sektor PAD yang strategis,” ia melanjutkan.

Paling lama pembahasan Ranperda ini ditarget selesai akhir 2019 setelah pelantikan anggota DPRD Kota Malang yang baru serta diserahkan ke Pemprov Jatim.

“Pembahasan kami selesai akan dikirim ke Pemprov, setelah difasilitasi akan dikirim ke teman-teman dewan yang baru. Paling tidak November maksimal Desember selesai,” tutupnya.

Terpisah, Manager PD RPH Kota Malang, Arif Adi Rendra, sangat mengapresiasi kunjungan tim Pansus dalam rangka melihat kesiapan sebelum bertransformasi ke Perumda Tunas.

“Semua mendukung kinerja PD RPH ke depan bisa lebih baik. Termasuk mengelola manajemen karyawan, operasional, dan keuangan,” katanya mewakili Plt Direktur PD RPH Kota Malang Ir Ade Herawanto. (Der/Ulm)

Komunitas