Dewan Minta Pemkot Malang Setop Rencana Pengadaan Alat Cetak KTP Elektronik

Suasana lobi gedung DPRD Kota Malang. (Aziz Ramadani/MVoice)
Ilustrasi DPRD Kota Malang. (Aziz Ramadani/MVoice)

MALANGVOICE – Rencana usulan pengadaan peralatan cetak KTP elektronik atau e-KTP ditentang dewan. Sebab dinilai akan sia-sia alat tersebut, mengingat pasokan blanko KTP yang tidak menentu.

Sebelumnya, peralatan cetak rencananya diperuntukkan bagi 57 kelurahan itu sudah dianggarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dalam APBD Kota Malang 2018. Namun, pada APBD 2018 gagal lelang. Lalu, usut punya usut, dinas terkait hendak mengajukan lagi melalui Perubahan Anggaran Keuangan atau PAK tahun 2019.

Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono menilai, pengadaan peralatan pencetakan e-KTP itu tidak berdampak positif. Sebab, keberadaan blangko e-KTP dari pemerintah pusat masih sangat minim. Sehingga, misalkan alat sudah dibeli, maka hanya sia-sia. Sebab tidak ada blangko yang bisa dicetak.

“Ini permasalahan hampir semua daerah, karena keberadaan blangko sendiri belum jelas sampai sekarang. Dari tahun lalu masih banyak aduan masyarakat karena hanya diberikan surat keterangan (suket),” kata Purwono, belum lama ini.

Ia berharap, agar Dispendukcapil tidak kembali menganggarkan pengadaan peralatan tersebut, baik dalam PAK 2019 maupun APBD induk 2020.

“Jangan dulu dianggarkan kalau belum ada kejelasan blangko. Kalau sudah jelas baru bisa dianggarkan, karena ini anggaran juga besar. Sayang kalau sudah terbeli tapi peralatan tidak digunakan,” sambung dia.

Sementara itu, Sekretaris Dispendukcapil Kota Malang, Slamet Utomo menjelaskan, pihaknya memang masih melakukan evaluasi terkait rencana pengadaan peralatan cetak KTP elektronik itu.

“Untuk pengadaan lagi masih akan dievaluasi lagi. Karena memang salah satu yang jadi pertimbangan keberadaan blangko yang masih minim,” pungkasnya. (Hmz/ulm)

Wali Kota Malang Inginkan Bank Beri Kredit ‘Ramah’ Pelaku Ekonomi Kreatif

(Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Wali Kota Malang Sutiaji berharap perbankan memberikan pelayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi kreatif. Selain itu bank juga bisa mendukung program pemerintah untuk pengembangan UMKM.

Hal ini diungkapkan Sutiaji saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2019 di Kantor Pusat Bank Jatim, Jl. Basuki Rachmad Surabaya, Rabu (19/6).
Sutiaji berharap agar agenda yang juga jadi momentum pemilihan direksi baru Bank Jatim itu, berbagai kebijakan yang nantinya akan digulirkan mampu memberikan sumbangsih. Serta mendukung berbagai program pembangunan di Kota Malang, khususnya bagi pengembangan UMKM.

Sebagai salah satu kota yang dinilai cukup kreatif, Sutiaji juga berharap agar Bank Jatim dapat memberikan kredit dengan bunga yang rendah serta cicilan yang ringan kepada para pengusaha di sektor ekonomi kreatif.

“Dengan demikian, tidak ada lagi alasan untuk tidak mensukseskan pembangunan ekonomi kreatif di Kota Malang; karena para pelaku usaha mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Malang melalui Bank Jatim,” kata Sutiaji dalam keterangan tertulisnya.

Ia menambahkan, bahwa perubahan pengurus juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja Bank Jatim. Tercatat hingga bulan Mei 2019, laba bersih Bank Jatim sebesar Rp. 658,73 Miliar atau tumbuh 7,62 % (YoY), aset Bank Jatim sebesar Rp. 65,97 triliun atau tumbuh 10,29 % (YoY).

“Dengan adanya perubahan pengurus tersebut diharapkan dapat membawa Bank Jatim lebih baik di masa yang akan datang,” tutupnya.

Sekadar informasi, dari segi bisnis, kredit Bank Jatim mengalami pertumbuhan 8,16 % (YoY) atau sebesar Rp 34,76 Triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Jatim mengalami pertumbuhan 11,88 % atau sebesar Rp. 55,4 Triliun dengan CASA ratio 67,66% atau bertahan diatas 65% selama lebih dari 15 tahun. Hal ini menunjukkan konsistensi kemampuan Bank Jatim dalam mengelola dana murah.

Sampai dengan Mei 2019, Bank Jatim telah meluncurkan berbagai inovasi dan layanan terbaru untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam bertransaksi perbankan. (Hmz/ulm)

Pemkot Malang Fasilitasi Transportasi Daerah Bagi Jamaah Calon Haji Kota Malang

Wali Kota Malang, Sutiaji. (Lisdya)
Wali Kota Malang, Sutiaji. (Lisdya)

MALANGVOICE – Pemkot Malang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi Calon Jemaah Haji (CJH) Kota Malang tahun 2019. Salahsatunya dengan menyediakan layanan transportasi.

Pemerintah Kota Malang melalui Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kota Malang telah menyiapkan 27 bus bagi 1184 orang CJH Kota Malang yang akan berangkat pada tanggal 11 dan 12 Juli 2019. Hal ini terungkap dalam hasil rakor persiapan pemberangkatan CJH Kota Malang di Hotel Pelangi, Rabu (19/6).

CJH Kota Malang yang terbagi kloter 15, 16 dan 17 tersebut juga akan di beri fasilitas tiga unit tronton untuk pengiriman tas dan koper jemaah.
Sedangkan untuk kepulangan jemaah pada tanggal 21 Agustus 2019; Pemkot Malang juga telah menyiapkan 36 bus.
Tempat pemberangkatan dan pemulangan CJH Kota Malang rencananya akan dilaksanakan di lapangan Kiangmor (sebelah utara lapangan Rampal).

“Kami berharap apa yang telah disiapkan oleh Pemkot Malang tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi para jemaah haji sehingga ibadahnya pun menjadi lebih khusyuk,” kata Wali kota Malang Sutiaji dalam keterangan tertulisnya.

Sutiaji menambahkan, bahwa pelayanan yang terbaik tetap akan selalu menjadi prioritas Pemkot Malang untuk masyarakat di Bumi Arema.(Der/Aka)

Sutiaji: Game dan Aplikasi Serap Ribuan Tenaga Kerja

Wali Kota Malang Sutiaji saat presentasi atau paparan di Hotel Alila Jakarta, Selasa (18/6). (Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Kota Malang menjadi wilayah yang tumbuh subur oleh industri kreatif, tak terkecuali perusahaan game dan aplikasi. Hal itulah yang menjadikan Bumi Arema maju dalam nominasi kota kreatif Nasional yang diselenggarakan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Wali Kota Malang Sutiaji memaparkan presentasinya bertajuk Menuju Malang Digital Creative City di hadapan dewan juri. Bahwa dalam subsektor game dan aplikasi, Kota Malang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2017 perusahaan, startup dan studio pada bidang ini sejumlah 92 dan dalam kurun waktu 2 tahun meningkat pesat menjadi 151 perusahaan.

“Kota Malang banyak ditunjang dengan banyak kampus ternama, pariwisata yang menggeliat dan ekonomi kreatif yang berkembang pesat sehingga saat ini menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Malang Raya,” kata Sutiaji di Hotel Alila Jakarta, Selasa (18/6).

Hal itu, lanjut dia, sinergi dengan pertumbuhan komunitas kreatif dari 10 komunitas pada tahun 2017 dan kini meningkat menjadi 18. Begitu pula co-working space juga mengalami perkembangan pesat dari 5 menjadi 13 dan kini sedang diupayakan tambahan 1 co-working space di setiap kecamatan.

Pertumbuhan industri dalam subsektor bidang game dan aplikasi tersebut berdampak positif pada perekonomian masyarakat dan serapan tenaga kerja. Data Pemerintah Kota Malang menyebut hingga saat ini, subsektor game dan aplikasi mampu menyerap lebih dari 2200 tenaga kerja, 624 personal linear dan aktif dalam bidang tersebut.

Dari jumlah 151 perusahaan bidang aplikasi dan game yang ada di Kota Malang, terdapat 7 studio game dan 144 studio aplikasi dengan kualifikasi 8 perusahaan besar dengan pendapatan mencapai lebih Rp 10 miliar per tahun, perusahaan 20 perusahaan sedang dengan penghasilan mencapai Rp 1 miliar rupiah sampai maksimal Rp 10 miliar per tahun dan 123 perusahaan kecil dengan pendapatan berkisar antara Rp 100 juta sampai Rp 999 juta per tahun.

“Ekonomi kreatif dipandang mampu menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat, menjadi jawaban penciptaan lapangan pekerjaan, implementasi smart city, serta menjawab tantangan dalam era industri 4.0,” urai Sutiaji.

Ia menambahkan, fokus pengembangan Pemkot Malang dalam mendongkrak ekonomi kreatif meliputi tiga hal, yakni penyediaan infrastruktur, perkembangan ekosistem, dan peningkatan pemasaran, dimana hal itu telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Malang No 12 Tahun 2018.

“Malang Creative City dibangun dengan modal kekuatan kolaborasi pentahelix yang menyadari potensi luar biasa sinergi, bukan dari satu atau dua golongan semata,” sambung dia.

Upaya mengembangkan subsektor game dan aplikasi ini, lanjut Sutiaji, Pemkot Malang telah menggelontorkan program pendukung diantaranya yakni 45 program jangka pendek, 34 program jangka menengah dan 55 program jangka panjang termasuk rencana membangun Malang Creative Centre pada tahun 2020 mendatang.

“Kita berharap dengan masuknya Kota Malang sebagai 10 nominasi kota kreatif ini menjadi pelecut bersama dalam mengambangkan industri ekonomi kreatif yang saat ini berkembang cukup pesat,” ujar pria berkacamata ini.

Bahkan, kata wali kota, dalam nota perjanjian dengan Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Kabupaten Malang, terdapat juga MoU terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif dengan melihat potensi masing-masing daerah.

“Tentu hal ini sangat positif dan kita optimis Kota Malang bisa menjadi 4 kota sebagai role model kota kreatif di Indonesia,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Kota Malang masuk 10 Besar nominasi Kota Kreatif Indonesia yang dipilih Badan Ekonomi Krearif (Bekraf). Usai melalui tahapan uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2018, akhirnya terseleksi 10 daerah yang masuk nominasi, termasuk Kota Malang.

Nantinya, akan ada empat kota/kabupaten yang ditetapkan sebagai role model kota kreatif di Indonesia. Khsusus Kota Malang, mengandalkan subsektor aplikasi dan game, sehingga optimis bisa masuk menjadi role model empat kota kreatif di Indonesia.(Der/Aka)

Dekan FH UB: Calon Pimpinan KPK Harus Punya Kriteria, Itu yang Biasa Dimiliki Orang Daerah

Dekan FH UB, Ali Syafaat. (Lisdya)

MALANGVOICE – Dalam pemberantasan korupsi, tentunya harus memiliki pimpinan yang berkompeten di bidangnya. Untuk itu, seleksi kandidat juga perlu diperhatikan.

Tak hanya berkompeten, calon pimpinan juga dituntut untuk memiliki kriteria. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Ali Safa’at menyebutkan ada dua kriteria yang harus dimiliki calon pimpinan KPK.

Pertama, menurutnya, pimpinan KPK tidak harus selalu memprioritaskan pemberantasan korupsi di dalamnya, tetapi juga harus ada pencegahan dan penindakan.

“Dan juga bisa menularkan itu kepada lembaga lain. Baik dalam rangka pencegahan maupun dalam rangka penindakan. Apapun caranya,” terangnya dalam Diskusi Publik “Menjaring Calon Pimpinan KPK yang Kompeten dan Berintegritas dari Daerah melalui Sosialisasi Seleksi Calon Pimpinan KPK” di gedung FH UB, Rabu (19/6).

Kedua, menurutnya calon pimpinan KPK mampu mengelola problem-problem yang dihadapi oleh KPK saat ini. “Hal itu dimaksudkan, yakni problem internal maupun problem eksternal. Baik problem sumber daya maupun problem kelembagaan,” jelasnya.

Ali Safa’at mengatakan, dua kriteria di atas tadi dapat ditemukan di daerah-daerah. Bahkan, tokoh-tokoh di daerah layak menjadi pimpinan KPK. Sebab, dari sisi background, orang daerah dikatakannya lebih sederhana, hal ini mampu mencegah adanya korupsi.

“Terpenting, calon harus berkompeten. Dan harus punya kapasitas teknis tertentu. Ini sangat penting untuk kewibawaan pimpinan, untuk marwah dari komisioner,” tegasnya.

Tidak hanya mengerti secara teoritis, menurutnya orang daerah punya kapasitas yang bersifat generik. “Dengan kelebihan-kelebihan itu, sebaiknya tokoh-tokoh daerah mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK,” tandasnya. (Der/Ulm)

Manhunt Indonesia Cari Talenta Terbaik di Jatim

Iqmal Muhammad, Ennio Fafieanie dan Prahatma Dyan Nugroho saat konferensi pers ajang Manhunt Indonesia Jatim. (deny rahmawan)

MALANGVOICE – Manhunt Indonesia Jawa Timur mencari talenta terbaik para pria atau male pageant tahun ini. Dengan menggandeng Gagner Talent Management, proses seleksi dan pendaftaran akan dimulai pada Juni hingga 28 Juli.

National Director Manhunt Indonesia, Iqmal Muhammad, mengatakan, di Jatim, Manhunt bersama Gagner Talent Management akan menggelar pendaftaran di beberapa tempat.

Tempat pertama digelar di karesidenan Madiun pada 20 Juli, karesidenan Kediri 21 Juli, audisi Sidoarjo pada 27 Juli dan terakhir karesidenan Malang pada 28 Juli.

“Grand final digelar pada 3 Agustus mendatang. Kami saring dari 25 menjadi 5 terbaik,” kata Iqmal.

Sesuai persyaratan, peserta boleh sudah menikah sampai batas usia 18-35 tahun. Iqmal menjelaskan, di Jatim ini dirasa cukup banyak talenta yang bisa bersinar untuk ikut diwakilkan ke tingkat nasional dan internasional.

“Harapannya dari Malang misalnya, bisa mewakili ajang nasional bahkan internasional. Seperti yang sudah ada, jadi bisa mempromosikan kota atau daerahnya sendiri,” jelasnya.

Ditambahkan tim Gagner Management, Prahatma Dyan Nugroho, pada ajang kali ini yang dicari adalah sosok berkarakter.

“Tak hanya berpenampilan menarik saja, peserta harus punya attitude dan karakter yang mendukung,” ujarnya.

Setelah lolos audisi, para peserta akan mendapat karantina. Di sana, peserta akan diberikan berbagai macam pelatihan untuk memaksimalkan potensi diri.

Dalam ajang kali ini, Manhunt Indonesia akan menggandeng salah satu juri dari luar, yakni Ennio Fafieanie. Selain berpengalaman di ajang internasional, seperti Mr Supranational Netherlands dan Mr Supranational 4 Runner Up, ia diharap bisa menularkan semangat para talenta yang baru.

“Tantangan terberat adalah diri sendiri. Kebanyakan yang gagal adalah tidak percaya diri. Intinya jangan melihat orang lain, tapi sebaliknya, harus menonjolkan karakter yang dipunyai,” ujar Ennio. (Der/Ulm)

Terkendala Aturan, Ribuan Bidang Tanah Aset Pemkot Malang Antre Sertifikasi

Ilustrasi bidang tanah. (Istimewa)

MALANGVOICE – Aset Pemkot Malang kategori bidang tanah antre menunggu giliran untuk disertifikasi. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya ada 6.825 bidang tanah yang belum tersertifikasi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang, Subhan menjelaskan, pihak terus melakukan inventarisasi aset pemerintah, termasuk aset tanah. Dari total 8.174 bidang tanah yang dimiliki, baru 1.349 bidang tanah yang telah mengantongi sertifikasi. Masih banyaknya aset belum tersertifikasi diklaim akibat batasan jumlah bidang tanah yang harus diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Ada keterbatasan kuota untuk lakukan sertifikasi oleh BPN,” kata Subhan ditemui awak media, Selasa (18/6).

Pembatasan pengajuan sertifikasi, lanjut Subhan, telah sesuai aturan berlaku. Pihaknya tetap mematuhi dan bakal melalui sesuai tahapan yang ada.

“Kami tidak bisa menyalahkan BPN, karena memang aturannya begitu ada pembatasan,” pungkasnya. (Hmz/ulm)

Polisi Pilih Tak Jebloskan Jukir Viral ke Penjara, Ini Alasannya

Kasat Reskrim Polres Malang Kota AKP Komang Yogi Arya Wiguna. (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Polisi memutuskan tak melanjutkan proses hukum juru parkir (jukir) yang viral akibat menarik tarif kemahalan. Jukir berinisial P (51) serta koordinator parkir berinisial MK (47) yang sempat diamankan telah dibebaskan.

Kasat Reskrim Polres Malang Kota AKP Komang Yogi Arya Wiguna mengatakan, pihaknya tidak melanjutkan ke tahap penyidikan atas kasus jukir yang menarik tarif parkir untuk kendaraan jenis bus Rp 50 ribu tersebut. Pihaknya lebih menekankan pada pendekatan peraturan daerah (perda).

Baca Juga:Dishub Bantah Jukir Penarik Tarif Mahal adalah Anggota Resmi

“Untuk tindakan paling realistis ya mengutamakan pendekatan perda. Karena yang bersangkutan mengakui baru sekali menarik tarif itu,” kata Komang, Selasa (18/6).

Ia melanjutkan, unsur pidana juga belum kuat. Sebab tidak ada dugaan pemerasan mengarah pada ancaman kepada korban.

“Unsur -unsurnya belum cukup,
kami mendorong PPNS (pejabat Pemkot Malang) untuk penegakan perda tentang jukir yang menarik tidak sesuai tarif,” sambung dia.

Disinggung tentang tindak pidana premanisme, Komang juga menampiknya. Bahwa penindakan premanisme tidak harus tentang jerat hukum pidana, melainkan bisa dengan pembinaan dan efek jera.

“yang bersangkutan tetap kami lakukan wajib lapor dan surat pernyataan tidak mengulangi lagi,” pungkasnya. (Hmz/ulm)

Kejar Target, BP2D Kota Malang Evaluasi Raihan Pajak

Kepala BP2D Kota Malang, Ir Ade Herawanto bersama Wali Kota Malang, Sutiaji dan Wawali Sofyan Edy serta Wasto dan Kejari Kota Malang. (istimewa)

MALANGVOICE – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang pada pertengahan triwulan kedua tahun ini sudah membukukan Rp 179 miliar dari Rp 501 miliar target selama 2019. Namun, capaian itu dirasa masih kurang alias jeblok.

Kepala BP2D Kota Malang Ir Ade Herawanto, mengatakan, meski potensi terus menunjukkan tren progresif namun tidak serta merta meningkatkan realisasi pajak daerah secara signifikan.

Padahal, sejak sembilan jenis pajak daerah 2019 dilaunching medio Februari lalu, Ade beserta segenap tim BP2D sudah banyak melakukan inovasi demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

“Akhir triwulan kedua ini, kami akan lakukan monev dan anev untuk mengurai apa yang menjadi penyebab raihan pajak yang agak jeblok. Termasuk rekomendasi apa yang harus kami lakukan untuk mengejar target ini,” sambung Ade yang juga menjabat Plt Dirut PD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang.

Dari pengamatannya, ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Seperti banyaknya potensi pajak yang belum tecover. Meskipun dengan sistem online dan teknologi apapun untuk deteksi, pendataan serta ‘pemaksaan’ suatu objek pajak mau menjadi Wajib Pajak (WP) tetap harus dilakukan secara manual, persuasif dan tegas oleh petugas pajak di lapangan.

“Belum ada teknologi yang memungkinkan calon wajib pajak akan tercover menjadi WP baru. Inilah alasan mengapa kami membutuhkan kuantitas dan kualitas petugas pajak, utamanya mereka anak muda yang dapat berlari kencang dengan perseneling 4 dan 5,” harap Ade d’Kross yang juga dikenal sebagai musisi dan tokoh Aremania.

Selain itu, di BP2D sendiri juga banyak jabatan kosong pasca mutasi belum lama ini. Diantaranya jabatan Kabid dan Kasubid. Sehingga jabatan itu mau tak mau harus dirangkap atau bahkan dikerjakan sendiri oleh Ade.

Mantan Kabag Humas Setda Kota Malang ini menambahkan, belum adanya WP bandel yang dipidanakan membuat belum ada efek jera yang masif bagi mereka yang berulah dan tidak jujur dalam melaporkan omzet serta memenuhi kewajiban pajaknya.

“Insya Allah, dalam beberapa bulan ke depan, pasti akan ada yang kami upayakan semaksimal mungkin untuk memidanakan mereka (para WP bandel) sebagai usaha memberikan efek jera atau shock therapy,” tandas pria yang juga Pembina tinju amatir Jatim periode 2018-2023 tersebut.

Karena itulah, kerjasama strategis di lapangan antara BP2D dengan jajaran samping, seperti perizinan di DPMPTSP, Bagian Hukum, Satpol PP, petugas pajak pusat, serta Aparat Penegak Hukum harus disinergikan dengan baik.

“Kami juga tetap berharap pada faktor utama masalah perpajakan di seluruh dunia, yaitu kesadaran, kepatuhan dan serta peran aktif dari masyarakat yang notabene adalah sebagai Wajib Pajak. Dan di Bhumi Arema ini kami yakin bahwa semua Warga Malang adalah wajib pajak teladan bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” tegas Sam Ade.

Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Lookh Mahfudz memahami situasi dilematis BP2D ini. Menurutnya, sekarang tengah dilakukan perubahan dua Peraturan Daerah (Perda) yang terkait pajak daerah. Dalam waktu dekat, dua perubahan Perda ini akan segera diputuskan. Sehingga BP2D bisa segera mengejar ketertinggalannya untuk mencapai target 2019.

“Dewan segera memutuskan perubahan Perda 11 tahun 2011 tentang PBB dan perubahan Perda 16 tahun 2010 tentang pajak daerah. Diharapkan dua perubahan Perda itu bisa menjadi dasar BP2D melakukan pemungutan pajak. Saya berkeyakinan, BP2D mampu untuk mencapai target di akhir tahun ini,” papar Lookh.

Dukungan nyata juga diberikan Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji.

“Evaluasi realisasi target pajak per triwulan menjadi bagian dari tools (alat dan media,Red) untuk mengidentinfikasi kendala. Namun lazimnya, Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini BP2D tentu sudah merencanakan dan memetakan target per triwulan. Oleh karenanya, menyikapi belum terpenuhinya target di triwulan II, tetap jadi bahan koreksi namun bukan akhir segalanya karena ada bulan bulan berikutnya,” ujar orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang ini.

”Saya minta untuk terus dipacu kinerja intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Saya percaya akan selalu ada langkah teroboson dari BP2D,” seru Sutiaji. (Der/ulm)

Dishub Bantah Jukir Penarik Tarif Mahal adalah Anggota Resmi

Kepala Dishub Kota Malang Handi Priyatno. (Aziz Ramadani/MVoice)

MALANGVOICE – Kasus juru parkir atau jukir menarik karcis mahal masih didalami. Hasil pengecekan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, pelaku bukan anggota resmi.

Hal ini diungkapkan Kepala Dishub Kota Malang Handi Priyanto. Bahwa pelaku peminta tarif parkir Rp 50 ribu di kawasan Alun-alun Kota Malang yang viral di media sosial bukanlah anggota resmi.

“Setelah kami cek dokumen Dishub, pelaku bukan jukir resmi. Tapi tidak mungkin dia tiba-tiba bisa menarik di sana. Kami akan minta pertanggungjawaban koordinatornya,” kata Handi ditemui beberapa saat lalu, Selasa (18/6).

Handi melanjutkan, dari informasi yang didapat, pelaku telah diamankan polisi di Polsek Klojen bersama seorang koordinator. Terbaru, anak buahnya di jajaran Dishub juga telah dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan.

Baca Juga:Viral Jukir Alun-alun Kota Malang Tarik Karcis Rp 50 Ribu, Ini Respon Sutiaji

“Hari ini juru pungut dan kabid parkir dimintai keterangan dan dikonfrontir dengan keterangan pelaku,” urainya.

Disinggung apa motif pelaku menarik tarif parkir mahal, Handi belum dapat memastikannya.

“Karena kami belum bertemu langsung pelaku,” jelasnya.

Terlepas dari proses di kepolisian itu, Handi menegaskan pihaknya terus meningkatkan pengawasan dan pembinaan jukir. Dishub berkomitmen tidak akan memberi toleransi jika ditemukan jukir bermasalah.

“Saat ini kami memroses pendataan ulang jukir melalui online. Kalau jukir asli, tidak ada toleransi dan akan dicabut keanggotaannya,” tutupnya. (Der/ulm)

Komunitas