Hotel di Malang Dipasangi Peduli Lindungi dan Tiadakan Pesta Kembang Api

Ilustrasi salah satu Hotel yang ada di Kota Malang, (MG2).

MALANGVOICE – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang mencatat 90 persen Hotel di Kota Malang sudah menerapkan aplikasi Peduli Lindungi.

Pemasangan aplikasi peduli di hotel tersebut sebagai salah satu langkah antisipasi terjadinya penyebaran Covid-19 sesuai instruksi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

“Sebagian besar sudah terpasang aplikasi peduli lindungi, tinggal beberapa hotel kecil yang belum,” kata Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki, Jumat (3/12).

Pihaknya mengaku terus memberikan pengarahan kepada pengelola hotel agar segera memasang aplikasi Peduli Lindungi.

“Kalau tidak pakai kan takutnya akan disanksi, karena aplikasi peduli lindungi itu memang menjadi persyaratan di Inmendagri,” kata dia.

Sementara itu, saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti, pihaknya juga akan melakukan pembatasan kapasitas hotel. Pembatasan itu akan mulai dilakukan saat penerapan PPKM Level 3 sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Selain itu, Agoes juga memastikan tidak akan ada kegiatan keramaian dan perayaan kembang api di hotel saat Nataru nanti.

“Jadi kami akan patuh pada ketentuan pemerintah untuk penanganan pandemi. Karena sudah 2 tahun kita dilanda pandemi yang imbasnya ke kami juga, hotel sepi,” tandasnya.(der)

PWI Malang Raya Bersama Polresta Malang Kota Gelar UKW Angkatan 37-38

Suasana pelaksanaan Pra-UKW. (Mvoice/Toski D).

MALANGVOICE – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, bersama Polresta Malang Kota menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) angkatan 37 dan 38, di Hotel Savana Kota Malang, Jumat (3/12).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Waka Polresta Malang Kota, AKBP Deny Heryanto, didampingi Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim tersebut diikuti 38 wartawan dari dalam dan luar Malang Raya.

Dalam sambutannya, Waka Polresta Malang Kota, AKBP Deny Heryanto mengatakan, Polresta Malang Kota selama ini telah menjalin hubungan silaturahim yang cukup akrab dan harmonis dengan rekan-rekan Jurnalis Malang Raya.

“Ini (UKW) sebagai bentuk perhatian Bapak Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kompetensi, maupun kapasitas kemampuan wartawan,” ucapnya.

Deny mengakui, dalam beberapa minggu ini memang banyak berita negatif tentang Polri, sehingga dia berharap para wartawan bisa menghadirkan pemberitaan yang positif.

“Kami berharap teman-teman wartawan Malang Raya tetap menghadirkan pemberitaan yang positif, seperti salah satunya keberhasilan Polresta Malang Kota dalam mengungkap tindak pidana terhadap anak yang viral di media sosial,” pintanya.

Untuk itu, lanjut Deny, diperlukan soliditas dan sinergitas antara Polresta Malang Kota dengan rekan-rekan media, agar turut menciptakan kondusifitas Kota Malang dan Jawa Timur pada umumnya.

“Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Uji Kompetensi Wartawan angkatan 37 dan 38 dengan ini resmi saya buka,” pungkasnya yang disambut peserta UKW dan pemgurus PWI Malang Raya.

Sementara itu, Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim mengapresiasi dan mengacungi jempol kiprah PWI Malang Raya yang merupakan PWI paling aktif, dan paling sering menggelar UKW, dibanding daerah lain.

“PWI Malang Raya ini luar biasa. Ini UKW yang kedua dengan dua angkatan. Lewat UKW akan melahirkan wartawan berkompeten. Dunia Pers pun akan sehat jika jurnalisnya cerdas. Ini akan membawa Indonesia maju,” tegasnya.

Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kapolresta Malang Kota yang menjadi sponsor utama terselenggaranya UKW.

“Ini mungkin menjadi yang pertama kali dan satu-satunya di Indonesia. Pihak kepolisian berperan aktif dan mendukung serta mensponsori kegiatan UKW. Semoga bisa jadi role model sinergitas antara jurnalis dan kepolisian,” tandasnya.

Sebagai informasi, dalam Uji Kompetensi Wartawan Malang Raya ini di ikuti sebanyak 38 peserta. Mereka tidak hanya dari Malang Raya, namun juga dari daerah lain seperti Lumajang, Blitar, Situbondo, Surabaya dan beberapa daerah lainnya.(end)

Gara-gara Komentar ‘Penipu’, Clara Gopa Lapor Polisi

Clara Gopa bersama kuasa hukumnya Darius Situmorang saat diwawancarai awak media, (Bagus/Mvoice).

MALANGVOICE – Pedangdut Clara Gopa mengadukan akun Instagram Wullan_Ayucomell, atas dugaan pencemaran nama baik kepada Polresta Malang Kota.

Permasalahan itu bermula dari foto yang diunggah akun Instagram aliya_pendaki_syantik_malang pada Selasa (30/11). Dalam foto tersebut terlihat Clara Gopa berfoto dengan seorang wanita yang diduga merupakan pemilik akun tersebut.

Foto tersebut mendapat komentar dari salah satu akun bernama Wullan_Ayucomell, komentarnya bertuliskan ‘Lapo penipu iku’.

Pentolan Duo Semangka melalui kuasa hukumnya Darius Situmorang menyampaikan keberatan atas komentar yang dilontarkan akun Wullan_Ayucomell dalam postingan tersebut. Ia akhirnya memutuskan untuk mengadukan komentar itu kepada pihak berwajib.

Calara Gopa didampingi kuasa hukum melakukan pengaduan, (Bagus/Mvoice).

“Saya sebagai kuasa hukum dari Clara Gopa merasa keberatan atas penyampaian akun dari kolom komentar instagram milik aliyah_pendaki_syantik_malang itu yang menyebutkan klien kami sebagai penipu,” tegas Darius, Jumat (3/12).

Ia mengatakan, aduan sudah diserahkan beserta barang bukti tangkapan layar komentar dalam postingan foto tersebut.

“Tadi penyampaian dari Polresta Malang Kota, nanti akan segera ditindaklanjuti sementara nanti kemungkinan akan di informasikan kembali karena proses agak lama juga ya,” kata dia.

Clara Gopa yang turut hadir saat pengaduan tersebut, mengaku sempat kaget melihat komentar yang dilontarkan akun Wullan_ayucomell beberapa waktu lalu.

“Kaget sih, cuma Clara merasa difitnah karena komentar itu berada di tempat yang dilihat orang banyak di publik, tulisannya penipu,” ujarnya.

“Clara ini juga gak kenal yang bersangkutan (Wullan_ayucomell), orang yang punya instagram (aliyah_pendaki_syantik_malang) ini pernah minta foto sama clara di salah satu tempat karaoke di Malang. Tiba-tiba ada yang komentar bilang Clara penipu,” sambungnya.

Terpisah, Kasatreskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Yudha Riambodo mengatakan belum mendapatkan surat aduan tersebut.

“Surat belum turun ke Reskrim, kami coba cek dahulu,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Mvoice.(der)

KONI Kabupaten Malang Minta Maaf Tidak Bisa Ikut Porprov Jatim VII 2022

Ketua KONI Kabupaten Malang H Rosydin. (Mvoice/Toski D).

MALANGVOICE – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Malang menyampaikan permintaan maafnya tidak bisa ikut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur (Jatim) VII tahun 2022 mendatang.

“Kami (KONI) minta maaf tidak bisa ikut Porprov Jatim VII tahun 2022 mendatang, jika jika tidak ada keputusan penambahan anggaran,” ucap Ketua KONI Kabupaten Malang, H Rosydin, Jumat (3/12).

Rosydin menjelaskan, permintaan maaf tersebut dilontarkan jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tidak menambahkan anggaran untuk KONI Kabupaten Malang, yang dikabarkan akan mendapatkan anggaran sebesar Rp2,5 miliar di tahun 2022 mendatang.

“Kami ada 56 Cabor (Cabang Olahraga), informasinya kami dapat Rp2,5 miliar, itu pun yang Rp500 juta untuk Askab/PSSI Kabupaten Malang,” jelasnya.

Menurut Rosydin, dengan jumlah anggaran tersebut, KONI Kabupaten Malang terus berupaya melakukan lobi-lobi baik di Pemkab Malang sendiri maupun KONI Jawa Timur, agar bisa memberangkatkan atlet Kabupaten Malang ke Porprov Jatim VII tahun 2022 mendatang.

“Kami sudah menemui Ketua KONI Jatim Erlangga Satriagung, dengan harapan bisa melakukan mediasi tentang permasalahan anggaran KONI Kabupaten Malang yang belum ada kejelasan,” terangnya.

Akan tetapi, lanjut Rosydin, KONI Jawa Timur tidak bisa membantu terkait anggaran KONI Kabupaten Malang, karena hal tersebut bukan ranah KONI Jatim.

“Kami disarankan untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah menjadi kunci, untuk memberikan anggaran,” bebernya.

Rosydin menegaskan, untuk bisa mencarikan solusi minimnya anggaran pembinaan di KONI Kabupaten Malang, pengurus mengirimkan surat ke Pemkab Malang, demi nasib para atlet.

“Kami sudah mengirimkan surat ke pemerintah daerah, agar pengurus bisa beraudiensi dengan Bupati, Sekda dan DPRD, untuk kejelasan nasib para atlet yang akan berlaga di Porprov Jatim,” pungkasnya.(end)

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang Ingatkan Pidana Pemilu kepada Panitia Pilkades

Kantor Desa Krebet, Kecamatan Bululawang. (Mvoice/Toski D).

MALANGVOICE – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang kesatu di Kabupaten Malang yang bakal digelar pada Ahad (5/12) mendatang, saat ini memasuki hari tenang.

Semua tahapan proses pelaksanaan Pilkades di 12 desa yang ada di delapan kecamatan telah dilalui.

Hanya saja dalam pelaksanaan tahapan, banyak panitia Pilkades mengeluh alokasi anggaran pelaksanaan Pilkades ditengah pandemi Covid-19 seperti ini.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq menjelaskan, panitia Pilkades diperbolehkan menerima bantuan dari pihak ketiga.

“Sudah ada Perdanya, Perda Desa. Di situ dijelaskan dalam pelaksanaan Pilkades sumber pendanaannya itu ada tiga, yakni APBD, APBDes, dan pihak ketiga atau masyarakat,” ucap Zia kepada Mvoice, Kamis (2/12).

Bahkan politikus asal Partai Gerindra panitia tidak diperbolehkan menarik atau membebankan biaya Pilkades kepada para calon.

“Panitia Pilkades jangan sampai membebankan ke calon, itu aturannya. Yang dilakukan Panitia Desa Krebet itu bagus, dan tidak salah, memang alokasi pendanaan dari Kabupaten Malang itu tidak mencukupi,” jelasnya.

Zia juga menyarankan kepada setiap desa menyisihkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades, agar panitia tidak kebingungan saat pelaksanaan.

“Kita meminta APBDes dicadangkan untuk Pilkades, entah dua tahun atau tiga tahun. Jadi sumber dana dari APBD ada dan APBDes juga ada,” terangnya.

Selanjutnya Zia mengingatkan panitia Pilkades tentang persyaratan vaksinasi untuk pencoblos agar tidak terjadi tindak pidana Pemilu.

“Panitia gak boleh mewajibkan masyarakat vaksinasi, misalnya yang tidak bervaksin gak boleh nyoblos. Itu pidana Pemilu,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Panitia Pilkades Krebet, Kecamatan Bululawang, Jaelani mengatakan, anggaran Pilkades di masa pandemi Covid-19 ini, dinilai kurang.

“Di sini (Desa Krebet) ada 11 TPS, untuk memenuhi kebutuhan itu, kami menggali tambahan dana dari pihak ketiga (masyarakat) yang ada di desa yang dianggap mampu, tapi sumbangan itu tidak memaksa,” pungkasnya.

Sebagai informasi, untuk Desa Krebet, Kecamatan Bululawang, mendapatkan anggaran sebesar Rp74.593.445 dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang mencapai 4.603 jiwa.(end)

Dinkes Kota Malang Dampingi Warga yang Alami Kebutaan Usai Vaksin

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr Husnul Muarif saat diwawancarai awak media, (Bagus/Mvoice).

MALANGVOICE – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang saat ini memeriksa Joko Santoso (38) yang mengalami kebutaan setelah mengikuti vaksinasi pada Jumat 3 September 2021 silam.

Kepala Dinkes Kota Malang, dr Husnul Muarif mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk melihat apakah kebutaan itu disebabkan vaksin atau permasalahan lain.

“Belum ditentukan mas. Masih dalam pemeriksaan sampai saat ini,” ujarnya, Kamis (2/12).

Baca Juga: Joko Alami Kebutaan Usai Vaksin, Dinsos Beri Bantuan

Husnul menyampaikan sejak kebutaan dialami warga Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang itu, pihaknya telah melakukan pendampingan.

“Mulai awal sudah mendampingi yang bersangkutan. Rencana nanti tanggal 10 akan dilakukan kontrol di RSSA Malang dan kita dampingi,” kata dia.

Baca Juga: Kuli Bangunan Alami Kebutaan Setelah Jalani Vaksin di Arjowinangun

Setelah menerima perawatan kondisi Joko saat ini sudah mulai membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa melihat total, kini telah membaik hingga mencapai 75 persen.

Meski begitu, yang bersangkutan harus melakukan rawat jalan secara berkala.”Sudah lama sudah ditangani dan kondisinya sudah lebih membaik,” tandasnya.(der)

DPMD Kabupaten Malang Anggarkan Rp 867 Juta untuk Pilkades Serentak

Plt DPMD Kabupaten Malang, Suwadji. (Mvoice/Toski D).

MALANGVOICE – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang kesatu yang bakan digelar pada Ahad (5/12) mendatang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengalokasikan anggaran sebesar Rp867.046.135.

Anggaran itu akan digunakan untuk pelaksanaan Pilkades di 12 desa yang ada di delapan kecamatan wilayah Kabupaten Malang.

Pelaksana Tugas (Plt) DPMD Kabupaten Malang, Suwadji mengatakan, pelaksanaan Pilkades mendatang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun 2021.

“Di Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2021, rincian penggunaan dan besaran biaya Pilkades sudah ditetapkan itu dari APBD,” ujarnya kepada Mvoice, Kamis (2/12).

Hanya saja, lanjutnya, anggaran itu sedang berproses, dan insyaallah dalam satu dua hari mendatang sudah cair.

Pria yang juga Asisten Pemerintah Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Malang ini menjelaskan, adapun besaran anggaran Pilkades di setiap desa, disesuaikan jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

“Biasanya itu dari APBD, diatur secara proporsional sesuai jumlah hak pilih masing-masing desa yang telah ditetapkan berdasarkan data di KPU Kabupaten Malang pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, dengan ditambah 10 persen,” jelasnya.

Lanjut Suwadji, pembiayaan Pilkades ini selain bersumber dari APBD Kabupaten Malang, juga dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Menurutnya, bantuan keuangan dari APBD itu bisa digunakan untuk membiayai sejumlah hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades seperti pengadaan surat suara, dan undangan para Calon,

Selain itu untuk biaya pendistribusian pengambilan dan pengembalian kotak suara dan bilik, honorarium panitia tingkat desa, serta honorarium panitia pendaftaran pemilih.

Sementara, pengeluaran yang bersumber dari APBDes disesuaikan dengan kebututuhan yang ada dan dapat menggunakan ADD/DD.

“Dari APBDes itu dapat diambilkan dari DD/ADD, tapi khusus untuk pendukung SOP kesehatan, seperti pembelian masker, Hand sanitizer dan sebagainya,” terangnya.

Suwadji menegaskan, selain dari APBD dan APBDes, anggaran pelaksanaan Pilkades juga diperbolehkan dari bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Hal itu, sesuai dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/667/KEP/35.07.013/2021 tentang rincian penggunaan dan besaran biaya Pilkades secara serentak gelombang kesatu.

“Untuk kesuksesan pelaksanaan Pilkades, panitia diperbolehkan menerima sumbangan dari pihak ketiga, asal tidak memaksa, mengikat, dan transparan, serta tidak ada kesepakatan-kesepakatan tertentu, sumber dana utamanya dari APBD,” tegasnya.

Pelaksanaan Pilkades gelombang kesatu di 12 Desa yang ada di delapan ini, masing-masing desa membutuhkan anggaran yang berbeda-beda.

Seperti di Kecamatan Bantur ada satu desa yang akan melakukan Pilkades, yakni Desa Srigonco yang mendapatkan anggaran sebesar Rp71.673.055.

Di Kecamatan Bululawang ada dua desa, yakni Desa Krebet mendapatkan anggaran sebesar Rp74.593.445, sedangkan Desa Wadanpuro menerima bantuan sebesar Rp78.934.335.

Kecamatan Wagir hanya satu desa, yakni Desa Petungsewu yang mendapatkan Rp69.145.460, sementara Kecamatan Dau di Desa Karangwidoro mendapatkan Rp75.404.945.

Untuk Kecamatan Karangploso Pilkades di Desa Girimoyo mendapat Rp72.152.455, dan Kecamatan Tirtoyudo, Desa Pujiharjo mendapatkan Rp76.671.340.

Tiga desa di Kecamatan Jabung, masing-masing Desa Kenongo mendapat anggaran Rp63.301.775, Desa Sukolilo (Rp73.416.150), dan Desa Kemiri (Rp73.838.850).

Kecamatan Ngantang ada dua desa yang melakukan Pilkades, yakni Desa Kaumrejo mendapat Rp71.670.355, serta Desa Watureji yang mendapatkan anggaran sebesar Rp66.243.970.(end)

Joko Alami Kebutaan Usai Vaksin, Dinsos Beri Bantuan

Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Penny Indriani (kiri) memberikan sembako kepada Joko Santoso dan Istri-nya, (Bagus/Mvoice).

MALANGVOICE – Dinsos-P3AP2KB Kota Malang memberikan bantuan sembako kepada Joko Santoso (38),warga Kelurahan Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang yang buta setelah mengikuti vaksinasi pada Jumat (3/9) silam.

Bantuan itu diberikan secara langsung Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Penny Indriani kepada Joko pada Kamis (2/11).

Dalam satu kantong plastik sembako tersebut berisi, beras, minyak, gula, kecap, sarden, dan indomie.

Baca Juga: Kuli Bangunan Alami Kebutaan Setelah Jalani Vaksin di Arjowinangun

“Kalau dinsos keterbatasan bantuannya cuma sembako. Dan itu yang kami miliki. Tapi rekomnya BPJS sudah kami bantu pasca ada laporan. Karena awalnya tidak punya BPJS,” ujarnya Kamis (2/11).

Selain itu, karena kondisinya Joko belum memungkinkan untuk bekerja, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang mengusulkan agar pihak bersangkutan menerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD), serta memasukkan yang bersangkutan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Untuk DTKS juga sudah dimasukkan, sehingga mudah mudahan bisa tercover. PKH nya juga karena dia juga punya bayi. Tinggal menunggu kementerian pusat yang menetapkan,” jelas Penny.

Ia mendoakan musibah yang dialami Joko bisa segera selesai serta kondisi penglihatannya bisa kembali seperti keadaan normal.

“Mudah-mudahan ini hanya cobaan. Semoga sebentar lagi bisa kembali melihat dengan jelas. Terpenting tetap berkordinasi dengan Pak RW dan Pak Lurah apa yang dibutuhkan sebisa mungkin akan kami bantu,” tandasnya. (der)

Kuli Bangunan Alami Kebutaan Setelah Jalani Vaksin di Arjowinangun

Joko didampingi istrinya saat ditemui Mvoice dikediamannya, (Bagus/Mvoice).

MALANGVOICE – Warga Kelurahan Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang bernama Joko Santoso (38) mengalami kebutaan usai mengikuti vaksinasi di balai RW 02 setempat pada Jumat, 3 September 2021.

Untungnya kondisi penglihatan warga tersebut kini mulai membaik usai mendapatkan perawatan beberapa waktu lalu.

Kejadian bermula pada Jumat 3 September 2021 saat Joko mengikuti vaksinasi di balai RW 02 Arjowinangun. Pelaksanaanya pun berjalan seperti biasa mulai dari screening hingga penyuntikan vaksin.

“Kondisi badan sehat, tensi saat itu 130, terus disuntik sama dokternya pake vaksin jenis Astrazeneca,” ujar Joko saat ditemui Mvoice di kediamannya yang ada di Gang Gereja, RT03/RW02, Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang, Kamis (2/12).

Setelah mengikuti vaksinasi, Joko kembali ke rumahnya, tak berselang lama sekitar pukul 11.00 ia mulai merasakan mual hingga muntah-muntah.

“Saya menghubungi istri yang masih kerja di apotek, saya disarankan untuk minum vitamin, dan setelah minum vitamin ternyata agak mendingan,” ucap dia.

Pada pukul 22.00, Joko merasa penglihatannya mulai kabur, dikira hal itu disebabkan rasa ngantuk dan akhirnya ia gunakan untuk tidur.

Saat bangun tidur dan bersiap untuk berangkat kerja sebagai kuli bangunan pada Sabtu (4/9), tiba-tiba Joko sudah kehilangan penglihatan.

“Kok tiba-tiba gelap gulita gak kelihatan apa-apa. Saya sempat mengira masih malam, ternyata memang saya tidak bisa melihat,” kata dia.

Kebutaan yang dialami Joko langsung dilaporkan kepada Ketua RW 02 yang kemudian diantarkan menuju Rumah Sakit (RS) Refa Husada sebagai penanggungjawab vaksin yang digunakan di Balai RW 02 saat itu.

“Tapi di RS Refa Husada alatnya tidak ada dan akhirnya dirujuk ke RSSA Kota Malang. Di sana diarahkan langsung UGD ke bagian mata,” tuturnya.

Joko menjalani rawat inap di RSSA Malang selama 11 hari. Setelah 3 hari perawatan awal, penglihatannya sudah mulai menunjukkan kemajuan.

“Jadi 3 hari awal itu gelap gulita. Kemudian hari ke 4 sudah mulai ganti background jadi abu-abu gak gelap gulita. Saat hari ke 11 Alhamdulillah bisa kelihatan bayangan sampai sekarang,” terangnya.

Sekitar 3 bulan berjalan dikatakan Joko kondisi matanya sudah mulai membaik hingga 75 persen. Meski begitu ia diharuskan untuk melakukan rawat jalan secara berkala.

Bapak dua anak itu berharap, kondisi matanya bisa segera kembali seperti semula dan bisa kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Semoga bisa segera sembuh. Bisa kerja lagi untuk memenuhi kebutuhan yang bolong-bolong ini,” harapnya.

Sampai saat ini, Joko mengaku belum mengetahui secara pasti apa kah kebutaan yang dialaminya itu karena menjalani vaksinasi atau faktor lain.

“Belum diketahui, Dokter kesimpulan belum pasti, tapi terus menerus di teliti,” tandasnya.(der)

Ratusan Personel Kepolisian Diterjunkan Amankan Perayaan Nataru di Kota Malang

Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto saat diwawancarai awak media, (Bagus/Mvoice).

MALANGVOICE – Polresta Malang Kota akan menerjunkan ratusan personel untuk melakukan patroli skala besar saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti.

Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Malang.

“Karena Presiden dan Mabes Polri tidak memperbolehkan Penyekatan. Maka kami akan melakukan patroli skala besar nanti,” ujar Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto, Kamis (2/12).

Tentu selain personel Polresta Malang Kota, akan ada tambahan personel dari TNI, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan beberapa Komunitas.

Pada pelaksanaan patroli awal nanti, akan dilakukan sosialisasi penerapan Protokol kesehatan (Prokes) hingga penggunaan aplikasi peduli lindungi di tempat-tempat yang diwajibkan penggunaanya.

Setelah sosialiasi dilakukan, apabila masih ada yang melanggar prokes dan tidak menggunakan aplikasi Peduli lindungi akan ditegur atau ditindak secara tegas.

“Usai sosialisasi dua atau tiga hari, kami akan melakukan upaya yang tegas, teguran atau penindakan terhadap restoran, kafe, hotel mall dan tempat keramaian lainnya yang tidak patuh terhadap penggunaan aplikasi Peduli Lindungi,” terangnya.

Pria yang akrab disapa Buher itu, menyampaikan akan ada sejumlah Pos Pengamanan, Pos Pelayanan dan Pos Pantau di beberapa titik saat Nataru.

“Dengan adanya pengamanan dan pemantauan tujuannya supaya antisipasi penyebaran Covid-19 saat Nataru nanti bisa berjalan efektif dan efisien,” kata dia.

Buher pun mengimbau agar masyarakat tertib menerapkan Prokes, sehingga di akhir tahun 2021 nanti tidak terjadi lonjakan kasus seperti bulan Juni 2021 lalu.

“Upaya semua elemen masyarakat saat gelombang 2 pada Juni hingga saat ini itu jangan sampai sia-sia, harus kita pertahankan. Jangan terulang lagi gelombang berikutnya,” tandasnya.(der)