Deteksi Penyakit, Anggota DPRD Kota Malang Dites Urine hingga Tes Darah

Cek kesehatan anggota DPRD Kota Malang di gedung DPRD Kota Malang, Jumat (11/10). (Aziz Ramadani MVoice)
Cek kesehatan anggota DPRD Kota Malang di gedung DPRD Kota Malang, Jumat (11/10). (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Puluhan anggota DPRD Kota Malang dites kesehatannya, Jumat (11/10). Cek kesehatan ini untuk mendeteksi segala penyakit yang tidak bergejala.

Cek kesehatan atau general check up melibatkan Laboratorium Sima Malang. Setiap anggota legislatif dicek mulai darah, urine, foto ronsen paru-paru, USG, rekam jantung, tensi, hingga tinggi badan dan berat badan. Hasil cek kesehatan ini sebagai acuan mendeteksi penyakit-penyakit yang tidak bergejala.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu fasilitas yang diberikan kepada anggota DPRD Kota Malang di awal periode menjabat. Jika hasil cek up ada temuan permasalahan kesehatan, dokter akan memberikan rekomendasi.

“Check up kesehatan lengkap, mulai dari dalam hingga luar. Bahkan kita juga ada cek obesitas,” kata Made.

Selain itu, lanjut dia, general check up ini juga sekaligus menyambut masa orientasi Anggota DPRD Kota Malang ke tingkat, dalam waktu dekat ini. Salah satu persyaratannya memerlukan surat keterangan sehat.

“Nah, kebetulan kita (anggota DPRD Kota Malang) mendapat jadwal pada 19-20 November mendatang untuk masa orientasi, dan syaratnya harus mencantumkan surat keterangan sehat,” sambung politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Penanggung Jawab Laboratorium Sima Malang, Nurry Nurhayati menjelaskan, hasil general check up anggota DPRD Kota Malang baru bisa keluar sekitar 2 – 3 hari ke depan. Hal itu harus dilihat dari keputusan dokter yang memeriksanya.

“Hasil itu belum bisa disimpulkan sekarang. Seperti, hasil darah dan urine harus di proses di kantor, hasil ronsen juga dari dokter. Kalau tinggi dan berat badan sejauh ini para anggota dewan masih relatif ideal,” bebernya.(Hmz/Aka)

Apresiasi Penerapan e-Tax, Sutiaji Imbau Masyarakat Ikut Mengawasi

Wali Kota Malang Sutiaji menghadiri FGD tentang e-Tax oleh BP2D Kota Malang. (Aziz Ramadani MVoice)
Wali Kota Malang Sutiaji menghadiri FGD tentang e-Tax oleh BP2D Kota Malang. (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Penerapan elektronik tax atau alat perekam pajak online diapresiasi Wali Kota Malang Sutiaji. Ia mengimbau seluruh wajib pajak semakin tertib melapor dan membayar pajak.

“Ada perwakilan hotel dan restoran yang hadir, tolong sampaikan ke pimpinannya, pemerintah mempermudah segala urusan, tapi mohon pajak harus dikuatkan,” kata Sutiaji saat menghadiri FGD bertajuk optimalisasi pencegahan korupsi dan peningkatan pajak daerah Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang berkerjasama Korsupgah KPK, Rabu (9/10).

Pajak yang diterima, lanjut dia, jika optimal dan meningkatkan PAD, maka menguntungkan masyarakat. Dicontohkannya untuk dimanfaatkan meningkatkan sarana prasarana, seperti jalan dan infrastruktur lainnya.

“Jika PAD meningkatkan pasti jalanan akan bebas macet, tidak banjir,” sambung dia.

Ia menambahkan, penerapan e-Tax juga harus terlebih dahulu penguatan pada manajemen internal. Tidak hanya itu, juga perlu ada pemantauan dari masyarakat. Terutama mengawasi dugaan kebocoran aliran uang dari pajak.

“Ada kebocoran retribusi, terus ada anggapan saya juga menerima, jangan – jangan pak wali juga dapat. Maka saya minta saya diawasi juga,” ujar politisi Demokrat ini.

Sutiaji juga mengapresiasi komitmen KPK mengawal dan membantu pengaplikasian e-Tax di Kota Malang.

“Terimakasih Korsupgah terus menerus melakukan pendampingan dab melakukan optimalisasi. APBN kita tergantung pajak dan itu nyawa dari negara kita. Potensi pajak luar biasa,” tutupnya. (Hmz/ulm)

Kadisbudpar: Rumah Diduga Milik Bung Tomo Telah Dijual Ahli Warisnya

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni. (Lisdya)
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni. (Lisdya)

MALANGVOICE – Rumah peningggalan yang diduga milik salah satu tokoh bangsa, Soetomo atau dikenal sebagai Bung Tomo yang ada di kawasan heritage Ijen Boulevard atau tepatnya di Jalan Ijen nomor 6 Kota Malang tersebut telah dibongkar.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni mengatakan, jika rumah tersebut sudah bukan milik keluarga Bung Tomo lantaran telah dijual oleh ahli warisnya.

“Kami masih menyelidiki, nanti kalau sudah jelas baru kami akan memberikan langkah,” katanya belum lama ini.

Apabila rumah tersebut memang benar peninggalan Bung Tomo, dilanjutkan Ida, rencananya bakal dibuat cagar budaya. “Ya, kalau beliau tinggal di sana ya kami buat karena kawasannya ada. Nanti juga kami akan melakukan pendekatan ke pemiliknya,” ungkapnya.

Tidak diperbolehkanya merubah bentuk ukuran rumah tersebut lantaran bisa saja merusak peninggalan bersejarah.

“Tetapi apabila memang benar ya jangan dibongkar, tetapi direvitalisasi saja dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tandasnya.

Hingga kini, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Malang masih mensurvey rumah yang diduga peninggalan Bung Tomo tersebut. (Hmz/Ulm)

KPK: Tak Patuh Bayar Pajak Termasuk Pidana Penggelapan

Koordinator Wilayah VI, Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha saat menjadi pembicara dalam FGD sosialisasi program pencegahan korupsi dan peningkatan pajak daerah melalui online sistem atau e-tax di Hotel Balava, Rabu (9/10).
Koordinator Wilayah VI, Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha saat menjadi pembicara dalam FGD sosialisasi program pencegahan korupsi dan peningkatan pajak daerah melalui online sistem atau e-tax di Hotel Balava, Rabu (9/10).

MALANGVOICE – Ini peringatan bagi pelaku usaha di Kota Malang. Jika mokong alias bandel tidak tertib bayar pajak, bakal diganjar hukuman pidana.

Hal ini diungkapkan Koordinator Wilayah VI, Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha saat menjadi pembicara dalam FGD sosialisasi program pencegahan korupsi dan peningkatan pajak daerah melalui online sistem atau e-tax di Hotel Balava, Rabu (9/10).

Asep menjelaskan, fokus program Korsupgah KPK tahun ini ada dua hal, yakni optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset daerah. Khusus pendapatan, ada dari sektor pajak yang jumlah sembilan jenis pajak. Seperti, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak parkir hingga pajak BPHTB.

Salah satu cara untuk optimalisasi sektor tersebut, termasuk penerapan e-tax. Ini merupakan merekomendasi KPK, yang didalamnya telah memenuhi unsur perbaikan regulasi, data base (wajib pajak dan kepatuhan) dan telah bekerja sama banyak pihak.

“Semua sudah konsolidasikan, sehingga sekarang kami sampaikan kepada WP (wajib pajak) terutama yang besar- besar, kami pasang aplikasi alat monitor, setiap transaksi hotel, restoran, reklame, parkir termasuk BPHTB, sehingga langsung tercatat di BP2D,” urai Asep.

Ia melanjutkan, penertiban WP juga tidak hanya kepada sektor usaha yang telah mapan. Sebab, menurutnya, satu sen rupiah pun dari pajak menjadi milik negara dan sangat dibutuhkan. Tidak dipungkiri pula, pelaku usaha kelas atas juga terpantau masih bandel bayar pajak bahkan luput dari pendataan.

“Ada yang sampai puluhan juta omzet perhari, ini luar biasa dan ini belum tercatat,” bebernya.

WP yang bandel bisa dikategorikan melanggar hukum. Maka jeratan sanksi merujuk pada pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

“Kami kesadaran dulu, nanti akan kami panggil jika masih ada yang tidak bayar, kami beri opsi kapan bayar, kalau tidak mau bayar kami serahkan kepada APH (aparat penegak hukum), ini kan termasuk penggelapan,” urainya.

Bisa pula KPK melakukan penindakan langsung jika terbukti ada unsur melanggar UU Tipikor.

“Kalau korupsi Pasal 2 ada gak perbuatan melawan hukum. Mungkin pasal 3 ada gak unsur penyalahgunaan wewenang/jabatan, atau ada unsur suap, sudah bayar ke aparatnya. Itu nanti bisa dilihat,” pungkasnya. (Der/Ulm)

Diduga Rumah Bekas Bung Tomo “Hancur” Direnovasi

TACB didampingi Satpol PP Kota Malang menyurvei rumah di Jalan Ijen Nomor 6, Rabu (8/10). (Aziz Ramadani MVoice)
TACB didampingi Satpol PP Kota Malang menyurvei rumah di Jalan Ijen Nomor 6, Rabu (8/10). (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Rumah diduga bekas kediaman Pahlawan Nasional Bung Tomo di Jalan Ijen Nomor 6 direnovasi total. Dituding tak berizin, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Malang menyurvei rumah di kawasan cagar budaya (heritage) Ijen Beulevard tersebut, Rabu (9/10).

Sekitar pukul 13.00 WIB Sekretaris TACB Kota Malang Agung Bhuwana, Sejarawan Universitas Negeri Malang Reza Hudianto, Arkeolog BPCB Trowulan Wicaksono Dwi Nugroho mendatangi lokasi. Namun, pihaknya tak bisa masuk pagar rumah yang sudah tertutup rapat oleh seng. Padahal di dalam rumah tampak aktivitas beberapa pekerja bangunan.

TACB baru bisa masuk sekitar pukul 14.45 WIB atau hampir dua jam setelah Satpol PP Kota Malang datang mengawal. Diketahui, sekitar 50 persen lebih bangunan telah dibongkar terutama pada struktur bagian belakang. TACB dibantu Satpol PP lantas membuat berita acara pemeriksaan (BAP) kepada mandor pekerjaan bangunan.

“Hasil survei, kami minta pemilik bangunan menunjukkan dokumen perizinan, dari izin kita bisa tahu hal – hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemilik bangunan di kawasan cagar budaya Jalan Ijen ini,” kata Agung kepada awak media.

Ia melanjutkan, dokumen yang dimaksud, yakni surat keterangan advice planning hingga berkas IMB tentang perubahan atau penambahan dan yang lainnya atas bangunan.

“Dan khusus kawasan cagar budaya harus ada rekomendasi TACB,” ujarnya.

Pihaknya mengklaim, hingga hari ini, tidak ada satupun surat atau dokumen resmi yang masuk atau dikeluarkan oleh pihaknya.

“Belum ada pengajuan, apalagi rekomendasi yang kami keluarkan,” imbuhnya.

Lantas, terkait dugaan pernah menjadi tempat tinggal Bung Tomo, TACB masih terus melakukan pendalaman.
Menurut catatan pihaknya, keluarga dari istri Bung Tomo memang dari Malang, bahkan diketahui juga punya beberapa rumah di Malang.

“Informasi yang kami dapat memang ada mengatakan Bung Tomo pernah tinggal di sini (Ijen nomor 6) tapi berapa lama juga kami belum tahu, lalu apakah ada peristiwa penting (kesejarahan) masih dikaji,” tutupnya. (Der/Ulm)

DPRD Kota Malang Kawal Anggaran Dinas Pendidikan Rp 200 Miliar

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Achmad Wanedi. (Lisdya)
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Achmad Wanedi. (Lisdya)

MALANGVOICE – Komisi D DPRD Kota Malang menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang. Rapat itu beragenda membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020.

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Achmad Wanedi mengatakan, hearing ini bertujuan untuk mengawal RAPBD 2020 yang nantinya akan dibagikan di lingkungan Dindik Kota Malang.

“Jadi, anggaran RAPBD ini untuk semua, mulai beasiswa hingga Bosda. Kami yang akan mengawal,” ujarnya usai hearing.

Lebih lanjut, pria yang akrrab disapa Wanedi ini menjelaskan pengawalan ini berupa sejauh mana diterapkannya RAPBD 2020 yang digunakan hingga tidak ada sepeser pun dana yang nantinya bisa saja diselewengkan.

“Belum sampai melihat apakah ada penyelewengan atau tidak. Karena kami fokus ke APBD 2020. Kami hanya mengecek saja seperti apa kondisi di lapangan,” tegasnya.

Diketahui, anggaran RAPBD 2020 untuk Dinas Pendidikan sekitar Rp 200 miliar. Anggaran ini nantinya juga akan digunakan untuk Gerakan Sekolah Gratis bagi masyarakat tidak mampu di Kota Malang yang telah diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah beberapa waktu lalu.

“Program ini sudah masuk RAPBD 2020. Dan program ini diperuntukkan bagi SD, SMP, SMA/SMK, Mahasiswa masing-masing 100 anak. Mekanismenya nanti akan kami bahas lagi seperti apa,” katanya belum lama ini.(Der/Aka)

Gandeng KPK, BP2D Kota Malang Sosialisasikan Pajak Online

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto memberikan sambutan sosialisasi e-tax di Hotel Balava, Rabu (8/10). (Aziz Ramadani MVoice)
Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto memberikan sambutan sosialisasi e-tax di Hotel Balava, Rabu (8/10). (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang sosialisasikan alat rekam pajak online atau elektronik tax (e-tax) kepada ratusan pelaku usaha di Hotel Balava, Rabu (9/10). Bekerja sama dengan KPK, e-tax diyakini mampu menertibkan wajib pajak (WP).

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengatakan, e-tax tujuan utamanya adalah memberantas praktik korupsi di bidang pendapatan, khususnya pajak. Sehingga, tidak ada lagi kasus menahun tentang kebocoran retribusi pajak dan berdampak pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah. Fokus utama penerapan program kepada lima sektor pajak, yakni pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

“Kesimpulannya harus menggunakan e-tax, mau gak mau. Sanksi – sanksi sudah disampaikan, mulai sanksi administratif dari Pemkot Malang sampai pemanggilan oleh Korsupgah KPK,” kata pria akrab disapa Sam Ade.

Sementara itu, Koordinator Wilayah VI
Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan, sudah menjadi tugas pihaknya untuk melakukan pendampingan atau supervisi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk di bidang pendapatan pajak. Memanfaatkan teknologi e-tax menjadi langkah terbaik dengan harapan tidak ada lagi praktik pemberian fee atau praktik korupsi lainnya. Sehingga pendapatan daerah yang diterima meningkat.

“Kami ingin memastikan uang yang diterima dari WP, sama dengan yang disetorkan kepada pemerintah (pajak),” ujarnya.

“Tugas kami paling berat memastikan pak wali kota dan jajarannya tidak terlibat masalah korupsi,” imbuhnya.

Perlu diketahui, fasilitas layanan alat rekam pajak online atau e-tax telah dimulai sekitar 2013 silam. BP2D Kota Malang mengimbau agar WP yang belum menerapkan e-tax agar segera ditindaklanjuti.

Mekanisme e-tax paling penting adalah WP harus melaporkan omzet pada awal bulan, yakni tanggal 1 hingga 10. Selanjutnya penyetoran pajak bisa dilakukan sampai akhir bulan.(Der/Aka)

Penetapan KEK Singhasari, Sutiaji: Harus Bangun Jejaring

Wali Kota Malang Sutiaji bertemu Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam rapat percepatan KEK Singhasari, Selasa (8/10). (Humas Pemkot Malang)
Wali Kota Malang Sutiaji bertemu Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam rapat percepatan KEK Singhasari, Selasa (8/10). (Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Pemkot Malang menyabut baik ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari Kabupaten Malang. Sinergitas Malang Raya diyakini bakal semakin menguatkan potensi pariwisata.

Wali Kota Malang Sutiaji mengapresiasi penetapan KEK Singhasari yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2019, pada 27 September 2019, bertepatan dengan Hari Pariwisata Dunia. Momentum ini sangat tepat, sebab KEK Singhasari dengan luas mencapai 120,3 hektare akan menjadi kawasan ekonomi khusus zona pariwisata dan pengembangan teknologi.

“Dengan adanya KEK kita dukung bersama. Bahwa keberadaan KEK ini akan memberikan dorongan pada seluruh aspek; Aspek sosial, aspek ekonomi dan terlebih dari itu adalah aspek kebersamaan yang bisa memadukan dan menyatukan tiga daerah,” urai Sutiaji usai rapat koordinasi percepat KEK Singhasari bersama Menteri Pariwisata RI Arief Yahya, Selasa (8/10).

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Malang akan saling mengisi kekurangan maupun kelebihan tiga daerah Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang.

“Ada kekurangan di Kota, diisi kelebihan di Kabupaten Malang dan Kota Batu dan itu terus menerus kita lakukan, sifatnya kita harus membangun jejaring,” pungkasnya.

Menteri Pariwisata RI Arief Yahya menyampaikan bahwa pariwisata merupakan penghasil devisa terbesar setelah migas. Saat ini, kondisi destinasi pariwisata di Indonesia yang kian meningkat. Kunci sukses pengembangan pariwisata berkelanjutan yakni memberdayakan masyarakat, membangun lingkungan dan membentuk perekonomian.

“Ada konsensus dalam pariwisata, satu people, kedua adalah planet dan ketiga adalah prosperity,” ujarnya.

Ia berharap, dengan penetapan PP tentang KEK Singhasari mampu mempercepat pembangunan perekonomian kawasan Malang Raya serta menunjang perluasan pembangunan ekonomi nasional. Singosari ditetapkan menjadi KEK karena daerah tersebut memiliki banyak potensi keunggulan. Kawasan Singosari berdekatan dengan Bandara Internasional Juanda, Bandara Abd Saleh dan Pelabuhan Tanjung Perak serta terkoneksi dengan ruas Tol Pandaan-Malang. Selain itu, lokasi Singosari yang berbatasan langsung dengan Kota Malang yang punya potensi SDM melimpah dalam bidang pendidikan.

“Sinergi Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu sangat dibutuhkan untuk kesuksesan KEK ini,” tutupnya.(Der/Aka)

Jembatan Muharto Terancam Ambruk, Ini Respon Komisi C

Komisi C DPRD Kota Malang didampingi DPUPR meninjau jembatan Muharto, Selasa (8/10). (Aziz Ramadani MVoice)
Komisi C DPRD Kota Malang didampingi DPUPR meninjau jembatan Muharto, Selasa (8/10). (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Jembatan Muharto kondisinya semakin mengkhawatirkan. Hasil uji forensik memvonis kekuatan jembatan tersebut hanya 40 persen untuk bisa dilewati kendaraan bermuatan besar.

Merespon itu, Komisi C DPRD Kota Malang bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang meninjau langsung. Dipastikan, pondasi mulai patah dan mengalami korosi.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin mengatakan hasil peninjauan dipastikan jembatan Muharto dalam status mengkhawatirkan. Pihaknya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang agar segera mengambil tindakan. Apalagi hasil forensik mengklaim kekuatan Jembatan Muharto hanya tersisa 40 persen saja.

“Kami akan beri masukan agar Pemkot Malang segera mengambil tindakan perbaikan,” kata dia.

Ia menambahkan, setelah mendengarkan penjelasan DPUPR, upaya yang bisa dilakukan sementara ini sebatas menambahkan penyangga. Hanya saja, penyangga tersebut tidak bisa menambah kekuatan jembatan seratus persen. Namun bisa memperpanjang kekuatan jembatan yang tersisa 40 persen tersebut.

“Anggarannya cukup besar juga antara Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar, itu anggaran darurat saja. Tentang cukupnya penyangga atau total nanti nunggu hasil kajian forensik dari tim Fakultas Teknik UB,” urainya.

Sementara itu, Kepala DPUPR Kota Malang Hadi Santoso menjelaskan, selain penyangga, kendaran besar dengan tonase di atas 3 ton dilarang melintasi kawasan Jembatan Muharto.

“Sambil juga berupaya untuk mengajukan anggaran penggantian jembatan ya. Jadi bukan perbaikan lagi. Karena jika terjadi penurunan terus menerus akan mengkhawatirkan,” kata pria akrab disapa Sony ini.

Ia menambahkan, antisipasi lain yanh disiapkan, yakni menggunakan Jembatan Belly. Namun, harus dengan mengajukan peminjaman kepada Provinsi atau ke Kabupaten Malang.

“Yang memiliki itu dua, dari PUPR Provinsi dan Kabupaten Malang. Jika memang upaya awal ini belum bisa mengatasi, ya kita akan menggunakan Jembatan Belly ini,” tutupnya. (Der/ulm)

Temui Pimpinan DPRD Kota Malang, MCW Beberkan Enam PR

Suasana hearing MCW dengan pimpinan DPRD Kota Malang, Selasa (8/10). (Aziz Ramadani MVoice)
Suasana hearing MCW dengan pimpinan DPRD Kota Malang, Selasa (8/10). (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Malang Corruption Watch atau MCW temui pimpinan DPRD Kota Malang bahas pekerjaan rumah (PR), Selasa (8/10). Sedikitnya ada enam PR yang disodorkan aktivis antikorupsi tersebut.

Pimpinan DPRD kota Malang berkesempatan menerima langsung dialog bersama MCW, yakni Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana, Wakil Ketua I Abdurrahman dan Wakil Ketua III Rimzah.

MCW menjelaskan, enam masalah yang harus segera diselesaikan legislatif.
Pertama, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, PAD Kota Malang hanya 25 persen dari total pendapatan (Rp 533,5 miliar ).

Padahal, terdapat potensi PAD yang cukup besar dari retribusi parkir sebesar Rp 108 Miliar per tahun. Pada APBD tahun anggaran 2019, Pemerintah Kota Malang hanya menargetkan pendapatan dari retribusi parkir sebanyak Rp 9,2 milliar saja.

Kedua, Perusahaan Daerah tidak berkontribusi ke PAD. Menurut Pasal 4 ayat (1) Perda Nomor 13 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, modal dasar PD BPR ditetapkan sebesar Rp 15 miliar.

Sementara menurut Pasal 8 ayat 2
Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan sebesar Rp 5 miliar. Besarnya penyertaan modal ke Perusahaan Daerah tersebut tidak sebanding dengan kontribusi PAD.

Ketiga, revitalisasi komite sekolah belum maksimal. Masih terdapat anggota komite sekolah yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu peningkatan kapasitas dan fasilitas komite sekolah juga minim.

Keempat, Terdapat proyek-proyek bermasalah yang belum terselesaikan sebagai berikut; dugaan korupsi Jembatan Kedungkandang, dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Kota Malang, dugaan korupsi proyek pembangunan drainase Jalan Tidar dan Bondowoso-Kalimetro, dugaan korupsi kendaraan dinas pada empat OPD, temuan kekurangan volume berulang pada pengadaan jalan di Kota Malang

Kelima, terdapat temuan berulang dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang penatausahaan aset dan kekurangan volume pengadaan jalan di Kota Malang dari tahun 2016-2018.

Keenam, masih belum ada Peraturan Daerah tentang pengadaan barang/jasa dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Koordinator MCW Fahruddin mengatakan, dewan yang baru ini harus serius dan mendalami PR yang tidak pernah tuntas bertahun-tahun.

“Dewan harus menindaklanjuti dan harus memberikan perhatian serius. Perlu dibentuk pansus untuk mengusut dan mendalami hal ini,” kata Fahruddin.(Hmz/Aka)

Komunitas