Jangkau Daerah Kepulauan, Khofifah Minta UB Jalankan Kapal Kesehatan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat diwawancarai awak media, (Bagus/Mvoice).

MALANGVOICE – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa minta Universitas Brawijaya (UB) Kota Malang Jalankan Kapal pelayanan kesehatan.

Hal itu dikatakan Khofifah guna melakukan percepatan vaksinasi dan memberikan pelayanan kesehatan di Daerah Kepulauan.

“Tadi sudah saya sampaikan ke Rektor UB bahwa Pemprov Jatim punya 2 kapal yang ingin dimaksimalkan untuk pelayaran pelayanan kesehatan daerah kepulauan,” ujar Khofifah usai melakukan peninjauan vaksinasi di UB Kota Malang, Sabtu (18/9).

Sebelumnya, satu kapal sudah dipercayakan kepada Universitas Airlangga (Unair) Surabaya untuk memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan Jatim yang sulit untuk diakses melalui jalur darat.

“Sekarang ini kita berharap untuk bisa dimanfaatkan pelayaran bagi masyarakat oleh UB. Jadi ada 2 kapal yang sekarang ini kita siapkan untuk layanan kesehatan masyarakat kepulauan,” ucap dia.

Terpisah, Rektor UB, Prof Nuhfil Hanani mengaku siap menerima permintaan untuk menjalankan kapal tersebut demi membantu program percepatan vaksinasi serta memberikan pelayanan kesehatan di daerah kepulauan.

“Jadi maksudnya kapal itu untuk menjangkau kepulauan kecil yang tidak terjangkau lewat darat. Jadi hanya UB dan Unair yang di kasih, UB 1, Unair 1. Kita siap,” terangnya.

Sementara itu, Direktur RSUB, dr. Sri Andarini menambahkan pihaknya bakal melakukan persiapan terlebih dahulu terkait MoU penyerahan kapal tersebut.

Ia juga menyampaikan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan beberapa fakultas terkait untuk mewujudkan cita-cita Gubernur Jatim itu.

“Kita akan berkoordinasi dengan fakultas terkait. Contohnya FISIP itu punya jurusan psikologi, kemudian pastinya kedokteran, lalu perikanan,” kata dia.

“Jadi untuk percepatan vaksinasi juga dan semua kesehatan. Mungkin nanti kita bisa jadikan juga misal RS Terapung,” imbuhnya.(der)

Khofifah Sebut Penyebaran Covid-19 di Jatim Sudah Terkontrol

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat diwawancarai awak media, (Bagus/Mvoice).

MALANGVOICE – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyebut penyebaran Covid-19 di wilayah Jatim sudah terkontrol dan terkendali dengan baik.

Hal itu disampaikan setelah melihat beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jatim rata-rata sudah masuk zona kuning. Apalagi kasus kematian dalam seminggu terakhir menurun drastis.

“Dalam seminggu terakhir ada 21 Kabupaten/Kota yang angka kematian hariannya sudah nol. Artinya bahwa insyaallah semua sudah bisa terkontrol dan terkendali,” ujar Khofifah usai melakukan peninjauan vaksinasi di Universitas Brawijaya (UB) Kota Malang, Sabtu (18/9).

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim pada Kamis (17/9), ada 37 Kabupaten/Kota yang sudah masuk zona kuning dan satu kota masih berada di zona orange.

Khofifah mengatakan, perbaikan kasus penyebaran Covid-19 di Jatim tidak lepas dari sinergisitas yang terus dibangun seluruh elemen di Kabupaten/Kota yang ada.

Dari situ, ia meminta seluruh lapisan masyarakat tidak abai dan tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat.

“Karena level 1 di Jatim ini ada 10 kabupaten kota, level 2 ada 26 kabupaten kota. Sehingga tinggal 2 yang masuk level 3. Maka semua justru harus sangat waspada, jangan sampai lengah, jangan longgar,” ucap dia.

“Karena pada saat yang sama PTM secara terbatas dan bertahap sudah mulai dilaksanakan. Pembukaan sudah mulai dilakukan secara terbatas dan bertahap. Lalu mal juga dibuka terbatas bertahap, restoran dine in 30 menit juga sudah 1 jam,” imbuhnya.

Selain itu, Khofifah juga mengharapkan program percepatan vaksinasi bisa terus dimaksimalkan, terutama di titik-titik yang harus didorong.

“Semua elemen saya mohon juga tetap mohon bisa bergotong royong melakukan percepatan vaksinasi,” tandasnya.(der)

PWI Malang Raya Gandeng RSIA Mawar Gelar Swab Antigen Peserta UKW

Salah satu peserta UKW sedang diswab antigen Nakes Mawar. (Ist/Mvoice)

MALANGVOICE – Sebanyak 24 peserta Uji Kompetensi Wartawan (UKW) menjalani swab antigen di Kampus C IKIP Budi Utomo, Jalan Citandui, Malang, Sabtu.(19/9).

Mereka ini para wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari seluruh Malang Raya yang sedang mengikuti UKW Angkatan ke-33.

Tim tenaga kesehatan (Nakes) dari RSIA Mawar yang terdiri dari tiga personil menjalankan tugasnya menswab antigen para jurnalis.

Baca juga: Wakil Ketua MPR RI Dukung IKIP Budi Utomo Jadi Universitas

Ketua panitia UKW, Sunavip Ra Indrata mengatakan kegiatan ini wajib diikuti sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Covid-19.

“Sebenarnya Angkatan 33 ini diikuti 24 peserta. Karena dua peserta sakit sehingga yang ikut UKW dan wajib jalani test swab antigen 22 wartawan,” kata pria yang akrab disapa Indra.

Alhamdulillah, lanjut, Indra, seluruh peserta yang mengikuti swab antigen dinyatakan negatif sehingga bisa mengikuti UKW.

Baca juga: Mario Siap Berjuang Lebih Gigih di Kejuaraan FIM Junior Moto3 World Championship 2021

Ditambahkan Indra Senin (21/9) lusa, panitia kembali menggandeng RSIA Mawar menswab antigen peserta UKW Angkatan 34.

“Tes swab antigen ini untuk menunjukkan panitia UKW tetap memperhatikan protokol kesehatan (Prokes) sesuai peraturan pemerintah,” kata Indra.

Ia melanjutkan, pelaksanaan test swab antigen untuk seluruh 48 peserta UKW didukung penuh oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), Mardi Waloeja Rampal (Mawar). (end)

Dekan FEB UB Nilai Transisi Pandemi Menuju Endemi Terlalu Dini

Dekan FEB UB, Abdul Ghofar, (Ist).

MALANGVOICE – Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) sekaligus ekonom, Abdul Ghofar menilai keputusan Pemerintah Pusat mempersiapkan perubahan status dari Pandemi Covid-19 menjadi endemi terlalu dini.

Hal itu menanggapi ajakan Presiden Joko Widodo untuk bersiap dengan transisi pandemi ke endemi sebagai langkah hidup berdampingan dengan Pandemi Covid-19.

Abdul menganggap keputusan untuk menjadikan Covid-19 sebagai endemi akan berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Sehingga dikhawatirkan masyarakat menjadi abai terhadap protokol kesehatan.

Pada saat yang sama, pemerintah akan kesulitan untuk menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ketika transisi dari pandemi ke endemi diberlakukan.

“Ketika endemi sudah dideklarasikan, itu akan berpengaruh terhadap pergerakan kegiatan masyarakat. Masyarakat kita akan cenderung merasa bahwa Covid-19 sudah selesai. Berbahayanya adalah ketika masyarakat menjadi abai dengan protokol kesehatan,” ujarnya melalui press rilis, Jumat (17/9).

“Hal itu dapat memicu kasus semakin tinggi sementara kebijakan pembatasan juga akan semakin susah karena sudah dianggap endemi, bukan lagi pandemi,” imbuhnya.

Di sisi lain, belum ada negara di dunia yang menjadikan Covid-19 sebagai endemi. Semuanya masih menganggap Covid-19 sebagai pandemi meskipun sejumlah negara telah melonggarkan aktivitas warganya.

“Belum ada satu negara yang mengatakan ini endemi kan sebenarnya. Semua negara masih mengatakan ini terjadi pandemi walaupun melihat kondisi masing-masing negara ada yang melonggarkan, ada yang tidak melonggarkan ada yang memperketat aktivitas warganya,” katanya.

3 Kunci Penting Transisi ke Endemi

Abdul Ghofar mengatakan, ada tiga kunci penting yang harus dicapai pemerintah supaya transisi dari pandemi ke endemi tidak memicu masalah baru. Yakni capaian vaksinasi, standar kesehatan dan kebiasaan new normal di tengah masyarakat.

Ghofar menjelaskan, tingkat perekonomian tidak bisa langsung naik meskipun sudah memasuki pasca-pandemi. Menurutnya, akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di masing-masing negara di dunia atau yang disebut dengan uneven economic growth.

Faktor yang mempengaruhi ini adalah capaian vaksinasi dan standar layanan kesehatan di masing-masing negara, serta efektivitas stimulus perekonomian yang dilakukan oleh masing-masing negara.

“Ini yang kita sebut dengan adanya uneven economic growth, jadi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Negara-negara yang vaksinasinya tinggi, kemudian standar kesehatannya tinggi itu akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada negara-negara yang tingkat vaksinasinya rendah, selain tentu stimulus yang dilakukan oleh pemerintah, katanya.

Sementara itu, saat ini capaian vaksinasi di Indonesia masih rendah. Berdasarkan data di Kementerian Kesehatan, capaian vaksinasi hingga 14 September 2021 pukul 18.00 WIB masih sebesar 35,92 persen untuk vaksin dosis pertama dan 20,54 persen untuk vaksin dosis kedua dari jumlah sasaran sebanyak 208.265.720 warga.

“Nah, Indonesia itu kan tingkat vaksinasinya belum terlalu tinggi,” katanya.

Menurut Ghofar, supaya tidak memicu persoalan pada proses transisi dari pandemi ke endemi, pemerintah harus mengejar target minimal capaian vaksinasi sebesar 70 persen.

“Program vaksinasi itu harus cepat diselesaikan sampai kita mencapai 70 persen. Kalau perlu digelontorkan besar-besaran untuk vaksinasi. Memang tingkat kasus harian saat ini turun. Tapi yang jadi masalah kemudian kasus bisa jadi akan naik kalau vaksinasinya belum mencapai herd immunity,” katanya.

Pemerintah juga harus mampu menciptakan budaya new normal. Yakni membiasakan masyarakat supaya tetap disiplin menjalani protokol kesehatan meskipun kasus Covid-19 sedang turun.

“Sosialisasi pentingnya protokol kesehatan harus terus dilakuan. Itu saya kira harus tetap dijalankan walaupun nanti ini sudah dianggap endemi. Yang betul-betul new normal adalah ketika pemerintah menyatakan ini endemi, bukan pandemi lagi. Itu baru new normal beneran,” katanya.

Menurut Ghofar, idealnya pemerintah bisa melakukan transisi dari pandemi ke endemi pada tahun depan setelah capaian vaksinasi memenuhi syarat minimal terciptanya herd immunity.

“Kalau menurut saya, dengan percepatan vaksinasi, baru bisa tahun depan transisi ke endemi,” katanya.

Mengurangi Beban Anggaran

Ghofar menilai, pemerintah mulai merencanakan transisi dari pandemi ke endemi untuk mengurangi beban anggaran pemerintah. Sebab jika sudah endemi, pemerintah tidak terlalu banyak ikut campur terkait dengan pembiayaan kesehatan masyarakat.

“Jangan-jangan pemerintah cepat-cepat mengatakan ini endemi supaya beban pemerintah terhadap kesehatan turun karena tidak lagi menjadi pandemi. Kalau sudah endemi pemerintah sudah tidak terlalu banyak ikut campur pembiayaannya. Kalau niatnya seperti itu, beban masyarakat akan semakin tinggi,” tandasnya.(der)

Korban Kasus PT CKS Pulang ke Daerah Asal, Kepolisian Terus Jalin Komunikasi

Gerbang BLK Central Karya Semesta atau PT CKS di Jalan Rajasa, Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang, (MG2).

MALANGVOICE – Lima calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berusaha kabur dari Balai Latihan Kerja (BLK) Luar Negeri PT Central Karya Semesta (CKS) Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang dipulangkan ke tempat asal.

Kepala BP2MI Malang, M Kholid Habibi mengatakan tiga calon TKW yang sebelumnya sempat mengalami luka berat menjalani operasi dan sudah sembuh.

“Itu sudah menjalani operasi, sembuh dan sudah kembali ke tempat tinggal masing-masing. Seingat saya sudah sejak bulan Juli 2021 lalu,” ujarnya saat dihubungi Mvoice, Jumat (17/9).

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, tiga calon TKW yang mengalami luka berat itu berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan inisial, pertama BI (24) lalu yang kedua F (24) dan terakhir M (32).

Sedangkan untuk dua calon TKW yang selamat inisial K dan S dikatakan juga telah kembali ke tempat asal.

“Yang satu kembali ke daerah asal dan satu lagi sudah dijemput orangtuanya,” terang Habibi.

Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yudha Riambodo saat diwawancarai awak media, (Bagus/Mvoice).

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yudha Riambodo membenarkan bahwa tiga calon TKW yang dirawat dirumah sakit sudah dipulangkan ke daerah asal.

“Korban dipulangkan setelah menjalani perawatan dari rumah sakit sembuh. Dia pulang karena permintaan dari pada korban sendiri untuk pulang. Dan kami memfasilitasi untuk bisa memulangkan beliau-beliaunya ke rumahnya,” kata dia.

Meski begitu, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan korban melalui telpon atau via zoom apabila ada beberapa hal yang harus ditanyakan untuk keperluan penyidikan kasus yang melibatkan 5 calon TKW dan BLK PT CKS itu.

“Karena korban sudah di pulangkan kerumah, kita melakukan by phone ke rumahnya, karena jarak ya. Kita by phone dan terkadang juga kita zoom kita tetap terkadang ada yang perlu kita tanyakan, kita tanyakan seperti itu,” tuturnya.

Tinton mengaku untuk penanganan kasus BLK PT CKS memang memerlukan waktu penyidikan yang panjang karena pihaknya perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang berada di luar wilayah Malang.

“Karena kita tidak hanya berkoordinasi di wilayah Malang saja tetapi di wilayah luar kita juga harus berkoordinasi, ada di Jakarta maupun di NTB. Jadi ini perlu kita lakukan pendalaman karena jarak,” jelasnya.

Selain itu, Tinton juga menganggap penerapan PPKM juga menjadi salah satu kendala selama proses penyidikan berlangsung.

“Tapi ini tetap kita kaji dan kita dalami dan nanti mungkin dari hasil gelar maupun dari ahli mengatakan ada suatu hari tindak pidana, ini pasti kita tindak lanjuti,” kata dia.

Selama proses penyidikan berjalan ia mengatakan telah melakukan beberapa kali gelar perkara untuk melakukan pembahasan terkait fakta-fakta, bukti dan beberapa hal lain. Namun untuk gelar secara khusus belum dilakukan.

“Kita harus mengumpulkan semua fakta, bukti dan keterangan saksi terlebih dahulu, sehingga dari sana kita bisa gelar secara pasti, untuk menentukan langkah lebih lanjut, apakah ini suatu tindak pidana atau bukan, yang jelas ini sudah naik sidik, tapi kita menemukan dalam arti menetapkan tersangka dan mengumpulkan barang bukti kalau itu sudah terpenuhi semua,” tandasnya.(der)

Program Bapenda Goes to Kelurahan Bakal Kembali Digelar

Tim pajak Bapenda Kota Malang, memberikan arahan pada masyarakat yang melakukan pengurusan pajak di kantor kelurahan Jatimulyo, Kota Malang, (MG2).

MALANGVOICE – Program Bapenda Goes To Kelurahan sempat berhenti karena pelaksanaan PPKM, rencananya akan kembali digelar pekan depan.

Program yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang itu akan kembali mendatangi beberapa kelurahan sebagai upaya jemput bola dan mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak.

“Kami melanjutkan program yang terhenti kemarin sekaligus menampung antusiasme masyarakat yang ingin program tersebut kembali dilanjutkan,” ujar Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto saat dihubungi Mvoice, Jumat (17/9).

Baca Juga: Permudah WP, Bapenda Kota Malang Hapus Sanksi Administratif Pajak

Melalui akun Instagram Bapenda Malang Kota ada 9 Kelurahan yang nantinya akan didatangi secara bergiliran sejak Selasa (21/9) sampai Kamis (7/10). Jam pelayanan dimulai pukul 09.00 hingga 14.00.

Tangkapan layar Bapenda Goes To Kelurahan.

Sejumlah Kelurahan itu meliputi Kelurahan Penanggungan, Kelurahan Samaan, Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Tunjungsekar,

Lalu, Kelurahan Mojolangu, Kelurahan Blimbing, Kelurahan Bandungrejosari, dan terakhir berada di Kelurahan Tanjungrejo.

Selain itu, untuk pelayanan pembayaran pajak daerah yang disediakan dalam program Bapenda Goes To Kelurahan kali ini juga cukup beragam.

Seperti, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel atau Kos, Pajak Resto, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, hingga Pajak Air Tanah.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengurusan PBB seperti balik nama, Mutasi atau pecah SPPT PBB, pendaftaran baru hingga pembetulan SPPT PBB juga bisa dilakukan.

Handi menambahkan untuk Bapenda Goes To Kelurahan jilid II kali ini memang dilakukan beberapa penambahan pelayanan pembayaran pajak daerah, tidak hanya pelayanan dan pengurusan PBB.

“Ada penambahan kita melayani pembayaran pajak daerah lainnya tidak hanya PBB,” tandasnya.(der)

Karyawan Pengisian Uang Bobol Belasan ATM, Gondol Rp498 Juta

Dua pelaku pembobolan ATM yang berhasil diamankan pihak Kepolisian (Bagus/Mvoice).

MALANGVOICE – Seorang Karyawan pengisian uang bersama dengan satu temannya membobol sekitar 15 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di Malang Raya sejak bulan Februari sampai Agustus 2021.

Pelaku seorang karyawan salah satu vendor pengisian uang berinisial AF alias Toyib warga Pagak, Kabupaten Malang dan teman berinisial AP warga Wagir, Kabupaten Malang.

Aksi yang dilakukan dua pelaku itu berhasil diungkap pihak Polresta Malang Kota dalam kurun waktu satu pekan setelah laporan diterima.

Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto mengatakan pelaku berhasil mencuri uang total senilai Rp 498.400.000 dari belasan ATM yang berhasil dibobolnya.

Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto bersama jajarannya menggelar press conference, (Bagus/Mvoice).

“Perkara ini sudah berlarut-larut, berkali-kali dan baru dilaporkan ke kami pada 25 Agustus 2021. Satu pekan kemudian pelaku berhasil diamankan,” ujarnya, Jumat (17/9).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Yudha Riambodo menjelaskan proses penangkapan kedua pelaku berlangsung secara terpisah. Pertama AP berhasil diamankan di rumahnya di daerah Malang.

Sedangkan untuk AF yang merupakan otak dari aksi pembobolan ATM sempat melarikan diri ke beberapa Kota.

“Selama dua hari kami lakukan pengejaran dan akhirnya berhasil kami tangkap di daerah Mojokerto dibantu juga Polres Mojokerto,” terangnya.

Dua pelaku mendapat pengamanan ketat petugas kepolisian, (Bagus/Mvoice).

Tinton membeberkan AF yang sudah bekerja selama 10 tahun di salah satu vendor pengisian dan maintance ATM memahami secara jelas alur pengisian uang di ATM.

Berbekal pengalaman AF dengan lihainya mengambil uang yang berada dalam kaset box ATM secara rapi tanpa diketahui siapapun.

“Modus yang dilakukan pelaku sangat rapi, uang dalam kaset box ATM diambil sedikit demi sedikit antara Rp 10 Juta sampai Rp 40 Juta dengan modus maintance ATM. Hingga akhirnya dari sekitar 15 ATM mendapatkan uang mencapai Rp 498.400.000. Uang yang kita amankan dari tersangka sebesar Rp 36 juta ,” ucap Tinton.

Ia pun menambahkan, aksi pencurian terakhir dilakukan kedua pelaku di salah satu ATM yang ada di Jalan Sudanco Supriadi, Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, membawa uang senilai Rp 100 Juta.

Saat ditanya petugas kepolisian, AF atau Toyib mengaku aksi tersebut dilakukan karena kepepet untuk membayar hutang dan sisanya digunakan foya-foya.

“Saya kepepet untuk bayar hutang dan untuk senang-senang ke tempat hiburan,” tandasnya.

Atas perbuatannya kedua pelaku dijerat Pasal 363 KUHP jo Pasal 65 KUHP dengan ancaman paling lama 9 tahun penjara.(der)

Terkendala Anggaran, Pembangunan Drainase di Soehat Batal

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Diah Ayu Kusuma saat diwawancarai awak media, (Ist).

MALANGVOICE – Rencana pembangunan crossing saluran drainase di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang batal direalisasikan karena terkendala anggaran.

“Ndak jadi nggak ada anggaranya dari Provinsi,” ujar Diah Ayu Kusuma selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang,Kamis (16/9).

Berdasarkan data yang dihimpun Mvoice sejak bulan Januari 2021 Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menyampaikan rencana untuk meminta suntikan dana sebesar Rp128 miliar untuk pembangunan crossing saluran drainase tersebut.

“Kami sudah koordinasikan dan memang dari sana (Pemprov) tidak ada anggarannya. Jadi ya ndak jadi,” tutur Diah.

Namun, karena rencana pembangunan crossing saluran drainase yang digadang-gadang menjadi solusi mengatasi permasalahan banjir saat intensitas hujan tinggi dikawasan tersebut batal.

Kini pihaknya berupaya untuk memaksimalkan strategi penanganan banjir lain. Seperti melakukan pemantauan secara rutin pada saluran drainase di wilayah Kota Malang, terutama saat hujan mengguyur.

“Kita tetap maksimalkan satgas dan tetap digerakkan lagi GASS (Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen). Jadi kalau misal hujan, tim Satgas saya minta keliling terus. Sementara itu yang kami lakukan,” tandasnya.(der)

Sutiaji Beri Semangat dan Bantuan ke Ipul

Wali Kota Malang bersama dengan Saiful Anam yang sedang memegang piala kejuaraan karate yang diraih, (Ist).

MALANGVOICE – Aditya Saiful Anam (12) atau yang akrab disapa Ipul peraih juara harapan dalam kejuaraan karate Malang Raya sempat viral di media sosial (medsos), mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Wali Kota Malang, Sutiaji.

Ipul yang didampingi Ibu dan kedua pelatih karate-nya mendapatkan dukungan dari Sutiaji.

“Terus bersemangat, nak, untuk meraih prestasi. Jangan hanya berhenti di sini, terus berlatih agar bisa mendapat juara-juara karate lainnya,” ujarnya memberikan semangat kepada Ipul, Kamis (16/9).

Selain itu, Sutiaji juga membantu mengabulkan keinginan Ipul untuk melengkapi tempat latihan karate dengan matras.

“Kami support kesungguhan pelatihnya, kesungguhan anaknya. Ini bisa menjadi contoh bagi yang lain. Kalau kemauan tinggi tentu hasil yang diinginkan bisa tercapai,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Baznas Kota Malang, Sulaiman menambahkan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga memberikan dukungan pemberian uang senilai Rp 5 Juta yang diambil dari dana Infaq melalui Gerakan Seribu (Gerbu) ASN hingga TPP.

Saiful Anam didampingi Ibu dan kedua Pelatih Karate-nya, (Ist).

“Latihannya di Kota Malang, kita mensupport anak berprestasi. Lebih-lebih ini anak yatim, juga perlu dibantu. Mudah-mudahan dengan support dari Baznas, bisa menambah semangat lagi,” ucap dia.

Sulastri Ibu dari Syaiful Anam atau Ipul membeberkan, sebenarnya sudah diajak pelatihnya untuk berangkat bersama saat menuju kejuaraan Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) di Pusdik Belanegara waktu itu, akan tetapi Ipul pun tak mau.

“Dia ingin keliling kota bersama saya (ibu Ipul). Sudah diajak bareng sama pelatih, tapi gak mau,” terangnya.

Sebelumnya, perjalanan 20 Km itu ditempuh Sulastri bersama Ipul, berangkat dari rumahnya ke Pusdik Belanegara selama kurang lebih satu jam, selepas salat subuh hingga sampai pada pukul 05.10.

Selama perjalan pulang yang dirasa cukup bersantai, Ipul pun memungut beberapa rongsokan yang ada dijalan. Melihat itu Sulastri menanyakan kepada Ipul, ternyata Ipul pun memang tak malu meski masih menggunakan pakaian karate sehabis ia mengikuti kejuaraan.

“Katanya yang penting bukan tindakan tercela. Kalau kita mencuri atau maling, baru kita malu. Ngapain gini malu,” kata dia.

Ia mengatakan anaknya yang saat ini duduk di kelas VI SDN 2 Jenggolo, Kepanjen itu bercita-cita untuk menjadi polisi.

“Dia ingin meneruskan yang telah merawatnya, yakni bapak-bapak polisi dan tentara. Memang sejak bayi sudah sering diajak cari rongsokan sejak umur 5 bulanan,” jelasnya.

Kemudian, Ipul saat dimintai keterangan oleh awak media menjelaskan bahwa dirinya memilih berangkat bersama sang ibu, karena agar memberikan semangat dan motivasi kepada dirinya saat mengikuti kejuaraan.

“Supaya memberi semangat dan memotivasi. Kalau pulangnya ya ingin jalan-jalan sama ibu,” ucap dia.(der)

Ambulans dan Ojol Tak Masuk Aturan Ganjil-Genap di Kota Malang

Salah satu jalur yang ada di Kota Malang, (Bagus/Mvoice).

MALANGVOICE – Wacana penerapan peraturan Ganjil-Genap di Kota Malang untuk mengurangi mobilitas kendaraan terus digodok Polresta Malang Kota.

Terbaru, Satlantas Polresta Malang Kota berkirim surat kepada Wali Kota Malang terkait beberapa ketentuan yang bakal diterapkan dalam wacana tersebut.

Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto membenarkan ada beberapa ketentuan yang dibahas dan bakal diterapkan pada saat pelaksanaan ganjil-genap nantinya.

Salah satunya pemberian dispensasi untuk beberapa kendaraan seperti ambulans, Ojek Online (Ojol) hingga Kendaraan pengangkut sembako.

“Ada pengecualian untuk ambulans, ojek online, kendaraan pembawa sembako. Jadi, tidak semua dan ada aturan-aturan tertentu,” ujarnya, Kamis (16/9).

Selain itu, kebijakan ganjil-genap di Kota Malang hanya berlaku di beberapa titik yang dinilai mobilitas kendaraanya cukup tinggi.

“Kalau tidak salah, ada empat sampai dengan enam titik jalan yang akan diberlakukan,” tutur Buher sapaan akrabnya.

Ia pun juga menyampaikan untuk hari penerapan ganjil-genap hanya akan diterapkan sejak Senin sampai Jumat. Artinya pada hari weekend Sabtu dan Ahad kebijakan tersebut tidak berlaku.

“Mungkin diberlakukan antara jam 08.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB lanjut sore pukul 16.00 WIB hingga 20.00 WIB. Terus, mungkin hanya diberlakukan hari Senin sampai Jumat dan untuk hari Sabtu dan Minggu ditiadakan,” terangnya.

Meski begitu, wacana penerapan ganjil-genap perlu melalui koordinasi dengan berbagai pihak seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Forum Komunikasi Lalu Lintas.

“Selain itu kami juga berkoordinasi dengan Polda Jatim untuk meminta izin. Setelah ini kami rumuskan, kami akan laporkan ke Pak Wali Kota dan ada tahap-tahapan seperti sosialisasi, imbauan lalu diterapkan itu. Ada prosesnya itu dan masih berjalan,” ucap dia.

Wacana ganjil-genap itu dikatakan Buher sebagai salah satu bentuk trobosan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan pandemi Covid-19 di Kota Malang.

“Ini wujud peduli dalam. Menyelesaikan Covid-19 bukan mempersulit masyarakat. Jadi kami mencari terobosan-terobosan penyelesaian Covid-19 dan pemulihan ekonomi seiring sejalan,” tandasnya.(der)