Tiga Mobil Bawa Penumpang Mudik ke Malang Tertahan di Posko Check Point

Tiga mobil yang tertahan di Posko Check Point pintu utara Kota Malang. (deny rahmawan)
Tiga mobil yang tertahan di Posko Check Point pintu utara Kota Malang. (deny rahmawan)

MALANGVOICE – Petugas Posko Check Point pintu utara Kota Malang di Graha Kencana mengamankan tiga mobil luar daerah, Kamis (21/5).

Kendaraan asal Sidoarjo ini kedapatan mengantar penumpang yang diduga ingin mudik ke Kabupaten Malang.

Kapospam Posko Check Point Graha Kencana, Iptu Syaikhu, mengatakan, mobil itu berjalan rombongan masuk ke Kota Malang.

“Diketahui mereka dari Madura rombongan mau pulang ke Sumbermanjing Wetan. Setiap mobil ada lima penumpang,” katanya.

Para penumpang itu diketahui bekerja di luar kota dan ingin kembali ke rumah dengan menyewa mobil rental bersama sopirnya.

Syaikhu mengatakan, karena masa PSBB Malang Raya, peraturan lebih diperketat dan sopir dikenai sanksi.

“Sanksi berupa tilang dan mobil kami tahan sampai nanti setelah sidang,” jelasnya.

Di posko Check Point pintu utara ini, dijelaskan Syaikhu, sudah menerbitkan 45 blanko teguran selama PSBB.

“Rata-rata pelanggaran dikarenakan pengendara tidak pakai masker,” tandasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Disdikbud Kota Malang Akui Ada Masalah di Website PPDB

ilustrasi
ilustrasi

MALANGVOICE – Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Malang banyak dikeluhkan masyarakat kota yang hendak mendaftarkan calon siswa.

Mayoritas masyarakat mengeluhkan tentang kesiapan panitia PPDB, mulai dari penggunaan server yang tidak stabil dan adanya pergantian alamat pendaftaran, yang awalnya ppdb.dikbud.web.id menjadi ppdb.malangkota.go.id.

Disinilah permasalahan semakin masif, lantaran server masih tetap down, dan masalah keamanan pendaftar.

Sekretaris Disdikbud Pemkot Malang, Totok Kasianto, mengatakan, ada dugaan website PPDB diretas.

Akibat ulah peretas tersebut banyak data siswa hilang, dan ada penggelembungan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada sekolah.

“Website kami diretas, itu yang membuat Laman PPDB error, apalagi banyak wali murid yang ingin melakukan daftar ulang kalang kabut,” ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Totok Kasianto, Kamis (21/5).

Dengan adanya peristiwa tersebut, lanjut Totok, dirinya telah mengadukan permasalahan perubahan data verifikasi penerimaan SMP jalur prestasi lewat PPDB ke Polresta Malang Kota.

“Masalah ini sudah saya laporkan ke kepolisian. Saat ini masih dalam penyelidikan, siapa yang telah melakukan peretasan itu,” tukasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Ketua DPRD Sebut PSBB Malang Raya Tak Efektif

Ilustrasi. (Aziz Ramadani)
Ilustrasi. (Aziz Ramadani)

MALANGVOICE – Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika menyebut penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Malang Raya tak efektif. Hal ini terbukti masih ramainya lalu lalang masyarakat hingga hari kelima penerapan PSBB saat ini.

“Kekhawatiran kami sejak awal terbukti. Siang hari jalanan masih ramai. Kalau malam baru sepi. Saya lihat jam 10 malam sudah seperti kota mati,” kata Made dalam Diskusi Forum Masyarakat Sipil bertajuk pelaksanaan pengawasan PSBB dan dampaknya bagi masyarakat, Kamis (21/5).

Made melanjutkan, sejak awal wacana, pihaknya telah mewanti-wanti pihak eksekutif, Pemerintah Kota Malang, agar mematangkan betul konsep penerapan PSBB. Terlebih jika dilakukan pada momentum menjelang Idul Fitri.

“Karena tradisi masyarakat menjelang lebaran pasti aktivitasnya meningkat,” ujarnya.

Sebelumnya, lanjut Made, PSBB dituding bermasalah. Sebab, selaku legislatif tak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan pembahasan.

“Kurang pas prosedurnya. Karena sebagai wakil rakyat tidak dilibatkan sama sekali. Padahal kami banyak aspirasi dari masyarakat yang perlu disampaikan,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto.
Ia menuding ada kesalahan dalam penetapan PSBB Malang Raya. Paling disorot yakni tentang jaring pengaman sosial.

“Seharusnya bantuan sosial turun sebelum PSBB. Sehingga persiapan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari dapat teratasi,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap ada evaluasi serius tentang penerapan PSBB. Agar tujuan untuk menekan angka penularan COVID-19 dapat terealisasi.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Sengkarut PPDB, Dinas Pendidikan Kota Malang Dituding Tak Serius

Ilustrasi. (Aziz Ramadani MVoice)
Ilustrasi Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang. (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 Kota Malang. Sebab, agenda rutin tahunan itu dinilai masih bermasalah.

Koordinator Badan Pekerja MCW, Nursasi Atha, mengatakan, regulasi pelaksanaan PPDB telah disiapkan semua. Mulai dari Permendikbud nomor 44 tahun 2019, Surat Edaran Mendikbud akibat Covid-19 hingga dengan Perwali yang mengatur tentang pelaksaaan PPDB. Namun, fakta di lapangan, Pemerintah Kota Malang melalui dinas pendidikan seolah tak serius.

”Dinas Pendidikan tidak serius dalam membuat kebijakan PPDB Tahun 2020 ini. Misalnya pengumuman hasil seleksi PPDB Tahun 2020 yang berubah-ubah, hal itulah yang kemudian membingungkan calon wali murid,” kata Atha dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai informasi, server PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang terus bermasalah sejak tahap pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi dan daftar ulang. Awalnya, pengumuman lolos seleksi PPBD akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni Senin, 18 Mei 2020.

Bahkan pendaftaran ulang telah ditentukan pada 18-20 Mei 2020. Apabila dinyatakan tidak lolos pada seleksi jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan, maka peserta PPDB bisa mengikuti jalur zonasi yang akan di laksanakan pada 2-4 Juni 2020.

Namun, Disdikbud Kota Malang menganulir kebijakan tersebut, pada Selasa 19 Mei 2020. Pengumuman hasil seleksi PPDB yang sah dan berlaku ialah pengumuman yang disajikan pada Rabu, 20 Mei 2020.

“Tidak boleh pendidikan dan kebudayaan inkonsistensi dengan keputusan yang mereka buat, seharusnya harus dimatangkan terlebih dahulu sebelum disampaikan ke publik, itu akan memperlihatkan bahwa pengelolaan PPBD masih kelola dengan buruk,” kata Atha.

Dinas Pendidikan, menurutnya, juga harus membangun komunikasi yang konsisten dan jelas.

“Karena prasyarat utama kebijakan itu adalah komunikasi yang konsisten dan jelas,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan pandemi virus korona atau COVID-19 tidak akan mempengaruhi gelaran PPDB di Kota Malang. PPDB tetap akan kembali dilaksanakan secara daring dengan membuka empat jalur pendaftaran.

“Sebetulnya sejak lima tahun terakhir ini, Kota Malang selalu melakukan PPDB secara daring. Jadi saya rasa tidak akan masalah buat kami,” katanya, Jumat 1 Mei 2020.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Nomor 421/1905/35.73.401/2020 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang TK, SD, dan SMP Tahun Ajaran 2020/2021, ada empat jalur pendaftaran dengan masing-masing kuota jalur prestasi sebesar 30 persen, afirmasi 15 persen, perpindahan orang tua 5 persen, dan zonasi sebanyak 50 persen.

“Yang membuat berbeda dengan tahun lalu adalah kuota bagi siswa melalui jalur prestasi menjadi lebih besar yaitu sebanyak 30 persen. Ini hampir sama dengan di tahun 2018 yang lalu,” tambah Sutiaji.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Polisi Terima Aduan Disdikbud Kota Malang Soal Data PPDB SMP

Kantor Disdikbud Pemkot Malang.
Kantor Disdikbud Pemkot Malang.

MALANGVOICE – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemkot Malang mengadukan perubahan data verifikasi penerimaan SMP jalur prestasi lewat PPDB.

Perubahan itu diadukan ke Polresta Malang Kota beberapa hari lalu dan ditanggapi Kasat Reskrim AKP Azi Pratas Guspitu.

Dijelaskan Azi, aduan laporan itu berawal dari pengumuman di laman PPDB pada Sabtu (16/5) secara online. Dua hari kemudian, tepatnya pada Senin (18/5) ada perubahan data yang ditampilkan secara misterius sekitar pukul 18.00 WIB. Hal ini lantas membuat Disdikbud membuat pengaduan ke polisi agar bisa diketahui penyebabnya.

“Pihak sekretaris dinas laporan pada Selasa (19/5) terkait masalah tersebut. Ini masih kami dalami,” kata Azi kepada wartawan.

Polisi akan segera melakukan tindakan terkait pengaduan dan laporan Disdikbud Pemkot Malang itu. Beberapa orang akan dipanggil untuk dimintai keterangan termasuk sekretaris Disdikbud, Totok Kasiyanto.

Sementara itu Kadisdikbud Pemkot Malang, Zubaidah, tidak mau berkomentar banyak. Ia menyerahkan semua ke Totok Kasiyanto.

“Info lewat Pak Totok,” singkatnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Temui Para Tokoh Agama, Wali Kota Sutiaji Tak Melarang Masyarakatnya Beribadah

Wali Kota Malang Sutiaji rakor bersama para tokoh agama di Balai Kota Malang, Rabu (20/5). (Humas Pemkot Malang)
Wali Kota Malang Sutiaji rakor bersama para tokoh agama di Balai Kota Malang, Rabu (20/5). (Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Wali Kota Malang, Sutiaji menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan tokoh agama di Ruang Sidang Balaikota Malang, Rabu (20/5). Rakor tersebut membahas agar salat Idul Fitri bisa dilakukan di rumah masing-masing.

“Kami tidak melarang masyarakat untuk beribadah, namun kami mengimbau agar masyarakat dapat beribadah di rumah masing-masing selama masa pandemi ini,” kata Sutiaji.

Ia juga menyampaikan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang menekankan agar salat Id diminta untuk ditiadakan, utamanya pada zona-zona merah.

“Sesuai hierarki dan memperhatikan UU 23/2019 tentang Pemerintah Daerah, maka sebagai bagian utuh dari pemerintahan secara menyeluruh maka Pemkot Malang tegak lurus dengan kebijakan tersebut,” imbuhnya.

Wali kota Sutiaji juga menegaskan, bahwa Pemkot Malang tidak akan mengeluarkan regulasi baru yang sifatnya melarang kegiatan peribadatan.

“Kami sudah ada Perwal 17/2020 tentang PSBB Kota Malang, berkaitan dengan kegiatan dan atau aktivitas ibadah dengan jamaah diperbolehkan memperhatikan protokol covid secara ketat, dan penyelenggara bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaannya,” urainya.

Alumnus IAIN Malang ini juga mengimbau masyarakat tidak melakukan takbir bersama dan meniadakan acara halalbihalal yang berpotensi untuk mengumpulkan banyak massa. Tujuannya untuk mengurangi penyebaran Covid-19.(Hmz/Aka)

BNN Kota Malang

Penangguhan Penahanan Tiga Aktivis Kamisan Dikabulkan Polisi

Tiga aktivis Kamisan Malang didampingi LBH Pos Malang usai ditangguhkan penahanannya. (Istimewa)
Tiga aktivis Kamisan Malang didampingi LBH Pos Malang usai ditangguhkan penahanannya. (Istimewa)

MALANGVOICE – Pengajuan penangguhan tiga aktivis Kamisan Malang, Alfian, Saka, dan Fitron akhirnya dikabulkan pihak kepolisian, Senin (18/5). Meski demikian, ketiganya masih berstatus tersangka dan polisi terus melanjutkan proses hukum terkait dugaan kasus vandalisme berujung penghasutan tersebut.

LBH Pos Malang Lukman membenarkan kabar penangguhan penahanan kepada tiga Aktivis Kamisan Malang tersebut.

“Iya mas, penangguhan mereka sudah di terima sama pihak polres (Polresta Malang Kota). Jadi sekarang mereka bisa pulang ke rumah masing-masing,” kata Lukman dihubungi, Selasa (19/5).

Meski demikian, lanjut dia, proses hukum tetap berlanjut. Seperti diberitakan, ketiga aktivis tersebut dijerat hukum UU Nomor 1 Tahun1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 dan 15, serta Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dengan hukuman penjara 10 tahun.

“Kita masih nunggu soal perkembangan proses lanjutannya. Karena kasus masih berjalan. Dan semua principal kita juga akan diminta untuk keterangan lanjutan lagi,” jelasnya.

Disinggung tentang kondisi ketiga aktivis pasca mendekam di sel tahanan sejak ditangkap pada 19 April lalu, Lukman menyebutkan kondisi ketiganya baik-baik saja.

“Penjelasan mereka kemarin, bilang ke kita dan orang tuanya baik-baik saja,” pungkasnya.

Seperti diketahui, penahanan tiga Aktivis Kamisan Malang menuai protes. Sebab disinyalir catat prosedur. Dugaan jeratan hukum yang disematkan pihak kepolisian pun dinilai terlalu memaksakan. Akhirnya, sejumlah tokoh masyarakat, akademisi hingga aktivis organisasi mendesak kepolisian menangguhkan penahanan, pada 5 Mei lalu. Bahkan, mendesak pula penghentian segala bentuk jeratan hukum kepada ketiga aktivis tersebut.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Puluhan Personel Polresta Malang Kota Jalani Rapid Test, Ini Hasilnya

Rapid test anggota Polresta Malang Kota. (istimewa)
Rapid test anggota Polresta Malang Kota. (istimewa)

MALANGVOICE – Polresta Malang Kota menggelar rapid test kepada puluhan anggotanya, Selasa (19/5). Rapid test ini sebagai antisipasi penyebaran Covid-19.

Total ada 55 anggota yang diperiksa kesehatan sesuai protokol Covid-19 apalagi selama masa PSBB Malang Raya.

“Alhamdulillah yang kami periksa hari ini jumlah total 55 orang, hasil rapid test semuanya non reaktif,” kata bagian Urkes Polresta Malang Kota, Dr Achmadi.

Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata, mengatakan, rapid test ini sengaja dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan anggota. Termasuk personel yang aktif di lapangan.

“Nanti akan dilakukan secara bertahap. Kalau ada yang reaktif akan diberlakukan sesuai SOP yang berlaku dengan swab test sehingga bisa memastikan positif atau negatif,” tandas Leonardus.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Hasil Rapid Test Puluhan Pedagang Pasar Bunul dan Pasar Besar Malang Non Reaktif

Wali Kota Malang Sutiaji memantau pelaksanaan rapid test bagi pedagang di Pasar Bunul dan Pasar Besar Malang, Senin (18/5). (Humas Pemkot Malang)
Wali Kota Malang Sutiaji memantau pelaksanaan rapid test bagi pedagang di Pasar Bunul dan Pasar Besar Malang, Senin (18/5). (Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Puluhan pedang di Pasar Bunul dan Pasar Besar Malang jalani rapid test, Senin (18/5). Satgas COVID-19 Kota Malang mengantisipasi munculnya kluster baru penularan virus.

Tes tersebut dipantau langsung Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko.

“Di sini (Pasar Besar Malang) 50 (orang pedagang), dan Bunul tadi 24. semuanya non reaktif,” kata Sutiaji.

Ia melanjutkan, rapid test kepada sampling pedagang bertujuan mendeteksi potensi terjadinya transmisi lokal. Maka, menurutnya, selama PSBB menjadi komitmen serius untuk melakukan pelacakan atau tracing.

“Saya minta sampling pedagang untuk rapid, terutama yang kulakan dari luar daerah. Tracing sudah kami lakukan. Ternyata, kluster yang ada ini, adalah klaster transmisi lokal. Seperti di Pandanwangi. Itu orangnya biasa kirim barang,” jelasnya.

Rapid test, lanjut dia, akan terus dimaksimalkan selama 14 hari penerapan PSBB Malang Raya.

“Jika ada yang reaktif, akan ada tindak lanjut dari Satgas,” pungkasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

PSBB Hari Kedua, Wali Kota Sutiaji Tegur Masyarakat Tak Pakai Masker

Wali Kota Malang Sutiaji mengecek aktivitas di Pasar Bunul dan Pasar Besar Malang pada penerapan PSBB hari kedua, Senin (18/5). (Humas Pemkot Malang)
Wali Kota Malang Sutiaji mengecek aktivitas di Pasar Bunul dan Pasar Besar Malang pada penerapan PSBB hari kedua, Senin (18/5). (Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Wali Kota Malang Sutiaji memastikan penerapan skema pasar ganjil genap pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hari kedua, Senin (18/5). Sasarannya Pasar Bunul dan Pasar Besar Malang.

Sutiaji mengatakan, skema ganjil genap sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Namun, menurutnya, perlu didisiplinkan lagi tentang jaga jarak atau physical distancing, khususnya antar penjual dan pembeli. Agar tidak berkerumun.

“Sejauh ini hal itu sudah berjalan baik, tinggal kita pantau terus sampai masa PSBB ini berakhir,” ujarnya.

Hasil pemantauan, lanjut dia, tidak ada pelanggaran aturan PSBB. Namun, yang menjadi sorotan adalah kesadaran masyarakat untuk terus menggunakan masker selama di luar rumah.

“Masih ada beberapa orang yang tadi belum menggunakan masker,” sambung Sutiaji.

Politisi Demokrat ini berkomitmen untuk terus mendisiplinkan masyarakat tentang pentingnya memakai masker. Sebab, menurutnya, Virus Corona atau COVID-19 menular melewati droplet atau dengan gesekan antar orang.

“Harapan kami terus -menerus sampai minggu pertama kesadaran untuk perilaku protokol COVID-19 ini tetap dijalankan. Ada tidak ada PSBB ini bisa ditetapkan, agar penyebaran virus dapat terus ditekan,” pungkasnya.(Hmz/Aka)

BNN Kota Malang