Polres Malang Bubarkan Balap Liar di Stadion Kanjuruhan, Ribuan Pemuda Diamankan

Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, saat meninjau ratusan kendaraan. (Toski D).

MALANGVOICE – Menjelang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Malang, Polres Malang bubarkan balap liar di area Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Sabtu (9/1) malam.

Hasilnya, 574 motor dan para penonton serta pelaku balap liar ada sebanyak 1.210 orang yang mayoritas anak-anak muda ikut diamankan.

“Dari kerumunan balap liar ini rata-rata mereka berumur 19 tahun hingga 25 tahun,” ungkap Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, saat konferensi pers di Stadion Kanjuruhan, Minggu (10/1).

Menurut Hendri, dalam kegiatan balap liar tersebut diketahui banyak yang tidak menggunakan masker. Sebelum melakukan pembubaran, Polisi melakukan penyekatan dan memblokade seluruh akses masuk dan keluar di areal Stadion Kanjuruhan.

“Ribuan anak muda ini kita amankan dan kita beri arahan. Sebelumnya, penyekatan di titik-titik yang dilakukan oleh anggota Lantas serta Sabhara. Kemudian kita lakukan penyisiran sepanjang jalan jalan Trunojoyo, Krajan, Kedungpedaringan, Kepanjen serta di lokasi Kanjuruhan dan tempat-tempat yang menjadi tempat berkumpul para anak muda. Banyak yang tidak pakai masker dan kami beri masker, sudah kami sediakan,” terangnya.

Pembubaran balap liar ini, lanjut Hendri, dilakukan karena sudah sangat meresahkan. Selain itu, juga kegiatan persiapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mulai besok. Karena masih banyak yang berkerumun, pembalap liar serta penonton beserta kendaran roda dua dibawa dan di kumpulkan di tempat parkir stadion kanjuruhan.

“Setelah kita lakukan pembinaan, seluruh kendaraan yang kita amankan ketika pengambilan kendaraan, harus menghadirkan orang tua serta membawa surat-surat kendaraan bagi yang kendaraannya tidak standar agar melengkapi kelengkapan kendaraan masing-masing,” jelasnya.

Bahkan, tambah Hendri, dirinya juga melibatkan orangtua dari ribuan anak muda yang diamankan. Untuk pemilik ratusan sepeda motor itu disuruh mengambil di Stadion Kanjuruhan jika ingin sepeda motornya kembali. Syarat utamanya, harus mengajak orangtua masing-masing plus membawa bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

“Mereka kita lakukan pembinaan dan pengarahan tentang bahaya Covid-19. Terlebih besok akan dilaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada tanggal 11-25 Januari 2021. Sehingga kami imbau masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan tidak melakukan kegiatan berpotensi tertular virus Korona,” pungkasnya.(der)

Kapolsek Bakal Dapat Fasilitas Motor Seperti Kades?

Bupati Malang H.M Sanusi. (Toski D).

MALANGVOICE – Jajaran Kapolsek yang ada di wilayah hukum Polres Malang dibuat ‘ngiler’ atas pemberian sepeda motor trail dan matic kepada jajaran Kepala Desa (Kades) yang ada di Kabupaten Malang.

Hal itu terlihat saat rapat koordinasi (rakor) Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021, tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim, no.7, Kota Malang, Sabtu (9/1).

Dalam Rakor tersebut, saat sesi tanya jawab, Kapolsek Gondanglegi, Kompol Agus Siswo Hariadi sempat mengutarakan siap menampung sisa kendaraan yang dibagikan ke Kades.

“Sebelum kami rapat hari ini, sempat kumpul bersama antara Kapolsek, Danramil, dan jajaran Muspika. Alhamdulillah sampai saat ini kami selalu gas pol, bekerja terus tanpa pamrih untuk Kabupaten Malang. Tapi kemarin saya lihat ada Kades bawa sepeda motor, kalau masih ada sisa kami siap bawa pulang,” ucapnya dengan nada bercanda yang langsung disambut gelak tawa dari peserta rapat yang hadir.

Namun, penyataan Kapolsek Gondanglegi tersebut, nyatanya ditanggapi serius oleh Bupati Malang Sanusi.

”Kalau diperlukan mumpung ada Dewan disini, bisa dianggarkan di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) nanti. Kalau saya ya tergantung dewan, susulan saya terima,” jelas Sanusi.

Akan tetapi, lanjut Sanusi, semuanya itu tergantung DPRD Kabupaten Malang, jika mensetujui, kemungkinan pengadaan motor untuk jajaan Kapolsek tersebut baru terealisasi pada tahun 2022 mendatang.

“Ya diajukan itukan masih permintaan, jadi diajukan dulu di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten Malang) tahun 2022, jika memang diperlukan nanti Kapolsek, Danramil, Camat akan diberikan motor untuk mendukung operasional,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan di akhir tahun 2020 silam, Bupati Malang H.M Sanusi mulai mendistribusikan fasilitas motor trail atau matic, kepada jajaran Kades yang ada di Kabupaten Malang.

Pemberian sarana sepeda motor tersebut, direalisasikan lantaran sepeda motor para Kades banyak yang telah rusak, dengan adanya pemberian sepeda motor tersebut, diharapkan dapat mengoptimalkan oprasional bagi jajaran Kades, terutama saat mensosialisasikan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.(der)

Selama PPKM, Semua KBM Tatap Muka Ditiadakan

Suasana pelaksanaan Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021, tentang PPKM. (Toski D)

MALANGVOICE – Bupati Malang H.M Sanusi meminta semua kegiatan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di lingkungan pendidikan formal maupun pondok pesantren (Ponpes) ditiadakan selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Semua sama, tidak ada bedanya. Lingkungan pendidikan formal, dan ponpes harus ikuti instruksi Mendagri itu,” ungkap Sanusi, Sabtu (9/1).

Menurut Sanusi, dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021, di poin kedua tertulis.; Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line. Untuk itu, selama PPKM KBM akan dilakukan secara daring, hal itu dilakukan untuk memutus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang.

“Nanti Sekda akan segera buat Surat Edaran (SE) biar secepatnya disebarkan, bahkan ke pondok pesantren, selama tanggal 11 sampai 25 (Januari 2021) dilarang kegiatan itu (sambang santri, red). Juga akan dilakukan pendekatan dengan pihak pengasuh pondok, agar tidak ada pendidikan tatap muka. Harapannya supaya benar-benar bisa menyelamatkan masyarakat di Kabupaten Malang, dari paparan Covid-19,” ulasnya.

Sementara itu, Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar, berharap agar Pemkab Malang maupun institusi terkait yang berkaitan dengan Pondok Pesantren, juga membuat kebijakan khusus tentang penerapan PPKM di lingkungan pondok pesantren.

”Kabupaten Malang ini banyak pondok pesantren, mungkin Kementrian Agama juga perlu mengeluarkan edaran yang menjelaskan soal PPKM. Agar mengurangi kegiatan yang sifatnya tatap muka dan sebagainya, agar bisa memutus penyebaran Covid-19,” tandasnya.(der)

Selama PPKM, Pemkab Malang Sediakan Rp10 Juta Tiap Kecamatan

Suasana pelaksanaan Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021, tentang PPKM. (Toski D)

MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan menggelontorkan anggaran hingga puluhan juta rupiah kepada Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) saat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Biar optimal, Muspika akan diberi biaya operasional untuk menunjang pengamanan dan pengawasan serta koordinasi saat PPKM berlangsung. Biaya operasional tiap kecamatan itu sebesar Rp10 juta,” ungkap Bupati Malang H.M Sanusi saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi (rakor) Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021, tentang PPKM, Sabtu (9/1).

Menurut Sanusi, anggaran yang disediakan hingga puluham juta rupiah tersebut sudah dibahas bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Malang dan jajarannya. Di dalam koordinasi tersebut, dimungkinkan alokasi untuk tiap kecamatan akan digelontorkan pada saat pelaksanaan PPKM di hari pertama, yakni pada Senin (11/1) nanti.

“Diharapkan dengan adanya biaya operasional itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti akan dibagikan pada hari Senin, pasti itu. Untuk kebijakan semua sama dengan instruksi Mendagri, tidak ada, linier atau dirubah. Karena kita yang di (pemerintahan) bawah itu tidak boleh menafsirkan dan harus menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh yang lebih atas, tidak punya kewenangan merubah instruksinya Mendagri itu,” jelasnya

Oleh karenanya, lanjut Sanusi, dirinya mengimbau kepada seluruh instansi mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Muspika, hingga Kepala Desa (Kades) dan jajarannya, untuk turut serta dalam mensukseskan PPKM tersebut.

“Saya minta semuanya harus aktif menyelamatkan warganya, mulai kades hingga jajaran Muspika. Ini bukan kemauan Bupati, tapi kemauan bersama. Karena saat ini semua bisa saja terpapar Covid-19, jadi harus hati-hati,” ujarnya.

Untuk itu, tambah Sanusi, selain menginstruksikan kepada jajaran dibawahnya, dirinya juga berjanji akan terlibat dalam menyukseskan PPKM bersama jajaran Forum Momunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang untuk menyosialisasikan penerapan 4M. Yakni kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

”Nanti kami (Forkopimda) juga akan masif melakukan patroli selama PPKM berlangsung, kita harapkan di Kabupaten Malang dapat benar-benar ditekankan PPKM. Saya dan jajaran Forkopimda akan selalu mobilitas untuk melakukan patroli,” tandasnya.

Sebagai informasi, jika mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021, sedikitnya ada 8 poin utama yang ditekankan selama PPKM berlangsung.

Ke delapan poin tersebut yakni :

1. Membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line.
3. Untuk Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen), dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
4. Mengatur pemberlakuan pembatasan:
~ kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
~ pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 19.00 WIB.
5. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
6. Kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen), dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
7. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.
8. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.(der)

Di Masa PPKM, Pendatang dan Wisatawan Wajib Tunjukkan Hasil Rapid Test

MALANGVOICE – Di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 11 hingga 25 Januari 2021, semua pendatang dan wisatawan yang hendak berkunjung ke Kabupaten Malang diwajibkan menunjukkan hasil rapid test antigen maupun antibodi.

”Tidak hanya wisatawan, tapi semua orang yang dari luar daerah masuk ke Kabupaten Malang, harus membawa surat keterangan rapid test antigen, antibodi maupun Swab PCR (polymerase chain reaction),” ungkap Bupati Malang H.M Sanusi, usai mengikuti rapat koordinasi bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim no.7, Kota Malang, Sabtu (9/1).

Menurut Sanusi, untuk memaksimalkan instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut dalam upaya menekan penyabaran virus Covid-19, maka dirinya mengintruksikan kepada jajaran Musayawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) hingga jajaran desa untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan surat keterangan hasil rapid test para pendatang.

“Saya minta kepada Kades (Kepala Desa) dan jajarannya, agar orang baru yang datang ditanya soal surat keterangan hasil rapid test itu. Kalau tidak bawa surat keterangan hasil rapid test, ya disuruh kembali, pulang ke daerah asalnya,” tegasnya.

Akan tetapi, lanjut Sanusi, jika memang ada urusan penting yang mengharuskan berkunjung ke Kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bakal memberikan fasilitas rapid test antigen secara gratis kepada para pendatang, yang kedapatan tidak melakukan rapid test sebelum berkunjung ke Kabupaten Malang.

“Pemdes bisa terapkan itu, dicek bawa apa tidak hasil swab PCR atau rapid test. Tapi kalau tidak, saya minta segera koordinasi dengan puskesmas setempat untuk di rapid test,” terangnya.

Lebih lanjut, rapid test yang diperuntukkan bagi pendatang khususnya yang berasal dari wilayah zona merah Covid-19 tersebut, berupa rapid test antigen, jika dari hasil rapid test antigen tersebut menunjukkan hasil positif Covid-19, maka pendatang tersebut disarankan agar kembali ke daerah asal.

“Kalau tidak bawa itu (surat keterangan hasil rapid test) akan kita rapid test di masing-masing puskesmas. Rapid-nya gratis, sudah kita sediakan stoknya sesuai keperluan, secukupnya saja. Tapi kalau reaktif atau positif Covid-19 akan disuruh pulang, suruh kembali (ke daerah asal), kita tidak akan toleransi lagi,” tukasnya.

Sekedar informasi, kebijakan tersebut diberlakukan bagi semua sektor, baik sektor wisata, maupun para pengunjung hotel di Kabupaten Malang.(der)

Polres Malang Optimalkan Kampung Tangguh Selama PPKM

Kapolres Malang AKBP Hendri Umar. (Toski D).

MALANGVOICE – Polres Malang bakal mengoptimalkan kampung tangguh jelang penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

“Selama PPKM nanti (pada 11-25 Januari 2021) kami bakal optimalkan kampung tangguh,” ungkap Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar, saat ditemui awak media usai rapat koordinasi (rakor) bersama Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang, di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim no.7, Kota Malang, Sabtu (9/1).

Menurut Hendri, selain kampung tangguh, dirinya juga telah menyiapkan 9 langkah strategis untuk pelaksanaan PPKM di Kabupaten Malang.

“Yang jelas kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk mengetahui penyebaran Covid-19 yang aka menentukan program kerja serta penentuan sasaran operasi, setelah itu baru kami lakukan pemetaan,” jelasnya

Setelah itu, lanjut Hendri, dirinya akan menggiatkan personil Polres Malang untuk melakukan patroli secara rutin agar masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan serta dan melakukan penyemprotan disinfektan.

“Selanjutnya, iami akan membahas dengan Pemkab Malang untuk pembentukan pos dan penempatan beberapa personel, kalau patroli jelas akan dilakukan,” ulasnya.

Selain itu, tambah Hendri, dirinya juga akan memaksimalkan Tim Covid Hunter dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara masif, baik itu tentang peraturan daerah (Perda) ataupun Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor.1 tahun 2021, dan hal-hal apa yang dilarang selama PPKM disertai penerapan sanksi yang tegas.

“Tim Covid Hunter akan kami maksimalkan, dan akal lakukan sosialisasi secara masif menggunakan Flyer, pamflet baliho, media mainstream hingga media sosial,” tukasnya.(der)

Selama PPKM, Operasi Yustisi Dimaksimalkan

Komandan Kodim 0818/Kabupaten Malang-Kota Batu, Letkol Inf. Yusub Dody Sandra. (Toski D)

MALANGVOICE – Komandan Kodim 0818/Kabupaten Malang-Kota Batu, selaku Dansatgas Covid-19 Kabupaten Malang, Letkol Inf. Yusub Dody Sandra mengatakan dalam pelaksanaan PPKM bakal memaksimalkan operasi yustisi sebagai tindakan sosialisasi agar masyarakat taat protokol kesehatan.

“Sesuai dengan perintah Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, operasi yustisi harus tetap ada. Tapi, tidak fokus pada sanksi denda, namun lebih ke cara humanis memberitahu (masyarakat) untuk tetap menjaga protokol kesehatan,” ungkapnya, saat ditemui awak media usai video conference bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Pendopo Pringgitan Jumat (8/1).

Menurut Yusub, dengan mengoptimalkan operasi yustisi tersebut diharapkan nanti akan mampu mendisiplinkan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan (Prokes).

“Kita harus taat akan protokol kesehatan. Karena dengan adanya PPKM ini kita harus berusaha menekan angka pertambahan (kasus) Covid-19 dan jangan sampai ada banyak kematian akibat Covid-19,” tegasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan menerapkan PPKM sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, yang bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19, dan PPKM tersebut bakal berlangsung selama 14 hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021.(der)

Perumda Tirta Kanjuruhan Berharap SPAM Malang Selatan Segera Terealisasi

Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan, Syamsul Hadi. (Toski D)
Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan, Syamsul Hadi. (Toski D)

MALANGVOICE – Perusahaan Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang langsung menanggapi dukungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI), M. Basuki Hadimuljono atas rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ada di wilayah Malang Selatan.

Pasalnya, Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang langsung melayangkan proposal tentang rencana pembangunan SPAM Malang Selatan yang diproyeksikan dapat mengatasi masalah kekeringan di enam kecamatan yang tersebar di wilayah Malang Selatan, yakni Kecamatan Bantur, Pagak, Donomulyo, Subermanjing Wetan, Gedangan dan Kalipare.

Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Syamsul Hadi mengatakan, Perumda Tirta Kanjuruhan telah masukkan proposal untuk pembangunan SPAM tersebut, tentunya dalam Proposal tersebut sudah ada Detail Engineering Design (DED) dan dilakukan kajian serta survei tentang SPAM tersebut.

“Proposal sudah kami masukkan, sudah lengkap semua, kita tinggal nunggu tim verivikasi dari pusat, setelah diverifikasi baru bisa dikerjakan, jika di kerjakan pada tahun 2021 ini, maka baru bisa difungsikan pada tahun 2023 mendatang,” ungkapnya, saat dihubungi awak media, Sabtu (9/1).

Menurut Syamsul, dalam pembangunan SPAM Malang Selatan tersebut direncanakan akan dibangun selama tiga tahun anggaran, yang menghabiskan biaya sebesar Rp.380 miliar dengan sistem pendanaan sering dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dari Perumda Tirta Kanjuruhan, Kabupaten Malang.

“Untuk SPAM Malang Selatan ada dua titik, yang di mata air Kaligoro, Desa Druju Sumbermanjing Wetan (Sumawe), akan memberikan pelayanan air bersih di Kecamatan Sumawe, dan Gedangan. Untuk yang di aliran Sungai Lesti di Desa Rejoyoso, Bantur, itu untuk 4 Kecamatan, yakni Bantur, Pagak, Donomulyo, dan Kalipare,” jelasnya.

Dengan dibangunnya SPAM tersebut, lanjut Syamsul, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih pada masyarakat yang berada di wilayah Malang Selatan.

“Untuk anggarannya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Perumda Tirta Kanjuruhan, sistemnya masih belum paham, yang jelas kami (Perumda Tirta Kanjuruhan, red) non fisik (Pembebasan lahan, red), fisiknya dari pusat dan provinsi,” terangnya.

Untuk itu, tambah Syamsul, dirinya berharap pembangunan SPAM tersebut secepatnya terealisasi, agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah Malang Selatan.

“Target kami, secepatnya terealisasi, agar bisa memenuhi kebutuhan air bersih pada masyarakat yang berada di wilayah Malang Selatan,” pungkasnya.(der)

Pemkab Malang Tunggu Vaksin Sinovac dan Jadwal Pelatihan Vaksinator

Bupati Malang H.M Sanusi. (Toski D).

MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang saat ini sedang menunggu kepastian pendistribusian vaksin Sinovac dan jadwal pelaksanaan pelatihan petugas vaksin Covid-19.

“Kita masih menunggu. Untuk tukang vaksin (vaksinator, red) itu belum dilatih. Jadi nunggu pelatihan. Untuk pelatihannya dilakukan tanggal 17-20 Januari secara vidcon. Kalau vaksinator 30 Januari selesai (pelatihan, red), ya awal Bulan Februari baru baksinasi,” ungkap Bupati Malang, H.M Sanusi, ketika ditemui awak media di Peringatan, Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim no.7, Kota Malang, Jumat (8/1).

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pemkab Malang, Arbani Mukti Wibowo menyampaikan untuk melalui tahapan-tahapan persiapan vaksinasi, dirinya telah mempersiapkan fasilitas kesehatan yang akan digunakan untuk melakukan vaksinasi.

“Kita sampaikan, (faskes, red) sudah siap 52 titik. Terdiri dari 39 puskesmas, 12 Rumah Sakit dan satu kantor kesehatan pelabuhan seperti Abdul Rachman Saleh,” ucapnya.

Menurut Arbani, untuk persiapan proses vaksinasi sendiri dari Pemkab Malang akan melakukan simulasi-simulasi yang akan dilakukan para vaksinator. Untuk tahap awal proses vaksinasi, bakal diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan (Nakes) yang ada di Kabupaten Malang ada sebanyak 5.270 tenaga kesehatan.

“Cara-cara vaksinasi seperti petunjuk yang ada. Ada 4 meja yakni registrasi, verifikasi data kesehatan yang bersangkutan, imunisasi dan observasi pasca imunisasi yaitu 30 menit setelah diimunisasi. Alokasi yang pertama 10.556 (vaksin,red) untuk nakes single dosis tapi diberikan dua kali. Saat ini (vaksin, red) belum datang,” jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Arbani, untuk vaksin Sinovac yang akan diberikan kepada tenaga kesehatan di Kabupaten Malang yang rencananya juga akan diberikan kepada masyarakat Kabupaten Malang, masih belum diketahui vaksin Sinovac merek apa yang akan digunakan.

“Untuk Sinovac kita belum tahu itu pakai merek yang mana. Karena ada enam merek yang diapkai Pemerintah Indonesia. Untuk Kabupaten Malang kita belum tahu. Semua masih dalam tahap uji klinis,” terangnya.

Sementara, tambah Arbani, untuk tahap uji klinisnya sendiri, akan dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang telah berpengalaman dalam bidangnya di Pemerintah Pusat.

“Untuk masalah vaksin, uji klinisnya dilakukan oleh expertnya yaitu di UNPAD (Universitas Padjajaran, red) oleh pemerintah pusat yang melakukan,” tukasnya.(der)

Kabupaten Malang Turuti PPKM Jawa-Bali Tanpa Perubahan

Bupati Malang H.M Sanusi (Berpeci). (Toski D).

MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memutuskan untuk lebih mengikuti aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali yang berlangsung 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang.

Keputusan tersebut diambil Bupati Malang H.M Sanusi, usai video conference dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang digelar di Peringgitan, Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim no.7, Kota Malang, Jumat (8/1).

“Tidak ada perubahan itu instruksinya Gubernur. Gak boleh makai kebijakan sendiri yang bertentangan dengan peraturan yang ditentukan oleh kementrian,” ucapnya, saat ditemui awak media.

Menurut Sanusi, untuk Kabupaten Malang akan menerapkan peraturan PPKM yang sudah tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.

“Ya Kabupaten Malang bakal menuruti semua yang ada di instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2021 itu,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 itu antara lain:

Pertama adalah membatasi perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (work from home/WFH) sebesar 75 persen dan kerja di kantor (work from office/WFO) sebesar 25 persen.

Kemudian, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, tetap dapat beroperasi 100 persen, namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kegiatan restoran makan atau minum di tempat hanya diperbolehkan sebesar 25 persen. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal sampai dengan pukul 19.00 WIB.

Selain itu, pembatasan kapasitas tempat ibadah sebesar 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Sementara kegiatan konstruksi tetap diizinkan beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa-Bali untuk menekan penyebaran Covid-19. PSBB berlaku mulai 11-25 Januari 2021.(der)