“Malang Jejeg” Jalani Pemeriksaan Atas Kasus Pencatutan KTP

Topo
Ketua tim kerja kemenangan Malang Jejeg, Soetopo Dewangga. (Toski. D)

MALANGVOICE – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang langsung lakukan pemanggilan terhadap Tim kerja kemenangan Bapaslon Bupati-Wakil Bupati Malang dari jalur independen, Heri Cahyono-Gunadi Handoko. Bapaslon yang mengusung jargon Malang Jejeg ini diperiksa atas laporan pencatutan KTP warga Kabupaten Malang, Selasa (15/9).

Dalam pemanggilan tersebut, tim kerja kemenangan Malang Jejeg, didampingi oleh Bakal Calon Bupati (Bacabup) Heri Cahyono alias Sam HC tiba di kantor Bawaslu Kabupaten Malang, jalan Trunojoyo, Kepanjen sekitar pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Tim kerja kemenangan Malang Jejeg menjalani pemeriksaan yang di lakukan oleh Kordinator divisi Penindakan dan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Malang, George De Silva.

Ketua tim kerja kemenangan Malang Jejeg, Soetopo Dewangga mengatakan, kedatangan Malang Jejeg saat ini untuk memenuhi pemanggilan Bawaslu Kabupaten Malang atas tuduhan Pencatutan KTP untuk keperluan sebagai dukungan bakal pasangan calon dari jalur perseoranga.

“Kami datang batas panggilan Bawaslu, dan kami meminta waktu pada Bawaslu untuk melakukan investigasi tentang kebenaran laporan itu,” ucap Topo panggilan akrabnya.

Memang, lanjut Topo, disaat pengumpulan KTP tersebut, dirinya tidak berada di lokasi, namun disana ada kepanjangan tangan dari Malang Jejeg.

“Kejadian itu sudah lama, yang di Dau itu tanggal 11 September, dan Tumpang tanggal 13 September. Saat itu yang aktif kan PPS, memang ada LO, makanya kita perlu waktu untuk investigasi,” tegasnya.

Sebagai informasi, Bawaslu Kabupaten Malang melakukan pemanggilan atas dasar pelaporan warga Kabupaten Malang yang merasa KTP-nya dicatut oleh Malang Jejeg untuk digunakan sebagai dukungan bakal pasangan calon dari jalur perseorangan.

Respon Soal Pencatutan KTP, Malang Jejeg: LiRa Itu Pemantau Pemilu Apa Bukan?

Dewangga Soetopo. (Istimewa)

MALANGVOICE – Tim kerja kemenangan Bapaslon Bupati-Wakil Malang dari jalur independen, Heri Cahyono-Gunadi Handoko yang berjorgan Malang Jejeg menanggapi dingin laporan warga atas pencatutan KTP yang didampingi oleh Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang.

“LiRa itu apa lembaga pemantau?,” ucap Ketua Tim kerja kemenangan Malang Jejeg,. Soetopo Dewangga, saat dihubungi, Senin (14/9).

Pria yang akrab disapa Topo menjelaskan, jika semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) boleh berkomentar tanpa alasan yang tidak jelas, dinilai dapat membingungkan semua pihak.

“Dalam kepeemiluan ini ada lembaga pantau, yang ini dia (LiRa, red) terakreditasi. Cuma, bisa terbayang kalau semua LSM boleh berkomentar itu membuat kita bingung,” jelasnya.

Akan tetapi, ketika ditanya tentang Pencatutan KTP yang digunakan sebagai dukungan Topo menegaskan jika verifikasi faktual (verfak) saat ini tidak ada kaitannya dengan Pencatutan KTP tersebut.

“Gak ada sangkut-pautnya dengan verfak, karena yang melakukan itu PPS, dimana PPS melakukan pada sejumlah nama yang dianggap sebagai pendukung. Jika ditanya tidak mendukung berarti Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” terangnya.

Apalagi, lanjut Topo, nama-nama pendukung tersebut telah tertulis dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang telah di kroscek apakah mendukung apa tidak. Jika menyatakan tidak mendukung tinggal di TMS-kan.

“Menurut saya mudah, tinggal di kroscek saja, apa mendukung apa tidak,” tegasnya.

LIRA: Pencatutan KTP Warga Mengarah pada Pemalsuan Dokumen

MALANGVOICE – Kasus pencatutan KTP warga Kabupaten Malang yang digunakan sebagai dukungan untuk bakal pasangan calon dari jalur perseorangan menuai reaksi dari Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Raya.

Bupati LIRA, M.Zuhdy Achmadi, mengatakan, pencatutan KTP warga untuk dukungan berkaitan erat dengan dugaan pemalsuan dokumen B.1 KWK Perseorangan yang dijadikan dasar dukungan untuk bakal pasangan calon jalur perseorangan.

“Kasus seperti ini terjadi di beberapa daerah, ada yang sudah masuk ke tingkat penyiidikan oleh Gakumdu tepatnya di Solo. Calon perseorangan di Solo memalsukan dokumen B.1 KWK,” kata pria yang akrab disapa Didik pada Senin (14/9).

Ia menjelaskan, dalam dokumen B.1 KWK berisi tentang surat pernyataan dukungan yang berisi data pendukung yang dikuatkan dengan tanda tangan. Data B.1 KWK itulah yang akhirnya dilakukan verifikasi oleh KPU Kabupaten Malang untuk memastikan apakah pendukung masih tetap mendukung atau menarik dukungannya.

“Jadi B.1 KWK ini pernyataan dukungan, tapi ketika ada warga yang merasa tidak pernah mendukung, tapi namanya sudah ada dalam B.1 KWK, ini patut diduga telah terjadi pemalsuan dokumen,” tegas Didik.

Didik juga menduga kasus pencatutan KTP warga untuk dukungan Bakal Paslon Perseorangan ini terjadi di banyak desa se Kabupaten Malang, hanya saja selama ini warga enggan dan takut untuk melaporkan.

“Dugaan kami ada banyak dokumen seperti itu, karenanya Bawaslu harus benar benar memantau betul masalah ini sebelum hasil Verfak diumumkan oleh KPU. Apalagi, salah seorang komisioner Bawaslu Kabupaten Malang pernah mengatakan ada sekitar 17 ribu dokumen palsu untuk Bakal Paslon perseorangan, ini jumlah yang fantastis, tidak main-main” beber Didik.

LIRA berharap proses pesta demokrasi di Kabupaten Malang tidak ternoda dengan hal hal yang melanggar aturan. “Pilkada adalah proses memilih pemimpin yang amanah dan bersih, jangan sampai baru dalam tahapan seperti ini bakal pasangan calon baik dari jalur parpol maupun perseorangan sudah menempuh cara-cara yang tidak terpuji dan melanggar aturan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, empat warga masing-masing dari Kecamatan DAU, Kecamatan Tumpang dan dua orang dari Kecamatan Pagak mengaku namanya tiba-tiba di verifikasi oleh KPU Kabupaten Malang terkait dengan dukungan Bakal Paslon Perseorangan.

Keempat orang yang melapor ke Bawaslu mengaku tidak pernah memberikan dukungan kepada Paslon jalur perseorangan dan merasa KTP nya disalahgunakan oleh pihak tidak berwenang.

Forkopimda Kabupaten Malang Galakan Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan

Forkopimda
Forkopimda Kabupaten Malang saat melihat proses sidang bagi masyarakat yang terjaring operasi Yustisi. (Istimewa).

MALANGVOICE – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang menggelar Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional Kepanjen, Senin (14/9).

Dalam operasi tersebut, jajaran Forkopimda Kabupaten Malang juga menghadirkan sejumlah hakim dan jaksa, untuk langsung melakukan sidang bagi masyarakat yang terbukti melanggar Protokol Kesehatan Covid-19, berupa tidak menggunakan masker saat berada di tempat terbuka atau ruang publik.

Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, operasi yustisi ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker ditempat umum akan langsung ditindak.

“Operasi Yustisi ini upaya kami menegakkan kedisiplinan bagi masyarakat. Terutama kewajiban memakai masker. Masyarakat yang terjaring operasi Yustisi ini, langsung dilakukan di sidang ditempat. Karena masih langkah awal para pelanggar ini akan di data supaya tertib memakai masker saat berada di tempat umum,” ungkapnya.

Setelah ini, lanjut Sanusi, petugas bakal menindak tegas masyarakat yang tidak disiplin, dan dilakukan sidang ditempat, serta dikenakan denda.

“Kedepan akan kami berlakukan sanksi denda, nilainya variatif ya, Rp 100 ribu. Operasi Yustisi dilakukan sampai masyarakat betul-betul disiplin menggunakan masker. Karena dengan cara memakai masker inilah kami yakin bisa mengikis penyebaran wabah Covid-19,” jelasnya.

Untuk itu, tambah Sanusi, dirinya telah membuat Surat Edaran tentang kewajiban menggunakan masker, selalu jaga jarak dan cuci tangan.

“Itu untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat, agar selalu pakai masker, jika sudah pakai masker ya harus jaga jarak, jangan bersentuhan langsung. Seperti salaman, dan tetap mematuhi protokol kesehatan,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar menjelaskan, operasi yustisi ini dilakukan untuk menertibkan masyarakat yang masih enggan menggunakan masker.

“Penindakan dalam operasi yustisi ini kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Masyarakat yang melanggar akan kami kenakan tindak pidana ringan dimana dendanya sesuai peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Operasi yustisi tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Letkol Inf. Yusub Dody Sandra yang juga Dandim 0818/Kabupaten Malang-Kota Batu, Bupati Malang HM Sanusi, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar yang juga sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang Edi Handoyo dan juga Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, Ronald Salnofri.(der)

Kepala OPD Terkonfirmasi Positif Covid-19, Sekda Tunjuk Plh

Sekda
Sekda Kabupaten Malang, Dr.Ir.Wahyu Hidayat, MM. (Toski D).

MALANGVOICE – Satu Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19, kini menjalani karantina mandiri.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, ada satu kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dinyatakan positif.

“Satu Kepala OPD yang Terkonfirmasi Positif Covid-19 saat ini sedang melakukan Karantina mandiri. Untuk berlangsungnya pelayanan publik, posisinya saat ini diisi oleh pelaksana harian (PLH),” ungkapnya.

Menurut Wahyu, dengan diisinya PLH tersebut, diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang.

“Ada Standar Operational (SOP) khusus yang diterapkan. Untuk itu, saya tunjuk PLH,” jelasnya.

Sementara itu, lanjut Wahyu, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Malang yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM), dirinya belum mengetahuinya.

“Saya belum tahu yang ASN di DPUBM itu, akan saya cari informasi kebenarannya. Jika benar, sesuai ketentuan, SOP dalam penanganan Covid-19 perlu dilakukan di kantor DPUBM itu,” tukasnya.(der)

Pemkab Malang Kukuhkan Forkom BUMDes

Pengukuhan
Suasana pengukuhan Forkom BUMDes. (Toski D).

MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengukuhkan Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Desa (Forkom BUMDes), di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, jalan Agus Salim, no.7, Kota Malang, Senin (14/9).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, dengan adanya forum komunikasi BUMDes ini diharapkan dapat dijadikan ajang untuk berkomunikasi dalam mensinergikan BUMDes yang ada di Kabupaten Malang.

“BUMDes di Kabupaten Malang saat ini ada 78 BUMDes yang sudah mandiri. Perkembangannya sangat luar biasa. Banyak BUMDes yang menjadi rujukan nasional. Salah satunya yang diunggah dalam YouTube pak Presiden Jokowi, BUMDes Pujon Kidul. Itu menjadi kebanggaan kita tersendiri. Diharapkan dengan adanya forum komunikasi ini, seluruh BUMDes di Kabupaten Malang bisa bersinergi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Suwadji menyampaikan pembentukan forum ini sangat penting untuk mengembangkan BUMDes yang ada di Kabupaten Malang.

“Keberadaan Forkom BUMDes ini sekali lagi sebagai wadah komunikasi dalam pengembangan, baik internal antar BUMDes ataupun lintas, baik pemerintah daerah, juga untuk komunikasi manakala ada kerjasama dengan pihak ketiga,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Suwadji, Forum ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran antar BUMDes, agar tiap-tiap unit usaha yang dikelola bisa berkembang, bahkan menjadi maju dan mandiri.

“Ini wadahnya bagi pengelola BUMDes, agar dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya pengelolanya, dan meningkatkan lembaganya, juga unit usahanya,” pungkasnya.(der)

Penjual Tembakau Iris Bisa Kena Pidana

Cukai
Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Lutfi Helmi. (Toski D).

MALANGVOICE – Bea Cukai Malang menyebut, penjual tembakau iris (TIS) dapat dikenakan sanksi pidana apabila mengemas dan menempelkan mereknya serta dijual.

“Tembakau iris ini kalau dia sudah dikemas penjualan eceran, ada mereknya dan sebagainya, itu seharusnya melapor. Jika tidak maka akan kami sanksi,” ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Latif Helmi, saat ditemui awak media usai Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, Senin (14/9).

Menurut Latif, penjual tembakau iris yang sudah melekatkan merek dalam pemasangannya, namun tidak melapor ke Bea Cukai, produk itu bisa dikategorikan ilegal.

“Kalau dia eceran, ada mereknya, itu sudah termasuk ilegal. Merugikan negara, karena harus dia ada cukainya. Walaupun cukainya kalau tembakau TIS kecil,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Latif, para penjual tembakau iris yang tidak mematuhi aturan dapat dikenakan sanksi, semuanya sudah tertera dalam UU 39 tahun 2007 pasal 52 hingga 56.

“Sanksi tergantung pelanggarannya. Kalau terbukti ya. Karena harus ada barang bukti, saksi. Itu (sanksi, red) penjara dan denda. Penjara antara satu sampai delapan tahun. Dendanya tergantung nanti,” tukasnya.

Sebagai informasi, penjualan tembakau iris yang lebih dari Rp 250 per gram dikenakan tarif cukai sebesar Rp 30.(der)

Bea Cukai Sebut UU 11 Tahun 1995 Kurang Tegas Atur Rokok Ilegal

Cukai
Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Kantor Bea Cukai Malang, Surjaningsih. (Toski D).

MALANGVOICE – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dinilai kurang tegas untuk memberantas peredaran rokok ilegal.

“Dalam UU 11 itu tidak ada pasal yang mengikat tentang sanksi yang tegas,” ungkap Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Kantor Bea Cukai Malang, Surjaningsih, saat memberikan pengarahan dalam acara Sosialisasi Ketentuan bdi Bidang Cukai, di salah satu Hotel di wilayah Kota Malang, Senin (14/9).

Wanita yang akrab disapa Yani ini menjelaskan, dengan begitu, pihaknya akhirnya melakukan perubahan yang sebelumnya memakai UU 11 Tahun 1995, kini UU 39 tahun 2007, dimana ada beberapa pasal yang dilakukan perubahan.

“Di UU 39 tahun 2007 ini sudah ada pasal yang mengatur tentang sanksi dan tatacara pembagian hasil dari cukai,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Yani, Bea Cukai sebagai salah satu lembaga yang menopang pendapatan negara, melakukan perubahan Undang-undang 11 Tahun 1995 menjadi Undang-undang 39 tahun 2007.

“Untuk UU 39 tahun 2007 ini ada pasal yang mengatur tentang sanksi, baik itu sanksi administrasi ataupun sanksi pidana bagi pelanggar cukai,” terangnya.

Selain itu, tambah Yani, dalam UU 39 tahun 2007 tersebut juga diatur tentang tatacara pembagian besaran hasil Cukai.

“Dalam pembagian hasil cukai itu saat ini sebesar 2 persen yang diberikan ke Pemprov, dan Pemprov lah yang mendistribusikan ke Pemda,” pungkasnya.(der)

Gandeng Jurnalis, Diskominfo Pemkab Malang Sosialisasikan Berantas Rokok Ilegal

Cukai
Suasana sosialisasi ketentuan di bidang cukai. (Toski D).

MALANGVOICE – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelar Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai untuk berantas habis masalah rokok ilegal di wilayah Kabupaten Malang, Senin (14/9).

Dalam kegiatan ini, Diskominfo Pemkab Malang mengundang sebanyak 40 jurnalis yang bertugas di wilayah Kabupaten Malang dari lintas media.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat saat menyampaikan amanat tertulis Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para jurnalis ini dapat menyampaikan kepada masyarakat tentang cukai rokok ilegal,” ungkapnya.

Sebab, lanjut Wahyu, dengan adanya keterlibatan jurnalis, yang melalui tulisan berita yang dimuat di medianya masing-masing tentang rokok tanpa cukai atau rokok ilegal diharapkan mampu menyadarkan masyarakat akan kerugian yang ditimbulkan, dan sanksi apa yang akan didapat jika memproduksi, menggunakan, memperjual belikan, dan mengedarkan rokok tanpa cukai alias rokok ilegal.

“Kegiatan yang bertajuk ‘Gempur Rokok Ilegal’ bersama para jurnalis diharapkan dapat berimbas pada pendapatan negara yang lebih besar. Sehingga bisa digunakan untuk pembangunan yang lain,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Latif Helmi sangat mengapresiasi upaya Pemkab Malang melalui Diskominfo yang menggandeng jurnalis.

“Saya mengapresiasi upaya Diskominfo Pemkab Malang yang memiliki sinergitas dengan jurnalis dalam mensosialisasikan UU tentang cukai,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Latif, keuangan negara dapat diamankan, dan bisa melindungi industri-dustri kecil yang taat tentang penggunaan cukai, kalau industri besar kan sudah jelas pangsa pasarnya.

“Di tahun 2020 ini kami (Bea Cukai, red) mendapat target sebesar Rp.19,7 triliun. Untuk itu kami memerlukan media dan masyarakat. Target itu menurun jika dibandingkan dengan sebelumnya karena ada Covid-19. Tahun kemarin (2019, red) target kami Rp20,1 triliun,” tukasnya.(der)

KTP Dicatut, Warga Laporkan Bacalon Perseorangan ke Bawaslu

MALANGVOICE – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang, Minggu (13/9) malam mendampingi beberapa warga melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang.

Bupati LIRA Malang, M.Zuhdy Achmadi, mengatakan ada empat warga yang melapor ke Bawaslu. Keempatnya berasal dari Kecamatan Dau, Kecamatan Tumpang dan dua orang dari Kecamatan Pagak.

Para pelapor hadir dengan membawa dua orang saksi dan diterima langsung Komisioner Bawaslu George Da Silva.

Zuhdy yang akrab disapa Didik menjelaskan keempat warga tersebut merasa dirugikan karena tanpa sepengetahuan mereka Kartu Tanda Penduduk (KTP) dijadikan sebagai alat untuk mendukung pasangan calon dari jalur perseorangan.

“Empat orang yang melapor ini merasa tidak pernah memberikan KTP tapi nama mereka masuk dalam daftar nama yang mendukung paslon jalur perseorangan,” kata Didik.

Ia menjelaskan, upaya “mencatut” nama warga masuk dalam dukungan merupakan pelanggaran pemilu dan bisa berpotensi mengarah kepada perbuatan pidana, sehingga warga perlu ada pelaporan kepada Bawaslu.

Dikatakan pula, laporan warga murni atas inisiatif pribadi. Keempat warga melapor karena merasa kaget saat rumahnya di datangi petugas dari KPU dan Bawaslu untuk meminta verifikasi faktual (Verfak).

Padahal, lanjut Didik, keempat warga tidak pernah memberikan KTP kepada siapapun untuk urusan politik.

“Karena mereka sangat dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh bakal pasangan calon dari independen, KTP mereka dipakai tanpa persetujuan, dan akhirnya warga melapor kepada LIRA melalui jaringan yang ada di Kecamatan,” bebernya.

Dijelaskan Didik, ada banyak laporan dari masyarakat kepada LIRA dengan kasus serupa. Hanya saja yang masih bisa melapor ke Bawaslu masih sebanyak 4 orang.

“Ada banyak kasus seperti ini yang dilaporkan kepada kami, cuman yang bisa melaporkan ke Bawaslu hanya empat orang saja, tapi kami masih upayakan dan fasilitasi agar masyarakat mau melaporkan langsung ke Bawaslu dan kami dampingi,” tandasnya.

LIRA juga berencana membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa KTP nya dipakai tanpa sepengetahuan yang bersangkutan untuk dukungan kepada bakal calon perseorangan.