MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan menggelontorkan anggaran hingga puluhan juta rupiah kepada Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) saat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Biar optimal, Muspika akan diberi biaya operasional untuk menunjang pengamanan dan pengawasan serta koordinasi saat PPKM berlangsung. Biaya operasional tiap kecamatan itu sebesar Rp10 juta,” ungkap Bupati Malang H.M Sanusi saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi (rakor) Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021, tentang PPKM, Sabtu (9/1).

Menurut Sanusi, anggaran yang disediakan hingga puluham juta rupiah tersebut sudah dibahas bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Malang dan jajarannya. Di dalam koordinasi tersebut, dimungkinkan alokasi untuk tiap kecamatan akan digelontorkan pada saat pelaksanaan PPKM di hari pertama, yakni pada Senin (11/1) nanti.

“Diharapkan dengan adanya biaya operasional itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti akan dibagikan pada hari Senin, pasti itu. Untuk kebijakan semua sama dengan instruksi Mendagri, tidak ada, linier atau dirubah. Karena kita yang di (pemerintahan) bawah itu tidak boleh menafsirkan dan harus menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh yang lebih atas, tidak punya kewenangan merubah instruksinya Mendagri itu,” jelasnya

Oleh karenanya, lanjut Sanusi, dirinya mengimbau kepada seluruh instansi mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Muspika, hingga Kepala Desa (Kades) dan jajarannya, untuk turut serta dalam mensukseskan PPKM tersebut.

“Saya minta semuanya harus aktif menyelamatkan warganya, mulai kades hingga jajaran Muspika. Ini bukan kemauan Bupati, tapi kemauan bersama. Karena saat ini semua bisa saja terpapar Covid-19, jadi harus hati-hati,” ujarnya.

Untuk itu, tambah Sanusi, selain menginstruksikan kepada jajaran dibawahnya, dirinya juga berjanji akan terlibat dalam menyukseskan PPKM bersama jajaran Forum Momunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang untuk menyosialisasikan penerapan 4M. Yakni kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

”Nanti kami (Forkopimda) juga akan masif melakukan patroli selama PPKM berlangsung, kita harapkan di Kabupaten Malang dapat benar-benar ditekankan PPKM. Saya dan jajaran Forkopimda akan selalu mobilitas untuk melakukan patroli,” tandasnya.

Sebagai informasi, jika mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021, sedikitnya ada 8 poin utama yang ditekankan selama PPKM berlangsung.

Ke delapan poin tersebut yakni :

1. Membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line.
3. Untuk Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen), dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
4. Mengatur pemberlakuan pembatasan:
~ kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
~ pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 19.00 WIB.
5. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
6. Kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen), dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
7. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.
8. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.(der)

MALANGVOICE – Polres Malang bakal mengoptimalkan kampung tangguh jelang penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

“Selama PPKM nanti (pada 11-25 Januari 2021) kami bakal optimalkan kampung tangguh,” ungkap Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar, saat ditemui awak media usai rapat koordinasi (rakor) bersama Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang, di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim no.7, Kota Malang, Sabtu (9/1).

Menurut Hendri, selain kampung tangguh, dirinya juga telah menyiapkan 9 langkah strategis untuk pelaksanaan PPKM di Kabupaten Malang.

“Yang jelas kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk mengetahui penyebaran Covid-19 yang aka menentukan program kerja serta penentuan sasaran operasi, setelah itu baru kami lakukan pemetaan,” jelasnya

Setelah itu, lanjut Hendri, dirinya akan menggiatkan personil Polres Malang untuk melakukan patroli secara rutin agar masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan serta dan melakukan penyemprotan disinfektan.

“Selanjutnya, iami akan membahas dengan Pemkab Malang untuk pembentukan pos dan penempatan beberapa personel, kalau patroli jelas akan dilakukan,” ulasnya.

Selain itu, tambah Hendri, dirinya juga akan memaksimalkan Tim Covid Hunter dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara masif, baik itu tentang peraturan daerah (Perda) ataupun Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor.1 tahun 2021, dan hal-hal apa yang dilarang selama PPKM disertai penerapan sanksi yang tegas.

“Tim Covid Hunter akan kami maksimalkan, dan akal lakukan sosialisasi secara masif menggunakan Flyer, pamflet baliho, media mainstream hingga media sosial,” tukasnya.(der)

MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memutuskan untuk lebih mengikuti aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali yang berlangsung 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang.

Keputusan tersebut diambil Bupati Malang H.M Sanusi, usai video conference dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang digelar di Peringgitan, Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim no.7, Kota Malang, Jumat (8/1).

“Tidak ada perubahan itu instruksinya Gubernur. Gak boleh makai kebijakan sendiri yang bertentangan dengan peraturan yang ditentukan oleh kementrian,” ucapnya, saat ditemui awak media.

Menurut Sanusi, untuk Kabupaten Malang akan menerapkan peraturan PPKM yang sudah tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.

“Ya Kabupaten Malang bakal menuruti semua yang ada di instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2021 itu,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 itu antara lain:

Pertama adalah membatasi perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (work from home/WFH) sebesar 75 persen dan kerja di kantor (work from office/WFO) sebesar 25 persen.

Kemudian, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, tetap dapat beroperasi 100 persen, namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kegiatan restoran makan atau minum di tempat hanya diperbolehkan sebesar 25 persen. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal sampai dengan pukul 19.00 WIB.

Selain itu, pembatasan kapasitas tempat ibadah sebesar 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Sementara kegiatan konstruksi tetap diizinkan beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa-Bali untuk menekan penyebaran Covid-19. PSBB berlaku mulai 11-25 Januari 2021.(der)