Tidak Ada yang Boleh Menolak Vaksinasi di Kota Batu

Sosialisasi Vaksin oleh Dinkes Kota Batu di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Batu (Aan)

MALANGVOICE – Dinas Kesehatan Kota Batu lakukan sosialisasi vaksinasi di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Batu, Jumat (15/01). Sosialisasi itu ditujukan untuk menegaskan bahwa Vaksin Sivonac hasil kolaborasi antara PT. Biofarma dan Sinovac Life Science Co Ltd China aman dan halal.

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menjamin hal tersebut bagi seluruh pihak di Kota Batu. Ia meyakinkan bahwa tidak perlu ada keraguan dalam melakukan vaksinasi bagi yang telah mendapatkan giliran untuk melakukannya.

“Vaksin ini menjadi hak masyarakat Indonesia untuk menerimanya. Kalau hak tidak bisa dipaksa namun dalam kondisi berbahaya seperti saat ini vaksinasi merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Dewanti.

Dewanti mewanti-wanti bahwa penolakan vaksinasi ini merupakan tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ia menghimbau kepada setiap warga Kota Batu yang mempunyai massa agar turut mensosialisasikan hal ini.

“Tokoh-tokoh masyarakat Kota Batu saya harapkan untuk menjadi contoh dan penyemangat untuk meyakinkan bahwa vaksin ini memang baik untuk kesehatan,” imbuhnya.

Namun Dewanti masih belum mengetahui kapan vaksin itu tiba di Kota Batu. Ia mengatakan bahwa pendistribusian itu akan dilakukan oleh pihak provinsi dengan kajian pihak-pihak yang berkompeten dan profesional.

“Di provinsi ada 77 ribu vaksin yang tersedia, semuanya untuk nakes dan Forkopomda. Di Jawa Timur ada 200 ribu an nakes sehingga dengan jumlah itu hanya bisa menjangkau 40 persen saja,” jelas Dewanti.

Ia menambahkan bahwa mekanisme untuk vaksinasi ini sudah dikondisikan oleh Dinkes. “Jika vaksin sudah bisa menjangkau seluruh warga Kota Batu, semuanya wajib untuk divaksin,” tandasnya.

Sehubungan dengan itu, Kepala Dinkes Kota Batu, Kartika Trisulandari memaparkan mengapa seluruh pihak untuk bersedia melakukan vaksinasi. Tujuan utamanya menurut Kartika ialah memunculkan kekebalan populasi.

“Jika ada populasi yang sehat namun belum divaksin, ada dua orang saja yang terpapar virus semuanya akan terpapar. Namun kalau yang divaksin sudah mayoritas maka akan muncul kekebalan populasi terhadap virus itu,” jelasnya.

Selain itu, tujuannya adalah angka kesakitan dan kematian turun. Lalu melindungi dan memperkuat sistem kesehatan. Dan yang paling utama adalah memulihkan ekonimi dan kesejahteraan sosial.

Kartika menjelaskan bahwa tahap vaksinasi ini berlangsung dari Januari 2021 hingga Maret 2022. Pada tahap pertama ini yakni Januari 2020-April 2021 vaksinasi difokuskan untuk nakes.

Vaksinasi untuk nakes ini dikatakan oleh Kartika akan dilakukan pada bulan Februari. Kota Batu mendapatkan alokasi vaksin sebanyak 1680 yang hanya dapat menjangkau 41 persen nakes di Kota Batu.

“Kami sudah menyiapkan mekanisme untuk vaksinasi, ada sembilan titik vaksinasi dan 76 vaksinator. Yang jelas kami sudah siap untuk melakukan vaksinasi dan membutuhkan dukungan seluruh pihak,” tandasnya.(der)

Dewan Minta Konstruksi Ulang Konsep Taman di Kota Batu

Kepala DLH, Aries Setiawan (Aan)

MALANGVOICE – Kota Batu memiliki taman dengan total luasnya 267 meter persegi. Namun menurut Komisi C DPRD Kota Batu taman-taman di Kota Batu belum tertata dengan baik sehingga belum dapat menjadi daya tarik wisatawan.

Seperti ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari yang mengatakan bahwa banyak taman di luar Kota Batu yang bagus berkat garapan arek-arek Batu. Seperti di Surabaya dan Balikpapan.

“Semestinya penataan taman di Kota Batu bisa lebih baik lagi. Memang diperlukan SDM yang secara khusus memiliki kapasitas penataan taman,” ujar dia.

Ia menambahkan bahwa perlu untuk diadakan perbaikan taman di Jalan Sultan Agung setidaknya dibuat seperti di kawasan Jl. Ijen Kota Malang.

“Terutama terkait penataan bunga. Taman Hutan Kota Batu juga perlu direhab biar ada pengkayaan tanaman dan juga edukasinya,” kata dia saat Komisi C DPRD Kota Batu mengunjungi taman tersebut bersama DLH Kota Batu.

Selanjutnya, dari titik tersebut, rombongan Komisi C dan DLH beranjak meninjau Taman Hutan Bondas Kota Batu. Anggota Komisi C, Sujono Djoenet mengatakan, penataan di taman hutan itu melenceng dari konsep awal.

Taman Hutan Kota awalnya didesain menjadi taman sehat karena menyatu dengan area komplek olahraga. Sayangnya, taman sehat itu tidak ditopang oleh keberadaan tanaman toga.

Taman Hutan Kota Batu terletak di lingkungan olahraga. Ada Stadion Brantas, GOR Gajah Mada, dan kantor KONI Batu yang memiliki sejumlah tempat olahraga seperti tinju.

Djoenet meminta kepada DLH Kota Batu untuk memperkaya tanaman di Taman Hutan Bondas. Tanaman toga menjadi prioritas yang harus ditempatkan di area tersebut.

“Tentang Taman Hutan Kota Batu ini, berada di kawasan olahraga. Olahraga adalah kesehatan, maka akan lebih bagus ketika taman ini tidak jauh konsepnya dengan hal kesehatan,” ujar Jonet.

Pengkayaan tanaman toga diharapkan bisa menjadi daya tarik agar masyarakat datang ke taman. Jika itu bisa terwujud, Taman Hutan Kota Batu diharapkan bisa menjadi alternatif pilihan warga atau wisatawan untuk berwisata.

“Tidak hanya itu, bagaimana tempat ini menjadi daya tarik kedua setelah Alun-alun. Ketika ini menjadi daya tarik, itu akan menguntungkan secara ekonomi juga,” kata politisi Nasdem itu.

Kepala DLH Kota Batu, Arief Setyawan mengatakan pihaknya menerima setiap masukan yang disampaikan legislatif. Khususnya Taman Hutan Kota Batu yang memiliki luas 1,2 hektar.

Penataan Taman Hutan Kota Batu ini memang perlu dilakukan untuk menarik animo kunjungan masyarakat. Sehingga bisa mengurai tumpukan masyarakat yang selama ini terpusat di Alun-alun Kota Batu. Menurutnya, perlu spot baru yang ditempatkan di Taman Hutan Bondas itu.

“Saya terima kasih sekali terhadap masukan dari legislatif. Mulai tenaga ahli taman dan butuh perbaikan taman yang ada di Kota Batu sehingga targetnya kunjungan wisata. Kami akan percantik lagi,” kata Aries.

Ia pun sepaham dengan usulan dewan terkait pengkayaan tanaman khususnya tanaman toga. Memang saat ini tidak ada tanaman toga di Taman Hutan Kota Batu, padahal konsepnya adalah taman sehat. Adanya adalah fasilitas olahraga dan bermain untuk anak-anak.

“Akan kami realisasikan untuk tahun ini, kalau kebutuhan anggarannya kurang, akan kami ajukan lagi ke legislatif. Nanti, pengadaan tanaman baru sesuai masukan dari DPRD. Penganggaran baru lagi kalau memang cukup waktunya, kalau kurang, kami ajukan lagi,” imbuhnya.

Aries belum bisa menyebutkan berapa anggaran yang dipatok untuk perawatan taman di Kota Batu. Alasannya, karena DPA-nya belum selesai. Aries hanya menyebutkan kalau angkanya berada di nilai ratusan juta, tidak sampai miliaran. Di Kota Batu ada 55 taman termasuk Alun-alun. Jumlah luasan taman se-Kota Batu adalah 267 ribu meter persegi.(der)

Rumdin Wali Kota Batu Giliran Jadi Sasaran KPK

KPK lakukan proses penggeledahan (Aan)

MALANGVOICE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluaskan area penggeledahannya di Kota Batu. Kemarin, Rabu (13/01) KPK lakukan penggeledahan di Toko Nusantara Kota Batu.

Hari ini, Kamis (14/01) KPK lakukan penggeledahan di Rumah Dinas Wali Kotata Batu, Dewanti Rumpoko. Penggeledahan ini terkait kasus gratifikasi di Pemkot Batu masa anggaran 2011-2017.

Pada saat itu Wali Kota Batu dijabat Eddy Rumpoko. Sedangkan saat ini Pemerintahan Kota Batu dipimpin oleh istrinya, Dewanti Rumpoko.

Ketika KPK menggeledah kantor Dewanti, ia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki dokumen yang dicari KPK. Karena pada saat itu ia masih belum menjadi Walikota Batu.

“Yang dicari KPK kan dokumen tahun 2011-2017, waktu itu saya belum menjabat jadi dokumennya tidak ada di saya,” jelas Dewanti.

Sedangkan Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengungkapkan bahwa pada hari ini pihaknya melakukan penggeledahan di dua tempat.

“Hari ini Kamis (14/01), Tim Penyidik KPK kembali melaksanakan kegiatan penggeledahan di 2 lokasi di Kota Batu yaitu Rumah Dinas Wali Kota Batu dan salah satu rumah staf pribadi mantan walikota Batu,” jelasnya melalui Whatsapp.

Penyidikan KPK ini semakin meluas hingga menyasar luaran Pusat Pemerintahan Kota Batu. Ali Fikri menyatakan bahwa KPK masih akan melanjutkan penyidikan terkait perkara ini.(der)

Toko Miras Tak Luput dari Penyelidikan KPK

Penyidik KPK mengamankan dokumen (Aan)

MALANGVOICE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya mengobrak-abrik Balai Kota Among Tani Kota Batu. Selama satu minggu lebih melakukan penggeledahan di Kota Batu, pusat pemerintahan Kota Batu itulah yang kerap jadi sasaran KPK lakukan penyelidikan.

Penyelidikan itu terkait dengan dugaan gratifikasi Pemkot Batu pada masa anggaran tahun 2011-2017. Pada saat itu Kota Batu masih dalam kepemimpinan Eddy Rumpoko.

Namun kemarin, Rabu (13/01) KPK bergerak dalam diam lakukan penggeledahan di Toko Nusantara Kota Batu. Toko Nusantara ini adalah toko yang menjual minuman keras.

Namun dalam penggeledahan ini, KPK belum mendapatkan barang bukti yang dicari. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

“Selama proses penggeledahan di tempat tersebut, sementara ini belum ditemukan barang bukti yang terkait dengan perkara,” ujarnya, Kamis (14/01).

Namun KPK tetap akan melakukan penyidikan terkait kasus ini di Kota Batu.

“Tim Penyidik KPK masih akan melanjutkan proses penyidikan perkara ini,” tambahnya.

Penyidikan KPK di Kota Batu terpantau semakin meluas. Sudah ada tiga tempat yang dijajaki oleh KPK.

Yakni, pemeriksaan terhadap beberapa saksi di Mapolres Batu, Jl. AP III Katjoeng Permadi No.16, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Balai Kota Among Tani Kota Batu dan Toko Nusantara Kota Batu.

Ada pun beberapa saksi yang diperiksa adalah Moh. Zaini ( swasta/ pemilik PT Gunadharma Anugerah) dan Kristiawan (mantan pengurus rumah tangga walikota Batu Edy Rumpoko).(der)

Sekretariat KPU Kota Batu Akan Dialihfungsikan Sebagai Tempat Uji KIR

Kunjungan KOMISI C DPRD Kota Batu di Sekretariat KPU (Istimewa)

MALANGVOICE – Uji KIR di Kota Batu akan bertempat di Sekretariat KPU di Jl. Raya Tlekung, Kecamtan Junrejo, Kota Batu. Dengan begitu Sekretariat KPU dipindahkan ke bekas Kantor Dinas Pariwisata di Jl. Sultan Agung, Kecamatan Batu, Kota Batu.

Hal ini sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa perkantoran KPU provinsi, kabupaten/kota harus berwilayah di pusat kota.

Penggeseran KPU ke Kecamatan Batu ini merupakan penggeseran ke pusat kota. Sedangkan sekretariat lama KPU akan digunakan Kota Batu sebagi tempat Uji KIR mengingat Kota Batu belum memiliki tempat Uji KIR.

Pada Selasa siang (12/01), Komisi C DPRD Kota Batu meninjau lokasi di gedung KPU Kota Batu. Dari pengamatan kalangan legislatif itu, sudah sangat layak jika uji KIR ditempatkan di kantor yang ditempati saat ini oleh lembaga penyelenggara pemilu.

Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari berharap agar pelayanan uji coba kelayakan spesifikasi kendaraan itu bisa segera terealisasi. Sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Batu.

Uji KIR ini juga bisa dimanfaatkan untuk wilayah Malang Barat seperti Pujon, Ngantang dan Kasembon yang memiliki kedekatan jangkauan.

“Tidak menutup kemungkinan dari Dau bisa di sini. Untuk Detail engineering design (DED) pembangunan sudah di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). Kami harap DED-nya selesai tahun ini,” papar politisi PDIP itu.

Wakil Ketua Komisi C, Didik Machmud menambahkan, DED pembangunan telah dikerjakan mulai tahun ini. Nantinya pembangunan akan dilakukan setelah perencanaan matang. Dijadwalkan tahap pembangunan akan bergulir pada tahun 2022 nanti.

Dari pengamatannya melakukan tinjauan lapangan, lahan yang ada di gedung KPU ini dinilai representatif. “Luasnya sudah memenuhi syarat. Seluas 3000 meter persegi. Kemudian akan ada penataan lahan di bagian belakang dan samping gedung,” urai politisi Golkar itu.

Lebih lanjut, tak ada perombakan pada bagian gedung utama. Hanya saja akan ditambah hanggar seluas 8×45 meter di bagian belakang gedung.

Pihaknya juga belum bisa memastikan kebutuhan anggaran pembangunan. Karena masih menunggu hasil kajian penghitungan dari DPKPP selaku dinas teknis yang menangani pembangunan. Sedangkan untuk pemenuhan alat uji KIR telah diketahui menelan anggaran sebesar Rp 7,2 miliar. Anggaran itu dialokasikan di Dishub.

“Mungkin bulan depan, Komisi C akan mengundang DPKPP selaku dinas teknis pembangunan dan Dishub selaku dinas pengelola untuk memaparkan model perencanaannya,” ungkap dia.

Anggota Komisi C, Sujono Djonet mengatakan, pembangunan uji KIR sangat berpotensi terhadap peningkatan PAD melalui sektor retribusi. Untuk itu pihaknya mendorong agar hal tersebut bisa segera terealisasi.

“Kami harap ini didorong agar segera terealisasi. Karena ada potensi besar terhadap peningkatan PAD,” ungkap Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Batu itu.(der)

Jam Operasional Terputus PPKM, BNS Hargai Kebijakan Pemerintah

BNS Sebelun PPKM (Aan)

MALANGVOICE – Akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), destinasi wisata Kota Batu banyak terdampak. Terlebih lagi, tempat wisata yang memiliki jam operasional mulai sore hingga malam.

Batu Night Spectacular (BNS) contohnya, memiliki jam buka normal dari pukul 15.00 sampai 23.00 WIB. Mereka harus rela menguranginya hanya sampai pukul 21.00 WIB.

“Mau tidak mau harus kami ikuti. Jadi per tanggal 11 sampai 25 Januari, kami hanya buka selama 6 jam,” jelas Operation Manager BNS, Harry Cahyono kemarin (10/1). BNS merupakan salah satu destinasi wisata yang paling terpengaruh sejak adanya pandemi.

Mereka yang pada awalnya buka setiap hari, sempat mengurangi menjadi hanya tiga hari saja. Dihari Jumat, Sabtu dan Minggu. Sempat melakukan ujicoba untuk membuka wisata yang khas akan gemerlap lampu undah malam hari ini pada bulan Desember lalu, namun dirasa tetap tidak bisa maksimal.

“Pengunjung tetap minim karena berbagai faktor, seperti hujan dan masih adanya pandemi. Maka dari itu, lewat keputusan bersama kami kembalikan hanya tiga hari saja dalam seminggu,” ujarnya. Terlebih lagi adanya PPKM dirasa lebih memberatkan lagi, karena memangkas jam operasional BNS.

Upaya meminta keringanan untuk tetap memperbolehkan beropasi sepanjang jam operasional normal sudah dilakukannya kepada beberapa dinas terkait. Namun, Harry juga sadar akan kecemburuan yang muncul pada wisata lain jika hal tersebut dikabulkan.

“Tidak ada seperti itu saja pengunjung disini tidak pernah mencapai angka 50 persen, apalagi ada peraturan tersebut. Pasti dampak ke wisatawan sangat terasa,” ungkapnya. Musim hujan juga membuat pelancong ogah untuk berekreasi. Apalagi wahana BNS yang mayoritas adalah outdoor.

Belum kembali aktifnya persekolahan juga membuat pihak pengelola tak mau memasang ambisi tinggi. Pengunjung yang hadir kebanyakan hanya dalam skala keluarga, tanpa ada rombongan besar.

“Semoga dengan adanya ini wisatawan bisa normal kembali dan meningkat, toh cuma dua minggu saja. Kami ikuti kebijakan yang ada,” imbuhnya.

Pengumuman tetap bukanya BNS tetapi dengan peraturan yang berbeda akan segera disebarkan ke para calon pelancong luar daerah lewat media sosial. Harga tiket yang dipatok juga kembali seperti awal karena masih sepinya pengunjung.(der)

P-Care, Aplikasi Godokan BPJS Kesehatan untuk Pendataan Penerima Vaksin

Simulasi Vaksinasi oleh Dinkes Batu (Aan)

MALANGVOICE – Pendataan penerima vaksin dilakukan oleh BPJS menggunakan aplikasi berbasis web bernama Primary Care (P-Care). Dalam aplikasi tersebut akan mengatur pendaftaran penerima, screening sampai penerbitan kartu vaksin.

Aplikasi ini telah disimulasi di RS Baptis, Selasa (1301) yang menjadi salah satu titik vaksinasi di Kota Batu. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Dina Diana Permata mengatakan, program tersebut disosialisasikan pada Desember 2020 lalu.

Terdapat empat tahapan untuk melakukan vaksinasi dalam simulasi tersebut. Yakni, Pendaftataran, Screening, Vaksinasi dan Pencatatan dan Observasi.

Semua tahapan ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi P-Care. P-Care berfungsi sebagai pendataan, verifikasi serta pencatatan hasil vaksinasi.

“Aplikasi ini berbasis web yang akan diakses oleh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas (FKTP) yang telah ditunjuk Dinkes,” jelas Dina.

Ia mengatakan tidak semua pihak dapar mengakses aplikasi ini. Karena dalam aplikasi ini akan diberikan data peserta vaksinasi, bagaimana penggunaan aplikasi ini dan apa yang harus dilakukan Dinkes.

Karena menurut Dian, Dinkes harus memasukkan daftar FKTP yang ditunjuk ke dalam aplikasi P-Care ini. Masing-masing faskes mendapatkan jumlah peserta vaksinasi yang berbeda-beda. Sehingga, user password aplikasi ini diberikan kepada faskes yang telah ditunjuk melalui SK Kepala Dinkes.

“Ada sembilan faskes yang sudah ditunjuk oleh Dinkes. Puskesmas dan Rumah Sakit. Salah satunya di RS Baptis,” urai dia.

Sesuai tahapan yang ditetapakan pemerintan, vaksinasi tahap pertama ditujukan kepada nakes, pejabat pemerintah dan petugas pelayanan publik. Selain itu masyarakat tergolong rentan dari segi sosial, ekonomi, geospasial. Baru kemudian diberikan kepada masyakat umum.

Ia mengatakan, ada indikator untuk menentukan target sasaran penerima vaksin. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) akan menyaring daftar peserta. Data yang bersifat top down ini, kemudian akan didistribsuikan ke masing-masing faskes.

“Jadi betul-betul tersaring, seperti segi usia. Usia 18-59 tahun, tak boleh lebih 60 tahun. Data-data dari berbagai sumber akan disaring KPC PEN,”

Penyaringan kedua saat pelaksanaan vaksin di meja dua tahapan skrining. Petugas akan menanyakan peserta sebelum mendapatkan vaksinasi. Tentunya untuk mendeteksi apakah memiliki penyakit penyerta.

“Jika tidak memungkin kondisi kesehatannya saat itu, maka ditunda vaksinasinya. Komorbid tidak masuk pendataan penerima vaksin.(der)

Alokasi Vaksin Kota Batu hanya Menjangkau 41 Persen Nakes

Ketua IDI Komisariat Kota Batu, Dr Susan Indahwati (Aan)

MALANGVOICE – Tenaga Kesehatan (nakes) adalah garda terdepan dalam penanganan paparan covid-19. Setiap harinya mereka berhadapan dengan orang-orang yang terpapar covid-19 sehingga resiko terinfeksi virus tersebut sangat tinggi.

Maka dari itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia memprioritaskan nakes dalam tahap pertama vaksinasi. Termasuk di Kota Batu.

Di Kota Batu sendiri ada 2023 nakes yang telah di data oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk divaksin. Namun alokasi vaksin untuk Kota Batu hanya sejumlah 1680 saja.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Komisariat Kota Batu, dr Susan Indahwati mengatakan bahwa vaksinasi dilakukan dua kali. Artinya alokasi sejumlah 1680 itu hanya dapat digunakan oleh 840 nakes saja.

“Vaksinasi ini kan kita menyuntikan virus lemah dalam tubuh agar muncul antibodi dalam tubuh untuk menangani virus itu,” jelas dr Susan yang sekaligus menjabat sebagai Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Batu.

Ia mengatakan bahwa vaksinasi tidak cukup sekali karena antibodi dapat turun. Sehingga dibutuhkan booster dengan penyuntikan vaksin kembali.

“Penyintikannya nanti dua kali, yang kedua 14 hari setelah yang pertama,” kata dia. Maka dari itu, nakes di Kota Batu yang divaksin hanya 41 persen saja.

Sehingga pada tahap pertama vaksinasi ini akan ada 1,183 nakes yang belum divaksin. Susan mengatakan bahwa pihaknya masih belum bisa mengetahui 1,183 nakes ini kapan akan divaksin.

Pasalnya yang menentukan siapa yang divaksin adalah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Dinkes Kota Batu hanya menyerahkan data Nakes yang ada di Kota Batu.

Dari data yang diinput Dinkes Kota Batu nantinya akan langsung ngelink ke KPCPEN. Lalu KPCPEN akan memverifikasi siapa yang layak divaksin dan yang tidak layak.

“Nanti nakes yang layak untuk divaksin akan mendapat sms dari KPCPEN. Sedangkan yang tidak dapat sms ya belum bisa divaksin,” jelasnya.

Susan mengatakan bahwa Nakes ini harus divaksin. Pasalnya nakes adalah orang-orang banyak berhadapan langsung dengan virus covid-19, terutama yang melakukan pelayanan.

“Kami dari IDI, sangat menghimbau agar nakes tidak ragu dan mau vaksin. Ini sudah ada di kode etik kedokteran, jadi bagi yang menolak izin praktek akan ditinjau kembali,” tegasnya.

Karena, menurut Susan dengan vaksin ini nakes dapat melindungi diri sendiri. Sehingga dapat melindungi orang lain yang dilayaninya dengan baik.

Vaksinasi ini dikatakan oleh Susan dilakukan pada bulan Februari tahun 2021 kedepan. Namun untuk tanggal pastinya masih belum tahu.

Sedangkan untuk tempatnya susan mengatakan ada sembilan tempat di Kota Batu yang dapat melakukan vaksinasi. Yakni di lima puskesmas yang dimiliki Dinkes, RS Baptis, RS Karsa Husada, dan RS Etty Harsato.(der)

Penggeledahan KPK Berlanjut, Bagian LPSD Jadi Sasaran

KPK lakukan penggeledahan di Bagian Layanan Pengadaan Sekertaris Daerah (LPSD) (Aan)

MALANGVOICE – KPK Masih berkutat di Balai Kota Among Tani Batu. KPK telah melakukan penggeledahan di pusat pemerintahan Kota Batu sejak Rabu, (06/01).

Penggeledahan ini bertujuan untuk mencari dokumen terkait kasus gratifikasi Pemkot Batu pada masa anggaran tahun 2011-2017. Hal ini disampaikan oleh Plt Jubir KPK, Ali Fikri.

“Sama seperti sebelumnya, agenda tetap pencarian dokumen saja sebagai pengembangan,” jelasnya. Fikri mengungkapkan selama penggeledahan di Balai Kota Among Tani Batu telah menyita beberapa dokumen dari berbagai OPD Kota Batu untuk dilakukan analisa lebih lanjut.

Hari ini, Selasa (12/01) KPK menggeledah Bagian Layanan Pengadaan Sekertaris Daerah (LPSD). Penggeledahan itu berlangsung dua kali.

Yakni pada pukul 09.45 WIB hingga pukul 11.00 WIB lalu pada Pukul 12.20 WIB dilanjut kembali. Hingga berita ini ditulis KPK masih melakukan penggeledahan.

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menyampaikan bahwa OPD Kota Batu untuk kooperatif. Karena ASN merupakan pelayan masyarakat yang harus melayanu tamu sebaik mungkin.

“Mari berkoordinasi yang baik dan komunikatif. Semua jalannya jadikan biasa. Saya wanti-wanti sejak awal, sebagai birokrasi harus taat aturan dan hukum. Sehingga ketika itu tidak dilakukan, itu adalah risiko masing-masing,” tegas Dewanti.

Ia menegaskan, jika dirinya berkomitmen dan sangat mendukung upaya hukum pemberantasan korupsi, tidak hanya di Kota Batu, namun juga di tempat lain. “Saya kira semua daerah juga sama seperti itu,” tandasnya.(der)

Mengaku Sebagai ASN, Pelaku Gendam Bawa Lari Handphone Penjual Buah

Tangkapan layar CCTV pelaku. (Istimewa)

MALANGVOICE – Penjual buah di Jalan Raya Ir. Soekarno, Desa Beji, Junrejo, Kota Batu jadi sasaran pelaku gendam. Hanphone miliknya raib tanpa sadar dibawa lari pelaku.

Pelaku gendam itu menyamar sebagai pegawai pemerintahan. Ia mendatangi lapak korban bernama Dini (29) dengan mengatakan pada Dini bahwa lapaknya ada yang tidak beres dan akan segera dilakukan penggusuran.

Kejadian gendam ini terjadi pada hari Minggu (10/01) pukul 11.00 WIB. Saat sedang terjadi obrolan terkait penggusuran itu secara tidak sadar handphone Dini dipinjam.

“Handphone saya dipinjam untuk foto-foto karena ia memakai handphone lama, ya saya kasihkan kemudian gak tahu lagi. Saya sadar pas anak saya menangis, dan mencari orang tersebut tapi sudah tidak ada dengan membawa handphone saya,” jelas dia, Selasa (12/01).

Mengetahui dirinya habis digendam, ia langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Junrejo di hari yang sama pukul 19.00 WIB. Kanit Reskrim Polsek Junrejo, Ipda Hendik Yuli membenarkan kejadian tersebut.

Yuli menjelaskan, kronologis kejadian, yakni korban didatangi pelaku yang mengenakan jaket hitam serta topi berlogo pemerintah menyerupai Aparatur Sipil Negara (ASN) kemudian melakukan obrolan.

Ia mengaku tidak tahu obrolannya seputar apa, intinya pelaku mengaku perangkat pemerintah. “Aksinya juga sempat terekam CCTV cuman kendalanya resolusi yang kurang memadai. Tapi tetap kita upayakan ke ranah hukum lebih lanjut,” tegas Yuli.

Untuk itu ia menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap orang yang tidak dikenal dan bisa menanyai identitasnya terlebih dahulu dengan jelas.

“Meskipun mengaku sebagai apapun itu dan jangan mudah menuruti apa yang diminta oleh orang yang tidak dikenal tersebut,” tutupnya.(der)