Sutiaji: Game dan Aplikasi Serap Ribuan Tenaga Kerja

Wali Kota Malang Sutiaji saat presentasi atau paparan di Hotel Alila Jakarta, Selasa (18/6). (Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Kota Malang menjadi wilayah yang tumbuh subur oleh industri kreatif, tak terkecuali perusahaan game dan aplikasi. Hal itulah yang menjadikan Bumi Arema maju dalam nominasi kota kreatif Nasional yang diselenggarakan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Wali Kota Malang Sutiaji memaparkan presentasinya bertajuk Menuju Malang Digital Creative City di hadapan dewan juri. Bahwa dalam subsektor game dan aplikasi, Kota Malang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2017 perusahaan, startup dan studio pada bidang ini sejumlah 92 dan dalam kurun waktu 2 tahun meningkat pesat menjadi 151 perusahaan.

“Kota Malang banyak ditunjang dengan banyak kampus ternama, pariwisata yang menggeliat dan ekonomi kreatif yang berkembang pesat sehingga saat ini menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Malang Raya,” kata Sutiaji di Hotel Alila Jakarta, Selasa (18/6).

Hal itu, lanjut dia, sinergi dengan pertumbuhan komunitas kreatif dari 10 komunitas pada tahun 2017 dan kini meningkat menjadi 18. Begitu pula co-working space juga mengalami perkembangan pesat dari 5 menjadi 13 dan kini sedang diupayakan tambahan 1 co-working space di setiap kecamatan.

Pertumbuhan industri dalam subsektor bidang game dan aplikasi tersebut berdampak positif pada perekonomian masyarakat dan serapan tenaga kerja. Data Pemerintah Kota Malang menyebut hingga saat ini, subsektor game dan aplikasi mampu menyerap lebih dari 2200 tenaga kerja, 624 personal linear dan aktif dalam bidang tersebut.

Dari jumlah 151 perusahaan bidang aplikasi dan game yang ada di Kota Malang, terdapat 7 studio game dan 144 studio aplikasi dengan kualifikasi 8 perusahaan besar dengan pendapatan mencapai lebih Rp 10 miliar per tahun, perusahaan 20 perusahaan sedang dengan penghasilan mencapai Rp 1 miliar rupiah sampai maksimal Rp 10 miliar per tahun dan 123 perusahaan kecil dengan pendapatan berkisar antara Rp 100 juta sampai Rp 999 juta per tahun.

“Ekonomi kreatif dipandang mampu menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat, menjadi jawaban penciptaan lapangan pekerjaan, implementasi smart city, serta menjawab tantangan dalam era industri 4.0,” urai Sutiaji.

Ia menambahkan, fokus pengembangan Pemkot Malang dalam mendongkrak ekonomi kreatif meliputi tiga hal, yakni penyediaan infrastruktur, perkembangan ekosistem, dan peningkatan pemasaran, dimana hal itu telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Malang No 12 Tahun 2018.

“Malang Creative City dibangun dengan modal kekuatan kolaborasi pentahelix yang menyadari potensi luar biasa sinergi, bukan dari satu atau dua golongan semata,” sambung dia.

Upaya mengembangkan subsektor game dan aplikasi ini, lanjut Sutiaji, Pemkot Malang telah menggelontorkan program pendukung diantaranya yakni 45 program jangka pendek, 34 program jangka menengah dan 55 program jangka panjang termasuk rencana membangun Malang Creative Centre pada tahun 2020 mendatang.

“Kita berharap dengan masuknya Kota Malang sebagai 10 nominasi kota kreatif ini menjadi pelecut bersama dalam mengambangkan industri ekonomi kreatif yang saat ini berkembang cukup pesat,” ujar pria berkacamata ini.

Bahkan, kata wali kota, dalam nota perjanjian dengan Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Kabupaten Malang, terdapat juga MoU terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif dengan melihat potensi masing-masing daerah.

“Tentu hal ini sangat positif dan kita optimis Kota Malang bisa menjadi 4 kota sebagai role model kota kreatif di Indonesia,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Kota Malang masuk 10 Besar nominasi Kota Kreatif Indonesia yang dipilih Badan Ekonomi Krearif (Bekraf). Usai melalui tahapan uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2018, akhirnya terseleksi 10 daerah yang masuk nominasi, termasuk Kota Malang.

Nantinya, akan ada empat kota/kabupaten yang ditetapkan sebagai role model kota kreatif di Indonesia. Khsusus Kota Malang, mengandalkan subsektor aplikasi dan game, sehingga optimis bisa masuk menjadi role model empat kota kreatif di Indonesia.(Der/Aka)

Pemkot Batu Pertimbangkan Pengadaan Lokasi Uji KIR

Kendaraan umum milik Aliansi Pengemudi Mobil Penumpang Umum (APMPU) berada di Terminal Kota Batu (Foto: Ayun/MVoice)

MALANGVOICE – Menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkot, bus, truk) yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan tersebut berupa uji KIR.

Diketahui, Kota Batu termasuk kota yang tidak memiliki tempat uji KIR. Namun, Pemkot Batu masih mempertimbangkan untuk pengadaan tempat tersebut.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso mengungkapkan pihaknya masih mempertimbangkan berapa banyak pemilik kendaraan yang harus mengurus uji KIR. Jika memang banyak pemilik kendaraan yang harus mengurusnya, nanti bisa dibuatkan tempat khusus.

“Ya, memang Kota Batu tidak mempunyai tempat uji KIR. Namun, kami berupaya mempertimbangkannya,” ujarnya, Rabu (18/6).

Punjul menambahkan jika tahun ini pihaknya sudah mengajukan beberapa lokasi untuk uji KIR. Di antaranya di Desa Junrejo, Kelurahan Sisir, dan Kelurahan Dadaprejo.

Beberapa lokasi yang bakal dipakai tersebut merupakan tanah milik Pemkot Batu.

Menurutnya, adanya tempat uji KIR ini tidak akan memberatkan pemilik kendaraan dari segi biaya.

“Karena selama ini kan pemilik kendaraan angkutan umum di Kota Batu terpaksa harus melakukan uji kir atau pengujian kendaraan bermotor ke luar kota. Seperti di Kota Malang atau Kabupaten Malang hingga Pasuruan,” tutupnya.(Der/Aka)

Dekan FH UB: Calon Pimpinan KPK Harus Punya Kriteria, Itu yang Biasa Dimiliki Orang Daerah

Dekan FH UB, Ali Syafaat. (Lisdya)

MALANGVOICE – Dalam pemberantasan korupsi, tentunya harus memiliki pimpinan yang berkompeten di bidangnya. Untuk itu, seleksi kandidat juga perlu diperhatikan.

Tak hanya berkompeten, calon pimpinan juga dituntut untuk memiliki kriteria. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Ali Safa’at menyebutkan ada dua kriteria yang harus dimiliki calon pimpinan KPK.

Pertama, menurutnya, pimpinan KPK tidak harus selalu memprioritaskan pemberantasan korupsi di dalamnya, tetapi juga harus ada pencegahan dan penindakan.

“Dan juga bisa menularkan itu kepada lembaga lain. Baik dalam rangka pencegahan maupun dalam rangka penindakan. Apapun caranya,” terangnya dalam Diskusi Publik “Menjaring Calon Pimpinan KPK yang Kompeten dan Berintegritas dari Daerah melalui Sosialisasi Seleksi Calon Pimpinan KPK” di gedung FH UB, Rabu (19/6).

Kedua, menurutnya calon pimpinan KPK mampu mengelola problem-problem yang dihadapi oleh KPK saat ini. “Hal itu dimaksudkan, yakni problem internal maupun problem eksternal. Baik problem sumber daya maupun problem kelembagaan,” jelasnya.

Ali Safa’at mengatakan, dua kriteria di atas tadi dapat ditemukan di daerah-daerah. Bahkan, tokoh-tokoh di daerah layak menjadi pimpinan KPK. Sebab, dari sisi background, orang daerah dikatakannya lebih sederhana, hal ini mampu mencegah adanya korupsi.

“Terpenting, calon harus berkompeten. Dan harus punya kapasitas teknis tertentu. Ini sangat penting untuk kewibawaan pimpinan, untuk marwah dari komisioner,” tegasnya.

Tidak hanya mengerti secara teoritis, menurutnya orang daerah punya kapasitas yang bersifat generik. “Dengan kelebihan-kelebihan itu, sebaiknya tokoh-tokoh daerah mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK,” tandasnya. (Der/Ulm)

Selain Pencegahan, Pansel Inginkan Calon Pimpinan KPK Berkompeten

Diskusi publik "Menjaring Calon Pimpinan KPK yang Kompeten dan berintegritas" di FH UB. (Lisdya)

MALANGVOICE – Salah satu anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK, Hendardi mengatakan bahwa tak sedikit OTT yang telah dilakukan saat ini belum menunjukkan para koruptor jera.

“Pemberantasan korupsi ini sebenarnya belum banyak yang jera. Ada beberapa kasus, pencegahan sebenarnya bisa dilakukan lebih awal. Ini sejalan dengan Presiden,” katanya saat menjadi pemateri dalam diskusi publik dengan tema “Menjaring Calon Pimpinan KPK yang Kompeten dan berintegritas dari Daerah Melalui Sosialisasi Seleksi Calon Pimpinan KPK” di FH UB, Rabu (19/6).

Meski upaya pencegahan dirasa sangat penting, namun dikatakannya, OTT tetap harus dijalankan. “Tetap harus dijalankan. Selain melakukan pencegahan, tetap calon pimpinan KPK juga harus berkompeten,” paparnya.

Dalam pemilihan calon pemimpin KPK, Hendardi mengaku peran akademisi tak kalah penting dalam menghadirkan pimpinan KPK yang komitmen dan integritas dalam memberantas korupsi.

Seperti di Kota Malang, Hendardi mengatakan, jika aktivis-aktivis anti korupsi di Malang sangat banyak dan terus berkomitmen untuk membangun gerakan anti korupsi.

Untuk itu, dalam menyeleksi calon pimpinan KPK, diharapkan para kandidat mampu menjadi pelopor pemberantasan korupsi.

“Otomatis peran mereka diharapkan dalam proses seleksi pimpinan KPK,” tandasnya.

Diketahui, pansel bakal blusukan ke delapan provinsi di Indonesia. Di sejumlah provinsi tersebut, pansel membuka pendaftaran bagi masyarakat yang berminat menjadi calon pimpinan lembaga antirasuah periode 2019-2023.

Hingga tiga hari ini, sejak dibuka pendaftaran calon pimpinan KPK, di Kota Malang sudah ada 11 kandidat yang berminat.

Persyaratan untuk menjadi calon pimpinan KPK diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertama, calon pimpinan KPK harus Warga Negara Indonesia (WNI), bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sehat jasmani dan rohani.

Syarat selanjutnya, yakni harus berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan. (Der/Ulm)

Manhunt Indonesia Cari Talenta Terbaik di Jatim

Iqmal Muhammad, Ennio Fafieanie dan Prahatma Dyan Nugroho saat konferensi pers ajang Manhunt Indonesia Jatim. (deny rahmawan)

MALANGVOICE – Manhunt Indonesia Jawa Timur mencari talenta terbaik para pria atau male pageant tahun ini. Dengan menggandeng Gagner Talent Management, proses seleksi dan pendaftaran akan dimulai pada Juni hingga 28 Juli.

National Director Manhunt Indonesia, Iqmal Muhammad, mengatakan, di Jatim, Manhunt bersama Gagner Talent Management akan menggelar pendaftaran di beberapa tempat.

Tempat pertama digelar di karesidenan Madiun pada 20 Juli, karesidenan Kediri 21 Juli, audisi Sidoarjo pada 27 Juli dan terakhir karesidenan Malang pada 28 Juli.

“Grand final digelar pada 3 Agustus mendatang. Kami saring dari 25 menjadi 5 terbaik,” kata Iqmal.

Sesuai persyaratan, peserta boleh sudah menikah sampai batas usia 18-35 tahun. Iqmal menjelaskan, di Jatim ini dirasa cukup banyak talenta yang bisa bersinar untuk ikut diwakilkan ke tingkat nasional dan internasional.

“Harapannya dari Malang misalnya, bisa mewakili ajang nasional bahkan internasional. Seperti yang sudah ada, jadi bisa mempromosikan kota atau daerahnya sendiri,” jelasnya.

Ditambahkan tim Gagner Management, Prahatma Dyan Nugroho, pada ajang kali ini yang dicari adalah sosok berkarakter.

“Tak hanya berpenampilan menarik saja, peserta harus punya attitude dan karakter yang mendukung,” ujarnya.

Setelah lolos audisi, para peserta akan mendapat karantina. Di sana, peserta akan diberikan berbagai macam pelatihan untuk memaksimalkan potensi diri.

Dalam ajang kali ini, Manhunt Indonesia akan menggandeng salah satu juri dari luar, yakni Ennio Fafieanie. Selain berpengalaman di ajang internasional, seperti Mr Supranational Netherlands dan Mr Supranational 4 Runner Up, ia diharap bisa menularkan semangat para talenta yang baru.

“Tantangan terberat adalah diri sendiri. Kebanyakan yang gagal adalah tidak percaya diri. Intinya jangan melihat orang lain, tapi sebaliknya, harus menonjolkan karakter yang dipunyai,” ujar Ennio. (Der/Ulm)

Undangan Ambil Rapor Disertai Ancaman Tidak Naik Kelas di SDN Kepanjen

SDN VII Kepanjen. (Toski D).

MALANGVOICE – Dunia pendidikan Kabupaten Malang dihebohkan dengan adanya ancaman tidak naik kelas jika wali murid tidak mengambil rapor sesuai waktu yang ditentukan.

Surat undangan pengambilan rapor yang bernomor 005/28/35.07.101.404.06/2019 itu diterbitkan oleh SD Negeri 7 Kepanjen untuk wali murid kelas 1 hingga kelas 5. Mereka diharapkan hadir pada Kamis (20/6) besok, mulai pukul 08.00 WIB.

Dalam surat undangan pengambilan rapor yang ditandatangani Kepala Sekolah (Kasek) Dasar Negeri 7 Kepanjen, Yuni Isnani tersebut juga menyertakan dua persyaratan dalam penerimaan rapor.

Syarat yang pertama, siswa bisa menerima rapor jika sudah mengembalikan semua buku yang dipinjam (buku paket).

Syarat yang kedua, siswa sudah melunasi uang administrasi bulanan plus uang bangku bagi kelas I.

Surat undangan tersebut, sontak mendapat respon berbagai kalangan, dan akhirnya Kasek SDN VII Kepanjen Yuli Isnani kembali membuat surat undangan baru (merevisi) dengan Nomor 005/30/35.07.101.404.06/2019, yang ditandatangani oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang H Abdullah, pada 18 Mei 2019.

Bahkan, dalam surat undangan yang baru pada alinea terakhir, terdapat tulisan Notabene (NB) bahwa meniadakan uang bangku, dan persyaratan pengambilan rapor tidak dicantumkan, serta tulisan yang menyebutkan bahwa apabila rapor tidak diambil pada waktu yang ditentukan, maka siswa tidak berhak naik kelas, itu juga tidak dicantumkan seperti pada undangan yang sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang melalui Kepala Bidang (Kabid) SD Slamet Suyono sangat menyayangkan adanya kejadian tersebut.

“Kami telah memerintahkan Kasek SDN VII Kepanjen untuk mencabut dan merevisi surat undangan tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, Slamet juga memanggil Kasek SDN VII Kepanjen Yuli Isnani untuk memberikan klarifikasi atas undangan wali murid yang dibuatnya itu.

“Kami sudah melakukan teguran pada Kasek SDN VII Kepanjen,” tandasnya. (Der/Ulm)

Terkendala Aturan, Ribuan Bidang Tanah Aset Pemkot Malang Antre Sertifikasi

Ilustrasi bidang tanah. (Istimewa)

MALANGVOICE – Aset Pemkot Malang kategori bidang tanah antre menunggu giliran untuk disertifikasi. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya ada 6.825 bidang tanah yang belum tersertifikasi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang, Subhan menjelaskan, pihak terus melakukan inventarisasi aset pemerintah, termasuk aset tanah. Dari total 8.174 bidang tanah yang dimiliki, baru 1.349 bidang tanah yang telah mengantongi sertifikasi. Masih banyaknya aset belum tersertifikasi diklaim akibat batasan jumlah bidang tanah yang harus diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Ada keterbatasan kuota untuk lakukan sertifikasi oleh BPN,” kata Subhan ditemui awak media, Selasa (18/6).

Pembatasan pengajuan sertifikasi, lanjut Subhan, telah sesuai aturan berlaku. Pihaknya tetap mematuhi dan bakal melalui sesuai tahapan yang ada.

“Kami tidak bisa menyalahkan BPN, karena memang aturannya begitu ada pembatasan,” pungkasnya. (Hmz/ulm)

Sukseskan Program Pemerintah, Dewanti Minta Tugas PKK Ditambah

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko (Foto; Ayun)

MALANGVOICE – Tugas anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Batu tampaknya bertambah. Selain mensukseskan program KB, juga mengentaskan permasalahan ekonomi.

Wali Kota Batu Dewanti menyampaikan tugas PKK memang harus terasa di masyarakat. Sehingga, harus memiliki peran yang menghasilkan kerja nyata.

“Ada program-program yang memang memang kita minta bantuan mereka (PKK, red). Dengan tujuan agar bisa lebih mensukseskan program pemerintah,” ucapnya saat ditemui setelah acara Halal Bihalal Tim Penggerak PKK Kota Batu Selasa (17/6).

Disebutkan Dewanti seperti program KB dan atau pengentasan ekonomi. Selain itu juga menjaga agar remaja tidak terlibat hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kenakalan remaja yaitu minum-minuman keras dan narkoba.

“Mereka kan yang paling bisa menjaga dan mengawal terus kemudian mendampingi anak2 itu,” tuturnya.

“Tadi saya juga sudah minta pengentasan ekonomi yang secara terprogram sampai tuntas. Misalnya seperti PKH,” imbuhnya.

Apalagi, Dewanti menyebutkan dalam waktu dekat PKK Kota Batu akan melaunching program Kampung PKK di Kelurahan Sisir. (Hmz/Ulm)

Polisi Pilih Tak Jebloskan Jukir Viral ke Penjara, Ini Alasannya

Kasat Reskrim Polres Malang Kota AKP Komang Yogi Arya Wiguna. (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Polisi memutuskan tak melanjutkan proses hukum juru parkir (jukir) yang viral akibat menarik tarif kemahalan. Jukir berinisial P (51) serta koordinator parkir berinisial MK (47) yang sempat diamankan telah dibebaskan.

Kasat Reskrim Polres Malang Kota AKP Komang Yogi Arya Wiguna mengatakan, pihaknya tidak melanjutkan ke tahap penyidikan atas kasus jukir yang menarik tarif parkir untuk kendaraan jenis bus Rp 50 ribu tersebut. Pihaknya lebih menekankan pada pendekatan peraturan daerah (perda).

Baca Juga:Dishub Bantah Jukir Penarik Tarif Mahal adalah Anggota Resmi

“Untuk tindakan paling realistis ya mengutamakan pendekatan perda. Karena yang bersangkutan mengakui baru sekali menarik tarif itu,” kata Komang, Selasa (18/6).

Ia melanjutkan, unsur pidana juga belum kuat. Sebab tidak ada dugaan pemerasan mengarah pada ancaman kepada korban.

“Unsur -unsurnya belum cukup,
kami mendorong PPNS (pejabat Pemkot Malang) untuk penegakan perda tentang jukir yang menarik tidak sesuai tarif,” sambung dia.

Disinggung tentang tindak pidana premanisme, Komang juga menampiknya. Bahwa penindakan premanisme tidak harus tentang jerat hukum pidana, melainkan bisa dengan pembinaan dan efek jera.

“yang bersangkutan tetap kami lakukan wajib lapor dan surat pernyataan tidak mengulangi lagi,” pungkasnya. (Hmz/ulm)

Mutasi Ilegal Ala Sanusi Akhirnya Ditunda

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, saat didampingi oleh Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti. (Toski D).

MALANGVOICE – Polemik mutasi 248 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang dilakukan pada 31 Maret 2019 lalu akhirnya ditunda.

Keputusan penundaan tersebut diambil oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang usai adanya pertemuan antara Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dengan dewan, yang digelar di ruang Komisi I DPRD Kabupaten Malang, usai kegiatan rapat Paripurna, Selasa (18/6).

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko mengatakan, dengan adanya polemik mutasi pejabat ASN tersebut, pihakanya akhirnya memanggil Baberjakat Kabupaten Malang untuk mengklarifikasi.

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, saat didampingi oleh Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti. (Toski D).
Pelaksanaan rapat tertutup dengan Baberjakat. (Toski D).

“Dalam pertemuan tadi, kami sepakat jika mutasi pejabat ASN tersebut ditunda hingga usai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan digelar pada 30 Juni nanti,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti mengatakan, pihakanya melakukan penundaan penyerahan surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) bagi 248 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas.

“Semua pejabat eselon II, III, dan IV hasil mutasi SPMT-nya kami tunda,” ungkapnya.

Penundaan SPMT tersebut, lanjut Tridiyah, dilakukan menunggu petunjuk teknis terkait sertijab dari Mendagri. Saat ini, Pemkab Malang sudah menerima izin dari Mendagri yang dituangkan dalam surat tertanggal 14 Juni 2019 dengan nomor 821/3194/OTDA yang ditandatangani oleh Plt. Dirjen Otda Akmal Malik.

“Dengan ditundanya penyerahan SPMT ini, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hasil mutasi tersebut belum bisa melakukan kebijakan strategis. Tapi, saya yakin tidak akan menggangu roda pemerintahan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, sebelum sempat beradar surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 18 April 2019 dengan nomor 800/2350/OTDA yang ditandatangani oleh Plt. Dirjen Otda Akmal Malik yang diperkuat dengan adanya surat dari gubernur Jatim tertanggal 13 Mei 2019 bernomor 821.2/5946/204.4/2019 ditandatangani atas nama gubernur Jatim melalui Sekda Provinsi Heru Tjahjono, yang menyampaikan bahwa permohonan pelantikan belum bisa disetujui menteri dalam negeri. (Hmz/Ulm)

Komunitas