MALANGVOICE – Kota Malang mendapatkan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Hal membanggakan lain, capaian predikat A yang didapatkan Kota Malang itu merupakan satu dari 11 Kabupaten/Kota yang meraih pencapaian sama, dari total 508 Kabupaten/Kota yang mengikuti evaluasi.
Wali Kota Malang, Sutiaji bersyukur dan bangga atas capaian yang menjadi kali pertama didapatkan Kota Malang selama mengikuti evaluasi bergengsi tersebut.
“Syukur Alhamdulillah, prestasi ini tentu buah dari perbaikan demi perbaikan mendasar birokrasi Kota Malang yang dilakukan secara berkesinambungan dan kebersamaan semua pihak. Golnya yang terpenting adalah kepuasan masyarakat makin meningkat,” ujarnya.
Pemkot Malang sendiri kini terus melakukan berbagai macam trobosan. Diawali dengan penyempurnaan paradigma, proses dan substansi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dengan tiga prinsip utama, yakni berorientasi hasil, money follow program, follow result program dan crosscuting.
“Hasilnya program pembangunan yang semula ‘gemuk’ hingga 173 program, bisa dipangkas dan difokuskan pada 113 program yang benar-benar sesuai dengan arah pembangunan yang digariskan,” tuturnya.
Selain itu, ada juga terobosan lain melalui lelang kinerja, enam skema musrenbang tematik (perempuan, lanjut usia, anak, disabilitas, pemuda, corporate social responsibility atau CSR), integrasi sistem perencanaan dan penganggaran, penyediaan berbagai layanan pemerintahan berbasis elektronik, penguatan pengawasan internal, hingga uji publik calon Sekretaris Daerah Kota Malang.
“Penghargaan ini saya harapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk semakin cepat dan tepat memberikan pelayanan bagi masyarakat. Jangan berpuas diri, esok harus lebih baik dari hari ini,” terangnya.
Sementara itu, KemenPAN RB, Tjahjo Kumolo, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah meraih predikat AA sampai dengan B atas kerja keras untuk memperbaiki birokrasi masing-masing. Tentunya juga perlu dampak nyata yang dirasakan masyarakat atas capaian-capaian yang telah didapatkan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden RI untuk mencapai reformasi birokrasi, bukan hanya semata penyederhanaan birokrasi. Tapi harus berdampak pada suksesnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, ekonomi, dan infrastruktur yang makin adaptif dan cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.(der)