MALANGVOICE— Suasana ruang pertemuan di kawasan Mikutopia, Batu, terasa hangat namun serius pada Selasa pagi itu (14/4/2026). Di meja, duduk bersanding perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kota Batu, jajaran BPJS Ketenagakerjaan, dan para pengelola destinasi wisata yang mulai dikenal luas tersebut.
Pertemuan ini menjadi titik balik bagaimana sebuah tempat rekreasi bernapas bersama perlindungan sosial bagi ratusan pekerja di dalamnya.
Kepala Disnaker Kota Batu, Mokhamad Forkan, membuka pembicaraan dengan sebuah angka yang mencolok. Objek wisata ini merekrut sebanyak 203 karyawan. Menariknya, sebanyak 192 orang di antaranya, atau sekitar 95 persen warga lokal di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji.
Namun, semangat itu belum lengkap tanpa jaring pengaman. Maka, satu per satu komitmen mengalir dari meja manajemen. Melalui perwakilan HRD, Mikutopia menyatakan kesanggupan untuk mendaftarkan seluruh karyawan ke program BPJS Ketenagakerjaan. Ini sebagai bentuk pengakuan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan.
Forkan pun tak tinggal diam. Ia mengingatkan perlunya payung hukum yang jelas dalam hubungan kerja. Dalam hal ini perlu adanya peraturan perusahaan yang akan mengatur hak, kewajiban, dan kepastian bagi kedua belah pihak, antara pemberi kerja dan pekerja.
“Kami minta agar regulasi internal segera diterbitkan sebagai dasar hubungan kerja yang jelas,” tegasnya.
Soal upah, Forkan menjelaskan, Mikutopia masih dalam fase rintisan. Karena itu, penerapan Upah Minimum Kota (UMK) dilakukan secara bertahap. Sebuah kompromi yang realistis, tanpa mengabaikan arah keadilan.
Sementara itu, dari sisi kontribusi fiskal, Mikutopia sudah mulai menunjukkan taringnya. Hanya dalam 11 hari—tepatnya 21 hingga 31 Maret 2026—mereka menyetorkan pajak hiburan sebesar Rp352 juta. Angka yang menurut Forkan menunjukkan potensi besar sektor wisata dalam membiayai pembangunan daerah.
Tak berhenti di angka, Wali Kota Batu, Nurochman, juga menitipkan pesan strategis melalui Forkan. Saat musim puncak kunjungan tiba, pengelola diminta tidak memberikan akses gratis untuk wahana. Alasannya untuk menjaga stabilitas pendapatan dan keberlanjutan usaha.
“Kami sudah mengingatkan agar tidak menggratiskan wahana saat peak season,” ujar Forkan.
Di akhir pertemuan, Brian Kenendra, selaku Humas Mikutopia, berdiri dan menegaskan komitmen balik. Ia berjanji menjalankan seluruh arahan, mulai dari pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan hingga penyusunan peraturan perusahaan.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja secara bertahap seiring perkembangan usaha,” ujarnya.
Lebih dari sekadar bisnis, Brian menegaskan,keberadaan usaha wisata yang dikelolanya tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lokal. Mikutopia ingin tumbuh bersama masyarakat sekitar, khususnya warga Tulungrejo. Membuka lapangan kerja dan memberi kontribusi nyata.
“Kami ingin tumbuh bersama masyarakat sekitar, khususnya warga Desa Tulungrejo, dengan membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah,” tandasnya.(der)