Mengenang Rudi Satrio Lelono (Sam Idur): Pendidik, Seniman Serba Bisa Yang Bersahaja

Oleh : SUGENG WINARNO

Rudi Satrio Lelono atau biasa disapa Sam Idur telah berpulang. Kabar yang menyebar lewat WhatsApp, Twitter, Instagram, dan Facebook Jum’at sore itu bikin kaget banyak orang. Banyak yang tak percaya Sam Idur begitu cepat meninggalkan kita semua. Tak pernah terdengar keluhan sakit serius dari seniman dan dosen nyentrik asli Malang ini.

Komunitas seniman, Aremania, jurnalis, pendidik, dan beragam kelompok pegiat seni budaya Malang Raya sangat kehilangan. Saya dan sejumlah teman di kampus Universitas Muhammadiyah Malang juga begitu kehilangan sosok pendidik yang sangat bersahaja ini. Orangnya low profile, sederhana, dan suka berbagi ilmu dengan sesama. Sam Idur adalah sosok yang menyenangkan, enak diajak ngobrol, dan punya sense of humor yang tinggi.

Sam Idur dikenal sebagai sosok yang bicaranya ceplas ceplos, jujur, dan terbuka. Ide-de dan gagasannya sering di luar kewajaran (out of the box), yang bikin saya dan beberapa teman dosen kagum. Ide-ide brilliant sering muncul dari buah pikir Sam Idur. Beliau secara formal memang hanya mengenyam pendidikan S1, namun dalam banyak hal, beliau setara dengan para doktor bahkan profesor.

Pada Jum’at (22/3/2019) malam itu semua berkumpul di rumah duka. Hujan gerimis yang tak henti semalaman seakan jadi pertanda bahwa alam juga turut menangis atas kepergian Sam Idur. Sejumlah seniman, Aremania, wartawan, mahasiswa, dosen, dan semua kolega, berkumpul mendo’akan kepergian Sam Idur untuk selama-lamanya. Walikota Malang, Setiaji juga tampak diantara para pentakziah malam itu.

Tak berlebihan kalau menempatkan Sam Idur sebagai salah satu seniman Kota Malang. Beberapa even seni dan budaya besar Kota Malang tak bisa dilepaskan dari ide, gagasan, dan kerja nyata Sam Idur. Even Malang Tempoe Duloe (MTD) misalnya. Sam Idur adalah salah satu orang dibalik layar MTD Kota Malang yang digelar rutin itu.

Beberapa minggu sebelum kepergiannya, Sam Idur dan sejumlah seniman Kota Malang bertemu Walikota dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (disbudpar) untuk urusan kebudayaan. Melalui pesan WA, Sam Idur mengabarkan pada saya bahwa dirinya dan sejumlah seniman sedang audiensi dengan Walikota untuk pengukuhan Komite Kebudayaan Kota Malang (K3M).

Sam Idur dan beberapa rekan berkeinginan mengembangkan dan melestarikan kebudayaan khas Malang dari segala aspek. Sam Idur juga sangat peduli pada perkembangan seni musik Kota Malang. Sam Idur sepertinya tidak rela kalau Malang sebagai kota lahirnya para seniman musik tanah air akan tenggelam. Sam Idur ingin kiblat musik, terutama musik bergenre rock agar tetap dipegang Kota Malang.

Beberapa media massa Kota Malang juga sangat kehilangan Sam Idur. Sam Idur sangat lama berada di balik layar Radio KDS 8, Malang TV, dan sejumlah media elektronik lokal Malang. Hingga akhir hayatnya, Sam Idur juga masih tercatat sebagai salah satu Manajer Kreatif media online, Malang Voice. Saya adalah salah satu pembaca setia “Paitun Guldul” yang biasa ditulis Sam Idur di Malang Voice.

Melalui Paitun Gundul, saya sering tersenyum dan tertawa membaca tulisan Sam Idur. Tak jarang kalau ketemu saat mau ngajar, saya membincangkan Paitun Gundul. Bahkan sering ide tulisan muncul berawal dari guyunan kami di sofa ruang dosen lantai 6 itu. Rasa humor Sam Idur sangat tinggi, itu salah satu kemampuan beliau hingga semua persoalan bisa dibawa dengan lebih santai.

Sering smartphone saya bunyi cling, setelah saya cek ternyata kiriman WA Sam Idur yang berisi tautan (link) beberapa berita yang dimuat di Malang Voice. Tak jarang pula berita itu menjadi bahan diskusi kami, mulai dari konten beritanya, teknik menuliskannya, dan beragam hal terkait praktik jurnalisme. Sam Idur sering meminta saya untuk menilai berita di Malang Voice.

Beliau ingin memastikan berita Malang Voive tidak ngawur. Seperti yang beliau sering sampaikan tagline Malang Voive itu “Asli Gak Ngawur!”. Apa yang dilakukan Sam Idur untuk Malang Voive memang luar biasa. Beliau mau terus belajar dan sharing dengan sesama dosen dan mahasiswa dengan sangat terbuka. Sifat suka memberi ilmu dan semangat belajar beliau juga sangat tinggi. Beliau adalah sosok teman belajar dan mengajar yang menyenangkan.

Bagi Arema FC, kehadiran Sam Idur berkontribusi cukup berarti. Logo Arema FC adalah salah satu bukti karya Sam Idur untuk tim berjuluk Singo Edan itu. Sam Idur telah memberi makna dan filosofis yang dalam pada logo Arema FC. Logo Arema FC dibuat Sam Idur bukan sekedar untuk identitas club, namun lebih dalam, logo itu adalah do’a untuk keberhasilan Arema dan masyarakat Malang.

Sam Idur juga menulis lirik lagu untuk Arema Voice. Lagu bertajuk “Singa Bola” adalah karya Sam Idur. Lagu itu hingga sekarang masih menjadi lagu andalan yang selalu diputar saat Arema berlaga di stadion Kanjuruhan. Lagu ciptaan Sam Idur itu telah menjadi suntikan spirit untuk para pemain Arema yang sedang bertanding dan bagi Aremania dalam bersemangat mendukung tim kebanggaan warga Malang Raya itu.

Walau nyentrik, Sam Idur sebenarnya sosok yang religius. Hampir tiap hari beliau mengungah hadist-hadist di laman Facebook-nya. Kisah-kisah bijak Dakwah yang disampaikan Sam Idur mendapat respon yang positip dari pertemanan beliau di Facebook. Sam Idur memang bukan kiai, tapi materi dan model dakwah yang dijalankan efeknya cukup kuat mengajak umat dalam kebajikan.

Sam Idur yang lahir 14 Juli 1963 di Bareng, Kota Malang itu kini telah berpulang. Sepertinya gambar profil yang saya lihat di WA beliau itu sebagai pertanda. Di profile picture WA beliau ada gambar Sam Idur saat kecil dan foto beliau sekarang, ada tulisan 201963, yang saya maknai 2019 dari 1963. Bagi saya itu seperti firasat kepergian beliau. Dalam usia 56 tahun, Sam Idur berpulang, meninggalkan satu istri dan dua anak.

Sosok pendidik dan seniman serba bisa itu mewariskan sejumlah karya untuk kita kenang, lestarikan, dan teruskan. Tulisan ini hanya secuil dari kesaksian saya tentang Sam Idur. Tentu masih banyak kiprah baik Sam Idur yang tidak saya ketahui. Saya yakin siapapun teman, sahabat, kolega yang mengenal Sam Idur mengakui beliau adalah orang yang baik.

Semoga segala kebaikan yang ditanam Sam Idur selama hidup bisa menghantarkannya memanen kemuliaan di surga. Selamat Jalan Sam Idur.

(*) SUGENG WINARNO, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Titi Mongso Goro-Goro (Patahan Sejarah)

Oleh: Cokro Wibowo Sumarsono *

Dalam jagad pewayangan digambarkan dengan jelas melalui janturan Ki Dalang bahwa akan tiba sebuah masa (titi mongso) sulit dan gelap gulita dalam berkehidupan. Sebuah titi mongso yang harus dilalui oleh sebuah bangsa sebelum memasuki jaman kencono (jaman keemasan).

Masa gelap tersebut dinamakan dengan istilah goro-goro, yang ditandai dengan beberapa pertanda alam secara beruntun sebagai berikut, yaitu :
‘Akeh udan salah mongso, guntur gludhug bledheg sesamberan, peteng ndhedhet lelimengan. Gunung jugrug sinartan lindhu, padhas gempal, tebing longsor, lesus pindha pinusus. Jawah deres angin garudha ugi banjir bandhang’.

Artinya :
‘Banyak hujan yang salah musim (waktunya panas tetap hujan), guntur dan guruh sambar menyambar, mengakibatkan gelap gulita tanpa cahaya (gelap mata). Gunung meletus yang disertai dengan gempa bumi, tanah-tanah keras pada rontok, tebing banyak yang longsor dan puting beliung beriringan. Hujan deras disertai dengan badai taufan serta banjir bandang di mana-mana’.

Selain itu disebutkan pula tanda-tanda lainnya yaitu :
‘Brahmana wis sirna tapane, satriya sirna kaprawirane, bebasan kali ilang kedhunge. Sepuh anem salang tunjak numbuk bentus, rebut ing ngarsa luru boga tanpo wigih ringa-ringa. Temah telas tilasing kamanungsan, tilar kapribaden, tebih ing katresnan, datan asih mring sesami, datan metang sangsaraning liyan, angger kasembadan kang sinedya’.

Artinya :
‘Orang-orang yang dituakan sudah tidak menjalankan fungsinya lagi sebagai pengayom sedangkan para ksatriya telah kehilangan jiwa patriotnya. Seperti sungai yang kehilangan palungnya (karena tertutup limbah dan sedimentasi sampah). Tua ataupun muda saling menghujat dan menghajar, saling berebut menjadi pemimpin terdepan, berburu rente dengan tanpa malu-malu lagi. Telah lenyap peri kemanusiaan, kepribadian bangsa ditinggalkan, menjauhi kasih sayang antar sesama manusia. Tak pernah menghiraukan kesengsaraan orang lain, yang penting terwujud keinginan pribadinya’.

Gambaran pujangga kuno tersebut banyak yang terjadi pada saat ini. Liberalisasi politik dan ekonomi telah menciptakan budaya liberal secara massif dan sistemik. Ajang silaturahmi dikalahkan dengan media sosial, gotong royong dirontokkan dengan menjamurnya individualisme. Kekeluargaan diganti dengan permusuhan, tradisi kritik oto kritik berubah menjadi hasut dan bully membully. Politik persatuan telah bergeser menjadi politik adu domba dan pecah belah antar anak bangsa.

Semua mengurus pemerintahan, sedikit saja yang mengurus negara. Hiruk pikuk selalu terjadi dalam pemilihan umum (demokrasi prosedural) sementara sedikit saja yang berminat dengan demokrasi substansial.

Perbedaan antara negara dan pemerintahan perlu ditegaskan, agar jelas program buat rakyat atau konstituen. Perbedaan antara anggaran publik dan anggaran aparatur juga perlu diluruskan. Agar belanja aparatur tidak lebih besar daripada belanja untuk publik. Hak asasi juga harus diiringi dengan kewajiban asasi. Kritik juga seiring dengan solusi.

Goro-goro merupakan patahan sejarah, sebuah masa pergolakan yang dipengaruhi oleh anasir unsur alam dan ketidakseimbangan peri kemanusiaan.
Goro- goro merupakan patahan sejarah, jikalau kita lengah akan diterkam habis oleh predator yang siaga mengintai di tapal batas.

Goro-goro merupakan patahan sejarah, yang harus kita lalui dengan tabah, demi masa keemasan menuju negeri adil makmur seperti yang dicitakan pendiri bangsa.

Kencangkan ikat pinggang, perkuat kemandirian, siapkan mental dan logistik guna hadapi peristiwa besar yang bakal terjadi.
Tetap setia di garis massa!

*Cokro Wibowo Sumarsono, Mantan Sekretaris Jenedral Presidium GMNI dan Ketua DPP Gerakan Pemuda Desa Mandiri (Garda Sandi).

Jebakan Dikotomi Tradisi-Modern pada Kemajuan Pertunjukan Teater Malang Raya

Oleh:  wishnumahendra

Ketika situasi global sedang menghadapi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Sudah menjadi barang tentu Indonesia terkena dampaknya, atau sekurang-kurangnya sudah saatnya untuk bersiap untuk ikut ke dalam arus kemajuan tersebut. Gagasan terkini tentang kemajuan teknologi informasi tersebut berkembang ke tahap keempat, yang kemudian disebut dengan Revolusi Industri 4.0. Secuplik tentang Revolusi Industri 4.0 dari buku The Fourth Industrial Revolution oleh Klaus Schwab disebutkan sebagai satu kondisi revolusioner dalam bidang teknologi informasi yang tidak hanya saja pintar, melainkan juga semakin terhubung dan terintegrasi. Bahkan ruang lingkup perkembangannya semakin terpadu lintas fisik, digital dan biologis, sehingga menyebabkan perkembangan teknologi berjalan begitu cepat dari revolusi industri sebelumnya. Menarik untuk melihat bagaimana perkembangan kesenian seiring dengan momentum Revolusi Industri 4.0, baik sebagai sebuah peluang ataupun tantangan.

Tulisan ini selanjutnya akan secara khusus melihat potret kemajuan pertunjukan teater di Malang Raya. Tentu tidak serta merta mengkaitkan dengan momentum Revolusi Industri 4.0, namun justru melihat visibilitas dari kesiapan pelaku seni pertunjukan terhadap momentum tersebut. Jika ditarik pada tingkat negara, Pemerintah Indonesia (via KEMENPERIN) berupaya untuk mengejar daya saing regional dengan menerbitkan Making Indonesia 4.0 melalui lima sektor utama (makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia dan elektronik), sayangnya tidak ada sektor seni dalam dokumen tersebut yang dijadikan daya saing negara dalam hal ini. Meskipun begitu, Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) menetapkan target kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian nasional mencapai RP. 1,2 Triliun. Harapannya industri seni pertunjukan dalam kontribusi tersebut dapat tumbuh 9,54% dengan tanggung jawab BEKRAF untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kohesif, yang dapat mempertemukan ide/produk, produksi, perlindungan HKI, pemasaran dan penjualan.

Merujuk pada segi otoritas negara beserta kebijakan turunannya tentu ada tugas besar untuk melihat bagaimana kesiapan seni pertunjukan di Malang Raya menghadapi era yang begitu kompetitif. Pembangunan ekosistem yang disebutkan sebelumnya tentu membutuhkan waktu untuk dapat berjalan sebagai sistem yang hidup secara aktif dan tidak membuat pelaku seni hanya berlaku pasif. Salah satu potret yang menarik adalah melihat bagaimana lembaga pendidikan merespon hal ini. Pengalaman penulis ketika mengikuti Forum Diskusi Kajian Seni dan Budaya Teater Universitas Brawijaya “Kamisan di Teater EGO” hari Kamis, 18 Oktober 2018 justru menyajikan dialektika yang usang. Pelaksanaan diskusi tersebut bagaimanapun tetap harus diapresiasi sebagai pengayaan ide dan gagasan, namun dengan tema yang diajukan yakni “Spirit Lokalitas dalam Teater Modern” peserta diskusi sayangnya justru terjebak dalam menelaah pembeda atau karakteristik khusus antara konteks tradisi dan modern. Seakan-akan pembedaan tradisi dan modern pada era yang sangat kompetitif ini menjadi tembok tebal untuk menentukan bagaimana pelaku seni pertunjukan teater melakukan produksi atau tidak.

Tulisan Abdul Malik dalam kolom Kompasiana-nya berjudul “Didik ‘Meong’ Harmadi dan Dunia Teater di Malang” menyebutkan bahwa Sastrawan Afrizal Malna dalam sebuah diskusi pernah mengusulkan Malang menjadi laboratorium teater. Alasannya cukup logis mempertimbangkan banyaknya kelompok teater di sekolah/kampus dan juga kelompok teater yang independen. Jika memang Malang diandaikan sebagai sebuah laboratorium teater, tentu sudah menjadi suatu keharusan bagi pelakunya untuk terus melakukan eksperimen agar dapat menghasilkan karya yang baik. Eksperimen-eksperimen tersebut tentu menuntut pelakunya untuk terus aktif berkarya sembari menambah jam terbang dan kualitas diri. Arah pikiran tentang sebuah pertunjukan menempatkan sutradara sebagai tokoh sentral juga harus perlahan digeser ke arah pekerjaan tim. Mutia Husna Avezahra (Pegiat di Teater Komunitas) dalam tulisannya “Seberapa Kolektif Panggung Seni Pertunjukan Teater Kota Malang” pada kolomnya di Malang Voice juga menyadari bahwa dalam sekian waktu berkecimpung dalam teater ia mendapati bahwa panggung seni pertunjukan saat ini tidak lagi sutradara-sentris melainkan akomodasi dan kolaborasi banyak pihak, yang selanjutnya ia sebut sebagai kerja kolektif.

Poin pentingnya ialah sebagai suatu potret dari dunia teater di Malang Raya, situasi yang dihadapi saat ini setidaknya pelaku seni pertunjukan sama-sama mengamini bahwa Malang memang sebuah laboratorium teater yang sangat potensial berkembang terus. Posisi sutradara yang sangat hirarkis berangsur-angsur mulai ditempatkan sebagai pihak yang lebih setara sebagai kerja tim. Pengalaman penulis di Ruang Karakter juga melihat peran Pimpinan Produksi bukan lagi subordinat dari sutradara seperti yang dilakukan di kelompok teater di Malang Raya kebanyakan, melainkan memiliki peran yang sudah seharusnya dikembalikan sebagai ‘pemimpin’ dalam jalannya produksi. Sementara ide dari laboratorium ‘Malang’ yang begitu besar dan potensial ini sayangnya tidak diikuti dengan gagasan pengembangan seni pertunjukan ke arah yang berkemajuan. Terbukti dialektika gagasan yang terjadi masih berkutat pada tipologi tradisi dan modern, padahal dalam konteks kemajuan teknologi informasi mestinya memiliki arah yang berbeda. Harusnya pembedaan tradisi dan modern dicukupkan sebagai sebuah pilihan saja oleh pelaku seni, saat ini mestinya dialektika gagasan diarahkan pada pemanfaatan teknologi serta upaya menjaga konsistensi berkarya di panggung pertunjukan. Bagaimanapun seseorang ataupun kelompok seni dikenal karena karyanya, maka itulah satu-satunya penjembatan antara gagasan kreasi yang dimiliki dengan penikmatnya.

Pelaku seni, tidak hanya pada seni pertunjukan, perlu merubah cara pandangnya pada situasi terkini yang terjadi di dunia. Hanya ada dua pilihan, ikut maju berkembang dengan momentum yang ada atau tetap bertahan pada sekat-sekat yang sangat subjektif kemudian ditinggal kemajuan dunia. Hal sederhana yang paling mungkin dilakukan adalah membuka diri pada kemajuan tersebut dan menyadari bahwa banyak cara yang harus dikerjakan untuk ikut membangun ekosistem seni pertunjukan di Indonesia termasuk di Malang Raya. Jangan sampai pelaku seni masih terjebak pada dikotomi tradisi dan modern, tanpa menyadari tantangan ke depan yang begitu kompetitif dengan beragam sajian pilihan.

*) wishnumahendra, Manajer Produksi di Ruang Karakter – wishnu.mahendra@gmail.com

MEA 2016, Mampukah UMKM Bersaing?

Oleh: Ahmad Fairozi *

Jelang pergantian 2015 menuju 2016, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pun tinggal menghitung hari. Hal itu patut menjadi kegelisahan bersama sebagai bagian dari MEA. Mampukah hasil produk Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) kita bersaing dengan hasil produk luar negeri yang segera membanjiri pasar?

Mirisnya, hingga hari ini UMKM kita belum menjadi prioritas pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mendorong agar mampu meningkatkan produksi kreatifnya, padahal dukungan yang teramat sangat dibutuhkan para pelaku UMKM menjadi sangat penting, selain dukungan finansial, juga penting dukungan pemasaran hasil produksi kreatif UMKM, mengingat persaingan dalam MEA pada tahun 2016 akan sangat ketat.
Melihat kenyataannya, UMKM hingga saat ini dibeberapa daerah belum difasilitasi secara baik oleh pemerintah, hal demikian berakibat pada lambatnya perkembangan industri kreatif yang berada dalam naungan UMKM. Sangat disayangkan jika hingga detik ini UMKM masih luput dari perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Hal di atas disebabkan beberapa faktor, di antaranya, banyaknya masalah dalam tubuh UMKM itu sendiri, yang pada dasarnya menjadi tugas pemerintah untuk mendata dan menertibkannya, misalnya masih ditemukannya UMKM yang masuk angin, pada kenyataannya UMKM itu tidak ada alias sudah mati. Nah, hal semacam ini sering terjadi, yang dimungkinkan dapat berdampak berupa kerugian bagi UMKM lain yang memang benar-benar ada sebagai pelaku usaha kecil dan menengah masyarakat.

Disamping itu, hasil produksi dari industri kreatif UMKM belum mampu dipasarkan dengan baik, karena terkendala biaya promosi dan distribusi, nah, disinilah tugas serta peran pemerintah sangat diperlukan untuk membantu UMKM mendistribusikan dan mempromosikan hasil produksinya untuk dapat dikenal masyarakat secara umum dan mampu memberikan incam bagi pelaku UMKM itu sendiri.

Lemahnya data dan dukungan berupa promosi hasil produk industri kreatif UMKM menyebabkan sulitnya bergaining produk UMKM di kancah perdagangan lokal, regional maupun nasional, cukup miris memang jika melihat keadaan yang demikian, dengan semakin dekatnya MEA yang akan diberlakukan sejak tahun depan, tentunya hanya tinggal menghitung hari saja, namun UMKM dan kita sebagai bagian dari MEA masih belum sepenuhnya siap menghadapinya.

Malang Raya Pusat Perekonomian

Melihat potensi wilayah Malang Raya sebagai pusat pariwisata dan pendidikan, seharusnya pemerintah daerah masing-masing wilayah sangat giat dalam mendorong dan memfasilitasi UMKM yang ada, sehingga pelaku UMKM yang berada pada tiga wilayah strategis di wilayah Malang Raya itu mampu menumbuhkan industri kreatifnya sebagai bagian dari persiapan kompetisi produksi industri kreatif yang terhimpun dalam sebuah UMKM.

Kota Batu misalnya, Pemerintah Kota Batu wajib mendorong agar pelaku UMKM dapat memproduksi oleh-oleh khas Kota Batu, dikarenakan Kota Batu didaulat menjadi sentra pariwisata. Potensi inilah yang belum mampu dimaksimalkan oleh pemerintah sejauh ini, sehingga pusat oleh-oleh yang berada di Kota Batu, rata-rata tidak menjual produk hasil UMKM yang berdomisili di Kota Batu, itulah menjadi alasan hingga hari ini UMKM belum mampu memaksimalkan hasil produk kreatifnya dalam dunia industri dan perdagangan.

Demikian juga di Kota dan Kabupaten Malang, tidak jauh berbeda dengan Kota Batu dalam memperhatikan nasib pelaku UMKM. Banyak diantara pelaku UMKM sulit berkembang, dikarenakan peran strategis pemerintah kurang memberikan manfaat terhadap pelaku UMKM selama ini, akibatnya, banyak UMKM yang tidak mampu mengembangkan produk kreatifnya, sehingga sulit bersaing dengan produk UMKM lain dan tentunya produk luar negeri nantinya.

Misalnya, sudah seberapa banyak pelaku UMKM mendapatkan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Haki) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Masih sangat sedikit produk hasil UMKM yang memiliki Haki, jika demikian, dimana peran pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi pera pelaku UMKM? Seharusnya dan sudah semestinya pemerintah yang bertanggungjawab terkait hal tersebut.

Penting digiatkan kembali oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mendorong dan membantu mempromosikan hasil industri kreatif produk UMKM, meski terkesan lambat dan hampir ketinggalan, inovasi tetap diperlukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan para pelaku UMKM.

Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan, itulah mengapa pemerintah dan para pelaku UMKM harus lebih giat lagi untuk menghadapi persaingan dalam MEA tahun 2016 mendatang, disamping juga produk hasil UMKM didorong untuk memiliki Haki, agar hak cipta dan hak kekayaan industri dapat dilestraikan ditengah persaingan yang ketat nantinya.

*Ahmad Fairozi, Divisi Data dan Program Good Governance Activator Alliance (GGAA) East Java.

Carut Marut Tata Kelola Toko Modern Menghilangkan Potensi PAD Pemkot Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Pembiaran Operasioanl Toko Modern di Kota Malang yang Ilegal berpotensi pada hilangya Penerimaan Asli Daerah ( PAD ) yang cukup besar, meliputi restribusi, pengelolaan parkir dan pajak reklame.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Selanjutnya pribadi atau badan berkewajiban menyerahkan Surat Setoran Retribusi Daerah yang disebut SSRD sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Struktur dan besarnya tarif restribusi berdasar pasal 18 Perda No 11 Tahun 2011 untuk kategori toko modern, sebagai contoh Golongan III dengan NJOP diatas Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar sebesar RP 75.000 setiap bulan. Dengan jumlah toko modern Kota Malang sebanyak 223 unit, kalau diambil rata–rata Golongan III, maka pemasukan tiap bulan dari Restribusi Toko Modern sebesar Rp 16.725.000, dan dalam satu tahun sebesar Rp 200.700.000.
Ketika Operasional Toko Modern tidak berdasarkan pada alas hak yang jelas, bahkan ada indikasi melanggar aturan ketentuan yang ada, maka pertanyaanya adalah, bagaimana Pemerintah Kota Malang dapat memungut restribusi Toko Modern secara transparan dan terukur?
Potensi kehilangan PAD yang ke dua adalah pemasukan dari sarana parkir yang gratis di toko modern. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri E); bahwa, Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir.

Jenis–jenis tempat parkir sebagaimana diatur dalam Bab V pasal 8 Perda No 4 tahun 2009 terdiri dari; a. Tempat parkir umum; b. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau Pemerintah,Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Daerah; c. Tempat parkir kegiatan insidental; d. Tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan.

Ketentuan pungutan sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 Perda No 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan tempat parkir secara nyata tidak ada tempat parkir gratis atau tidak dipungut biaya parkir. Namun dalam praktek hampir semua toko modern di kota malang parkirnya gratis. Jikalau dalam satu hari di toko modern ada terparkir 20 (dua puluh) sepeda motor dan 5 (lima) mobil, maka dalam satu hari potensi kehilangan pemasukan uang parkir sebesar Rp 30.000 dengan asumsi tarif parkir sepeda motor sebesar Rp 1000 dan tarif parkir mobil sebesar Rp 2000.
Dalam satu bulan ( 30 hari kerja ) satu unit toko modern seharusnya ada pemasukan parkir sebesar Rp 900.000, dalam satu tahun Rp 10.800.000. Ketika jumlah toko modern Kota Malang sebanyak 223 unit, jikalau separoh dari jumlah toko modern menyediakan parkir gratis maka total potensi kehilangan pemasukan parkir dengan contoh di atas mencapai sebesar Rp 1.204.320.000.
Tempat Parkir gratis di toko modern dengan tulisan Kendaraan hilang bukan tanggungjawab pengelola juga merugikan bagi konsumen, karena seolah kendaraan yang hilang adalah kelalaian konsumen. Hal ini bertentangan dengan pasal 19 ayat 2, Perda No 4 tahun 2009 yang menyatakan bahwa; Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntut hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahkan, dengan tegas dalam BAB XI Perda No 8 tahun 2009 tentang ketentuan pidana pasal 20, ayat 1 menyatakan bahwa; Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12); maka potensi kehilangan PAD yang ketiga adalah dari Pajak Reklame, berdasarkan Peraturan wali kota Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah, pasal (47) ayat (5) menyatakan bahwa, Pajak Reklame disetor oleh Penyelenggara Reklame/Pemegang Merk ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah saat menyelenggarakan reklame.

Dalam lampiran Perwali tersebut tertera tentang tarif reklame untuk jenis neon box dengan tarif pajak reklame tetap dengan masa pajk 1 (satu) tahun, jenis klasifikasi jalan A sebesar Rp 750.000, klasifikasi jalan B sebesar Rp 705.000, klasifikasi jalan C sebesar Rp 660.000 dan klasifikasi jalan C sebesar Rp 615.000. Jika kita ambil contoh titik tengah dengan klasifikasi jalan C sebesar Rp 660.000, maka potensi pemasukan reklame neon box dari toko modern sebesar Rp 147.180.000.
Toko Modern di Kota Malang juga sering memproduksi selebaran, leaflet/brosur berwarna yang dalam lampiran Perwali No 32 tahun 2013, untuk satu kali penyelanggaraan dengan jumlah 12.000 lembar, tarif pajak reklame sebesar Rp 2.400.

Dari uraian di atas dan terkait dengan tulisan sebelumnya tentang carut marutnya tata kelola toko modern di kota malang, maka seharusnya Pemerintah Kota Malang segera menyusun Peraturan Daerah Khusus tentang Tata Kelola Toko modern dan perlindungan terhadap toko tradisional/ pasar tradisional sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif yang berkeadilan. (Bersambung)

*Soetopo Dewangga, Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang.

Pentingnya Cara Berfikir Hukum dalam Menganalisa Isu Hukum

Ferry Anggriawan S.H, M.H
Ferry Anggriawan S.H, M.H

Oleh Ferry Anggriawan S.H, M.H

Kasus pembunuhan begal yang terjadi di Kabupaten Malang oleh tersangka berinisial ZA bukannya ditanggapi secara kritis, melainkan ditampilkan dalam bentuk sensasi

yang jauh dari inti permasalahan. Beberapa media memberitakan kasus ini melalui judul-judul yang jauh dari substansi permasalahan, seperti; “pembunuh begal di Malang demi membela pacar, ternyata juga punya istri”, ini bukan masalah pembunuh sudah beristri atau belum, tetapi ini adalah masalah hukum terkait pembunuhan bukan dibawa kedalam subtansi permasalahan melainkan pikiran pembaca dibiaskan dengan isu-isu yang jauh dari permasalahan hukum.
Cara berfikir hukum adalah mengolah bahan hukum-hukum positif dengan
menggunakan logika.Berfikir dengan menggunakan logika atau berfikir secara logis adalah befikir dengan menggunakan konsep, pengertian, doktrin, yang dibuat oleh hukum.Kasus pembunuhan begal yang dilakukan oleh ZA hendaknya dikritisi
dengan cara berfikir hukum yaitu dengan pasal yang berkaitan dalam kasus tersebut kemudian dengan pengertian dan doktrin yang sesuai dengan logika hukum.
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan 4 pasal berlapis salah satumya adalah
Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup disayangkan
oleh tim Kuasa Hukum ZA, karena ZA dalam keadaan terpaksa melakukan perlawanan, begitu juga Penuntut Umum juga mempunyai alasan kenapa pembunuhan tersebut dikategorikan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP, adalah
karena pisau telah dibawa oleh ZA ketika berangkat dari rumah dan sebelum kejadian pembunuhan terjadi.
Secara hukum positif pembelaan yang dilakukan oleh tersangka ZA dapat
dikategorikan dalam noodweer (pembelaan terpaksa) yang diatur dalam Pasal 49
KUHP. Beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikategorikan dalam pembelaan terpaksa adalah membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan,
kesusilaan, harta sendiri atau orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat, dan perbuatan tersebut melawan hukum. Adapun domain terkait pembelaan terpaksa adalah pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman dan serangan tidak boleh melampaui batas (asas subsidioritas). Ada beberapa unsur yang telah terpenuhi bahwa ZA melakukan perbuatan tersebut
dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yaitu; melindungi diri dan orang lain, melindungi harta sendiri dan orang lain, melindungi karena adanya ancaman yang sangat dekat dan adanya perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepadanya. Di sisi lain ada perbuatan ZA yang dijadikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dakwaan melalui Pasal 340 KUHP tentang perencanaan pembunuhan,mengingat ZA sebelum kejadian perampokan dan ancaman pemerkosaan, ZA terlebih dahulu
membawa pisau sebelum pembelaan yang berakibat pembunuhan terjadi.
Hukum adalah seni berinterpretasi, semua berhak menyatakan dirinya benar atau
menyatakan kebenaran subjektifnya, tetapi disatu sisi orang lain juga berhak menyatakan kebenaran subjektifnya. Kuasa Hukum ZA mempunyai argumen hukum yang siap didialektikakan dipersidangan dengan argumen hukum dan saksi yang disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Harapan kedepannya adalah semoga Putusan Pengadilan terkait kasus ini mempunyai nilai keadilan bagi keduabelah pihak dan nilai kemanfaatan bagi kita semua.
Melalui kasus ini hendaknya kita lebih cermat dalam menganalisa isu hukum, karena isu hukum tidak pernah jauh dari logika hukum dan hukum positif yang berada di Indonesia. Janganlah kamu masuk dalam suatu perkara kecuali kamu tidak memiliki ilmu didalamnya, begitupun janganlah menganalisa suatu isu hukum tanpa melalui ilmu hukum dan cara berfikir hukum.

Ferry Anggriawan S.H, M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Jalur Independen, antara Ilusi dan Keniscayaan dalam Pilkada Kabupaten Malang

Oleh: Dito Arief N. S.AP, M.AP

Sejarah awal pencalonan Kepala Daerah melalui jalur independen, secara resmi tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, setelah sebelumnya hanya berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darusalam pasca perdamaian pemerintah Republik Indonesia dan GAM untuk memfasilitasi tokoh-tokoh GAM yang ingin mencalonkan kepala daerah dari Non Partai Politik. Dalam Undang – Undang No.12 Tahun 2008, klasifikasi persyaratan calon independen diatur secara teknis dan mulai berlaku di Pemilukada seluruh Indonesa, dengan ketentuan persyaratan sebesar 6,5% – 10 % dari jumlah DPT pada Pemilu sebelumnya. Di era Rezim Pemilukada tersebut (Tahun 2008 – 2015), tercatat terdapat 7 Pasangan calon independen yang memenangkan Pemilukada di seluruh Indonesia.

Hadirnya Undang – Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, membuat Pilkada tidak lagi masuk dalam Rezim Pemilu, karena telah diatur khusus dalam Undang-Undang Pilkada. Pada Pilkada serentak pertama di tahun 2015 yang diselenggarakan di 269 daerah, jumlah calon perseorangan yang maju sebanyak 137 pasangan, dari seluruh jumlah calon perseorangan, yang berhasil menang hanya tiga belas pasangan. Pada Pilkada 2017 yang digelar di 101 daerah, jumlah calon perseorangan 68 pasangan, hasilnya calon perseorangan yang menang hanya tiga yakni di Pidie Aceh, Boalemo Gorontalo dan Sarmi Papua.

Dalam dua edisi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang, yaitu di tahun 2010 dan tahun 2015, kehadiran calon independen juga sempat mewarnai dinamika Pilkada. Pada Pilkada Tahun 2010, pada awalnya diikuti oleh 5 bakal pasangan calon, 3 yang diusung dari Parpol, sedangkan 2 bakal calon diusung melalui jalur independen (perseorangan), namun sayangnya 2 bakal pasangan calon dari independen yaitu “Martiani Setyaningtyas – Bibit Suprapto” dan “Sutikno – Rizal Safani” kandas karena tidak memenuhi persyaratan jumlah dukungan sebanyak 82.031 dukungan KTP (3% dari jumlah DPT Pemilu sebelumnya). Perlu diketahui Calon Bupati Independen Martiani Setyaningtyas merupakan Istri dari Sujud Pribadi, Bupati aktif pada saat itu. Gagal lolosnya kedua pasangan calon independen tersebut sempat memunculkan gugatan di PTUN Surabaya, meskipun pada akhirnya hasil putusan PTUN tidak menganulir keputusan KPU Kabupaten Malang tersebut. Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dengan syarat pencalonan yang lebih ketat yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015, terdapat 3 bakal pasangan calon yaitu 1 bakal pasangan calon dari independen, dan 2 pasangan calon dari partai politik. Berdasarkan hasil verifikasi KPU, bakal pasangan calon independen dinyatakan lolos yaitu pasangan “Nurcholis – M. Mufid” yang memiliki 204.464 dukungan KTP dari 157.904 dukungan KTP minimal yang dipersyaratkan (6,5% dari DPT Pemilu sebelumnya).

Lolosnya pasangan independen Nurcholis – M. Mufid tentunya menjadi kejutan tersendiri dalam Pilkada Kabupaten Malang 2015. Dari hasil penelitian penulis, lolosnya calon independen tersebut tidak terlepas dari andil Bupati ketika itu. Penuturan sejumlah informan yang merupakan penyelenggara pemilihan dan panwas di tingkat kecamatan dan sejumlah informan lain yang merupakan kontestan serta bagian dari Tim Kampanye Pilkada 2015 menuturkan bahwa tanpa adanya “pengkondisian” dan “mobilisasi” tidaklah mungkin syarat dukungan KTP bisa terpenuhi sebanyak itu dalam 2 tahap. Sejatinya dukungan KTP jalur independen dipersiapkan Bupati Rendra Kresna bilamana kesulitan mendapatkan rekomendasi Partai yang pada saat itu terjadi dualisme di kepengurusan Partai Golkar. Namun seiring rekomendasi partai yang pada akhirnya turun dari 5 Parpol pengusung (Golkar, PKB, Nasdem, Gerindra, Demokrat), maka dukungan KTP independen yang telah dipersiapkan akhirnya digunakan oleh Nurcholis – M. Mufid.

Tantangan bakal calon independen dalam Pilkada 2020, tentunya butuh dana besar, tenaga besar dan dukungan besar untuk bisa mengumpulkan 6,5 % KTP dari jumlah DPT Kabupaten Malang yang mencapai 1.996.857 (DPT Pilpres 2019), meskipun secara jumlah persyaratan independen untuk Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020 lebih sedikit yaitu sebesar 129.796 dukungan, daripada syarat minimal dukungan perseorangan di Pilkada Kabupaten Malang 2015 yang mencapai 157.904 dukungan. Selain jumlah syarat dukungan tersebut, sebaran dukungan juga harus merata di minimal 50 % jumlah kecamatan yang ada, atau minimal 17 Kecamatan dari jumlah 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Melihat latarbelakang pasangan independen yang memenangkan Pilkada di tahun 2015 sebanyak 13 pasangan calon dan 3 pasangan independen di Pilkada tahun 2017, ternyata sebagian besar bukanlah murni memiliki latarbelakang Non Parpol. Ada sejumlah pasangan independen yang memenangkan Pilkada yang sebenarnya adalah orang parpol namun tidak mendapatkan rekom dari parpolnya, bahkan diantaranya merupakan petahana atau merupakan keluarga dari petahana seperti Rita Widyasari (Politisi Golkar, Kutai Kartanegara), Neni Moerniani (Golkar-Bontang), Adnan Purichta Yasin Limpo (Politisi Golkar, Gowa), Abdul Hafidz (Wabup Rembang) dan sejumlah politisi pura-pura independen lainnya.

Menatap Pilkada langsung serentak tahap ke 4 yang diselenggarakan di tahun 2020 mendatang, akan terasa semakin berat tantangan dan peluang bakal calon independen untuk lolos verifikasi. Untuk lingkup Jawa Timur, Kabupaten Malang dengan wilayah terluas kedua setelah Banyuwangi dengan jumlah DPT terbesar kedua setelah Surabaya, menjadi tantangan tersendiri apakah kehadiran calon independen hanyalah sebuah ilusi atau sebuah keniscayaan yang memang dikehendaki oleh tangan penguasa atau kehendak sadar masyarakat Kabupaten Malang.

*) Dito Arief N. S.AP, M.AP
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny J.A)
Peneliti Evaluasi Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Malang (Penelitian Tesis Magister FIA UB)

Refleksi atas Kondisi Kebebasan

Oleh: Abdul Wahid*

Reformasi sudah berlangsung hampir 20 tahun. Berbagai perubahan banyak dirasakan kelompok masyarakat, terutama pada bidang kebebasan berpendapat. Setiap orang kini tidak lagi takut dipenjarakan gara-gara ucapan yang dianggap menyinggung rezim penguasa. Kebebasan adalah barang mewah pada Orde Baru. Lazim diketahui, kata-kata bisa berakhir pada penjara pada masa itu. Perjuangan meruntuhkan Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari pengandaian menciptakan masyarakat madani yang berbasis pada keterbukaan dan kebebasan; terbuka atas informasi dan bebas berekspresi.

Kini, kita hidup dan menghidupi era pasca-reformasi. Kondisi kebebasan mendapat ruang terbuka yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Akan tetapi, kondisi kebebasan saat ini justru jauh dari pengandaian perjuangan awal masa reformasi. Berbagai masalah seperti hoax dan ujaran kebencian dapat ditemui dengan mudah hampir di seluruh timeline media sosial. Bahkan, agenda publik kadang didasarkan pada peristiwa viral di media sosial meski peristiwa tersebut pada kemudian hari terbukti hoax. Kondisi ini merupakan bagian dari konsekuensi kebebasan yang disalahgunakan untuk kelompok kepentingan ataupun kondisi masyarakat yang belum siap dengan konsekuensi kebebasan dibebankan pada mereka.

Konsekuensi Teknologi yang Terbuka

Teknologi informasi menjadi jembatan antara masyarakat dan dunia sosialnya. Teknologi sekaligus mendorong pada terciptanya ruang-ruang baru sebagai bagian dari gejala kondisi masyarakat yang bebas dan terbuka. Melalui teknologi media sosial misalnya, beragam informasi bisa didapatkan dengan mudah untuk merefleksikan fenomena kontemporer. Media sosial menjadi sarana baru bagi masyarakat untuk membentuk dunia publiknya. Siapapun dapat berkomentar dan mengunggah apapun. Masyarakat tidak hanya menjadi pembaca, tapi sekaligus jadi produsen informasi sekaligus.

Meski demikian, keterbukaan dalam media sosial tidak sejalan dengan kualitas informasi. Berita palsu dapat tumbuh, berkembang, dan tersebar secara luas pada masyarakat. Jika mengembalikan ingatan pada Pemilu 2014 lalu, berbagai media sosial, media partisan, hingga media propaganda murahan ala Tabloid Obor dengan mudah menyebar di masyarakat. Tak hanya itu, baru-baru ini sekelompok orang di bawah naungan Saracen, diduga kuat menawarkan jasa pengelolaan isu secara sistematis melalui media sosial. Isu yang dikelola tidak main-main; politik, agama, hingga suku dan ras kelompok tertentu yang bernada kebencian dan fitnah.

Parahnya, sebagian besar masyarakat kita bahkan percaya pada segala unggahan di media sosial. Hal ini dapat dilihat dari data pengikut Saracen yang berjumlah lebih dari 800 ribu akun di media sosial Facebook. Produksi informasi yang menyesatkan akan melahirkan gambaran menyesatkan di benak masyarakat. Padahal, gambaran ini menjadi dasar tindakan masyarakat atas dunia sosialnya. Jika Saracen mengunggah konten hoax yang diarahkan membenci kelompok lain, kemungkinan masyarakat pengikut akun Saracen akan memiliki pandangan dan keyakinan sama. Keyakinan ini akan bertambah besar jika unggahan konten kebencian ini bagikan banyak pengguna media sosial dan menjadi viral. Keyakinan bersama ini kemungkinan akan dianggap sebagai kenyataan atas dunia.

Kita dapat membayangkan bagaimana kualitas kehidupan publik dapat terbangun dengan baik jika kenyataan didasarkan pada konten yang tidak berdasar sama sekali. Kenyataan yang demikian ini hanya menciptakan lingkungan semu; lingkungan yang tercerabut dari kondisi asalnya. Kondisi ini hanya akan menghasilkan ketidakpastian masyarakat pada dunia. Pada titik ini, media sosial memang mendorong keterbukaan tanpa batas. Seakan-akan teknologi memiliki mekanisme natural untuk mendorong masyarakat bertindak secara bebas.

Selayaknya kondisi kebebasan sudah harus dimaknai masyarakat sebagai jaminan untuk mengembangkan kualitas kehidupan mereka. Masyarakat dituntut lebih cerdas dan tidak melahap informasi dengan cara yang mentah. Tentu masyarakat yang sadar ini tidak lahir dengan sendiri. Berbagai gerakan sosial terkait literasi; baik literasi informasi, teknologi, maupun literasi media dalam arti yang sangat luas, perlu didorong dan digerakkan secara terus menerus. Relasi antar masyarakat yang sadar ini secara tidak langsung akan membawa perubahan yang nyata pada kecerdasan masyarakat dalam menghidupi dunia publiknya. Gerakan bersama ini sekaligus melengkapi upaya pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang sama-sama berupaya menjamin ruang publik yang sehat.

Adapun keberadaan berbagai kelompok yang memiliki latar ideologis berbeda, justru akan melahirkan dialektika ruang publik yang sehat. Prasyaratnya adalah pada informasi di berbagai ruang yang dilahirkan melalui proses komunikasi yang terbuka. Komunikasi terbuka ini tidak menutup pada ruang dialog, memberikan informasi palsu, maupun propaganda melalui konten bernada kebencian. Bukankah dunia ini adalah ruang bersama yang dihidupi masyarakat dari berbagai latar berbeda? Dengan demikian, perbedaan merupakan niscaya pada kehidupan masyarakat manapun.


*Abdul Wahid, bergerak di Center for Critical Society on Media, hidup dan tinggal di Malang. Kini aktif mengajar di Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya.

Refleksi 56 Tahun PMII; Memahami Arah Gerakan PMII ke Depan

Oleh: Amran Umar *

MALANGVOICE – 17 April 1960, tepatnya 56 tahun yang lalu, dunia mencatat, di Surabaya lahir sebuah organisasi kepemudaan yang menaungi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Tujuan awal berdirinya PMII waktu itu, pada 1960 partai-partai besar mempunyai angkatan muda, khususnya di kalangan mahasiswa, seperti GMNI, HMI, Masyumi dan lain sebagainya. Tetapi NU yang memiliki basis massa terbesar, justru tidak memiliki. Sehingga muncullah ide dari setiap daerah untuk mendirikan organisasi kemahasiswaan bernama PMII (KH Nuril Huda, Pendiri PMII).

Dalam perjalanannya, PMII melewati banyak tantangan, terutama pada awal berdirinya, mulai penolakan dari kalangan internal NU maupun dari luar NU, serta independensi PMII pada 1972 di Lawang, Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya sering disebut sebagai Deklarasi Murnajati, dimana secara struktural PMII lepas dari Banom NU.

Mulai saat itu PMII berkembang sangat pesat, ketika itu dipimpin sahabat Zamroni, yang dalam waktu bersamaan beliau juga menjabat sebagai presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Dari berbagai tantangan di atas hingga peran PMII ikut meruntuhkan kekuasaan Orde Baru pada 1998, organisasi ini mampu melewati semuanya, walau tidak berjalan mulus.
Hingga saat ini PMII memiliki 220-an cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, dan bisa dikatakan menjadi organisasi dengan jumlah kader terbanyak.

Arah Gerakan PMII
Dengan jumlah kader yang begitu banyak, PMII memiliki tanggung jawab dan tugas besar bagi bangsa, karena PMII harus mampu mengawal segala kebijakan yang ada, serta menjadi garda terdepan dalam menangkal gerakan radikalisme di kalangan mahasiswa khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya.

Lalu bagaimana dengan PMII saat ini, Apakah sudah mampu menjawab tantangan zaman? Bagaimana kondisi kadernya di seluruh Tanah Air? Itu semua merupakan pertanyaan yang harus dijawab para kader PMII saat ini. Bahwa PMII berdiri dengan tujuan sangat mulia, sebagaimana tertuang dalam AD/ART, yakni terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu, dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Kader PMII saat ini harus mampu mengatasi segala bentuk permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga harus menguasai berbagai hal dalam pandangan arah gerakanya, di antaranya:
Kecerdasan Intelektual (IQ). Hal ini sangat penting, baik untuk kepribadian kader maupun masyarakat luas, karena yang dikedepankan rasionalitas. Dalam hal ini kader harus mampu bertindak terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkunganya secara efektif. Artinya, ketika seseorang sudah menjadi kader PMII, maka dia harus mampu memberikan yang lebih. Contoh kecil, misalnya di dalam kelas, kader PMII harus tampil beda, di mana IPK nya harus lebih tinggi dari lainya.

Kecerdasan Emosional (EQ). Harus diakui, PMII merupakan organisasi kemahasiswaan yang mengedepankan intelektualitas, yang mampu mengontrol emosinya dalam situasi dan kondisi apapun., sehingga kecerdasan emosional itu dapat mengasah kemampuan untuk meredam emosi dan mengarahkanya kepada hal-hal yang bermanfaat. Sebab, tujuan akhir dari mahasiswa adalah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas.

Kecerdasan Spiritual (SQ). Selain menguasai IQ dan EQ, kader PMII juga harus menguasai kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah kaidah dan nilai-nilai, yang akan membawa seseorang kader mencapai kebahagian hakiki, mampu menyeimbangkan antara tugas sebagai mahasiswa, keluarga, dan tentu Yang Maha Kuasa. Artinya, ke depan, arah gerakan PMII tak hanya menyelesaikan berbagai masalah pada tataran sosial masyarakat saja, tapi juga ideologi serta menebar kedamaian bahwa perbedaan itu indah.

Dari berbagai penjelasan di atas, jelaslah bahwa kader PMII harus mampu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, menjadi garda terdepan membela kaum tertindas, bersinergi dengan segala elemen masyarakat untuk bersatu padu menjaga NKRI ini, serta harus mampu menjadi aktifis di dalam kelasnya, yakni menjadi pembeda secara intelektual dengan mahasiswa lainya.

Secara kontektual, di usia yang ke-56 tahun ini, PMII harus menciptakan kader yang berintelektual serta profesional, bukan hanya menjadikan kader sebagai kader demonstran, tapi diimbangi dengan kapasitas keilmuan yang matang, yang mampu menjawab tantangan zaman.

Selamat Hari Lahir PMII yang ke-56, semoga tambah jaya, pembela bangsa penegak agama, tangan terkepal dan maju kemuka!

*Amran Umar, Ketua Komisariat PMII Unisma.

6 Langkah Menuju Pemerintahan Bersih

Oleh: Caping Maskarah Safril *

PENYELENGGARAAN pemerintahan negara yang baik (good governance) menjadi agenda utama di Indonesia dewasa ini. Menarik bahwa penentuan agenda ini didahului oleh krisis finansial 1997 yang meluas menjadi krisis ekonomi. Krisis tersebut telah mendorong arus balik yang luas yang menuntut perbaikan ekonomi negara, penciptaan good corporate governance di sektor swasta, dan perbaikan pemerintahan negara.

Seperti dialami bersama, bangsa Indonesia memulai semua itu dengan mendesak suksesi kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto yang otoriter dan cenderung fasis ke arah pemerintahan yang demokratik kerakyatan.

Tentu saja, suksesi tidak cukup sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat. Reformasi politik akhirnya melebar: berkembangnya sistem multi partai, penyelenggaraan pemilihan umum oleh lembaga yang independen, pembentukan lembaga perwakilan yang lebih representatif dan lebih berdaya dalam mengawasi pemerintah (eksekutif), pengurangan dan bahkan penghilangan intervensi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan di luar bidang mereka, peningkatan profesionalisme dan independensi lembaga peradilan, dan lain-lain.

Pendek kata, berbagai pihak (atau sektor) yang terlibat dalam keseluruhan dinamika governance menerima sorotan dan harus diperbaiki, pihak-pihak itu bukan hanya negara (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) melainkan juga pihak swasta dan masyarakat sipil (civil society).

Yang terakhir dituntut meningkatkan perannya dalam rangka mengembangkan demokratisasi dan akuntabilitas pemerintahan negara.
Namun governance reform yang kini terpusat pada pihak eksekutif dan administrasi negara, tidak dapat dihindari. Berbagai faktor telah menyebabkannya. Konstitusi Indonesia termasuk a heavy-executive constitution, yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden.

Peran pemerintah selama hampir 40-an tahun terakhir juga begitu dominan dalam berbagai aspek kehidupan. Dominasi ini dulunya telah didukung secara sistematis melalui peran birokrasi yang tidak netral-politik karena menganut monoloyalitas kepada Golkar, sistem kepartaian dominan (dominant party system), dan militer.

Dengan pemerintahan negara yang elitis, sedangkan masyarakat sipil masih lemah atau bahkan dibungkam, pemerintah memainkan peran yang strategis di bidang politik, sosial dan ekonomi. Eksekutif pun semakin independen, karena anggaran negara banyak didukung oleh hutang luar negeri. Maka dapat dimengerti bahwa independensi pemerintah tersebut juga merambah ke dunia usaha dan menghasilkan pengusaha pemburu rente (rent-seekers).

Tuntutan reformasi mulai sejak digulirkan 17 tahun yang lalu dalam berbagai slogan seperti anti korupsi, kolusi dan nepotisme menggambarkan kebobrokan sistem pemerintahan negara yang didominasi oleh rezim fasis, dengan aktor-aktor utama kelompok militer, dan dalam sektor swasta yang seharusnya mandiri dan bebas dari intervensi pemerintah. Maka, reformasi pemerintahan negara (governance reform) yang terfokus pada pihak eksekutif dan administrasi negara merupakan salah satu jalur strategis bagi tercapainya good governance. Untuk itu terdapat berbagai strategi pencapaiannya.

Pertama, usaha telah dijalankan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratik dan legitimate. Perkembangan sistem multi partai menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendirikan asosiasi politik dan menjatuhkan pilihannya secara bebas. Penyelenggaraan pemilu oleh lembaga yang independen (KPU) dan pemantauan oleh masyarakat sipil (domestik dan international), telah meningkatkan kredibilitas sistem pembentukan legislatif dan eksekutif.

Kedua, seharusnya diperjelas otoritas pemerintahan baru di hadapan birokrasi lama. Tetapi hal ini belum memungkinkan, baik karena ketidakjelasan pengaturan, tidak adanya dukungan legislatif, maupun resistensi birokrasi lama. Masalah-masalah yang muncul dalam penunjukan pejabat-pejabat politik (political appointess), misalnya, mencerminkan bahwa watak Indonesia sebagai beambtenstaat (negara birokrasi) masih menonjol. Dalam sistem politik yang demokratik dan menghasilkan pemerintahan yang legitimate, seharusnya wajar belaka jika pemerintah berhak menentukan jabatan-jabatan tertentu dalam birokrasi negara. Jika tidak, maka pemerintahan yang demokratik akan dibajak oleh sistem birokrasi lama. Upaya memperjelas masalah ini dapat dimulai dengan menghasilkan perundang-undangan tentang lembaga kepresidenan. Dalam pengaturan itu ditentukan tentang otoritas politik, hak-hak dan kewajibannya, dan akuntabilitas.

Ketiga, reformasi administrasi negara. Seperti diketahui bersama, birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi yang menggurita. Mereka bukan hanya berada di lingkaran eksekutif seperti Sekretariat Negara, Departemen, Lembaga Non-departemen, dan BUMN, melainkan juga di lembaga perwakilan rakyat dan peradilan. Upaya awal sudah dilakukan, seperti transfer administrasi peradilan umum dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung, atau penentuan anggaran sendiri oleh lembaga perwakilan rakyat.

Namun banyak hal masih harus dilakukan dalam reformasi administrasi negara ini. Secara umum reformasi itu mencakup peran atau tugas sistem addministrasi negara antara lain guna melayani masyarakat secara aspiratif daripada melayani kepentingan sendiri melalui kolusi dengan dunia usaha dan nepotisme. Peran lain adalah memberi ruang pada masyarakat dan sektor swasta untuk berkembang dari bawah (bottom-up) dan di daerah (decentralization). Bappenas, Dirjen Sospol Depdagri, Dephankam, misalnya telah mengalaminya.

Aspek lainnya adalah penataan kelembagaan, termasuk melakukan rasionalisasi lembaga dan personil. Hal ini memerlukan peninjauan ulang terhadap keberadaan dan fungsi berbagai macam lembaga sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan politik dewasa ini. Termasuk yang harus mengalami reformasi adalah proses dan tata-cara administrasi negara yang tidak berbelit-belit, transparan, memuaskan dan tidak korup.

Keempat, kultur dan etika birokrasi. Kultur keterbukaan, pelayanan yang cepat, dan etika pejabat harus ditingkatkan. Pelayanan yang lamban sudah menjadi ciri birokrasi kita, coba perhatikan layanan KTP, layanan Kesehatan atau layanan publik lainnya. Etika jabatan menyangkut hal-hal seperti larangan perangkapan jabatan, berkolusi, penerimaan uang pelicin dan lain-lain.

Kelima, masalah sumber daya manusia yang memerlukan rekruitmen berdasarkan kualitas dan profesionalisme, peningkatan pelatihan, promosi reguler berdasarkan merit system, dan meningkatnya kesejahteraan (bandingkan antara gaji guru dengan pejabat esselon, juga pegawai negeri sipil-militer dengan pegawai BUMN).

Keenam, pengawasan administrasi negara. Hal ini dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Pengawasan preventif melekat pada sistem administrasi negara yang bersangkutan, seperti kejelasan job description, pengawasan oleh atasan, dan secara umum berupa penyelenggaraan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip yang baik, yang harus diikuti atau diwujudkan dalam menghasilkan legislasi. Indonesia belum memiliki ketentuan hukum dalam hal ini. Sedangkan secara represif, pengawasan ini dapat berwatak politis, yaitu melalui DPR dan DPRD, maupun berwatak yudisial melalui peradilan adminastrasi yang terbatas pada keputusan konkret (beschikking).

Memang banyak hal yang harus diperbaiki. Peran legislatif dalam mengutamakan kepentingan publik harus ditingkatkan, bukan sekedar kepentingan partai atau golongan. Pemahaman anggota (yang baru) mengenai administrasi pemerintahan masih harus ditingkatkan pula. Bias birokrasi, kekuasaan, politik dan bisnis yang mewarnai kultur peradilan selama ini, belum sepenuhnya hilang. Sebaliknya, ketidakpatuhan birokrasi dalam menjalankan putusan hakim juga menuntut pemberdayaan putusan peradilan administrasi.

Berbagai strategi lain mungkin saja dipikirkan, diusulkan dan dikembangkan. Tujuannya bukan sekedar melahirkan wacana, konsep-konsep dan program yang reformatif untuk menuju clean and the good governance, melainkan juga untuk mendorong perwujudannya.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Malang, tinggal di Jalan Bandulan 8 Malang.

Komunitas