Apa Kabar Nasib Buruh Ditengah Covid-19?, Catatan May Day

Oleh: Eulrasia Kristi

Momentum hari buruh ditengah Covid-19 sangat berbeda dari hari buruh biasanya, dimana para buruh bisa menjalankan aksi dijalanan dengan berbagai macam kumpulan mahasiswa maupun dari berbagai serikat buruh. Tapi saat sekarang para buruh hanya bisa melakukan protes terhadap beberapa kebijakan pemerintah lewat memajangkan poster lewat media sosial, dikarenakan adanya himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja demi memutus mata rantai Covid-19.

Setiap tanggal 1 Mei, seluruh dunia merayakan International Workers Day, atau yang di kenal sebagai Hari Buruh Internasional yang bisa juga disebut May Day. Bagi kebanyakan orang di belahan bumi utara biasannya May Day ini digambarkan dengan festival yang cerah dan kegembiraan untuk menanti hari-hari yang hangat di musim semi. Namun tak semuanya begitu, May Day juga merupakan hari yang penuh protes, demonstrasi, dan kerusuhan para pekerja.
Pada awalnya May Day adalah hari libur kaum pangan yang dirayakan setiap awal musim panas. Tanggal 1 Mei juga dirayakan sebagai hari libur kaum pekerja di beberapa wilayah. Hari buruh lahir dari berbagai rentetan perjuangan keras para pekerja, untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial. Yang paling lekat dalam ingatan tentang hari buruh adalah aksi mogok kerja para buruh yang terjadi dilapanga Haymarket, Chicago pada Mei tahun 1886 lalu.

Indonesia sendiri menetapankan hari butuh yang jatuh pada 1 Mei juga melalui berbagai perjalanan panjang. Perayaan tahunan para pekerja itu bahkan sempat ditiadakan pada era orde baru. Pemerintah presiden Suharto kala itu, mengidentikan peringatan May Day dengan ideologi komunis. Menurut sejarahnya, peringatan Hari Buruh sudah di peringati di Nusantara pada masa pra kemerdekaan. Ratusan anggota Serikat Buruh “Kung Tang Hwee Koan” (serikat buruh bermarkas di Shanghai) menggelar peringatan Hari Buruh di Surabaya pada tanggal 1 Mei 1918, kemudian diverifikasi sebagai sejarah Hari Buruh pertama kali di Indonesia.

Lalu bagaimana dengan hari buruh pada 1 May 2020? Tahun ini terjadi penutupan wilayah di banyak negara dan berarti para demontrasi terpaksa harus tinggal di rumah. Organisasi Buruh Internasional PBB (ILO) telah memperingati bahwa separuh dari seluruh pekerja di seluruh dunia terancam bahaya kehilangan mata pencaharian mereka karena Covid-19 ini. Banyak diantara mereka memilih untuk di rumah setelah adanya peraturan pemerintah untuk bekerja dari rumah.

Pada era sekarang, baik di Indonesia maupunn di belahan negara lainnya hari buruh dijadikan sebagai hari dimana para pekerja dapat menyampaikan pendapatnya ataupun melakukan protes. Protes tersebut muncul karena pendapat yang dikeluarkan oleh para pekerja kepada pemerintah. Hal ini sebenarnya wajar dilakukan, tetapi tetap sesuai dengan tata tertib dan tidak melakuan hal yang anarkis.

Kini para buruh mengalami kecemasan yang dimana pandemik virus corona sedang melanda negara ini, dimana para buruh sedang tidak dapat berkerja secara langsung melainkan bekerja dari rumah. Bagaimanakah nasip para buruh di tahun ini, apakan gaji yang mereka dapatkan selama wabah ini dapat mencukupi kebutuhan mereka atau bahkan menjadi masalah besar yang menimbulkan hilangannya pekerjaan karena banyaknya perusahaan yang tengah ditutup.

Hari buruh yang biasannya dilakukan di jalanan, dengan begitu banyak orang dan kadang membuat jalanan menjadi macet serta suara-suara tuntutan buruh yang mengema di jalanan kini ditahun 2020 tidak akan ada kita lihat dan dengarkan. Wabah virus corona mengubah semuanya dengan sekejap mata, bagaimanakah kita dan para buruh menghadapi situasi semacam ini?

Oleh karena itu, cukup mengherankan jika istilah May Day digunakan untuk memperingati Hari Buruh Internasional pada setiap tanggal 1 Mei. Apakah para pekerja itu juga sedang terancam keselamatannya dalam pandemik virus corona ini? Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Betapa ya bila penutupan segala perusaan berlangsung dengan sangat lama dan membuat para perkerja tidak dapat menghasilkan upah karena bekerja tidak dengan maksimal. Hal lain yang mungkin bisa terjadi adalah PHK besar-besaran terhadap buruh di Indonesia. Namun tidak dapat kita punkiri pula bila pemerintah memberikan dana gaji kepada para buruh yang tidak dapat bekerja karena Covid-19, hal ini dapat membantu meringankan para buruh yang kehilangan pekerjaan serta dapat menghidupi mereka.

Dalam konteks kegawat daruratan akibat pandemi, berbagai kebijakan harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Menyelamatkan nyawa manusia dari serangan mematikan virus Corona sama dengan melindungi keberlanjutan kehidupan manusia atas hak bekerjanya, maka dari itu kita perlu menghentikan Covid-19 ini sekarang juga.

Untuk segera mengakhiri Covid-19, tidak bisa tidak harus memaksa pemerintah dan masyarakat mengambil sejumlah kebijakan besar secara cepat. Kebijakan besar dalam menghadapi pandemi Covid-19 pertama ialah dengan kebijakan isolasi yang nasionalistik, pembatasan sosial diterapkan dari hulu ke hilir, dari sabang hingga maraoke. Setiap tingkatan negara sampai pada RT/RW menanggulanginya dengan kontrol yang terpusat dan pengintaian atau melalui solidaritas sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Yang kedua ialah menguatkan kerja sama global dan solidaritas internasional khusus dalam bidang percepatan pengembangan vaksin dan obat Covid-19. Kerja sama diperlukan terkait dengan sumber daya dan pendanaan. Misalnya, Indonesia yang tergabung dalam G-20 bisa memulai kebijakan tersebut dengan mengembangkan prosedur tukar menukar pengetahuan dan menyokong distribusi adil sumber daya kesehatan terhadap setiap negara yang terdampak Covid-19, apalagi beberapa jenis obat Covid-19 sudah banyak diinisiasi dari kalangan pakar dalam negeri, mulai dari terapi plasma darah hingga gula dari Palembang. Hal ini dapat menjadi pintu masuk dalam garapan bersama negara-negara di dunia, dan negara Indonesia dapat menjadi inisiatornya.

Semoga dengan dua kebijakan seperti disebutkan di atas, dapat mempercepat masa kritis pandemi Covid-19. Dengan semangat kegotongroyongan, kita bahu membahu menghadapi pandemi dengan cara yang di depan kasih teladan, yang di belakang memberikan dukungan. Tegasnya, masyarakat memberi dukungan kepada pemerintah, dan pemerintah memberi perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Terakhir, dalam momentum may day tahun 2020 yang penuh keprihatinan ini mari bersatu dan saling menguatkan, jangan saling menyalahkan apalagi mau untung sendiri dalam situasi kritis ini. Dan semoga dalam bulan suci ini dapat menebalkan rasa kepedulian antar sesama untuk bersolidaritas bersama mengurangi beban sulit dari dampak virus Corona. Selanjutnya kita serahkan semua kepada yang maha kuasa seraya berdoa agar Allah senantiasa melindungi kita semua.

*) Eulrasia Kristi, Mahasiswa Semester 4 Jurusan Ilmu Komunikasi (Konsentrasi Jurnalistik) Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

BNN Kota Malang

Potret Kehidupan Masyarakat yang Terhimpit dalam Film Pengabdi Setan

Oleh: Shela Kusumaningtyas*

Seperti yang diungkap akun instagram @pengabdisetanofficial, film Pengabdi Setan besutan Joko Anwar berhasil menorehkan prestasi dalam 20 hari pertama penayangannya. Film yang merupakan daur ulang film lawas era 80-an dengan judul sama ini berhasil menggiring lebih dari tiga juta penonton datang ke bioskop.

Jumlah tersebut akan terus bertambah melihat antusiasme netizen yang masih penasaran untuk menyaksikan film yang mengambil lokasi syuting di rumah tua kawasan Pengalengan. Studio-studio bioskop belum mengurangi jadwal pemutaran film yang membutuhkan waktu 18 hari pengambilan gambar ini. Sebuah torehan yang membanggakan dan pantas disebut sebagai film horor terlaris sepanjang masa.

Butuh waktu 10 tahun bagi Joko Anwar meyakinkan rumah produksi Rapi Films untuk menunjuknya sebagai sutradara yang menggarap film remake ini. Usaha yang tidak sia-sia. Film yang dibintangi Tara Basro ini berhasil menggondol sederet nominasi di ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2017. Di antaranya adalah Film Terbaik, Penata Sinematografi, Aktor Anak, Penata Busana, Penata Rias, Penata Artistik, Penata Efek Visual, Penata Musik, Musik Tema, Penata Suara, Penyunting Gambar, dan Penulis Skenario Terbaik.

Joko Anwar sukses menghipnotis masyarakat dengan memproduksi film horor yang tidak cuma mengandalkan adegan seksual, seperti film setan-setan kebanyakan. Penonton dibuat takut dan bergidik lewat riasan para pemainnya, bukan dengan teknologi CGI. Teknologi CGI memang mutakhir, namun kadangkala menghasilkan visual yang kaya unsur pemaksaan.

Tokoh-tokoh yang memainkan film ini yakni Tara Basro sebagai Rini, anak perempuan pertama di keluarga. Sosok bapak diperankan oleh actor Malaysia, Bront Palarae. Keluarga tersebut memiliki empat orang anak, anak kedua hingga keempat merupakan laki-laki. Mereka adalah Tony (Endy Arfian), Bondi (Nasar Annuz), dan Ian (M. Adhiyat).

Ibu, yang menjadi tokoh sentral dalam film ini diperankan seniman Bali, Ayu Laksmi. Elly D. Luthan didapuk memerankan tokoh nenek. Pak ustad (Arswendi Nasution), Hendra (Dimas Aditya), Budiman Syailendra (Egy Fedly), Batara (Fachry Albar), dan Darminah (Asmara Abigail) turut mendukung keberhasilan film ini.

Akting para pemain yang terlibat di film ini patut diacungi jempol karena mereka berhasil membawa penonton terhanyut dalam latar waktu 80-an. Meski cerita film Pengabdi Setan 2017 berbeda dengan Pengabdi Setan era 80an, keduanya tetap mengusung topik pemujaan setan dalam pengisahannya.

Gambaran Masyarakat Indonesia

Beranjak dari keseraman film ini, gambaran masyarakat Indonesia tampil dalam film yang berdurasi lebih dari 100 menit ini. Himpitan ekonomi selalu menjadi alasan seseorang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Ini terpotret dalam film ini. Saat Rini, anak sulung di keluarga tersebut pergi ke kota menemui bos tempat kerja ibunya. Rini hendak menagih royalti dari lagu-lagu yang dinyanyikan ibunya semasa sehat. Ia berniat mempergunakan uang tersebut untuk kesembuhan ibunya yang sudah lebih dari dua tahun terbaring sakit di tempat tidur. Sayangnya hal tersebut ditolak sang bos.

Cerita seperti itu tentu tidak mengada-ada, pasti hadir di kehidupan nyata. Bagaimana masyarakat terpaksa membiarkan anggota keluarganya yang sakit lantaran biaya pengobatan dianggap terlalu mahal. Kejadian demi kejadian yang berlangsung berikutnya dalam film juga cerminan peliknya persoalan ekonomi masyarakat. Rumah yang ditempati keluarga Rini di kota terpaksa digadaikan demi mencari penyembuhan bagi sang ibu. Motor kesayangan Tony juga ikut terjual untuk mencukupi biaya hidup keluarga tersebut. Didera sakit yang menahun, ibu akhirnya mati dengan kondisi tanpa mendapatkan perawatan dari lembaga medis.

Mungkin zaman itu, BPJS belum lahir untuk mengakomodasi biaya kesehatan masyarakat. Meski sekarang BPJS sudah hadir, masih kerap terdengar masyarakat yang sulit memeroleh pelayanan kesehatan hanya karena tidak punya uang dan belum terdaftar. Pemerintah harus tanggap melihat fenomena yang diangkat di dalam film bukan sepenuhnya khayalan, melainkan realitas yang disalin dari kehidupan sesungguhnya.

Selepas Ibu tiada, ayah diharuskan pergi ke kota. Anak-anak tinggal bersama sang nenek. Ini menjadi hal jamak di masyarakat kita. Bagaimana anak selalu dikorbankan dengan dalih pemenuhan biaya hidup. Anak yang semestinya mendapat asuhan dari orang tua rela hidup mandiri karena orang tua harus bekerja jauh di lain kota. Pertemuan pun hanya sesekali. Pelajaran yang bisa dipetik dari babak tersebut adalah pemerataan pekerjaan bukan hanya terpusat di kota saja. Tunjangan gaji pun harus disebar penuh keadilan, jangan cuma besar di kota saja.

Sosok ibu yang selama ini dicitrakan sebagai seorang pengasih dan penyayang dipatahkan dalam film ini. Ibu meneror dan menghantui keluarganya seusai kematiannya. Ia mewujud sebagai hantu mengerikan yang siap memangsa anak-anaknya. Hal inilah yang mengkhawatirkan bila masyarakat menelan mentah-mentah pergeseran makna ibu. Ibu yang tiba-tiba muncul setelah kematiannya merupakan setan yang merasuk dalam tubuh ibu. Jadi, penonton tidak boleh menafsirkan ibu sebagai tokoh yang jahat. Bukan ibu yang salah, melainkan iblis yang menguasai tubuh ibu.

Opresi Perempuan

Bahasan gender juga mengemuka dalam film ini. Nenek rupanya tidak menyukai ibu sebagai menantunya. Ibu dianggap bukan menantu idaman lantaran berprofesi sebagai seniman, penyanyi. Selain itu, ibu tak juga dikaruniai keturunan setelah sepuluh tahun berumah tangga dengan bapak. Akibat terhimpit tekanan tersebut, ibu akhirnya mengabdi pada sekte agar bisa memeroleh keturunan. Padahal, bisa jadi kesalahan ada di bapak.

Perempuan diasingkan karena ia gagal memberikan masyarakat sebuah kesenangan tentang motherhood dan seksualitas. Tugas reporoduksi yang dijalankan perempuan diatur oleh masyarakat, misalnya, kapan ia harus hamil, berapa banyak anak yang akan dikandung dan dilahirkan. Ini lantaran masyarakat telah mengkonstruksi perempuan sebagai mesin pencetak. Perempuan harus tangguh menghadapi penindasan.

Opresi terhadap perempuan menyaru dalam bentuk alienasi perempuan. Perempuan dipaksa menyingkir dari semua hal, semua orang, bahkan ia tidak lagi mengenali dirinya. Inilah yang terjadi pada sturuktur patriakal kapitalis abad 20.

Dari situ tergambar bahwa masyarakat masih terkungkung pemahaman tentang pemisahan peran antara perempuan dan laki-laki. Perempuan diwajibkan tinggal di dalam rumah, sementara laki-laki harus bekerja di luar untuk mencari nafkah.
Dalam feminisme radikal lebih banyak membahas tentang sistem seks dan gender. Karena menurut pemahaman ini banyak kasus ketertindasan bisa terjadi karena pemahaman terhadap sistem gender tidak adil. Historis perempuan yang tertindas seperti memandang wanita sebelah mata sebelum terjadi emansipasi bahkan budaya tersebut masih tersisa sampai sekarang.

Alison Jaggar seorang pemerhati gender juga memaparkan bahwa ketertindasan perempuan sangat meluas dihampir seluruh masyarakat manapun, hal ini dapat dilihat dari pemahaman masyarakat atas wanita yang memiliki tanggung jawab lebih untuk mengurus keluarga dibandingkan bekerja di luar rumah.

Karena gender itu bukan sesuatu yang terbawa dari lahir, tetapi terbentuk secara sosial. Sehingga diharapkan dari usaha ini perempuan tidak lagi berada dalam posisi pasif. Tetapi sayangnya seperti yang sudah dipaparkan sistem yang telah berlaku di masyarakat sulit dihapuskan layaknya gap diantara kelas sosial tertentu.

*Shela Kusumaningtyas, Alumnus Komunikasi Undip yang menggemari baca, tulis, dan jalan-jalan.

BNN Kota Malang

Politik Pencitraan adalah Politik Kepalsuan

Oleh: Caping Maskarah Safril *

KONSEP politik yang bermoral pun mengajarkan untuk berhindar dari kebohongan dan kepalsuan. Politik memang sering merupakan pesta janji. Ketika janji itu sulit untuk ditepati, politik kebohonganlah yang sering terjadi. Politikus sering mencari alat-alat pembenaran untuk membingkai kebohongannya; mengesankan ketepatan janjinya. Inilah teori politik pencitraan yang keliru.

Namun, terkadang, kita berjanji tidak mengukur kemampuan, karena janji kita berpamrih. Banyak politikus berjanji karena ingin dipilih, sehingga janjinya muluk-muluk, terkadang tidak realistis.

Bagi politikus, ingkar janji tidak hanya dosa, tetapi melorotnya citra. Ketepatan janji adalah salah satu strategi politik pencitraan. Namun, untuk memenuhi strategi itu, terkadang bohong dilakukan. Padahal politik pembohongan kontraproduktif dengan politik pencitraan.

Hampir setiap permasalahan yang timbul selalu mendapat respon dari pemerinta dalam waktu yang cukup singkat. Tidak ada satupun masalah yang menyita perhatian banyak orang yang berhasil lewat dari jangkaun perhatian kepala negara.

Semua persoalan itu kemudian dibungkus rapi dengan berbagai pandangan dan argumen yang tidak jarang membuat masyarakat terlena akan sikap responsive kepala negara.

Hanya sayangnya, sikap responsive itu nampaknya hanya sekadar lips service belaka. Presiden seolah begitu respect dengan beban dan penderitaan banyak pihak. Namun realita yang ada justru tidak menunjukkan adanya langkah konkrit yang dapat merubah keadaan menjadi lebih baik. Justru yang muncul kemudian adalah sikap pembiaran dan terkesan lepas tangan. Seolah fungsi kepala negara hanya sekadar memberi komentar tanpa diikuti dengan tindakan dan langkah konkrit dalam mengurai berbagai persoalan yang ada.

Terlalu banyak contoh kasus yang dapat dimunculkan ke permukaan untuk membenarkan sikap pemerintahan saat ini yang penuh dengan tipu daya.

Lihat saja misalnya upaya pemberantasan korupsi yang hampir dalam setiap momen selalu didengung-dengungkan pemerintah. Kita memang mengapreasiasi langkah aparat penegak hukum dalam membuka tabir kejahatan, khususnya masalah korupsi yang sudah banyak diangkat ke permukaan.

Mafia peradilan, mafia pajak, mafia migas, mafia kepolisian, mafia-mafia lainnya adalah beberapa kasus yang mendapat sorotan tajam saat ini. Dalam perkembangannya, kasus-kasus yang demikian sudah lumayan marak yang dimejahijaukan. Namun sayangnya, dalam proses penuntasannya justru digantung ditengah jalan. Hampir belum ditemukan kasus-kasus yang sudah mendapat penuntasan secara riil.

Mencermati perkembangan politik yang diusung pemerintah saat ini, justru yang menonjol adalah budaya pencitraan diri dan membangun pamor serta popularitas di balik kebohongan dan tipu muslihat. Aroma pencitraan itu begitu tercium dengan jelas ketika berbagai program yang didengungkan justru tidak ada yang berhasil mencapai titik kesuksesan. Pemerintah hanya lihai dalam beretorika, tetapi dalam tatanan implementasi justru mandul dan tidak mampu memberikan harapan kepada publik.

Pendek kata, karena politik pencitraan hanya menonjolkan tampilan luar, maka dengan mudah pun ia akan tersingkap. Selain hukum waktu yang akan berbicara, hembusan angin kritis dari rakyat pun bisa menyingkapnya.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kali Lima Indonesia Kabupaten Malang. Tinggal di Jalan Bandulan 6 Sukun, Malang.

BNN Kota Malang

6 Langkah Menuju Pemerintahan Bersih

Oleh: Caping Maskarah Safril *

PENYELENGGARAAN pemerintahan negara yang baik (good governance) menjadi agenda utama di Indonesia dewasa ini. Menarik bahwa penentuan agenda ini didahului oleh krisis finansial 1997 yang meluas menjadi krisis ekonomi. Krisis tersebut telah mendorong arus balik yang luas yang menuntut perbaikan ekonomi negara, penciptaan good corporate governance di sektor swasta, dan perbaikan pemerintahan negara.

Seperti dialami bersama, bangsa Indonesia memulai semua itu dengan mendesak suksesi kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto yang otoriter dan cenderung fasis ke arah pemerintahan yang demokratik kerakyatan.

Tentu saja, suksesi tidak cukup sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat. Reformasi politik akhirnya melebar: berkembangnya sistem multi partai, penyelenggaraan pemilihan umum oleh lembaga yang independen, pembentukan lembaga perwakilan yang lebih representatif dan lebih berdaya dalam mengawasi pemerintah (eksekutif), pengurangan dan bahkan penghilangan intervensi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan di luar bidang mereka, peningkatan profesionalisme dan independensi lembaga peradilan, dan lain-lain.

Pendek kata, berbagai pihak (atau sektor) yang terlibat dalam keseluruhan dinamika governance menerima sorotan dan harus diperbaiki, pihak-pihak itu bukan hanya negara (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) melainkan juga pihak swasta dan masyarakat sipil (civil society).

Yang terakhir dituntut meningkatkan perannya dalam rangka mengembangkan demokratisasi dan akuntabilitas pemerintahan negara.
Namun governance reform yang kini terpusat pada pihak eksekutif dan administrasi negara, tidak dapat dihindari. Berbagai faktor telah menyebabkannya. Konstitusi Indonesia termasuk a heavy-executive constitution, yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden.

Peran pemerintah selama hampir 40-an tahun terakhir juga begitu dominan dalam berbagai aspek kehidupan. Dominasi ini dulunya telah didukung secara sistematis melalui peran birokrasi yang tidak netral-politik karena menganut monoloyalitas kepada Golkar, sistem kepartaian dominan (dominant party system), dan militer.

Dengan pemerintahan negara yang elitis, sedangkan masyarakat sipil masih lemah atau bahkan dibungkam, pemerintah memainkan peran yang strategis di bidang politik, sosial dan ekonomi. Eksekutif pun semakin independen, karena anggaran negara banyak didukung oleh hutang luar negeri. Maka dapat dimengerti bahwa independensi pemerintah tersebut juga merambah ke dunia usaha dan menghasilkan pengusaha pemburu rente (rent-seekers).

Tuntutan reformasi mulai sejak digulirkan 17 tahun yang lalu dalam berbagai slogan seperti anti korupsi, kolusi dan nepotisme menggambarkan kebobrokan sistem pemerintahan negara yang didominasi oleh rezim fasis, dengan aktor-aktor utama kelompok militer, dan dalam sektor swasta yang seharusnya mandiri dan bebas dari intervensi pemerintah. Maka, reformasi pemerintahan negara (governance reform) yang terfokus pada pihak eksekutif dan administrasi negara merupakan salah satu jalur strategis bagi tercapainya good governance. Untuk itu terdapat berbagai strategi pencapaiannya.

Pertama, usaha telah dijalankan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratik dan legitimate. Perkembangan sistem multi partai menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendirikan asosiasi politik dan menjatuhkan pilihannya secara bebas. Penyelenggaraan pemilu oleh lembaga yang independen (KPU) dan pemantauan oleh masyarakat sipil (domestik dan international), telah meningkatkan kredibilitas sistem pembentukan legislatif dan eksekutif.

Kedua, seharusnya diperjelas otoritas pemerintahan baru di hadapan birokrasi lama. Tetapi hal ini belum memungkinkan, baik karena ketidakjelasan pengaturan, tidak adanya dukungan legislatif, maupun resistensi birokrasi lama. Masalah-masalah yang muncul dalam penunjukan pejabat-pejabat politik (political appointess), misalnya, mencerminkan bahwa watak Indonesia sebagai beambtenstaat (negara birokrasi) masih menonjol. Dalam sistem politik yang demokratik dan menghasilkan pemerintahan yang legitimate, seharusnya wajar belaka jika pemerintah berhak menentukan jabatan-jabatan tertentu dalam birokrasi negara. Jika tidak, maka pemerintahan yang demokratik akan dibajak oleh sistem birokrasi lama. Upaya memperjelas masalah ini dapat dimulai dengan menghasilkan perundang-undangan tentang lembaga kepresidenan. Dalam pengaturan itu ditentukan tentang otoritas politik, hak-hak dan kewajibannya, dan akuntabilitas.

Ketiga, reformasi administrasi negara. Seperti diketahui bersama, birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi yang menggurita. Mereka bukan hanya berada di lingkaran eksekutif seperti Sekretariat Negara, Departemen, Lembaga Non-departemen, dan BUMN, melainkan juga di lembaga perwakilan rakyat dan peradilan. Upaya awal sudah dilakukan, seperti transfer administrasi peradilan umum dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung, atau penentuan anggaran sendiri oleh lembaga perwakilan rakyat.

Namun banyak hal masih harus dilakukan dalam reformasi administrasi negara ini. Secara umum reformasi itu mencakup peran atau tugas sistem addministrasi negara antara lain guna melayani masyarakat secara aspiratif daripada melayani kepentingan sendiri melalui kolusi dengan dunia usaha dan nepotisme. Peran lain adalah memberi ruang pada masyarakat dan sektor swasta untuk berkembang dari bawah (bottom-up) dan di daerah (decentralization). Bappenas, Dirjen Sospol Depdagri, Dephankam, misalnya telah mengalaminya.

Aspek lainnya adalah penataan kelembagaan, termasuk melakukan rasionalisasi lembaga dan personil. Hal ini memerlukan peninjauan ulang terhadap keberadaan dan fungsi berbagai macam lembaga sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan politik dewasa ini. Termasuk yang harus mengalami reformasi adalah proses dan tata-cara administrasi negara yang tidak berbelit-belit, transparan, memuaskan dan tidak korup.

Keempat, kultur dan etika birokrasi. Kultur keterbukaan, pelayanan yang cepat, dan etika pejabat harus ditingkatkan. Pelayanan yang lamban sudah menjadi ciri birokrasi kita, coba perhatikan layanan KTP, layanan Kesehatan atau layanan publik lainnya. Etika jabatan menyangkut hal-hal seperti larangan perangkapan jabatan, berkolusi, penerimaan uang pelicin dan lain-lain.

Kelima, masalah sumber daya manusia yang memerlukan rekruitmen berdasarkan kualitas dan profesionalisme, peningkatan pelatihan, promosi reguler berdasarkan merit system, dan meningkatnya kesejahteraan (bandingkan antara gaji guru dengan pejabat esselon, juga pegawai negeri sipil-militer dengan pegawai BUMN).

Keenam, pengawasan administrasi negara. Hal ini dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Pengawasan preventif melekat pada sistem administrasi negara yang bersangkutan, seperti kejelasan job description, pengawasan oleh atasan, dan secara umum berupa penyelenggaraan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip yang baik, yang harus diikuti atau diwujudkan dalam menghasilkan legislasi. Indonesia belum memiliki ketentuan hukum dalam hal ini. Sedangkan secara represif, pengawasan ini dapat berwatak politis, yaitu melalui DPR dan DPRD, maupun berwatak yudisial melalui peradilan adminastrasi yang terbatas pada keputusan konkret (beschikking).

Memang banyak hal yang harus diperbaiki. Peran legislatif dalam mengutamakan kepentingan publik harus ditingkatkan, bukan sekedar kepentingan partai atau golongan. Pemahaman anggota (yang baru) mengenai administrasi pemerintahan masih harus ditingkatkan pula. Bias birokrasi, kekuasaan, politik dan bisnis yang mewarnai kultur peradilan selama ini, belum sepenuhnya hilang. Sebaliknya, ketidakpatuhan birokrasi dalam menjalankan putusan hakim juga menuntut pemberdayaan putusan peradilan administrasi.

Berbagai strategi lain mungkin saja dipikirkan, diusulkan dan dikembangkan. Tujuannya bukan sekedar melahirkan wacana, konsep-konsep dan program yang reformatif untuk menuju clean and the good governance, melainkan juga untuk mendorong perwujudannya.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Malang, tinggal di Jalan Bandulan 8 Malang.

BNN Kota Malang

Internasionalisasi Bahasa Indonesia melalui MEA

Oleh: Uni Sofiah *

MALANGVOICE-Bahasa Indonesia dikukuhkan pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, dalam momen Sumpah Pemuda. Namun baru ditetapkan sebagai bahasa negara tepat satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, yakni 18 Agustus 1945. Ketetapan itu tercantum dalam UUD 1945 Pasal 36. Hingga kini, sudah tujuh puluh tahun Bahasa Indonesia mewarnai komunikasi bangsa.

Sejalan dengan perkembangannya, Bahasa Indonesia terus melakukan penyempurnaan untuk tetap diminati masyarakat, baik Indonesia sendiri maupun internasional. Internasionalisasi Bahasa Indonesia tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang merupakan payung hukum Bahasa Indonesia.

Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Pasal 44 Ayat 1 dan 2).

Keikutsertaan Bangsa Indonesia dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) meningkatkan peluang bagi Bahasa Indonesia untuk dieksplor ke kancah internasinal. Selain itu juga menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi MEA. Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu, memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Sebab, bahasa Melayu telah lama menjadi Lingua Franca di kawasan Asia Tenggara.

Potensi besar Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari banyaknya penutur Bahasa Indonesia, yakni 300 juta penutur. Tata Bahasa Indonesia yang sederhana dan teratur serta penggunaannya dalam percakapan relatif mudah dipelajari, sehingga kata-kata

dalam Bahasa Indonesia seperti batik dan keris juga dipakai oleh beberapa negara di Eropa dan Amerika.

Indonesia yang kaya akan kebudayaan dan sumber daya alam dapat memikat para wisatawan dari berbagai negara untuk berkunjung. Dengan kunjungan ini Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar jika wisatawan berniat untuk menggali, meneliti, dan mempelajari budaya Indonesia.

Di Eropa, bahasa Indonesia dipelajari di delapan universitas, dua negara di Amerika Utara, Beijing, Bangkok, Kazakhstan, Osaka, Aucklan, Pusan, Tasmania, dan Cebu City. Sarjana Indonesia yang tergabung dalam komunitas sarjana internasional yang mengkhususkan Bahasa Indonesia, antara lain Italia, Tasmania, Estonia, Israel, India, Republik Ceko, Swiss, Belanda, Rusia, Irlandia, Jerman, Taiwan, Finlandia, Thailand, dan Prancis.

Bipa (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) tersebar di 74 negara, termasuk Indonesia, dan meliputi 219 buah lembaga. Sebanyak 26 negara menyelenggarakan kursus Bahasa Indonesia untuk warganya melalui Bipa, yakni Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Austria, Belanda, Bulgaria, Ceko, Cina, Denmark, Filipina, Hongkong, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Mesir, Norwegia, Papua Nugini, Prancis, Rusia, Suriname, Swedia, Swiss, Vatikan, dan Vietnam.

MEA diharapkan sebagai langkah awal menginternasionalisasi Bahasa Indonesia, dengan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi MEA. Dengan ini Bahasa Indonesia lebih mudah menjadi bahasa internasional. Peluang lain selain menjadi bahasa internasional, kebudayaan Indonesia seperti batik, wayang, tarian daerah, dan reog, akan mudah dikenal dunia.

*Uni Sofiah, Mahasiswa Semester 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unisma.

BNN Kota Malang

Nobar Debat Pamungkas

Oleh : SUGENG WINARNO

Ada fenomena menarik saat debat capres dan cawapres berlangsung. Salah satunya adalah acara nonton bareng (nobar) yang digelar di berbagai tempat. Nobar banyak dilakukan oleh tim sukses dan para relawan masing-masing pasangan. Nobar debat dilakukan di café-café, lapangan, atau beberapa tempat ngumpul, nongkrong, dan ngopi. Ada yang meramu acara nobar dengan analisis para pakar dan dikemas dengan sajian hiburan yang memikat.
Debat putaran terakhir yang berlangsung pada Sabtu, 13 April 2019 merupakan debat terakhir. Masing-masing kandidat mengeluarkan jurus pemungkasnya. Debat yang sekaligus mengakhiri masa kampanye pemilu 2019 mengangkat tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi dan industri. Debat pilpres pamungkas akan dipandu oleh moderator Balques Manisang dan Tomy Ristanto dan disiarkan oleh sejumlah televisi nasional dan beberapa portal online.
Masyarakat penasaran ingin melihat bagaimana para kandidat capres-cawapres menyampaikan gagasanya atas sejumlah isu panas. Persoalan seputar pencapaian bidang ekonomi, gencarnya pembangunan infrastruktur, angka kemiskinan dan kesejahteraan, daya beli masyarakat, lapangan kerja, strategi revolusi industri 4.0, dan sejumlah persoalan bangsa serius lainnya. Adu visi misi, konsep, dan gagasan capres-cawapres menjadi tontonan menarik bagi masyarakat sebelum datang mencoblos pada 17 April mendatang.

Bentuk Partisipasi Politik
Fenomena munculnya nobar ini bisa diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat calon pemilih untuk mencari informasi sebagai referensi mereka dalam menentukan pilihan. Acara debat memang ditujukan untuk memberi referensi kepada para calon pemilih yang masih mengambang (swing voters). Sementara bagi mereka yang sudah punya pilihan (strong voters) tentu acara debat tak akan banyak punya efek.
Hasil jajak pendapat Kompas yang dilakukan pada 13-14 Maret 2019 menunjukkan bahwa tiga perempat responden berminat menonton debat. Beberapa alasan orang menyaksikan debat adalah untuk memahami visi misi cawapres dan kualitas cawapres dalam berdebat. Antusias masyarakat menonton debat bisa juga sebagai indikator mereka tak cuek pada politik. Ketertarikan masyarakat menyaksikan debat semoga berimplikasi pada partisipasi nyata mereka untuk datang saat pencoblosan berlangsung.
Acara debat capres-cawapres baik yang disaksikan masyarakat lewat televisi di rumah masing-masing maupun dalam acara nobar menjadi bagian dari proses demokrasi yang perlu diapresiasi. Geliat dan antusias masyarakat dalam proses pencarian pemimpin bangsa ini semoga menemukan sosok yang benar-benar menjadi harapan rakyat. Semua pihak tentu berharap melalui debat bukan sekedar tebar pesona dan janji-janji palsu.
Merubah persepsi seseorang tentang kedua sosok capres-cawapres yang berkontestasi dalam pilpres 2019 memang tak gampang. Debat esensinya bisa menjadi referensi mereka yang masih galau dan belum menentukan pilihannya dalam pilpres mendatang. Namun hanya lewat debat berkualitas yang mampu membangun persepsi calon pemilih. Kalau debat yang tersaji hanya serupa debat kusir, maka ajang debat hanya akan jadi arena saling serang.
Semua masyarakat yang menyaksikan acara debat dan rangkaian kampanye politik yang lain tentu bisa menilai. Ajang kampanye dan acara debat memang tak mampu menyajikan secara utuh sosok sang kontestan. Tentu masih banyak sisi-sisi dari sang kandidat, terutama sisi buruk yang tak mampu terungkap lewat acara debat. Apalagi tak jarang dalam debat kebanyakan masing-masing akan bertahan dengan argumen bahwa hanya ide atau gagasannya yang paling benar, yang lain keliru.

Bukan Pepesan Kosong
Politik itu adalah urusan harapan (hope). Bisa kita simak saat kampanye politik lalu. Hampir semua kandidat menjual harapan, mimpi-mimpi dan ilusi. Sang kandidat membangun narasi-narasi yang sangat menjanjikan. Sebuah perbaikan, sebuah penyempurnaan atas segala kekurangan, dan sejumlah prestasi atau rencana baik ke depan. Semua dilakukan sang kandidat demi meraih persepsi baik dan simpati masyarakat.
Demikian halnya dalam debat. Tak ada yang bisa menjamin atas semua harapan yang dijanjikan sang calon akan berbuah manis. Bisa saja kondisi berbeda saat sang kandidat sudah menjabat. Jangan-jangan janji-janji itu tinggal janji, harapan-harapan yang disampaikan saat debat itu hanya pepesan kosong. Saat debat bisa saja menggunakan logika berfikir yang penting saat ini, urusan nanti bisa dipikir kemudian.
Memberi harapan palsu tak ubahnya seperti orang dengan sengaja menipu. Sudah tahu kalau harapan yang disampaikan itu susah atau tak mungkin terwujud namun tetap saja dikemukakan sebagai janji. Sementara disisi lain, saat sang kandidat kelak sudah menjabat masyarakat juga melupakan janji-janji politik mereka. Tak ada kontrak politik saat kampanye atau debat yang bisa dituntut kelak.
Situasi ini menuntut masyarakat dapat berfikir jernih. Masyarakat harus sadar bahwa aneka narasi yang disampaikan saat debat itu bisa sangat tendensius. Ada udang di balik batu, alias ada maksud yang tersembunyi. Masyarakat dituntut jeli melihat gelagat kurang baik dalam perang opini saat debat. Kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, tak sedikit janji-janji politik yang pada akhirnya juga tak ditepati sang politisi terpilih. Ada saja sejumlah alibi yang digunakan untuk mendapat pemakluman atas gagalnya merealisasi janji-janji itu.
Masyarakat dituntut tak gampang terlena. Semua orang yang lagi ada maunya pasti akan bermanis mulut. Untuk itu semua harus kritis dan cerdas menilai. Melalui debat pamungkas mungkin bisa menjadi referensi bagi sejumlah calon pemilih untuk menentukan pilihan politiknya. Kalau ternyata debat tak membawa dampak apa-apa maka cobalah tetap memilih dengan menggunakan hati nurani. Yakinlah, hati nurani tak akan pernah keliru. Selamat mencoblos pilpres dan pileg.

(*) SUGENG WINARNO, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

BNN Kota Malang

Perantau dan Degradasi Makna Hari Raya

Ilustrasi

Wahai perantau, apa makna hari raya bagi Anda ? Bagi penulis (juga perantauan), hari raya (masih) belum dimaknai holistik atau mendalam. Pada takaran makrifat pun jauh.

Hari raya bagi penulis dimaknai cukup sederhana. Yakni dapat pulang ke rumah orangtua. Atau dikenal mudik dan pulkam (pulang kampung). Bisa bercengkrama dengan keluarga, tetangga dan teman masa kecil. Nikmatnya bisa melangsungkan kenduri dan bertukar makanan di langgar (musala).

Pada masyarakat Madura, Idul Adha momen sangat penting dibandingkan Idul fitri. Bisa dikatakan, hari raya kurban lebih meriah dibandingkan momen perayaan lainnya. Mereka berbondong-bondong mudik dari tanah rantau. Tradisi ini dinamai Toron, yakni diambil dari bahasa Madura yang artinya Turun.

Tradisi secara sadar dipertahankan masyarakat Madura tadi bukan topik utama pembahasan. Sebab, tidak semua perantau memilih untuk mudik. Ada semacam degradasi makna hari raya bagi penulis.

Degradasi atau penurunan makna hari raya tentu ada pemicu. Tuntutan pekerjaan misal, dengan jargon klasik yang terus didengungkan, demi mencari sesuap nasi. Ada alasan realistis hingga akhirnya tak sanggup meninggalkan perusahaannya yang bisa jadi berubah menjadi rumah kedua. Para pekerja yang bertarung mengejar target adalah prioritas.

Kenapa pekerjaan seolah dikambinghitamkan? Bisa jadi ini perkara egoisme pribadi. Ada perkara lain yang membuat diri enggan melangkah mudik. Rumah sudah tidak menghadirkan kehangatan. Kampung halaman jadi tempat asing untuk sekadar berteduh.

Saat kebanyakan orang mulai melingkari tanggal untuk mengatur waktu berlibur bersama keluarga di hari raya, untuk orang yang tidak bisa pulang ini, mungkin mereka memilih untuk mengikhlaskan diri dengan caranya masing-masing.

Bagi kalian yang dapat pulang kemudian hadir di rumah dengan perasaan indah, maka bersyukurlah, di luar sana keadaan tersebut mungkin begitu dirindukan hadir di sebagian orang.

Selamat Merayakan Hari Raya Idul Adha. Selamat berkumpul bersama keluarga.(*)

*Aziz Ramadani, awak redaksi Malangvoice.com

BNN Kota Malang

Selamat Datang 2020 – Tahun Pilkada Serentak Edisi Keempat

Oleh: Dito Arief N. S.AP, M.AP

Tahun 2020 sudah di depan mata, setelah melewati gegap gempita tahun politik legislatif dan Pilpres di tahun 2019, masyarakat Indonesia di sejumlah daerah akan kembali mengalami tahun politik Pilkada edisi ke-empat semenjak dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015 silam. Hadirnya Undang – Undang Pilkada langsung serentak, dimulai dengan UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang kemudian dirubah menjadi UU No.8 Tahun 2015 dan kemudian dirubah kembali menjadi UU No.10 Tahun 2016, maka tahun 2020 mendatang menjadi Edisi ke 4 pelaksanaan Pilkada langsung diselenggarakan secara serentak, setelah sebelumnya dilaksanakan di tahun 2015, 2017 dan 2018.

Untuk pelaksanaan Pilkada serentak edisi ke 4 tahun 2020 mendatang, terdapat 270 daerah Propinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang melaksanakan, yaitu Propinsi/Kabupaten/Kota yang juga melaksanakan di edisi pertama 5 tahun yang lalu (2015). Perbedaannya adalah bila ditahun 2015 lalu regulasi yang mengatur adalah Undang – Undang No.8 Tahun 2015, maka di Pilkada tahun 2020 regulasi yang digunakan adalah Undang – Undang No.10 Tahun 2016 yang merupakan hasil evaluasi dan perbaikan dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015. Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada di tahun 2020 mendatang adalah Kabupaten Malang di Propinsi Jawa Timur. Bersama dengan 18 Kabupaten/Kota lain di Propinsi Jawa Timur, Pilkada Kabupaten Malang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 23 September tahun 2020.

Mereview pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang di dua edisi sebelumnya, yaitu tahun 2010 dan 2015, dinamika politik dan pelaksanaan tahapan Pilkada berlangsung dengan dinamis yang keduanya bahkan berujung pada gugatan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, meskipun pada akhirnya sama-sama ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun cukup menggambarkan ketatnya persaingan dan dinamika politik di Kabupaten Malang di dua edisi Pilkada tersebut.

Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010 pada awalnya diikuti oleh 5 bakal pasangan calon, 3 yang diusung dari Parpol, sedangkan 2 bakal calon diusung melalui jalur perseorangan (independen), hingga pada akhirnya 2 bakal pasangan calon dari independen yaitu “Martiani Setyaningtyas – Bibit Suprapto” dan “Sutikno – Rizal Safani” kandas karena tidak memenuhi persyaratan jumlah dukungan sebanyak 82.031 dukungan KTP (3% dari jumlah DPT). Sedangkan 3 pasangan calon yang diusung parpol dinyatakan lolos memenuhi dukungan minimal 7,5 Kursi (15% Jumlah Kursi DPRD) yaitu pasangan Rendra Kresna – Subhan yang diusung 20 Kursi (Golkar,Demokrat,PKS), pasangan M. Geng Wahyudi – Abdul Rahman yang diusung 21 Kursi (PDIP-PKB) dan pasangan Agus Wahyu Arifin – Abdul Mujib yang diusung 8 Kursi (Gerindra-Hanura-PKNU).

Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dengan syarat ketentuan yang lebih ketat yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015, terdapat 3 bakal pasangan calon yaitu 1 bakal pasangan calon dari independen, dan 2 pasangan calon dari partai politik. Berdasarkan verifikasi KPU, ketiga bakal pasangan calon tersebut dinyatakan lolos yaitu pasangan kejutan “Nurcholis – M. Mufid” dari jalur perseorangan yang memiliki 204.464 dukungan KTP dari 157.904 dukungan KTP minimal yang dipersyaratkan (6,5 % dari DPT), sedangkan pasangan Rendra Kresna – Sanusi didukung oleh 34 Kursi (Golkar, PKB, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PPP), dan terakhir pasangan Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi didukung oleh 13 Kursi dari PDIP sebagai Parpol pengusung tunggal. Kedua pasangan calon yang diusung oleh Parpol telah memenuhi persyaratan dukungan minimal sebanyak 10 Kursi (20% jumlah Kursi DPRD).

Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010 dimenangkan pasangan Rendra Kresna – Subhan dengan perolehan sebanyak 672.511 Suara (62,04%), sedangkan pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dimenangkan kembali oleh incumbent, pasangan Rendra Kresna yang kali ini menggandeng H.M Sanusi sebagai Wabupnya, dengan perolehan sebanyak 605.817 Suara (51,62%). Yang menarik adalah tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan Hak Pilih pada 3 Pilkada terakhir di Kabupaten Malang cenderung menurun, pada Pilkada tahun 2005 partisipasi pemilih sebesar 68,23%, pada Pilkada Tahun 2010 sebesar 59,58% dan pada Pilkada tahun 2015 sebesar 58,39%. Jumlah TPS pada Pilkada Tahun 2010 sebanyak 4.046 TPS sedangkan pada tahun 2015 menurun menjadi 3.672 TPS dengan penambahan jumlah pemilih di setiap TPS nya. Tingkat partisipasi yang cenderung menurun tersebut tidak linear dengan naiknya anggaran Pilkada Kabupaten Malang dalam 2 edisi terakhir, yaitu sebesar 22,1 Miliar di Tahun 2010 dan 39,3 Miliar di Tahun 2015.

Naiknya anggaran Pilkada di Tahun 2015 sebagian besar diperuntukan untuk mengcover kegiatan kampanye pasangan calon yang memang difasilitasi oleh KPU sesuai dengan amanat Undang – Undang Pilkada. Produksi bahan kampanye, alat peraga kampanye dan pemasangannya, kampanye di media massa hingga debat terbuka menjadi fasilitas yang diberikan kepada kontestan mulai Pilkada serentak edisi pertama tahun 2015 dengan tujuan efisiensi dan menekan biaya kampanye pasangan calon.

Penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan dalam Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 memiliki peran yang strategis dalam dinamika pelaksanaan tahapan – tahapan Pilkada, banyaknya jumlah kecamatan (33 Kecamatan) dan desa/kelurahan (390 Desa/Kelurahan) se-Kabupaten Malang berkorelasi terhadap jumlah penyelenggara yang sangat banyak yaitu : 165 orang PPK, 99 orang Panwascam, 1.170 orang PPS, 390 orang PPL, 25.704 orang KPPS dan 3.672 orang PTPS serta 3.672 petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP). Maka tidak heran rekruitmen penyelenggara dan pengawas cukup banyak konflik kepentingan yang terjadi. Dengan kondisi yang sama, Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020 akan melibatkan sejumlah tersebut sebagai pelaksana tahapan-tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Banyaknya jumlah pelanggaran kampanye oleh pasangan calon menghiasi dinamika Pilkada Kabupaten Malang 2015, namun dengan keterbatasan kewenangan Panwas yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015 menyulitkan penindakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran pidana, akhinya yang tertindaklanjuti sebatas pelanggaran administrasi yang tentunya minim sanksi. Konflik kepentingan juga menjadi salah satu sebab minimnya tindak lanjut temuan atau laporan adanya pelanggaran di tingkat bawah (kecamatan dan desa). Fenomena banyaknya pelanggaran kampanye dalam Pilkada Kabupaten Malang perlu menjadi pengalaman dan pelajaran, khususnya bagi penyelenggara pemilihan. Meskipun sudah ada perbaikan sejumlah ketentuan dalam Undang – Undang No.10 Tahun 2016, namun masih ada sejumlah kelemahan teknis yang berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020.

David Easton dalam bukunya “The Political System”, yang memuat mengenai konsep input dan output politik, tuntutan dan dukungan serta umpan-balik terhadap keseluruhan sistem merupakan komponen yang saling berhubungan (Easton, 1988:65). Pilkada merupakan salah satu manifestasi dari pelaksanaan teori sistem tersebut. Tuntutan dan dukungan serta harapan masyarakat diwujudkan dalam proses pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada, yang kemudian menghasilkan output hasil Pilkada, serta adanya mekanisme umpan-balik, melalui proses yang berlangsung. Maka tentunya dengan anggaran Pilkada yang mencapai 85 Miliar untuk KPU dan 27 Miliar untuk Panwas Kabupaten Malang, kita patut berharap di Pilkada Kabupaten Malang 2020 dapat memutus kecenderungan Golput yang semakin besar dalam 3 edisi terakhir Pilkada Kabupaten Malang, sekaligus mewujudkan Pilkada yang adil, jujur, efektif, efisien, edukatif dan partisipatif sesuai dengan tujuan diadakannya Pilkada secara langsung serentak berdasarkan Undang – Undang.

*)Dito Arief N. S.AP, M.AP, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny J.A), Peneliti Evaluasi Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Malang (Penelitian Tesis Magister FIA UB)

BNN Kota Malang

Merenungkan Pemikiran Kartini di Tengah Pandemi

Oleh: Ellen M. Yasak

“Bu, pagi ini aku sarapan apa?”, “Bu, bajuku di mana? Aku sudah mau mulai kelas online”, dan banyak lagi urusan Ibu di rumah sejak sebulan terakhir pemberlakuan Work From Home (WFH) dan School From Home (SFH) karena merebaknya wabah Covid-19. Mulai menjadi koki merangkap guru, urusan kebersihan rumah juga menjadi tanggung jawab utama perempuan. Belum lagi jika si Ibu bekerja di sektor publik. Lantas kapan seorang Ibu bisa beristirahat?. Hal ini tidak hanya berlaku untuk ibu atau perempuan yang telah berkeluarga, namun juga perempuan secara umum. Posisi mereka dalam sistem patriarki, berada pada sub-ordinasi laki-laki. Dengan kata lain tidak sejajar dengan laki-laki, baik dalam kelompok sosial terkecil (keluarga), maupun pada kelompok sosial secara umum.

Kondisi demikian, banyak dialami oleh para perempuan di pelosok negeri bahkan dunia. Upaya meningkatkan pemberdayaan terhadap mereka tidak berhenti dilakukan, baik oleh Komnas Perempuan maupun kelompok-kelompok penggerak pemberdayaan perempuan lainnya. Namun demikian perjuangan ini tidaklah mulus, sebab ada pula kelompok perempuan yang justru menolak perempuan berdaya. Hari ini tanggal 21 April, kita peringati bersama sebagai hari Kartini. Terlalu berharga jika kita lewatkan untuk membahas kelompok yang justru mengerdilkan posisi perempuan. Nilai-nilai kesetaraan perempuan, pemberdayaan, nasionalisme, dan perjuangan Kartini perlu kita kobarkan kembali mulai hari ini. Meminjam kacamata Pierre Bourdieu (2001) dalam bukunya Masculine Domination, kondisi patriarki yang kuat seperti yang terjadi di banyak budaya Indonesia dan Asia, sangat dipengaruhi oleh habitus (sistem persepsi, pikiran dan tindakan yang bertahan lama). Habitus ini berjalan secara turun temurun, dalam waktu yang lama sehingga menjadi pembenaran atas apa yang di-‘labelkan’ terhadap perempuan. Misalnya ‘label’ bahwa tempat perempuan itu di dapur, sumur, dan kasur. Pertama siapa yang membuat ‘label’ itu?. Kedua siapa yang diuntungkan dengan ‘label’ itu?. Ketiga apa tujuan adanya pelabelan itu?. Jawaban dari tiga pertanyaan tersebut adalah maskulinitas dan adanya dominasi maskulin. Dominasi maskulin ini terjadi untuk mengukuhkan posisi maskulin pada struktur sosial atas femininitas (keperempuanan).

Sister up sister (perempuan mendukung perempuan) merupakan istilah yang cukup umum digunakan untuk saling dukung antara perempuan. Hingga hari ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga yang memimpin Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease, belum bisa memprediksi kapan puncak dan akhir wabah Covid-19 ini akan terjadi di Indonesia. Oleh karena itu konsep saling mendukung perempuan menjadi penting dilakukan. Persoalan perempuan di negeri ini, tidak hanya ketimpangan posisi namun juga kekerasan terhadap perempuan baik secara verbal maupun non-verbal. Menurut laporan yang dilansir Tempo.co tanggal 15 April lalu, Tuani Sondang Rejeki Marpaung, anggota Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) mengungkapkan dari tanggal 16 Maret sampai 12 April tercatat ada 75 pengaduan kasus. Angka yang tertinggi adalah penyebaran konten intim, disusul dengan kasus-kasus KDRT selama diberlakukannya social distancing. Menurut laporan tersebut, korban mengalami kekerasan namun tidak bisa melapor karena situasi (pandemi Corona) dan tidak bisa keluar rumah. Rendahnya pemahaman atas hak yang melekat pada diri mereka, dan konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi sub-ordinasi, membuat upaya pertahanan diri mereka menjadi lemah.

Di antara semua persoalan perempuan ini, memperjuangkan cita-cita Kartini menjadi harapan. Meski banyak yang menganggap harapan ini utopis, tapi tetap harus bergerak dengan optimis. Tentu kita tahu bahwa cara Kartini berjuang tidaklah mengangkat senjata, tapi harapan dan cita-citanya diungkapkan melalui korespondensi dengan teman-temannya di Belanda. Kartini banyak menuliskan kritik terhadap sistem feodal yang membelenggu masyarakat. Dia percaya bahwa Pendidikan merupakan kunci emansipasi untuk manusia secara umum, dan perempuan secara khusus. Aktualisasi Kartini dari surat-suratnya ini akhirnya dibukukan oleh sahabat penanya yang bernama J.H Abendanon. Sejak dibukukan, surat-surat Kartini menjadi bacaan yang memacu semangat untuk kaum perempuan. Pemikirannya yang modernis dan visioner menginspirasi gerakan perempuan ke depannya.

Kini cara aktualisasi diri perempuan semakin beragam. Tentu akses informasi yang terbuka memberi peluang besar pada kemampuan literasi perempuan. Jika budaya patriarki mendikotomi peran perempuan dan laki-laki, inilah yang menjadi kritik utama R.A Kartini. Dia memimpikan kesetaraan, kesempatan menuntut ilmu dan meraih cita-cita pada porsi yang sama seperti yang didapatkan laki-laki. Dalam penggalan suratnya kepada Ny. Van Kool, Kartini menuliskan, “Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik. Dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan pendidikan, karena inilah yang akan membawa bahagia baginya”. Penggalan surat tersebut berisi keinginan besar Kartini untuk memberi kesempatan pendidikan terhadap semua perempuan Indonesia.

Kesempatan yang luas telah diberikan terhadap perempuan, baik untuk menempuh pendidikan maupun meraih cita-cita. Meski demikian, ternyata masih menyisakan sejumlah persoalan. Standar ganda identitas keperempuanan masih kokoh. Kita tahu betapa masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini di beberapa daerah, ketimpangan dalam upah, hingga ketidak setaraan di bidang politik. Dalam pemikiran Kartini, perempuan merupakan subjek yang mampu berdaya atas dirinya sendiri. Namun habitus pada budaya patriarki, masih menempatkan perempuan sebagai objek. Cara pandang laki-laki terhadap perempuan menunjukkan masih adanya relasi kuasa pada struktur patriarki yang menguntungkan posisi laki-laki.

Banyak perempuan yang memiliki kemampuan akademik cemerlang, namun terhambat ketika sudah menikah atau memiliki anak. Tidak sedikit perempuan yang akhirnya memutuskan keluar dari pekerjaan dan tinggal di rumah untuk mengurus anak. Tentu bukan kritik terhadap mereka yang memutuskan menjadi ibu rumah tangga, namun banyak yang akhirnya memutuskan berhenti bekerja dengan keadaan terpaksa atau dipaksa. Hasilnya kondisi psikis atau kejiwaan yang menjadi taruhannya.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memotong rantai patriarki ini?. Tentu untuk menjawabnya butuh komitmen dan kesungguhan dari berbagai pihak. Upaya meruntuhkan sistem patriarki sudah dimulai Kartini, hingga sekarang masih menjadi perjuangan panjang yang harus terus dilakukan.

Ditengah wabah Covid-19 di Indonesia bahkan dunia memaksa masyarakat membuat jarak sosial (social distancing), tidak lantas menghentikan perjuangan perempuan. Justru peran perempuan menjadi sangat besar dalam keberlangsungan keluarga. Pada posisi ini, tingkat literasi perempuan menjadi penting. Misalnya sejak SFH peran pengajaran yang semula dipegang oleh guru di sekolah digantikan oleh ibu atau orang tua lain di rumah. Kemampuan berdaya, mandiri, serta mampu menyuarakan pendapat merupakan hak perempuan yang harus diperjuangkan, dimiliki, dan dikukuhkan. Meminjam istilah Anne Leclerc, “Perempuan harus memiliki wacananya sendiri, dan bukan meminjam dari kacamata lelaki”. Selamat hari Kartini.(Der/Aka)

*) Ellen M. Yasak, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi
dan sedang menempuh S3 Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia

BNN Kota Malang

Otak dan Stamina Sehat di Usia Lanjut

Oleh: Ayu Bulan Febry KD SKM MM *

Seseorang dikatakan memasuki masa usia lanjut setelah melintasi usia 60 tahun ke atas. Jangan hanya berfikir bahwa waktu tua nanti, hanya sosok yang sakit-sakitan, pikun, dan tubuh yang lemah rentan. Di usia lanjut ini ternyata Anda pun dapat menikmati hari-hari yang menyenangkan, sehat, dan bahagia. Kuncinya siap akan perubahan yang kan Anda alami baik fisik dan mental, atur asupan makanan, rutin kontrol kesehatan, tetap berolahraga, dan selalu tersenyumlah…

Perubahan Fisik dan Mental

Perubahan secara fisik atau mental banyak terjadi ketika seseorang memasuki usia tua. Perubahan yang biasa terjadi adalah timbulnya uban, penglihatan berkurang, tanggalnya gigi, pikun, pendengaran menurun, dan merasa dirinya dikucilkan. Perubahan tersebut secara alami pasti terjadi.

Bila seseorang sudah lansia, akan terjadi perubahan fisik yang perlu mendapat perhatian. Seseorang akan memiliki otot yang kuat pada usia 20 tahun. Kekuatan ini akan menurun ketika menginjak usia 40 tahun. Pada usia 60 tahun, kekuatan otot hanya tinggal setengahnya dibandingkan dengan bertambahnya usia. Upaya untuk memperbaiki fungsi otot dapat ditempuh dengan cara latihan fisik yang tepat dan berkesinambungan.

Peningkatan jumlah lemak pada tubuh orang lansia dipengaruhi oleh penurunan aktivitas fisik yang tidak diimbangi dengan pengurangan asupan makanan. Peningkatan jumlah lemak akan dapat berdampak terhadap timbulnya penyakit. Perubahan fisik lain yang sering dialami oleh lansia adalah gangguan kesehatan gigi seperti kerusakan gusi, karies pada akar gigi, dan tanggalnya beberapa gigi. Kondisi ini mengakibatkan lansia mengalami hambatan dalam proses mengunyah.

Sejalan dengan bertambahnya usia, kemampuan indra penciuman dan perasa juga secara perlahan mulai menurun. Perubahan ini kadang-kadang tidak disadari oleh mereka. Kekurangan beberapa zat gizi seperti seng, tembaga dan beberapa vitamin dapat memicu penurunan kepekaan indra penciuman dan perasa. Kondisi ini mengakibatkan selera makan menurun sehingga dapat menimbulkan kekurangan zat gizi.

Produksi asam lambung dan beberapa enzim pencernaan juga mulai mengalami penurunan. Kondisi ini berpengaruh terhadap penyerapan vitamin dan kalsium dalam usus. Akibatnya akan timbul berbagai penyakit yang berhubungan dengan lambung dan usus seperti tukak lambung, sembelit atau kurang gizi

Beberapa penyakit yang sering timbul pada lansia adalah penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Organ ginjal pun sering mengalami kelainan akibat berkurang fungsinya. Sistem endokrin juga mengalami kemunduran sehingga akan timbul penyakit diabetes mellitus.

Pada organ seksual, bisa mengalami kemunduran atau kelemahan fungsi sehingga libido menurun. Selain itu, untuk gerakan usus akan lebih lambat dan cairan lambung untuk memproses makanan berkurang. Akibatnya, penyerapan sari makanan oleh tubuh menurun. Selain itu, kotoran (feses) keluar tanpa terkontrol atau terkendali.

Selain itu sel otak mengalami penurunan sehingga secara keseluruhan akan menurunkan daya ingat dan daya pikir seseorang yang kemudian menjadi demensia (pikun). Jika mental lansia tidak siap menerima kenyataan ini, akan menjadi apatis bahkan depresi menghadapi semua perubahan pada masa tua.

Kebutuhan Gizi Usia Lanjut

Kebutuhan energi menurun pada proses menua. Hal ini disebabkan oleh terjadinya komposisi tubuh, yaitu menurunnya sel-sel otot dan meningkatnya sel-sel lemak yang menyebabkan menurunnya kebutuhan energi untuk menjalankan fungsi tubuh. Kebutuhan energi untuk usia lanjut pria sekitar 2200 kalori dan wanita 1850 kalori per hari.

Protein sebagai sumber energi tidak perlu dikurangi pada usia usia lanjut, karena protein berfungsi sebagai zat pembangun pada proses menua untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Tetapi protein tidak boleh dimakan dalam jumlah berlebih karena dapat memberatkan fungsi ginjal. Kebutuhan protein untuk usia lanjut adalah ± 0,8 gr/kg BB per hari.

Asupan lemak bagi usia lanjut tidak melebihi 15% kebutuhan energi. Di usia lanjut sebaiknya menggunakan minyak nabati (asam lemak tak jenuh), dan mengonsumsi ikan yang mengandung asam lemak tak jenuh adalah lebih baik dibandingkan protein hewani lainnya.

Penyakit-penyakit degeneratif sering kali dialami di masa usia lanjut ini seperti diabetes mellitus, jantung, hiperkolesterol, asam urat, hipertensi, dan lain-lain. Untuk itu pengaturan gizi dalam hal pemberian diit sangat diperhatikan dan disesuaikan dengan penyakit yang diderita.

Kiat Fisik dan Otak Sehat di Usia Lanjut

Nah, simak yuk sejumlah kiat supaya sehat di usia lanjut…

1. Kurangilah asupan santan, daging yang berlemak, dan minyak agar kolesterol darah tinggi tinggi, karena santan kelapa dan daging berlemak mengandung kolesterol yang tinggi.

2. Perbanyaklah mengonsumsi makanan berkalsium tinggi seperti susu, ikan, makanan laut, karena pada usia lanjut khususnya ibu-ibu yang menoupouse, sangat perlu mengonsumsi kalsium untuk mengurangi risiko keropos tulang. Dianjurkan susu yang rendah lemak tinggi kalsium, bisa juga susu skim. Selain itu, ikan laut memang memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi otak. Ikan laut seperti tuna, salmon, makerel, sarden, serta ikan kod mengandung minyak ikan omega-3 yang kaya akan DHA. Sering mengkonsumsi ikan laut akan memperlancar proses pengiriman signal yang menuju otak.

3. Perbanyaklah konsumsi makanan berserat seperti sayur, buah, gandum, oat, agar pencernaan lancar dan tidak sembelit. Pilihlah sayur dan buah yang berwarna hijau, kuning, oranye karena selain memenuhi kebutuhan serat, juga untuk memenuhi kebutuhan vitamin A, C, E yang melindungi sel-sel tubuh termasuk sel otak dari kerusakan.

4. Kurangi konsumsi gula dan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi agar gula darahnya normal, khususnya bagi penderita kencing manis.

5. Gunakanlah sedikit minyak untuk menumis dan kurangi makanan yang digoreng. Minyak mengandung kolesterol, dan kolesterol di dalam pembuluh darah dapat menyumbat pembuluh darah sehingga mengakibatkan penyakit jantung.

6. Makananlah cukup sumber zat besi. Sumber zat besi dari hewani (daging yang berwarna merah) dan nabati (sayuran berwarna hijau pekat) untuk mencegah anemia dan baik untuk kesehatan otak.

7. Perbanyaklah mengonsumsi makanan yang diolah dengan dipanggang atau direbus, karena makanan tersebut tidak mengandung kolesterol dan mudah dicerna tubuh.

8. Buatlah masakan agar lunak dan mudah dikunyah, sehingga kesehatan gigi terjaga.

9. Buatlah masakan dengan bumbu yang tidak merangsang seperti pedas atau asam karena dapat mengganggu kesehatan lambung dan alat pencernaan.

10. Kurangi pemakaian garam, yaitu tidak tidak lebih dari 4 gram per hari (1sdt = 5 gram), hal ini ditujukan untuk mengurangi risiko tekanan darah tinggi.

11. Minumlah air karena sangat penting bagi metabolisme tubuh dan mengganti cairan hilang dalam bentuk keringat dan urin.

12. Hindari minuman beralkohol, selain menyebabkan iritasi lambung, minuman berlakohol memiliki kandungan energi yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan obesitas/kegemukan.

Menu Sehari-hari Usia Lanjut
Berikut ini adalah contoh menu dalam sehari untuk usia lanjut :

Pagi (±Jam 06.00) : Nasi putih, Soto ayam

Snack (±Jam 10.00) : Susu rendah lemak tinggi kalsium

Siang (±Jam 13.00) : Nasi putih, Rolade daging,Tempe bacem, Rawon jamur kancing,Buah melon Snack (±Jam 16.00) : Kue nagasari

Malam (±Jam 19.00) : Nasi putih, Tengiri kuah kuning , Perkedel tahu, Tumis labu siam, Buah pepaya

*Ayu Bulan Febry KD SKM MM, Penulis buku-buku gizi dan kesehatan, penyuluh kesehatan di Instalasi PKRS RS Jiwa Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang.

 

BNN Kota Malang