Tidak Golput itu Ternyata Sederhana

Ilustrasi

MALANGVOICE – Sudah terasa benar aroma perhelatan politik di sini, meski berbarengan dengan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan partai politik. Apalagi setelah hempasan badai politik yang jejaknya masih berserakan di benak masyarakat. Debunya masih menyela di sela obrolan-obrolan jalanan, kantor, bahkan di rumah jadi bagian dari lauk sarapan. Kata orang, kita senang riuhnya demokrasi, tapi kurang menyukai kenyataannya. Maka, berharap saja jadi begitu berat untuk menghitung sekian langkah orang menuju bilik untuk memilih.

Mana ada orang yang tidak suka kalau hak-haknya dipenuhi. Giliran mendapat hak pilih, jadi begitu cepat berkeputusam untuk menepis. Entah sampai seluas apa luruhnya kepercayaan, meski gambar-gambar sudah ditebar, kata dan pesona sudah diumbar. Kanal-kanal medsos pun nyaris penuh genangan-genangan informasi, ada yang asli,

tidak kurang yang manipulasi, bahkan ada juga yang informasinya ‘tak berbicara’ sama sekali. Ungkapan lama memang betul, tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang, tak kenal bagaimana caranya bisa sayang. Banjirnya informasi dan prejengan para calon legislatif ternyata belum signifikan menggoda sebagian besar masyarakat untuk datang memilih.Teman saja ada tiga jenis, langsung menyatakan dukungan dan memilih, mendukung tapi memilih nanti dulu, dan tidak berterus terang kalau tidak memilih.

Ketidakpercayaan publik kepada institusi-istitusi seperti partai politik juga merupakan kondisi obyektif yang hampir tidak bisa dipungkiri. Konflik internal, keterlibatan beberapa dari mereka dalam kasus-kasus korupsi dan kongkalikong lainnya menjadi salah satu dari sekian penyebab, termasuk kutu-kutu loncat yang membuat gatal-gatal hati rakyat. Tak semua memang, tapi rata-rata begitu tanggapan publik. Ekspetasi terhadap para calon-calon legistatif pun nyaris tak berarti karena publik tak pernah dengan jelas beroleh informasi perihal parameter apa yang membuat mereka terjaring mencalonkan diri. Jujur saja, sering juga kita memandang rendah para caleg.

Golput bukan persoalan sederhana, walau menjadi golput begitu sederhana caranya. Pernah terpikirkan, menjadi tidak golput ternyata begitu sederhana dan beroleh pahala. Tidak perlu gerah dengan persoalan-persoalan di atas. Tak usah terlalu risau dengan partai politik dan gerak-geriknya. Jangan termakan hati oleh mereka yang mencalonkan diri. Kampanye, sobo kampung, sobo nawak, kentrungan, dan model-model sosialisasi lainnya anggap saja tetap sebagai hiburan atau kondangan. Itu cuma persoalan duniawi saja, lagipula dari dulu demokrasi kita sudah cacat.

Menjadi tidak golput ternyata begitu sederhana, cuma perlu mengubah niat. Malang ini direbut kembali dan berdiri di atas jasad-jasad para pejuang dan rakyat sipil yang gugur dalam pertempuran-pertempuran yang dahsyat dari Arjosari hingga Sengkaling, dari Kasin hingga Blimbing, Kalisari, Klampok Kasri, Alun-alun, KIdul Dalem, serta hampir setiap sudut kota. Juga Lawang, Songsong, Singosari, Pujon, Ngantang, Pakisaji, Turen, Dampit, Kepanjen, Kebonagung, Jambuwer, Peniwen, Wajak, Tumpang, Bumiayu, Buring, Pajaran, Ngelak, Amadanom, Wonokoyo, Ampelgading dan masih banyak lagi lokasi pertempuran lainnya. Sepertinya, seluruh titik di mana kita berdiri saat ini di bawahnya terendap darah para bunga bangsa.

Niatkan langkah kita untuk melaksanakan hak pilih, semata sebagai penghormatan yang dalam dan ungkapan terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah bertahun bertempur berdarah-darah dalam sejarah wingate action yang tersohor, merebut kembali Malang hingga masih tegak sampai saat ini. Apakah pernah ingat kita mendoakan mereka? Ke TMP saja setahun sekali, itu kalau ikut dan diundang, malam lagi. Lewat di depannya setiap hari, menoleh saja nyaris tidak pernah.

Masih ada waktu untuk mengubah niat, dari sekedar niat politik pop menjadi niat yang lebih bermakna dan bernilai. Dalam takdirNya, sepertinya tanpa pengorbanan mereka, kita tak pernah ada. Untuk para caleg, rasanya juga masih ada tempo untuk membenahi niat. Ngono ta? (idur)

Wartawan Bermutu atau Tidak, Itu Pilihan

Yunanto

Oleh : Yunanto

Kewartawanan adalah suatu cara terbaik menyampaikan cita-cita. Suatu cara membawa kebenaran pada dunia. Itulah sebabnya saya ingin menjadi wartawan besar. Suatu cara mulia melayani kemanusiaan,” tulis Harold Robin dalam bukunya berjudul 79 Park Avenue.

Buku tersebut ditulis 40-an tahun silam dan laris dipasaran. Harold Robin memang penulis novel dengan banyak penggemar di dunia. Penuturannya sederhana. Struktur tata bahasanya mudah dicerna, enak dibaca. Memikat minat baca khalayak.

Jauh sebelum buku ’79 Park Avenue’ terbit, Thomas Jefferson telah menggemakan peran khas media massa. Pers, menurut Thomas Jefferson, adalah suatu alat memerangi pikiran dari pemikiran dan memperbaikinya secara masuk akal.

Bila dua pandangan tersebut diringkas, ada empat hal ideal bagi seorang wartawan. Rincinya, (1) tiada henti mencari kebenaran, (2) menghadapi zaman yang berubah tak sampai kewalahan, (3) memberikan pelayanan kepada sesama manusia, dan (4) memelihara independen diri secara utuh.

Wejangan Rosihan

Tokoh pers nasional, H. Rosihan Anwar juga menghadirkan wejangan penting, sekitar 60 tahun silam (1959). Nasihat almarhum Eyang Haji Rosihan Anwar saya baca di buku “Lima Tahun Hadiah Adinegoro” (1979).

“Wartawan yang benar dengan sendirinya mempunyai jiwa pencari, akal pemeriksa. Ia (wartawan) ingin mengetahui cukup tentang ilmu pengetahuan untuk memahami Sang Sarjana. Ia ingin tahu cukup tetang ekonomi. Ia juga ingin mengetahui tentang kesenian dan aneka ragam pekerjaan,” tulis Eyang Rosihan.

“Hal yang penting bagi wartawan, gemar membaca buku-buku kesusasteraan besar. Maksudnya, agar ia tahu apa yang telah dipikirkan oleh manusia. Gemar membaca juga membantu untuk memperbaiki gaya bahasa. Ia patut mempelajari bahasa secara baik. Tentulah ia harus juga belajar sejarah guna memahami bangsanya sendiri dan berbagai peristiwa di dunia,” urai sesepuh pers nasional itu.

Eyang Rosihan juga menuliskan pesan, seorang wartawan harus membaca banyak hal dan luas. Ia perlu cepat memilih apa yang harus disaringnya dari apa yang telah dibacanya. Ia harus mempunyai minat dan perhatian yang tiada padam, sebab hanya itulah pedoman paling pasti dari studi yang menguntungkan.

“Adalah vital bagi wartawan untuk mengetahui sesuatu secara baik. Menggali ke dalam suatu masalah untuk menemukan rangkaian hubungan dengan bidang-bidang lain. Hubungan-hubungan itulah mungkin yang paling penting bagi wartawan untuk dimengerti,” demikian nasihat sesepuh pers nasional itu.

Nasihat Eyang Haji Rosihan Anwar jika diringkas, membuahkan syarat wartawan yang baik. Detilnya, (1) penguasaan bahasa, (2) pengetahuan tentang jiwa kemanusiaan, (3) mempunyai pengetahuan yang cukup luas karena gemar membaca, (4) kematangan pikiran, dan (5) ketajaman pikiran atau cerdas.

Pilihan Kita

“We are our choices (Kita adalah pilihan-pilihan kita),” kata Jean-Paul Sartre. Maknanya, kita menjadi seperti yang kita pilih.

Menjadi pemarah atau penyabar adalah pilihan kita. Menjadi terlalu sensitif atau berlapang dada, itu pun karena pilihan kita. Kita mudah tersinggung jika kita memilih untuk mudah tersinggung. Kita bisa selalu penuh maklum jika kita sungguh memilih untuk selalu penuh maklum.

Demikian pula halnya sosok wartawan, andai kita wartawan. Menjadi wartawan bermutu baik adalah pilihan kita. Menjadi wartawan yang cepat berpuas diri pun pilihan kita. Enggan membiasakan diri gemar membaca agar wawasan kian luas juga pilihan kita. Hadir sebagai wartawan “apa adanya” tanpa perduli pada mutu karya jurnalistik, itu pun pilihan kita.

Saya meyakini, tidak harus berpendidikan formal tinggi untuk menjadi wartawan berkualitas prima. Galibnya, tidak harus sarjana. Semua berpulang pada pilihan kita sendiri. Memilih mau terus-menerus belajar tiada henti, atau berhenti belajar. Hanya itu kunci suksesnya jika berkehendak lahir menjadi wartawan kompeten.

Banyak contoh ihwal faktual pendidikan formal dan kompetensi wartawan. Sebut saja Parada Harahap (almarhum). Tamat SD pun tidak, namun ia sukses menjadi wartawan besar dalam tiga zaman. Zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan zaman Indonesia merdeka.

Luar biasa. Parada Harahap menerbitkan surat kabar sendiri. Memegang manajemen bidang redaksi dan bidang perusahaan, sekaligus. Namun ingat, Pak Parada bukannya tidak belajar. Hanya tidak di dalam ruang kelas, memang.

Sungguh, Pak Parada belajar sendiri (otodidak). Belajar dari buku-buku. Belajar pada para senior. Belajar pula pada masyarakat di eranya. Siang-malam tekun belajar. Diterapkan, dipraktikkan, jatuh-bangun, terus belajar.

Orang heran saat Akademi Wartawan berdiri di Jakarta, 1950. Bermodel kuliah tertulis. Setahun kemudian baru kuliah di dalam ruang kelas. Itulah pendidikan tinggi pertama di Indonesia tentang kewartawanan.

Tambah heran lagi publik, setelah tahu pendiri dan pemimpin Akademi Wartawan itu adalah seorang wartawan yang “dilahirkan”, yaitu Parada Harahap. Ia memberikan kuliah umum perdana saat pembukaan akademi tersebut.

Dua tahun kemudian, tepatnya 5 Desember 1953, akademi yang didirikan Parada Harahap tersebut naik status menjadi Perguruan Tinggi Jurnalistik. Diperkuat sederet tokoh pers nasional era itu sebagai dosen. Mereka, antara lain, Djamaludin Adinegoro dan M. Tabrani, dua tokoh pers alumni publisistik di Jerman.

Perguruan tinggi kewartawanan di Jakarta yang didirikan seorang jebolan SD, Parada Harahap, itu terus berkembang. Berubah nama menjadi Perguruan Tinggi Publisistik, 1960. Enambelas tahun kemudian, 1976, menjadi Sekolah Tinggi Publisistik.

Kisah sukses Parada Harahap saya tulis di ekor artikel ini dengan maksud memotivasi kalangan wartawan muda, jurnalis yunior. Intinya, tidak layak minder, tidak patut malas belajar. Menjadi jurnalis bermutu, wartawan kompeten, sesungguhnya adalah pilihan.

*) Yunanto, alumni Sekolah Tinggi Publisistik – Jakarta; wartawan Harian Sore “Surabaya Post” 1982-2002

Pemilu Dalam Ancaman Hoax

Oleh :
SUGENG WINARNO

Semakin mendekati hari pencoblosan pada 17 April, ancaman hoax semakin menjadi-jadi. Produksi dan distribusi hoax semakin masif menyebar ke masyarakat. Pada masa tenang pun hoax yang berkait pemilu masih saja terjadi. Hoax merasuk lewat beragam platform media sosial. Facebook, Twitter, Instagram, personal blog, portal berita online, dan Youtube menjadi media beredarnya hoax. Aplikasi pertemanan berbasis Android seperti WhatsApp (WA) juga tak steril dari konten hoax. Hoax telah menjadi ancaman yang membahayakan pelaksanaan pilpres 2019.
Hoax adalah informasi atau berita bohong. Karena informasi tak benar, maka kehadiran hoax banyak memicu persoalan serius. Melalui penciptaan hoax, orang atau pihak tertentu bisa mendapat keuntungan. Keutungan menebar hoax bisa bernilai finansial, karena saat ini hoax telah menjadi industri. Di samping itu, kemunculan hoax telah digunakan pihak tertentu sebagai amunisi menyerang dan menjatuhkan lawan.
Sejak munculnya media baru (new media) yang berwujud internet, hoax muncul meracuni semua pengguna internet. Efeknya sangat ampuh. Hoax yang awalnya beredar lewat dunia maya pengaruhnya bisa sampai dunia nyata. Bahkan muncul hoax yang disebarkan langsung ke masyarakat secara door to door. Kini hoax telah menjadi semacam makanan sehari-hari masyarakat. Penetrasi hoax sangat kuat hingga tak jarang orang kesulitan memilah yang hoax dan yang bukan.

Kejamnya Hoax Politik
Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), telah terjadi peningkatan kemunculan hoax sejak bulan Agustus 2018. Awalnya pada Agustus 2018 ditemukan 25 hoax dan sepanjang bulan Februari 2019 saja ada sejumlah 353 hoax. Jumlah total hoax periode Agustus 2018 hingga Februari 2019 sebanyak 771 hoax. Dari jumlah total itu sebanyak 181 adalah hoax politik. Hoax yang sengaja dibuat untuk menyerang pasangan calon, partai politik, KPU, Bawaslu, dan beberapa pihak terkait pemilu 2019.
Hoax politik muncul disinyalir digunakan oleh pihak dan pendukung fanatik calon yang sedang ikut berkontestasi. Hoax telah digunakan sebagai salah satu strategi menyerang dan melemahkan kekuatan lawan. Hoax muncul dengan sangat kejam melalui penciptaan pesan-pesan kebohongan tentang keburukan atau kelemahan kandidat tertentu. Upaya pembunuhan karakter melalui hoax sering muncul terutama saat masa kampanye politik berlangsung.
Hoax juga menyerang penyelenggara pemilu. Beberapa kali KPU mendapat serangan hoax. Hoax tentang hasil penghitungan suara pemilu 2019 di luar negeri misalnya. Hoax yang muncul sejak Rabu, (10/4/2019) ini terus menggelinding hingga sekarang. Sebelumnya, KPU juga telah diterpa hoax tentang tujuh kontainer yang telah tercoblos. Setelah dilakukan pembuktian, ternyata berita itu hanya isapan jempol belaka.
Hoax yang menyerang KPU sungguh sangat kejam. Hoax ini bisa berpengaruh serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu 2019. Munculnya hoax dengan sasaran KPU berpotensi mendelegitimasi pemilu dan dapat memicu kekacauan. Bisa jadi hoax yang menyerang KPU akan terus terjadi hingga pasca pemungutan suara. Segala hal terkait pelaksanaan pemilu mulai dari proses pencoblosan hingga penghitungan suara bisa saja menjadi materi yang dapat dijadikan hoax.
Kejamnya ibu tiri tak sekejam hoax politik, demikian kiranya untuk menggambarkan dampak dari munculnya hoax. Hoax sengaja dibuat untuk memporakporandakan tatanan pemilu yang demokratis. Hoax juga telah mampu mengusik rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hoax telah muncul sebagai medium adu domba diantara anak bangsa. Hoax telah menjadikan kontestasi politik tak bermartabat, hilang etika, dan musnahnya kesantunan politik.

Melek Media, Melek Politik
Salah satu yang menyebabkan tumbuh suburnya hoax adalah rendahnya tingkat literasi media (media literacy) dan literasi politik (political literacy). Kemampuan melek media dan melek politik ini menjadi satu paket pengetahuan yang urgen dimiliki masyarakat. Hal ini penting mengingat relasi antara media, terutama media sosial dan dunia politik memang sangat erat. Simbiosis antara politik dan media perlu dipahami masyarakat.
Kemampuan mengerti bagaimana politik dan bagaimana praktik media akan sangat membantu masyarakat dalam melawan hoax. Karena tak jarang masyarakat menelak mentah-mentah beragam hoax politik karena pengetahuan mereka tentang politik sangat terbatas. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang politik berimbas pada gampangnya masyarakat percaya pada hoax politik.
Senada dengan pentingnya melek politik, pengetahuan tentang melek media juga menjadi keharusan. Masyarakat perlu disadarkan bahwa tak semua yang disajikan media, terutama media sosial itu sebuah kebenaran. Beragam informasi yang beredar di media sosial itu mayoritas tanpa proses verifikasi. Tak jarang informasi di media sosial tak bersumber fakta, hanya sebuah rekaan dan rekayasa sang pencipta hoax.
Disinilah peran media arus utama (mainstream media) sebagai filter atas beragam informasi di masyarakat yang tak jelas kebenarannya. Media massa harus mampu hadir sebagai penjernih informasi (the clearance of information). Munculnya rublik cek fakta (fact check) di beberapa media misalnya, sangat penting sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengecek kebenaran informasi yang didapat.
Semua pihak yang terkait pemilu 2019, media massa, media sosial, dan semua masyarakat punya tanggungjawab yang besar untuk menyukseskan pemilu ini. Segala rupa hoax politik harus bisa ditepis dengan kecerdasan dan sikap kritis masyarakat. Kemampuan melek media dan melek politik masyarakat harus terus ditingkatkan. Perlu peran pemerintah, aparat, penyelenggara pemilu, partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, para figur publik, dan segenap influencer untuk mengedukasi masyarakat agar menjadi media and political literate.
Badai hoax yang mengiringi proses pemilu 2019 ini semoga segera berlalu. Ancaman dasyatnya badai hoax semoga bisa ditepis oleh semua lapisan masyarakat. Pemilu yang menelan biaya tak kurang dari 25 triliun ini harus sukses menemukan para pemimpin bangsa yang terbaik. Terlampau mahal ongkos yang harus ditanggung bangsa ini kalau pemilu sampai gagal. Semoga semua yang ikut berkontestasi dalam pilpres dan pileg, para simpatisan dan pendukung fanatik mampu menyuguhkan cara-cara yang fair play dalam berkompetisi.
Pesta demokrasi lewat pemilu kali ini semoga mampu membawa kegembiraan bagi semua. Bagi sang kandidat, pendukung setia, maupun masyarakat. Pilihan politik bisa saja berbeda, tetapi yang terpenting, siapapun yang menang sejatinya itu kemenangan seluruh masyarakat Indonesia. Yang menang jangan Jumawa, yang kalah harus legowo.

*) Sugeng Winarno, Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.

PILKADA: PRESTASI ATAU PRESTISE DEMOKRASI?

Oleh: Caping Maskarah Safril *

Mengawali tulisan ini adalah penjelasan tentang judul di atas. Berdasarkan teori politik yang ada, bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan atau negara disebut yang terbaik karena dengan demokrasi peluang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat lebih tinggi kemungkinannya (dibandingkan sistem yang lain) yang didasarkan atas terciptanya wahana dan mekanisme partisipasi aktif rakyat dalam menentukan kebijakan pemerintahan negara.

Dengan demikian yang dimaksud dengan prestasi demokrasi adalah keberhasilan pemerintahan (negara) dalam meningkatkan atau mewujudkan kesejahteraan kehidupan rakyat. Sebaliknya yang dimaksud prestise demokrasi adalah penerapan sistem dan atau pelaksanaan demokrasi yang tidak dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan rakyat, karena demokrasi sekedar lips service atau pernyataan, slogan, kalaupun dilaksanakan hanya bersifat prosedural saja; hanya untuk gengsi elite saja dan sebaliknya merugikan rakyat.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berupa pemilihan umum dan pemilihan langsung (selanjutnya ditulis pilkada) kepala daerah baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, jika dilihat dari jumlah pelaksanaannya, kiranya layak mengantarkan Indonesia tercatat dalam guinnes book of record, sebab sampai hari ini tidak kurang dari 350 pemilihan langsung telah dilaksanakan dalam empat tahun ini. Tetapi jikalau hal itu terjadi yaitu pencatatan dalam guinnes book of record belum tentu menimbulkan dampak yang positif bagi Indonesia, karena yang dapat masuk atau dicatat dalam guinnes book of record tidak semuanya bermakna positif bagi kemanusiaan.

Sederhananya sebut saja bahwa yang ada dalam guinnes book of record itu sekedar kronik belaka. Tetapi penulis sama sekali tidak bermaksud menyatakan pilkada di Indonesia sebagai kronik belaka, tetapi sebaliknya penulis menjadikan pilkada sebagai ukuran kualitas demokrasi, dus kualitas Indonesia. Untuk keperluan itu paparan tentang pilkada diusahakan selengkap mungkin selengkap dimensi Indonesia.

Seperti diketahui, bahwa pilkada dilaksanakan sebagai ikutan atau kelanjutan dari pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat setelah dilakukan amandemen UUD 1945 (catatan: amandemen UUD 1945 dilakukan empat kali sejak 1999 – 2002) dan itu dikatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari reformasi Indonesia. Sebelum reformasi terjadi, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR RI serta pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD sesuai UU yang berlaku, dan itu dipahami sebagai demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan seperti yang dimaksudkan sila keempat Pancasila.

Perlu diketengahkan satu catatan, bahwa pada saat proses amandemen UUD 1945 khususnya yang berkaitan dengan pemilihan langsung presiden oleh rakyat. Pada saat itu Fraksi PDI Perjuangan sesungguhnya masih keberatan, sebab menurut FPDI Perjuangan rakyat belum siap melakukan hal itu, dengan kata lain sesungguhnya rakyat awam ditinjau dari kualitas pendidikan dan ekonomi belum memiliki syarat yang lengkap untuk menentukan langsung presidennya. Tentunya pernyataan fraksi PDI Perjuangan tersebut juga berlaku bagi pelaksanaan pilkada.

Pilkada dilaksanakan selain dari tinjauan umum adalah untuk peningkatan partisipasi rakyat dalam demokrasi, pada sisi tertentu juga diharapkan dapat memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini didasarkan atas pra andaian bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memahami secara mendalam aspirasi rakyat di daerahnya, serta dari segi legitimasi, kepala daerah memiliki kedudukan yang kuat, sehingga tidak akan mudah dipermainkan oleh DPRD yang juga berposisi sebagai wakil rakyat, karena sama-sama dipilih langsung oleh rakyat.

Demikianlah pilkada pada segi normative menjanjikan sejumlah kelebihan dalam arti untuk kepentingan rakyat dibandingkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, namun apakah juga demikian pada praktiknya (praktisisnya)?.

Sebelum langsung menyoroti manfaat praktis bagi rakyat dalam arti peningkatan kesejahteraan rakyat dari pilkada, sejenak penulis memaparkan manfaat yang diperoleh rakyat yang berupa peningkatan kesejahteraan rakyat dari pemilihan presiden yang langsung dilakukan oleh rakyat pada tahun 2004 sebagai hulu pilkada.

Pemilihan umum Presiden RI tahun 2014 dimenangkan oleh Joko Widodo – Jusuf Kalla (JWJK) yang didukung oleh partai PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, dsb (disebut juga Koalisi Indonesia Hebat/KIH) yang mengalahkan Prabowo – Hata Rajasa yang didukung Gerindra, Golkar, PPP, PAN, PKS, dan sebagainya (disebut Koalisi Merah Putih/KMP). Beberapa waktu kabinet Indonesia Hebat yang dipimpin JKW-JK berjalan, PDI-P melaksanakan kongres dan terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI-P. Jika pada waktu pilpres Golkar bersama yang lain dalam KMP, setelah kalah dalam pilpres logikanya harusnya Golkar sebagai oposisi bersama Gerindra, PAN, PKS, PPP terhadap Kabinet Indonesia Hebat. Tetapi dengan pecahnya Partai Golkar menjadi dua kubu, maka dengan enteng dan tanpa malu salah satu kubu berubah posisi menjadi pendukung Kabinet Indonesia Hebat.

Dari kasus ini yang penulis perlu munculkan adalah Aliansi antar partai yang terjadi bukanlah aliansi strategis apalagi aliansi ideologis, melainkan aliansi taktis bahkan pragmatis yang berorientasi pada kekuasaan bukan program untuk mensejahterakan rakyat. Demikian juga sulit untuk menetapkan bahwa semua partai yang dulu mengusung JKW-JK adalah pendukung Kabinet Indonesia Hebat beserta program kerjanya dan sebaliknya partai-partai pengusung Prabowo-Hata Rajasa sebagai partai oposisi terhadap JKW-JK.

Ketidakjelasan konstelasi aliansi parpol pendukung JKW-JK dan sebaliknya juga berdampak pada ketidakjelasan program kerja yang dilaksanakan JKW- JK, maka yang muncul adalah program-program instan dan pragmatis.

Oleh karena itulah cukup wajar jika sampai hampir setahun pemerintahan JKW- JK kesejahteraan rakyat tidak meningkat, sebaliknya angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah, bahan pokok kehidupan semakin mahal dan sering terjadi kelangkaan; satu hal lagi yang perlu disebut adalah korupsi malah semakin merajalela, sekalipun hal ini tidak mesti terkait langsung dengan JKW-JK tetapi tetap perlu disebut berdasar atas dominannya sikap menerabas, dan prakmatisme politik yang ada.

Masih dari momentum pilpres 2014 satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kuatnya politik pencitraan Joko Widodo serta modal, dengan kata lain adalah popularitas dan uang. Tentang popularitas dan uang tetap berkelanjutan sampai saat ini, bahkan semakin meluas karena juga diikuti oleh pihak-pihak lainnya yang berkepentingan pada kursi kekuasaan, termasuk dalam proses pilkada. Hal lain yang juga muncul dalam pilpres 2014 adalah Misi dan Visi Calon atau kandidat.

Jika pada tingkat nasional konstelasi aliansi antar parpol demikian prakmatis, maka pada proses pilkada pragmatisme politik sangat tinggi, bahkan cenderung liar. Sepertinya tidak ada blue print atau cetak biru bagi setiap parpol, termasuk dalam pembentukan aliansi dengan partai lainnya. Maka terjadilah aliansi oleh satu parpol yang berbeda-beda antara tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten. Bahkan untuk tingkatan yang sama seperti tingkat propinsi atau kota/kabupaten yang berbeda dapat terbentuk aliansi satu parpol dengan parpol yang lain berbeda-beda, yang langsung atau tidak langsung ditentukan oleh popularitas dan modal kandidat.

Tentunya hal ini membingungkan bagi para ahli politik (akademisi) maupun bagi pelaku politik yang memiliki komitmen ideologi partai. Tetapi sebaliknya menyenangkan bagi pemain politik di parpol maupun luar parpol yang pragmatis demi mengejar kekuasaan dan kekayaan.

Hal lain yang perlu disebutkan dalam hubungannya dengan pilkada adalah kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini yang terhimpit beban ekonomi serta terpuruk ditinjau dari sisi kemanusiaan dan kebudayaan. Oleh karenanya yang muncul adalah sikap instan dan prakmatis.

Hal ini jika dirunut ke belakang dapat disebut sebagai hasil pengekangan dan pembodohan selama era Orde Baru dan dimantabkan oleh tumbuh suburnya eforia selama era reformasi. Ringkasnya kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini dapat disebut mengalami anomali nilai kemanusiaan. Kalaupun ada upaya pencerdasan dan atau pemberdayaan masyarakat oleh kelompok tertentu, maka proses pencerdasan dan atau pemberdayaan berjalan tersendat-sendat bahkan menguap, karena kegiatannya sendiri lebih mendepankan pendekatan proyek yang serba formal dan birokratis; akhirnya pencerdasan atau pemberdayaan lebih sekedar wacana dari pada realita, dan hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tidak melahirkan orang yang cerdas dan berbudidaya unggul melainkan cenderung menghasilkan orang-orang pintar belaka.

Karena kondisi anomali pada masyarakat Indonesia itu, maka dominasi unsur popularitas dan modal dalam pilkada demikian kental. Sementara soal kapasitas, kredibelitas, integritas, dan acceptabilitas calon menjadi ukuran belakangan. Demikian juga tentang misi dan visi calon yang ikut pilkada dapat disusun oleh mereka yang menjadi tim suksesnya atau siapa saja, toh rakyat tidak banyak peduli tentang misi dan visi calon dalam pilkada.

Pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia memberikan ruang yang lebar dan longgar bagi daerah untuk berkembang sesuai kondisi, potensi dan aspirasi yang dimilikinya dalam bingkai NKRI yang memiliki sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Artinya keunikan daerah pada berbagai segi boleh dan dapat dipertahankan bahkan dilestarikan. Namun arus umum globalisasi lebih dominan daripada peduli pada keunikan yang ada di daerah. Makanya Misi dan Visi para calon pasangan kepala dan wakil kepala daerah cenderung seragam dan bersifat normatif semata. Jarang nampak untuk tidak menyebut nihil munculnya misi dan visi calon yang unik dalam segi kebudayaan sebagai upaya mengangkat dan mengembangkan kearifan (budaya) lokal dan terukur sebagai ukuran pencapaian program yang akan dilaksanakannya, sebab semuanya cenderung menggunakan pendekatan ekonomi belaka.

Lebih daripada uraian di atas, dengan melihat pengalaman serta hasil dari pilpres 2004 serta pilkada di berbagai daerah lain bahwa janji-janji kampanye para pemenang pilpres dan pilkada itu, kenyataannya janji tinggalah janji semata, artinya program yang dijanjikan selama kampanye tidak banyak dilaksanakan oleh pemenangnya, dan akibatnya yang memetik manfaat dari hasil pilkada hanyalah segelintir orang, yaitu pemenang itu sendiri beserta kelompok atau kroni-kroninya; sementara rakyat tidak mendapatkan nilai tambah yang berupa peningkatan kesejahteraan dalam kehidupannya.

Oleh karena itulah cukup wajar, jika golput cukup besar prosentase dalam setiap pilkada, bahkan cenderung meningkat jumlahnya. Dari pilkada yang terakhir dilaksanakan yaitu pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Golput adalah pemenangnya, yaitu sebesar 41,6 prosen dari seluruh pemilik hak pilih (lebih 10 juta dari 24 juta hak pilih), sementara pasangan pemenang resmi pilkada hanya mendapatkan 40 prosen dari yang menggunakan hak pilih yaitu sejumlah kurang lebih enam juta suara. Apapun alasannya (kesadaran politik rakyat, administrasi pilkada, atau faktor teknis pemilih) hal itu membuktikan bahwa pilkada bukanlah prioritas rakyat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Kalau sudah demikian maka semua bisa menjawab pertanyaan pada judul tulisan ini, yaitu Pilkada apakah prestise atau prestasi demokrasi di Indonesia? Dan bagaimana pilkada Jawa Timur dan atau pilkada Kabupaten Malang bulan Desember 2015 nanti?, Jawabnya ada dikehendak rakyat atau pada kebutuhan masing-masing pemilih.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kali Lima Indonesia Kabupaten Malang. Tinggal di Jalan Bandulan 6 Sukun, Malang.

Nobar Debat Pamungkas

Oleh : SUGENG WINARNO

Ada fenomena menarik saat debat capres dan cawapres berlangsung. Salah satunya adalah acara nonton bareng (nobar) yang digelar di berbagai tempat. Nobar banyak dilakukan oleh tim sukses dan para relawan masing-masing pasangan. Nobar debat dilakukan di café-café, lapangan, atau beberapa tempat ngumpul, nongkrong, dan ngopi. Ada yang meramu acara nobar dengan analisis para pakar dan dikemas dengan sajian hiburan yang memikat.
Debat putaran terakhir yang berlangsung pada Sabtu, 13 April 2019 merupakan debat terakhir. Masing-masing kandidat mengeluarkan jurus pemungkasnya. Debat yang sekaligus mengakhiri masa kampanye pemilu 2019 mengangkat tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi dan industri. Debat pilpres pamungkas akan dipandu oleh moderator Balques Manisang dan Tomy Ristanto dan disiarkan oleh sejumlah televisi nasional dan beberapa portal online.
Masyarakat penasaran ingin melihat bagaimana para kandidat capres-cawapres menyampaikan gagasanya atas sejumlah isu panas. Persoalan seputar pencapaian bidang ekonomi, gencarnya pembangunan infrastruktur, angka kemiskinan dan kesejahteraan, daya beli masyarakat, lapangan kerja, strategi revolusi industri 4.0, dan sejumlah persoalan bangsa serius lainnya. Adu visi misi, konsep, dan gagasan capres-cawapres menjadi tontonan menarik bagi masyarakat sebelum datang mencoblos pada 17 April mendatang.

Bentuk Partisipasi Politik
Fenomena munculnya nobar ini bisa diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat calon pemilih untuk mencari informasi sebagai referensi mereka dalam menentukan pilihan. Acara debat memang ditujukan untuk memberi referensi kepada para calon pemilih yang masih mengambang (swing voters). Sementara bagi mereka yang sudah punya pilihan (strong voters) tentu acara debat tak akan banyak punya efek.
Hasil jajak pendapat Kompas yang dilakukan pada 13-14 Maret 2019 menunjukkan bahwa tiga perempat responden berminat menonton debat. Beberapa alasan orang menyaksikan debat adalah untuk memahami visi misi cawapres dan kualitas cawapres dalam berdebat. Antusias masyarakat menonton debat bisa juga sebagai indikator mereka tak cuek pada politik. Ketertarikan masyarakat menyaksikan debat semoga berimplikasi pada partisipasi nyata mereka untuk datang saat pencoblosan berlangsung.
Acara debat capres-cawapres baik yang disaksikan masyarakat lewat televisi di rumah masing-masing maupun dalam acara nobar menjadi bagian dari proses demokrasi yang perlu diapresiasi. Geliat dan antusias masyarakat dalam proses pencarian pemimpin bangsa ini semoga menemukan sosok yang benar-benar menjadi harapan rakyat. Semua pihak tentu berharap melalui debat bukan sekedar tebar pesona dan janji-janji palsu.
Merubah persepsi seseorang tentang kedua sosok capres-cawapres yang berkontestasi dalam pilpres 2019 memang tak gampang. Debat esensinya bisa menjadi referensi mereka yang masih galau dan belum menentukan pilihannya dalam pilpres mendatang. Namun hanya lewat debat berkualitas yang mampu membangun persepsi calon pemilih. Kalau debat yang tersaji hanya serupa debat kusir, maka ajang debat hanya akan jadi arena saling serang.
Semua masyarakat yang menyaksikan acara debat dan rangkaian kampanye politik yang lain tentu bisa menilai. Ajang kampanye dan acara debat memang tak mampu menyajikan secara utuh sosok sang kontestan. Tentu masih banyak sisi-sisi dari sang kandidat, terutama sisi buruk yang tak mampu terungkap lewat acara debat. Apalagi tak jarang dalam debat kebanyakan masing-masing akan bertahan dengan argumen bahwa hanya ide atau gagasannya yang paling benar, yang lain keliru.

Bukan Pepesan Kosong
Politik itu adalah urusan harapan (hope). Bisa kita simak saat kampanye politik lalu. Hampir semua kandidat menjual harapan, mimpi-mimpi dan ilusi. Sang kandidat membangun narasi-narasi yang sangat menjanjikan. Sebuah perbaikan, sebuah penyempurnaan atas segala kekurangan, dan sejumlah prestasi atau rencana baik ke depan. Semua dilakukan sang kandidat demi meraih persepsi baik dan simpati masyarakat.
Demikian halnya dalam debat. Tak ada yang bisa menjamin atas semua harapan yang dijanjikan sang calon akan berbuah manis. Bisa saja kondisi berbeda saat sang kandidat sudah menjabat. Jangan-jangan janji-janji itu tinggal janji, harapan-harapan yang disampaikan saat debat itu hanya pepesan kosong. Saat debat bisa saja menggunakan logika berfikir yang penting saat ini, urusan nanti bisa dipikir kemudian.
Memberi harapan palsu tak ubahnya seperti orang dengan sengaja menipu. Sudah tahu kalau harapan yang disampaikan itu susah atau tak mungkin terwujud namun tetap saja dikemukakan sebagai janji. Sementara disisi lain, saat sang kandidat kelak sudah menjabat masyarakat juga melupakan janji-janji politik mereka. Tak ada kontrak politik saat kampanye atau debat yang bisa dituntut kelak.
Situasi ini menuntut masyarakat dapat berfikir jernih. Masyarakat harus sadar bahwa aneka narasi yang disampaikan saat debat itu bisa sangat tendensius. Ada udang di balik batu, alias ada maksud yang tersembunyi. Masyarakat dituntut jeli melihat gelagat kurang baik dalam perang opini saat debat. Kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, tak sedikit janji-janji politik yang pada akhirnya juga tak ditepati sang politisi terpilih. Ada saja sejumlah alibi yang digunakan untuk mendapat pemakluman atas gagalnya merealisasi janji-janji itu.
Masyarakat dituntut tak gampang terlena. Semua orang yang lagi ada maunya pasti akan bermanis mulut. Untuk itu semua harus kritis dan cerdas menilai. Melalui debat pamungkas mungkin bisa menjadi referensi bagi sejumlah calon pemilih untuk menentukan pilihan politiknya. Kalau ternyata debat tak membawa dampak apa-apa maka cobalah tetap memilih dengan menggunakan hati nurani. Yakinlah, hati nurani tak akan pernah keliru. Selamat mencoblos pilpres dan pileg.

(*) SUGENG WINARNO, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Pentingnya Cara Berfikir Hukum dalam Menganalisa Isu Hukum

Ferry Anggriawan S.H, M.H
Ferry Anggriawan S.H, M.H

Oleh Ferry Anggriawan S.H, M.H

Kasus pembunuhan begal yang terjadi di Kabupaten Malang oleh tersangka berinisial ZA bukannya ditanggapi secara kritis, melainkan ditampilkan dalam bentuk sensasi

yang jauh dari inti permasalahan. Beberapa media memberitakan kasus ini melalui judul-judul yang jauh dari substansi permasalahan, seperti; “pembunuh begal di Malang demi membela pacar, ternyata juga punya istri”, ini bukan masalah pembunuh sudah beristri atau belum, tetapi ini adalah masalah hukum terkait pembunuhan bukan dibawa kedalam subtansi permasalahan melainkan pikiran pembaca dibiaskan dengan isu-isu yang jauh dari permasalahan hukum.
Cara berfikir hukum adalah mengolah bahan hukum-hukum positif dengan
menggunakan logika.Berfikir dengan menggunakan logika atau berfikir secara logis adalah befikir dengan menggunakan konsep, pengertian, doktrin, yang dibuat oleh hukum.Kasus pembunuhan begal yang dilakukan oleh ZA hendaknya dikritisi
dengan cara berfikir hukum yaitu dengan pasal yang berkaitan dalam kasus tersebut kemudian dengan pengertian dan doktrin yang sesuai dengan logika hukum.
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan 4 pasal berlapis salah satumya adalah
Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup disayangkan
oleh tim Kuasa Hukum ZA, karena ZA dalam keadaan terpaksa melakukan perlawanan, begitu juga Penuntut Umum juga mempunyai alasan kenapa pembunuhan tersebut dikategorikan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP, adalah
karena pisau telah dibawa oleh ZA ketika berangkat dari rumah dan sebelum kejadian pembunuhan terjadi.
Secara hukum positif pembelaan yang dilakukan oleh tersangka ZA dapat
dikategorikan dalam noodweer (pembelaan terpaksa) yang diatur dalam Pasal 49
KUHP. Beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikategorikan dalam pembelaan terpaksa adalah membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan,
kesusilaan, harta sendiri atau orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat, dan perbuatan tersebut melawan hukum. Adapun domain terkait pembelaan terpaksa adalah pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman dan serangan tidak boleh melampaui batas (asas subsidioritas). Ada beberapa unsur yang telah terpenuhi bahwa ZA melakukan perbuatan tersebut
dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yaitu; melindungi diri dan orang lain, melindungi harta sendiri dan orang lain, melindungi karena adanya ancaman yang sangat dekat dan adanya perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepadanya. Di sisi lain ada perbuatan ZA yang dijadikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dakwaan melalui Pasal 340 KUHP tentang perencanaan pembunuhan,mengingat ZA sebelum kejadian perampokan dan ancaman pemerkosaan, ZA terlebih dahulu
membawa pisau sebelum pembelaan yang berakibat pembunuhan terjadi.
Hukum adalah seni berinterpretasi, semua berhak menyatakan dirinya benar atau
menyatakan kebenaran subjektifnya, tetapi disatu sisi orang lain juga berhak menyatakan kebenaran subjektifnya. Kuasa Hukum ZA mempunyai argumen hukum yang siap didialektikakan dipersidangan dengan argumen hukum dan saksi yang disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Harapan kedepannya adalah semoga Putusan Pengadilan terkait kasus ini mempunyai nilai keadilan bagi keduabelah pihak dan nilai kemanfaatan bagi kita semua.
Melalui kasus ini hendaknya kita lebih cermat dalam menganalisa isu hukum, karena isu hukum tidak pernah jauh dari logika hukum dan hukum positif yang berada di Indonesia. Janganlah kamu masuk dalam suatu perkara kecuali kamu tidak memiliki ilmu didalamnya, begitupun janganlah menganalisa suatu isu hukum tanpa melalui ilmu hukum dan cara berfikir hukum.

Ferry Anggriawan S.H, M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Hardiknas Ditengah Covid-19, Masa Depan Anak Bangsa Untuk Sejarah

Setiap tanggal 2 Mei bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Keberadaan Hari Pendidikan Nasional pun tidak terlepas dari sosok pejuang pendidikan di zaman kolonial yaitu Ki Hadjar Dewantara. Hari pendidikan nasional merupakan hari nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperingati hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara yang juga merupakan sosok pendiri lembaga pendidikan Taman Siswa.

Ki Hadjar Dewantara adalah pahlawan Indonesia, beliau juga berperan penting dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Ia mendirikan perguruan Taman Siswa yang menjadi tempat bagi penduduk pribumi biasa untuk menikmati pendidikan yang sama dengan orang-orang dari kasta yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan pada masa penjajahan Belanda, pendidikan adalah hal yang sangat langka dan hanya untuk orang terpandang (keluarga priyayi) dan orang asli Belanda yang diperbolehkan untuk mendapat pendidikan.

Dia juga terkenal dengan tulisannya yang menyebabkan Dia sering terlibat dalam masalah dengan Belanda. Hal tersebut karena tulisan-tulisan Ki Hadjar Dewantara yang tajam dan ditujukan untuk mengkritik pihak Belanda. Tulisannya yang terkenal adalah Als Ik Eens Nerderlander yang berarti Seandainnya Saya Orang Belanda. Dia pun pernah diasingkan ke Pulau Bangka oleh pihak Belanda. Namun akhirnya Ki Hadjar Dewantara mendapatkan bantuan dari Cipo Mangoenkoesumo dan Douwesc Dekker yang meminta pemerintahan agar Ia dipindahkan ke Belanda. Setelah beliau kembali ke tanah air Indonesia, beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Lembaga ini kemudian menjadi tolak ukur dari awal konsep pendidikan nasional Indonesia.

Ditengah susahnya akses pendidikan, para pelajar Indonesia sanggat sunguh-sungguh belajar, walaupun tahurahan nyawa sekalipun. Mereka siap berjuang untuk mencari ilmu dan mencerdaskan masyarakat yang belum beruntung mengakses pendidikan. Namun apa kabar pendidikan saat ini?

Seharusnya Indonesia sudan mandiri dalam Pendidikan sebagai tonggak dan fondasi utama negara. Kenyataanya Pendidikan hanyalah dijadikan sebagai alat komersialisasi untuk mengambil keuntungan. Uang sekolah mahal, dana riset banyak yang dikorupsi, rendahnya angka melek huruf, rendahnya minat baca, adalah contoh pendidikan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Seiring hal tersebut, nama suci Pendidikan sering kali tercemar dengan adanya praktik-praktik tidak senonoh yang dipertunjukkan oleh kaum pendidik maupun pelajar itu sendiri. Praktek nepotisme, mencontek, tindakan indisipliner, dan segala bentuk sifat amoral masih menimpa pendidikan Indonesia saat ini. Seharusnya pendidikan menjadi wadah pertama pembangunan karakter baik tenaga pendidikan maupun pelajar itu sendiri.

Sudah sepatutnya kita sebagai anak bangsa merasa malu dengan kondisi Pendidikan Indonesia saat ini yang sudah hampir berada di tatanan krisis, bahkan stadium empat, dimana harus ada penanganan khusus untuk menyelamatkannya. Pengaruh besar yang mengobrak-abrik pendidikan adalah pengaruh internal yang ditandai dengan ketidaksiapan pelajar dalam menanggapi perubahan yang semestinya tidak mereka saksikan. Sebagai contoh pengarun internal yang secara positif memudahkan pelajar dalam mengakses informasi, justru dijadikan sebagai media yang tidak seharusnya digunakan. Situs-situs tak layak tonton menjadi racun bagi pelajar saat ini. Game-game yang menguras waktu dan uang mengajarkan keborosan dan kesia-siaan akan waktu yang seharusnya dijadikan sebagai ajang upgrade diri. Miris, dirasakan ketika pelajar-pelajar lebih memilih boros dari pada menuntut ilmu di kelas. Lalu ini salah siapa?

Tahun 2020 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memilih tema Hardiknas 2020 yaitu “Belajar Dari Covid-19” hal tersebut membuat kita kembali melihat situasi negara Indonesia yang sekarang tengah dilanda oleh pandemik virus cerona yang mematikan, yang membuat segala aktivutas kita terhambah bahkan sulit untuk dilakukan.

Pada tahun-tahun sebelumya kita dapat memperingati hari pendidikan nasional dengan berbagai kegiatan baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi lainnya dengan mengadakan upacara bendera. Namun hal yang berbeda pula dengan tahun ini, hari pendidikan di tahun 2020 kita hanya dapat memperingatinnya dari rumah saja. Meskipun begitu tidaklah mengurangi makna dari hari pendidikan tersebut.

Bumi yang penuh dengan kecemasan dan Indonesia yang masih terus berusaha berjuang untuk mengatasi wabah Virus corona ini, membawa kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa untuk tidak selalu mengeluh dalam menjalankan tugas kita. Apa lagi di tengah maraknya Covid-19 ini yang membuat kita sangat sulit untuk belajar secara langsung atau tatap muka. Meskipun hal tersebut menjadi hanbatan besar bagi kaum pelajar saat ini, tetapi kita haruslah tetap dituntut kreatif dalam menempuh pendidikan di masa wabah virus corona ini.

Tidak hanya menjadi kaum pelajar yang melakukan aktivitasnya sepanjang hari dengan rebahan saja, namun ada banyak hal yang dapat kita lakukan agar menjadi pelajar yang bermanfaat bagi negara dan bangsa ini. Sebagai contoh nyata yang dapat kita lakukan ditengah Covid-19 ini adalah belajar dari rumah dan patuhui physical distanting dari pemerintah. Serta bisa melakukan aktivitas berkarya sesuai hobi dan talentanya masing-masing. Akhir Kata, “sebuah cahaya tidak akan bisa menerangi kegelapan, apabila tidak ada manusia yang cerdas dan tekun belajar untuk memposisikan cahaya tersebut ditempat yang gelap untuk menjadi terang”. Selamat Hari Pendidikan Nasional!

*) Eulrasia Kristi, Mahasiswa Semester 4 Jurusan Ilmu Komunikasi (Konsentrasi Jurnalistik) Unnivesitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

Apa Kabar Nasib Buruh Ditengah Covid-19?, Catatan May Day

Oleh: Eulrasia Kristi

Momentum hari buruh ditengah Covid-19 sangat berbeda dari hari buruh biasanya, dimana para buruh bisa menjalankan aksi dijalanan dengan berbagai macam kumpulan mahasiswa maupun dari berbagai serikat buruh. Tapi saat sekarang para buruh hanya bisa melakukan protes terhadap beberapa kebijakan pemerintah lewat memajangkan poster lewat media sosial, dikarenakan adanya himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja demi memutus mata rantai Covid-19.

Setiap tanggal 1 Mei, seluruh dunia merayakan International Workers Day, atau yang di kenal sebagai Hari Buruh Internasional yang bisa juga disebut May Day. Bagi kebanyakan orang di belahan bumi utara biasannya May Day ini digambarkan dengan festival yang cerah dan kegembiraan untuk menanti hari-hari yang hangat di musim semi. Namun tak semuanya begitu, May Day juga merupakan hari yang penuh protes, demonstrasi, dan kerusuhan para pekerja.
Pada awalnya May Day adalah hari libur kaum pangan yang dirayakan setiap awal musim panas. Tanggal 1 Mei juga dirayakan sebagai hari libur kaum pekerja di beberapa wilayah. Hari buruh lahir dari berbagai rentetan perjuangan keras para pekerja, untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial. Yang paling lekat dalam ingatan tentang hari buruh adalah aksi mogok kerja para buruh yang terjadi dilapanga Haymarket, Chicago pada Mei tahun 1886 lalu.

Indonesia sendiri menetapankan hari butuh yang jatuh pada 1 Mei juga melalui berbagai perjalanan panjang. Perayaan tahunan para pekerja itu bahkan sempat ditiadakan pada era orde baru. Pemerintah presiden Suharto kala itu, mengidentikan peringatan May Day dengan ideologi komunis. Menurut sejarahnya, peringatan Hari Buruh sudah di peringati di Nusantara pada masa pra kemerdekaan. Ratusan anggota Serikat Buruh “Kung Tang Hwee Koan” (serikat buruh bermarkas di Shanghai) menggelar peringatan Hari Buruh di Surabaya pada tanggal 1 Mei 1918, kemudian diverifikasi sebagai sejarah Hari Buruh pertama kali di Indonesia.

Lalu bagaimana dengan hari buruh pada 1 May 2020? Tahun ini terjadi penutupan wilayah di banyak negara dan berarti para demontrasi terpaksa harus tinggal di rumah. Organisasi Buruh Internasional PBB (ILO) telah memperingati bahwa separuh dari seluruh pekerja di seluruh dunia terancam bahaya kehilangan mata pencaharian mereka karena Covid-19 ini. Banyak diantara mereka memilih untuk di rumah setelah adanya peraturan pemerintah untuk bekerja dari rumah.

Pada era sekarang, baik di Indonesia maupunn di belahan negara lainnya hari buruh dijadikan sebagai hari dimana para pekerja dapat menyampaikan pendapatnya ataupun melakukan protes. Protes tersebut muncul karena pendapat yang dikeluarkan oleh para pekerja kepada pemerintah. Hal ini sebenarnya wajar dilakukan, tetapi tetap sesuai dengan tata tertib dan tidak melakuan hal yang anarkis.

Kini para buruh mengalami kecemasan yang dimana pandemik virus corona sedang melanda negara ini, dimana para buruh sedang tidak dapat berkerja secara langsung melainkan bekerja dari rumah. Bagaimanakah nasip para buruh di tahun ini, apakan gaji yang mereka dapatkan selama wabah ini dapat mencukupi kebutuhan mereka atau bahkan menjadi masalah besar yang menimbulkan hilangannya pekerjaan karena banyaknya perusahaan yang tengah ditutup.

Hari buruh yang biasannya dilakukan di jalanan, dengan begitu banyak orang dan kadang membuat jalanan menjadi macet serta suara-suara tuntutan buruh yang mengema di jalanan kini ditahun 2020 tidak akan ada kita lihat dan dengarkan. Wabah virus corona mengubah semuanya dengan sekejap mata, bagaimanakah kita dan para buruh menghadapi situasi semacam ini?

Oleh karena itu, cukup mengherankan jika istilah May Day digunakan untuk memperingati Hari Buruh Internasional pada setiap tanggal 1 Mei. Apakah para pekerja itu juga sedang terancam keselamatannya dalam pandemik virus corona ini? Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Betapa ya bila penutupan segala perusaan berlangsung dengan sangat lama dan membuat para perkerja tidak dapat menghasilkan upah karena bekerja tidak dengan maksimal. Hal lain yang mungkin bisa terjadi adalah PHK besar-besaran terhadap buruh di Indonesia. Namun tidak dapat kita punkiri pula bila pemerintah memberikan dana gaji kepada para buruh yang tidak dapat bekerja karena Covid-19, hal ini dapat membantu meringankan para buruh yang kehilangan pekerjaan serta dapat menghidupi mereka.

Dalam konteks kegawat daruratan akibat pandemi, berbagai kebijakan harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Menyelamatkan nyawa manusia dari serangan mematikan virus Corona sama dengan melindungi keberlanjutan kehidupan manusia atas hak bekerjanya, maka dari itu kita perlu menghentikan Covid-19 ini sekarang juga.

Untuk segera mengakhiri Covid-19, tidak bisa tidak harus memaksa pemerintah dan masyarakat mengambil sejumlah kebijakan besar secara cepat. Kebijakan besar dalam menghadapi pandemi Covid-19 pertama ialah dengan kebijakan isolasi yang nasionalistik, pembatasan sosial diterapkan dari hulu ke hilir, dari sabang hingga maraoke. Setiap tingkatan negara sampai pada RT/RW menanggulanginya dengan kontrol yang terpusat dan pengintaian atau melalui solidaritas sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Yang kedua ialah menguatkan kerja sama global dan solidaritas internasional khusus dalam bidang percepatan pengembangan vaksin dan obat Covid-19. Kerja sama diperlukan terkait dengan sumber daya dan pendanaan. Misalnya, Indonesia yang tergabung dalam G-20 bisa memulai kebijakan tersebut dengan mengembangkan prosedur tukar menukar pengetahuan dan menyokong distribusi adil sumber daya kesehatan terhadap setiap negara yang terdampak Covid-19, apalagi beberapa jenis obat Covid-19 sudah banyak diinisiasi dari kalangan pakar dalam negeri, mulai dari terapi plasma darah hingga gula dari Palembang. Hal ini dapat menjadi pintu masuk dalam garapan bersama negara-negara di dunia, dan negara Indonesia dapat menjadi inisiatornya.

Semoga dengan dua kebijakan seperti disebutkan di atas, dapat mempercepat masa kritis pandemi Covid-19. Dengan semangat kegotongroyongan, kita bahu membahu menghadapi pandemi dengan cara yang di depan kasih teladan, yang di belakang memberikan dukungan. Tegasnya, masyarakat memberi dukungan kepada pemerintah, dan pemerintah memberi perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Terakhir, dalam momentum may day tahun 2020 yang penuh keprihatinan ini mari bersatu dan saling menguatkan, jangan saling menyalahkan apalagi mau untung sendiri dalam situasi kritis ini. Dan semoga dalam bulan suci ini dapat menebalkan rasa kepedulian antar sesama untuk bersolidaritas bersama mengurangi beban sulit dari dampak virus Corona. Selanjutnya kita serahkan semua kepada yang maha kuasa seraya berdoa agar Allah senantiasa melindungi kita semua.

*) Eulrasia Kristi, Mahasiswa Semester 4 Jurusan Ilmu Komunikasi (Konsentrasi Jurnalistik) Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

Quo Vadis Toko Modern Ilegal di Kota Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

GEMURUH suara Pemkot Malang pada detik–detik menjelang akhir 2015 dalam merespon keresahan masyarakat, yang salah satunya disuarakan Aliansi Anti Toko Moderen Illegal Kota Malang, terkait menjamurnya toko moderen yang menurut temuan Aliansi keberadaannya Illegal, direspon gegap gempita oleh Wali Kota Malang, yang antara lain menyampaikan akan inspeksi mendadak (Sidak) dalam bentuk Opsgab (operasi gabungan), dan bagi yang melanggar pasti disanksi, bahkan yang tak berizin di-police line.

Opsgab yang dilaksanakan pada 30 Desember dengan melibatkan beberapa SKPD terkait, telah menemukan beberapa toko moderen yang menurut Kepala BP2T, ada yang tidak bisa menunjukkan surat izin dalam bentuk SIUP maupun HO dan atau beberapa di antaranya SIUP dan HO nya sudah mati. Padahal SIUP dan HO hanyalah salah satu di antara persyaratan lain bagi pemilik usaha toko moderen untuk memperoleh IUTM ( Izin Usaha Toko Moderen ).

Atas temuan itu, ternyata Pemerintah Kota Malang tidak memberi sanksi apapun, bahkan janji memberi tanda police line pun hanya sebagi ungkapan bombastis yang tidak ada dalam tindakan nyata.

Dalam beberapa bulan terakhir, kita semua dibuat tercengang dengan penampilan akrobatik SKPD terkait took modern di Kota Malang, terutama menyangkut terkait tata kelola toko moderen.
Kasus Perda No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan,
Toko Moderen dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, cacat tanggal penandatanganannya oleh Wali Kota Malang, sehingga Perda itu justru menjadi simbol carut-marut dan amburadulnya sistem penegakkan Perda Kota Malang terkait tata kelola toko moderen, disusul dengan Opsgab yang tak berhujung pangkal.

Sementara itu Pemerintah Kota Malang dengan tegasnya melakukan penindakan pada pedagang asongan di Alun–alun, PKL di kawasan Pasar Besar dan terakhir penertiban parkir liar, menjadi pemandangan kontras betapa dewi keadilan dengan mudahnya menebas hak-hak wong cilik secara serampangan, yang sesungguhnya memiliki derajat kesamaan dalam pelanggaran terhadap Peraturan daerah .

Akibatnya, masyarakat menilai secara tidak langsung bahwa penegakkan Perda bukan lagi menjadi bastion of justice (benteng keadilan), melainkan bassinet of justice (keranjang keadilan) yang mudah dininabobokan dan diayun sesuai kehendak penguasa.

Menyitir metode ‘moral reading’ dari Ronald Dworkin, Satjipto Rahardjo (2008) telah mengkonstruksikan negara hukum Indonesia sebagai suatu negara dengan nurani atau negara yang memiliki kepedulian (a state with conscience and compassion). Artinya, common sense dan legal sense yang berselaras dengan legal and moral ethics sejatinya menempati status penting dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia.

Maka dari sudut subyeknya, penguasa harus membuka hati dan pikirannya terhadap perkembangan masyarakat, berdasar ketentuan hukum positif yang berlaku, agar dapat terhindar dari jebakan bahwa hukum tanpa ketegasan justru seringkali menghalangi lahirnya keadilan itu sendiri.

Berdasar data yang diungkap Kepala BP2T Kota Malang, bahwa jumlah toko moderen sebanyak 265 unit, terdiri dari 223 sudah diverifikasi dan 42 dimungkinkan tidak berizin, serta dinyatakan semuanya illegal oleh Aliansi, maka titik-titik kanker sudah diketemukan, dan melakukan operasi caesar dengan pisau yang tepat layak segera dilakukan, serta langkah seanjutnya adalah menata ulang sesuai peraturan perundangan berlaku.

Seyogyanya momentum ini dimanfaatkan sebagai renaissance ( kebangkitan ) nurani Pemkot Malang, sebagai wujud nyata komitmen dan kemauan politik dari Pemkot Malang dan DPRD. Sudah barang tentu masyarakat amat merindukan teladan hukum, sehingga prasyarat kejujuran, ketegasan, dan keberanian dalam menegakkan Perda dengan moral dan nurani, menjadi syarat minimal dari pencarian keadilan bagi masayarakat.

Sebaliknya, jika terbukti atau setidak-tidaknya terindikasi adanya praktik penyimpangan atas Perda di atas kekuasaan manapun, maka sudah selayaknya segera dibersihkan. Dalam konteks ini, ibarat ikan membusuk mulai dari kepala hingga ke ekor, maka tindakan yang pantas dilakukan adalah dengan memotong dan membuangnya (Imperium, 2007).

Masalah pelik dihadapi, ketika nurani seseorang tertutup kabut tebal akibat ‘keterlanjurannya’ terlibat atas sandiwara Prosedur dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi). Satu hal yang tidak kalah pentingnya, bahwa carut marut tata kelola toko moderen di Kota Malang telah jatuh di meja publik melalui pemberitaan media massa, sehingga tabir kelam penegakkan Perda Toko Moderen di Kota Malang dapat tersingkap.

Quo Vadis (ke arah mana) tata kelola toko moderen di Kota Malang masih membutuhkan perjuangan dalam menegakkan keadilan berdasar moralitas dan hati nurani yang tulus memang terasa berat dan tiada henti. Akan tetapi, keyakinan atas pencapaiannya tidak boleh pernah goyah atau redup sedikitpun.

Tentunya di masa yang akan datang kita berharap, tak perlu lagi kita mengais-ngais untuk sekedar mencari sebongkah nurani di tengah-tengah ilalang keadilan.

Sesuai kajian yang dilakukan Aliansi Anti Toko Moderen Illegal Kota Malang, menujukkan bahwa operasional toko modern di Kota Malang adalah bentuk nyata pembiaran praktek usaha perdagangan ilegal oleh Pemerintah Kota Malang, terbukti tidak satupun tempat usaha toko modern yang dialasi izin IUTM ( Izin Usaha Toko Moderen ) sebagaimana disyaratkan dalam pasal 25 ayat 1 Perda No 8 Tahun 2010.

*Soetopo Dewangga, Koordinator Aliansi Anti Toko Moderen Illegal Kota Malang.

Lambe Turah Riuh di Sekitar Kita

Oleh: Nurudin

Istilah lambe turah memang berasal dari media sosial (medsos), tetapi lambe turah bisa menggambarkan kehidupan masyarakat kita saat ini. Bahkan, lambe-lambe turah akan terus bermunculan pada masa yang akan datang, apalagi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Tidak percaya? Kita bisa bertaruh.
Jika ditelusuri, munculnya istilah lambe turah memang agak susah. Namun demikian, salah satunya bisa ditelusuri melalui jejak digital. Lihat contoh misalnya akun instagram bernama “lambe_turah”, total pengikut 4,6 juta dengan tagline “gosip adalah fakta yang tertunda”. Ada juga akun “lambeturah” total pengikut 15,7 juta dengan tagline “akun anti ghibah”. Kemudian ada akun “maklambeturah” total pengikut 132 ribu dengan tagline “gak usah tegang lemesin aja cyiin”. Ini belum termasuk akun yang menggunakan media sosial lain. Anda boleh mengecek di akun dengan mencari kata kunci “lambe turah”. Followernya cukup fantastik, bukan?
Apa pun namanya, ini tentu sebuah perkembangan menarik. Dalam bahasa Jawa, lambe turah bisa berarti orang yang suka menyebar informasi tanpa fakta (isu, gosip, desas-desus) juga bisa berarti orang yang suka asal ngomong. Istilah sekarang disebut “ember”. Jika ada orang yang suka ngomong, bisa dijuluki lambe turah. Si lambe turah juga bisa berarti si tukang gosip.

Mengapa Terjadi?

Kemudian istilah lambe turah juga bisa dialamatkan kepada orang yang “nyinyir” di media sosial. Juga, orang yang senang dengan mengirimkan informasi-informasi yang tidak ada kebenaranya, misalnya hoaks (hox). Tak lupa melekat pada orang yang senang menyebar tautan atau informasi lain yang belum tentu kebenarannya tetapi ia buru-buru menyebar. Entah memang senang menyebar, atau orang itu tak menginginkan orang lain mendahului penyebarannya.
Mengapa lambe turah terjadi? Pertama, masyarakat kita itu kemaruk informasi. Mengapa begitu? Dalam istilah lain masyarakat kita kena peluberan informasi. Perumpaannya, seorang yang sedang berlatih silat, belum mendapat jurus mendalam ia justru bertingkah laku seperti orang yang sudah ahli silat. Jadi, matang tidak, mentah juga enggak. Serba tanggung, namun perilakunya seolah-olah sudah hebat. Inilah yang dinamakan kemaruk informasi.
Saking kemaruknya, informasi yang belum tentu kebenarannya saja kemudian disebar kemana-mana. Orang cenderung menyebar informasi itu bukan karena benar atau salah tetapi karena sesuai keinginan atau kecenderungan dirinya saja. Misalnya, ia ngefans sama Real Madrid. Maka berbagai informasi tentang Madrid akan dia sebar, termasuk informasi yang memojokkan Barcelona sebagai seteru abadinya. Nah, kecenderungan ini sangat kelihatan sekali jika lambe turah sudah berususan dengan politik. Anda boleh amati teman sepergaulan.

Kedua, masyarakat kita belum terdidik dan melek informasi. Apakah ini juga bisa dikatakan masyarakat kita bodoh? Belum tentu. Memang masyarakat kita itu berpendidikan, namun sering hanya berupa gelar akademik. Gelar akademik yang tinggi belum mencerminkan dirinya terdidik. Coba lihat berapa banyak mereka yang bergelar tapi ikut saja menyebarkan berita hoaks?
Ciri-ciri penyebar hoaks tidak saja mereka yang secara membagi buta menyebarkan berita bohong. Tetapi, mereka yang menyebarkan informasi dari pihak lain dengan ending perkataan, “Saya hanya copas lho”, “Saya hanya sebar link lho”, atau “Cuma sebar, siapa tahu bermanfaat, benar tidaknya saya tidak tahu”. Penyebar itu sebenarnya sudah tahu bahwa informasi yang didapatkannya belum tentu benar, tapi karena tidak melek informasi maka ia termakan hoaks, kemudian menyebarkannya.
Ketiga, biar dianggap peduli dan pinter. Ini bisa juga ada benarnya. Seseorang termasuk kategori lambe turah karena biar dianggap “lebih” dari kebanyakan orang. Mengapa orang senang dan banyak omong? Biar dianggap pinter atau biar dianggap punya pengetahuan banyak. Kalau perlu dia mengatakan dengan bukti yang agak meyakinkan, padahal tidak seperti itu adanya. Orang ini tentu senang mendramatisir setiap informasi yang didapat. Lihat kehidupan di sekitar kita. Ada kalanya orang banyak omong yang sebenarnya dibuat-buat semata. Senyatanya tidak sehebat yang diceritakan.
Dalam medsos orang bisa berpura-pura pintar. Misalnya dengan membuat status mengutip pendapat tokoh tertentu, padahal ia hanya mencari di google. Tak terkecuali seolah menjadi motivator hebat lewat status medsosnya, padahal juga hanya didapatkan dari orang lain. Juga, berani menganalisis sana sini seolah hebat. Sementara itu, teman-temannya mulai terkagum-kagum. Padahal jika melihat kenyataan sehari-hari, “jauh panggang dari api” alias tak sesuai kenyataan.

Dalam Politik

Lambe turah lebih ramai jika sudah dikaitkan dengan politik. Dari sinilah kemudian muncul istilah nyinyir, haters, cebong, panasbung, bani serbet, dunia datar dan sebagainya. Istilah-istilah ini membuka peluang orang untuk menjadi kelompok lambe turah. Mengapa begitu? Apa yang disampaikan cuma berdasar emosi dan meluapkan perasaan saja, bukan pada apakah yang disampaikan itu benar atau salah. Akibatnya, emosi yang diluapkan itu telah membentuk media sosial semakih riuh.
Lambe turah memang seperti dunia entertainment. Sifatnya hanya untuk menghibur semata. Dunia entertainment sebagaimana disajikan dalam televisi kebanyakan hanya berisi gosip para artis. Sebenarnya, entertainment itu orang tuanya lambe turah. Hanya lambe turah ini muncul khas dalam media sosial, sementara dalam entertainment khas televisi. Meskipun informasinya sama saja yakni sama-sama gosip. Bahkan bisa dikatakan sama-sama mengejar popularitas.
Lambe turah adalah konteks dangkal pemikiran masyarakat yang terus dilegalkan dan dipopulerkan. Kelompok lambe turah tentu tidak berpikiran apakah informasi yang disebarkan masyarakat itu berguna untuk kebaikan apa tidak. Kalau dalam media sosial bisa tujuannya memperbanyak pengikut (follower). Dengan banyak follower siapa tahu ada sponsor masuk. Buntutnya untuk keuntungan ekonomis, bukan?
Lembe turah murni menghibur. Ini sebagaimana kodrat media sosial yang bersifat menghibur. Mengapa demikian? Jika media sosial tidak punya fungsi menghibur maka ia akan ditinggalkan masyarakat. Mengapa masyarakat banyak yang menyukai media sosial? Karena masyarakat memang suka hiburan sementara media sosial menyediakannya. Tak jarang jika dalam politik, sindiran yang bernada menghina bermunculan. Tujuannya apalagi jika bukan untuk menghibur, sesekali menyerang lawan-lawan politik. Lambe turah tentu tidak banyak manfaat di masyarakat. Namun, yang membikin heran justru komunitas lambe turah ini menjadi perhatian publik. Akun-akun yang bernama lambe turah banyak pengikutnya. Apakah dalam hal ini masyarakat kita sudah susah diajak berpikir serius? Entahlah.
Maka, berhati-hatilah karena lambe turah akan segera kita saksikan sejalan dengan perlehatan Pilkada serentak dan Pilpres di Indonesia. Lambe turah ada di sekitar kita atau jangan-jangan kita sendiri termasuk anggota lambe turah?

*) Nurudin , Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); Penulis buku “Perkembangan Teknologi Komunikasi” (2017). Penulis bisa dihubungi di twitter: @nurudinwriter, IG: nurudinwriter