Pentingnya Keterbukaan Informasi dalam Menangani COVID-19

Oleh: Bagus Rochadi

Membaca berita yang dilansir di berbagai media online, bahwa Kota Batu masuk kawasan red zone dengan 1 orang yang positif covid-19. Saya merasa aneh karena berita ini diumumkan langsung oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jatim. Ada apa ini dengan pemerintahan kota Batu? Kenapa saya tidak mendapatkan informasi apapun tentang ODP atau ODR atau bahkan juga yang terpapar oleh virus corona? Bahkan saya membuka aplikasi among tani yang konon katanya aplikasi tersebut senilai Rp 9 miliar juga tidak mendapatkan informasi apapun.

Ataukah ini pertanda bahwasannya tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai sebaran virus corona? Seharusnya pemerintah kota Batu lebih pro-aktif menyampaikan informasi perkembangan wabah ini tanpa melanggar hak-hak pasien, terutama adalah bagaimana pemerintah untuk tetap konsisten menjaga kerahasiaan identitas pasien tersebut.

Menurut saya, penting sekali Pemerintah bersikap transparan mengenai informasi wilayah dan tempat mana saja yang terdampak atau terpapar. Penting agar publik mengetahui agar
dapat segera diambil serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi).

Merujuk pada undang undang kesehatan pasal 154 (1) UU 36/2009, bahwasannya “Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.”

Apabila pemerintah kota Batu tidak bersikap terbuka, dikhawatirkan akan bermunculan berita berita hoax yang akan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Saya menerima beberapa berita yang mengatakan bahwa daerah A atau daerah B dan daerah C terdapat pasien yang terjangkit virus Corona. Ketika saya melihat foto yang beredar, saya yakin itu bukan di daerah kota Batu.

Bahkan, kemarin pada Sabtu, 28 maret 2020 ada seorang yang pingsan di depan rumah saya. Beberapa orang tidak berani menolong, karena takut yang pingsan tersebut terjangit virus Corona. Untuk beberapa saat, orang tersebut tergeletak begitu saja di jalanan. Hingga kemudian Beliau terbangun, dan memanggil tukang ojek yang mengantarkan orang tersebut pulang.

Saya baru mengetahui berita tersebut karena ada informasi dari teman saya Rizky Ramdan. beberapa saat kemudian datanglah petugas PMI, intel dari polsek, intel dari Koramil dan petugas BPBD. Setelah saya coba melakukan klarifikasi ke rumah tukang ojek, ternyata korban tersebut memiliki riwayat penyakit jantung. Miris sekali apabila masyarakat terus dihantui oleh ketakutan-ketakutan seperti ini.

Saya berharap Pemerintahan kota Batu ke depannya tidak perlu lagi menyembunyikan fakta yang terjadi sambil memikirkan alternatif kebijakan yang harus diambil. Kita memang sedang menghadapi dilema tentang sumber informasi apa yang dapat dipercaya. Media sosial dan media daring lebih banyak mengejar click-bait dengan menuliskan judul-judul yang mengundang emosi dan menurunkan berita-berita yang belum terkonfirmasi atau berita-berita hoaks. Saya berharap pula para pemangku kekuasaan, pejabat terkait dan wakil rakyat tidak lari dari kenyataan demi menjaga citra politis mereka. Terlebih lagi kota Batu dikenal sebagai kota tujuan wisata, yang tentunya isu apapun akan berdampak pada kunjungan wisatawan. Jangan sampai masyarakat semakin fobia dan mengalami tekanan psikis karena hoax hoax yang beredar.(Hmz/Aka)

*) Bagus Rochadi, Warga Kota Batu yang juga CEO Indonesian Super Guide.

BNN Kota Malang

Islamophobia Barat…

Oleh: Andreansyah Ahmad *

MALANGVOICE – Tak akan pernah terlupakan di benak umat manusia, berbagai tragedi berdarah yang membunuh ribuan, bahkan jutaan umat manusia, di beberapa negara dengan mengatasnamakan Islam.

Pasca tragedi bom Paris beberapa waktu lalu, bangsa Barat kembali mengambil celah kembali untuk menjatuhkan citra Islam di mata dunia. Itu semua dimaksudkan untuk menciptakan Islamophobia, ketakutan terhadap Islam, yang dianggap identik dengan terorisme.

Kenyataan itu memang memberi citra buruk terhadap Islam, dan ini merupakan salah satu usaha kaum kapitalis untuk menyingkirkan Islam dari peradaban.

Kini, di mata bangsa Barat, Islam identic penuh dengan kekerasan. Sungguh disayangkan aksi-aksi teror yang mengatasnamakan Islam itu, padahal Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan kerukunan antar umat beragama.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan peduduk beragama Islam terbesar di dunia. Ada beberapa agama lain hidup di Indonesia, tetapi bangsa ini tetap menjunjung tinggi nilai pluralisme.

Indonesia bukanlah negara Islam, meski mayoritas penduduknya beragama Islam. Kerukunan umat beragama di Indonesia patut diacungi jempol, dan ini seharusnya menjadi contoh bagi bangsa Barat.

Permasalahan yang ada, adalah banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam untuk berbuat kekerasan, sehingga ini memudahkan kaum kapitalisme untuk menjatuhkan citra Islam.

Salah satu contohnya, ISIS, mereka menggunakan nama Islam untuk menghancurkan Islam. Padahal, bila dikaji, ISIS tak lain bentukan kaum kapitalisme, yang memang sengaja dibentuk untuk menjatuhkan citra Islam.

Penghancuran citra Islam dilakukan kaum kapitalis dengan intens dan massif. Maka, tak heran bila bangsa Barat kini mengalami phobia (ketakutan) dengan Islam, hingga lahirlah istilah Islamophobia.

*Andreansyah Ahmad, PMII Rayon Al-Kindi, Komisariat Unisma.

BNN Kota Malang

Pembiaran Operasional Toko Modern Ilegal di Kota Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Menjamurnya Toko Modern di Kota Malang yang menurut Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ( BP2T ) berjumlah 223, patut dipertanyakan Izin operasionalnya.

Berdasar Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang diselenggarahkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang ( BP2T), tidak mengatur secara khusus bagaimana Mekanisme dan persyaratan mendirikan toko Modern sebagaimana diamanatkan Perda No 8 Tahun 2010.

Sementara BP2T, sebagaimana dapat diakses melalui Website perijinan Kota Malang, ada tiga Kelompok perijinan yaitu, Usaha Pariwisata dan Sosial budaya, Pekerjaan Umum dan yang ketiga Perekonomian.

Dari ketiga kelompok perijinan maka yang mendekati Ijin Usahat Toko Modern adalah kelompok perekonomian di mana seharusnya Toko Modern diatur. Akan tetapi layanan perekonomian itu hanya terdiri dari :

a. Izin Usaha Percetakan

b. Izin Perluasan Industri

c. Izin Usaha Industri ( IUI )

d. Tanda Daftar Industri ( TDI )

e. Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP )

f. Izin Usaha Angkutan

g. Izin Trayek

h. Izin Pemasangan Media Reklame Insidentil

i. Izin Pemasangan Media Reklame Tetap

Dari kelompok perijinan dan kategori perijinan di atas, maka Pemerintah Kota Malang ada kemungkinan menggunakan SIUP sebagai prasyarat pendirian Toko Modern.

Ketika asumsi itu benar, maka izin operasional toko modern di Kota Malang merupakan penyimpangan dari Perda No 8 Tahun 2010 pasal 25 ayat 1 yang secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern wajib memiliki Ijin Usaha Toko Modern ( IUTM ), bahkan persyaratan pendirian Toko Modern di Kota Malang dengan SIUP bertentangan dengan persyaratan IUTM berdasarkan Pasal 12 dan 13 Perpres 112/207, Jo Pasal 12 Permendag 53/2011, Jo Pasal 7 Perda Jatim No 3 Tahun 2008, Jo Pasal 25 Perda Kota Malang No 8 Tahun 2008.

Dan sebaliknya ketika Izin Usaha Toko Modern tidak berdasarkan SIUP maka sesungguhnya ijin apa yang dimiliki oleh toko modern sebagai alas hak untuk operasional.

Perda No 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan sesungguhnya terlalu bersifat umum bahkan hanya ada 3 ( tiga ) pasal yaitu pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan ini merupakan diskresi terhadap ;

a. Perpres no.5 th. 1999 tetang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha

b. Perpres no. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat pembelanjaan dan toko modern

c. Peraturan Mentri Perdagangan RI no 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern

d. Pergub. Jawa Timur No.3 tahun 2008 ttg perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di prop. Jawa timur,

Yang seharusnya Pemerintah Kota Malang membuat Perturan Daerah ( Perda ) secara khusus mengatur tentang tata kelola toko modern yang menjamin akan keberlangsungan Toko Tradisional maupun pasar Tradisional.

Ruang gelap Izin Operasional toko modern dibuktikan pula dengan tidak satupun toko modern di Kota Malang memasang coppy Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) yang dapat diketahui oleh umum, padahal berdasarkan UU NO.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mewajibkan pemilik TDP memasang copy TDP di tempat yang mudah dilihat oleh Umum.

TDP ini melekat di dalamnya ada izin gangguan atau hinder ordonnantie (HO), sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa Toko Modern tersebut, resmi mengantongi izin, surat izinnya sudah daluarsa dan atau justru tidak memiliki Izin.

Jarak Tempat Usaha Toko Modern yang relatif berhimpitan di Kota Malang juga merupakan pelanggaran secara massif, karena Pendirian Toko Modern yang berhimpitan melanggar terhadap aturan zonasi terhadap perda No 8 Tahun 2010 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa ….Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

Sejauh ini Pemerintah Kota Malang belum memliki kemauan politik ( polical will ) yang kuat, untuk menggunakan Peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini sebagai mekanisme tata kelola toko modern dan perlindungan toko tradisional dalam menegakkan sekaligus menggunakan kewenangan-kewenangan diskresinya.(Bersambung)

 

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Malang.

BNN Kota Malang

Membangun Konsistensi Pertunjukkan Teater

Oleh: Wishnu Mahendra Wiswayana

    Tidak banyak dan tidak mudah. Dua ‘tidak’ tersebut bisa jadi menggambarkan geliat pertunjukkan teater di Malang Raya. Tentu pengamatan ini bisa jadi akan terkoreksi di kemudian hari. Namun sejauh yang penulis lihat, saat ini tidak banyak kelompok teater di Malang Raya yang secara konsisten menyapa penikmatnya dari waktu ke waktu. Kelompok teater yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kelompok teater non kampus atau non sekolah, yang biasa disebut komunitas teater saja. Akan banyak aspek dan alasan mengapa konsistensi tersebut seakan tidak terlihat; mulai dari proses dalam kelompok teater, permasalahan sarana dan prasarana atau secara klasik sampai dengan adanya permasalahan dana.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengenalkan konsep quad-helix sebagai penggerak seni pertunjukkan. Quad-helix diajukan sebagai sebuah kolaborasi antara pemerintah-bisnis-intelektual-komunitas sebagai target utama pengembangan seni pertunjukkan di Indonesia. Tentu konsep di atas harus didukung dan perlu dilakukan akselerasi untuk membawa seni pertunjukkan, termasuk di dalamnya teater; dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara melalui karya-karya kreatif yang berkualitas. Jika pemerintah pusat telah memiliki konsep yang baik, tentu konsep tersebut perlu dibumikan ke tingkatan lokal. Masalahnya bagaimana membumikan konsep quad-helix tersebut tanpa dibarengi konsistensi tiap kelompok teater dalam berkarya.

    Pertama , terkait konsistensi, tidak banyak. Bisa dihitung dengan jari kelompok teater di Malang Raya yang berani menyapa publik dengan karya-karyanya dalam panggung pertunjukkan. Pelaku teater kadang memanfaatkan akses untuk membuka kesempatan-kesempatan tampil dalam suatu acara kesenian sebagai salah satu pengisi acara. Tentu tidak menempatkan teater sebagai sajian utama, bahkan bisa jadi hanya diletakkan sebagai acara pembuka yang bisa jadi tidak terlalu dihiraukan oleh penonton. Tapi apa boleh buat, ruang-ruang tersebut harus dimanfaatkan betul untuk tetap menggelorakan konsistensi dalam berteater. Sembari di saat bersamaan terus menjaga idealisme untuk membangun sebuah pertunjukkan yang berkelas sesuai dengan misi masing-masing kelompok.

Kelompok teater akan dikenal setelah berhasil menampilkan sebuah pertunjukkan di atas panggung. Maka satu-satunya jalan untuk menjaga konsistensi berkarya adalah terus mengupayakan untuk menampilkan pertunjukkan. Apa artinya jika sebuah kelompok teater hanya dikenal namanya saja tanpa mengupayakan sebuah pertunjukkan, seperti melihat kulit buah tanpa ada daging buahnya. Mengupayakan untuk menampilkan pertunjukkan dalam segi praktisnya bisa dimulai dengan menetapkan target tampil sebanyak dua kali dalam setahun. Apabila dirasa masih kurang, tinggikan target menjadi tiga-empat kali dalam setahun. Tidak mungkin? William Shakespeare punya jawabnya All the world is a stage, semua yang di dunia ini adalah sebuah panggung maka banyak sekali kesempatan untuk tampil, dimanapun dan kapanpun. Jika dirasa target itu pun memberatkan, berarti ada yang belum tuntas dalam mengkompromikan idealisme dan realita. Muara dari pertunjukkan teater adalah penonton, jika tidak sampai ke penonton bisa jadi idealisme yang diangan-angan itu hanyalah omong kosong belaka.

    Kedua , terkait konsistensi, tidak mudah. Tulisan ini tidak membahas tentang permasalahan dana, selain itu bahasan yang klasik bagi pelaku teater, sesungguhnya banyak cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Konsistensi menjadi tidak mudah karena perhatian pemerintah pada komunitas teater yang tidak adaptif terhadap keadaan komunitas. Salah satunya dalam urusan gedung pertunjukkan sebagai aspek utama berlangsungnya sebuah pertunjukkan teater. Malang Raya bisa jadi akan mengklaim telah memiliki beberapa gedung yang bisa dipakai untuk pertunjukkan teater. Namun biaya sewanya terlampau mahal bagi kelompok teater (tanpa diiring fasilitas penunjang yang memadai) sehingga hanya mampu untuk dijual ke acara pernikahan saja. Jadi jangan salahkan bila ada sentimen negatif yang beredar di pelaku kesenian tentang Gedung Kesenian yang seharusnya untuk kesenian, tapi justru lebih sering digunakan untuk acara pernikahan.

Berkembangnya zaman menuntut tiap orang untuk ikut dan mengikuti arus perkembangan tersebut. Bisa jadi situasi ini menjadi jalan keluar untuk mengatasi ketidakmudahan dalam menjaga konsistensi komunitas-komunitas teater. Komunitas teater perlu untuk mulai memanfaatkan platform digital sebagai sarana untuk aktualisasi identitas dan gerakan. Banyak sumber yang bisa diupayakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan teater, mulai dari mengupayakan pendanaan, kolaborasi ide pertunjukkan, promosi, pelatihan sampai dengan ruang-ruang pertunjukkan baru. Memang platform digital ini membutuhkan kecermatan luar biasa dari pelaku teater, sehingga komunitas teater juga harus berbenah secara organisasi dengan pola-pola yang lebih modern. Pola modern yang dimaksud ini adalah menuntut komunitas teater untuk menata urusan manajerial ke arah yang lebih profesional, dengan menempatkan sutradara untuk berkonsentrasi saja terhadap panggung dan ide pertunjukkan. Sementara di saat bersamaan urusan manajerial diserahkan pada tim manajemen yang menata jalannya organisasi dan gerak dari sistem komunitas tersebut.

Butuh pengorbanan yang besar dalam upaya untuk memastikan konsistensi pertunjukkan teater di Malang Raya tetap terjaga. Tulisan ini tidak bermaksud untuk memberikan arahan-arahan khusus kepada kelompok teater di Malang Raya. Justru tulisan ini sebagai sarana untuk mengabarkan pengalaman, peluang dan sekaligus pembenahan yang harapannya dapat dilakukan bersama-sama sehingga teater dapat dikenal dengan baik di Malang Raya. Sambil perlahan-lahan kolaborasi quad-helix yang ditargetkan oleh Bekraf yang disebutkan di atas bisa diimplementasikan dengan baik. Pemerintah bisa jadi memang belum tahu ada geliat teater yang semakin meningkat di Malang Raya. Bisa jadi sektor bisnis memang belum tergarap dengan baik karena tiap komunitas teater sibuk dengan idealismenya masing-masing. Sementara akademisi di Malang Raya juga tidak kurang-kurang jumlahnya yang bisa dijadikan sumber pemikiran.

Lebih baik dalam konteks konsistensi ini, anggap saja triple-helix (pemerintah-bisnis-akademisi) yang ada saat ini dalam posisi menunggu komunitas-komunitas pelakunya untuk lebih berperan aktif. Tidak ada habisnya jika menyalahkan ini dan itu, bahkan menyalahkan kelompok ini dan itu; selama upayanya adalah meramaikan dunia teater di Malang Raya tidak ada salahnya untuk terus saling mendukung agar konsistensi tersebut dapat terjaga. Sambil bersama-sama mengembangkan komunitas masing-masing ke arah yang lebih modern dan profesional.

*) Wishnu Mahendra Wiswayana , Manajer Produksi di Ruang Karakter

BNN Kota Malang

Negara Ibu di Hari Ibu

Oleh: Diana AV Sasa

Sesungguhnya, Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember atau pekan terakhir jelang pungkas tahun tidak melulu diingat dengan membicarakan soal-soal besar. Di Hari Ibu, kita bisa membicarakan hal-hal yang berkaitan langsung dengan semesta kehidupan seorang ibu. Juga, segala yang diperjuangkan oleh mereka.

Hari Ibu merefleksikan soal bagaimana ibu berdaya dan memperjuangkan perbaikan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Sebagai sosok penjaga dian kehidupan di rumah dan di ruang publik, sosok ibu mestinya mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang nyaman dari semua pranata di ruang publik saat sosoknya beraktivitas di luar rumah.

Pengistimewaan sosok ibu mengandaikan bahwa kita secara bersama-sama menjaga sebuah marwah kehidupan, serupa bakti kita kepada “ibu pertiwi” yang melekat dalam ingatan bersama tentang keagungan.

Dari situlah muasal betapa pemomong kehidupan ini mesti pula mendapatkan pelayanan primer dalam segala aspek.

Hal itu tidak datang dengan begitu saja. Puluhan tahun hal itu diperjuangkan. Kesetaraan pendidikan untuk perempuan sudah diperjuangkan Kartini dari Jawa Tengah dan Sartika dari Jawa Barat, untuk menyebut satu dua, dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk pencerahan pikiran dan keterampilan dasar kehidupan. Perempuan bisa menulis, perempuan bisa berorganisasi, dan perempuan bisa bekerja di banyak instansi adalah buah dari kerja juang yang berliku.

Termasuk saat saya bisa duduk di dewan bukan sesuatu yang terberi begitu saja. Itu buah dari perjuangan generasi sebelumnya selama bertahun-tahun lewat pelbagai perbaikan aturan soal “kuota gender” di parlemen.

Ibu berjuang adalah sukma dari Hari Ibu. Termasuk memperjuangkan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pada konteks itu, saya cukup masygul saat melihat lembaga legislatif yang menjadi rumah bagi peraturan-peraturan digodok dan diperbincangkan tidak menemukan, misalnya, ruang menyusui yang layak bagi seorang ibu memberikan air susu eksklusif kepada bayinya.

Padahal, Pasal 34 Ayat 3 jelas-jelas mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan yang kemudian diatur dalam Pasal 128 dan 129 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Intisari dari pasal-pasal itu adalah setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama enam bulan.

Untuk memperkuat pelaksanaan soal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Bagaimana aplikasinya di Gedung DPRD Jatim? Saya tidak sedang merusuh. Saya tidak melihat ada satu sudut pun di seluruh kawasan gedung dewan itu menyediakan sudut bagi ibu-ibu yang bekerja dalam gedung itu untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak-anak bayi mereka.

Adakah pegangan aturan menyediakan ruang laktasi itu? Ada. Baca saja peraturan gubernur Jawa Timur tentang petunjuk pelaksanaan perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2011. Aturan itu jelas-jelas memerintahkan kepada kabupaten/kota untuk menyediakan ruang laktasi pada perkantoran dan tempat-tempat umum.

Gedung DPRD Jatim itu adalah areal kerja dengan fokus utama legislasi. Di sana, banyak sekali perempuan yang bekerja. Mestinya, gedung ini menjadi teladan dari semua bentuk pelaksanaan undang-undang beserta segala tafsir spesifiknya. Sebelum diserahkan kepada pemerintah, mini aplikasinya ada dalam ruang lingkup kehidupan dewan.

Astaga, saya tiba-tiba membayangkan betapa terminal bus Tirtonadi Solo begitu maju soal yang tidak sepele dan kaleng-kaleng ini ketimbang gedung DPRD Jatim. Atau, betapa saya sangat menghargai usaha Dinas Kesehatan yang mendirikan lebih 400 ruang laktasi di ruang publik dan perkantoran, tetapi di DPRD Jatim luput melakukannya.

Sekali lagi, Hari Ibu adalah merefleksikan kehidupan untuk menjaga generasi berikutnya mendapatkan garansi kesehatan dasar. Ruang laktasi itu adalah bentuk garansi dari negara bahwa ia berpihak kepada ibu. Gedung-gedung semacam DPRD itu adalah representasi dari negara.

Tentu saja, ruang laktasi hanya bagian kecil dari refleksi kita terhadap Hari Ibu dan bagaimana negara tetap berdiri kukuh di atasnya. Perampasan hak hidup mereka juga merajelela dan patut mendapat perhatian serius. Hak atas rumah yang layak, tanah untuk keberlangsung kerja sebagai ibu tani, perlindungan atas kerja, hak atas upah dan cuti hamil/melahirkan yang layak di pabrik-pabrik, keselamatan kerja di luar negeri, pelayanan kesehatan melahirkan, perlindungan atas kekerasan seksual di ruang kerja, dan seterusnya, dan sebagainya.

Sekali negara abai atas perkehidupan ibu, saat itu juga negara sesungguhnya berkhianat atas keberlangsungan kehidupan negara itu sendiri.

Keluarga di mana jutaan ibu yang beroperasi menghidupkan dian hidup di dalamnya adalah tapal batu paling dasar dalam susunan struktur kehidupan kita. Ibu itu tiangnya negara. Mereka menjadi pemasok generasi terbaik yang bekerja siang-malam “demi negara”.

Para ibu ini bukanlah alat belaka yang dibutuhkan saat negara mau. Mereka dikelompokkan, bukan untuk pembebasan atas dirinya, tetapi untuk bisa dengan mudah dikontrol.

Mereka bukan objek statistik dan proyek. Bakti para ibu kepada negara tidak bisa dikalkulasi dengan uang. Di sini, negara mestilah tahu posisi, tahu diri.

Namun, menilik dari sejarah Hari Ibu, kelompok rentan itu sadar belaka bahwa mereka tidak bisa tinggal diam. Mereka tahu belaka, struktur pikiran yang masih dikuasai gender tertentu yang tidak berpihak pada pembebasan atas mereka masih sangat kuat.

Walhasil, ibu itu sendiri yang mesti memperjuangkan hak-haknya. Sebab, tak ada hasil apa pun tanpa jalan perjuangan. Selamat Hari Ibu, para “ibu negara” di Indonesia!

*) Diana AV Sasa, Pegiat Literasi dan Anggota DPRD Jawa Timur dari PDI Perjuangan 2019–2024

BNN Kota Malang

Wartawan Bermutu atau Tidak, Itu Pilihan

Yunanto

Oleh : Yunanto

Kewartawanan adalah suatu cara terbaik menyampaikan cita-cita. Suatu cara membawa kebenaran pada dunia. Itulah sebabnya saya ingin menjadi wartawan besar. Suatu cara mulia melayani kemanusiaan,” tulis Harold Robin dalam bukunya berjudul 79 Park Avenue.

Buku tersebut ditulis 40-an tahun silam dan laris dipasaran. Harold Robin memang penulis novel dengan banyak penggemar di dunia. Penuturannya sederhana. Struktur tata bahasanya mudah dicerna, enak dibaca. Memikat minat baca khalayak.

Jauh sebelum buku ’79 Park Avenue’ terbit, Thomas Jefferson telah menggemakan peran khas media massa. Pers, menurut Thomas Jefferson, adalah suatu alat memerangi pikiran dari pemikiran dan memperbaikinya secara masuk akal.

Bila dua pandangan tersebut diringkas, ada empat hal ideal bagi seorang wartawan. Rincinya, (1) tiada henti mencari kebenaran, (2) menghadapi zaman yang berubah tak sampai kewalahan, (3) memberikan pelayanan kepada sesama manusia, dan (4) memelihara independen diri secara utuh.

Wejangan Rosihan

Tokoh pers nasional, H. Rosihan Anwar juga menghadirkan wejangan penting, sekitar 60 tahun silam (1959). Nasihat almarhum Eyang Haji Rosihan Anwar saya baca di buku “Lima Tahun Hadiah Adinegoro” (1979).

“Wartawan yang benar dengan sendirinya mempunyai jiwa pencari, akal pemeriksa. Ia (wartawan) ingin mengetahui cukup tentang ilmu pengetahuan untuk memahami Sang Sarjana. Ia ingin tahu cukup tetang ekonomi. Ia juga ingin mengetahui tentang kesenian dan aneka ragam pekerjaan,” tulis Eyang Rosihan.

“Hal yang penting bagi wartawan, gemar membaca buku-buku kesusasteraan besar. Maksudnya, agar ia tahu apa yang telah dipikirkan oleh manusia. Gemar membaca juga membantu untuk memperbaiki gaya bahasa. Ia patut mempelajari bahasa secara baik. Tentulah ia harus juga belajar sejarah guna memahami bangsanya sendiri dan berbagai peristiwa di dunia,” urai sesepuh pers nasional itu.

Eyang Rosihan juga menuliskan pesan, seorang wartawan harus membaca banyak hal dan luas. Ia perlu cepat memilih apa yang harus disaringnya dari apa yang telah dibacanya. Ia harus mempunyai minat dan perhatian yang tiada padam, sebab hanya itulah pedoman paling pasti dari studi yang menguntungkan.

“Adalah vital bagi wartawan untuk mengetahui sesuatu secara baik. Menggali ke dalam suatu masalah untuk menemukan rangkaian hubungan dengan bidang-bidang lain. Hubungan-hubungan itulah mungkin yang paling penting bagi wartawan untuk dimengerti,” demikian nasihat sesepuh pers nasional itu.

Nasihat Eyang Haji Rosihan Anwar jika diringkas, membuahkan syarat wartawan yang baik. Detilnya, (1) penguasaan bahasa, (2) pengetahuan tentang jiwa kemanusiaan, (3) mempunyai pengetahuan yang cukup luas karena gemar membaca, (4) kematangan pikiran, dan (5) ketajaman pikiran atau cerdas.

Pilihan Kita

“We are our choices (Kita adalah pilihan-pilihan kita),” kata Jean-Paul Sartre. Maknanya, kita menjadi seperti yang kita pilih.

Menjadi pemarah atau penyabar adalah pilihan kita. Menjadi terlalu sensitif atau berlapang dada, itu pun karena pilihan kita. Kita mudah tersinggung jika kita memilih untuk mudah tersinggung. Kita bisa selalu penuh maklum jika kita sungguh memilih untuk selalu penuh maklum.

Demikian pula halnya sosok wartawan, andai kita wartawan. Menjadi wartawan bermutu baik adalah pilihan kita. Menjadi wartawan yang cepat berpuas diri pun pilihan kita. Enggan membiasakan diri gemar membaca agar wawasan kian luas juga pilihan kita. Hadir sebagai wartawan “apa adanya” tanpa perduli pada mutu karya jurnalistik, itu pun pilihan kita.

Saya meyakini, tidak harus berpendidikan formal tinggi untuk menjadi wartawan berkualitas prima. Galibnya, tidak harus sarjana. Semua berpulang pada pilihan kita sendiri. Memilih mau terus-menerus belajar tiada henti, atau berhenti belajar. Hanya itu kunci suksesnya jika berkehendak lahir menjadi wartawan kompeten.

Banyak contoh ihwal faktual pendidikan formal dan kompetensi wartawan. Sebut saja Parada Harahap (almarhum). Tamat SD pun tidak, namun ia sukses menjadi wartawan besar dalam tiga zaman. Zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan zaman Indonesia merdeka.

Luar biasa. Parada Harahap menerbitkan surat kabar sendiri. Memegang manajemen bidang redaksi dan bidang perusahaan, sekaligus. Namun ingat, Pak Parada bukannya tidak belajar. Hanya tidak di dalam ruang kelas, memang.

Sungguh, Pak Parada belajar sendiri (otodidak). Belajar dari buku-buku. Belajar pada para senior. Belajar pula pada masyarakat di eranya. Siang-malam tekun belajar. Diterapkan, dipraktikkan, jatuh-bangun, terus belajar.

Orang heran saat Akademi Wartawan berdiri di Jakarta, 1950. Bermodel kuliah tertulis. Setahun kemudian baru kuliah di dalam ruang kelas. Itulah pendidikan tinggi pertama di Indonesia tentang kewartawanan.

Tambah heran lagi publik, setelah tahu pendiri dan pemimpin Akademi Wartawan itu adalah seorang wartawan yang “dilahirkan”, yaitu Parada Harahap. Ia memberikan kuliah umum perdana saat pembukaan akademi tersebut.

Dua tahun kemudian, tepatnya 5 Desember 1953, akademi yang didirikan Parada Harahap tersebut naik status menjadi Perguruan Tinggi Jurnalistik. Diperkuat sederet tokoh pers nasional era itu sebagai dosen. Mereka, antara lain, Djamaludin Adinegoro dan M. Tabrani, dua tokoh pers alumni publisistik di Jerman.

Perguruan tinggi kewartawanan di Jakarta yang didirikan seorang jebolan SD, Parada Harahap, itu terus berkembang. Berubah nama menjadi Perguruan Tinggi Publisistik, 1960. Enambelas tahun kemudian, 1976, menjadi Sekolah Tinggi Publisistik.

Kisah sukses Parada Harahap saya tulis di ekor artikel ini dengan maksud memotivasi kalangan wartawan muda, jurnalis yunior. Intinya, tidak layak minder, tidak patut malas belajar. Menjadi jurnalis bermutu, wartawan kompeten, sesungguhnya adalah pilihan.

*) Yunanto, alumni Sekolah Tinggi Publisistik – Jakarta; wartawan Harian Sore “Surabaya Post” 1982-2002

BNN Kota Malang

Mengenal Daya Juang Sebilah Keris

Oleh: Cokro Wibowo Sumarsono *

Sebagai senjata tajam keris mengandung banyak unsur falsafah kejuangan yang tersembunyi dalam wadahnya (warangka). Sebagai peninggalan bersejarah keris merupakan penanda tingginya peradaban pada masa pembuatannya (tangguh). Sebagai mahakarya, keris adalah bukti nyata derajat teknologi metalurgi berupa seni tempa logam terbaik di muka bumi.

Menggabungkan berbagai unsur logam besi, baja, titanium, timah putih, kuningan, seng, nikel dan lainnya dalam tungku pembakaran serta denting palu godam para empu pembuatnya. Sebagai barang seni keris memuat ribuan pola ragam hias dan desain asli yang menguatkan daya pandang visual.

Dalam dunia keprajuritan (kepahlawanan) keris adalah lambang kekuatan dan keteguhan jiwa yang penuh gemblengan dan tempaan. Sebuah logam tempa berpamor yang mengisyaratkan daya tahan dan ketangguhan pemiliknya (katuranggan).

Mengandung strategi perang yang luwes dengan mengalahkan lawan tanding tanpa sedikitpun merendahkan martabatnya (ngalahne tanpo ngasorake). Berbalik dengan kondisi mutakhir dimana mengalahkan lawan dengan mematikan karakternya sekaligus, tumpas tapis tanpa sisa.

Lamanya proses pembuatan sebilah keris yang ditempa oleh palu godam ribuan kali diiringi dengan panjatan doa dan tirakat (riyadloh) para empu melambangkan proses kesabaran dalam perjuangan yang telah turun-temurun diwariskan. Menyiratkan kepada kita untuk memperkuat kesabaran dan nafas panjang, bergerak dalam pola perjuangan panjang yang jelas dan tidak reaksioner.

Keris tak bisa diduplikasi secara massal dan cepat, selalu terlindungi oleh kesatuan anatominya sendiri tanpa pertolongan hak paten ataupun hak atas kekayaan intelektual sekalipun. Belum pernah ada duplikasi keris sesempurna barang aslinya.

Dalam sebilah keris terdapat anatomi (ricikan) yang menggambarkan bermacam-macam bentuk yang manunggal mewujud dalam satu kesatuan. Mulai dari pesi, gonjo, gunungan, buntut mimi, greneng, thingil, ri pandhan, sraweyan, ron dha, pejetan, bungkul, lambe gajah, gandik, jalen, kembang kacang, janur, tikel alis, sogokan, pudhak sategal, landhep, gusen, poyuhan, gula milir, kruwigan dan adha-adha. Semua berbeda-beda bentuk (bhinneka) namun menyatu dalam satu karakter yang harmonis (tunggal) dan manunggal dalam satu daya juang (ika).

Perbedaan yang manunggal itu memang indah, melahirkan sikap dan tingkah laku yang senantiasa dinamis. Seindah harapan para empu pembuatnya dalam tiap doa yang dipanjatkan. Seindah menyatunya segenap suku-suku bangsa dan puak-puak asli wangsa Nusantara yang bertebaran di atas zamrud katulistiwa.

Sebagai senjata pamungkas, keris hanya dikeluarkan dari warangkanya pada situasi yang mendesak, yakni pada akhir duel pertarungan antara hidup atau mati, setelah senjata-senjata lainnya terlepas dari genggaman. Keris dipertahankan mati-matian agar jiwa tak melayang akibat tikaman lawan tanding.

Bentuk keris yang meliuk tajam, berkelok-kelok (luk) bagai gelombang mengisyaratkan serangan bergelombang yang tak kenal henti. Luk-luk dalam bilahnya melambangkan keluwesan dalam bertindak, namun tetap tegas dalam berprinsip seperti kerasnya bilahan logam keris yang tegak mengacung.

Doktrin perjuangan yang mengatakan konsisten dalam ideologi, kokoh dalam strategi namun fleksibel dalam taktik ternyata sudah digambarkan oleh bilah-bilah keris. Ketajaman di kanan kiri bilah keris yang mengerucut pada ketajaman puncak adalah gambaran dari perjalanan yang berliku-liku dan penuh tantangan, naik turun seperti gelombang demi pencapaian jatidiri dan olah spiritual paripurna.

Dan dengan senjata ini para patriot siap sedia berjuang mempertahankan tiap jengkal bumi pertiwinya. Sadumuk bathuk sanyari bhumi, tak belani taker pati.

Salam tosan aji.

Glugu Tinatar, Landungsari-Malang.

*Cokro Wibowo Sumarsono, Mantan Sekretaris Jenedral Presidium GMNI dan Ketua DPP Gerakan Pemuda Desa Mandiri (Garda Sandi).

BNN Kota Malang

Internasionalisasi Bahasa Indonesia melalui MEA

Oleh: Uni Sofiah *

MALANGVOICE-Bahasa Indonesia dikukuhkan pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, dalam momen Sumpah Pemuda. Namun baru ditetapkan sebagai bahasa negara tepat satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, yakni 18 Agustus 1945. Ketetapan itu tercantum dalam UUD 1945 Pasal 36. Hingga kini, sudah tujuh puluh tahun Bahasa Indonesia mewarnai komunikasi bangsa.

Sejalan dengan perkembangannya, Bahasa Indonesia terus melakukan penyempurnaan untuk tetap diminati masyarakat, baik Indonesia sendiri maupun internasional. Internasionalisasi Bahasa Indonesia tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang merupakan payung hukum Bahasa Indonesia.

Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Pasal 44 Ayat 1 dan 2).

Keikutsertaan Bangsa Indonesia dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) meningkatkan peluang bagi Bahasa Indonesia untuk dieksplor ke kancah internasinal. Selain itu juga menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi MEA. Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu, memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Sebab, bahasa Melayu telah lama menjadi Lingua Franca di kawasan Asia Tenggara.

Potensi besar Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari banyaknya penutur Bahasa Indonesia, yakni 300 juta penutur. Tata Bahasa Indonesia yang sederhana dan teratur serta penggunaannya dalam percakapan relatif mudah dipelajari, sehingga kata-kata

dalam Bahasa Indonesia seperti batik dan keris juga dipakai oleh beberapa negara di Eropa dan Amerika.

Indonesia yang kaya akan kebudayaan dan sumber daya alam dapat memikat para wisatawan dari berbagai negara untuk berkunjung. Dengan kunjungan ini Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar jika wisatawan berniat untuk menggali, meneliti, dan mempelajari budaya Indonesia.

Di Eropa, bahasa Indonesia dipelajari di delapan universitas, dua negara di Amerika Utara, Beijing, Bangkok, Kazakhstan, Osaka, Aucklan, Pusan, Tasmania, dan Cebu City. Sarjana Indonesia yang tergabung dalam komunitas sarjana internasional yang mengkhususkan Bahasa Indonesia, antara lain Italia, Tasmania, Estonia, Israel, India, Republik Ceko, Swiss, Belanda, Rusia, Irlandia, Jerman, Taiwan, Finlandia, Thailand, dan Prancis.

Bipa (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) tersebar di 74 negara, termasuk Indonesia, dan meliputi 219 buah lembaga. Sebanyak 26 negara menyelenggarakan kursus Bahasa Indonesia untuk warganya melalui Bipa, yakni Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Austria, Belanda, Bulgaria, Ceko, Cina, Denmark, Filipina, Hongkong, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Mesir, Norwegia, Papua Nugini, Prancis, Rusia, Suriname, Swedia, Swiss, Vatikan, dan Vietnam.

MEA diharapkan sebagai langkah awal menginternasionalisasi Bahasa Indonesia, dengan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi MEA. Dengan ini Bahasa Indonesia lebih mudah menjadi bahasa internasional. Peluang lain selain menjadi bahasa internasional, kebudayaan Indonesia seperti batik, wayang, tarian daerah, dan reog, akan mudah dikenal dunia.

*Uni Sofiah, Mahasiswa Semester 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unisma.

BNN Kota Malang

MEA 2016, Mampukah UMKM Bersaing?

Oleh: Ahmad Fairozi *

Jelang pergantian 2015 menuju 2016, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pun tinggal menghitung hari. Hal itu patut menjadi kegelisahan bersama sebagai bagian dari MEA. Mampukah hasil produk Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) kita bersaing dengan hasil produk luar negeri yang segera membanjiri pasar?

Mirisnya, hingga hari ini UMKM kita belum menjadi prioritas pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mendorong agar mampu meningkatkan produksi kreatifnya, padahal dukungan yang teramat sangat dibutuhkan para pelaku UMKM menjadi sangat penting, selain dukungan finansial, juga penting dukungan pemasaran hasil produksi kreatif UMKM, mengingat persaingan dalam MEA pada tahun 2016 akan sangat ketat.
Melihat kenyataannya, UMKM hingga saat ini dibeberapa daerah belum difasilitasi secara baik oleh pemerintah, hal demikian berakibat pada lambatnya perkembangan industri kreatif yang berada dalam naungan UMKM. Sangat disayangkan jika hingga detik ini UMKM masih luput dari perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Hal di atas disebabkan beberapa faktor, di antaranya, banyaknya masalah dalam tubuh UMKM itu sendiri, yang pada dasarnya menjadi tugas pemerintah untuk mendata dan menertibkannya, misalnya masih ditemukannya UMKM yang masuk angin, pada kenyataannya UMKM itu tidak ada alias sudah mati. Nah, hal semacam ini sering terjadi, yang dimungkinkan dapat berdampak berupa kerugian bagi UMKM lain yang memang benar-benar ada sebagai pelaku usaha kecil dan menengah masyarakat.

Disamping itu, hasil produksi dari industri kreatif UMKM belum mampu dipasarkan dengan baik, karena terkendala biaya promosi dan distribusi, nah, disinilah tugas serta peran pemerintah sangat diperlukan untuk membantu UMKM mendistribusikan dan mempromosikan hasil produksinya untuk dapat dikenal masyarakat secara umum dan mampu memberikan incam bagi pelaku UMKM itu sendiri.

Lemahnya data dan dukungan berupa promosi hasil produk industri kreatif UMKM menyebabkan sulitnya bergaining produk UMKM di kancah perdagangan lokal, regional maupun nasional, cukup miris memang jika melihat keadaan yang demikian, dengan semakin dekatnya MEA yang akan diberlakukan sejak tahun depan, tentunya hanya tinggal menghitung hari saja, namun UMKM dan kita sebagai bagian dari MEA masih belum sepenuhnya siap menghadapinya.

Malang Raya Pusat Perekonomian

Melihat potensi wilayah Malang Raya sebagai pusat pariwisata dan pendidikan, seharusnya pemerintah daerah masing-masing wilayah sangat giat dalam mendorong dan memfasilitasi UMKM yang ada, sehingga pelaku UMKM yang berada pada tiga wilayah strategis di wilayah Malang Raya itu mampu menumbuhkan industri kreatifnya sebagai bagian dari persiapan kompetisi produksi industri kreatif yang terhimpun dalam sebuah UMKM.

Kota Batu misalnya, Pemerintah Kota Batu wajib mendorong agar pelaku UMKM dapat memproduksi oleh-oleh khas Kota Batu, dikarenakan Kota Batu didaulat menjadi sentra pariwisata. Potensi inilah yang belum mampu dimaksimalkan oleh pemerintah sejauh ini, sehingga pusat oleh-oleh yang berada di Kota Batu, rata-rata tidak menjual produk hasil UMKM yang berdomisili di Kota Batu, itulah menjadi alasan hingga hari ini UMKM belum mampu memaksimalkan hasil produk kreatifnya dalam dunia industri dan perdagangan.

Demikian juga di Kota dan Kabupaten Malang, tidak jauh berbeda dengan Kota Batu dalam memperhatikan nasib pelaku UMKM. Banyak diantara pelaku UMKM sulit berkembang, dikarenakan peran strategis pemerintah kurang memberikan manfaat terhadap pelaku UMKM selama ini, akibatnya, banyak UMKM yang tidak mampu mengembangkan produk kreatifnya, sehingga sulit bersaing dengan produk UMKM lain dan tentunya produk luar negeri nantinya.

Misalnya, sudah seberapa banyak pelaku UMKM mendapatkan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Haki) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Masih sangat sedikit produk hasil UMKM yang memiliki Haki, jika demikian, dimana peran pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi pera pelaku UMKM? Seharusnya dan sudah semestinya pemerintah yang bertanggungjawab terkait hal tersebut.

Penting digiatkan kembali oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mendorong dan membantu mempromosikan hasil industri kreatif produk UMKM, meski terkesan lambat dan hampir ketinggalan, inovasi tetap diperlukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan para pelaku UMKM.

Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan, itulah mengapa pemerintah dan para pelaku UMKM harus lebih giat lagi untuk menghadapi persaingan dalam MEA tahun 2016 mendatang, disamping juga produk hasil UMKM didorong untuk memiliki Haki, agar hak cipta dan hak kekayaan industri dapat dilestraikan ditengah persaingan yang ketat nantinya.

*Ahmad Fairozi, Divisi Data dan Program Good Governance Activator Alliance (GGAA) East Java.

BNN Kota Malang

Berharap Koalisi Besar (JoBang), Bukti Incumbent Tidak Percaya Diri

Oleh: Dito Arief N. S.AP, M.AP

Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020 sudah tinggal menghitung bulan, tidak terasa sudah kurang dari 8 Bulan pelaksanaan Pilkada langsung serentak edisi keempat, semenjak dimulainya kebijakan Pilkada langsung serentak dengan hadirnya Undang – Undang Pilkada, yaitu UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang kemudian dirubah menjadi UU No.8 Tahun 2015 dan kemudian dirubah kembali menjadi UU No.10 Tahun 2016. Namun bila melihat suasana Politik di Kabupaten Malang, tampaknya masih jauh dari gegap gempita layaknya daerah-daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah.

Semarak Pilkada di sejumlah daerah di Jatim, seperti Surabaya, Lamongan, Sumenep, dan Jember sudah mulai hangat dan terasa, namun tampaknya tidak dengan Kabupaten Malang. Memang sudah mengemuka nama – nama yang bermunculan seperti Bupati incumben H.M Sanusi, 3 anggota DPRD Jatim Dapil Malang Raya, yaitu Ketua Fraksi PDIP Jatim Sri Untari Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim Siadi, dan anggota Fraksi Nasdem Jatim Jajuk Rendra Kresna, kemudian ada 2 Tokoh NU yaitu Ketua PCNU Kabupaten Malang dr. Umar Usman dan Rektor UNIRA Hasan Abadi, Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, istri mantan Bupati 2 periode Tyas Sujud Pribadi, Politisi Nasdem M. Geng Wahyudi, hingga pengusaha yang menjadi kandidat jalur perseorangan Heri Cahyono yang bahkan telah menemukan pasangannya yaitu Advocat senior Gunadi Handoko sebagai Bakal Calon Wakil Bupatinya.
Namun munculnya nama-nama tersebut belum cukup kongkret untuk membuat dinamika politik Kabupaten Malang menjadi bergairah. Secara matematis, Kabupaten Malang merupakan daerah yang wajib dimenangkan oleh semua Partai Politik. Dengan jumlah DPT terbesar kedua di Jatim setelah Surabaya dengan 1,9 Juta pemilih, tentu sangat strategis dalam memberikan kontribusi suara secara regional dan nasional bagi perolehan suara Partai Politik.

Peta politik yang tersaji hari ini di Kabupaten Malang, menurut penulis merupakan desain yang diciptakan oleh mantan Bupati Rendra Kresna, terlepas dari kasus hukum yang menimpa beliau, analisa dan forecasting yang beliau lakukan di Pilkada tahun 2015 lalu dengan memilih H.M Sanusi sebagai pasangan Wakil Bupati merupakan langkah berani untuk bisa menciptakan kondisi dan dinamika politik hari ini. Beliau rela untuk lebih berdarah-darah “sendirian” melawan penantangnya Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi yang memiliki mesin politik, jaringan dan finansial yang kuat ketika itu. Hasilnya perolehan suara Rendra – Sanusi sebagai petahana yang diusung Koalisi Raksasa “hanya” sebesar 605.817 Suara atau 51,62%, berbanding perolehan suara Dewanti Rumpoko – Masrifah hadi sebesar 521.928 suara atau 44,47% yang hanya diusung tunggal oleh PDIP, sehingga selisih keduanya hanya sebesar 7,14%. Perolehan suara Rendra – Sanusi di Pilkada 2015 yang besarnya tidak jauh berbeda dengan perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Malang 2010, sebesar 672.511 Suara (Rendra – Subhan), sebagian besar merupakan suara loyalis dan militan voters Rendra Kresna secara pribadi.

Dengan peta politik hari ini, tidak ada kandidat yang menjadi dominan dengan elektabilitas dan popularitasnya, bahkan untuk Bupati incumbent, H.M Sanusi sekalipun. Secara personal, yang diuntungkan dengan kondisi hari ini adalah kandidat yang telah memiliki ceruk dan segmen pemilih tersendiri atau diterima sebagai representasi dari segmen politik identitas dan paternalistik yang ada di Kabupaten Malang. Secara institusi dan jejaring, yang diuntungkan dengan kondisi hari ini adalah Partai yang memiliki soliditas, militansi, jejaring yang kuat dan pemilih loyal, sehingga memudahkan untuk mendeliver pesan elektoral dari kandidat kepada masyarakat secara langsung.
Faktor logistik atau pendanaan tentunya juga menjadi variabel penting dengan dinamika politik Kabupaten Malang hari ini, luas kabupaten malang yang demikian besar, dengan 33 Kecamatan, 390 Desa, 4.280 TPS, dengan jumlah pemilih yang mencapai 1,9 Juta tentunya membutuhkan energi besar dan logistik besar untuk bisa mengcover itu semua.

Dinamika Politik Kabupaten Malang hari ini mengingatkan penulis dengan yang terjadi pada perjalanan Pilkada Kabupaten Trenggalek 2015 silam, incumbent (Wakil Bupati) pada saat itu Abdul Kholiq (Ketua DPC PKB) berada diatas angin untuk maju dalam Pilkada, karena hingga H-1 tahun Pilkada belum ada kandidat kuat yang benar-benar siap menjadi penantang incumben. Bahkan di H – 8 bulan Pilkada, yaitu pada bulan April 2015, Wabup Incumbent Abdul Kholiq dengan Percaya Diri mendeklarasikan duet pasangan JoBang (Ijo Abang) PKB – PDIP dengan menggandeng Srikandi PDIP dari Malang, Sri Rahayu sebagai Bacawabup, dengan didukung beberapa Partai Politik lainnya.

Namun seketika peta politik berubah dengan munculnya sosok Emil Dardak yang menyatakan akan maju dalam Pilkada Trenggalek sebagai daerah tanah kelahirannya. Ketika itu pesona Emil Dardak yang kemudian berpasangan dengan M. Nur Arifin (Bupati Trenggalek saat ini) mampu menjadi magnet bagi Partai – Partai Politik di Trenggalek. Koalisi besar yang pada awalnya mengerucut ke Abdul Kholiq sebagai Wabup Incumbent, berbalik arah mendukung Emil Dardak – M. Nur Arifin yang dimotori PDIP yang pada akhirnya berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Trenggalek dengan perolehan suara telak 76,07 % melawan Incumbent yang hanya memperoleh 23,93%.

Kekalahan incumbent (Wabup Trenggalek) yang sempat diatas angin, sesungguhnya terjadi karena pengenalan dan dukungan publik masih rendah terhadap incumbent, serta terjadinya kekosongan figur pemimpin alternatif. Kondisi tersebut sempat coba diatasi di awal dengan berupaya menggagas Koalisi JoBang agar menguatkan elektabilitas incumbent yang masih rendah. Syukurnya PDIP dan Partai lainnya cepat menyadari dan segera beralih ke figur alternatif yang muncul, yaitu Emil Dardak yang belakangan bahkan berhasil naik pangkat menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah Indar Parawansa dalam Pilgub Jatim 2018.

Dengan dinamika politik yang mirip dengan Pilkada Kabupaten Trenggalek di tahun 2015, penulis menilai partai – partai besar di Kabupaten Malang, khususnya PDIP dapat mengambil pengalaman dan success story dari Pilkada Trenggalek 2015, apalagi dengan memiliki sosok yang kuat yang didukung internal Partai. Peta Politik Kabupaten Malang yang tersaji hari ini mestinya tidak perlu “memaksakan” Koalisi JoBang untuk sekedar bisa memenangkan Pilkada Kabupaten Malang yang telah 2 periode terlewatkan. Dan bila dipaksakan, penulis ragu mantan Bupati Rendra Kresna sebagai kreator Peta Politik Kabupaten Malang hari ini akan merestui Koalisi tersebut terjadi, dan sangat dimungkinkan malah akan membuka pintu hadirnya sosok “Emil Dardak” lain di Pilkada Kabupaten Malang 2020 yang diusung oleh Koalisi Alternatif.

*)Dito Arief N. S.AP, M.AP
Peneliti SIGI Lingkaran Survei Indonesia (SIGI LSI Denny J.A)
Peneliti Evaluasi Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Malang.

BNN Kota Malang

Komunitas