Carut Marut Tata Kelola Toko Modern Menghilangkan Potensi PAD Pemkot Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Pembiaran Operasioanl Toko Modern di Kota Malang yang Ilegal berpotensi pada hilangya Penerimaan Asli Daerah ( PAD ) yang cukup besar, meliputi restribusi, pengelolaan parkir dan pajak reklame.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Selanjutnya pribadi atau badan berkewajiban menyerahkan Surat Setoran Retribusi Daerah yang disebut SSRD sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Struktur dan besarnya tarif restribusi berdasar pasal 18 Perda No 11 Tahun 2011 untuk kategori toko modern, sebagai contoh Golongan III dengan NJOP diatas Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar sebesar RP 75.000 setiap bulan. Dengan jumlah toko modern Kota Malang sebanyak 223 unit, kalau diambil rata–rata Golongan III, maka pemasukan tiap bulan dari Restribusi Toko Modern sebesar Rp 16.725.000, dan dalam satu tahun sebesar Rp 200.700.000.
Ketika Operasional Toko Modern tidak berdasarkan pada alas hak yang jelas, bahkan ada indikasi melanggar aturan ketentuan yang ada, maka pertanyaanya adalah, bagaimana Pemerintah Kota Malang dapat memungut restribusi Toko Modern secara transparan dan terukur?
Potensi kehilangan PAD yang ke dua adalah pemasukan dari sarana parkir yang gratis di toko modern. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri E); bahwa, Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir.

Jenis–jenis tempat parkir sebagaimana diatur dalam Bab V pasal 8 Perda No 4 tahun 2009 terdiri dari; a. Tempat parkir umum; b. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau Pemerintah,Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Daerah; c. Tempat parkir kegiatan insidental; d. Tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan.

Ketentuan pungutan sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 Perda No 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan tempat parkir secara nyata tidak ada tempat parkir gratis atau tidak dipungut biaya parkir. Namun dalam praktek hampir semua toko modern di kota malang parkirnya gratis. Jikalau dalam satu hari di toko modern ada terparkir 20 (dua puluh) sepeda motor dan 5 (lima) mobil, maka dalam satu hari potensi kehilangan pemasukan uang parkir sebesar Rp 30.000 dengan asumsi tarif parkir sepeda motor sebesar Rp 1000 dan tarif parkir mobil sebesar Rp 2000.
Dalam satu bulan ( 30 hari kerja ) satu unit toko modern seharusnya ada pemasukan parkir sebesar Rp 900.000, dalam satu tahun Rp 10.800.000. Ketika jumlah toko modern Kota Malang sebanyak 223 unit, jikalau separoh dari jumlah toko modern menyediakan parkir gratis maka total potensi kehilangan pemasukan parkir dengan contoh di atas mencapai sebesar Rp 1.204.320.000.
Tempat Parkir gratis di toko modern dengan tulisan Kendaraan hilang bukan tanggungjawab pengelola juga merugikan bagi konsumen, karena seolah kendaraan yang hilang adalah kelalaian konsumen. Hal ini bertentangan dengan pasal 19 ayat 2, Perda No 4 tahun 2009 yang menyatakan bahwa; Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntut hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahkan, dengan tegas dalam BAB XI Perda No 8 tahun 2009 tentang ketentuan pidana pasal 20, ayat 1 menyatakan bahwa; Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12); maka potensi kehilangan PAD yang ketiga adalah dari Pajak Reklame, berdasarkan Peraturan wali kota Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah, pasal (47) ayat (5) menyatakan bahwa, Pajak Reklame disetor oleh Penyelenggara Reklame/Pemegang Merk ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah saat menyelenggarakan reklame.

Dalam lampiran Perwali tersebut tertera tentang tarif reklame untuk jenis neon box dengan tarif pajak reklame tetap dengan masa pajk 1 (satu) tahun, jenis klasifikasi jalan A sebesar Rp 750.000, klasifikasi jalan B sebesar Rp 705.000, klasifikasi jalan C sebesar Rp 660.000 dan klasifikasi jalan C sebesar Rp 615.000. Jika kita ambil contoh titik tengah dengan klasifikasi jalan C sebesar Rp 660.000, maka potensi pemasukan reklame neon box dari toko modern sebesar Rp 147.180.000.
Toko Modern di Kota Malang juga sering memproduksi selebaran, leaflet/brosur berwarna yang dalam lampiran Perwali No 32 tahun 2013, untuk satu kali penyelanggaraan dengan jumlah 12.000 lembar, tarif pajak reklame sebesar Rp 2.400.

Dari uraian di atas dan terkait dengan tulisan sebelumnya tentang carut marutnya tata kelola toko modern di kota malang, maka seharusnya Pemerintah Kota Malang segera menyusun Peraturan Daerah Khusus tentang Tata Kelola Toko modern dan perlindungan terhadap toko tradisional/ pasar tradisional sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif yang berkeadilan. (Bersambung)

*Soetopo Dewangga, Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang.

BNN Kota Malang

Korupsi dan Pusaran Kelembagaan

Oleh: Iqbal F. Randa*

Setelah ramai hak angket sejumlah anggota DPR RI kepada KPK, wacana pemberantasan korupsi di Indonesia masih terus bergulir. Bukan perihal maraknya kepala daerah yang tertangkap tangan akhir-akhir ini, namun lagi-lagi tentang gaduhnya semangat pemberantasan korupsi dalam pusaran kelembagaan.

Usulan Kepolisian Republik Indonesia untuk membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi – yang kemudian disingkat Densus Tipikor—menjadi tanya besar di tengah sengkarut antar kelembagaan dalam pemberantas korupsi yang sebelumnya sudah banyak terjadi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan, melalui hadirnya Densus Tipikor, harapanya institusi kepolisian dapat banyak membantu kinerja pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK, khsusunya pada level daerah.
Kehadiran Densus Tipikor tak pelak menjadi polemik. Pro-kontra bermunculan, baik dari masyarakat maupun pucuk pimpinan negara sendiri. Di lain sisi, Presiden mempersilakan Polri mengkaji rencana itu, namun di sisi berikutnya Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden berpendapat bila pembentukan Densus Tipikor tak perlu.

Ada banyak alasan yang disorot kenapa Densus Tipikor berbuah polemik di masyarakat. Total rencana anggaran yang menyentuh hingga angka Rp 2,6 triliun disebut-sebut sebagai alasan paling mencolok. Selain itu, ada juga yang mengangap bila pemberantasan korupsi saat ini sudah cukup dilakukan oleh KPK maupun lembaga yudikatif yang telah ada yaitu Kejaksaan dan Polri.

Kita bisa menganggap bila rencana kehadiran Densus Tipikor merupakan sebuah gagasan atas semangat para elit khususnya institusi Kepolisian untuk melawan tindak korupsi yang sudah banyak menggerogoti bangsa ini. Namun tentu, niat baik mesti dibenturkan dengan pertanyaan paling mendasar: seberapa efektif nantinya lembaga itu akan membantu menghentikan tindak korupsi jika pada pengalaman yang telah ada usaha pemberantasan korupsi justru kerap mandek dan digempur oleh sengketa atas nama kelembagaan?

Sengkarut Kelembagaan

Kegaduhan antar institusi perihal wacana korupsi sudah beberapa kali terjadi. Barangkali kita ingat kasus KPK versus Polri atau yang lebih dikenal dengan drama berseri Cicak versus Buaya. Istilah itu muncul pertama dari ucapan Jenderal Purnawirawan Polisi, Susno Duadji dalam kasus yang menyangkut dirinya pada tahun 2009.

Dalam sejarah Indonesia, lembaga pemberantasan korupsi juga banyak hidup dengan umur yang tak cukup lama. Beberapa di antaranya, Badan Pengawas Kegiatan Apartur Negara (Bapekan) yang didirikan pada era Presiden Soekarno, Panitia Rootling Aparatur Negara (Paran) tahun 1959 atau Tim Pemberantasan Korupsi (TPR) pada Orde Baru. Kebanyakan dari lembaga itu harus berakhir akibat konflik kelembagaan yang terjadi dan tak jarang juga karena intervensi dari penguasa.

Dalam rencana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa yang menjadi perhatian sebenarnya bukan hanya pada besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pembentukan Densus, namun juga relasi kelembagaan yang nantinya muncul antara KPK dengan Densus itu sendiri.

Sulit untuk tidak mengatakan bila kehadiran Densus nantinya berpotensi memicu kembali ketegangan antar lembaga penegak hukum lain khususnya dalam pemberantasan korupsi yakni KPK. Klaim antar siapa paling berhak akan bergulir menjadi bola panas di ranah publik. Sengketa opini pun tak terelakan lagi. Alih-alih meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi oleh negara, agenda pemberantasan korupsi akan kembali terjebak oleh pertikain yang tak penting.

Dalam perspektif demokrasi, kehadiran institusi memang sangatlah penting. Setidaknnya, melalui Hanif (2017) dapat diketahui bila demokrasi dimulai dari serangkaian prinsip atas idealitas yang regulatif dan tatanan institusional yang dengannya prinsip-prinsip itu direalisasikan. Namun ancaman institusi acap kali muncul pada aktor politik yang ada di dalamnya. Kegagalan internalisasi nilai oleh aktor dalam institusi berpeluang mengaburkan arah orientasi sehingga membuat lembaga larut dalam wacana-wacana lain di luar prinsip tugasnya.

Di luar masalah KPK dengan Kepolisian, serangan terhadap intitusi pemberantasan Korupsi juga sering terjadi, baik secara intitusi maupun personal. Pengajuan hak angket sejumlah anggota DPR RI, penyerangan komisioner KPK Novel Baswedan, dan pelaporan pimpinan KPK atas tuduhan kriminal adalah serentetan kejadian yang banyak menggiring opini publik: jika institusi KPK tengah dilemahkan. Dengan adanya itu, Munculnya wacana pembentukan Densus Tipikor akhirnya mengarah pada anggapan bila nantinya KPK akan digantikan oleh lembaga baru ini.

Pendekatan Budaya

Agenda pemberantasan korupsi memang sudah semestinya ditopang dengan hadirnya institusi yang kuat. Namun berharap korupsi dapat diatasi dengan hanya ‘memperbanyak’ institusi juga terasa naif. Korupsi merupakan sesuatu hal yang kompleks. Ada banyak hal yang memungkinkan seseorang atau kelompok melakukan tindakan koruptif. Salah satunya adalah persoalan budaya yang ada beredar di masyarakat.

Secara kelembagaan, optimalisasi pemberantasan korupsi dalam banyak hal begitu tergantung dari seberapa tinggi konsitensi para penegakan hukum terhadap laku korupsi, komitmen menegakan hukum serta disiplin para penegak hukum. Hal itu lah yang semestinya diperkuat.

Namun hal yang tak kalah penting adalah menumbuhkan kesadaran kritis pada masyarakat. Setidaknya pengawasan terhadap laku koruptif pejabat publik dapat dengan mudah dilakukan pada skala lingkungan yang paling dekat.
Hal itu dapat tercipta bila pengoptimalan agenda pemberantasan korupsi tak berhenti pada wacana kelembagaan, tapi juga mendorong agenda-agenda strategis melalui pendekatan kebudayaan. Hal ini bukan tanpa alasan. Keterbatasan sumber daya manusia, proses hukum yang membutuhkan waktu yang lama seringkali menjadi alasan penindakan kasus korupsi berjalan secara tidak efektif.

Melalui penguatan pendidikan politik, penyebaran nilai-niali anti korupsi pada ruang-ruang publik secara massif dapat lebih menjadi agenda prioritas negara dalam upaya mencegah sekaligus memberantas tindak korupsi. Hal itu sekaligus juga sebagai upaya meningkatkan partispasi masyarakat dalam mengawasi hadirnya tindakan korupsi, ketimbang menghadirkan lembaga baru yang ujung-ujungnya gaduh dan riuh melulu.

* Iqbal F. Randa Tinggal di Malang, saat ini bergiat di Center for Critical Society on Media

BNN Kota Malang

Nobar Debat Pamungkas

Oleh : SUGENG WINARNO

Ada fenomena menarik saat debat capres dan cawapres berlangsung. Salah satunya adalah acara nonton bareng (nobar) yang digelar di berbagai tempat. Nobar banyak dilakukan oleh tim sukses dan para relawan masing-masing pasangan. Nobar debat dilakukan di café-café, lapangan, atau beberapa tempat ngumpul, nongkrong, dan ngopi. Ada yang meramu acara nobar dengan analisis para pakar dan dikemas dengan sajian hiburan yang memikat.
Debat putaran terakhir yang berlangsung pada Sabtu, 13 April 2019 merupakan debat terakhir. Masing-masing kandidat mengeluarkan jurus pemungkasnya. Debat yang sekaligus mengakhiri masa kampanye pemilu 2019 mengangkat tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi dan industri. Debat pilpres pamungkas akan dipandu oleh moderator Balques Manisang dan Tomy Ristanto dan disiarkan oleh sejumlah televisi nasional dan beberapa portal online.
Masyarakat penasaran ingin melihat bagaimana para kandidat capres-cawapres menyampaikan gagasanya atas sejumlah isu panas. Persoalan seputar pencapaian bidang ekonomi, gencarnya pembangunan infrastruktur, angka kemiskinan dan kesejahteraan, daya beli masyarakat, lapangan kerja, strategi revolusi industri 4.0, dan sejumlah persoalan bangsa serius lainnya. Adu visi misi, konsep, dan gagasan capres-cawapres menjadi tontonan menarik bagi masyarakat sebelum datang mencoblos pada 17 April mendatang.

Bentuk Partisipasi Politik
Fenomena munculnya nobar ini bisa diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat calon pemilih untuk mencari informasi sebagai referensi mereka dalam menentukan pilihan. Acara debat memang ditujukan untuk memberi referensi kepada para calon pemilih yang masih mengambang (swing voters). Sementara bagi mereka yang sudah punya pilihan (strong voters) tentu acara debat tak akan banyak punya efek.
Hasil jajak pendapat Kompas yang dilakukan pada 13-14 Maret 2019 menunjukkan bahwa tiga perempat responden berminat menonton debat. Beberapa alasan orang menyaksikan debat adalah untuk memahami visi misi cawapres dan kualitas cawapres dalam berdebat. Antusias masyarakat menonton debat bisa juga sebagai indikator mereka tak cuek pada politik. Ketertarikan masyarakat menyaksikan debat semoga berimplikasi pada partisipasi nyata mereka untuk datang saat pencoblosan berlangsung.
Acara debat capres-cawapres baik yang disaksikan masyarakat lewat televisi di rumah masing-masing maupun dalam acara nobar menjadi bagian dari proses demokrasi yang perlu diapresiasi. Geliat dan antusias masyarakat dalam proses pencarian pemimpin bangsa ini semoga menemukan sosok yang benar-benar menjadi harapan rakyat. Semua pihak tentu berharap melalui debat bukan sekedar tebar pesona dan janji-janji palsu.
Merubah persepsi seseorang tentang kedua sosok capres-cawapres yang berkontestasi dalam pilpres 2019 memang tak gampang. Debat esensinya bisa menjadi referensi mereka yang masih galau dan belum menentukan pilihannya dalam pilpres mendatang. Namun hanya lewat debat berkualitas yang mampu membangun persepsi calon pemilih. Kalau debat yang tersaji hanya serupa debat kusir, maka ajang debat hanya akan jadi arena saling serang.
Semua masyarakat yang menyaksikan acara debat dan rangkaian kampanye politik yang lain tentu bisa menilai. Ajang kampanye dan acara debat memang tak mampu menyajikan secara utuh sosok sang kontestan. Tentu masih banyak sisi-sisi dari sang kandidat, terutama sisi buruk yang tak mampu terungkap lewat acara debat. Apalagi tak jarang dalam debat kebanyakan masing-masing akan bertahan dengan argumen bahwa hanya ide atau gagasannya yang paling benar, yang lain keliru.

Bukan Pepesan Kosong
Politik itu adalah urusan harapan (hope). Bisa kita simak saat kampanye politik lalu. Hampir semua kandidat menjual harapan, mimpi-mimpi dan ilusi. Sang kandidat membangun narasi-narasi yang sangat menjanjikan. Sebuah perbaikan, sebuah penyempurnaan atas segala kekurangan, dan sejumlah prestasi atau rencana baik ke depan. Semua dilakukan sang kandidat demi meraih persepsi baik dan simpati masyarakat.
Demikian halnya dalam debat. Tak ada yang bisa menjamin atas semua harapan yang dijanjikan sang calon akan berbuah manis. Bisa saja kondisi berbeda saat sang kandidat sudah menjabat. Jangan-jangan janji-janji itu tinggal janji, harapan-harapan yang disampaikan saat debat itu hanya pepesan kosong. Saat debat bisa saja menggunakan logika berfikir yang penting saat ini, urusan nanti bisa dipikir kemudian.
Memberi harapan palsu tak ubahnya seperti orang dengan sengaja menipu. Sudah tahu kalau harapan yang disampaikan itu susah atau tak mungkin terwujud namun tetap saja dikemukakan sebagai janji. Sementara disisi lain, saat sang kandidat kelak sudah menjabat masyarakat juga melupakan janji-janji politik mereka. Tak ada kontrak politik saat kampanye atau debat yang bisa dituntut kelak.
Situasi ini menuntut masyarakat dapat berfikir jernih. Masyarakat harus sadar bahwa aneka narasi yang disampaikan saat debat itu bisa sangat tendensius. Ada udang di balik batu, alias ada maksud yang tersembunyi. Masyarakat dituntut jeli melihat gelagat kurang baik dalam perang opini saat debat. Kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, tak sedikit janji-janji politik yang pada akhirnya juga tak ditepati sang politisi terpilih. Ada saja sejumlah alibi yang digunakan untuk mendapat pemakluman atas gagalnya merealisasi janji-janji itu.
Masyarakat dituntut tak gampang terlena. Semua orang yang lagi ada maunya pasti akan bermanis mulut. Untuk itu semua harus kritis dan cerdas menilai. Melalui debat pamungkas mungkin bisa menjadi referensi bagi sejumlah calon pemilih untuk menentukan pilihan politiknya. Kalau ternyata debat tak membawa dampak apa-apa maka cobalah tetap memilih dengan menggunakan hati nurani. Yakinlah, hati nurani tak akan pernah keliru. Selamat mencoblos pilpres dan pileg.

(*) SUGENG WINARNO, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

BNN Kota Malang

Revisi Perilaku Politik Rakyat, Sebuah Keharusan

Oleh: Drs Bambang GW *

Tidak dalam waktu lama lagi rakyat kabupaten Malang akan punya hajatan demokrasi di panggung politik suksesi pimpinan kepala daerah. Dengan banyak sekali pengalaman politik yang ada sebenarnya bisa menjadi modal untuk membuat proses demokrasi akan bisa lebih berkualitas.

Hal inilah yang seharusnya akan dapat menjadi acuan politik rakyat untuk bisa memoles proses demokrasi menjadi areal terindah dalam melahirkan kepemimpinan sehingga regenerasi kepemimpinan akan terjaga kualitas kebangsaan dan kenegaraannya.

Dengan demikian Pilkada 2015 menjadi momen politik strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi pada setiap etape-etape yang harus dilewati untuk menuju terminal terakhir demokrasi yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam sistem pemerintahan kabupaten Malang yang mapan.

Pentas telah digelar dengan berbagai peran ditampilkan oleh aktor-aktor kandidat baik calon bupato maupun calon wakil bupati serta para petinggi partai untuk memainkan karakternya sebaik mungkin di hadapan rakyat yang hanya dianggap sekedar sebagai penonton akting mereka.

Dengan harapan para aktor dapat menjadi tokoh yang masuk kategori favorit bagi penontonnya, sehingga mereka akan berusaha semaksimal mungkin dengan sejuta aksinya tampil menjadi tokoh protagonis bagi rakyat, mulai dari menyulap dirinya untuk bisa dengan tiba-tiba menjadi sinterklas di hadapan rakyat dengan membagi-bagi sesuatu secara material, mengubah kostum keseharian karakternya menjadi seolah-olah penyelamat persoalan rakyat, mengganti performancenya agak perlente agar bisa dianggap punya nilai sedikit di atas rakyat, dan sebagainya. Hal itu mereka perankan untuk menyesuaikan selera rakyat yang lagi terkena virus pragmatisme dan konsumenisme.

Selama gambaran di atas masih laten ada pada perilaku politik rakyat, maka selama ini benar adanya kalau rakyat hanya jadi objek politik dan komoditas politik bagi mereka yang membawa beban kepentingan ambisi berkuasa atas rakyat.

Bahkan lebih ironis lagi rakyat hanya dijadikan kuda tunggangan yang bisa sewaktu-waktu dimobilisasi kemana pun untuk bisa dipamerkan pada lawan politik dan diklaim menjadi kekuatan dukungan politik serta dijadikan bahan klaim diri siapa yg lebih pantas bisa dianggap wakil atas rakyat yang telah dimobilisasinya. Hanya dengan materi yang mereka punya dan dibagikan pada rakyat dengan berbagai bungkus itulah mereka seolah-olah telah mampu merasakan problematika rakyat.

Hal-hal di ataslah yang semestinya bisa menjadi bahan revisi perilaku politik rakyat apabila kita punya kehendak agar demokrasi yang lagi berproses di negeri ini semakin berkualitas karena setiap etape proses demokrasi pasti bermuara pada rakyat. Apalagi apapun yang akan dilakukan oleh pemeran-pemeran politik pasti dalam rangka membujuk, merayu bahkan menipu rakyat agar bisa menjadi objek yang dapat memilih dirinya.

Rakyatlah yang menjadi input paling hakiki bagi proses demokrasi karena apapun realitas politik ujung-ujungnya rakyatlah yang akan menjadi penentu lahirnya pemimpin di negeri ini. Ketika rakyat hanya mempunyai ukuran materi pada setiap penampilan mereka maka jangan pernah disalahkan siapapun kalau lahir kepemimpinan yang hanya berorientasi materi tanpa pernah serius berbicara tentang problematika kerakyatan yang sedang melanda negeri ini.

Kedaulatan rakyat yang menjadi pijakan kokoh demokrasi akan semakin rapuh diinjak-injak oleh siapapun yang memiliki keyakinan bahwa kedaulatan rakyat dapat diganti dengan tarif harga. Perilaku semacam itulah yang telah melahirkan gaya politik transaksional di negeri ini. Kalau ini yang terjadi masihkah pantas disebut demokrasi?

Rakyat harus memiliki kemauan dan kemampuan melakukan revisi terhadap perilaku politiknya selama ini, ketika mimpi demokrasi yang lebih berkualitas dalam setiap etapenya harus terjadi di negeri ini. Terminal terakhir demokrasi yang berujud keadilan dan kesejahteraan rakyat sebenarnya bukan hanya mimpi kosong di siang bolong, apabila rakyat tidak lagi terjebak dalam ruang-ruang permainan semu yang bersifat materialistis dan emosional.

Jangan Salah Pilih dan Jangan Pilih yang Salah!
Slogan tersebut seolah sederhana tetapi memuat pesan yang cukup serius untuk kita cermati secara arif dan cerdas. Banyak teori mengatakan bahwa salah satu syarat demokrasi yang harus ada adalah kesetaraan pengetahuan rakyat. Dalam konteks ini kenyataan sosial yang ada masih jauh dari tingkat proposional, jenjang pendidikan rakyat masih jauh timpang dari kesetaraan yang dimaksud. Tetapi bukan berarti rakyat tidak memiliki kemampuan untuk berdemokrasi walau kenyataan sosialnya semacam itu.

Dengan berbekal pengetahuan yang dimiliki rakyat sepanjang tidak terjebak pada ruang emosional maka akan terbuka ruang rasional dalam menentukan pilihan. Memunculkan kesadaran diri akan sebuah pilihan politik sudah tidak jamannya lagi hanya berdasarkan warna bendera, tanda gambar, dan kharisma tokoh, tetapi lebih melihat pada kualitas kejuangan personal yang memiliki garis lurus terhadap komitmen kerakyatan dan catatan kejuangan personal selama melakukan komunikasi dan interaksi sosial.
Apalagi hanya sekedar janji-janji politik di atas mimbar sudah harus dicermati secara kritis agar tidak terperangkap dalam kekecewaan politis. Dan rakyat juga harus mulai berani membangun kesimpulan dalam akal sehatnya bahwa ketika politisi melakukan pendekatan dengan menggunakan kekuatan uang maka bisa dipastikan tak akan pernah ada dalam benaknya kepedulian terhadap problematika rakyat, bahkan lebih jauh dari itu harga diri dan martabat kedaulatan rakyat dianggap bisa diperjualbelikan.

Ayolah kita awali perubahan di negeri ini dengan memulai melakukan revisi atas perilaku politik kita. Idealisme tentang demokrasi hanya bisa terwujud dengan membangun pikiran dan perilaku idealis dalam diri rakyat, karena rakyatlah yang akan menentukan kepemimpinan bangsa dan negeri ini. Baik dan tidaknya kualitas demokrasi dalam Pilkada 2015 di kabupaten Malang akan menjadi potret kualitas masyarakat kita. Sudah waktunya rakyat untuk cerdas dalam menentukan kepemimpinan di negeri ini. Semoga!

*Drs Bambang GW, Praktisi dan pengamat politik, tinggal di Malang.

BNN Kota Malang

Politik Pencitraan adalah Politik Kepalsuan

Oleh: Caping Maskarah Safril *

KONSEP politik yang bermoral pun mengajarkan untuk berhindar dari kebohongan dan kepalsuan. Politik memang sering merupakan pesta janji. Ketika janji itu sulit untuk ditepati, politik kebohonganlah yang sering terjadi. Politikus sering mencari alat-alat pembenaran untuk membingkai kebohongannya; mengesankan ketepatan janjinya. Inilah teori politik pencitraan yang keliru.

Namun, terkadang, kita berjanji tidak mengukur kemampuan, karena janji kita berpamrih. Banyak politikus berjanji karena ingin dipilih, sehingga janjinya muluk-muluk, terkadang tidak realistis.

Bagi politikus, ingkar janji tidak hanya dosa, tetapi melorotnya citra. Ketepatan janji adalah salah satu strategi politik pencitraan. Namun, untuk memenuhi strategi itu, terkadang bohong dilakukan. Padahal politik pembohongan kontraproduktif dengan politik pencitraan.

Hampir setiap permasalahan yang timbul selalu mendapat respon dari pemerinta dalam waktu yang cukup singkat. Tidak ada satupun masalah yang menyita perhatian banyak orang yang berhasil lewat dari jangkaun perhatian kepala negara.

Semua persoalan itu kemudian dibungkus rapi dengan berbagai pandangan dan argumen yang tidak jarang membuat masyarakat terlena akan sikap responsive kepala negara.

Hanya sayangnya, sikap responsive itu nampaknya hanya sekadar lips service belaka. Presiden seolah begitu respect dengan beban dan penderitaan banyak pihak. Namun realita yang ada justru tidak menunjukkan adanya langkah konkrit yang dapat merubah keadaan menjadi lebih baik. Justru yang muncul kemudian adalah sikap pembiaran dan terkesan lepas tangan. Seolah fungsi kepala negara hanya sekadar memberi komentar tanpa diikuti dengan tindakan dan langkah konkrit dalam mengurai berbagai persoalan yang ada.

Terlalu banyak contoh kasus yang dapat dimunculkan ke permukaan untuk membenarkan sikap pemerintahan saat ini yang penuh dengan tipu daya.

Lihat saja misalnya upaya pemberantasan korupsi yang hampir dalam setiap momen selalu didengung-dengungkan pemerintah. Kita memang mengapreasiasi langkah aparat penegak hukum dalam membuka tabir kejahatan, khususnya masalah korupsi yang sudah banyak diangkat ke permukaan.

Mafia peradilan, mafia pajak, mafia migas, mafia kepolisian, mafia-mafia lainnya adalah beberapa kasus yang mendapat sorotan tajam saat ini. Dalam perkembangannya, kasus-kasus yang demikian sudah lumayan marak yang dimejahijaukan. Namun sayangnya, dalam proses penuntasannya justru digantung ditengah jalan. Hampir belum ditemukan kasus-kasus yang sudah mendapat penuntasan secara riil.

Mencermati perkembangan politik yang diusung pemerintah saat ini, justru yang menonjol adalah budaya pencitraan diri dan membangun pamor serta popularitas di balik kebohongan dan tipu muslihat. Aroma pencitraan itu begitu tercium dengan jelas ketika berbagai program yang didengungkan justru tidak ada yang berhasil mencapai titik kesuksesan. Pemerintah hanya lihai dalam beretorika, tetapi dalam tatanan implementasi justru mandul dan tidak mampu memberikan harapan kepada publik.

Pendek kata, karena politik pencitraan hanya menonjolkan tampilan luar, maka dengan mudah pun ia akan tersingkap. Selain hukum waktu yang akan berbicara, hembusan angin kritis dari rakyat pun bisa menyingkapnya.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kali Lima Indonesia Kabupaten Malang. Tinggal di Jalan Bandulan 6 Sukun, Malang.

BNN Kota Malang

TAKDIR KEADILAN: Hukum Untuk Kesejahteraan Rakyat

Afan Ari Kartika, S.H
Afan Ari Kartika, S.H

Oleh : Afan Ari Kartika, S.H

Prolog
Makna “takdir” sering kali diidentikkan sebagai wujud dari suasana kepasrahan, penderitaan dan bahkan sangat lekat dengan keputus-asaan. Hal tersebut mungkin sudah melekat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Seolah takdir telah mengambil alih kisah perjuangan menjadi kekalahan.

Namun, disini saya akan menggambarkan makna “takdir” dalam dimensi yang berbeda, bukan kepasrahan atau menyerah, justru sebuah harapan dan optimisme. Dimana saya akan menggambaran kemenangan masyarakat Indonesia, yakni kemenangan dalam mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum, yang bermuara pada sebuah keadilan yang tidak bisa digantikan dengan nilai mata uang manapun di dunia ini. Itulah kemudian yang disebut sebagai “takdir keadilan”.

Konsep Keadilan:Relevansinya Dengan Penegakan Hukum dan Tujuan Hukum

Berbicara mengenai keadilan, kiranya kita perlu meninjau berbagai teori para ahli. Salah satunya adalah Plato, yang memberikan pandangannya tentang keadilan sebagai berikut:

In his view, justice consists in a harmonious relation, between the various parts of the social organism . Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited.

Dalam mengartikan keadilan, Plato sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga Negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Dari sini terkesan pemahaman bahwa keadilan dalam konsep Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi individu dalam masyarakat.

Lain halnya dengan Aristoteles, menurutnya keadilan berisi suatu unsur kesamaan, bahwa semua benda-benda yang ada di alam ini dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Dalam pandangan Aristoteles keadilan dibagi menjadi dua bentuk.Pertama, keadilan distributif, yaitu keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas milik nya yang hilang.
Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi).

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.
Sementara itu Soekanto menyebut dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil.

Pertama, Naminem Laedere, yakni “jangan merugikan orang lain”, secara luas azas ini berarti ” Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya”.Kedua, Suum Cuique Tribuere, yakni “bertindaklah sebanding”. Secara luas azas ini berarti “Apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain berusaha mendapatkannya”. Azas pertama merupakan sendi equality yang ditujukan kepada umum sebagai azas pergaulan hidup. Sedangkan azas kedua merupakan azas equity yang diarahkan pada penyamaan apa yang tidak berbeda dan membedakan apa yang memang tidak sama.
Terlepas dari beberapa pendapat para ahli di atas maka perlu diambil benang merah tentang teori keadilan tersebut, agar konsep keadilan dapat terumuskan dengan gamblang dan utuh serta universal. Keadilan baru dapat dikatakan bersifat universal jika dapat mencakup semua persoalan keadilan sosial dan individual yang muncul. Universal dalam penerapannya mempunyai arti tuntutan-tuntutannya harus berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Dapat diuniversalkan dalam arti harus menjadi prinsip yang universalitas penerimaannya dan dapat dikembangkan seluruh warga masyarakat. Agar dapat dikembangkan dan membimbing tindakan warga masyarakat, maka prinsip-prinsip tersebut harus dapat dimengerti oleh setiap orang. Masalah keadilan muncul ketika individu-individu yang berlainan mengalami konflik atas kepentingan mereka, maka prinsip-prinsip keadilan harus mampu tampil sebagai pemberi keputusan dan penentu akhir bagi perselisihan masalah keadilan. Prinsip keadilan yang dapat diterima seluruh masyarakat akan menjadi prinsip keadilan yang bukan sekedar lahir dari kata “setuju”, tetapi benar-benar merupakan jelmaan kesepakatan yang mengikat dan mengandung isyarat komitmen menjaga kelestarian prinsip keadilan tersebut.

Adapun untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan cara mensterilisasi serta memperbaiki beberapa hal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat di Negara ini, salah satunya adalah terkait penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.

Sehingga secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejewantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Namun demikian, mungkin saat ini masih banyak persoalan-persoalan hukum yang belum terselaikan dan seakan tebang pilih, namun takdir keadilan ini seyogyanya harus terus kita perjuangkan.

Lembaga peradilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan dan kemanfaatan. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum. Mungkin benar apabila dikatakan bahwa perhatian masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum telah berada pada titik jenuh. Hampir setiap saat kita dapat menemukan berita, informasi, laporan atau ulasan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum kita. Dan ini merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah merosotnya rasa hormat masyarakat terhadap wibawa hukum.

Bertitik tolak dari kondisi diatas, maka perlu dikaji mengenai masalah penegakan hukum di Indonesia, lebih spesifiknya mengenai keadilan, karena banyak spekulasi-spekulasi negatif yang berkembang di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa penegakan hukum saat ini sudah mulai menjauh dari keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat hukum itu sendiri.

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, bila suatu hukum konkrit, yakni sebuah aturan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Sebuah aturan hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum. Sifat adil dianggap sebagai bagian konstitutif hukum karena hukum dipandang sebagai bagian tugas etis manusia di dunia ini, artinya manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Dengan kata lain kesadaran manusia yang timbul dari hati nurani tentang tugas sesuai pengemban misi keadilan secara spontan adalah penyebab mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum.

Huijbers menambahkan alasan penunjang mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum:
a. Pemerintah negara manapun selalu membela tindakan dengan memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya;
b. Undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan seringkali dianggap sebagai undang-undang yang telah usang dan tidak berlaku lagi;
c. Dengan bertindak tidak adil, suatu pemerintahan sebenamya bertindak di luar wewenangnya yang tidak sah secara hukum.

Bahkan, seorang Professor and Head Department of Political Science Univesity of Sind sebagaimana dikutip Abdul Ghofur Anshori, mengunggkapkan:

Every state has undertaken to eradicate the scourges of ignorance disease, squalor, hunger and every type of injustice from among its citizens so that everybody may pursue a happy life in a free way.

Dari ungkapan tersebut tergambar sebuah pengertian, bahwa tujuan akhir hukum berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum.
Penegakan hukum bukan semata-mata menjadi tujuan akhir dari proses hukum, karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan ini merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. Naminem Laedere semata bukanlah keadilan, demikian pula Suum Cuique Tribuere yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutubNaminem Laedere adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub Suum Cuique Tribuere. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.

Takdir Negara Hukum Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Sejatinya semangat reformasi telah membuka pintu dan mengantarkan Hukum di Indonesia pada takdir keadilan, sehingga tak ada lagi ruang semu yang bisa ditutup-tutupi, karena hijab itu sudah dibuka lebar-lebar melalui reformasi hukum dan birokrasi.

Sebuah bangunan yang bernama Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan harus ditaati oleh rakyatnya.
Sedangkan istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat, yaitu untuk manjamin dan memajukan kesejahteraan umum (keadilan sosial). Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur serta terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman.

Hal ini secara tegas dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:
”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesa yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia”.

Dari pemaknaan Tujuan Bernegara tersebut, maka negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya. Namun demikian, kesejahteraan umum (keadilan sosial) sebagai tujuan Negara bukan berarti kewajiban Negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut komponen utama yang harus dipenuhi salah satunya adalah adanya jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum (keadilan sosial) di Indonesia, mengingat Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) bukan berdasar pada kekuasaan (machtsstaat). Terciptanya Negara hukum berarti juga ditaatinya peraturan hukum (rule of law) dalam seganap aktivitas Negara dan warga negaranya.

Keserasian dan keseimbangan antara kepastian hukum dan kesejahteraan umum (keadilan sosial) mutlak diperlukan dalam menjamin hak-hak warga Negara. Keserasian keduanya dapat terwujud manakala memenuhi persyaratan:
a. Kaidah-kaidah hukum serta penerapannya mendekati citra masyarakat;
b. Pelaksana penegakan hukum dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum;
c. Masyarakat dimana hukum itu berlaku taat dan sadar akan pentingnya hukum bagi keadilan dan kesejahteraan.

Hal tersebut adalah perkembangan dari ajaran negara berdasarkan atas hukum, yaitu ajaran negara hukum materiil. Dengan demikian, pelaksanaan negara kesejahteraan tidak boleh terlepas dari prinsip negara berdasarkan atas hukum.

Dalam konsep negara kesejahteraan/(welfare state) yaitu negara yang pemerintahannya menjalin terselenggaranya kesejahteraan rakyatnya, negara harus secara aktif bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu melainkan seluruh rakyat. Sekali lagi, Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum. Sebagaimana yang digariskan oleh para pembentuk Undang-Undang Dasar kita, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dengan rumusan “Rechtsstaat”, dengan harapan tidak menyimpang dari pengertian Negara Hukum pada umumnya (genus-begrip), disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Artinya digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.
Lantas apa makna negara berdasar atas hukum? Jawaban ini akan kita temukan dengan meneliti kembali negara yang bagaimana yang hendak didirikan sesuai UUD 1945.
Dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu zunbi cosakai), Soekarno mengatakan rakyat ingin sejahtera, rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Jikalau kita memang betul-betul mengerti dan mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechvaardigheid ini.

Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan negara berdasar atas hukum adalah negara kesejahteraan. Dengan kata lain, negara hukum akan menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakatnya yang muara akhirnya melahirkan kesejahteraan hakiki bagi masyarakat.

Afan Ari Kartika, S.H
Penulis adalah Pengamat Hukum Tata Negara / Ketua Dewan Pengurus Cabang Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (DPC HIPAKAD) Malang Raya

BNN Kota Malang

Lambe Turah Riuh di Sekitar Kita

Oleh: Nurudin

Istilah lambe turah memang berasal dari media sosial (medsos), tetapi lambe turah bisa menggambarkan kehidupan masyarakat kita saat ini. Bahkan, lambe-lambe turah akan terus bermunculan pada masa yang akan datang, apalagi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Tidak percaya? Kita bisa bertaruh.
Jika ditelusuri, munculnya istilah lambe turah memang agak susah. Namun demikian, salah satunya bisa ditelusuri melalui jejak digital. Lihat contoh misalnya akun instagram bernama “lambe_turah”, total pengikut 4,6 juta dengan tagline “gosip adalah fakta yang tertunda”. Ada juga akun “lambeturah” total pengikut 15,7 juta dengan tagline “akun anti ghibah”. Kemudian ada akun “maklambeturah” total pengikut 132 ribu dengan tagline “gak usah tegang lemesin aja cyiin”. Ini belum termasuk akun yang menggunakan media sosial lain. Anda boleh mengecek di akun dengan mencari kata kunci “lambe turah”. Followernya cukup fantastik, bukan?
Apa pun namanya, ini tentu sebuah perkembangan menarik. Dalam bahasa Jawa, lambe turah bisa berarti orang yang suka menyebar informasi tanpa fakta (isu, gosip, desas-desus) juga bisa berarti orang yang suka asal ngomong. Istilah sekarang disebut “ember”. Jika ada orang yang suka ngomong, bisa dijuluki lambe turah. Si lambe turah juga bisa berarti si tukang gosip.

Mengapa Terjadi?

Kemudian istilah lambe turah juga bisa dialamatkan kepada orang yang “nyinyir” di media sosial. Juga, orang yang senang dengan mengirimkan informasi-informasi yang tidak ada kebenaranya, misalnya hoaks (hox). Tak lupa melekat pada orang yang senang menyebar tautan atau informasi lain yang belum tentu kebenarannya tetapi ia buru-buru menyebar. Entah memang senang menyebar, atau orang itu tak menginginkan orang lain mendahului penyebarannya.
Mengapa lambe turah terjadi? Pertama, masyarakat kita itu kemaruk informasi. Mengapa begitu? Dalam istilah lain masyarakat kita kena peluberan informasi. Perumpaannya, seorang yang sedang berlatih silat, belum mendapat jurus mendalam ia justru bertingkah laku seperti orang yang sudah ahli silat. Jadi, matang tidak, mentah juga enggak. Serba tanggung, namun perilakunya seolah-olah sudah hebat. Inilah yang dinamakan kemaruk informasi.
Saking kemaruknya, informasi yang belum tentu kebenarannya saja kemudian disebar kemana-mana. Orang cenderung menyebar informasi itu bukan karena benar atau salah tetapi karena sesuai keinginan atau kecenderungan dirinya saja. Misalnya, ia ngefans sama Real Madrid. Maka berbagai informasi tentang Madrid akan dia sebar, termasuk informasi yang memojokkan Barcelona sebagai seteru abadinya. Nah, kecenderungan ini sangat kelihatan sekali jika lambe turah sudah berususan dengan politik. Anda boleh amati teman sepergaulan.

Kedua, masyarakat kita belum terdidik dan melek informasi. Apakah ini juga bisa dikatakan masyarakat kita bodoh? Belum tentu. Memang masyarakat kita itu berpendidikan, namun sering hanya berupa gelar akademik. Gelar akademik yang tinggi belum mencerminkan dirinya terdidik. Coba lihat berapa banyak mereka yang bergelar tapi ikut saja menyebarkan berita hoaks?
Ciri-ciri penyebar hoaks tidak saja mereka yang secara membagi buta menyebarkan berita bohong. Tetapi, mereka yang menyebarkan informasi dari pihak lain dengan ending perkataan, “Saya hanya copas lho”, “Saya hanya sebar link lho”, atau “Cuma sebar, siapa tahu bermanfaat, benar tidaknya saya tidak tahu”. Penyebar itu sebenarnya sudah tahu bahwa informasi yang didapatkannya belum tentu benar, tapi karena tidak melek informasi maka ia termakan hoaks, kemudian menyebarkannya.
Ketiga, biar dianggap peduli dan pinter. Ini bisa juga ada benarnya. Seseorang termasuk kategori lambe turah karena biar dianggap “lebih” dari kebanyakan orang. Mengapa orang senang dan banyak omong? Biar dianggap pinter atau biar dianggap punya pengetahuan banyak. Kalau perlu dia mengatakan dengan bukti yang agak meyakinkan, padahal tidak seperti itu adanya. Orang ini tentu senang mendramatisir setiap informasi yang didapat. Lihat kehidupan di sekitar kita. Ada kalanya orang banyak omong yang sebenarnya dibuat-buat semata. Senyatanya tidak sehebat yang diceritakan.
Dalam medsos orang bisa berpura-pura pintar. Misalnya dengan membuat status mengutip pendapat tokoh tertentu, padahal ia hanya mencari di google. Tak terkecuali seolah menjadi motivator hebat lewat status medsosnya, padahal juga hanya didapatkan dari orang lain. Juga, berani menganalisis sana sini seolah hebat. Sementara itu, teman-temannya mulai terkagum-kagum. Padahal jika melihat kenyataan sehari-hari, “jauh panggang dari api” alias tak sesuai kenyataan.

Dalam Politik

Lambe turah lebih ramai jika sudah dikaitkan dengan politik. Dari sinilah kemudian muncul istilah nyinyir, haters, cebong, panasbung, bani serbet, dunia datar dan sebagainya. Istilah-istilah ini membuka peluang orang untuk menjadi kelompok lambe turah. Mengapa begitu? Apa yang disampaikan cuma berdasar emosi dan meluapkan perasaan saja, bukan pada apakah yang disampaikan itu benar atau salah. Akibatnya, emosi yang diluapkan itu telah membentuk media sosial semakih riuh.
Lambe turah memang seperti dunia entertainment. Sifatnya hanya untuk menghibur semata. Dunia entertainment sebagaimana disajikan dalam televisi kebanyakan hanya berisi gosip para artis. Sebenarnya, entertainment itu orang tuanya lambe turah. Hanya lambe turah ini muncul khas dalam media sosial, sementara dalam entertainment khas televisi. Meskipun informasinya sama saja yakni sama-sama gosip. Bahkan bisa dikatakan sama-sama mengejar popularitas.
Lambe turah adalah konteks dangkal pemikiran masyarakat yang terus dilegalkan dan dipopulerkan. Kelompok lambe turah tentu tidak berpikiran apakah informasi yang disebarkan masyarakat itu berguna untuk kebaikan apa tidak. Kalau dalam media sosial bisa tujuannya memperbanyak pengikut (follower). Dengan banyak follower siapa tahu ada sponsor masuk. Buntutnya untuk keuntungan ekonomis, bukan?
Lembe turah murni menghibur. Ini sebagaimana kodrat media sosial yang bersifat menghibur. Mengapa demikian? Jika media sosial tidak punya fungsi menghibur maka ia akan ditinggalkan masyarakat. Mengapa masyarakat banyak yang menyukai media sosial? Karena masyarakat memang suka hiburan sementara media sosial menyediakannya. Tak jarang jika dalam politik, sindiran yang bernada menghina bermunculan. Tujuannya apalagi jika bukan untuk menghibur, sesekali menyerang lawan-lawan politik. Lambe turah tentu tidak banyak manfaat di masyarakat. Namun, yang membikin heran justru komunitas lambe turah ini menjadi perhatian publik. Akun-akun yang bernama lambe turah banyak pengikutnya. Apakah dalam hal ini masyarakat kita sudah susah diajak berpikir serius? Entahlah.
Maka, berhati-hatilah karena lambe turah akan segera kita saksikan sejalan dengan perlehatan Pilkada serentak dan Pilpres di Indonesia. Lambe turah ada di sekitar kita atau jangan-jangan kita sendiri termasuk anggota lambe turah?

*) Nurudin , Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); Penulis buku “Perkembangan Teknologi Komunikasi” (2017). Penulis bisa dihubungi di twitter: @nurudinwriter, IG: nurudinwriter

BNN Kota Malang

Komunisme, Ilusi dan Phobia

Oleh: Caping Maskarah Safril *

TIDAK sulit dan tak perlu merujuk hingga bab-bab awal ‘Das Kapital’ untuk menyadari kenyataan global bahwa memasuki milenium ketiga ini, komunisme memang telah memudar.

Ukurannya memang relatif. Rontoknya Uni Sovyet menyusul ditanggalkannya faham-faham pemerintahan komunis di Rumania, Bulgaria, dan Hongaria di akhir 1980-an memperkuat idiom kegagalan ideologi Marx dalam bernegara.

Sudah matikah komunisme? Tentu saja tidak. Sebagaimana bentuk-bentuk ideologi lainnya, komunisme akan tetap ada. Lalu bagi kita, masih relevankah komunisme itu dijadikan phobia sebagaimana yang telah tertanam dalam puluhan tahun kita bernegara, bermasyarakat. PKI boleh-boleh saja dilarang mengingat catatan ‘pelanggaran pidananya’, tapi melarang PKI karena garis politiknya yang komunis, tampaknya sudah saatnya untuk diperdebatkan.

Selama puluhan tahun, komunis adalah musuh negara nomor satu. Tak peduli seseorang itu mengerti atau tidak, dia bisa dicap komunis asal bersuara beda dengan penguasa. Atau, bahkan seseorang yang tak pernah sedikit pun tahu tentang komunis bisa ditandai KTP-nya hanya lantaran punya sejarah keturunan aktivis PKI. Semua diminta untuk mewaspadai komunisme, semua pun bisa diancam pasal-pasal anti komunisme. Padahal, sampai kini pun, coba tanyakan kepada orang sekitar kita, apa yang diketahuinya tentang komunis dan komunisme.

Kebanyakan atau mungkin semua jawaban atas pertanyaan tentang komunis, bagi kita adalah semua yang pernah diriwayatkan tentang PKI, tentang kekejaman atau kekejian di sekitar pembantaian dan penyiksaan manusia, dan lebih banyak lagi tentang penafian kehidupan beragama. Pendek kata, pengetahuan kebanyakan kita saat ini; PKI adalah komunis dan komunis adalah PKI.

Pertanyaan berikutnya, sudah tepatkah pengartian tersebut? Tak perlu lama untuk menemukan jawabannya yang pas, tidak!

Apa yang patut dikhawatirkan pada para tua renta yang sebagian mungkin tidak pernah tahu soal peristiwa di sekitar G-30-S tersebut. Kalaupun ada yang terlibat, sepanjang menyangkut pelanggaran pidana, pantas dijatuhi sanksi hukum, itupun bila masanya sudah tidak kadaluwarsa. Tetapi membayangkan kedatangan kembali mereka akan jadi ancaman nasional atau menjatuhkan pemerintahan, terlebih kemudian membentuk negara komunis, pada saat ini, jaman ini, itu sama dengan mengkerdilkan pikiran sendiri dan lebih parah lagi, justru menunjukkan ketidak tahuan, yang berarti adalah keterbelakangan bangsa.

Lantaran ketidak tahuan kita itulah, tanpa sadar, selama puluhan tahun setelah komunisme dinyatakan dilarang, kita mengarungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara tak beda jauh dengan apa yang pernah diterapkan di sebagian negara komunis. Memang kita tidak perlu antri beras atau roti. Tapi sebut saja dengan dibentuknya berbagai organisasi kemasyarakatan, mulai dari pegawai negeri, termasuk isteri-isterinya, sampai yang profesional setingkat dokter pun jadi suatu keharusan.

Berbagai asosiasi pengusaha, mulai dari pengrajin hingga eksportir, dan sebagainya. Semua bermuara ke pemerintahan pusat. Lalu apa beda dengan doktrin sistem sel partai-partai komunis berkuasa. Lebih aneh lagi, saat selama beberapa tahun terakhir pemerintahan Soeharto, bagaimana rakyat dicekoki tayangan wajib film ‘Pemberontakan G-30S-PKI’ — yang sisi faktual sejarahnya perlu diragukan — pada setiap malam 30 September dijadikan sebagai salah satu ‘acuan’ untuk memerangi komunisme. Bukankah itu cara-cara indoktrinasi ala komunis. Apakah ini pertanda kebenaran dari postulat hukum kritik, “siapa yang paling bersemangat untuk mengkritik sesuatu secepat itu pula ia masuk pada apa yang dikritiknya,” setali tiga uang beda bungkus.

Bahwa Pancasila dijadikan dasar negara RI, bukan negara berasas agama apalagi komunis semua setuju dan bukan lagi saatnya untuk diperdebatkan. Namun bila karena itu perlu memberangus semua yang berbau komunisme, sepertinya sudah berlebihan. Justru, untuk mencegah ancaman komunisme itulah, saatnya rakyat terbuka untuk menilai secara kritis namun lebih dewasa terhadap apa yang selama ini dicap sebagai musuh bangsa. Caranya, tak lain dengan secara bertahap membuka ajaran tentang komunis dan ideologi-ideologi lain di kampus-kampus perguruan tinggi, bila perlu dimulai sejak dari bangku SLTA. Perkaya pustaka tentang kajian-kajian strategis, maupun perbandingan terhadap komunisme atau ideologi-ideologi lain. Hanya melalui itulah benteng terhadap ideologi apapun di luar yang disepakati bangsa sejak awalnya, dapat dibangun.

Namun, pertanyaan yang wajar muncul di benak kebanyakan orang saat ini, bagaimana bila ternyata komunisme menarik simpati sejumlah pendukung kemudian berkembang. Sebelum terjawab, pertanyaan itu tentunya harus berlaku setara pula dengan setiap ideologi di luar Pancasila. Jawabannya, bila selama ini kita menyatakan sebagai bangsa yang telah teruji, kenapa takut. Hanya saja, perlu disadari bahwa komunisme atau ideologi apapun, termasuk Pancasila, dalam kehidupan bernegara yang demokratis, akan berkembang bila pranata-pranata sosial dalam masyarakatnya menunjang.

Untuk menghadang meluasnya komunisme, jelas-jelas slogan atau orasi agama apapun takkan cukup. Kemiskinan dan keterbelakangan adalah kondisi khas yang memungkinkan berkembangnya ideologi kreasi Karl Marx dan Frederich Engels itu. Kedua faktor krusial itu sangat mungkin tercipta dalam kondisi merebaknya penindasan terhadap hak-hak rakyat. Berbagai ketidak adilan hukum dan ekonomi yang lebih memihak penguasa atau sekelompok kecil masyarakat, akan menjadikan jargon ‘sama-rata sama-rasa’ sebagai suatu tujuan yang menggiurkan dan menggelorakan semangat perubahan.

Komunisme bukannya telah mati, tapi telah berubah, sejalan dengan perubahan-perubahan yang dialami pula oleh ideologi lainnya.

Cuba, pada 2015 ini memasuki masanya menanggalkan ciri khas sebagai satu-satunya negara di dunia yang menyatakan diri sebagai negara komunis. Bahkan Cina sekalipun mampu mengemas ajaran-ajaran Mao yang cenderung Stalinisme itu, kini nyaris setara kapitalisnya dengan Korea Selatan. Sementara Vietnam tak mampu membendung ekspansi masuknya perusahaan-perusahaan raksasa multinasional dunia, yang dalam waktu singkat membentuk kelas-kelas masyarakat bermobil mewah dengan yang tetap berkelas sepeda. Sementara, negara yang menyatakan murni ‘sosialis-komunis’, Korea Utara, semakin dikucilkan.

Karena itu, bila Karl Marx, masih hidup, bisa jadi dia akan meninjau kembali apa yang pernah diserukannya, yang sempat jadi moto perjuangan kaum buruh komunis di awal-awal kebangkitan masyarakat proletar; ‘kaum buruh sedunia, bersatulah’, untuk diralat menjadi ‘kaum buruh sedunia.., maafkanlah saya’.

Karena itu, menempatkan komunisme dengan rujukan sepihak sejarah PKI, sebagai musuh bangsa saat ini bukan hanya ketinggalan kereta, tetapi juga sangat naif. Disintegrasi adalah musuh yang lebih nyata dan ancaman yang jauh lebih besar ketimbang bakal wajib dikereknya bendera palu arit di halaman-halaman rumah kita. Jadi, bila ingin menentang komunis, pelajarilah komunisme. Janggal rasanya kalau harus memusuhi sesuatu yang kita tidak tahu, atau lebih celakanya, tidak boleh tahu.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Malang tinggal di Jalan Bandulan 6, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

BNN Kota Malang

Puisi Mengorak Pendidikan

Oleh: Beni Setia

Bagi Tengsoe Tjahjono–alumni IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang atau UM, red), dosen di IKIP Surabaya (Unesa), dosen tamu Hankok Universitas, Korea Selatan, serta penyair–, terutamanya di dalam kumpulan puisi Felix Mencuci Piring (Malang: Pelangi Sastra, Kafe Pustaka, dan UM, 2016), pendidikan dan pembentukan karakter itu hal terutama. Bahkan jadi obsesi. Semua idealisasi itu, dan bagaimana imanensi riilnya pada realitas aktual yang cuma bermutu KW dioplos dalam puisi-puisi di kumpulan itu. Meski ujud Felix ditiru (mimesis) dari sosok riil Felix K. Nesi (penyair alumnus Universitas Merdeka Malang, red), seperti diakuinya pada Ucapan Terima Kasih–dilampirkan di awal buku.

Manusia riil, yang memukaunya, sehingga mengilhami untuk menelurkan penulisan puisi yang tak diacu serta diarahkan teori–lihat puisi ‘Puisi untuk Felix’ (hlm. 1), yang diletakkannya di awal, sekaligus menjadi penanda dari gaya dan pola kreasi. Kembali lugu, semata bermodalkan jujur dengan diri sendiri, meski kejujuran itu lebih merujuk ke apa-apa yang diketahui dan ada bawah sadar, dalam acuan Fenomenologi, dengan tidak disengaja muncul serta membentuk referensi. Teks murni itu–selain hanya Felix sejati yang diapresiasi–perlahan menjadi lapisan subyektivitas dan membentuk sosok lain dari Felix, sisi rekaan tidak riil pada fakta seorang Felix (K. Nesi).

Acuan itu diakuinya dalam Kata Pengantar yang ditulisnya, ‘Senyawa Tragedi, Komedi, dan Agama’ (hlm. vii-xi), dan pengakuan itu justru mengingatkan pada realita Felix yang lain. Ujud Felix the Cat, kartun yang dikembangkan oleh Pat Sullivan serta Otto Messner, sosok si kucing hitam yang pernah jadi cerita popular dan menghibur di TV. Yang mengingatkan pada beraneka cerita naïf, unik, tidak terbayang sebelumnya, dan sekaligus jenaka. Menghibur–lucu, konyol, dan menyodorkan makna sublim dari hal bersipat hiburan. Transedensi dari balutan sampiran lucu dan konyol.

***

Felix pada puisi-puisi Tengsoe–tiap puisi merupakan episode otonom, mandiri meski terkadang memiliki kaitan interteks–jadi tokoh paradoks di dalam kotak cerita. Jadi tidak terlalu mengherankan ketika ditemukan hiperbola Felix (sebagai) si kepala sekolah yang tak pernah korupsi–nyatanya: penguasaan mutlak akun BOS dari Negara, serta legitimasi mencairkannya lewat Anggaran Pedapatan dan Belanja Sekolah, jadi potensi untuk korupsi. Bahkan otoritas dan legitimasi akan akun itu telah jadi impian (finansial) setiap guru, sehingga pada berambisi ingin menjadi kepala sekolah, meski akan menjadikannya phobia pada pers dan LSM. Tapi itu jenakanya.

Atau penandaan kuat akan dan tentang perilaku otokrasi mutlak–seperti terlihat dalam puisi ‘Felix dan Dua Temannya’–, yang menekankan laku semau gue seorang pemimpin yang bisa improvisasi memerah-hitamkan anak buah dan masyarakat. Atau kuatnya aspek polisional, lewat tindakan pengawasan intel, sehingga kontrol bisa ada di mana-mana dan di setiap saat–dalam puisi ‘Felix dan Cincin Batu Akik’. Tindakan diktatorial yang disilembutkan dengan epheumisme, berbalut retorika, sehingga fakta penguasaan atas guru dan murid diungkap sebagai sekadar menekankan pengendalian atas mimpi murid–lihat ‘Puisi untuk Felix’.

Itu merujuk gaya khas the smiling general, dari masa yang serba terkendali dan dikontrol era Orba–mungkin keberanian ini terkait erat dengan fakta Tengsoe menulis puisi-puisi Felix Mencuci Piring di Korea Selatan, dan bukan di Surabaya atau Malang. Meski masih kritis pada situasi Indonesia terkini pada puisi ‘Salju Pertama’, Meditasi Kimchi, (Malang: Pelangi Sastra, Kafe Pustaka, UNM, 2016, hlm. 48). Penandaan akan situasi tertekan, kondisi sosial-politik canggung dan serba salah karena terlalu banyak interes pribadi partai politik seperti mendapatkan jalan ke luar: lari memasuki dunia si angan-angan konyol, jenaka, dan menghibur–tapi penuh bayangan murung.

Karena itu, setelah merujuk fakta riil Felix (K. Nesi), pelan (ia) mengembangkan imajinasi penuh cemooh dan penjenakaan ala Pat Sullivan dan Otto Messner–terbang dengan Felix the Cat, sambil membayangkan Yesus itu sahabat (Felix) seperti puisi ‘Felix Ingin Jadi Kepala Sekolah’, atau malahan punya gereja dan liturgi sendiri dalam puisi ‘Felix Mendefinisikan Puisi’. Sehingga diksi ‘(jadi) kepala sekola’ itu diekstrimkan, dijenakakan secara terbalik sehingga terlihat konyol. Kenapa? Karena keinginan jadi kepala sekolah mengacu alasan posesif penguasaan atas dana BOS dalam fatamorgana finansial, sebab–meski berasal dari pinjaman–percaya itu uang setiap orang.

***

Itu titik keprihatinan Tengsoe–degradasi mutu guru. Itu mungkin karena, pada dasarnya, ia bukan akademisi sastra murni ataupun penyair, tapi guru. Lebih tepatnya, pengajar (dosen) dari mahasiswa calon guru. Jadi tak heran kalau ia agak kagok ketika IKIP jadi Universitas, tak lagi Institut yang menekankan pembentukan aspek karakter pendidik, dengan menekankan pedaegogi, bukan sastra murni. Meski (aspek) penyair membuatnya terobsesi kesusastraan, si yang menolak penguasaan sastra secara ilmiah, lebih memilih praktek langsung bersastra. Sehingga sastra itu lebih si keahlian bukan pengetahuan–lihat puisi ‘Puisi untuk Felix’ dan ‘Felix mendefinisikan Puisi’.

Aspek itu membuatnya tiba dalam kesimpulan: puisi tak bisa membuatmu kaya /
puisi hanya membuatmu banyak teman / perkara koran membayar mahal / temanmu nraktir nasi padang / atau nasib buruk ia mencintamu / itu dampak. syukuri tapi jangan diharapkan
(puisi ‘Felix Mendefinisikan Puisi’). Karena itu, Tengsoe menyindir kepenyairan satu corak pengabdian, sebab roti (ekaristi) itu tidak cocok dengan perut Indonesia yang kecanduan nasi. Ditulisnya: mata Maria meletikkan api / membakat dapur / mengabukan hati / aku tak butuh puisi / aku butuh nasi / dan puisi pun diremas / mengabu oleh api” (puisi ‘Felix, Maria Magdalena, dan Puisi’).

Tidak mengherankan kalau aspek kepenyairan mendorong sosok Felix menjadi yang terkadang suka mengirim SMS: minta ditraktir makan–lihat puisi ‘Felix Selalu Lupa Sarapan’. Tragis sekali.

***

*Beni Setia, pengarang yang karyanya sudah tersebar di berbagai media massa.

BNN Kota Malang

Jebakan Dikotomi Tradisi-Modern pada Kemajuan Pertunjukan Teater Malang Raya

Oleh:  wishnumahendra

Ketika situasi global sedang menghadapi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Sudah menjadi barang tentu Indonesia terkena dampaknya, atau sekurang-kurangnya sudah saatnya untuk bersiap untuk ikut ke dalam arus kemajuan tersebut. Gagasan terkini tentang kemajuan teknologi informasi tersebut berkembang ke tahap keempat, yang kemudian disebut dengan Revolusi Industri 4.0. Secuplik tentang Revolusi Industri 4.0 dari buku The Fourth Industrial Revolution oleh Klaus Schwab disebutkan sebagai satu kondisi revolusioner dalam bidang teknologi informasi yang tidak hanya saja pintar, melainkan juga semakin terhubung dan terintegrasi. Bahkan ruang lingkup perkembangannya semakin terpadu lintas fisik, digital dan biologis, sehingga menyebabkan perkembangan teknologi berjalan begitu cepat dari revolusi industri sebelumnya. Menarik untuk melihat bagaimana perkembangan kesenian seiring dengan momentum Revolusi Industri 4.0, baik sebagai sebuah peluang ataupun tantangan.

Tulisan ini selanjutnya akan secara khusus melihat potret kemajuan pertunjukan teater di Malang Raya. Tentu tidak serta merta mengkaitkan dengan momentum Revolusi Industri 4.0, namun justru melihat visibilitas dari kesiapan pelaku seni pertunjukan terhadap momentum tersebut. Jika ditarik pada tingkat negara, Pemerintah Indonesia (via KEMENPERIN) berupaya untuk mengejar daya saing regional dengan menerbitkan Making Indonesia 4.0 melalui lima sektor utama (makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia dan elektronik), sayangnya tidak ada sektor seni dalam dokumen tersebut yang dijadikan daya saing negara dalam hal ini. Meskipun begitu, Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) menetapkan target kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian nasional mencapai RP. 1,2 Triliun. Harapannya industri seni pertunjukan dalam kontribusi tersebut dapat tumbuh 9,54% dengan tanggung jawab BEKRAF untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kohesif, yang dapat mempertemukan ide/produk, produksi, perlindungan HKI, pemasaran dan penjualan.

Merujuk pada segi otoritas negara beserta kebijakan turunannya tentu ada tugas besar untuk melihat bagaimana kesiapan seni pertunjukan di Malang Raya menghadapi era yang begitu kompetitif. Pembangunan ekosistem yang disebutkan sebelumnya tentu membutuhkan waktu untuk dapat berjalan sebagai sistem yang hidup secara aktif dan tidak membuat pelaku seni hanya berlaku pasif. Salah satu potret yang menarik adalah melihat bagaimana lembaga pendidikan merespon hal ini. Pengalaman penulis ketika mengikuti Forum Diskusi Kajian Seni dan Budaya Teater Universitas Brawijaya “Kamisan di Teater EGO” hari Kamis, 18 Oktober 2018 justru menyajikan dialektika yang usang. Pelaksanaan diskusi tersebut bagaimanapun tetap harus diapresiasi sebagai pengayaan ide dan gagasan, namun dengan tema yang diajukan yakni “Spirit Lokalitas dalam Teater Modern” peserta diskusi sayangnya justru terjebak dalam menelaah pembeda atau karakteristik khusus antara konteks tradisi dan modern. Seakan-akan pembedaan tradisi dan modern pada era yang sangat kompetitif ini menjadi tembok tebal untuk menentukan bagaimana pelaku seni pertunjukan teater melakukan produksi atau tidak.

Tulisan Abdul Malik dalam kolom Kompasiana-nya berjudul “Didik ‘Meong’ Harmadi dan Dunia Teater di Malang” menyebutkan bahwa Sastrawan Afrizal Malna dalam sebuah diskusi pernah mengusulkan Malang menjadi laboratorium teater. Alasannya cukup logis mempertimbangkan banyaknya kelompok teater di sekolah/kampus dan juga kelompok teater yang independen. Jika memang Malang diandaikan sebagai sebuah laboratorium teater, tentu sudah menjadi suatu keharusan bagi pelakunya untuk terus melakukan eksperimen agar dapat menghasilkan karya yang baik. Eksperimen-eksperimen tersebut tentu menuntut pelakunya untuk terus aktif berkarya sembari menambah jam terbang dan kualitas diri. Arah pikiran tentang sebuah pertunjukan menempatkan sutradara sebagai tokoh sentral juga harus perlahan digeser ke arah pekerjaan tim. Mutia Husna Avezahra (Pegiat di Teater Komunitas) dalam tulisannya “Seberapa Kolektif Panggung Seni Pertunjukan Teater Kota Malang” pada kolomnya di Malang Voice juga menyadari bahwa dalam sekian waktu berkecimpung dalam teater ia mendapati bahwa panggung seni pertunjukan saat ini tidak lagi sutradara-sentris melainkan akomodasi dan kolaborasi banyak pihak, yang selanjutnya ia sebut sebagai kerja kolektif.

Poin pentingnya ialah sebagai suatu potret dari dunia teater di Malang Raya, situasi yang dihadapi saat ini setidaknya pelaku seni pertunjukan sama-sama mengamini bahwa Malang memang sebuah laboratorium teater yang sangat potensial berkembang terus. Posisi sutradara yang sangat hirarkis berangsur-angsur mulai ditempatkan sebagai pihak yang lebih setara sebagai kerja tim. Pengalaman penulis di Ruang Karakter juga melihat peran Pimpinan Produksi bukan lagi subordinat dari sutradara seperti yang dilakukan di kelompok teater di Malang Raya kebanyakan, melainkan memiliki peran yang sudah seharusnya dikembalikan sebagai ‘pemimpin’ dalam jalannya produksi. Sementara ide dari laboratorium ‘Malang’ yang begitu besar dan potensial ini sayangnya tidak diikuti dengan gagasan pengembangan seni pertunjukan ke arah yang berkemajuan. Terbukti dialektika gagasan yang terjadi masih berkutat pada tipologi tradisi dan modern, padahal dalam konteks kemajuan teknologi informasi mestinya memiliki arah yang berbeda. Harusnya pembedaan tradisi dan modern dicukupkan sebagai sebuah pilihan saja oleh pelaku seni, saat ini mestinya dialektika gagasan diarahkan pada pemanfaatan teknologi serta upaya menjaga konsistensi berkarya di panggung pertunjukan. Bagaimanapun seseorang ataupun kelompok seni dikenal karena karyanya, maka itulah satu-satunya penjembatan antara gagasan kreasi yang dimiliki dengan penikmatnya.

Pelaku seni, tidak hanya pada seni pertunjukan, perlu merubah cara pandangnya pada situasi terkini yang terjadi di dunia. Hanya ada dua pilihan, ikut maju berkembang dengan momentum yang ada atau tetap bertahan pada sekat-sekat yang sangat subjektif kemudian ditinggal kemajuan dunia. Hal sederhana yang paling mungkin dilakukan adalah membuka diri pada kemajuan tersebut dan menyadari bahwa banyak cara yang harus dikerjakan untuk ikut membangun ekosistem seni pertunjukan di Indonesia termasuk di Malang Raya. Jangan sampai pelaku seni masih terjebak pada dikotomi tradisi dan modern, tanpa menyadari tantangan ke depan yang begitu kompetitif dengan beragam sajian pilihan.

*) wishnumahendra, Manajer Produksi di Ruang Karakter – wishnu.mahendra@gmail.com

BNN Kota Malang