Revisi Perilaku Politik Rakyat, Sebuah Keharusan

Oleh: Drs Bambang GW *

Tidak dalam waktu lama lagi rakyat kabupaten Malang akan punya hajatan demokrasi di panggung politik suksesi pimpinan kepala daerah. Dengan banyak sekali pengalaman politik yang ada sebenarnya bisa menjadi modal untuk membuat proses demokrasi akan bisa lebih berkualitas.

Hal inilah yang seharusnya akan dapat menjadi acuan politik rakyat untuk bisa memoles proses demokrasi menjadi areal terindah dalam melahirkan kepemimpinan sehingga regenerasi kepemimpinan akan terjaga kualitas kebangsaan dan kenegaraannya.

Dengan demikian Pilkada 2015 menjadi momen politik strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi pada setiap etape-etape yang harus dilewati untuk menuju terminal terakhir demokrasi yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam sistem pemerintahan kabupaten Malang yang mapan.

Pentas telah digelar dengan berbagai peran ditampilkan oleh aktor-aktor kandidat baik calon bupato maupun calon wakil bupati serta para petinggi partai untuk memainkan karakternya sebaik mungkin di hadapan rakyat yang hanya dianggap sekedar sebagai penonton akting mereka.

Dengan harapan para aktor dapat menjadi tokoh yang masuk kategori favorit bagi penontonnya, sehingga mereka akan berusaha semaksimal mungkin dengan sejuta aksinya tampil menjadi tokoh protagonis bagi rakyat, mulai dari menyulap dirinya untuk bisa dengan tiba-tiba menjadi sinterklas di hadapan rakyat dengan membagi-bagi sesuatu secara material, mengubah kostum keseharian karakternya menjadi seolah-olah penyelamat persoalan rakyat, mengganti performancenya agak perlente agar bisa dianggap punya nilai sedikit di atas rakyat, dan sebagainya. Hal itu mereka perankan untuk menyesuaikan selera rakyat yang lagi terkena virus pragmatisme dan konsumenisme.

Selama gambaran di atas masih laten ada pada perilaku politik rakyat, maka selama ini benar adanya kalau rakyat hanya jadi objek politik dan komoditas politik bagi mereka yang membawa beban kepentingan ambisi berkuasa atas rakyat.

Bahkan lebih ironis lagi rakyat hanya dijadikan kuda tunggangan yang bisa sewaktu-waktu dimobilisasi kemana pun untuk bisa dipamerkan pada lawan politik dan diklaim menjadi kekuatan dukungan politik serta dijadikan bahan klaim diri siapa yg lebih pantas bisa dianggap wakil atas rakyat yang telah dimobilisasinya. Hanya dengan materi yang mereka punya dan dibagikan pada rakyat dengan berbagai bungkus itulah mereka seolah-olah telah mampu merasakan problematika rakyat.

Hal-hal di ataslah yang semestinya bisa menjadi bahan revisi perilaku politik rakyat apabila kita punya kehendak agar demokrasi yang lagi berproses di negeri ini semakin berkualitas karena setiap etape proses demokrasi pasti bermuara pada rakyat. Apalagi apapun yang akan dilakukan oleh pemeran-pemeran politik pasti dalam rangka membujuk, merayu bahkan menipu rakyat agar bisa menjadi objek yang dapat memilih dirinya.

Rakyatlah yang menjadi input paling hakiki bagi proses demokrasi karena apapun realitas politik ujung-ujungnya rakyatlah yang akan menjadi penentu lahirnya pemimpin di negeri ini. Ketika rakyat hanya mempunyai ukuran materi pada setiap penampilan mereka maka jangan pernah disalahkan siapapun kalau lahir kepemimpinan yang hanya berorientasi materi tanpa pernah serius berbicara tentang problematika kerakyatan yang sedang melanda negeri ini.

Kedaulatan rakyat yang menjadi pijakan kokoh demokrasi akan semakin rapuh diinjak-injak oleh siapapun yang memiliki keyakinan bahwa kedaulatan rakyat dapat diganti dengan tarif harga. Perilaku semacam itulah yang telah melahirkan gaya politik transaksional di negeri ini. Kalau ini yang terjadi masihkah pantas disebut demokrasi?

Rakyat harus memiliki kemauan dan kemampuan melakukan revisi terhadap perilaku politiknya selama ini, ketika mimpi demokrasi yang lebih berkualitas dalam setiap etapenya harus terjadi di negeri ini. Terminal terakhir demokrasi yang berujud keadilan dan kesejahteraan rakyat sebenarnya bukan hanya mimpi kosong di siang bolong, apabila rakyat tidak lagi terjebak dalam ruang-ruang permainan semu yang bersifat materialistis dan emosional.

Jangan Salah Pilih dan Jangan Pilih yang Salah!
Slogan tersebut seolah sederhana tetapi memuat pesan yang cukup serius untuk kita cermati secara arif dan cerdas. Banyak teori mengatakan bahwa salah satu syarat demokrasi yang harus ada adalah kesetaraan pengetahuan rakyat. Dalam konteks ini kenyataan sosial yang ada masih jauh dari tingkat proposional, jenjang pendidikan rakyat masih jauh timpang dari kesetaraan yang dimaksud. Tetapi bukan berarti rakyat tidak memiliki kemampuan untuk berdemokrasi walau kenyataan sosialnya semacam itu.

Dengan berbekal pengetahuan yang dimiliki rakyat sepanjang tidak terjebak pada ruang emosional maka akan terbuka ruang rasional dalam menentukan pilihan. Memunculkan kesadaran diri akan sebuah pilihan politik sudah tidak jamannya lagi hanya berdasarkan warna bendera, tanda gambar, dan kharisma tokoh, tetapi lebih melihat pada kualitas kejuangan personal yang memiliki garis lurus terhadap komitmen kerakyatan dan catatan kejuangan personal selama melakukan komunikasi dan interaksi sosial.
Apalagi hanya sekedar janji-janji politik di atas mimbar sudah harus dicermati secara kritis agar tidak terperangkap dalam kekecewaan politis. Dan rakyat juga harus mulai berani membangun kesimpulan dalam akal sehatnya bahwa ketika politisi melakukan pendekatan dengan menggunakan kekuatan uang maka bisa dipastikan tak akan pernah ada dalam benaknya kepedulian terhadap problematika rakyat, bahkan lebih jauh dari itu harga diri dan martabat kedaulatan rakyat dianggap bisa diperjualbelikan.

Ayolah kita awali perubahan di negeri ini dengan memulai melakukan revisi atas perilaku politik kita. Idealisme tentang demokrasi hanya bisa terwujud dengan membangun pikiran dan perilaku idealis dalam diri rakyat, karena rakyatlah yang akan menentukan kepemimpinan bangsa dan negeri ini. Baik dan tidaknya kualitas demokrasi dalam Pilkada 2015 di kabupaten Malang akan menjadi potret kualitas masyarakat kita. Sudah waktunya rakyat untuk cerdas dalam menentukan kepemimpinan di negeri ini. Semoga!

*Drs Bambang GW, Praktisi dan pengamat politik, tinggal di Malang.

BNN Kota Malang

Kembalikan Jati Diri Kota Malang

Oleh: Edi Rudianto SSy SH *

Maraknya lampionisasi di segenap penjuru dan sudut Kota Malang memantik alam bawah sadar jiwa kebangsaan kita. Sebuah Kota yang mempunyai sejarah panjang dalam proses peradabannya, yang bahkan telah beberapa kali mencapai titik puncak tatanan sosial kemasyarakatan.

Sebagai bukti tak terbantahkan adalah lahir dan berkembangnya Kerajaan Kanjuruhan pada abad 7-8 M, serta Kerajaan Singosari pada 12-13 M, yang seakan hanya menjadi sebuah kota tanpa peradaban dan nir jati diri.

Arus besar globalisasi memang sulit kita taklukkan, sebab ada masalah mendasar dalam mindset mental dan karakter jiwa bangsa. Kekayaan budaya bangsa yang melimpah seakan tercampakkan di tong sampah, yang seakan sengaja disediakan oleh aparatur birokrasi negara.

Tingginya ragam hias ornamen candi serta berbagai peninggalan purbakala yang tersebar di Malang hanya sebagai pelengkap gambar dalam buku sejarah anak didik kita. Mendunianya wiracarita Panji yang telah dilestarikan di Thailand, Malasyia, Singapura, Kamboja, dan Vietnam, adalah bukti riil offensive budaya era Kerajaan Singosari yang ternyata bertepuk sebelah tangan di negeri sendiri.

Maraknya bantengan yang merupakan seni asli masyarakat Jawa pedesaan dalam mengenang perlawanan panjang terhadap imperialisme dan kolonialisme Belanda serta Jepang, seolah dibiarkan berkembang sendiri tanpa campur tangan pemerintah yang seharusnya mengayomi masyarakat seni budaya.

Dengan kebanggaan dan percaya diri luar biasa, Walikota Malang menginstruksikan kepada segenap jajaran SKPD untuk memasang puluhan ribu lampion beraksara asing di kala kita mempunyai peninggalan adiluhung aksara Jawa. Sebagai bentuk penerjemahan sepihak dari motto Kota Malang, yaitu kota kreatif yang berwawasan global.

Jangankan para seniman, masyarakat awam pun paham bahwa pemasangan lampion bukanlah hal yang bersifat kreatif seperti yang diharapkan warga Kota Malang tercinta. Lampionisasi adalah sekedar budaya copy paste negeri para naga.

Lampionisasi adalah bentuk perang asimetris gaya baru yang diterapkan negara-negara adikuasa. Jangan sampai kita menjual harkat dan martabat jati diri bangsa, demi mengejar investasi modal kaum naga.

Maka dari itu kita harus kembali kepada semangat berkepribadian dalam budaya. Kemandirian ekonomi hanya akan dapat tercapai jika kita telah tuntas dalam kemandirian budaya.

Salam Satu Jiwa, Arema!

*Edi Rudianto SSy SH, Sekretaris Jenderal DPP Garda Sandi (Gerakan Pemuda Desa Mandiri).

BNN Kota Malang

Selamat Datang 2020 – Tahun Pilkada Serentak Edisi Keempat

Oleh: Dito Arief N. S.AP, M.AP

Tahun 2020 sudah di depan mata, setelah melewati gegap gempita tahun politik legislatif dan Pilpres di tahun 2019, masyarakat Indonesia di sejumlah daerah akan kembali mengalami tahun politik Pilkada edisi ke-empat semenjak dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015 silam. Hadirnya Undang – Undang Pilkada langsung serentak, dimulai dengan UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang kemudian dirubah menjadi UU No.8 Tahun 2015 dan kemudian dirubah kembali menjadi UU No.10 Tahun 2016, maka tahun 2020 mendatang menjadi Edisi ke 4 pelaksanaan Pilkada langsung diselenggarakan secara serentak, setelah sebelumnya dilaksanakan di tahun 2015, 2017 dan 2018.

Untuk pelaksanaan Pilkada serentak edisi ke 4 tahun 2020 mendatang, terdapat 270 daerah Propinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang melaksanakan, yaitu Propinsi/Kabupaten/Kota yang juga melaksanakan di edisi pertama 5 tahun yang lalu (2015). Perbedaannya adalah bila ditahun 2015 lalu regulasi yang mengatur adalah Undang – Undang No.8 Tahun 2015, maka di Pilkada tahun 2020 regulasi yang digunakan adalah Undang – Undang No.10 Tahun 2016 yang merupakan hasil evaluasi dan perbaikan dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015. Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada di tahun 2020 mendatang adalah Kabupaten Malang di Propinsi Jawa Timur. Bersama dengan 18 Kabupaten/Kota lain di Propinsi Jawa Timur, Pilkada Kabupaten Malang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 23 September tahun 2020.

Mereview pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang di dua edisi sebelumnya, yaitu tahun 2010 dan 2015, dinamika politik dan pelaksanaan tahapan Pilkada berlangsung dengan dinamis yang keduanya bahkan berujung pada gugatan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, meskipun pada akhirnya sama-sama ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun cukup menggambarkan ketatnya persaingan dan dinamika politik di Kabupaten Malang di dua edisi Pilkada tersebut.

Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010 pada awalnya diikuti oleh 5 bakal pasangan calon, 3 yang diusung dari Parpol, sedangkan 2 bakal calon diusung melalui jalur perseorangan (independen), hingga pada akhirnya 2 bakal pasangan calon dari independen yaitu “Martiani Setyaningtyas – Bibit Suprapto” dan “Sutikno – Rizal Safani” kandas karena tidak memenuhi persyaratan jumlah dukungan sebanyak 82.031 dukungan KTP (3% dari jumlah DPT). Sedangkan 3 pasangan calon yang diusung parpol dinyatakan lolos memenuhi dukungan minimal 7,5 Kursi (15% Jumlah Kursi DPRD) yaitu pasangan Rendra Kresna – Subhan yang diusung 20 Kursi (Golkar,Demokrat,PKS), pasangan M. Geng Wahyudi – Abdul Rahman yang diusung 21 Kursi (PDIP-PKB) dan pasangan Agus Wahyu Arifin – Abdul Mujib yang diusung 8 Kursi (Gerindra-Hanura-PKNU).

Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dengan syarat ketentuan yang lebih ketat yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015, terdapat 3 bakal pasangan calon yaitu 1 bakal pasangan calon dari independen, dan 2 pasangan calon dari partai politik. Berdasarkan verifikasi KPU, ketiga bakal pasangan calon tersebut dinyatakan lolos yaitu pasangan kejutan “Nurcholis – M. Mufid” dari jalur perseorangan yang memiliki 204.464 dukungan KTP dari 157.904 dukungan KTP minimal yang dipersyaratkan (6,5 % dari DPT), sedangkan pasangan Rendra Kresna – Sanusi didukung oleh 34 Kursi (Golkar, PKB, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PPP), dan terakhir pasangan Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi didukung oleh 13 Kursi dari PDIP sebagai Parpol pengusung tunggal. Kedua pasangan calon yang diusung oleh Parpol telah memenuhi persyaratan dukungan minimal sebanyak 10 Kursi (20% jumlah Kursi DPRD).

Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010 dimenangkan pasangan Rendra Kresna – Subhan dengan perolehan sebanyak 672.511 Suara (62,04%), sedangkan pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dimenangkan kembali oleh incumbent, pasangan Rendra Kresna yang kali ini menggandeng H.M Sanusi sebagai Wabupnya, dengan perolehan sebanyak 605.817 Suara (51,62%). Yang menarik adalah tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan Hak Pilih pada 3 Pilkada terakhir di Kabupaten Malang cenderung menurun, pada Pilkada tahun 2005 partisipasi pemilih sebesar 68,23%, pada Pilkada Tahun 2010 sebesar 59,58% dan pada Pilkada tahun 2015 sebesar 58,39%. Jumlah TPS pada Pilkada Tahun 2010 sebanyak 4.046 TPS sedangkan pada tahun 2015 menurun menjadi 3.672 TPS dengan penambahan jumlah pemilih di setiap TPS nya. Tingkat partisipasi yang cenderung menurun tersebut tidak linear dengan naiknya anggaran Pilkada Kabupaten Malang dalam 2 edisi terakhir, yaitu sebesar 22,1 Miliar di Tahun 2010 dan 39,3 Miliar di Tahun 2015.

Naiknya anggaran Pilkada di Tahun 2015 sebagian besar diperuntukan untuk mengcover kegiatan kampanye pasangan calon yang memang difasilitasi oleh KPU sesuai dengan amanat Undang – Undang Pilkada. Produksi bahan kampanye, alat peraga kampanye dan pemasangannya, kampanye di media massa hingga debat terbuka menjadi fasilitas yang diberikan kepada kontestan mulai Pilkada serentak edisi pertama tahun 2015 dengan tujuan efisiensi dan menekan biaya kampanye pasangan calon.

Penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan dalam Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 memiliki peran yang strategis dalam dinamika pelaksanaan tahapan – tahapan Pilkada, banyaknya jumlah kecamatan (33 Kecamatan) dan desa/kelurahan (390 Desa/Kelurahan) se-Kabupaten Malang berkorelasi terhadap jumlah penyelenggara yang sangat banyak yaitu : 165 orang PPK, 99 orang Panwascam, 1.170 orang PPS, 390 orang PPL, 25.704 orang KPPS dan 3.672 orang PTPS serta 3.672 petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP). Maka tidak heran rekruitmen penyelenggara dan pengawas cukup banyak konflik kepentingan yang terjadi. Dengan kondisi yang sama, Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020 akan melibatkan sejumlah tersebut sebagai pelaksana tahapan-tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Banyaknya jumlah pelanggaran kampanye oleh pasangan calon menghiasi dinamika Pilkada Kabupaten Malang 2015, namun dengan keterbatasan kewenangan Panwas yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015 menyulitkan penindakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran pidana, akhinya yang tertindaklanjuti sebatas pelanggaran administrasi yang tentunya minim sanksi. Konflik kepentingan juga menjadi salah satu sebab minimnya tindak lanjut temuan atau laporan adanya pelanggaran di tingkat bawah (kecamatan dan desa). Fenomena banyaknya pelanggaran kampanye dalam Pilkada Kabupaten Malang perlu menjadi pengalaman dan pelajaran, khususnya bagi penyelenggara pemilihan. Meskipun sudah ada perbaikan sejumlah ketentuan dalam Undang – Undang No.10 Tahun 2016, namun masih ada sejumlah kelemahan teknis yang berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020.

David Easton dalam bukunya “The Political System”, yang memuat mengenai konsep input dan output politik, tuntutan dan dukungan serta umpan-balik terhadap keseluruhan sistem merupakan komponen yang saling berhubungan (Easton, 1988:65). Pilkada merupakan salah satu manifestasi dari pelaksanaan teori sistem tersebut. Tuntutan dan dukungan serta harapan masyarakat diwujudkan dalam proses pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada, yang kemudian menghasilkan output hasil Pilkada, serta adanya mekanisme umpan-balik, melalui proses yang berlangsung. Maka tentunya dengan anggaran Pilkada yang mencapai 85 Miliar untuk KPU dan 27 Miliar untuk Panwas Kabupaten Malang, kita patut berharap di Pilkada Kabupaten Malang 2020 dapat memutus kecenderungan Golput yang semakin besar dalam 3 edisi terakhir Pilkada Kabupaten Malang, sekaligus mewujudkan Pilkada yang adil, jujur, efektif, efisien, edukatif dan partisipatif sesuai dengan tujuan diadakannya Pilkada secara langsung serentak berdasarkan Undang – Undang.

*)Dito Arief N. S.AP, M.AP, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny J.A), Peneliti Evaluasi Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Malang (Penelitian Tesis Magister FIA UB)

BNN Kota Malang

Jalur Independen, antara Ilusi dan Keniscayaan dalam Pilkada Kabupaten Malang

Oleh: Dito Arief N. S.AP, M.AP

Sejarah awal pencalonan Kepala Daerah melalui jalur independen, secara resmi tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, setelah sebelumnya hanya berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darusalam pasca perdamaian pemerintah Republik Indonesia dan GAM untuk memfasilitasi tokoh-tokoh GAM yang ingin mencalonkan kepala daerah dari Non Partai Politik. Dalam Undang – Undang No.12 Tahun 2008, klasifikasi persyaratan calon independen diatur secara teknis dan mulai berlaku di Pemilukada seluruh Indonesa, dengan ketentuan persyaratan sebesar 6,5% – 10 % dari jumlah DPT pada Pemilu sebelumnya. Di era Rezim Pemilukada tersebut (Tahun 2008 – 2015), tercatat terdapat 7 Pasangan calon independen yang memenangkan Pemilukada di seluruh Indonesia.

Hadirnya Undang – Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, membuat Pilkada tidak lagi masuk dalam Rezim Pemilu, karena telah diatur khusus dalam Undang-Undang Pilkada. Pada Pilkada serentak pertama di tahun 2015 yang diselenggarakan di 269 daerah, jumlah calon perseorangan yang maju sebanyak 137 pasangan, dari seluruh jumlah calon perseorangan, yang berhasil menang hanya tiga belas pasangan. Pada Pilkada 2017 yang digelar di 101 daerah, jumlah calon perseorangan 68 pasangan, hasilnya calon perseorangan yang menang hanya tiga yakni di Pidie Aceh, Boalemo Gorontalo dan Sarmi Papua.

Dalam dua edisi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang, yaitu di tahun 2010 dan tahun 2015, kehadiran calon independen juga sempat mewarnai dinamika Pilkada. Pada Pilkada Tahun 2010, pada awalnya diikuti oleh 5 bakal pasangan calon, 3 yang diusung dari Parpol, sedangkan 2 bakal calon diusung melalui jalur independen (perseorangan), namun sayangnya 2 bakal pasangan calon dari independen yaitu “Martiani Setyaningtyas – Bibit Suprapto” dan “Sutikno – Rizal Safani” kandas karena tidak memenuhi persyaratan jumlah dukungan sebanyak 82.031 dukungan KTP (3% dari jumlah DPT Pemilu sebelumnya). Perlu diketahui Calon Bupati Independen Martiani Setyaningtyas merupakan Istri dari Sujud Pribadi, Bupati aktif pada saat itu. Gagal lolosnya kedua pasangan calon independen tersebut sempat memunculkan gugatan di PTUN Surabaya, meskipun pada akhirnya hasil putusan PTUN tidak menganulir keputusan KPU Kabupaten Malang tersebut. Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dengan syarat pencalonan yang lebih ketat yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015, terdapat 3 bakal pasangan calon yaitu 1 bakal pasangan calon dari independen, dan 2 pasangan calon dari partai politik. Berdasarkan hasil verifikasi KPU, bakal pasangan calon independen dinyatakan lolos yaitu pasangan “Nurcholis – M. Mufid” yang memiliki 204.464 dukungan KTP dari 157.904 dukungan KTP minimal yang dipersyaratkan (6,5% dari DPT Pemilu sebelumnya).

Lolosnya pasangan independen Nurcholis – M. Mufid tentunya menjadi kejutan tersendiri dalam Pilkada Kabupaten Malang 2015. Dari hasil penelitian penulis, lolosnya calon independen tersebut tidak terlepas dari andil Bupati ketika itu. Penuturan sejumlah informan yang merupakan penyelenggara pemilihan dan panwas di tingkat kecamatan dan sejumlah informan lain yang merupakan kontestan serta bagian dari Tim Kampanye Pilkada 2015 menuturkan bahwa tanpa adanya “pengkondisian” dan “mobilisasi” tidaklah mungkin syarat dukungan KTP bisa terpenuhi sebanyak itu dalam 2 tahap. Sejatinya dukungan KTP jalur independen dipersiapkan Bupati Rendra Kresna bilamana kesulitan mendapatkan rekomendasi Partai yang pada saat itu terjadi dualisme di kepengurusan Partai Golkar. Namun seiring rekomendasi partai yang pada akhirnya turun dari 5 Parpol pengusung (Golkar, PKB, Nasdem, Gerindra, Demokrat), maka dukungan KTP independen yang telah dipersiapkan akhirnya digunakan oleh Nurcholis – M. Mufid.

Tantangan bakal calon independen dalam Pilkada 2020, tentunya butuh dana besar, tenaga besar dan dukungan besar untuk bisa mengumpulkan 6,5 % KTP dari jumlah DPT Kabupaten Malang yang mencapai 1.996.857 (DPT Pilpres 2019), meskipun secara jumlah persyaratan independen untuk Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020 lebih sedikit yaitu sebesar 129.796 dukungan, daripada syarat minimal dukungan perseorangan di Pilkada Kabupaten Malang 2015 yang mencapai 157.904 dukungan. Selain jumlah syarat dukungan tersebut, sebaran dukungan juga harus merata di minimal 50 % jumlah kecamatan yang ada, atau minimal 17 Kecamatan dari jumlah 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Melihat latarbelakang pasangan independen yang memenangkan Pilkada di tahun 2015 sebanyak 13 pasangan calon dan 3 pasangan independen di Pilkada tahun 2017, ternyata sebagian besar bukanlah murni memiliki latarbelakang Non Parpol. Ada sejumlah pasangan independen yang memenangkan Pilkada yang sebenarnya adalah orang parpol namun tidak mendapatkan rekom dari parpolnya, bahkan diantaranya merupakan petahana atau merupakan keluarga dari petahana seperti Rita Widyasari (Politisi Golkar, Kutai Kartanegara), Neni Moerniani (Golkar-Bontang), Adnan Purichta Yasin Limpo (Politisi Golkar, Gowa), Abdul Hafidz (Wabup Rembang) dan sejumlah politisi pura-pura independen lainnya.

Menatap Pilkada langsung serentak tahap ke 4 yang diselenggarakan di tahun 2020 mendatang, akan terasa semakin berat tantangan dan peluang bakal calon independen untuk lolos verifikasi. Untuk lingkup Jawa Timur, Kabupaten Malang dengan wilayah terluas kedua setelah Banyuwangi dengan jumlah DPT terbesar kedua setelah Surabaya, menjadi tantangan tersendiri apakah kehadiran calon independen hanyalah sebuah ilusi atau sebuah keniscayaan yang memang dikehendaki oleh tangan penguasa atau kehendak sadar masyarakat Kabupaten Malang.

*) Dito Arief N. S.AP, M.AP
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny J.A)
Peneliti Evaluasi Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Malang (Penelitian Tesis Magister FIA UB)

BNN Kota Malang

Sengkuni Penebar Hoax

Oleh : SUGENG WINARNO

Dalam pewayangan, ada tokoh bernama Sengkuni. Sengkuni termasuk dalam tokoh bertabiat jahat. Sengkuni masuk dalam tokoh antagonis dalam cerita wayang Mahabarata. Sengkuni suka memecah belah, memfitnah, dan mengubar kebencian. Saat ini julukan Sengkuni kiranya cocok disematkan kepada mereka yang suka menebar berita bohong (hoax). Sengkuni-sengkuni zaman now ini harus jadi musuh bersama dan terus diperangi semua pihak.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pernah melontarkan pernyataan agar kita semua memerangi Sengkuni penebar fitnah. Seperti diberitakan beberapa media, Menteri Tjahjo Kumolo menyampaikan pesan itu saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Masyarakat Rasa Sejatining Inti Kamanungsan (Rajatikam) di Yogyakarta, Sabtu, (1/12/2018).

Ajakan untuk perang melawan hoax berupa spanduk, baliho, iklan layanan di koran, majalah, radio, televisi, dan media online sudah banyak dibuat. Gerakan masyarakat melalui kelompok anti hoax juga banyak bermunculan di beberapa daerah. Melalui ceramah-ceramah agama dari para ulama dan kiai juga sudah banyak menyerukan agar masyarakat waspada terhadap munculnya hoax.

Mengapa informasi hoax tetap saja ada dan terus di bagi-bagi (share) lewat beragam platform medsos dan media pertemanan semacam WhatsApp (WA)? Pada masa kampanye politik saat ini, hoax bahkan muncul semakin masif dan semakin sulit dibendung. Informasi bohong dan menyesatkan terus diproduksi, viral, menggelinding semakin lama semakin membesar layaknya bola salju. Mana informasi yang benar dan mana pula yang salah menjadi semakin sulit dipilah.

Era Keberlimpahan Informasi
Inilah era keberlimpahan informasi. Sebuah era dimana informasi muncul membanjiri masyarakat. Informasi dalam beragam wujud dan versi menelisik masuk ke ruang-ruang pribadi masyarakat lewat beragam gadget dan laman medsos. Informasi melaju amat deras menyerbu masyarakat. Pada situasi seperti ini banjir informasi terjadi dan tidak sedikit yang jadi korban.

Pada masa keberlimpahan informasi ini sulit dipilah mana fakta dan mana pula opini atau pendapat pribadi seseorang. Keduanya bercampur, hingga sebuah kebenaran semakin sulit ditemukan. Kebenaran bisa saja muncul dari fakta kebohongan yang dijadikan opini seseorang dan diviralkan di medsos hingga jadi opini publik (public opinion).
Jadi kebenaran bisa rancu. Karena kebenaran bisa lahir dari kebohongan yang disulap seakan-akan seperti benar. Fakta hasil sebuah rekayasa seolah-olah nyata. Apalagi yang menyampaikan atau ikut memviralkan beberapa informasi yang belum jelas tadi para tokoh publik. Karena ketokohannya tidak jarang orang akan percaya begitu saja terhadap apapun yang disampaikan.

Pada era banjir informasi saat ini juga memungkinkan masing-masing orang bisa menjadi produsen informasi. Lewat medsos setiap pemilik akun bisa menggungah beragam informasi dalam beragam wujud. Informasi yang tersebar di medsos sulit dilacak, tidak bisa diverifikasi, dan tak gampang dilihat akurasinya. Karena tidak jarang orang yang mengungah informasi dan pemilik akunnya tanpa indentitas yang jelas (anonim).

Kondisi ini semakin diperburuk dengan kemampuan melek media (literasi media) masyarakat yang sangat rendah. Tidak banyak masyarakat yang mampu berfikir kritis ketika mengonsumsi media. Tidak jarang pengguna Facebook, Twitter, Instagram, atau WhatsApp yang menerima begitu saja terhadap berbagai informasi yang masuk kepadanya. Dengan gampang pula mereka turut menyebarkan informasi yang sering berupa hoax itu ke pertemanan mereka.

Kontra Narasi Hoax
Narasi berupa informasi bohong di medsos terus bergulir. Merebaknya konten negatif yang menyebar di medsos tak mudah dibendung. Pembuat konten jahat di medsos terlampau perkasa. Mereka terus memroduksi narasi-narasi yang menyesatkan sementara pihak yang melakukan perlawanan dengan unggahan pesan-pesan positif sangat jarang.
Frekuensi kemunculan informasi buruk lewat medsos tidak sebanding dengan informasi yang baik. Kenapa bisa demikian? Salah satu sebabnya karena informasi bohong saat ini telah menjadi industri yang mendatangkan banyak keuntungan. Beberapa pihak telah menjadi sponsor agar lahir informasi hoax yang meresahkan masyarakat. Para sponsor inilah yang rela membayar mahal untuk merebaknya hoax.

Kalau kondisinya sudah seperti ini maka mengajak masyarakat hanya sekedar menyaring terhadap informasi buruk di medsos tentu tidak cukup. Informasi yang harus disaring terlampau banyak. Masyarakat juga dihadapkan pada kondisi yang sulit untuk memilah dan memilih mana informasi yang baik dan benar. Butuh keahlian yang tidak mudah agar mampu menyaring informasi palsu yang menyesatkan.

Selain kemampuan menyaring informasi, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah kemampuan membuat kontra narasi hoax. Upaya ini bisa dilakukan dengan memroduksi konten-konten positip. Narasi-narasi berupa anti hoax idealnya harus terus diproduksi melebihi narasi hoax yang muncul. Semua yang bohong idealnya harus dilawan dengan menunjukkan yang benar. Upaya kontra narasi terhadap informasi hoax harus terus dibuat secara masif sejalan dengan masifnya hoax yang diproduksi dan disebar para Sengkuni. Mari lawan Sengkuni produsen hoax!.

(*)SUGENG WINARNO,Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Muhammadiyah Malang

BNN Kota Malang

Komunitas