6 Langkah Menuju Pemerintahan Bersih

Oleh: Caping Maskarah Safril *

PENYELENGGARAAN pemerintahan negara yang baik (good governance) menjadi agenda utama di Indonesia dewasa ini. Menarik bahwa penentuan agenda ini didahului oleh krisis finansial 1997 yang meluas menjadi krisis ekonomi. Krisis tersebut telah mendorong arus balik yang luas yang menuntut perbaikan ekonomi negara, penciptaan good corporate governance di sektor swasta, dan perbaikan pemerintahan negara.

Seperti dialami bersama, bangsa Indonesia memulai semua itu dengan mendesak suksesi kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto yang otoriter dan cenderung fasis ke arah pemerintahan yang demokratik kerakyatan.

Tentu saja, suksesi tidak cukup sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat. Reformasi politik akhirnya melebar: berkembangnya sistem multi partai, penyelenggaraan pemilihan umum oleh lembaga yang independen, pembentukan lembaga perwakilan yang lebih representatif dan lebih berdaya dalam mengawasi pemerintah (eksekutif), pengurangan dan bahkan penghilangan intervensi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan di luar bidang mereka, peningkatan profesionalisme dan independensi lembaga peradilan, dan lain-lain.

Pendek kata, berbagai pihak (atau sektor) yang terlibat dalam keseluruhan dinamika governance menerima sorotan dan harus diperbaiki, pihak-pihak itu bukan hanya negara (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) melainkan juga pihak swasta dan masyarakat sipil (civil society).

Yang terakhir dituntut meningkatkan perannya dalam rangka mengembangkan demokratisasi dan akuntabilitas pemerintahan negara.
Namun governance reform yang kini terpusat pada pihak eksekutif dan administrasi negara, tidak dapat dihindari. Berbagai faktor telah menyebabkannya. Konstitusi Indonesia termasuk a heavy-executive constitution, yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden.

Peran pemerintah selama hampir 40-an tahun terakhir juga begitu dominan dalam berbagai aspek kehidupan. Dominasi ini dulunya telah didukung secara sistematis melalui peran birokrasi yang tidak netral-politik karena menganut monoloyalitas kepada Golkar, sistem kepartaian dominan (dominant party system), dan militer.

Dengan pemerintahan negara yang elitis, sedangkan masyarakat sipil masih lemah atau bahkan dibungkam, pemerintah memainkan peran yang strategis di bidang politik, sosial dan ekonomi. Eksekutif pun semakin independen, karena anggaran negara banyak didukung oleh hutang luar negeri. Maka dapat dimengerti bahwa independensi pemerintah tersebut juga merambah ke dunia usaha dan menghasilkan pengusaha pemburu rente (rent-seekers).

Tuntutan reformasi mulai sejak digulirkan 17 tahun yang lalu dalam berbagai slogan seperti anti korupsi, kolusi dan nepotisme menggambarkan kebobrokan sistem pemerintahan negara yang didominasi oleh rezim fasis, dengan aktor-aktor utama kelompok militer, dan dalam sektor swasta yang seharusnya mandiri dan bebas dari intervensi pemerintah. Maka, reformasi pemerintahan negara (governance reform) yang terfokus pada pihak eksekutif dan administrasi negara merupakan salah satu jalur strategis bagi tercapainya good governance. Untuk itu terdapat berbagai strategi pencapaiannya.

Pertama, usaha telah dijalankan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratik dan legitimate. Perkembangan sistem multi partai menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendirikan asosiasi politik dan menjatuhkan pilihannya secara bebas. Penyelenggaraan pemilu oleh lembaga yang independen (KPU) dan pemantauan oleh masyarakat sipil (domestik dan international), telah meningkatkan kredibilitas sistem pembentukan legislatif dan eksekutif.

Kedua, seharusnya diperjelas otoritas pemerintahan baru di hadapan birokrasi lama. Tetapi hal ini belum memungkinkan, baik karena ketidakjelasan pengaturan, tidak adanya dukungan legislatif, maupun resistensi birokrasi lama. Masalah-masalah yang muncul dalam penunjukan pejabat-pejabat politik (political appointess), misalnya, mencerminkan bahwa watak Indonesia sebagai beambtenstaat (negara birokrasi) masih menonjol. Dalam sistem politik yang demokratik dan menghasilkan pemerintahan yang legitimate, seharusnya wajar belaka jika pemerintah berhak menentukan jabatan-jabatan tertentu dalam birokrasi negara. Jika tidak, maka pemerintahan yang demokratik akan dibajak oleh sistem birokrasi lama. Upaya memperjelas masalah ini dapat dimulai dengan menghasilkan perundang-undangan tentang lembaga kepresidenan. Dalam pengaturan itu ditentukan tentang otoritas politik, hak-hak dan kewajibannya, dan akuntabilitas.

Ketiga, reformasi administrasi negara. Seperti diketahui bersama, birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi yang menggurita. Mereka bukan hanya berada di lingkaran eksekutif seperti Sekretariat Negara, Departemen, Lembaga Non-departemen, dan BUMN, melainkan juga di lembaga perwakilan rakyat dan peradilan. Upaya awal sudah dilakukan, seperti transfer administrasi peradilan umum dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung, atau penentuan anggaran sendiri oleh lembaga perwakilan rakyat.

Namun banyak hal masih harus dilakukan dalam reformasi administrasi negara ini. Secara umum reformasi itu mencakup peran atau tugas sistem addministrasi negara antara lain guna melayani masyarakat secara aspiratif daripada melayani kepentingan sendiri melalui kolusi dengan dunia usaha dan nepotisme. Peran lain adalah memberi ruang pada masyarakat dan sektor swasta untuk berkembang dari bawah (bottom-up) dan di daerah (decentralization). Bappenas, Dirjen Sospol Depdagri, Dephankam, misalnya telah mengalaminya.

Aspek lainnya adalah penataan kelembagaan, termasuk melakukan rasionalisasi lembaga dan personil. Hal ini memerlukan peninjauan ulang terhadap keberadaan dan fungsi berbagai macam lembaga sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan politik dewasa ini. Termasuk yang harus mengalami reformasi adalah proses dan tata-cara administrasi negara yang tidak berbelit-belit, transparan, memuaskan dan tidak korup.

Keempat, kultur dan etika birokrasi. Kultur keterbukaan, pelayanan yang cepat, dan etika pejabat harus ditingkatkan. Pelayanan yang lamban sudah menjadi ciri birokrasi kita, coba perhatikan layanan KTP, layanan Kesehatan atau layanan publik lainnya. Etika jabatan menyangkut hal-hal seperti larangan perangkapan jabatan, berkolusi, penerimaan uang pelicin dan lain-lain.

Kelima, masalah sumber daya manusia yang memerlukan rekruitmen berdasarkan kualitas dan profesionalisme, peningkatan pelatihan, promosi reguler berdasarkan merit system, dan meningkatnya kesejahteraan (bandingkan antara gaji guru dengan pejabat esselon, juga pegawai negeri sipil-militer dengan pegawai BUMN).

Keenam, pengawasan administrasi negara. Hal ini dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Pengawasan preventif melekat pada sistem administrasi negara yang bersangkutan, seperti kejelasan job description, pengawasan oleh atasan, dan secara umum berupa penyelenggaraan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip yang baik, yang harus diikuti atau diwujudkan dalam menghasilkan legislasi. Indonesia belum memiliki ketentuan hukum dalam hal ini. Sedangkan secara represif, pengawasan ini dapat berwatak politis, yaitu melalui DPR dan DPRD, maupun berwatak yudisial melalui peradilan adminastrasi yang terbatas pada keputusan konkret (beschikking).

Memang banyak hal yang harus diperbaiki. Peran legislatif dalam mengutamakan kepentingan publik harus ditingkatkan, bukan sekedar kepentingan partai atau golongan. Pemahaman anggota (yang baru) mengenai administrasi pemerintahan masih harus ditingkatkan pula. Bias birokrasi, kekuasaan, politik dan bisnis yang mewarnai kultur peradilan selama ini, belum sepenuhnya hilang. Sebaliknya, ketidakpatuhan birokrasi dalam menjalankan putusan hakim juga menuntut pemberdayaan putusan peradilan administrasi.

Berbagai strategi lain mungkin saja dipikirkan, diusulkan dan dikembangkan. Tujuannya bukan sekedar melahirkan wacana, konsep-konsep dan program yang reformatif untuk menuju clean and the good governance, melainkan juga untuk mendorong perwujudannya.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Malang, tinggal di Jalan Bandulan 8 Malang.

Refleksi Pemerintahan HM Anton – Sutiaji Selama 2016

Oleh: Muhammad Anas Muttaqin MSi *

Tahun 2016 segera berakhir dan 2017 akan segera datang. Dalam kurun waktu 12 bulan, banyak catatan yang telah dicapai Pemerintah Kota Malang dalam mengelola berbagai sektor. Diantaranya berbagai inovasi untuk mempercantik Kota Malang lewat revitalisasi Taman Kota, yang sebagian besar diperoleh lewat dana CSR. Maupun berbagai inovasi kampung tematik seperti kampung Jodipan dan gerakan menabung air di Kampung Glintung.

Ada prestasi dan penghargaan yang dicapai selama periode tahunan tersebut, diantaranya dalam hal pelayanan publik dan inovasi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya juga dinilai lebih baik dari sebelumnya. Namun tak sedikit juga catatan buruk muncul karena kinerja yang dinilai kurang maksimal selama 12 bulan terakhir.

Dari riset dan kajian Lembaga Hasta Komunika, catatan buruk masih dialamatkan kepada beberapa kebijakan Walikota dan SKPD karena sejumlah program yang belum berjalan dengan baik. Hal itu terjadi, karena belum terjadinya sinkronisasi program dengan baik antara konsep, perencanaan, dan implementasi di lapangan.

Lembaga riset dan konsultan ini juga mencatat, ada beberapa persoalan yang dinilai belum tuntas diselesaikan pada tahun 2016 ini, di antaranya:

Polemik Pengelolaan Parkir

Persoalan parkir merupakan salah satu masalah paling serius di Kota Malang. Mulai dari kenaikan tarif parkir, maraknya parkir liar, tidak adanya karcis parkir serta manajemen parkir yang masih kurang baik sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran PAD. Bahkan puncaknya adalah ketika muncul petisi online soal parkir yang ditujukan kepada Walikota Malang sehingga memicu sorotan dan perbincangan publik. Sampai akhir tahun ini, persoalan parkir dinilai belum sepenuhnya dapat diatasi oleh Pemkot Malang. Beberapa tindakan masih dinilai reaktif dan formalitas, tanpa memperbaiki sistem secara menyeluruh sehingga keluhan masih banyak dirasakan masyarakat.

Malang Darurat Banjir

Masalah banjir juga menjadi persoalan yang cukup sering dihadapi oleh masyarakat. Setiap musim hujan, beberapa titik di kota Malang tercatat menjadi langganan banjir. Bahkan yang terparah, beberapa bulan lalu sempat terjadi banjir yang cukup parah di beberapa titik seperti di Jalan Galunggung dan jalan Surabaya hingga menyebabkan genangan setinggi dada orang dewasa. Buruknya penataan infrastruktur saluran air dan pembangunan yang menyalahi aturan dinilai menjadi penyebab utama terjadinya banjir tersebut. Diketahui sampai akhir tahun ini, masih banyak wilayah di Kota Malang yang masih kerap dilanda banjir ketika hujan turun.

Jalan Macet dan berlubang

Kepadatan lalu lintas di Kota Malang sudah memasuki fase yang lumayan parah. Kemacetan di beberapa ruas utama Kota Malang terjadi setiap hari. Bahkan banyaknya jalan berlubang turut memperparah kondisi tersebut sehingga rawan menyebabkan kecelakaan. Buruknya pengelolaan angkutan umum di Kota Malang ditengarai menjadi salah satu penyebab kepadatan kendaraan karena masyarakat merasa kurang nyaman memakai jasa angkutan umum. Rekayasa lalu lintas yang kurang maksimal juga menjadi penyebab lain. Butuh kerjasama 3 kepala daerah di Malang Raya dalam mengatasi persoalan tersebut.

Dugaan Korupsi

Persoalan Korupsi selalu menjadi sorotan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah, begitu juga dengan Kota Malang. Beberapa isu tentang dugaan korupsi dinilai masih belum tuntas diselesaikan hingga akhir tahun ini. Diantara dugaan korupsi adalah pengadaan lahan RSUD Kota Malang sebesar Rp 4,3 miliar, dan pengerjaan Jembatan Kedungkandang sebesar Rp 7,9 miliar.

Ada juga dugaan korupsi terkait pengerjaan drainase sebesar Rp 5,8 miliar. Bahkan korupsi di Dinas Pasar Kota Malang sudah sampai pada tahap penetapan tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan juga sudah turun tangan memeriksa beberapa pejabat di eksekutif dan legislatif terkait beberapa dugaan kasus korupsi. Menurut Malang Corruption Watch (MCW), Kota Malang masuk 10 besar kasus korupsi di Jawa Timur.


Polemik Penyelesaian Pasar Dinoyo Dan Pasar Blimbing

Penyelesaian polemik pedagang Pasar Merjosari yang tidak mau dipindah ke Pasar Terpadu Dinoyo ternyata berlanjut dan belum menemukan solusi konkret hingga saat ini. Para pedagang menilai Pasar dinoyo belum layak untuk ditempati dan ada beberapa kesepakatan yang belum dipenuhi oleh investor. Bahkan beberapa saat lalu persoalan tersebut meluas dengan munculnya masalah sampah yang sampai berhari-hari tidak diangkut oleh dinas pasar Kota Malang. Polemik ini diwarnai dengan demonstrasi yang berkali-kali dilakukan oleh paguyuban pedagang pasar. Revitalisasi pasar Blimbing juga menemui persoalan serupa, relokasi pedagang ke pasar penampungan sementara belum menuai hasil hingga saat ini. Pola komunikasi dan diplomasi Pemkot Malang dalam penyelesaian masalah ini turut menuai kritik.

Menjamurnya Toko Modern

Persoalan menjamurnya toko modern di Kota Malang turut mengundang keprihatinan banyak pihak. Banyak masyarakat menilai bahwa kehadiran toko modern membuat pedagang kecil tersingkir. Tercatat sudah 257 toko modern berdiri di Kota Malang hingga pertengahan tahun ini.Puncaknya adalah munculnya Aliansi Anti Toko Modern Ilegal Kota Malang yang menuntut agar pemerintah daerah menutup toko modern yang tidak berijin dan menyalahi aturan. Aliansi juga menuntut pemerintah menata kembali operasional toko modern di kota Malang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menjamurnya toko modern dikhawatirkan akan mematikan toko tradisional dan juga memicu permasalahan sosial ekonomi di masyarakat.

Lemahnya City Branding

Branding kota menjadi semakin penting sebagai daya tarik untuk bersaing merebut perhatian konsumen, wisatawan, investor dan pemangku kepentingan lain yang menghasilkan pemasukan untuk daerah. Selama ini branding Kota Malang masih dinilai kurang maksimal baik dari sisi kemasan, strategi dan konsep. Dibutuhkan pengenalan dan keterlibatan masyarakat secara aktif untuk membantu memperkuat branding kota. Pemerintah dituntut untuk tahu bagamaina “cara menjual” dan “apa yang dijual” di daerahnya sehingga jargon “beautiful Malang” ataupun maskot Kota Malang tidak hanya menjadi slogan pelengkap belaka.

Beberapa Persoalan Lain

Selain berbagai persoalan diatas, ada beberapa persoalan lain yang dinilai masih sering terjadi di Kota Malang. Diantaranya adalah persoalan pelayanan publik yang seringkali masih menuai keluhan dari masyarakat. Layanan pengaduan SAMBAT online dinilai masih kurang maksimal dan lamban dalam merespon. Mahalnya biaya pendidikan juga masih menjado sorotan, hingga persoalan PPDB yang tiap tahun selalu menuai polemik di masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah yang seringkali berbenturan dengan kepentingan masyarakat juga masih kerap terjadi, seperti persoalan “jalan satu arah” yang pernah menjadi polemik berkepanjangan. Penataan pedagang kaki lima (PKL) di beberapa tempat dinilai juga belum berjalan maksimal. Pemerintah daerah juga dituntut untuk lebih melindungi kawasan heritage sebagai salah satu simbol dan identitas kota. Terakhir, sepak terjang Walikota Malang yang masih terkesan “one man show” menjadi sorotan masyarakat agar lebih memberi ruang kepada wakilnya untuk berbagi peran sesuai tupoksinya.

Optimisme menyambut 2017

Periodesasi pemerintahan HM. Anton – Sutiaji sudah berjalan 3 tahun lebih. Masih ada waktu sekitar 1,5 tahun lagi untuk menyelesaikan berbagai target dan program yang belum terlaksana, sebelum dilaksanakannya pilkada 2018 nanti untuk memilih kepala daerah baru. Semoga disisa waktu yang ada, Pemkot Malang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi dalam membangun Kota Malang yang bermartabat sesuai dengan visi misi yang dicanangkan. Butuh partisipasi dari semua pihak untuk mensukseskan hal tersebut. Salam Satu Jiwa!

*Muhammad Anas Muttaqin MSi, Direktur Eksekutif HASTA KOMUNIKA Research & Consulting.

Sengkuni Penebar Hoax

Oleh : SUGENG WINARNO

Dalam pewayangan, ada tokoh bernama Sengkuni. Sengkuni termasuk dalam tokoh bertabiat jahat. Sengkuni masuk dalam tokoh antagonis dalam cerita wayang Mahabarata. Sengkuni suka memecah belah, memfitnah, dan mengubar kebencian. Saat ini julukan Sengkuni kiranya cocok disematkan kepada mereka yang suka menebar berita bohong (hoax). Sengkuni-sengkuni zaman now ini harus jadi musuh bersama dan terus diperangi semua pihak.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pernah melontarkan pernyataan agar kita semua memerangi Sengkuni penebar fitnah. Seperti diberitakan beberapa media, Menteri Tjahjo Kumolo menyampaikan pesan itu saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Masyarakat Rasa Sejatining Inti Kamanungsan (Rajatikam) di Yogyakarta, Sabtu, (1/12/2018).

Ajakan untuk perang melawan hoax berupa spanduk, baliho, iklan layanan di koran, majalah, radio, televisi, dan media online sudah banyak dibuat. Gerakan masyarakat melalui kelompok anti hoax juga banyak bermunculan di beberapa daerah. Melalui ceramah-ceramah agama dari para ulama dan kiai juga sudah banyak menyerukan agar masyarakat waspada terhadap munculnya hoax.

Mengapa informasi hoax tetap saja ada dan terus di bagi-bagi (share) lewat beragam platform medsos dan media pertemanan semacam WhatsApp (WA)? Pada masa kampanye politik saat ini, hoax bahkan muncul semakin masif dan semakin sulit dibendung. Informasi bohong dan menyesatkan terus diproduksi, viral, menggelinding semakin lama semakin membesar layaknya bola salju. Mana informasi yang benar dan mana pula yang salah menjadi semakin sulit dipilah.

Era Keberlimpahan Informasi
Inilah era keberlimpahan informasi. Sebuah era dimana informasi muncul membanjiri masyarakat. Informasi dalam beragam wujud dan versi menelisik masuk ke ruang-ruang pribadi masyarakat lewat beragam gadget dan laman medsos. Informasi melaju amat deras menyerbu masyarakat. Pada situasi seperti ini banjir informasi terjadi dan tidak sedikit yang jadi korban.

Pada masa keberlimpahan informasi ini sulit dipilah mana fakta dan mana pula opini atau pendapat pribadi seseorang. Keduanya bercampur, hingga sebuah kebenaran semakin sulit ditemukan. Kebenaran bisa saja muncul dari fakta kebohongan yang dijadikan opini seseorang dan diviralkan di medsos hingga jadi opini publik (public opinion).
Jadi kebenaran bisa rancu. Karena kebenaran bisa lahir dari kebohongan yang disulap seakan-akan seperti benar. Fakta hasil sebuah rekayasa seolah-olah nyata. Apalagi yang menyampaikan atau ikut memviralkan beberapa informasi yang belum jelas tadi para tokoh publik. Karena ketokohannya tidak jarang orang akan percaya begitu saja terhadap apapun yang disampaikan.

Pada era banjir informasi saat ini juga memungkinkan masing-masing orang bisa menjadi produsen informasi. Lewat medsos setiap pemilik akun bisa menggungah beragam informasi dalam beragam wujud. Informasi yang tersebar di medsos sulit dilacak, tidak bisa diverifikasi, dan tak gampang dilihat akurasinya. Karena tidak jarang orang yang mengungah informasi dan pemilik akunnya tanpa indentitas yang jelas (anonim).

Kondisi ini semakin diperburuk dengan kemampuan melek media (literasi media) masyarakat yang sangat rendah. Tidak banyak masyarakat yang mampu berfikir kritis ketika mengonsumsi media. Tidak jarang pengguna Facebook, Twitter, Instagram, atau WhatsApp yang menerima begitu saja terhadap berbagai informasi yang masuk kepadanya. Dengan gampang pula mereka turut menyebarkan informasi yang sering berupa hoax itu ke pertemanan mereka.

Kontra Narasi Hoax
Narasi berupa informasi bohong di medsos terus bergulir. Merebaknya konten negatif yang menyebar di medsos tak mudah dibendung. Pembuat konten jahat di medsos terlampau perkasa. Mereka terus memroduksi narasi-narasi yang menyesatkan sementara pihak yang melakukan perlawanan dengan unggahan pesan-pesan positif sangat jarang.
Frekuensi kemunculan informasi buruk lewat medsos tidak sebanding dengan informasi yang baik. Kenapa bisa demikian? Salah satu sebabnya karena informasi bohong saat ini telah menjadi industri yang mendatangkan banyak keuntungan. Beberapa pihak telah menjadi sponsor agar lahir informasi hoax yang meresahkan masyarakat. Para sponsor inilah yang rela membayar mahal untuk merebaknya hoax.

Kalau kondisinya sudah seperti ini maka mengajak masyarakat hanya sekedar menyaring terhadap informasi buruk di medsos tentu tidak cukup. Informasi yang harus disaring terlampau banyak. Masyarakat juga dihadapkan pada kondisi yang sulit untuk memilah dan memilih mana informasi yang baik dan benar. Butuh keahlian yang tidak mudah agar mampu menyaring informasi palsu yang menyesatkan.

Selain kemampuan menyaring informasi, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah kemampuan membuat kontra narasi hoax. Upaya ini bisa dilakukan dengan memroduksi konten-konten positip. Narasi-narasi berupa anti hoax idealnya harus terus diproduksi melebihi narasi hoax yang muncul. Semua yang bohong idealnya harus dilawan dengan menunjukkan yang benar. Upaya kontra narasi terhadap informasi hoax harus terus dibuat secara masif sejalan dengan masifnya hoax yang diproduksi dan disebar para Sengkuni. Mari lawan Sengkuni produsen hoax!.

(*)SUGENG WINARNO,Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Muhammadiyah Malang

Perantau dan Degradasi Makna Hari Raya

Ilustrasi

Wahai perantau, apa makna hari raya bagi Anda ? Bagi penulis (juga perantauan), hari raya (masih) belum dimaknai holistik atau mendalam. Pada takaran makrifat pun jauh.

Hari raya bagi penulis dimaknai cukup sederhana. Yakni dapat pulang ke rumah orangtua. Atau dikenal mudik dan pulkam (pulang kampung). Bisa bercengkrama dengan keluarga, tetangga dan teman masa kecil. Nikmatnya bisa melangsungkan kenduri dan bertukar makanan di langgar (musala).

Pada masyarakat Madura, Idul Adha momen sangat penting dibandingkan Idul fitri. Bisa dikatakan, hari raya kurban lebih meriah dibandingkan momen perayaan lainnya. Mereka berbondong-bondong mudik dari tanah rantau. Tradisi ini dinamai Toron, yakni diambil dari bahasa Madura yang artinya Turun.

Tradisi secara sadar dipertahankan masyarakat Madura tadi bukan topik utama pembahasan. Sebab, tidak semua perantau memilih untuk mudik. Ada semacam degradasi makna hari raya bagi penulis.

Degradasi atau penurunan makna hari raya tentu ada pemicu. Tuntutan pekerjaan misal, dengan jargon klasik yang terus didengungkan, demi mencari sesuap nasi. Ada alasan realistis hingga akhirnya tak sanggup meninggalkan perusahaannya yang bisa jadi berubah menjadi rumah kedua. Para pekerja yang bertarung mengejar target adalah prioritas.

Kenapa pekerjaan seolah dikambinghitamkan? Bisa jadi ini perkara egoisme pribadi. Ada perkara lain yang membuat diri enggan melangkah mudik. Rumah sudah tidak menghadirkan kehangatan. Kampung halaman jadi tempat asing untuk sekadar berteduh.

Saat kebanyakan orang mulai melingkari tanggal untuk mengatur waktu berlibur bersama keluarga di hari raya, untuk orang yang tidak bisa pulang ini, mungkin mereka memilih untuk mengikhlaskan diri dengan caranya masing-masing.

Bagi kalian yang dapat pulang kemudian hadir di rumah dengan perasaan indah, maka bersyukurlah, di luar sana keadaan tersebut mungkin begitu dirindukan hadir di sebagian orang.

Selamat Merayakan Hari Raya Idul Adha. Selamat berkumpul bersama keluarga.(*)

*Aziz Ramadani, awak redaksi Malangvoice.com

MEA, Tantangan, Peluang Atau Ancaman?

Oleh: Dra Erlin Iriani MM *

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) masih terasa asing bagi sebagian masyarakat Malang Raya. Bagi para pelaku usaha, MEA berarti pasar bebas antar negara-negara Asean yang akan berlaku mulai akhir 2015. Apa yang sudah dipersiapkan Pemda Malang Raya dalam puluhan hari kedepan untuk menyambutnya?

Pasar bebas negara negara Asean artinya tidak akan ada lagi hambatan-hambatan penetrasi pasar antar negara Asean. Kesepakatan menjadi pasar tunggal antar negara-negara Asean sudah dicanangkan kurang lebih satu dekade lalu. Seyogyanya para pelaku bisnis dan operator bisnis sudah menyiapkan beberapa strategi jitu untuk menghadapi ini.

Bagi Masyarakat Malang Raya, ada dua hal penting yang seharusnya menjadi fokus ‘pertarungan’ di pasar bebas itu, yaitu produk dari industri kecil dan menengah serta bursa tenaga kerja. Persiapan Pemerintah Pusat melalui Kementerian perindustrian jauh hari sudah menyiapakan SNI (Standard Nasional Indonesia) dan SKKNI (Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

Potret Produk Industri Kecil & Menengah

Sudahkan semua produk yang dihasilkan industri kecil dan menengah di Malang Raya memenuhi SNI? ini yang harus di cek pihak terkait. Berapa persen yang sudah mencantumkan lebel SNI di kemasan produknya, dan berapa persen yang belum. Bagi yang belum, pihak pemerintah terkait harus memberikan stimulan bagi pelaku usaha kecil/menengah dengan membantu meraih sertifikat mutu produk dan kemasan. Tentu akan sangat berat bagi pelaku usaha kecil/menengah bila produk mereka belum terstandarisasi. Dan bahkan akan hilang dipasaran karena kalah bersaing dengan produk-produk yang bersetifikat.

Diperlukan penguatan kerjasama antar pengusaha yang berada di sentra-sentra industri. Seperti industri makanan ringan (snack) keripik tempe di kawasan Sanan dan industri kerajinan keramik di kawasan Dinoyo Malang. Dan beberapa kawasan sentra industri yang lain.

Diharapkan dari setiap sentra industri, produk-produk lokal bisa menjadi primadona, produk-produk lokal harus leading untuk kualitas produk, harga yang kompetitif dan kemasan yang menarik, Jangan sampai kalah dari produk luar. Perkuat personal branding, perluas pemasaran dengan digital marketing dan harus selalu mempertajam creative thingking agar produk selalu mempunyai nilai tambah (added value). Dengan selalu berkreasi /berinovasi maka produk-produk lokal bisa terus leading di era pasar bebas mendatang.

Saat ini produk-produk makanan ringan dari Cina sudah banyak kita temukan di pasaran. Produk-produk Cina tersebut mempunyai keunggulan harga yg sangat kompetiif sehingga begitu mudah menerobos pasar lokal kita. Maka strategi harga harus mulai dirancang agar pada akhir tahun 2015 kita tidak semakin kebanjiran produk-produk Cina yang mungkin akan masuk dengan gencar ke negara kita melalui negara-negara Asean.

Bursa Tenaga Kerja

Untuk tingkat buruh (labour) bisa kita pakai sebagai bahan renungan, para TKI kita seringkali mendapat perlakuan yang tidak manusiawi di negara tujuan kerja mereka. Daya proteksi diri yang rendah dikarenakan sklill yang kurang dan wawasan keilmuwan dan hukum yang masih sangat terbatas. Diperlukan pusat pelatihan ketrampilan/skill tenaga kerja yang memadai dan terstandard internasional agar TKI kita tidak menjadi ‘bulan-bulanan’ di negara tujuan kerja mereka. Mengingat Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang banyak mengirim TKI ke luar negeri.

Untuk para pencari kerja tingkat staff (middle class) masih banyak yang terkendala dengan penguasaan bahasa asing/inggris. Untuk itu para pencari kerja tingkat staff ini harus meningkatkan penguasaan bahasa asing agar dapat bersaing dengan pencari kerja dari negara-negara Asean, jangan sampai pekerja asing yang sudah terstardard internasional menyerbu lowongan kerja yang ada di negara kita sementara kita sulit menembus lowongan kerja di negara-negara Asean.

Mari mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut tantangan MEA, agar MEA menjadi peluang, bukan ancaman bagi Malang Raya. Good luck!

*Dra Erlin Iriani MM, Wakil Kabid Sosial KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Kota Malang.

Tidak Golput itu Ternyata Sederhana

Ilustrasi

MALANGVOICE – Sudah terasa benar aroma perhelatan politik di sini, meski berbarengan dengan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan partai politik. Apalagi setelah hempasan badai politik yang jejaknya masih berserakan di benak masyarakat. Debunya masih menyela di sela obrolan-obrolan jalanan, kantor, bahkan di rumah jadi bagian dari lauk sarapan. Kata orang, kita senang riuhnya demokrasi, tapi kurang menyukai kenyataannya. Maka, berharap saja jadi begitu berat untuk menghitung sekian langkah orang menuju bilik untuk memilih.

Mana ada orang yang tidak suka kalau hak-haknya dipenuhi. Giliran mendapat hak pilih, jadi begitu cepat berkeputusam untuk menepis. Entah sampai seluas apa luruhnya kepercayaan, meski gambar-gambar sudah ditebar, kata dan pesona sudah diumbar. Kanal-kanal medsos pun nyaris penuh genangan-genangan informasi, ada yang asli,

tidak kurang yang manipulasi, bahkan ada juga yang informasinya ‘tak berbicara’ sama sekali. Ungkapan lama memang betul, tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang, tak kenal bagaimana caranya bisa sayang. Banjirnya informasi dan prejengan para calon legislatif ternyata belum signifikan menggoda sebagian besar masyarakat untuk datang memilih.Teman saja ada tiga jenis, langsung menyatakan dukungan dan memilih, mendukung tapi memilih nanti dulu, dan tidak berterus terang kalau tidak memilih.

Ketidakpercayaan publik kepada institusi-istitusi seperti partai politik juga merupakan kondisi obyektif yang hampir tidak bisa dipungkiri. Konflik internal, keterlibatan beberapa dari mereka dalam kasus-kasus korupsi dan kongkalikong lainnya menjadi salah satu dari sekian penyebab, termasuk kutu-kutu loncat yang membuat gatal-gatal hati rakyat. Tak semua memang, tapi rata-rata begitu tanggapan publik. Ekspetasi terhadap para calon-calon legistatif pun nyaris tak berarti karena publik tak pernah dengan jelas beroleh informasi perihal parameter apa yang membuat mereka terjaring mencalonkan diri. Jujur saja, sering juga kita memandang rendah para caleg.

Golput bukan persoalan sederhana, walau menjadi golput begitu sederhana caranya. Pernah terpikirkan, menjadi tidak golput ternyata begitu sederhana dan beroleh pahala. Tidak perlu gerah dengan persoalan-persoalan di atas. Tak usah terlalu risau dengan partai politik dan gerak-geriknya. Jangan termakan hati oleh mereka yang mencalonkan diri. Kampanye, sobo kampung, sobo nawak, kentrungan, dan model-model sosialisasi lainnya anggap saja tetap sebagai hiburan atau kondangan. Itu cuma persoalan duniawi saja, lagipula dari dulu demokrasi kita sudah cacat.

Menjadi tidak golput ternyata begitu sederhana, cuma perlu mengubah niat. Malang ini direbut kembali dan berdiri di atas jasad-jasad para pejuang dan rakyat sipil yang gugur dalam pertempuran-pertempuran yang dahsyat dari Arjosari hingga Sengkaling, dari Kasin hingga Blimbing, Kalisari, Klampok Kasri, Alun-alun, KIdul Dalem, serta hampir setiap sudut kota. Juga Lawang, Songsong, Singosari, Pujon, Ngantang, Pakisaji, Turen, Dampit, Kepanjen, Kebonagung, Jambuwer, Peniwen, Wajak, Tumpang, Bumiayu, Buring, Pajaran, Ngelak, Amadanom, Wonokoyo, Ampelgading dan masih banyak lagi lokasi pertempuran lainnya. Sepertinya, seluruh titik di mana kita berdiri saat ini di bawahnya terendap darah para bunga bangsa.

Niatkan langkah kita untuk melaksanakan hak pilih, semata sebagai penghormatan yang dalam dan ungkapan terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah bertahun bertempur berdarah-darah dalam sejarah wingate action yang tersohor, merebut kembali Malang hingga masih tegak sampai saat ini. Apakah pernah ingat kita mendoakan mereka? Ke TMP saja setahun sekali, itu kalau ikut dan diundang, malam lagi. Lewat di depannya setiap hari, menoleh saja nyaris tidak pernah.

Masih ada waktu untuk mengubah niat, dari sekedar niat politik pop menjadi niat yang lebih bermakna dan bernilai. Dalam takdirNya, sepertinya tanpa pengorbanan mereka, kita tak pernah ada. Untuk para caleg, rasanya juga masih ada tempo untuk membenahi niat. Ngono ta? (idur)

Titi Mongso Goro-Goro (Patahan Sejarah)

Oleh: Cokro Wibowo Sumarsono *

Dalam jagad pewayangan digambarkan dengan jelas melalui janturan Ki Dalang bahwa akan tiba sebuah masa (titi mongso) sulit dan gelap gulita dalam berkehidupan. Sebuah titi mongso yang harus dilalui oleh sebuah bangsa sebelum memasuki jaman kencono (jaman keemasan).

Masa gelap tersebut dinamakan dengan istilah goro-goro, yang ditandai dengan beberapa pertanda alam secara beruntun sebagai berikut, yaitu :
‘Akeh udan salah mongso, guntur gludhug bledheg sesamberan, peteng ndhedhet lelimengan. Gunung jugrug sinartan lindhu, padhas gempal, tebing longsor, lesus pindha pinusus. Jawah deres angin garudha ugi banjir bandhang’.

Artinya :
‘Banyak hujan yang salah musim (waktunya panas tetap hujan), guntur dan guruh sambar menyambar, mengakibatkan gelap gulita tanpa cahaya (gelap mata). Gunung meletus yang disertai dengan gempa bumi, tanah-tanah keras pada rontok, tebing banyak yang longsor dan puting beliung beriringan. Hujan deras disertai dengan badai taufan serta banjir bandang di mana-mana’.

Selain itu disebutkan pula tanda-tanda lainnya yaitu :
‘Brahmana wis sirna tapane, satriya sirna kaprawirane, bebasan kali ilang kedhunge. Sepuh anem salang tunjak numbuk bentus, rebut ing ngarsa luru boga tanpo wigih ringa-ringa. Temah telas tilasing kamanungsan, tilar kapribaden, tebih ing katresnan, datan asih mring sesami, datan metang sangsaraning liyan, angger kasembadan kang sinedya’.

Artinya :
‘Orang-orang yang dituakan sudah tidak menjalankan fungsinya lagi sebagai pengayom sedangkan para ksatriya telah kehilangan jiwa patriotnya. Seperti sungai yang kehilangan palungnya (karena tertutup limbah dan sedimentasi sampah). Tua ataupun muda saling menghujat dan menghajar, saling berebut menjadi pemimpin terdepan, berburu rente dengan tanpa malu-malu lagi. Telah lenyap peri kemanusiaan, kepribadian bangsa ditinggalkan, menjauhi kasih sayang antar sesama manusia. Tak pernah menghiraukan kesengsaraan orang lain, yang penting terwujud keinginan pribadinya’.

Gambaran pujangga kuno tersebut banyak yang terjadi pada saat ini. Liberalisasi politik dan ekonomi telah menciptakan budaya liberal secara massif dan sistemik. Ajang silaturahmi dikalahkan dengan media sosial, gotong royong dirontokkan dengan menjamurnya individualisme. Kekeluargaan diganti dengan permusuhan, tradisi kritik oto kritik berubah menjadi hasut dan bully membully. Politik persatuan telah bergeser menjadi politik adu domba dan pecah belah antar anak bangsa.

Semua mengurus pemerintahan, sedikit saja yang mengurus negara. Hiruk pikuk selalu terjadi dalam pemilihan umum (demokrasi prosedural) sementara sedikit saja yang berminat dengan demokrasi substansial.

Perbedaan antara negara dan pemerintahan perlu ditegaskan, agar jelas program buat rakyat atau konstituen. Perbedaan antara anggaran publik dan anggaran aparatur juga perlu diluruskan. Agar belanja aparatur tidak lebih besar daripada belanja untuk publik. Hak asasi juga harus diiringi dengan kewajiban asasi. Kritik juga seiring dengan solusi.

Goro-goro merupakan patahan sejarah, sebuah masa pergolakan yang dipengaruhi oleh anasir unsur alam dan ketidakseimbangan peri kemanusiaan.
Goro- goro merupakan patahan sejarah, jikalau kita lengah akan diterkam habis oleh predator yang siaga mengintai di tapal batas.

Goro-goro merupakan patahan sejarah, yang harus kita lalui dengan tabah, demi masa keemasan menuju negeri adil makmur seperti yang dicitakan pendiri bangsa.

Kencangkan ikat pinggang, perkuat kemandirian, siapkan mental dan logistik guna hadapi peristiwa besar yang bakal terjadi.
Tetap setia di garis massa!

*Cokro Wibowo Sumarsono, Mantan Sekretaris Jenedral Presidium GMNI dan Ketua DPP Gerakan Pemuda Desa Mandiri (Garda Sandi).

Cavillatio Tata Kelola Toko Modern di Kota Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Cavillatio merupakan bahasa latin yang artinya ‘alasan yang dicari-cari’. Cavillatio tata kelola toko modern Kota Malang, tak lain alasan yang dicari-cari tentang niat baik tata kelola toko modern oleh penyelenggara Negara, dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Malang.

Pernyataan Kepala BP2T beberapa waktu lalu di media, antara lain ….. “selagi aturan digodok, pihaknya belum bisa berbuat banyak, kalau ada yang mengajukan perpanjangan izin operasional, kami masih layani sampai sewa lahan di tempat mereka habis.”

Pernyataan itu merupakan reproduksi kebohongan pada publik atas aturan baku operasional toko modern di Kota Malang, yaitu Perda No 8 Tahun 2010 pasal 25 ayat 1, yang menyatakan, Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern, wajib memiliki IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Sementara izin yang dikeluarkan BP2T atas operasional toko modern hanya HO dan Amdal lalin (sebagaimana terungkap dalam hearing bersama DPRD,BP2T, Disperindag, Pemuda Demokrat dan Aliansi Masyarakat Peduli UMKM, Selasa, 6 Oktober 2015). Sebuah kejanggalan ketika BP2T masih akan melayani izin sampai sewa lahan mereka habis, lalu apa hubungan sewa lahan dengan izin operasional toko modern, yang syarat mutlaknya adalah IUTM.

Ada pertanyaan menggelitik, bisakah seorang penyewa mengajukan advice planning (AP)? Karena mayoritas tempat usaha toko modern tidak sesuai dengan peruntukan berdasarkan tata ruang wilayah? Bisakah seorang penyewa mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena mengajukan AP dan IMB melekat atas kepemilikan hak?

Pernyataan ini justru mengundang pertanyaan balik, jangan–jangan tempat usaha toko modern tidak memiliki IMB, karena mayoritas pemilik usaha hanyalah penyewa lahan. Maka verifikasi faktual sebagai alat ukur untuk memastikan bahwa tempat usaha toko modern itu legal atau tidak, dilihat dari salah satu prasyarat IMB.

BP2T bukannya tidak paham terhadap syarat mutlak atas pasal 25 ayat 1 Perda Nomor 8 Tahun 2010, sesungguhnya publik tidak perlu mengajari bebek untuk berenang, tetapi yang lebih penting bahwa publik meyakini, publik memastikan bahwa bebek itu pasti bisa berenang. Ibarat Seorang Muslim yang akan menunaikan ibadah sholat, maka harus wudlu, agar sholatnya sah. Maka wudlu menjadi syarat mutlak untuk menjalankan ibadah sholat. Dan IUTM adalah syarat mutlak operasionalnya toko modern, dan jika tidak dipenuhi, oprasionalnya jelas illegal.

Sementara itu pernyatan Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Malang, Tri Widyani (20 Oktober 2015), di media yang sama, menyatakan, “selama ini belum ada perda atau perwali yang spesifik mengatur toko modern. Kami akan membuat peraturannya dulu, harus ada perda atau perwali yang mengatur, ini sedang kami kaji”.

Ungkapan itu berbanding lurus dengan pernyataan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sugiantoro, lima tahun lalu, tepatnya pada 10 September 2010, yang menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa membatasi pendirian toko swalayan karena dalam Perda No 12 Tahun 2001 tentang pengaturan usaha dan distribusi bidang industri dan perdagangan tak disebutkan tentang aturan pengoperasian toko modern. Untuk itu Perindag akan mengusulkan revisi Perda No 12 Tahun 2001, karena tidak relevan untuk diterapkan sekarang.

Ini bentuk nyata repetisi seorang pejabat pelayan publik yang cenderung mereproduksi kebohongan, lima tahun yang lalu Perindag akan mengkaji dan mengusulkan adanya Perda yang sudah tidak relevan, dan saat ini pun masih akan menggodok lagi, karena Perda dan Perwali yang ada belum cukup operasional untuk menata toko modern.

Seharusnya pejabat publik menyadari betul bahwa sifat mutatis mutandis Bab VI Pasal 12 ayat 1.c Perpres 117 tahun 2007, Jo Bab V pasal 10 ayat C Permendag 53 tahun 2008, Jo Bab VII Pasal 24 ayat 2.c , Pasal 26 ayat 2 Permendag No 70 tahun 2013, Jo BAB v Pasal 11 ayat 1- 5 Perda Propinsi Jawa Timur No 3 Tahun 2008 dan Jo Pasal 25 ayat 1 Perda No 8 tahun 2010, sudah sangat memadai untuk mengalasi operasionalnya toko modern di Kota Malang. Ini wujud nyata perlawanan aturan yang dilakukan si pembuat aturan itu sendiri dalam praktek pemberian layanannya.

Sudah saatnya BP2T dan Perindag Kota Malang berhenti cavillatio, dan menghindari prasangka buruk dari publik atas layanan yang diberikan yang jelas–jelas dan terang benderang bertentangan dengan regulasi yang ada. Segera bikin roadmap, tata toko modern di Kota Malang sesuai dengan aturan–aturan, yang sesungguhnya cukup memadai untuk memberikan perlindungan pada UMKM.

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang dan Koordinator Paguyuban Toko Tradisional.

Revisi Perilaku Politik Rakyat, Sebuah Keharusan

Oleh: Drs Bambang GW *

Tidak dalam waktu lama lagi rakyat kabupaten Malang akan punya hajatan demokrasi di panggung politik suksesi pimpinan kepala daerah. Dengan banyak sekali pengalaman politik yang ada sebenarnya bisa menjadi modal untuk membuat proses demokrasi akan bisa lebih berkualitas.

Hal inilah yang seharusnya akan dapat menjadi acuan politik rakyat untuk bisa memoles proses demokrasi menjadi areal terindah dalam melahirkan kepemimpinan sehingga regenerasi kepemimpinan akan terjaga kualitas kebangsaan dan kenegaraannya.

Dengan demikian Pilkada 2015 menjadi momen politik strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi pada setiap etape-etape yang harus dilewati untuk menuju terminal terakhir demokrasi yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam sistem pemerintahan kabupaten Malang yang mapan.

Pentas telah digelar dengan berbagai peran ditampilkan oleh aktor-aktor kandidat baik calon bupato maupun calon wakil bupati serta para petinggi partai untuk memainkan karakternya sebaik mungkin di hadapan rakyat yang hanya dianggap sekedar sebagai penonton akting mereka.

Dengan harapan para aktor dapat menjadi tokoh yang masuk kategori favorit bagi penontonnya, sehingga mereka akan berusaha semaksimal mungkin dengan sejuta aksinya tampil menjadi tokoh protagonis bagi rakyat, mulai dari menyulap dirinya untuk bisa dengan tiba-tiba menjadi sinterklas di hadapan rakyat dengan membagi-bagi sesuatu secara material, mengubah kostum keseharian karakternya menjadi seolah-olah penyelamat persoalan rakyat, mengganti performancenya agak perlente agar bisa dianggap punya nilai sedikit di atas rakyat, dan sebagainya. Hal itu mereka perankan untuk menyesuaikan selera rakyat yang lagi terkena virus pragmatisme dan konsumenisme.

Selama gambaran di atas masih laten ada pada perilaku politik rakyat, maka selama ini benar adanya kalau rakyat hanya jadi objek politik dan komoditas politik bagi mereka yang membawa beban kepentingan ambisi berkuasa atas rakyat.

Bahkan lebih ironis lagi rakyat hanya dijadikan kuda tunggangan yang bisa sewaktu-waktu dimobilisasi kemana pun untuk bisa dipamerkan pada lawan politik dan diklaim menjadi kekuatan dukungan politik serta dijadikan bahan klaim diri siapa yg lebih pantas bisa dianggap wakil atas rakyat yang telah dimobilisasinya. Hanya dengan materi yang mereka punya dan dibagikan pada rakyat dengan berbagai bungkus itulah mereka seolah-olah telah mampu merasakan problematika rakyat.

Hal-hal di ataslah yang semestinya bisa menjadi bahan revisi perilaku politik rakyat apabila kita punya kehendak agar demokrasi yang lagi berproses di negeri ini semakin berkualitas karena setiap etape proses demokrasi pasti bermuara pada rakyat. Apalagi apapun yang akan dilakukan oleh pemeran-pemeran politik pasti dalam rangka membujuk, merayu bahkan menipu rakyat agar bisa menjadi objek yang dapat memilih dirinya.

Rakyatlah yang menjadi input paling hakiki bagi proses demokrasi karena apapun realitas politik ujung-ujungnya rakyatlah yang akan menjadi penentu lahirnya pemimpin di negeri ini. Ketika rakyat hanya mempunyai ukuran materi pada setiap penampilan mereka maka jangan pernah disalahkan siapapun kalau lahir kepemimpinan yang hanya berorientasi materi tanpa pernah serius berbicara tentang problematika kerakyatan yang sedang melanda negeri ini.

Kedaulatan rakyat yang menjadi pijakan kokoh demokrasi akan semakin rapuh diinjak-injak oleh siapapun yang memiliki keyakinan bahwa kedaulatan rakyat dapat diganti dengan tarif harga. Perilaku semacam itulah yang telah melahirkan gaya politik transaksional di negeri ini. Kalau ini yang terjadi masihkah pantas disebut demokrasi?

Rakyat harus memiliki kemauan dan kemampuan melakukan revisi terhadap perilaku politiknya selama ini, ketika mimpi demokrasi yang lebih berkualitas dalam setiap etapenya harus terjadi di negeri ini. Terminal terakhir demokrasi yang berujud keadilan dan kesejahteraan rakyat sebenarnya bukan hanya mimpi kosong di siang bolong, apabila rakyat tidak lagi terjebak dalam ruang-ruang permainan semu yang bersifat materialistis dan emosional.

Jangan Salah Pilih dan Jangan Pilih yang Salah!
Slogan tersebut seolah sederhana tetapi memuat pesan yang cukup serius untuk kita cermati secara arif dan cerdas. Banyak teori mengatakan bahwa salah satu syarat demokrasi yang harus ada adalah kesetaraan pengetahuan rakyat. Dalam konteks ini kenyataan sosial yang ada masih jauh dari tingkat proposional, jenjang pendidikan rakyat masih jauh timpang dari kesetaraan yang dimaksud. Tetapi bukan berarti rakyat tidak memiliki kemampuan untuk berdemokrasi walau kenyataan sosialnya semacam itu.

Dengan berbekal pengetahuan yang dimiliki rakyat sepanjang tidak terjebak pada ruang emosional maka akan terbuka ruang rasional dalam menentukan pilihan. Memunculkan kesadaran diri akan sebuah pilihan politik sudah tidak jamannya lagi hanya berdasarkan warna bendera, tanda gambar, dan kharisma tokoh, tetapi lebih melihat pada kualitas kejuangan personal yang memiliki garis lurus terhadap komitmen kerakyatan dan catatan kejuangan personal selama melakukan komunikasi dan interaksi sosial.
Apalagi hanya sekedar janji-janji politik di atas mimbar sudah harus dicermati secara kritis agar tidak terperangkap dalam kekecewaan politis. Dan rakyat juga harus mulai berani membangun kesimpulan dalam akal sehatnya bahwa ketika politisi melakukan pendekatan dengan menggunakan kekuatan uang maka bisa dipastikan tak akan pernah ada dalam benaknya kepedulian terhadap problematika rakyat, bahkan lebih jauh dari itu harga diri dan martabat kedaulatan rakyat dianggap bisa diperjualbelikan.

Ayolah kita awali perubahan di negeri ini dengan memulai melakukan revisi atas perilaku politik kita. Idealisme tentang demokrasi hanya bisa terwujud dengan membangun pikiran dan perilaku idealis dalam diri rakyat, karena rakyatlah yang akan menentukan kepemimpinan bangsa dan negeri ini. Baik dan tidaknya kualitas demokrasi dalam Pilkada 2015 di kabupaten Malang akan menjadi potret kualitas masyarakat kita. Sudah waktunya rakyat untuk cerdas dalam menentukan kepemimpinan di negeri ini. Semoga!

*Drs Bambang GW, Praktisi dan pengamat politik, tinggal di Malang.

Hardiknas Ditengah Covid-19, Masa Depan Anak Bangsa Untuk Sejarah

Setiap tanggal 2 Mei bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Keberadaan Hari Pendidikan Nasional pun tidak terlepas dari sosok pejuang pendidikan di zaman kolonial yaitu Ki Hadjar Dewantara. Hari pendidikan nasional merupakan hari nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperingati hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara yang juga merupakan sosok pendiri lembaga pendidikan Taman Siswa.

Ki Hadjar Dewantara adalah pahlawan Indonesia, beliau juga berperan penting dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Ia mendirikan perguruan Taman Siswa yang menjadi tempat bagi penduduk pribumi biasa untuk menikmati pendidikan yang sama dengan orang-orang dari kasta yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan pada masa penjajahan Belanda, pendidikan adalah hal yang sangat langka dan hanya untuk orang terpandang (keluarga priyayi) dan orang asli Belanda yang diperbolehkan untuk mendapat pendidikan.

Dia juga terkenal dengan tulisannya yang menyebabkan Dia sering terlibat dalam masalah dengan Belanda. Hal tersebut karena tulisan-tulisan Ki Hadjar Dewantara yang tajam dan ditujukan untuk mengkritik pihak Belanda. Tulisannya yang terkenal adalah Als Ik Eens Nerderlander yang berarti Seandainnya Saya Orang Belanda. Dia pun pernah diasingkan ke Pulau Bangka oleh pihak Belanda. Namun akhirnya Ki Hadjar Dewantara mendapatkan bantuan dari Cipo Mangoenkoesumo dan Douwesc Dekker yang meminta pemerintahan agar Ia dipindahkan ke Belanda. Setelah beliau kembali ke tanah air Indonesia, beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Lembaga ini kemudian menjadi tolak ukur dari awal konsep pendidikan nasional Indonesia.

Ditengah susahnya akses pendidikan, para pelajar Indonesia sanggat sunguh-sungguh belajar, walaupun tahurahan nyawa sekalipun. Mereka siap berjuang untuk mencari ilmu dan mencerdaskan masyarakat yang belum beruntung mengakses pendidikan. Namun apa kabar pendidikan saat ini?

Seharusnya Indonesia sudan mandiri dalam Pendidikan sebagai tonggak dan fondasi utama negara. Kenyataanya Pendidikan hanyalah dijadikan sebagai alat komersialisasi untuk mengambil keuntungan. Uang sekolah mahal, dana riset banyak yang dikorupsi, rendahnya angka melek huruf, rendahnya minat baca, adalah contoh pendidikan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Seiring hal tersebut, nama suci Pendidikan sering kali tercemar dengan adanya praktik-praktik tidak senonoh yang dipertunjukkan oleh kaum pendidik maupun pelajar itu sendiri. Praktek nepotisme, mencontek, tindakan indisipliner, dan segala bentuk sifat amoral masih menimpa pendidikan Indonesia saat ini. Seharusnya pendidikan menjadi wadah pertama pembangunan karakter baik tenaga pendidikan maupun pelajar itu sendiri.

Sudah sepatutnya kita sebagai anak bangsa merasa malu dengan kondisi Pendidikan Indonesia saat ini yang sudah hampir berada di tatanan krisis, bahkan stadium empat, dimana harus ada penanganan khusus untuk menyelamatkannya. Pengaruh besar yang mengobrak-abrik pendidikan adalah pengaruh internal yang ditandai dengan ketidaksiapan pelajar dalam menanggapi perubahan yang semestinya tidak mereka saksikan. Sebagai contoh pengarun internal yang secara positif memudahkan pelajar dalam mengakses informasi, justru dijadikan sebagai media yang tidak seharusnya digunakan. Situs-situs tak layak tonton menjadi racun bagi pelajar saat ini. Game-game yang menguras waktu dan uang mengajarkan keborosan dan kesia-siaan akan waktu yang seharusnya dijadikan sebagai ajang upgrade diri. Miris, dirasakan ketika pelajar-pelajar lebih memilih boros dari pada menuntut ilmu di kelas. Lalu ini salah siapa?

Tahun 2020 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memilih tema Hardiknas 2020 yaitu “Belajar Dari Covid-19” hal tersebut membuat kita kembali melihat situasi negara Indonesia yang sekarang tengah dilanda oleh pandemik virus cerona yang mematikan, yang membuat segala aktivutas kita terhambah bahkan sulit untuk dilakukan.

Pada tahun-tahun sebelumya kita dapat memperingati hari pendidikan nasional dengan berbagai kegiatan baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi lainnya dengan mengadakan upacara bendera. Namun hal yang berbeda pula dengan tahun ini, hari pendidikan di tahun 2020 kita hanya dapat memperingatinnya dari rumah saja. Meskipun begitu tidaklah mengurangi makna dari hari pendidikan tersebut.

Bumi yang penuh dengan kecemasan dan Indonesia yang masih terus berusaha berjuang untuk mengatasi wabah Virus corona ini, membawa kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa untuk tidak selalu mengeluh dalam menjalankan tugas kita. Apa lagi di tengah maraknya Covid-19 ini yang membuat kita sangat sulit untuk belajar secara langsung atau tatap muka. Meskipun hal tersebut menjadi hanbatan besar bagi kaum pelajar saat ini, tetapi kita haruslah tetap dituntut kreatif dalam menempuh pendidikan di masa wabah virus corona ini.

Tidak hanya menjadi kaum pelajar yang melakukan aktivitasnya sepanjang hari dengan rebahan saja, namun ada banyak hal yang dapat kita lakukan agar menjadi pelajar yang bermanfaat bagi negara dan bangsa ini. Sebagai contoh nyata yang dapat kita lakukan ditengah Covid-19 ini adalah belajar dari rumah dan patuhui physical distanting dari pemerintah. Serta bisa melakukan aktivitas berkarya sesuai hobi dan talentanya masing-masing. Akhir Kata, “sebuah cahaya tidak akan bisa menerangi kegelapan, apabila tidak ada manusia yang cerdas dan tekun belajar untuk memposisikan cahaya tersebut ditempat yang gelap untuk menjadi terang”. Selamat Hari Pendidikan Nasional!

*) Eulrasia Kristi, Mahasiswa Semester 4 Jurusan Ilmu Komunikasi (Konsentrasi Jurnalistik) Unnivesitas Tribhuwana Tunggadewi Malang