Islamophobia Barat…

Oleh: Andreansyah Ahmad *

MALANGVOICE – Tak akan pernah terlupakan di benak umat manusia, berbagai tragedi berdarah yang membunuh ribuan, bahkan jutaan umat manusia, di beberapa negara dengan mengatasnamakan Islam.

Pasca tragedi bom Paris beberapa waktu lalu, bangsa Barat kembali mengambil celah kembali untuk menjatuhkan citra Islam di mata dunia. Itu semua dimaksudkan untuk menciptakan Islamophobia, ketakutan terhadap Islam, yang dianggap identik dengan terorisme.

Kenyataan itu memang memberi citra buruk terhadap Islam, dan ini merupakan salah satu usaha kaum kapitalis untuk menyingkirkan Islam dari peradaban.

Kini, di mata bangsa Barat, Islam identic penuh dengan kekerasan. Sungguh disayangkan aksi-aksi teror yang mengatasnamakan Islam itu, padahal Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan kerukunan antar umat beragama.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan peduduk beragama Islam terbesar di dunia. Ada beberapa agama lain hidup di Indonesia, tetapi bangsa ini tetap menjunjung tinggi nilai pluralisme.

Indonesia bukanlah negara Islam, meski mayoritas penduduknya beragama Islam. Kerukunan umat beragama di Indonesia patut diacungi jempol, dan ini seharusnya menjadi contoh bagi bangsa Barat.

Permasalahan yang ada, adalah banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam untuk berbuat kekerasan, sehingga ini memudahkan kaum kapitalisme untuk menjatuhkan citra Islam.

Salah satu contohnya, ISIS, mereka menggunakan nama Islam untuk menghancurkan Islam. Padahal, bila dikaji, ISIS tak lain bentukan kaum kapitalisme, yang memang sengaja dibentuk untuk menjatuhkan citra Islam.

Penghancuran citra Islam dilakukan kaum kapitalis dengan intens dan massif. Maka, tak heran bila bangsa Barat kini mengalami phobia (ketakutan) dengan Islam, hingga lahirlah istilah Islamophobia.

*Andreansyah Ahmad, PMII Rayon Al-Kindi, Komisariat Unisma.

Membangun Konsistensi Pertunjukkan Teater

Oleh: Wishnu Mahendra Wiswayana

    Tidak banyak dan tidak mudah. Dua ‘tidak’ tersebut bisa jadi menggambarkan geliat pertunjukkan teater di Malang Raya. Tentu pengamatan ini bisa jadi akan terkoreksi di kemudian hari. Namun sejauh yang penulis lihat, saat ini tidak banyak kelompok teater di Malang Raya yang secara konsisten menyapa penikmatnya dari waktu ke waktu. Kelompok teater yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kelompok teater non kampus atau non sekolah, yang biasa disebut komunitas teater saja. Akan banyak aspek dan alasan mengapa konsistensi tersebut seakan tidak terlihat; mulai dari proses dalam kelompok teater, permasalahan sarana dan prasarana atau secara klasik sampai dengan adanya permasalahan dana.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengenalkan konsep quad-helix sebagai penggerak seni pertunjukkan. Quad-helix diajukan sebagai sebuah kolaborasi antara pemerintah-bisnis-intelektual-komunitas sebagai target utama pengembangan seni pertunjukkan di Indonesia. Tentu konsep di atas harus didukung dan perlu dilakukan akselerasi untuk membawa seni pertunjukkan, termasuk di dalamnya teater; dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara melalui karya-karya kreatif yang berkualitas. Jika pemerintah pusat telah memiliki konsep yang baik, tentu konsep tersebut perlu dibumikan ke tingkatan lokal. Masalahnya bagaimana membumikan konsep quad-helix tersebut tanpa dibarengi konsistensi tiap kelompok teater dalam berkarya.

    Pertama , terkait konsistensi, tidak banyak. Bisa dihitung dengan jari kelompok teater di Malang Raya yang berani menyapa publik dengan karya-karyanya dalam panggung pertunjukkan. Pelaku teater kadang memanfaatkan akses untuk membuka kesempatan-kesempatan tampil dalam suatu acara kesenian sebagai salah satu pengisi acara. Tentu tidak menempatkan teater sebagai sajian utama, bahkan bisa jadi hanya diletakkan sebagai acara pembuka yang bisa jadi tidak terlalu dihiraukan oleh penonton. Tapi apa boleh buat, ruang-ruang tersebut harus dimanfaatkan betul untuk tetap menggelorakan konsistensi dalam berteater. Sembari di saat bersamaan terus menjaga idealisme untuk membangun sebuah pertunjukkan yang berkelas sesuai dengan misi masing-masing kelompok.

Kelompok teater akan dikenal setelah berhasil menampilkan sebuah pertunjukkan di atas panggung. Maka satu-satunya jalan untuk menjaga konsistensi berkarya adalah terus mengupayakan untuk menampilkan pertunjukkan. Apa artinya jika sebuah kelompok teater hanya dikenal namanya saja tanpa mengupayakan sebuah pertunjukkan, seperti melihat kulit buah tanpa ada daging buahnya. Mengupayakan untuk menampilkan pertunjukkan dalam segi praktisnya bisa dimulai dengan menetapkan target tampil sebanyak dua kali dalam setahun. Apabila dirasa masih kurang, tinggikan target menjadi tiga-empat kali dalam setahun. Tidak mungkin? William Shakespeare punya jawabnya All the world is a stage, semua yang di dunia ini adalah sebuah panggung maka banyak sekali kesempatan untuk tampil, dimanapun dan kapanpun. Jika dirasa target itu pun memberatkan, berarti ada yang belum tuntas dalam mengkompromikan idealisme dan realita. Muara dari pertunjukkan teater adalah penonton, jika tidak sampai ke penonton bisa jadi idealisme yang diangan-angan itu hanyalah omong kosong belaka.

    Kedua , terkait konsistensi, tidak mudah. Tulisan ini tidak membahas tentang permasalahan dana, selain itu bahasan yang klasik bagi pelaku teater, sesungguhnya banyak cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Konsistensi menjadi tidak mudah karena perhatian pemerintah pada komunitas teater yang tidak adaptif terhadap keadaan komunitas. Salah satunya dalam urusan gedung pertunjukkan sebagai aspek utama berlangsungnya sebuah pertunjukkan teater. Malang Raya bisa jadi akan mengklaim telah memiliki beberapa gedung yang bisa dipakai untuk pertunjukkan teater. Namun biaya sewanya terlampau mahal bagi kelompok teater (tanpa diiring fasilitas penunjang yang memadai) sehingga hanya mampu untuk dijual ke acara pernikahan saja. Jadi jangan salahkan bila ada sentimen negatif yang beredar di pelaku kesenian tentang Gedung Kesenian yang seharusnya untuk kesenian, tapi justru lebih sering digunakan untuk acara pernikahan.

Berkembangnya zaman menuntut tiap orang untuk ikut dan mengikuti arus perkembangan tersebut. Bisa jadi situasi ini menjadi jalan keluar untuk mengatasi ketidakmudahan dalam menjaga konsistensi komunitas-komunitas teater. Komunitas teater perlu untuk mulai memanfaatkan platform digital sebagai sarana untuk aktualisasi identitas dan gerakan. Banyak sumber yang bisa diupayakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan teater, mulai dari mengupayakan pendanaan, kolaborasi ide pertunjukkan, promosi, pelatihan sampai dengan ruang-ruang pertunjukkan baru. Memang platform digital ini membutuhkan kecermatan luar biasa dari pelaku teater, sehingga komunitas teater juga harus berbenah secara organisasi dengan pola-pola yang lebih modern. Pola modern yang dimaksud ini adalah menuntut komunitas teater untuk menata urusan manajerial ke arah yang lebih profesional, dengan menempatkan sutradara untuk berkonsentrasi saja terhadap panggung dan ide pertunjukkan. Sementara di saat bersamaan urusan manajerial diserahkan pada tim manajemen yang menata jalannya organisasi dan gerak dari sistem komunitas tersebut.

Butuh pengorbanan yang besar dalam upaya untuk memastikan konsistensi pertunjukkan teater di Malang Raya tetap terjaga. Tulisan ini tidak bermaksud untuk memberikan arahan-arahan khusus kepada kelompok teater di Malang Raya. Justru tulisan ini sebagai sarana untuk mengabarkan pengalaman, peluang dan sekaligus pembenahan yang harapannya dapat dilakukan bersama-sama sehingga teater dapat dikenal dengan baik di Malang Raya. Sambil perlahan-lahan kolaborasi quad-helix yang ditargetkan oleh Bekraf yang disebutkan di atas bisa diimplementasikan dengan baik. Pemerintah bisa jadi memang belum tahu ada geliat teater yang semakin meningkat di Malang Raya. Bisa jadi sektor bisnis memang belum tergarap dengan baik karena tiap komunitas teater sibuk dengan idealismenya masing-masing. Sementara akademisi di Malang Raya juga tidak kurang-kurang jumlahnya yang bisa dijadikan sumber pemikiran.

Lebih baik dalam konteks konsistensi ini, anggap saja triple-helix (pemerintah-bisnis-akademisi) yang ada saat ini dalam posisi menunggu komunitas-komunitas pelakunya untuk lebih berperan aktif. Tidak ada habisnya jika menyalahkan ini dan itu, bahkan menyalahkan kelompok ini dan itu; selama upayanya adalah meramaikan dunia teater di Malang Raya tidak ada salahnya untuk terus saling mendukung agar konsistensi tersebut dapat terjaga. Sambil bersama-sama mengembangkan komunitas masing-masing ke arah yang lebih modern dan profesional.

*) Wishnu Mahendra Wiswayana , Manajer Produksi di Ruang Karakter

Wilis, ‘Telaga’ di Tengah Sengkarut Konsumsi Pengetahuan vs Gaya Hidup

Oleh: Ozik Ole-olang*

Setiap ada kesulitan pastilah ada kemudahan. Setidaknya begitulah yang tersirat dalam kitab suci panutan orang Islam. Hidup di tengah materialisme duniawi yang mengekang dan menjerumuskan pada ideologi ‘aku belanja maka aku ada’ terbilang sulit dan menggiurkan. Sedikit meniru ungkapan bahasa filosofis Rene Descrates di abad pertengahan, salah satu koran lokal Malang dalam headline beritanya di penghujung tahun 2016 mencantumkan kalimat ‘aku berbelanja maka aku ada’ itu dengan font merah besar disertai daftar sembilan mall yang berdiri megah pada masing-masing sudut Kota Malang.

Kota dengan jumlah perguruan tinggi yang dapat dibilang sangat banyak itu menjadi sasaran empuk raksasa infrastruktur perbelanjaan untuk meraup segunung rupiah. Mahasiswa-mahasiswa yang rata-rata berumuran dan masih tergolong dalam usia transisi antara masa remaja dan dewasa itu pastilah akan sangat tergiur dengan suasana bising dan keramaian tempat perbelanjaan, apalagi muda-mudi dengan sangu bulanan yang cukup besar.

Orang-orang banyak mengatakan bahwa Malang adalah kota yang pas dan strategis untuk kuliah dan belajar. Memang, jika dilihat dari suasana cuaca yang sejuk dan tidak begitu panas. Juga dengan sederet nama kampus besar yang ada dan terletak saling berdekatan. Mulai dari yang negeri sampai swasta.

Banyaknya instansi perguruan tinggi itu menjadi salah satu alasan utama kepadatan Kota Malang. Betapa tidak, setiap tahun Malang akan kedatangan lebih dari lima ribu mahasiswa baru. Belum lagi mereka yang melanjutkan studi strata dua dan masih memilih tinggal di Kota Malang. Ditambah lagi mereka-mereka yang menjalani kuliah dalam keprematuran proses sehingga terpaksa harus menikmati berbonus-bonus semester. Tak heran bila setiap menjelang petang dan selepas isya’ kota ini akan terkesan seperti jakarta dengan kemacetan yang bikin bete’.

Seorang teman pernah berceloteh pada saya bahwa banyaknya kampus yang ada di Malang tidak sebanding dengan banyaknya toko buku yang ada sebagai konsumsi wacana bagi para muda-mudi generasi bangsa. Dengan asumsinya yang entah objektif ataupun subjektif, namun yang saya rasakan memang begitu. Fasilitas penunjang idealisme mahasiswa kalah dengan jumlah barang-barang pemuas hasrat duniawi mereka. Model hidup pemuda yang mustinya idealisme rasionalis terdistorsi dan mengalami marginalisasi menjadi idealisme berbasis hedonistik. Lantas Bagus penampilan lebih diutamakan daripada bagus pemikiran. Apalah daya.

Toh, meskipun buku bukanlah satu-satunya yang akan menentukan kesuksesan seseorang, namun tidak boleh tidak buku adalah konsumsi yang hampir mendekati kata wajib bagi para pelajar. Bagaimana mau disebut pelajar kalau buku saja tak punya!?

Berkenaan dengan kemudahan dan kesusahan dalam hal ini, situasi yang sebagaimana tergambarkan dalam ulasan tadi merupakan kondisi ‘kesusahan’ bagi kualitas berpikir para pelajar dan mahasiswa di Kota Malang. Berat memang bila harus bermusuhan dengan iming-iming keelokan rupa, kemapanan hidup, apalagi kekayaan harta oleh sebab adanya banyak mall yang berdiri mengitari letak instansi-instansi pendidikan yang ada. Mirisnya lagi, perpustakaan pusat letaknya tidaklah berdekatan dengan deretan kampus-kampus. Lain halnya dengan Matos (salah satu mall di Kota Malang) yang pas berada di depan jejeran sejumlah instansi-instansi pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Akibatnya, para pemuda yang notabene adalah pelajar dan mahasiswa secara akal logis pastilah lebih bersemangat untuk pergi ke mall.

Jika situasi yang saya sebut sebagai ‘kesusahan’ itu tidak memiliki jalan ke luar, maka kesusahan itu lambat laun akan menjadi sebuah bencana. Kemudian manusia hanya akan menjadi makhluk yang menghambakan dirinya pada gaya dan model hidup hedonistik, bermental konsumtif, terjajah secara perlahan oleh investor-investor produk asing, pada akhirnya mereka lupa jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia khususnya bangsa yang terpelajar dan beradab.

Untuk menjadi terpelajar dan beradab, manusia haruslah melalui proses edukasi. Tidak harus dengan kuliah dan jenjang pendidikan formal semisalnya. Akan tetapi eksistensi buku dalam hal tersebut dapat dikatakan sangatlah menjadi faktor utama. Penyampaian secara lisan melalui pengajaran guru dan dosen pun tak luput dari adanya subuah buku. Oleh karena itu saya semacam ingin mengatakan rasa syukur yang sebesar-besarnya entah kepada siapa atas adanya dan lestarinya pasar buku Wilis di Kota Malang.

Walau memang banyak dari sejumlah toko buku yang tercatat di Kota Malang, pasar buku Wilis adalah yang salah satunya menjadi rujukan utama bagi para mahasiwa, pelajar, atau bahkan orang tua murid untuk membeli dan mendapatkan buku-buku pelajaran. Tak jarang setiap saya mengunjungi pasar buku itu banyak ditemui para mahasiwa yang sedang berburu buku-buku mata kuliah. Sering pula terlihat para orang tua dengan membawa anak mereka yang masih kecil ke pasar buku Wilis untuk membeli buku-buku cerita anak. Dan banyak lagi orang-orang yang mencari buku incarannya di pasar tersebut.

Walau tempatnya yang terkesan apa adanya dengan penataan buku yang bertumpuk-tumpuk seperti tak ada tempat lain itu, pasar buku Wilis banyak digemari orang utamanya bagi para mahasiswa seperti saya. Salah satu faktornya ialah bahwa harga buku di sana bisa ditawar dan biasanya pedagang mematok harga yang relatif murah sehingga mahasiswa dengan tingkat uang saku bulanan yang menengah ke bawah lebih memilih pergi ke Wilis daripada ke toko buku semisal Gramedia, Toga Mas, dan lainnya. Walau dengan kualitas buku yang tidak terlalu bagus dan kadang pula sudak tidak tersegel plastik, hal yang terpenting adalah kesamaan isi buku. Bukan begitu mahasiswa!?

Sebagai jalan keluar atas kondisi ‘kesusahan’ yang saya gambarkan, pasar buku Wilis seakan menjadi secercah cahaya yang menjadi ‘kemudahan’ bagi kondisi penduduk Kota Malang pada umumnya untuk lebih mengembangkan diri dengan cara menyeimbangkan konsumsi ilmu pengetahuan dan konsumsi gaya hidup. Lebih-lebih jika keduanya sama-sama tinggi. Bayangkan bila mana di kota yang banyak dipenuhi para pelajar itu (Malang khususnya dan kota lain pada umumnya) tidak terdapat tempat untuk mencukupi kebutuhan otak dengan harga yang terjangkau. Maka besar kemungkinan semua anak muda yang ada akan berpikiran lebih baik membeli baju bagus daripada harus membeli buku. Pada akhirnya idealisme yang menjadi harta terakhir bagi pemuda hilang tergadaikan ambisi dan iming-iming gaya hidup yang mapan.

Sekian.

*Ozik Ole-olang, mahasiswa rantau berdarah Madura. Sekarang sedang mukim di Kota Malang dan sedang menyelesaikan sebuah buku.

Sengkuni Penebar Hoax

Oleh : SUGENG WINARNO

Dalam pewayangan, ada tokoh bernama Sengkuni. Sengkuni termasuk dalam tokoh bertabiat jahat. Sengkuni masuk dalam tokoh antagonis dalam cerita wayang Mahabarata. Sengkuni suka memecah belah, memfitnah, dan mengubar kebencian. Saat ini julukan Sengkuni kiranya cocok disematkan kepada mereka yang suka menebar berita bohong (hoax). Sengkuni-sengkuni zaman now ini harus jadi musuh bersama dan terus diperangi semua pihak.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pernah melontarkan pernyataan agar kita semua memerangi Sengkuni penebar fitnah. Seperti diberitakan beberapa media, Menteri Tjahjo Kumolo menyampaikan pesan itu saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Masyarakat Rasa Sejatining Inti Kamanungsan (Rajatikam) di Yogyakarta, Sabtu, (1/12/2018).

Ajakan untuk perang melawan hoax berupa spanduk, baliho, iklan layanan di koran, majalah, radio, televisi, dan media online sudah banyak dibuat. Gerakan masyarakat melalui kelompok anti hoax juga banyak bermunculan di beberapa daerah. Melalui ceramah-ceramah agama dari para ulama dan kiai juga sudah banyak menyerukan agar masyarakat waspada terhadap munculnya hoax.

Mengapa informasi hoax tetap saja ada dan terus di bagi-bagi (share) lewat beragam platform medsos dan media pertemanan semacam WhatsApp (WA)? Pada masa kampanye politik saat ini, hoax bahkan muncul semakin masif dan semakin sulit dibendung. Informasi bohong dan menyesatkan terus diproduksi, viral, menggelinding semakin lama semakin membesar layaknya bola salju. Mana informasi yang benar dan mana pula yang salah menjadi semakin sulit dipilah.

Era Keberlimpahan Informasi
Inilah era keberlimpahan informasi. Sebuah era dimana informasi muncul membanjiri masyarakat. Informasi dalam beragam wujud dan versi menelisik masuk ke ruang-ruang pribadi masyarakat lewat beragam gadget dan laman medsos. Informasi melaju amat deras menyerbu masyarakat. Pada situasi seperti ini banjir informasi terjadi dan tidak sedikit yang jadi korban.

Pada masa keberlimpahan informasi ini sulit dipilah mana fakta dan mana pula opini atau pendapat pribadi seseorang. Keduanya bercampur, hingga sebuah kebenaran semakin sulit ditemukan. Kebenaran bisa saja muncul dari fakta kebohongan yang dijadikan opini seseorang dan diviralkan di medsos hingga jadi opini publik (public opinion).
Jadi kebenaran bisa rancu. Karena kebenaran bisa lahir dari kebohongan yang disulap seakan-akan seperti benar. Fakta hasil sebuah rekayasa seolah-olah nyata. Apalagi yang menyampaikan atau ikut memviralkan beberapa informasi yang belum jelas tadi para tokoh publik. Karena ketokohannya tidak jarang orang akan percaya begitu saja terhadap apapun yang disampaikan.

Pada era banjir informasi saat ini juga memungkinkan masing-masing orang bisa menjadi produsen informasi. Lewat medsos setiap pemilik akun bisa menggungah beragam informasi dalam beragam wujud. Informasi yang tersebar di medsos sulit dilacak, tidak bisa diverifikasi, dan tak gampang dilihat akurasinya. Karena tidak jarang orang yang mengungah informasi dan pemilik akunnya tanpa indentitas yang jelas (anonim).

Kondisi ini semakin diperburuk dengan kemampuan melek media (literasi media) masyarakat yang sangat rendah. Tidak banyak masyarakat yang mampu berfikir kritis ketika mengonsumsi media. Tidak jarang pengguna Facebook, Twitter, Instagram, atau WhatsApp yang menerima begitu saja terhadap berbagai informasi yang masuk kepadanya. Dengan gampang pula mereka turut menyebarkan informasi yang sering berupa hoax itu ke pertemanan mereka.

Kontra Narasi Hoax
Narasi berupa informasi bohong di medsos terus bergulir. Merebaknya konten negatif yang menyebar di medsos tak mudah dibendung. Pembuat konten jahat di medsos terlampau perkasa. Mereka terus memroduksi narasi-narasi yang menyesatkan sementara pihak yang melakukan perlawanan dengan unggahan pesan-pesan positif sangat jarang.
Frekuensi kemunculan informasi buruk lewat medsos tidak sebanding dengan informasi yang baik. Kenapa bisa demikian? Salah satu sebabnya karena informasi bohong saat ini telah menjadi industri yang mendatangkan banyak keuntungan. Beberapa pihak telah menjadi sponsor agar lahir informasi hoax yang meresahkan masyarakat. Para sponsor inilah yang rela membayar mahal untuk merebaknya hoax.

Kalau kondisinya sudah seperti ini maka mengajak masyarakat hanya sekedar menyaring terhadap informasi buruk di medsos tentu tidak cukup. Informasi yang harus disaring terlampau banyak. Masyarakat juga dihadapkan pada kondisi yang sulit untuk memilah dan memilih mana informasi yang baik dan benar. Butuh keahlian yang tidak mudah agar mampu menyaring informasi palsu yang menyesatkan.

Selain kemampuan menyaring informasi, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah kemampuan membuat kontra narasi hoax. Upaya ini bisa dilakukan dengan memroduksi konten-konten positip. Narasi-narasi berupa anti hoax idealnya harus terus diproduksi melebihi narasi hoax yang muncul. Semua yang bohong idealnya harus dilawan dengan menunjukkan yang benar. Upaya kontra narasi terhadap informasi hoax harus terus dibuat secara masif sejalan dengan masifnya hoax yang diproduksi dan disebar para Sengkuni. Mari lawan Sengkuni produsen hoax!.

(*)SUGENG WINARNO,Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Muhammadiyah Malang

‘IMPOR’ GURU SEBAGAI BENTUK PENJAJAH(AN) BARU?

Guru membuat soal USBN. (Anja a)
ilustrasi Guru. (Anja a)

Oleh : Romadhon AS

Pendidikan sebelum dan sesudah Pemilihan Umum (pemilu) selalu menarik perhatian bagi setiap calon baik legislatif maupun eksekutif. Ketertarikan pada dunia pendidikan bukan hanya karena kondisi carut marut pendidikan. Melainkan massa pendidikan ini yang sangat signifikan untuk meraup suara. Berbagai organisasi kependidikan telah menjamur di Republik ini. Tak hanya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGR) yang merupakan satu-satunya organisasi profesi guru, namun berbagai ormas keagamaan yang memiliki lembaga pendidikan pun ikut andil menghimpun kekuatan massanya untuk mendirikan organisasi profesi yang sejenis.

Lalu, apakah guru terpecah belah? Hingga kualitas pendidikan kita rendah. Hal ini yang terus menjadi perdebatan dimuka publik baik sebelum pemilu maupun pasca pemilu. Padahal esensi dari keberlangsungan pendidikan tak lain butuh keadilan dan kesejahteraan. Jika keadilan terhadap guru bisa terealisasi dengan regulasi yang tepat, tidak deskriminasi, maka seyogyanya pendidikan berjalan sesuai khittahnya. Menyiapkan generasi cerdas, pembelajaran berkualitas menjadi ekspektasi seluruh stakoholders pendidikan kita. Apakah guru kita tak berkualitas?

Persoalan ini akan terus ‘gurih’ digoreng kapan saja dan dimana saja. Tak seperti ‘gorengan’ atas bencana nasional pasca 17 April 2019 yang telah memakan korban meninggal sekitar 554 orang petugas KPPS (semoga tidak bertambah), belum yang sedang dalam perawatan medis. Tak ada maksud untuk mempolitisasi bencana nasional ini. Dalam pandangan penulis, ini bukan semata pahlawan demokrasi yang kemudian diberikan penghargaan. Namun, dibalik itu mestinya harus diungkap musabab tragedi ini. Karena korban bukan 1, 2 orang saja, melainkan jumlah yang cukup besar dan serentak korbannya adalah petugas KPPS. Sehingga menjadi bahan pertimbangan pelaksanaan pemilu serentak 5 tahun yang akan datang. Pertimbangan itu bisa dari sisi sistem kepemiluan, psikologis petugas, dan sosiologis masyarakat Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu.

Fenomena diatas, apa relevansinya dengan kondisi pendidikan kita? Setidaknya, aspek pendidikan akan menjadi pertimbangan dalam seleksi petugas KPPS. Karena petugas yang berkulitas akan menghasilkan kualitas penyelenggaraan yang berintegritas. Bukan berarti penyelenggaraan pemilu kemarin (17/4) tak berhasil. Lagi-lagi semua kegiatan termasuk penyelenggaraan pemilu akan terus dievaluasi agar mendapatkan feedback, rekomendasi atas kegiatan yang akan datang, begitu dan seterusnya.

Pendidikan akan terus dimonitoring dan dievaluasi sejauh mana perjalanan pendidikan di Indonesia. Sehingga akan menghasilkan kualitas yang diharapkan semua pihak. Konon, Tahun 80 – 90 an Indonesia mengirim guru ke Negara tetangga, seperti; Malaysia, Korea, Australia untuk membantu menyiapkan pendidikan yang baik pasca kemerdekaannya. Bahkan pendidikan Indonesia pernah menjadi kiblat bagi pendidikan di beberapa Negara. Karena nilai kearifan lokal yang masih terjaga ditengah arus globalisasi. Ada beberapa tantangan masyarakat globalisasi kedepan. Tak terkecuali dalam dunia pendidikan.

Menurut Ulrich Beck (2000) ada lima yang menimpa masyarakat resiko (risk society) di masa yang akan datang, antara lain; 1) Globalisasi, 2) Individualisme, 3) Revolusi Gender, 4) Pengangguran, 5) Resiko Global karena krisis lingkungan dan moneter. Dari kelima hal tersebut yang telah nampak pada kehidupan kita adalah globalisasi. Dimana pengaruh global telah menimpa diberbagai lini kehidupan. Pendidikan yang juga dipengaruhi globalisasi memberikan pengaruh yang cukup besar. Pengaruh itu dimulai dari aspek pembelajaran. Salah satunya guru dituntut menguasai teknologi. Disamping itu, sekolah tak banyak yang memiliki piranti teknologi yang memadai terutama sekolah pinggiran. Pemerintah terus berharap kualitas pendidikan semakin membaik. Guru menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Lalu, untuk meningkatkan kualitas, apakah Indonesia akan ‘mengimpor’ guru dari luar? Seberapa gentingkah kondisi pendidikan kita sehingga mendatangkan guru dari luar? Ataukah guru-guru kita sudah tak mampu menyiapkan pembelajaran berkualitas untuk menghasilkan generasi emas di tahun 2045? Ini pertanyaan yang mesti kita renungkan banyak pihak termasuk para pengambil kebijakan di Negeri ini.

Pertanyaan diatas sering munculnya wacana yang dilontarkan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani. Puan, sapaan akrab dalam sambutan di Musrenbangnas (10/5) di Jakarta mengatakan “kita ajak guru dari luar negeri untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia” yang dilansir oleh beberapa media online. Pada pernyataan ini, secara eksplisit sudah mulai muncul ketidakpercayaan pemerintah terhadap guru dalam negeri untuk mengajarkan ilmu yang relevan di era kontemporer ini. Padahal apa yang menjadi kebutuhan dalam negeri, tentu yang lebih tahu dan paham adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri termasuk pemerintah harus bijak dalam melihat persoalan ini (tanpa deskriminatif). Perkembangan ilmu dan teknologi sudah menjadi keniscayaan dalam mengahdapi era Revolusi Industri 4.0 agar bangsa ini terus siap bersaing. Dalam hal bersaing, penulis berpendapat tak harus mendatangkan dari luar apalagi hanya sekedar mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia. Kita perlu optimalisasi guru dalam negeri yang memiliki track record yang baik terutama berbagai bidang prestasi dalam negeri atau luar negeri. Guru yang memiliki prestasi diajak untuk menggembleng guru lainnya (tutor sebaya) dengan anggaran yang telah disiapkan oleh Negara. Ini lebih bijak dari pada harus mendatangkan guru luar negeri dengan biaya yang tinggi. Sementara nasib guru honorer masih belum jelas dan terombang ambing oleh kebijakan politis di Republik ini.

Apa yang menjadi persoalan pendidikan kita, harus dilihat dari hilir hingga hulu. Kebijakan pemerintah harus memperhatikan suara guru tanpa pandang bulu. Karena kebijakan memberikan efek domino pada keberlangsungan pendidikan dan kekuatan guru. Jika yang diharapakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, adalah melatih guru lokal, adakalanya dilakukan pemetaan terhadap hal apa yang perlu dilatih. Sementara program sertifikasi yang tujuan mulianya meningkatkan kualitas dan profesionalisme telah lama dijalankan. Bahkan sebagai bentuk pengembangan dari sertifikasi muncullah apa yang disebut Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang telah banyak dilakukan oleh kampus eks. IKIP.

PPG merupakan kebijakan yang tak lama ini sudah dimulai sebagai pengejawantahan dari pengembangan profesi. Jika PPG diaggap kurang optimal dalam menyiapkan guru yang profesional dan berintegritas. Maka pemerintah perlu merekonstruksi pola penyelenggaraan termasuk Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK). LPTK yang menjadi kawah candradimuka dalam menyiapkan calon guru yang sesuai kebutuhan zaman harus bebenah diri mulai manajemen hingga pengajar (dosen). Setidaknya dalam hal dosen, harus memiliki kualifikasi tertentu. Misal, minimal doktor kependidikan dan memiliki pengalaman jadi guru yang berprestasi atau sejenisnya. Hal ini sebagai pemicu agar calon guru bisa lebih terpatri memahami seluk beluk profesi keguruan.

Jika dalam hal pendidikan vokasi, sebagaimana yang disampaikan Mendikbud dalam mengafirmasi pernyataan Menteri Puan. Pemerintah bisa menyiapkan sekolah yang minim akses kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Mengingat, tak semua sekolah di Indonesia memiliki akses itu, terutama sekolah swasta. Untuk itulah pemerintah ambil kebijakan untuk mempercepat pendidikan vokasi menjadi pendidikan pilihan utama dalam menyiapkan generasi siap kerja dengan memfasilitasi dengan berbagai pihak.

Guru sebagai profesi telah banyak mengalami perubahan dalam diri mulai diklat hingga studi banding ke beberapa sekolah baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini sebagai wujud keseriusan seorang guru dalam mengembangkan diri. Persoalan yang sering muncul adalah setumpuk administratif yang harus disiapkan guru. Sementara itu, administrasi yang selalu menghantui pekerjaan utama yakni mengajar dan mendidik jauh kalah saing dengan urusan adminitrasi. Apalagi administrasi sebagai syarat dalam penentuan berbagai tunjangan profesi. Ini yang mestinya harus dipangkas oleh pemerintah agar guru lebih mengoptimalkan pengembangan diri baik dalam pembelajaran maupun pengembangan peserta didik.

Sementara memasuki era Bonus Demografi, Romadhon dalam bukunya Hitam Putih Pendidikan (2015: 33-34) mengungkapkan setidaknya ada 4 langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain; Pertama, optimalisasi anggaran pendidikan 20% APBN untuk peningkatan kuliatas SDM. Utamanya yang masuk dalam bursa kerja dengan memperbanyak cakupan pendidkan kejuruan dan keterampilan. Kedua, revitalisasi kebijakan pendidikan dunia kerja, guna memenuhi tantangan revolusi industri 4.0 termasuk siap menghadapi pasar bebas asia pasifik yang digagas oleh APEC. Ketiga, pemerataan pendidikan seluruh wilayah Indonesia. Hal ini guna melakukan pemetaan kualitas dan fasilitas yang memadai sebagai penunjang pembelajaran di era revolusi industri 4.0. keempat, penguasaan teknologi bagi seluruh stakeholder. Ini menjadi keniscayaan dalam era yang serba digital. Mau tidak mau, teknologi akan menjadi hal penting dalam pendidikan. ‘Jika ingin menguasai dunia, maka kuasai teknologi’, demikian ungkapan kata bijak.

Lalu, apakah ‘impor’ guru adalah keputusan yang tepat bagi tantangan pendidikan kita. Penulis berpendapat, yang menjadi persoalan bukan pada ‘impor’ guru. Melainkan revitalisasi seluruh komponen adalah hal yang menjadi strategi mendasar dalam peningkatan kualitas. Karena tak semua yang berbau luar negeri adalah hal baik. Indonesia punya nilai kearifan lokal yang sangat mungkin nilai ini akan menjadi keunggulan pendidikan kita. Mengingat, generasi saat ini sedang dijajah dalam tiga hal, yaitu dalam hal pakaian (fashion). Hal ini telah kita ketahui bersama, model pakian kerap kali tak sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an. Hal lainnya seperti makanan (food) dan Hiburan telah menjadi konsumsi generasi saat ini. Padahal rusaknya moral generasi bukan serangan bom bunuh diri atau terorisme melainkan bobroknya moral bangsa yang dimulai dari generasinya.

Untuk itu, sebaiknya pemerintah fokus dalam pembenahan ekosistem pendidikan kita. Mulai dari regulasi, manajemen, SDM, fasilitas, hingga menjamin peserta didik layak mendapatkan layanan pendidikan yang sebagaimana amanah dalam UUD 1945 dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai wujud dari nilai ke-Indonesia-an. Dengan demikian kita telah menjaga marwah pendidikan yang telah diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Salam Pendidikan Kita..!

*)Romadhon AS,Staf Pengajar Prodi PGSD Universitas Kanjuruhan Malang dan
Penulis Buku ‘Hitam Putih Pendidikan Kita

Kartini di Tengah Covid-19, Refleksi Masa Perjuangan Kaum Perempuan

Oleh: Eulrasia Kristi

Selamat Hari Karitini (21 April 1879 sampai 21 April 2020). Selamat merayakan kehidupan sebagai perempuan-perempuan pemberi hidup, khususnya untuk semua perempuan yang saat ini sedang berjuang antara menolong orang lain di ambang batas kehidupan dengan melindungi diri sendiri. Semoga kalian selalu diberikan hati yang besar, semangat yang tidak pernah usang, dan harapan yang selalu mengiringi langkah juang.

Dalam merefleksikan semangat perjuangan Kartini tentunya kita patut memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap perempuan-perempuan yang saat ini menjadi garda terdepan pejuang melawan pandemi covid-19, yaitu para tenaga kesehatan. Keteguhan dan ketegaran yang diwarikaskan oleh seorang Kartini dalam perjuangannya menjadi sebuah pemaknaan kontekstual yang dilanjutkan oleh perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan terkhususnya di Indonesia pada saat ini.

Memiliki keteguhan yang kuat terhadap tugas dan panggilan, bukan hanya sebatas pada sebuah profesi. Tetapi misi panggilan atas nama kemanusiaan serta ketegaran hati untuk tetap setia pada konsekuensi yang akan diterima. Beberapa konsekuensi yang harus dialami mereka adalah tidak bertemu keluarga, melawan rasa khawatir dan takut, penolakan akibat stigma di masyarakat, serta nyawa mereka sendiri.

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) pada tahun 2019, jumlah perempuan sebagai tenaga kesehatan secara global mencapai 70 persen dari total keseluruhan tenaga kesehatan. Di Asia Tenggara, mayoritas tenaga kesehatan adalah perempuan, terdapat 79 persen perempuan yang berprofesi sebagai perawat dan 61 persen sebagai dokter.

Di Indonesia, berdasarkan data Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) per April 2017 tercatat jumlah perawat sebanyak 359.339 orang yang terdiri dari 29 persen atau sebanyak 103.013 orang perawat laki-laki dan 71 persen atau sebanyak 256.326 merupakan perempuan. Jika dipresentasikan berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan, perawat yang bekerja dirumah sakit adalah sebesar 58,26 persen dan 29,46 persen pada puskesmas (Kemeterian Kesehatan 2017).

Meningkatnya jumlah pasien yang terkena virus corona sampai saat ini tentunya tidak sebanding dengan jumlah perawat atau tenaga kesehatan yang tersedia. Rasio perawat terhadap 100.000 penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebesar 94,07. Pada tahun 2015, angka ini menurun menjadi 87,65 perawat per 100.000 penduduk, serta pada tahun 2016 adalah 113,40 per 100.000 penduduk.
Rasio ini masih jauh dari yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 sebesar 180 perawat per 100.000 penduduk (Kementerian Kesehatan 2017).

Hal inilah yang menjadi kendala dalam pemutusan mata rantai penangan covid-19 yang bukan hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. Permasalah kekurangan tenaga kesehatan dengan sendirinya mengakibatkan beban jam kerja melampaui batas normal bagi tenaga kesehatan terutama bagi yang perempuan. Disamping itu, dampak psikologis, ekonomi dan stigma sosial, kesehatan dan keselamatan juga merupakan faktor paling penting. Berdasarkan catatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hingga 6 April terdapat 24 dokter meninggal karena Corona. Tujuh orang diantaranya merupakan perempuan.

Sampai saat ini, terdapat persoalan mendasar terkait kebutuhan terhadap Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit. Diketahui APD untuk tenaga kesehatan masih kurangan dan sangat langka. Tenaga medis mulai kekurangan APD untuk tangani pasien terkena virus corona.

Melonjaknya angka pasien nyaris tak seimbang dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan APD, seperti yang terjadi pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito Yogyakarta (Tempo 2020). PPNI juga menyebutkan bahwa masih dibutuhkannya ribuan alat pelindung diri (APD) bagi anggotanya yang bertugas di 34 rumah sakit rujukan Covid-19 di Jawa Barat. Kebutuhan APD tersebut dianggap mendesak keberadaannya, mengingat perawat sebagai petugas medis yang kontak langsung dengan pasien.

Seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2010, bahwa APD merupakan prosedur utama dalam kegiatan pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi risiko keselamatan dan kesehatan kerja para petugas. Sehingga penyediaan APD merupakan kewajiban perusahaan pemilik fasilitas kesehatan.

Untuk itu sangat diharapkan peran pemerintah dapat mengatur tentang persoalan ketersediaan APD dan juga mekanisme harga yang berlaku di pasaran. Sehingga harga APD tidak melonjak tinggi. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan perhatian dengan sebaik-baiknya terhadap pejuang garis terdepan melawan Covid-19 untuk memastikan kebutuhan alat kesehatan dan keselamatan yang tetap terjamin.

Disamping itu, kitapun tidak dapat melupakan perempuan-perempuan dibalik tersedianya kebutuhan APD bagi tenaga medis. Mereka perempuan yang masih bekerja di dalam ancaman dampak Covid-19 demi untuk keselamatan pasien dan perempuan lain, adalah salah satu bentuk kontribusi paling nyata bagi kartini masa kini.

Terdapat sekitar 60 persen UMKM di Indonesia yang memproduksi masker, baju pelindung, dan hand sanitizer juga diperankan oleh perempuan. Berdasarkan rilis Kementerian Koperasi dan UKM, telah dilakukannya kerjasama dan membantu distribusi penjualan produk para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memproduksi Alat Pelindung Diri. Di Yogyakarta terdapat UMKM yang beralih produksi ke pembuatan masker yang dikerjakan oleh seluruh tenaga kerja yang adalah perempuan.

Tidak lupa teruntuk perempuan-perempuan pengambil kebijakan yang melakoni peran pucuk pimpinan sebagai pejabat publik seperti Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati guna penanganan dampak Covid-19, dalam melakukan kebijakan-kebijakan strategis untuk mengatasi persoalan siklus perputaran ekonomi daerah, kesejahteraan masyrakat, permasalahan kesehatan dan sosial dan dampak lainnya.

Para perempuan pekerja kreatif seperti influencer yang memberikan kontribusi mereka melalui kampanye positif melalui media sosial bagi masyarakat Indonesia seperti tetap stay at home, penggunaan masker, galang donasi untuk membantu tanaga kesehatan maupun masyarakat yang terkena dampak Covid. Perempuan pekerja sosial yang menggerakan lembaga-lembaga bantuan sosial serta para jurnalis yang senantiasa bertugas meliput di tengah wabah Covid. Begitu juga para pengusaha yang mengubah skema produksi untuk membantu kebutuhan APD para tenaga medis, seperti perancang busana Anne Avantie yang memproduksi dan menyumbangakan APD secara gratis (www.kompas.tv). Hal itu merupakan bentuk pemaknaan paling konstekstual terhadap perjuangan Kartini diikuti oleh perempuan Indonesia saat ini.

Untuk perempuan tenaga kesehatan, pengambil keputusan, para pekerja formal dan informal, ibu rumah tangga, perempuan aktivis mahasiswa, pekerja kreatif, jurnalis, pengusaha serta semua perempuan Indonesia, selamat memaknai kembali perjuangan Kartini dengan pengorbanan paling tulus yang dilakukan oleh kalian semua pada saat ini. Semangat perjuangan mengiringi kita sampai keadaan kembali membaik menjadikan Indonesia kuat dalam menghadapi ancaman pandemi covid-19. Kehidupan selalu membutuhkan energi positif para perempuan penjaga kehidupan. Selamat merayakan, Selamat berjuang. Kebaikan mengikuti.

*) Eulrasia Kristi, Mahasiswi Semester 4 Jurusan Ilmu Komunikasi (Konsentrasi Jurnalistik) Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI) Malang.

Apa Kabar Nasib Buruh Ditengah Covid-19?, Catatan May Day

Oleh: Eulrasia Kristi

Momentum hari buruh ditengah Covid-19 sangat berbeda dari hari buruh biasanya, dimana para buruh bisa menjalankan aksi dijalanan dengan berbagai macam kumpulan mahasiswa maupun dari berbagai serikat buruh. Tapi saat sekarang para buruh hanya bisa melakukan protes terhadap beberapa kebijakan pemerintah lewat memajangkan poster lewat media sosial, dikarenakan adanya himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja demi memutus mata rantai Covid-19.

Setiap tanggal 1 Mei, seluruh dunia merayakan International Workers Day, atau yang di kenal sebagai Hari Buruh Internasional yang bisa juga disebut May Day. Bagi kebanyakan orang di belahan bumi utara biasannya May Day ini digambarkan dengan festival yang cerah dan kegembiraan untuk menanti hari-hari yang hangat di musim semi. Namun tak semuanya begitu, May Day juga merupakan hari yang penuh protes, demonstrasi, dan kerusuhan para pekerja.
Pada awalnya May Day adalah hari libur kaum pangan yang dirayakan setiap awal musim panas. Tanggal 1 Mei juga dirayakan sebagai hari libur kaum pekerja di beberapa wilayah. Hari buruh lahir dari berbagai rentetan perjuangan keras para pekerja, untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial. Yang paling lekat dalam ingatan tentang hari buruh adalah aksi mogok kerja para buruh yang terjadi dilapanga Haymarket, Chicago pada Mei tahun 1886 lalu.

Indonesia sendiri menetapankan hari butuh yang jatuh pada 1 Mei juga melalui berbagai perjalanan panjang. Perayaan tahunan para pekerja itu bahkan sempat ditiadakan pada era orde baru. Pemerintah presiden Suharto kala itu, mengidentikan peringatan May Day dengan ideologi komunis. Menurut sejarahnya, peringatan Hari Buruh sudah di peringati di Nusantara pada masa pra kemerdekaan. Ratusan anggota Serikat Buruh “Kung Tang Hwee Koan” (serikat buruh bermarkas di Shanghai) menggelar peringatan Hari Buruh di Surabaya pada tanggal 1 Mei 1918, kemudian diverifikasi sebagai sejarah Hari Buruh pertama kali di Indonesia.

Lalu bagaimana dengan hari buruh pada 1 May 2020? Tahun ini terjadi penutupan wilayah di banyak negara dan berarti para demontrasi terpaksa harus tinggal di rumah. Organisasi Buruh Internasional PBB (ILO) telah memperingati bahwa separuh dari seluruh pekerja di seluruh dunia terancam bahaya kehilangan mata pencaharian mereka karena Covid-19 ini. Banyak diantara mereka memilih untuk di rumah setelah adanya peraturan pemerintah untuk bekerja dari rumah.

Pada era sekarang, baik di Indonesia maupunn di belahan negara lainnya hari buruh dijadikan sebagai hari dimana para pekerja dapat menyampaikan pendapatnya ataupun melakukan protes. Protes tersebut muncul karena pendapat yang dikeluarkan oleh para pekerja kepada pemerintah. Hal ini sebenarnya wajar dilakukan, tetapi tetap sesuai dengan tata tertib dan tidak melakuan hal yang anarkis.

Kini para buruh mengalami kecemasan yang dimana pandemik virus corona sedang melanda negara ini, dimana para buruh sedang tidak dapat berkerja secara langsung melainkan bekerja dari rumah. Bagaimanakah nasip para buruh di tahun ini, apakan gaji yang mereka dapatkan selama wabah ini dapat mencukupi kebutuhan mereka atau bahkan menjadi masalah besar yang menimbulkan hilangannya pekerjaan karena banyaknya perusahaan yang tengah ditutup.

Hari buruh yang biasannya dilakukan di jalanan, dengan begitu banyak orang dan kadang membuat jalanan menjadi macet serta suara-suara tuntutan buruh yang mengema di jalanan kini ditahun 2020 tidak akan ada kita lihat dan dengarkan. Wabah virus corona mengubah semuanya dengan sekejap mata, bagaimanakah kita dan para buruh menghadapi situasi semacam ini?

Oleh karena itu, cukup mengherankan jika istilah May Day digunakan untuk memperingati Hari Buruh Internasional pada setiap tanggal 1 Mei. Apakah para pekerja itu juga sedang terancam keselamatannya dalam pandemik virus corona ini? Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Betapa ya bila penutupan segala perusaan berlangsung dengan sangat lama dan membuat para perkerja tidak dapat menghasilkan upah karena bekerja tidak dengan maksimal. Hal lain yang mungkin bisa terjadi adalah PHK besar-besaran terhadap buruh di Indonesia. Namun tidak dapat kita punkiri pula bila pemerintah memberikan dana gaji kepada para buruh yang tidak dapat bekerja karena Covid-19, hal ini dapat membantu meringankan para buruh yang kehilangan pekerjaan serta dapat menghidupi mereka.

Dalam konteks kegawat daruratan akibat pandemi, berbagai kebijakan harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Menyelamatkan nyawa manusia dari serangan mematikan virus Corona sama dengan melindungi keberlanjutan kehidupan manusia atas hak bekerjanya, maka dari itu kita perlu menghentikan Covid-19 ini sekarang juga.

Untuk segera mengakhiri Covid-19, tidak bisa tidak harus memaksa pemerintah dan masyarakat mengambil sejumlah kebijakan besar secara cepat. Kebijakan besar dalam menghadapi pandemi Covid-19 pertama ialah dengan kebijakan isolasi yang nasionalistik, pembatasan sosial diterapkan dari hulu ke hilir, dari sabang hingga maraoke. Setiap tingkatan negara sampai pada RT/RW menanggulanginya dengan kontrol yang terpusat dan pengintaian atau melalui solidaritas sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Yang kedua ialah menguatkan kerja sama global dan solidaritas internasional khusus dalam bidang percepatan pengembangan vaksin dan obat Covid-19. Kerja sama diperlukan terkait dengan sumber daya dan pendanaan. Misalnya, Indonesia yang tergabung dalam G-20 bisa memulai kebijakan tersebut dengan mengembangkan prosedur tukar menukar pengetahuan dan menyokong distribusi adil sumber daya kesehatan terhadap setiap negara yang terdampak Covid-19, apalagi beberapa jenis obat Covid-19 sudah banyak diinisiasi dari kalangan pakar dalam negeri, mulai dari terapi plasma darah hingga gula dari Palembang. Hal ini dapat menjadi pintu masuk dalam garapan bersama negara-negara di dunia, dan negara Indonesia dapat menjadi inisiatornya.

Semoga dengan dua kebijakan seperti disebutkan di atas, dapat mempercepat masa kritis pandemi Covid-19. Dengan semangat kegotongroyongan, kita bahu membahu menghadapi pandemi dengan cara yang di depan kasih teladan, yang di belakang memberikan dukungan. Tegasnya, masyarakat memberi dukungan kepada pemerintah, dan pemerintah memberi perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Terakhir, dalam momentum may day tahun 2020 yang penuh keprihatinan ini mari bersatu dan saling menguatkan, jangan saling menyalahkan apalagi mau untung sendiri dalam situasi kritis ini. Dan semoga dalam bulan suci ini dapat menebalkan rasa kepedulian antar sesama untuk bersolidaritas bersama mengurangi beban sulit dari dampak virus Corona. Selanjutnya kita serahkan semua kepada yang maha kuasa seraya berdoa agar Allah senantiasa melindungi kita semua.

*) Eulrasia Kristi, Mahasiswa Semester 4 Jurusan Ilmu Komunikasi (Konsentrasi Jurnalistik) Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

Potret Kehidupan Masyarakat yang Terhimpit dalam Film Pengabdi Setan

Oleh: Shela Kusumaningtyas*

Seperti yang diungkap akun instagram @pengabdisetanofficial, film Pengabdi Setan besutan Joko Anwar berhasil menorehkan prestasi dalam 20 hari pertama penayangannya. Film yang merupakan daur ulang film lawas era 80-an dengan judul sama ini berhasil menggiring lebih dari tiga juta penonton datang ke bioskop.

Jumlah tersebut akan terus bertambah melihat antusiasme netizen yang masih penasaran untuk menyaksikan film yang mengambil lokasi syuting di rumah tua kawasan Pengalengan. Studio-studio bioskop belum mengurangi jadwal pemutaran film yang membutuhkan waktu 18 hari pengambilan gambar ini. Sebuah torehan yang membanggakan dan pantas disebut sebagai film horor terlaris sepanjang masa.

Butuh waktu 10 tahun bagi Joko Anwar meyakinkan rumah produksi Rapi Films untuk menunjuknya sebagai sutradara yang menggarap film remake ini. Usaha yang tidak sia-sia. Film yang dibintangi Tara Basro ini berhasil menggondol sederet nominasi di ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2017. Di antaranya adalah Film Terbaik, Penata Sinematografi, Aktor Anak, Penata Busana, Penata Rias, Penata Artistik, Penata Efek Visual, Penata Musik, Musik Tema, Penata Suara, Penyunting Gambar, dan Penulis Skenario Terbaik.

Joko Anwar sukses menghipnotis masyarakat dengan memproduksi film horor yang tidak cuma mengandalkan adegan seksual, seperti film setan-setan kebanyakan. Penonton dibuat takut dan bergidik lewat riasan para pemainnya, bukan dengan teknologi CGI. Teknologi CGI memang mutakhir, namun kadangkala menghasilkan visual yang kaya unsur pemaksaan.

Tokoh-tokoh yang memainkan film ini yakni Tara Basro sebagai Rini, anak perempuan pertama di keluarga. Sosok bapak diperankan oleh actor Malaysia, Bront Palarae. Keluarga tersebut memiliki empat orang anak, anak kedua hingga keempat merupakan laki-laki. Mereka adalah Tony (Endy Arfian), Bondi (Nasar Annuz), dan Ian (M. Adhiyat).

Ibu, yang menjadi tokoh sentral dalam film ini diperankan seniman Bali, Ayu Laksmi. Elly D. Luthan didapuk memerankan tokoh nenek. Pak ustad (Arswendi Nasution), Hendra (Dimas Aditya), Budiman Syailendra (Egy Fedly), Batara (Fachry Albar), dan Darminah (Asmara Abigail) turut mendukung keberhasilan film ini.

Akting para pemain yang terlibat di film ini patut diacungi jempol karena mereka berhasil membawa penonton terhanyut dalam latar waktu 80-an. Meski cerita film Pengabdi Setan 2017 berbeda dengan Pengabdi Setan era 80an, keduanya tetap mengusung topik pemujaan setan dalam pengisahannya.

Gambaran Masyarakat Indonesia

Beranjak dari keseraman film ini, gambaran masyarakat Indonesia tampil dalam film yang berdurasi lebih dari 100 menit ini. Himpitan ekonomi selalu menjadi alasan seseorang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Ini terpotret dalam film ini. Saat Rini, anak sulung di keluarga tersebut pergi ke kota menemui bos tempat kerja ibunya. Rini hendak menagih royalti dari lagu-lagu yang dinyanyikan ibunya semasa sehat. Ia berniat mempergunakan uang tersebut untuk kesembuhan ibunya yang sudah lebih dari dua tahun terbaring sakit di tempat tidur. Sayangnya hal tersebut ditolak sang bos.

Cerita seperti itu tentu tidak mengada-ada, pasti hadir di kehidupan nyata. Bagaimana masyarakat terpaksa membiarkan anggota keluarganya yang sakit lantaran biaya pengobatan dianggap terlalu mahal. Kejadian demi kejadian yang berlangsung berikutnya dalam film juga cerminan peliknya persoalan ekonomi masyarakat. Rumah yang ditempati keluarga Rini di kota terpaksa digadaikan demi mencari penyembuhan bagi sang ibu. Motor kesayangan Tony juga ikut terjual untuk mencukupi biaya hidup keluarga tersebut. Didera sakit yang menahun, ibu akhirnya mati dengan kondisi tanpa mendapatkan perawatan dari lembaga medis.

Mungkin zaman itu, BPJS belum lahir untuk mengakomodasi biaya kesehatan masyarakat. Meski sekarang BPJS sudah hadir, masih kerap terdengar masyarakat yang sulit memeroleh pelayanan kesehatan hanya karena tidak punya uang dan belum terdaftar. Pemerintah harus tanggap melihat fenomena yang diangkat di dalam film bukan sepenuhnya khayalan, melainkan realitas yang disalin dari kehidupan sesungguhnya.

Selepas Ibu tiada, ayah diharuskan pergi ke kota. Anak-anak tinggal bersama sang nenek. Ini menjadi hal jamak di masyarakat kita. Bagaimana anak selalu dikorbankan dengan dalih pemenuhan biaya hidup. Anak yang semestinya mendapat asuhan dari orang tua rela hidup mandiri karena orang tua harus bekerja jauh di lain kota. Pertemuan pun hanya sesekali. Pelajaran yang bisa dipetik dari babak tersebut adalah pemerataan pekerjaan bukan hanya terpusat di kota saja. Tunjangan gaji pun harus disebar penuh keadilan, jangan cuma besar di kota saja.

Sosok ibu yang selama ini dicitrakan sebagai seorang pengasih dan penyayang dipatahkan dalam film ini. Ibu meneror dan menghantui keluarganya seusai kematiannya. Ia mewujud sebagai hantu mengerikan yang siap memangsa anak-anaknya. Hal inilah yang mengkhawatirkan bila masyarakat menelan mentah-mentah pergeseran makna ibu. Ibu yang tiba-tiba muncul setelah kematiannya merupakan setan yang merasuk dalam tubuh ibu. Jadi, penonton tidak boleh menafsirkan ibu sebagai tokoh yang jahat. Bukan ibu yang salah, melainkan iblis yang menguasai tubuh ibu.

Opresi Perempuan

Bahasan gender juga mengemuka dalam film ini. Nenek rupanya tidak menyukai ibu sebagai menantunya. Ibu dianggap bukan menantu idaman lantaran berprofesi sebagai seniman, penyanyi. Selain itu, ibu tak juga dikaruniai keturunan setelah sepuluh tahun berumah tangga dengan bapak. Akibat terhimpit tekanan tersebut, ibu akhirnya mengabdi pada sekte agar bisa memeroleh keturunan. Padahal, bisa jadi kesalahan ada di bapak.

Perempuan diasingkan karena ia gagal memberikan masyarakat sebuah kesenangan tentang motherhood dan seksualitas. Tugas reporoduksi yang dijalankan perempuan diatur oleh masyarakat, misalnya, kapan ia harus hamil, berapa banyak anak yang akan dikandung dan dilahirkan. Ini lantaran masyarakat telah mengkonstruksi perempuan sebagai mesin pencetak. Perempuan harus tangguh menghadapi penindasan.

Opresi terhadap perempuan menyaru dalam bentuk alienasi perempuan. Perempuan dipaksa menyingkir dari semua hal, semua orang, bahkan ia tidak lagi mengenali dirinya. Inilah yang terjadi pada sturuktur patriakal kapitalis abad 20.

Dari situ tergambar bahwa masyarakat masih terkungkung pemahaman tentang pemisahan peran antara perempuan dan laki-laki. Perempuan diwajibkan tinggal di dalam rumah, sementara laki-laki harus bekerja di luar untuk mencari nafkah.
Dalam feminisme radikal lebih banyak membahas tentang sistem seks dan gender. Karena menurut pemahaman ini banyak kasus ketertindasan bisa terjadi karena pemahaman terhadap sistem gender tidak adil. Historis perempuan yang tertindas seperti memandang wanita sebelah mata sebelum terjadi emansipasi bahkan budaya tersebut masih tersisa sampai sekarang.

Alison Jaggar seorang pemerhati gender juga memaparkan bahwa ketertindasan perempuan sangat meluas dihampir seluruh masyarakat manapun, hal ini dapat dilihat dari pemahaman masyarakat atas wanita yang memiliki tanggung jawab lebih untuk mengurus keluarga dibandingkan bekerja di luar rumah.

Karena gender itu bukan sesuatu yang terbawa dari lahir, tetapi terbentuk secara sosial. Sehingga diharapkan dari usaha ini perempuan tidak lagi berada dalam posisi pasif. Tetapi sayangnya seperti yang sudah dipaparkan sistem yang telah berlaku di masyarakat sulit dihapuskan layaknya gap diantara kelas sosial tertentu.

*Shela Kusumaningtyas, Alumnus Komunikasi Undip yang menggemari baca, tulis, dan jalan-jalan.

Mengenal Daya Juang Sebilah Keris

Oleh: Cokro Wibowo Sumarsono *

Sebagai senjata tajam keris mengandung banyak unsur falsafah kejuangan yang tersembunyi dalam wadahnya (warangka). Sebagai peninggalan bersejarah keris merupakan penanda tingginya peradaban pada masa pembuatannya (tangguh). Sebagai mahakarya, keris adalah bukti nyata derajat teknologi metalurgi berupa seni tempa logam terbaik di muka bumi.

Menggabungkan berbagai unsur logam besi, baja, titanium, timah putih, kuningan, seng, nikel dan lainnya dalam tungku pembakaran serta denting palu godam para empu pembuatnya. Sebagai barang seni keris memuat ribuan pola ragam hias dan desain asli yang menguatkan daya pandang visual.

Dalam dunia keprajuritan (kepahlawanan) keris adalah lambang kekuatan dan keteguhan jiwa yang penuh gemblengan dan tempaan. Sebuah logam tempa berpamor yang mengisyaratkan daya tahan dan ketangguhan pemiliknya (katuranggan).

Mengandung strategi perang yang luwes dengan mengalahkan lawan tanding tanpa sedikitpun merendahkan martabatnya (ngalahne tanpo ngasorake). Berbalik dengan kondisi mutakhir dimana mengalahkan lawan dengan mematikan karakternya sekaligus, tumpas tapis tanpa sisa.

Lamanya proses pembuatan sebilah keris yang ditempa oleh palu godam ribuan kali diiringi dengan panjatan doa dan tirakat (riyadloh) para empu melambangkan proses kesabaran dalam perjuangan yang telah turun-temurun diwariskan. Menyiratkan kepada kita untuk memperkuat kesabaran dan nafas panjang, bergerak dalam pola perjuangan panjang yang jelas dan tidak reaksioner.

Keris tak bisa diduplikasi secara massal dan cepat, selalu terlindungi oleh kesatuan anatominya sendiri tanpa pertolongan hak paten ataupun hak atas kekayaan intelektual sekalipun. Belum pernah ada duplikasi keris sesempurna barang aslinya.

Dalam sebilah keris terdapat anatomi (ricikan) yang menggambarkan bermacam-macam bentuk yang manunggal mewujud dalam satu kesatuan. Mulai dari pesi, gonjo, gunungan, buntut mimi, greneng, thingil, ri pandhan, sraweyan, ron dha, pejetan, bungkul, lambe gajah, gandik, jalen, kembang kacang, janur, tikel alis, sogokan, pudhak sategal, landhep, gusen, poyuhan, gula milir, kruwigan dan adha-adha. Semua berbeda-beda bentuk (bhinneka) namun menyatu dalam satu karakter yang harmonis (tunggal) dan manunggal dalam satu daya juang (ika).

Perbedaan yang manunggal itu memang indah, melahirkan sikap dan tingkah laku yang senantiasa dinamis. Seindah harapan para empu pembuatnya dalam tiap doa yang dipanjatkan. Seindah menyatunya segenap suku-suku bangsa dan puak-puak asli wangsa Nusantara yang bertebaran di atas zamrud katulistiwa.

Sebagai senjata pamungkas, keris hanya dikeluarkan dari warangkanya pada situasi yang mendesak, yakni pada akhir duel pertarungan antara hidup atau mati, setelah senjata-senjata lainnya terlepas dari genggaman. Keris dipertahankan mati-matian agar jiwa tak melayang akibat tikaman lawan tanding.

Bentuk keris yang meliuk tajam, berkelok-kelok (luk) bagai gelombang mengisyaratkan serangan bergelombang yang tak kenal henti. Luk-luk dalam bilahnya melambangkan keluwesan dalam bertindak, namun tetap tegas dalam berprinsip seperti kerasnya bilahan logam keris yang tegak mengacung.

Doktrin perjuangan yang mengatakan konsisten dalam ideologi, kokoh dalam strategi namun fleksibel dalam taktik ternyata sudah digambarkan oleh bilah-bilah keris. Ketajaman di kanan kiri bilah keris yang mengerucut pada ketajaman puncak adalah gambaran dari perjalanan yang berliku-liku dan penuh tantangan, naik turun seperti gelombang demi pencapaian jatidiri dan olah spiritual paripurna.

Dan dengan senjata ini para patriot siap sedia berjuang mempertahankan tiap jengkal bumi pertiwinya. Sadumuk bathuk sanyari bhumi, tak belani taker pati.

Salam tosan aji.

Glugu Tinatar, Landungsari-Malang.

*Cokro Wibowo Sumarsono, Mantan Sekretaris Jenedral Presidium GMNI dan Ketua DPP Gerakan Pemuda Desa Mandiri (Garda Sandi).

Kembalikan Jati Diri Kota Malang

Oleh: Edi Rudianto SSy SH *

Maraknya lampionisasi di segenap penjuru dan sudut Kota Malang memantik alam bawah sadar jiwa kebangsaan kita. Sebuah Kota yang mempunyai sejarah panjang dalam proses peradabannya, yang bahkan telah beberapa kali mencapai titik puncak tatanan sosial kemasyarakatan.

Sebagai bukti tak terbantahkan adalah lahir dan berkembangnya Kerajaan Kanjuruhan pada abad 7-8 M, serta Kerajaan Singosari pada 12-13 M, yang seakan hanya menjadi sebuah kota tanpa peradaban dan nir jati diri.

Arus besar globalisasi memang sulit kita taklukkan, sebab ada masalah mendasar dalam mindset mental dan karakter jiwa bangsa. Kekayaan budaya bangsa yang melimpah seakan tercampakkan di tong sampah, yang seakan sengaja disediakan oleh aparatur birokrasi negara.

Tingginya ragam hias ornamen candi serta berbagai peninggalan purbakala yang tersebar di Malang hanya sebagai pelengkap gambar dalam buku sejarah anak didik kita. Mendunianya wiracarita Panji yang telah dilestarikan di Thailand, Malasyia, Singapura, Kamboja, dan Vietnam, adalah bukti riil offensive budaya era Kerajaan Singosari yang ternyata bertepuk sebelah tangan di negeri sendiri.

Maraknya bantengan yang merupakan seni asli masyarakat Jawa pedesaan dalam mengenang perlawanan panjang terhadap imperialisme dan kolonialisme Belanda serta Jepang, seolah dibiarkan berkembang sendiri tanpa campur tangan pemerintah yang seharusnya mengayomi masyarakat seni budaya.

Dengan kebanggaan dan percaya diri luar biasa, Walikota Malang menginstruksikan kepada segenap jajaran SKPD untuk memasang puluhan ribu lampion beraksara asing di kala kita mempunyai peninggalan adiluhung aksara Jawa. Sebagai bentuk penerjemahan sepihak dari motto Kota Malang, yaitu kota kreatif yang berwawasan global.

Jangankan para seniman, masyarakat awam pun paham bahwa pemasangan lampion bukanlah hal yang bersifat kreatif seperti yang diharapkan warga Kota Malang tercinta. Lampionisasi adalah sekedar budaya copy paste negeri para naga.

Lampionisasi adalah bentuk perang asimetris gaya baru yang diterapkan negara-negara adikuasa. Jangan sampai kita menjual harkat dan martabat jati diri bangsa, demi mengejar investasi modal kaum naga.

Maka dari itu kita harus kembali kepada semangat berkepribadian dalam budaya. Kemandirian ekonomi hanya akan dapat tercapai jika kita telah tuntas dalam kemandirian budaya.

Salam Satu Jiwa, Arema!

*Edi Rudianto SSy SH, Sekretaris Jenderal DPP Garda Sandi (Gerakan Pemuda Desa Mandiri).