Kisruh Demokrat, Kemana Mahkamah Partai Politik?

Ferry Anggriawan, S.H., M.H.

+) Oleh: Ferry Anggriawan, S.H., M.H.

Beberapa judul berita di media sosial terkait kisruh Partai Demokrat seperti; “Sambil Menangis, Ketua Demokrat Jakarta Gelar Cap Jempol Darah Dukung AHY”, kemudian tangis-menangis tidak berhenti disitu; “Sambil Menangis, Darmizal Ngaku Nyesal Pernah Menangkan SBY Jadi Ketua Umum Partai Demokrat”. Dari dua judul berita di atas, opini politik lebih mendominasi perasaan pembaca, agar larut dalam tangisan mereka, berharap agar sependapat dengan kubu KLB versi Moeldoko atau sependapat dengan kubu Agus Harimurti Yudhoyono.

Opini hukum sengaja dijauhkan dari judul-judul setiap pemberitaan permasalahan ini. Padahal jika kita melihat hulu permasalahan setiap partai politik, tidak hanya bermuara dari ambisi setiap kadernya dalam berebut pos-pos penting kemudian melegalkan segala cara. Tetapi ada pembiaran aturan hukum internal partai seperti AD/ART yang sengaja diabaikan oleh beberapa oknum kader, serta Undang-Undang Partai Politik yang tidak memiliki daya, ditengah dahaga kekuasaan yang dipaksakan ketika ada kesempatan.

Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum, tidak bisa dilepaskan dari kecacatan hukum, yang menjadi fakta hukum dalam kongres tersebut. Salah satu fakta hukum yang sangat fatal adalah tidak adanya persetujuan dari Majelis Tinggi Partai, yang dimensi kedudukannya tidak hanya dilindungi dan diakui oleh AD/ART Partai Demokrat saja. Kedudukan Majelis Tinggi Partai juga diakui kedudukannya melalui Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang tentang Partai Politik.

Majelis Tinggi Partai adalah pengejewantahan dari maksud teks “Mahkamah Partai Poilitik” yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Partai Politik. Kedudukannya sangat sentral, terutama ketika terjadi konflik internal dalam Partai. Dimensi kekuatannya tidak hanya menjangkau seluruh permasalahan yang ada di Partai melalui AD/ARTnya, tetapi negara juga memberikan porsi power, jika suatu saat konflik internal partai tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri hingga ke Mahkamah Agung.

Apa power negara yang diberikan kepada Majelis Tinggi Partai? Bahwa setiap sengeketa hukum internal partai yang akan dibawa ke Pengadilan Negeri, harus menunjukkan bukti hukum, bahwa sengketa hukum internal partai tersebut sudah diselesaikan secara internal terlebih dahulu, melalui Majelis Tinggi Partai. Jika hasil dari keputusan Majelis Tinggi Partai tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan penggugat, maka sengketa tersebut bisa dibawa ke Pengadilan Negeri.

Permasalahan yang terjadi adalah kisruh internal Partai Demokrat tidak diselesaikan melalui Majelis Tinggi Partai sebagai Mahkamah Partai Politik, dan juga tidak diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Langkah penyelesaian kisruhnya adalah melakukan KLB, keluar dari rule of law dengan melangkahi kedua sistem tersebut dan mengupayakan adanya pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini adalah perilaku yang oleh penulis sebut “mengakali sistem hukum”.

Mekanisme penyelesaian sengketa internal partai politik melalui “Mahkamah Partai Politik”, seharusnya diterapkan terlebih dahulu, agar setiap perkara internal Partai Politik bisa diselesaikan melalui akar dengan satu pohon yang sama, bukannya keluar dari akar permasalahan satu pohon tersebut, kemudian menanam bibit baru, ditanam disebelahnya dengan jenis pohon yang sama. Ini sama saja dengan membiarkan pohon yang asli dan memiliki nilai historis mati karena penyakit yang dibiarkannya, kemudian mencari pembenaran dengan pohon barunya yang lebih fresh tampilannya, yang sebenarnya ditanam melalui bibit-bibit eskapisme.

Hukum adalah celah, bagi orang-orang yang ingin mencari pembenaran atas dahaga politiknya. Dahaga politik itu akan terlihat legal jika ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk sampai pada oase kekuasaan yang diidamkannya. Terhitung 30 hari sejak hasil kongres itu diumumkan, Kementerian Hukum dan HAM harus mengambil tindakan hukum terhadap KLB tersebut dan juga harus memberikan respon berupa keputusan hukum kepada kubu Agus Harumurti Yudhoyono terkait KLB tersebut. Kita tunggu keputusan Kementrian Hukum dan HAM 24 hari mendatang!

Ferry Anggriawan, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Refleksi Pemerintahan HM Anton – Sutiaji Selama 2016

Oleh: Muhammad Anas Muttaqin MSi *

Tahun 2016 segera berakhir dan 2017 akan segera datang. Dalam kurun waktu 12 bulan, banyak catatan yang telah dicapai Pemerintah Kota Malang dalam mengelola berbagai sektor. Diantaranya berbagai inovasi untuk mempercantik Kota Malang lewat revitalisasi Taman Kota, yang sebagian besar diperoleh lewat dana CSR. Maupun berbagai inovasi kampung tematik seperti kampung Jodipan dan gerakan menabung air di Kampung Glintung.

Ada prestasi dan penghargaan yang dicapai selama periode tahunan tersebut, diantaranya dalam hal pelayanan publik dan inovasi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya juga dinilai lebih baik dari sebelumnya. Namun tak sedikit juga catatan buruk muncul karena kinerja yang dinilai kurang maksimal selama 12 bulan terakhir.

Dari riset dan kajian Lembaga Hasta Komunika, catatan buruk masih dialamatkan kepada beberapa kebijakan Walikota dan SKPD karena sejumlah program yang belum berjalan dengan baik. Hal itu terjadi, karena belum terjadinya sinkronisasi program dengan baik antara konsep, perencanaan, dan implementasi di lapangan.

Lembaga riset dan konsultan ini juga mencatat, ada beberapa persoalan yang dinilai belum tuntas diselesaikan pada tahun 2016 ini, di antaranya:

Polemik Pengelolaan Parkir

Persoalan parkir merupakan salah satu masalah paling serius di Kota Malang. Mulai dari kenaikan tarif parkir, maraknya parkir liar, tidak adanya karcis parkir serta manajemen parkir yang masih kurang baik sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran PAD. Bahkan puncaknya adalah ketika muncul petisi online soal parkir yang ditujukan kepada Walikota Malang sehingga memicu sorotan dan perbincangan publik. Sampai akhir tahun ini, persoalan parkir dinilai belum sepenuhnya dapat diatasi oleh Pemkot Malang. Beberapa tindakan masih dinilai reaktif dan formalitas, tanpa memperbaiki sistem secara menyeluruh sehingga keluhan masih banyak dirasakan masyarakat.

Malang Darurat Banjir

Masalah banjir juga menjadi persoalan yang cukup sering dihadapi oleh masyarakat. Setiap musim hujan, beberapa titik di kota Malang tercatat menjadi langganan banjir. Bahkan yang terparah, beberapa bulan lalu sempat terjadi banjir yang cukup parah di beberapa titik seperti di Jalan Galunggung dan jalan Surabaya hingga menyebabkan genangan setinggi dada orang dewasa. Buruknya penataan infrastruktur saluran air dan pembangunan yang menyalahi aturan dinilai menjadi penyebab utama terjadinya banjir tersebut. Diketahui sampai akhir tahun ini, masih banyak wilayah di Kota Malang yang masih kerap dilanda banjir ketika hujan turun.

Jalan Macet dan berlubang

Kepadatan lalu lintas di Kota Malang sudah memasuki fase yang lumayan parah. Kemacetan di beberapa ruas utama Kota Malang terjadi setiap hari. Bahkan banyaknya jalan berlubang turut memperparah kondisi tersebut sehingga rawan menyebabkan kecelakaan. Buruknya pengelolaan angkutan umum di Kota Malang ditengarai menjadi salah satu penyebab kepadatan kendaraan karena masyarakat merasa kurang nyaman memakai jasa angkutan umum. Rekayasa lalu lintas yang kurang maksimal juga menjadi penyebab lain. Butuh kerjasama 3 kepala daerah di Malang Raya dalam mengatasi persoalan tersebut.

Dugaan Korupsi

Persoalan Korupsi selalu menjadi sorotan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah, begitu juga dengan Kota Malang. Beberapa isu tentang dugaan korupsi dinilai masih belum tuntas diselesaikan hingga akhir tahun ini. Diantara dugaan korupsi adalah pengadaan lahan RSUD Kota Malang sebesar Rp 4,3 miliar, dan pengerjaan Jembatan Kedungkandang sebesar Rp 7,9 miliar.

Ada juga dugaan korupsi terkait pengerjaan drainase sebesar Rp 5,8 miliar. Bahkan korupsi di Dinas Pasar Kota Malang sudah sampai pada tahap penetapan tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan juga sudah turun tangan memeriksa beberapa pejabat di eksekutif dan legislatif terkait beberapa dugaan kasus korupsi. Menurut Malang Corruption Watch (MCW), Kota Malang masuk 10 besar kasus korupsi di Jawa Timur.


Polemik Penyelesaian Pasar Dinoyo Dan Pasar Blimbing

Penyelesaian polemik pedagang Pasar Merjosari yang tidak mau dipindah ke Pasar Terpadu Dinoyo ternyata berlanjut dan belum menemukan solusi konkret hingga saat ini. Para pedagang menilai Pasar dinoyo belum layak untuk ditempati dan ada beberapa kesepakatan yang belum dipenuhi oleh investor. Bahkan beberapa saat lalu persoalan tersebut meluas dengan munculnya masalah sampah yang sampai berhari-hari tidak diangkut oleh dinas pasar Kota Malang. Polemik ini diwarnai dengan demonstrasi yang berkali-kali dilakukan oleh paguyuban pedagang pasar. Revitalisasi pasar Blimbing juga menemui persoalan serupa, relokasi pedagang ke pasar penampungan sementara belum menuai hasil hingga saat ini. Pola komunikasi dan diplomasi Pemkot Malang dalam penyelesaian masalah ini turut menuai kritik.

Menjamurnya Toko Modern

Persoalan menjamurnya toko modern di Kota Malang turut mengundang keprihatinan banyak pihak. Banyak masyarakat menilai bahwa kehadiran toko modern membuat pedagang kecil tersingkir. Tercatat sudah 257 toko modern berdiri di Kota Malang hingga pertengahan tahun ini.Puncaknya adalah munculnya Aliansi Anti Toko Modern Ilegal Kota Malang yang menuntut agar pemerintah daerah menutup toko modern yang tidak berijin dan menyalahi aturan. Aliansi juga menuntut pemerintah menata kembali operasional toko modern di kota Malang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menjamurnya toko modern dikhawatirkan akan mematikan toko tradisional dan juga memicu permasalahan sosial ekonomi di masyarakat.

Lemahnya City Branding

Branding kota menjadi semakin penting sebagai daya tarik untuk bersaing merebut perhatian konsumen, wisatawan, investor dan pemangku kepentingan lain yang menghasilkan pemasukan untuk daerah. Selama ini branding Kota Malang masih dinilai kurang maksimal baik dari sisi kemasan, strategi dan konsep. Dibutuhkan pengenalan dan keterlibatan masyarakat secara aktif untuk membantu memperkuat branding kota. Pemerintah dituntut untuk tahu bagamaina “cara menjual” dan “apa yang dijual” di daerahnya sehingga jargon “beautiful Malang” ataupun maskot Kota Malang tidak hanya menjadi slogan pelengkap belaka.

Beberapa Persoalan Lain

Selain berbagai persoalan diatas, ada beberapa persoalan lain yang dinilai masih sering terjadi di Kota Malang. Diantaranya adalah persoalan pelayanan publik yang seringkali masih menuai keluhan dari masyarakat. Layanan pengaduan SAMBAT online dinilai masih kurang maksimal dan lamban dalam merespon. Mahalnya biaya pendidikan juga masih menjado sorotan, hingga persoalan PPDB yang tiap tahun selalu menuai polemik di masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah yang seringkali berbenturan dengan kepentingan masyarakat juga masih kerap terjadi, seperti persoalan “jalan satu arah” yang pernah menjadi polemik berkepanjangan. Penataan pedagang kaki lima (PKL) di beberapa tempat dinilai juga belum berjalan maksimal. Pemerintah daerah juga dituntut untuk lebih melindungi kawasan heritage sebagai salah satu simbol dan identitas kota. Terakhir, sepak terjang Walikota Malang yang masih terkesan “one man show” menjadi sorotan masyarakat agar lebih memberi ruang kepada wakilnya untuk berbagi peran sesuai tupoksinya.

Optimisme menyambut 2017

Periodesasi pemerintahan HM. Anton – Sutiaji sudah berjalan 3 tahun lebih. Masih ada waktu sekitar 1,5 tahun lagi untuk menyelesaikan berbagai target dan program yang belum terlaksana, sebelum dilaksanakannya pilkada 2018 nanti untuk memilih kepala daerah baru. Semoga disisa waktu yang ada, Pemkot Malang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi dalam membangun Kota Malang yang bermartabat sesuai dengan visi misi yang dicanangkan. Butuh partisipasi dari semua pihak untuk mensukseskan hal tersebut. Salam Satu Jiwa!

*Muhammad Anas Muttaqin MSi, Direktur Eksekutif HASTA KOMUNIKA Research & Consulting.

Diskresi BP2T Kota Malang, Pelanggaran Serius atas Tata Kelola Toko Modern

Oleh: Soetopo Dewangga *

Menurut Undang –Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang merupakan alat penyelenggara negara yang mempunyai kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena itu BP2T sebagai Badan Pelayan Publik harus mampu membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik sekaligus merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Semangat UU Pelayanan publik jelas, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai azas-azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.

Terkait pelayanan BP2T perihal perijznan operasional toko modern di Kota Malang, Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang bersama Aliansi Masyakat Peduli UMKM telah melakukan hearing dengan BP2T dan Dinas Perindag yang difasilitasi Komisi C DPRD Kota Malang, dan terungkap secara nyata, BP2T telah melukan pelanggaran terhadap Perda No 8 Tahun 2010 khususnya Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa, Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern, wajib memiliki IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Dalam hearing itu, Kepala BP2T mengakui bahwa BP2T sebagai Badan yang melayani perizinan tidak pernah mengeluarkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), kecuali izin gangguan (HO) dan Amdal Lalin. Diskresi yang dilakukan BP2T Kota Malang ini berdampak pada operasional toko modern yang masif (223 unit) yang keberadaannya ilegal, karena hanya dialasi hak izin HO dan secara nyata merupakan pelanggaran terhadap Perda No 8 tahun 2010.

Keberadaan operasional toko modern di Kota Malang mayoritas dikelola dengan model ritel modern waralaba, yang seharusya juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No 28 tahun 2002 tentang waralaba Jo Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2007 tentang waralaba. Ketugasan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi tentang waralaba ini melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindag, yaitu pemrosesan rekomendasi perizinan di bidang usaha perdagangan dan pelaksanaan pemberian dan pencabutan perizinan di bidang perdagangan.

Sesuai lampiran III A-1 Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indoensia No 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang penyelenggaraan waralaba, maka di dalam surat permohonan tanda pendaftaran waralaba ( SP-STPW ) harus menguraikan perihal jenis dan merk usaha yang diwaralabakan sebagaimana tertuang dalam porpektus waralaba.

SP–STPW inilah sebagai check list bagi Perindag untuk melakukan monitoring dan evaluasi operasional toko ritel modern waralaba. Jika ada temuan pelanggaran terhadap SP–STPW, Perindag dapat melakukan tindakan dari peringatan hingga pencabutan SP–STPW yang berarti akan menghentikan operasional ritel modern waralaba.

Dalam praktek ritel modern waralaba di Kota Malang, ternyata megikuti tren pola hukum pasar, yaitu meyediakan barang yang dibutuhkan konsumen, hingga semua kebutuhan masyarakat tersedia di toko modern waralaba, bahkan diberi label sesuai dengan merk toko modern waralaba yang bisa jadi ada unsur pelanggaran HAKI (Hak intelektual maupun hak cipta).

Ketika ritel toko modern waralaba tidak memiliki SP-STPW maka keberadaan ritel toko modern waralaba Ilegal sebagaimana diatur dalam UU No 28 tahun 2002 tentang waralaba. Dan sebaliknya jikalau ritel toko modern waralaba pemegang SP-STPW menjalankan praktek perdagangan yang menyimpang dan dibiarkan oleh Dinas Perindag, maka ini juga pelanggaran Tupoksi Dinas Perindag terhadap UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Jalan tengah yang diusulkan Aliansi Masyarakat Peduli UKMK Kota Malang dan menunggu rekomendasi DPRD Kota Malang, adalah ferivikasi faktual terhadap operasional dan tata kelola toko modern di Kota Malang, agar terjadi sebuah persaingan usaha yang sehat serta kondusif, sebagaimana diatur dalam UU No 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga UMKM kota Malang bisa tumbuh dan berkembang sebagai penyokong utama dalam pertumbuhan ekonomi baik dalam sekala lokal maupun nasional.

Berdasar informasi yang diterima Aliansi yang perlu dipastikan, bahwa ada sekitar 40% dari 223 toko modern di kota malang izinnya akan berakhir pada 2015, semoga BP2T tidak lagi melakukan perpanjangan izin, walau bagi aliansi, izin yang dikeluarkan BP2T secara nyata bertentangan dengan perda No 8 tahun 2010, sehingga bisa dinyatakan ilegal, setidaknya ini bisa menjadi sebuah langkah awal kemauan politik pemerintah Kota Malang untuk menata keberadaan toko modern, termasuk toko modern waralaba sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Jikalau pembiaran ini terus berlanjut, bukan mustahil rakyat akan bertindak dalam batas ketidakwajaran sebagaimana BP2T dan Perindag yang terindikasi turut serta melakukan ketidakwajaran atas bergai diskresi operasional toko modern di Kota Malang.

Pada Konsumen dan pelaku UMKM saatnya menjadi konsumen dan pelaku UMKM yang cerdas, saling bergandeng tangan untuk melakukan perlawanan dalam batas–batas kepatutan atas penghisapan potensi ekonomi dalam persaingan usaha yang tidak sehat akibat diskresi pemkot Malang atas operasional toko modern yang ilegal dan carut marut.

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Malang dan Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli UMKM.

Kartini di Tengah Covid-19, Refleksi Masa Perjuangan Kaum Perempuan

Oleh: Eulrasia Kristi

Selamat Hari Karitini (21 April 1879 sampai 21 April 2020). Selamat merayakan kehidupan sebagai perempuan-perempuan pemberi hidup, khususnya untuk semua perempuan yang saat ini sedang berjuang antara menolong orang lain di ambang batas kehidupan dengan melindungi diri sendiri. Semoga kalian selalu diberikan hati yang besar, semangat yang tidak pernah usang, dan harapan yang selalu mengiringi langkah juang.

Dalam merefleksikan semangat perjuangan Kartini tentunya kita patut memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap perempuan-perempuan yang saat ini menjadi garda terdepan pejuang melawan pandemi covid-19, yaitu para tenaga kesehatan. Keteguhan dan ketegaran yang diwarikaskan oleh seorang Kartini dalam perjuangannya menjadi sebuah pemaknaan kontekstual yang dilanjutkan oleh perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan terkhususnya di Indonesia pada saat ini.

Memiliki keteguhan yang kuat terhadap tugas dan panggilan, bukan hanya sebatas pada sebuah profesi. Tetapi misi panggilan atas nama kemanusiaan serta ketegaran hati untuk tetap setia pada konsekuensi yang akan diterima. Beberapa konsekuensi yang harus dialami mereka adalah tidak bertemu keluarga, melawan rasa khawatir dan takut, penolakan akibat stigma di masyarakat, serta nyawa mereka sendiri.

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) pada tahun 2019, jumlah perempuan sebagai tenaga kesehatan secara global mencapai 70 persen dari total keseluruhan tenaga kesehatan. Di Asia Tenggara, mayoritas tenaga kesehatan adalah perempuan, terdapat 79 persen perempuan yang berprofesi sebagai perawat dan 61 persen sebagai dokter.

Di Indonesia, berdasarkan data Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) per April 2017 tercatat jumlah perawat sebanyak 359.339 orang yang terdiri dari 29 persen atau sebanyak 103.013 orang perawat laki-laki dan 71 persen atau sebanyak 256.326 merupakan perempuan. Jika dipresentasikan berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan, perawat yang bekerja dirumah sakit adalah sebesar 58,26 persen dan 29,46 persen pada puskesmas (Kemeterian Kesehatan 2017).

Meningkatnya jumlah pasien yang terkena virus corona sampai saat ini tentunya tidak sebanding dengan jumlah perawat atau tenaga kesehatan yang tersedia. Rasio perawat terhadap 100.000 penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebesar 94,07. Pada tahun 2015, angka ini menurun menjadi 87,65 perawat per 100.000 penduduk, serta pada tahun 2016 adalah 113,40 per 100.000 penduduk.
Rasio ini masih jauh dari yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 sebesar 180 perawat per 100.000 penduduk (Kementerian Kesehatan 2017).

Hal inilah yang menjadi kendala dalam pemutusan mata rantai penangan covid-19 yang bukan hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. Permasalah kekurangan tenaga kesehatan dengan sendirinya mengakibatkan beban jam kerja melampaui batas normal bagi tenaga kesehatan terutama bagi yang perempuan. Disamping itu, dampak psikologis, ekonomi dan stigma sosial, kesehatan dan keselamatan juga merupakan faktor paling penting. Berdasarkan catatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hingga 6 April terdapat 24 dokter meninggal karena Corona. Tujuh orang diantaranya merupakan perempuan.

Sampai saat ini, terdapat persoalan mendasar terkait kebutuhan terhadap Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit. Diketahui APD untuk tenaga kesehatan masih kurangan dan sangat langka. Tenaga medis mulai kekurangan APD untuk tangani pasien terkena virus corona.

Melonjaknya angka pasien nyaris tak seimbang dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan APD, seperti yang terjadi pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito Yogyakarta (Tempo 2020). PPNI juga menyebutkan bahwa masih dibutuhkannya ribuan alat pelindung diri (APD) bagi anggotanya yang bertugas di 34 rumah sakit rujukan Covid-19 di Jawa Barat. Kebutuhan APD tersebut dianggap mendesak keberadaannya, mengingat perawat sebagai petugas medis yang kontak langsung dengan pasien.

Seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2010, bahwa APD merupakan prosedur utama dalam kegiatan pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi risiko keselamatan dan kesehatan kerja para petugas. Sehingga penyediaan APD merupakan kewajiban perusahaan pemilik fasilitas kesehatan.

Untuk itu sangat diharapkan peran pemerintah dapat mengatur tentang persoalan ketersediaan APD dan juga mekanisme harga yang berlaku di pasaran. Sehingga harga APD tidak melonjak tinggi. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan perhatian dengan sebaik-baiknya terhadap pejuang garis terdepan melawan Covid-19 untuk memastikan kebutuhan alat kesehatan dan keselamatan yang tetap terjamin.

Disamping itu, kitapun tidak dapat melupakan perempuan-perempuan dibalik tersedianya kebutuhan APD bagi tenaga medis. Mereka perempuan yang masih bekerja di dalam ancaman dampak Covid-19 demi untuk keselamatan pasien dan perempuan lain, adalah salah satu bentuk kontribusi paling nyata bagi kartini masa kini.

Terdapat sekitar 60 persen UMKM di Indonesia yang memproduksi masker, baju pelindung, dan hand sanitizer juga diperankan oleh perempuan. Berdasarkan rilis Kementerian Koperasi dan UKM, telah dilakukannya kerjasama dan membantu distribusi penjualan produk para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memproduksi Alat Pelindung Diri. Di Yogyakarta terdapat UMKM yang beralih produksi ke pembuatan masker yang dikerjakan oleh seluruh tenaga kerja yang adalah perempuan.

Tidak lupa teruntuk perempuan-perempuan pengambil kebijakan yang melakoni peran pucuk pimpinan sebagai pejabat publik seperti Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati guna penanganan dampak Covid-19, dalam melakukan kebijakan-kebijakan strategis untuk mengatasi persoalan siklus perputaran ekonomi daerah, kesejahteraan masyrakat, permasalahan kesehatan dan sosial dan dampak lainnya.

Para perempuan pekerja kreatif seperti influencer yang memberikan kontribusi mereka melalui kampanye positif melalui media sosial bagi masyarakat Indonesia seperti tetap stay at home, penggunaan masker, galang donasi untuk membantu tanaga kesehatan maupun masyarakat yang terkena dampak Covid. Perempuan pekerja sosial yang menggerakan lembaga-lembaga bantuan sosial serta para jurnalis yang senantiasa bertugas meliput di tengah wabah Covid. Begitu juga para pengusaha yang mengubah skema produksi untuk membantu kebutuhan APD para tenaga medis, seperti perancang busana Anne Avantie yang memproduksi dan menyumbangakan APD secara gratis (www.kompas.tv). Hal itu merupakan bentuk pemaknaan paling konstekstual terhadap perjuangan Kartini diikuti oleh perempuan Indonesia saat ini.

Untuk perempuan tenaga kesehatan, pengambil keputusan, para pekerja formal dan informal, ibu rumah tangga, perempuan aktivis mahasiswa, pekerja kreatif, jurnalis, pengusaha serta semua perempuan Indonesia, selamat memaknai kembali perjuangan Kartini dengan pengorbanan paling tulus yang dilakukan oleh kalian semua pada saat ini. Semangat perjuangan mengiringi kita sampai keadaan kembali membaik menjadikan Indonesia kuat dalam menghadapi ancaman pandemi covid-19. Kehidupan selalu membutuhkan energi positif para perempuan penjaga kehidupan. Selamat merayakan, Selamat berjuang. Kebaikan mengikuti.

*) Eulrasia Kristi, Mahasiswi Semester 4 Jurusan Ilmu Komunikasi (Konsentrasi Jurnalistik) Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI) Malang.

Menghadapi Ancaman Ekonomi dari Kepikunan

Oleh: Dr Yuniar Sunarko SpKJ *

Berbagai keberhasilan di bidang kesehatan membuat lebih banyak orang di Indonesia hidup lebih panjang. Di satu sisi, tentu ini sesuatu yang sangat menggembirakan, karena warga senior dengan berbagai kemampuan dan pengalamannya dapat menjadi kontributor dalam pembangunan.

Namun bagai keeping uang bermata dua, kita juga harus menerima konsekuensi bahwa berbagai penyakit degeneratif juga meningkat seiring bertambah panjangnya usia harapan hidup. Demensia (kepikunan) adalah salah satu di antaranya.

Di seluruh dunia saat ini terdapat sekitar 900 juta orang berusia lebih dari 60 tahun, dan jumlah tersebut akan terus meningkat. Dalam World Azheimer’s Report 2015 yang dilansir oleh Alzheimer Disease International dinyatakan bahwa antara tahun 2015-2050 di negara berpenghasilan tinggi akan terdapat peningkatan jumlah warga senior sebesar 56%, sementara di negara berpenghasilan menengah diperkirakan peningkatan berada di kisaran 138 – 185%.

Sementara di negara berpenghasilan rendah – di mana sumberdaya untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi penuaan populasi sangat terbatas – penduduk berusia lanjut diperkirakan akan meningkat sebesar 239% dalam periode tersebut. Kelompok negara yang disebut terakhir ini memikul beban ganda (double burden), di mana masalah kesehatan ibu dan akan serta penyakit infeksi masih menuntut perhatian besar sementara masalah penyakit degeneratif terus meningkat berlipat kali.

Diperkirakan 46,8 juta orang mengalami Demensia di seluruh dunia, dan 58% di antaranya berada di negara berpenghasilan menengah ke bawah. Angka tersebut akan meningkat dua kali lipat setiap 20 tahun. Saat ini setiap 3 detik – bersamaan dengan setiap tarikan nafas kita – di seluruh dunia bertambah satu pasien yang dididagnosis Demensia.

Setelah selesai mencermati angka-angka yang disajikan di atas, mari kita mulai memahami bahwa dampak Demensia dapat dilihat pada tiga tingkatan yang saling berhubungan, yaitu Orang Dengan Demensia (ODD), keluarganya, dan masyarakat luas. Sementara Demensia berkaitan dengan menurunnya usia harapan hidup, yang lebih memerlukan perhatian adalah kualitas hidup ODD sendiri dan keluarganya.

Dibandingkan pendampingan pada penyakit lain, ODD memerlukan lebih banyak bantuan. Pada tahap lanjut, mereka memerlukan bantuan di hampir semua aspek kehidupannya : makan, toileting, berpakaian, berpindah tempat, menjaga diri, dan sebagainya. Tentu ini bukan kualitas hidup yang diinginkan oleh semua orang yang berharap dianugerahi umur panjang.

Sementara bagi keluarga / caregiver – nya, kelelahan bertubi-tubi yang timbul selama mendampingi ODD menambah berat beban sehari-hari mereka sendiri. Anggota keluarga yang 24 jam melakukan pendampingan tentu lama kelamaan akan tiba pada titik terbawah kekuatan fisik dan mentalnya.

Konsekuensi lebih lanjutnya adalah penurunan produktivitas dan kualitas pekerjaan keluarga/ caregiver di luar kegiatan pendampingan ODD, karena setiap hari mereka akan berangkat kuliah atau bekerja dalam kondisi tidak prima. Ini disebut Informal Care Cost, yang belum pernah dapat dihitung secara pasti, namun diperkirakan proporsinya sebesar 40% dari beban ekonomi akibat Demensia.

Global cost akibat Demensia di Amerika Serikat meningkat dari US$ 600 miliar pada tahun 2010 menjadi US$ 818 miliar atau 1,09% dari GDP pada tahun 2015. Angka pasti untuk Indonesia belum diperoleh, namun pasti tidak terlalu jauh dari angka tersebut, atau bahkan lebih besar.

Bagaimanakah kita dapat menjawab tantangan ekonomi akibat Demensia ini? Negara-negara yang tergabung dalam G7 telah merilis Global Action Against Dementia. Aksi yang meliputi awareness raising (peningkatan kesadaran), komunitas ramah Demensia/ lansia, serta peningkatan kualitas pelayanan ini direkomendasikan untuk diikuti pula oleh negara- negara G20 – di mana Indonesia termasuk di dalamnya – karena peningkatan beban ekonomi akibat Demensia lebih tinggi di kelompok ini.

Dengan segala sumberdaya yang kita miliki sekarang, kita harus mulai bahu membahu merancang strategi untuk meminimalkan dampak ekonomi akibat transisi demografi ini. Kita mulai dari sekarang untuk memasyarakatkan gaya hidup sehat sejak dini agar tidak menambah populasi penyandang Demensia di masa depan. Bersediakah Anda?

*Dr Yuniar Sunarko SpK, Psikiater di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dan anggota ALZI (Alzheimer Indonesia)-Malang Chapter.

Babak Akhir yang Menentukan (2-Tamat)

Anwar Hudijono

Oleh: Anwar Hudijono

Pada masa sebelum Ramadhan, kita hidup tanpa fokus. Bagaikan air yang mengalir tanpa arah. Meluber ke mana-mana.

Kehidupan yang diawali dengan siang berakhir malam. Diawali malam berakhir siang. Dimulai sore berakhir pagi. Diawali pagi berakhir sore. Berulang-ulang. Terus menerus. Begitu seterusnya. Siklistis.

Kita hidup sekadar hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai seorang manusia. Tujuannya hanya untuk hidup. Sibuk. Penuh perjuangan. Tapi itu perjuangan yang hampa. Sia-sia. Maka, hidup yang demikian itu sebenarnya hidup yang tanpa tujuan.

Secara eksistensial, kehidupan yang demikian sebenarnya sudah mati. Ajaran adiluhur Jawa mengatakan, mati sajeroning ngaurip (mati dalam hidup).

“Demi matahari yang sudah condong (ashar). Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. (Quran: 103:1-2).

“Telah dekat kepada manusia hari perhitungan segala amal mereka. Sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (dari akhirat).” (Quran: 21:1).

Mengapa manusia terperangkap dalam sistem kehidupan demikian? Pertama, faktor internal beruapa dorongan hawa nafsu. “Dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu. Karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan Hari Perhitungan.(Quran: 38:26).

Ajaran adiluhur Jawa menuturkan, melik nggendhong lali, hanyut pada keinginan sehingga membuat diri larut dalam lupa (lengah). Yang berkuasa lupa bahwa kekuasaan adalah amanat dari Tuhan yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat.

Fakfor eksternal berupa tarikan dari kuasa kegelapan beserta seluruh sistem dan aparatusnya. Seluruh jaringannya. Tarikan, bujuk rayu, tekanan Iblis sebagai puncak kuasa kegelapan saja sudah sangat berat, apalagi di akhir jaman sekarang ditambah Dajjal, mahluk yang secara khusus diciptakan untuk memberi ujian dan cobaan (fitnah) kepada manusia. Dan merupakan fitnah terbesar sepanjang kurun sejarah umat manusia.

Artificial intelligent

Dorongan dan tarikan membuat kita beringsut-ingsut menjauh dari Allah. Berpaling dari Allah ke uang, duit, fulus, qian, keserakahan, hedonisme (kenikmatan duniawi), jabatan, kekuasaan, permusuhan, kebencian, harta kekayaan, keputusasaan, kapitalisme, despotisme, sekularisme, liberalisme, kedzaliman, kesombongan, perusakan (fasad).

Tanpa menyadari, kita secara substansial telah menjadi serigala yang melambangkan kekejaman dan penindasan.

Telah menjadi tikus yang melambangkan kelicikan.
Telah menjadi anjing yang melambangkan tipu daya.

Telah menjadi domba yang melambangkan penghambaan.

Bisa juga kita sebenarnya secara substansial telah menjadi “jazad”. Siapa itu “jazad”?
Al Quran menyebut jazad di Surah Al Anbiya 8, “Dan Kami tidak menjadikan mereka (Rasul-rasul) sebagai “jazad” yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak (pula) hidup kekal.

Jazad di jaman Nabi Musa berupa patung anak sapi berbahan emas yang diciptakan Samiri. Patung itu hebat, bisa mengeluarkan suara. Pada akhirnya dinobatkan sebagai Tuhan oleh umat Bani Israel. (Quran: 20: 87 – 97).

Di jaman yang lebih muda yaitu semasa Nabi Sulaiman “jazad” adalah sesuatu yang tergeletak di singgasana Sulaiman. Suatu sosok yang mengerikan sampai Sulaiman yang sakti pun bergetar. Jazad itu ditafsirkan sebagai Dajjal. (Quran: 38:34).

Di jaman now, bisa jadi jazad itu adalah mesin artificial intelligent (AI). Cerdas, hebat tetapi tanpa hati. Ketika manusia sudah tidak memiliki hati atau buta hatinya maka secara substansial tidak ubahnya sebagai AI.

Manusia menjadi seperti “jazad” buatan Samiri. Memposisikan diri sebagai Tuhan. Diejwantahkan dengan perilakunya. Ada yang merasa paling benar. Merasa paling berkuasa. Paling kaya. Paling digdaya. Paling pintar.

Bisa juga kita tanpa terasa telah menjadi pengikut “neo-Samiri”. Penyembah AI. Manusia bergantung kepada AI daripada Tuhan. Menjadikan AI sebagai maha pengatur kehidupan.

“AI sudah mengendalikan dunia saat ini,” kata Tristan Harris, pakar IT dan mantan Desainer Estetik Google.

Jiwa yang suci

Dan puasa Ramadhan memiliki nilai penyangkalan terhadap hidup tanpa tujuan. Pengendalian agar manusia tidak menjadi budak hawa nafsu. Bengteng dari tarikan kekuatan kuasa gelapan, iblis, setan, Dajjal beserta krunya.

Maka diharapkan begitu selesai Ramadhan kita kembali ke fitrah, dasar penciptaan yaitu sebagai ruh Allah, jiwa yang suci. Manusia bertaqwa.

Demikian pula saat kita selesai hidup di dunia (mati), kita kembali kepada Allah dengan membawa fitrah kita. Kita disambut dengan sapaan, “Wahai jiwa yang bersih/suci. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku. Dan Masuklah ke dalam surga-Ku. (Quran:89:27-30).

Rabbi a’lam (Tuhan Maha Tahu).

Anwar Hudijono,
Kolumnis tinggal di Sidoarjo.
11 Mei 2021

Aibon Effect dalam Polemik MCC (Malang Creatif Center) Kota Malang

Oleh: Dito Arief Nurakhmadi

Beberapa waktu belakangan, publik dikagetkan dengan ramainya pemberitaan pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD DKI Jakarta Tahun 2020, dimana diantaranya penganggaran Lem Aibon dan Pulpen Gambar yang dianggap tidak masuk akal dengan nilai fantastis mencapai 83 M dan 123 M untuk dua item tersebut. Meskipun belakangan coba diklarifikasi oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, bahwa permasalahan mekanisme input sistem dalam E-Budgeting yang menjadi sebab musabab, namun apa lacur karena sudah riuh di ruang publik akhirnya menjadi isu liar yang kemudian menjadi polemik, bahkan turut membuat berbagai tokoh seperti Ketua KPK Agus Raharjo hingga beberapa Menteri turut berkomentar terhadap polemik tersebut.

“Aibon Effect” di DKI Jakarta rupanya hinggap juga di Kota Malang, meskipun item-nya beda namun kontroversinya sama, yaitu diantaranya anggaran 25 Miliar untuk Makan Minum Pemkot Malang, dan ada juga polemik 125 Miliar untuk Gedung MCC (Malang Creatif Center) dalam RAPBD Kota Malang 2020. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bermula dari Ruang Rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran untuk pembahasan APBD 2020, dan sama-sama dimunculkan oleh Politisi (Red-Anggota DPRD). Meskipun sih, sampai saat ini belum sampe ada Menteri atau Pejabat tinggi Negara yang komentar (seperti DKI Jakarta), namun secara kegaduhan, meskipun getarannya berbeda, cukup menarik perhatian banyak masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang. Apalagi Kota Malang yang saat ini belum menerapkan E-Budgeting, kegaduhan terkait anggaran tentu larinya kepada Good Will terkait transparansi anggaran kepada publik.

MCC (Malang Creatif Center) dengan berbagai kontroversinya adalah gagasan turunan dari Mimpi dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada Kota Malang 2018 kemarin, Drs. H. Sutiaji dan Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko yang secara resmi kemudian masuk dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Malang 2018-2023, yang ingin mewujudkan Malang Creatif dan Malang Smart (Smartcity) sebagai Masa Depan Kota Malang ke depan dalam salah satu Visi Misi-nya, yang kemudian dibreakdown melalui RKPD dalam APBD Tahun 2020. Sebenarnya tidak hanya Proyek MCC ini saja yang harusnya menjadi Perhatian karena jumbonya anggaran yang dibutuhkan, karena ada juga Proyek Jembatan Kedungkandang, Islamic Center, Taman Bunga Internasional Merjosari, Kayutangan Heritage dan Mini BlockOffice Belakang Balai Kota Malang, yang kesemuanya teranggarkan dalam RAPBD 2020.

Namun yang kemudian membuat menarik adalah, ketika Bapak Ibu DPRD Kota Malang menyampaikan khususnya untuk Proyek MCC, bahwa mereka “Menolak dengan memberikan Catatan” terhadap Proyek tersebut, disertai dengan menyampaikan alasan bahwa pembahasan sebelumnya telah dilakukan oleh DPRD sebelumnya, yaitu DPRD hasil PAW periode 2018-2019, dimana dianggap ada semacam “Pengkondisian” bahwa Proyek MCC tersebut bisa lolos. Pertanyaannya, betulkah ada pengkondisian? Karena tentunya ini akan berkonsekuensi hukum bila memang benar adanya, karena Kota Malang masih hangat betul dengan cerita 40 Anggota DPRD nya terjerat KPK karena “Pengkondisian” RAPBD 2015 silam, apakah kemudian DPRD pengganti Lapis Kedua ini berani mengulangi hal yang sama.

Tentu menjadi aneh ketika DPRD Kota Malang saat ini mempertanyakan Asbabun Nuzul hadirnya beberapa proyek kontroversial tersebut, bahkan cenderung cuci tangan menyalahkan DPRD PAW kemarin yang dianggap meloloskan sejumlah proyek mercusuar dalam KUA PPAS 2020, terlebih ada 9 Alumni DPRD PAW yang saat ini meneruskan Magangnya menjadi Anggota DPRD Penuh Waktu di Periode 2019-2024.

Menurut saya, sejatinya DPRD adalah Lembaga Negara yang merupakan representasi perwakilan dari Partai Politik yang terpilih berdasarkan kursi yang diperoleh, sehingga sikap, pendapat, kritik dan kebijakan Fraksi dan anggota DPRD secara pribadi merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan Partainya, maka melihat kebijakan dalam lingkup DPRD tidak bisa secara parsial melainkan harus utuh dan berkelanjutan, sebagai bagian dari tanggungjawab Partai Politik yang memiliki perwakilan di DPRD, baik itu periode kemarin, periode saat ini maupun yang akan datang.

Kebijakan pembahasan anggaran tentunya harus mengacu pada regulasi yang mengatur, UU No.23 Tahun 2014, PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 33 Tahun 2019, tidak lupa harus linear dengan RPJP dan RPJMD Kota Malang sebagai Ruh Arah Pembangunan Kota Malang. Menilik definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Pasal 1 adalah Eksekutif dan Legislatif, sehingga pembahasan kebijakan yang menyangkut anggaran seperti KUA PPAS, PAPBD maupun RAPBD tentunya merupakan kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, melalui forum di Alat Kelengkapan Dewan yang ada dan melalui kebijakan Fraksi yang merupakan representasi dari Partai Politik. Sehingga perdebatan terkait rencana kebijakan anggaran, baik itu kritik, koreksi dan saran masukan tentunya dapat dimufakatkan melalui forum-forum tersebut, tentunya juga dengan membuka keran keterbukaan seluas-luasnya, memfasilitasi aspirasi dari masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada.

Kami paham, menjadi DPRD itu tidak mudah, karena dibutuhkan kecakapan pengetahuan, kecukupan pikiran, kelihaian berkomunikasi dan kemampuan dalam menghadapi tekanan-tekanan publik. Meskipun kita pun tahu, politisi paling senang berselancar dengan sesuatu yang kontroversi dan berpolemik, namun kedewasaan berpolitik saya kira tetap harus dikedepankan. Karena dalam kamus pemerintahan daerah, tidak dikenal namanya OPOSISI, sehingga sikap Asal Beda, Asal Tolak, Asal Bunyi apalagi Asal Selfi sudah waktunya dihilangkan.

*) Dito Arief Nurakhmadi, Alumni Magang Tugu 1A

Kongres HMI Ricuh itu Seksi

Anwar Hudijono. (Istimewa)

Oleh: Anwar Hudijono

Yang mau bilang itu aib silakan. Yang mau menyatakan prihatin boleh-boleh saja. Yang mau kesal dan malu tak masalah. Saya sendiri melihat kericuhan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-31 di Surabaya itu seksi gitu low.

Kenapa? Pertama, Kongres ricuh ini bukan yang pertama. Kongres di Depok obrak-abrikan. Kongres di Ambon awut-awutan. Kericuhan Kongres Surabaya ini kabarnya juga bukan yang terparah. Dengan demikian anggap saja kericuhan ini bagian dari dinamika organisasi.

Sekaligus sebagai pembelajaran bagi kader yang mau terjun ke politik. Bahwa proses politik itu seringkali dibumbui kekerasan. Politik sekarang ini politik hibrida. Proses politik tidak cukup dengan lobi, negosiasi, tetapi juga propaganda, kekerasan, intimidasi. Ke depan politik hibrida ini akan semakin menggigit. Nah, di sinilah salah satu seksinya kericuhan Kongres.

Kedua, HMI itu organisasi anak muda. Tingkat emosinya masih tinggi. Sementara intelektualitasnya ya masih datarlah. Cuma mereka saja kadang-kadang kemenyek merasa sudah hebat. Tapi itu pun tidak apa-apa. Karena anak muda itu ibarat padi yang masih hijau, gabahnya belum berisi sehingga berdiri mendongak.

Apalagi ini jaman digital. Jaman medsos. Medsos itu konsumsi emosional. Di situ emosi berubah-ubah secara cepat. Dari ketawa tiba-tiba ngamuk. Dari grup persaudaraan berubah jadi grup gegeran. Medsos itu menaikkan daya emosionalitas. Saat bersamaan menurunkan daya intelektualitas. Maka para ”ahlul medsos” lazimnya baperan.

Kebalikan dengan buku. Buku itu konsumsi intelektualitas. Membaca buku itu ada waktu dan energi merenung. Menelaah. Menimbang-nimbang. Buku membahas persoalan secara lebih menyeluruh. Kenapa generasi awwalun HMI pintar-pintar, intelektualitasnya mumpuni karena mereka pedoyan buku. Betapa mereka bangga jika kamar kostnya penuh dengan buku.

Saya menduga mayoritas peserta Kongres ini ahlul medsos. Hanya masalahnya, apakah kader-kader HMI sudah merasa puas menjadi ahlul medsos?

“Politik transaksional”

Ketiga, kericuhan itu pertanda tidak ada operasi senyap dengan uang. Di jaman now, alat efektif yang bisa membikin diam itu uang. Kalau uang justru malah bikin ricuh itu berarti pembangian tidak merata atau ada entit-entitan.

Saya sangat prihatin ketika berembus kabar Kongres di Jogja ada isu cukong membawa karungan uang di arena Kongres. Ada kandidat bagi-bagi uang pulsa. Uang tiket. Entah apapun namanya. Yang jelas itu bagian dari politik transaksional. Benar tidaknya saya tidak tahu.

Kok bisa cukong terlibat? Sangat mungkin. Pimpinan HMI itu berpotensi menjadi pemimpin Indonesia. Terbukti banyak pemimpin Indonesia berlatar belakang HMI. Di Kabinet Jokowi-Ma’ruf saja ada sejumlah kader HMI. Sekian persen anggota DPR dan MPR kader HMI. Bagi cukong, membangun oligarki itu dimulai sejak dini.

Berdasar ilmu titenologi, saat ini ada kader-kader HMI yang sudah jadi alumni masuk dalam jaringan oligarki. Konon Indonesia saat ini dikendalikan oleh kekuatan oligarki. Dan bisa jadi justru mereka itu kini jadi patron para kader yang ikut Kongres.

“Tarekat intelektual”

Anggap saja, sekali lagi, ricuh ini dinamika organisasi sesaat. Jangan diperpanjang. Jangan sampai HMI tersempal seperti jaman HMI MPO.

Sebagi orang tua, saya tidak bisa mengatakan kalian harus begini kalian harus begitu. Bernostalgia jaman saya muda. Kader-kader sekarang hidup dengan masalah dan tantangan tersendiri. Punya jaman sendiri.

Hanya karena di akhir jaman, saya mengingatkan bahwa HMI harus menjadi generasi yang didatangkan oleh Allah. Generasi yang dicintai Allah dan mereka mencintai-Nya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap tegas/keras terhadap orang-orang pagan. Yang berjihad di jalan Allah. Tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. (Quran 5:54).

Kader-kader HMI sebaiknya melakukan “tarekat intelektual” dalam arti berani prihatin. Tidak larut dalam kemegahan dunia. Tidak hanyut dalam materialisme, liberalisme, hedonisme. Seperti yang disimbolkan dengan anak muda yang ikut Nabi Musa berguru kepada Hidlir. Seperti generasi Ashabul Kahfi yang dirahmati Allah.Salah satu isi “tarekat intelektual” itu adalah berani menunda kesenangan.

Berani menunda kesenangan inilah yang dinasehatkan Cak Nur kepada seorang mantan ketua umum HMI. Dia ini karier politik sangat cemerlang. Banyak yang memprediksi, selangkah lagi dia menjadi pemimpin RI. Sayang, dia melupakan nasehat Cak Nur. Akhirnya, bukan hanya pupus karier politiknya, malah masuk penjara.

Coba pasca ricuh ini, melakukan “tarekat intelektual” sehingga menjadi danau yang tenang, bening setelah bergelombang diterjang badai. Rabbi a’lam.

Anwar Hudijono,
kolumnis tinggal di Sidoarjo

Buya Syafii itu Seperti Nabi Khidir

Tak segan Menko PMK Muhadjir Effendy mencium tangan Buya Syafii Maarif. (Dok Keluarga/Mvoice)

Oleh Anwar Hudijono*

“Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain”. Begitu pembukaan juz tiga Quran surah Al Baqarah ayat 253, posisi kiri paling atas.

Allah memilihkan jenis kelebihan pada rasul-Nya untuk menjawab persoalan umat mereka. Sesuai tuntutan jamannya. Sesuai momentumnya.

Rasulullah Yusuf diberi kelebihan soal ekonomi dan bisnis karena pada jamannya terjadi krisis ekonomi. Nabi Ayub diberi kelebihan kesabaran yang tiada batas untuk menghadapi krisis di atas krisis.

Rasulullah Musa diberi mukjizat yang dahsyat karena jamannya dikuasai oligarki atau persekutuan Firaun (despotisme politik dan militer), Qarun (kapitalisme) dan Hamam (teknologi dan sihir). Mirip-miriplah dengan Amerika sekarang.

Rasulullah Sulaiman diberi kelebihan bidang sains dan teknologi karena menghadapi persekutuan rahasia umat Yahudi dengan setan ahli sihir dan teknologi. (Quran Al Baqarah 102). Persekutuan ini yang kemudian disebut Yakjuj dan Makjuj. Mereka memiliki tuhan yang dibelenggu (Quran Al Maidah 64). Siapa yang dibelenggu? Jawabnya ada di Hadits Tamin Ad-Dhari. Yaitu Dajjal.

Demikian pula cara Allah memilihkan pemimpin Muhammadiyah disesuaikan dengan permasalahan persyarikatan, umat dan bangsa. Pas dengan mementumnya. Tuntutan dan kebutuhan. Semua itu indikator betapa sayang dan ridha-Nya kepada Muhammadiyah.

Pak AR dihadirkan saat Muhammadiyah harus menghadapi kepemimpinan nasional gaya “Raja Jawa”. Figur Pak AR itu seperti pohon kelapa. Sangat kuat tetapi luwes. Arah angin diikuti sedikit tapi tidak sampai mentelung. Malah sebaliknya jadi kelihatan indah karena blaraknya melambai-lambai seperti tangan penari remo. Dia bisa nyurteni (memahami) dan ngemong Pak Harto.

Karena rezim tidak mempan oleh amar ma’ruf nahi mungkar gaya Pak AR, bahkan semakin mbegudul karepe dewe (menjadi-jadi) lantas Allah mengganti pemimpin Muhammadiyah dengan Amien Rais. Suaranya lantang, jago mengramesi kata-kata, saraf takutnya sudah putus sehingga berani melengserkan Pak Harto.

Bagaimana dengan Prof Haedar Nashir? Saya sangat yakin Allah memilihkan dia juga karena pada momentum terbaiknya. Sesuai masalah yang dihadapi persyarikatan, umat dan bangsa. Sepadan dengan tuntutan zaman.

Jelasnya bagaimana? Nah, insyaallah saya jelentrehkan di lain waktu. Kali ini saya fokus ke Buya Syafi’I Maarif dulu.

Selamatkan Muhammadiyah!

Allah mengizinkan (memilih) Buya Syafii Maarif untuk menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1998 menggantikan Amien Rais yang harus meletakkan jabatan sebagai konsekuensi menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Saat itu bangsa Indonesia, termasuk warga Muhammadiyah sedang dilanda badai euforia reformasi. Manusia seperti asyik menari-nari di atas pasir sehingga tidak sadar kalau sedang diseret ombak. Semua terlihat menyenangkan. Indah. Mempesona. Tidak sadar bahwa sedang menonton realitas palsu.

Buya Syafii tidak ikut menari atau sekadar duduk di hamparan pasir tersebut. Dia memilih duduk sidikara (istirah) di atas batu yang berada di pertemuan dua samudera.

Dari “keterasingannya” dia melihat euforia reformasi bukan dengan mata eksternal (fisik) tetapi dengan mata batin (bashirah).

Buya seolah seperti Rasulullah Sulaiman yang dengan bashirahnya melihat ada “jazad” yang tergeletak di singgasananya. (Quran, As-Shad 34). Jazad ini berambisi menguasai dunia dari Yerusalem atau Al Quds. Ini sangat bahaya. Maka Sulaiman pun berdoa, “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sesudahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi.”

Buya melihat (dengan basyirah tentunya) bahaya yang sangat dahsyat. Ada kekuatan tidak kasat mata yang punya obsesi hendak menguasai Indonesia dan menindas bangsanya. Kekuatan ini memanfaatkan momentum reformasi ini untuk menggolkan agendanya sendiri. Atau bahkan sangat mungkin memegang skenarionya. Bukankah dalang selalu di belakang layar?

Agar bisa menguasai dan menerkam Indonesia maka pilar-pilar penyangganya harus dihancurkan. Umat Islam, dan khususnya Muhammadiyah adalah salah satu pilar penyangga sangat vital.

Muhammadiyah adalah salah satu elemen yang mendirikan negara ini. Tiga tokohnya menjadi perumus dasar negara ini. Tokohnya lagi, Jenderal Besar Soedirman adalah bapak TNI.

Buya pun mendapat inspirasi untuk segera mengambil langkah: selamatkan Muhammadiyah!

Caranya, meneguhkan Muhammadiyah agar tidak terseret euforia reformasi. Di antara langkah strategisnya adalah Muhammadiyah tidak menjadi fasilitator atau pemrakarsa pendirian partai politik. Muhammadiyah tetap konsisten sebagai organisasi dakwah dengan menekuni bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan.

Tembok Zulkarnain
Buya pun seolah menjadi tembok Zulkarnain untuk melindungi umat manusia dari aksi fasad (perusakan) Yakjuj dan Makjuj (Quran, Kahfi 94). Maka bagi saya, eksistensi kepemimpinan Buya 1998 – 2005 itu adalah rahmat Allah untuk Muhammadiyah.

Sikap tegas, kokoh Buya ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh puritan Muhammadiyah seperti Prof Abdul Malik Fadjar. Tapi juga tidak sedikit yang kecewa, menentang. Terutama dari kalangan warga dan simpatisan Muhammadiyah yang sedang dilanda euforia politik.

Mengapa mereka kecewa? Karena kalau parpol didirikan atau setidaknya difasilitasi Muhammadiyah, dan pengurusnya boleh rangkap jabatan, maka akan menjadi parpol yang besar. Kalkulasinya sekitar 30 juta warga Muhammadiyah akan tumplek blek memilih parpol itu. Tentu saja ini kalkulasi awur-awuran. Tapi biasa politisi itu kalau ngobral optimisme kayak yak-yak’o.

Dari situlah badai fitnah mulai menghantam Muhammadiyah. Badai fitnah itu direbakkan kekuatan yang ingin Muhammadiyah lembek atau hancur layaknya menyiramkan bensin di bara api jerami. Buya pun mendapat hujatan habis-habisan.

Merebak isu bahwa Buya Syafii dengan Amien Rais pecah. Terlibat konflik hebat. Tentu saja spekulasi pepesan kosong. Buya itu seperti ikan tanpa tulang dan duri, mustahil mau konflik apalagi dengan kawan seiring dalam membesarkan Muhammadiyah.

Pada Muktamar Muhammadiyah tahun 2005, Buya menyerahkan kepemimpinan kepada generasi muda yaitu Prof Dien Syamsuddin. Buya mengikuti kaderisasi dalam regenerasi sebagai sunah Rasul. Rasulullah Muhammad menyiapkan kaderisasi Ali bin Abi Thalib. Ali kepada Hasan dan Husein dan seterusnya sampai nanti pada khalifah akhir zaman Muhammad bin Abdullah Al Mahdi.

Seusai purna tugas di Muhammadiyah, Buya memilih madek (menjadi) begawan atau resi. Ngamandita. Seperti seorang pertapa yang duduk sidikara di atas batu yang berada di tengah pertemuan dua samudra. Madek sepuh. Apa itu sepuh? Sepi hawa awas loro ning atunggil.

Sidikara Buya bukanlah seperti rahib yang sendirian bak embun di dedaunan yang segera kering manakala matahari merebaknya sinarnya. Melainkan proses lelaku untuk membina sepi hawa atau mengendalikan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu akan mendorong kepada kesesatan.

“Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah”. (Quran, As Shad 26).

Hawa nafsu tidak pudar bersamaan dengan umur yang menua. Sampai ada istilah tua-tua keladi, tambah tua tambah kayak keledai eh .. semakin menjadi. Hawa nafsu hanya bisa dikekang, dikendalikan dengan lelaku.

Sidikiranya Buya adalah seperti duduknya matahari. Tetap memberikan cahayanya bagi kehidupan. Buya tetap memberikan nasihat kepada bangsa, umat sebagai pengamalan wa tawa shaubil haqqi wa tawa shaubis shabr. Wa tawa shabil marhamah (saling menasehati dalam kebaikan, kesabaran dan kasih sayang).

Hanya jiwa yang sudah sepi hawa nafsulah yang akan kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang (nafsul mthmainnah). Jiwa yang ridha, ikhlas bahwa segalanya berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada-Nya (sangkan paraning dumadi).
“Wahai jiwa yang tenang
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya
Maka masuklah ke golongan hamba-hamba-Ku
Dan masuklah ke dalam surga-Ku”

(Quran, Al Fajr 27-30).

Semoga Buya termasuk golongan yang diridha dan diridhai Allah. Sugeng kundur, Buya.

Astaghfirullah. Rabbi a’lam.(end)

Anwar Hudijono, wartawan senior tinggal di Sidoarjo

Cerita Angpao di Hari Raya yang Fitri

Naim M.Pd

*) Oleh: Naim, M.Pd

Nuansa idul fitri masih sangat kental terasa, mulai dari deretan jajanan khas dan lezat yang masih terpajang di ruang tamu, tidak ketinggalan pula minuman pelengkap khas hari raya seperti minuman tradisional maupun minuman segar lainnya, bahkan hari ini pun menu opor juga ikut tersaji sebagai hidangan pelengkap pada hari raya idul fitri hari ke 7.

Selain cerita tentang makanan dan minuman khas hari raya Idul fitri, ada cerita lain yang tidak kalah seru yang dialami oleh anak-anak yaitu cerita tentang angpau idul fitri, masing-masing anak tentu memperoleh pendapatan angpau yang sangat bervariatif, ada yang memperoleh sedikit, sedang ada juga yang memperoleh dengan jumlah yang cukup besar di usia mereka.

Setiap akhir kunjungan, mereka berkumpul disuatu tempat untuk melepaskan rasa penat setelah seharian mereka berkeliling menyusuri rumah sanak keluarga, sahabat dan teman untuk berlebaran. Tidak ketinggalan pula hal yang paling penting untuk mereka lakukan yaitu menghitung pendapatan angpao hari raya yang telah berhasil mereka kumpulkan, Raut bahagia tersirat jelas pada wajah mereka saat menghitung hasil angpao yang telah mereka peroleh setelah seharian bersilaturahmi.

Berhitung pun telah mereka lakukan, selanjutnya mereka menyusun rencana untuk apa uang itu digunakan, dengan gaya polos mereka, ada yang mengatakan untuk membeli mainan, perlengkapan sekolah, sepatu, di tabung, bahkan ada pula yang bercita-cita untuk membelikan orang tuanya sebuah mobil, karena sepeda motor yang dimiliki sudah tidak muat lagi untuk berboncengan, mereka seru banget ya. Heheh.

Sejarah Angpao
Setelah melakukan literasi, tradisi berbagi angpao/uang di saat idul fitri ternyata pernah ada pada abad pertengahan, kekhalifaan Fatimiyah di Afrika Utara mulai membagikan uang, pakaian atau permen kepada anak-anak muda dan masyarakat pada umumnya saat hari pertama Idul Fitri.

Kemudian, pada akhir pemerintahan Ottoman (sekitar lima abad kemudian, kegiatan bagi-bagi angpao di hari lebaran itu mengalami perubahan, hanya dilakukan dalam bentuk uang tunai saja dan dibagikan hanya kepada anggota keluarga, dan tradisi ini mampu bertahan hingga hari ini.

Di era modern seperti saat ini pemberian angpao semakin bervariasi, tidak hanya melulu uang, melainkan ada yang memberikan berupa barang seperti mainan, pakaian, gedjet dan masih banyak lagi, tentu tujuannya yaitu agar si penerima menjadi sangat senang dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Tujuan pemberian angpao
Selain tradisi, ternyata kegiatan bagi-bagi angpao uang tunai saat hari raya Idul Fitri mengandung value atau makna tersendiri, diantaranya ialah;
Pertama, mengajarkan kepada seseorang (si pemberi maupun penerima) untuk menabung dan mengelola keuangannya sendiri untuk digunakan dalam hal yang lebih bermanfaat. Setelah uang terkumpul dengan jumlah tertentu maka bisa digunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan tentu dengan perasaan bangga.

Kedua, mengajarkan kepada masyarakat (pemberi) untuk memiliki sifat dermawan, peduli, dan suka berbagi rejeki kepada orang lain, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga dengan pelatihan yang dilakukan pada bulan Ramadhan selama bulan penuh dapat diaplikasikan dalam bulan-bulan berikutnya.

Ketiga, sebagai hadiah, uang angpao hari Raya Idul Fitri juga banyak yang mengartikan sebagai bentuk penghargaan atau hadiah dari orang tua kepada anak-anaknya, karena telah mampu menjalankan ibadah di bulan Ramadhan seperti berpuasa, mengaji. Pemberian hadiah ini diharapkan mampu membuat anak merasa usahanya diapresiasi sehingga termotivasi untuk melaksanakan ibadah serupa di masa mendatang.

Keempat; menebar kebaikan, memberi angpao juga bagian dari menebar kebaikan kepada sesama, kita tahu bahwa memberi dan menerima angpao adalah sesuatu yang menyenangkan bagi keduanya dan tentu saja juga dapat menyebarkan kasih sayang.

Kelima, pengajaran tentang beramal, ketika keluarga anak mendapat angpao, ini artinya pemberi perlu menyediakan dana dan daftar orang yang akan diberikan angpao, ini cara yang bagus untuk melatih anak-anak bagaimana cara beramal kepada orang lain.

Keenam. Anak merasa memperoleh perhatian, merima angpao membuat anak merasa diperhatikan, karena kebaikan ini membuat anak merasa dicintai dan secara otomatis mengikat anak menjadi lebih dekat dengan si pemberi hadiah.

Cara mengelola uang angpao
Pertama, menunjukkan pada anak nilai memberi, alasan utama mengapa penting bagi orang tua untuk mengajarkan pembelajaran keuangan kepada anak-anak adalah agar anak-anak menjadi paham mengenai pemanfaatan uang dengan baik.

Kedua, bantu anak belajar membuat keputusan pengelolaan uang, berikan pemahaman kepada anak mengenai keinginan dan kebutuhan sebuah barang, jika tidak penting dan tidak butuh maka sebaiknya ditunda atau bahkan tidak perlu dibeli sehingga penggunaan uang menjadi lebih tepat guna.

Ketiga, bantu anak membiasakan menabung, dengan memberikan pemahaman kepada anak mengenai menabung, maka anak akan berusaha menabung dan menghargai setiap uang yang diperolehnya, untuk mendukung hal tersebut maka orang tua menyediakan media tabungan seperti celengan atau benda lainnya yang bisa digunakan untuk menyimpan uang koin maupun uang kertas.

Profil penulis
Naim, M.Pd (dosen Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang)
Sekjen Yayasan Putra Khatulistiwa Malang (YPKM)
Sekretaris IARMI Dewan Pimpinan Kota Malang
Owner Konveksi Wira@lhamd Malang