Revisi Perilaku Politik Rakyat, Sebuah Keharusan

Oleh: Drs Bambang GW *

Tidak dalam waktu lama lagi rakyat kabupaten Malang akan punya hajatan demokrasi di panggung politik suksesi pimpinan kepala daerah. Dengan banyak sekali pengalaman politik yang ada sebenarnya bisa menjadi modal untuk membuat proses demokrasi akan bisa lebih berkualitas.

Hal inilah yang seharusnya akan dapat menjadi acuan politik rakyat untuk bisa memoles proses demokrasi menjadi areal terindah dalam melahirkan kepemimpinan sehingga regenerasi kepemimpinan akan terjaga kualitas kebangsaan dan kenegaraannya.

Dengan demikian Pilkada 2015 menjadi momen politik strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi pada setiap etape-etape yang harus dilewati untuk menuju terminal terakhir demokrasi yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam sistem pemerintahan kabupaten Malang yang mapan.

Pentas telah digelar dengan berbagai peran ditampilkan oleh aktor-aktor kandidat baik calon bupato maupun calon wakil bupati serta para petinggi partai untuk memainkan karakternya sebaik mungkin di hadapan rakyat yang hanya dianggap sekedar sebagai penonton akting mereka.

Dengan harapan para aktor dapat menjadi tokoh yang masuk kategori favorit bagi penontonnya, sehingga mereka akan berusaha semaksimal mungkin dengan sejuta aksinya tampil menjadi tokoh protagonis bagi rakyat, mulai dari menyulap dirinya untuk bisa dengan tiba-tiba menjadi sinterklas di hadapan rakyat dengan membagi-bagi sesuatu secara material, mengubah kostum keseharian karakternya menjadi seolah-olah penyelamat persoalan rakyat, mengganti performancenya agak perlente agar bisa dianggap punya nilai sedikit di atas rakyat, dan sebagainya. Hal itu mereka perankan untuk menyesuaikan selera rakyat yang lagi terkena virus pragmatisme dan konsumenisme.

Selama gambaran di atas masih laten ada pada perilaku politik rakyat, maka selama ini benar adanya kalau rakyat hanya jadi objek politik dan komoditas politik bagi mereka yang membawa beban kepentingan ambisi berkuasa atas rakyat.

Bahkan lebih ironis lagi rakyat hanya dijadikan kuda tunggangan yang bisa sewaktu-waktu dimobilisasi kemana pun untuk bisa dipamerkan pada lawan politik dan diklaim menjadi kekuatan dukungan politik serta dijadikan bahan klaim diri siapa yg lebih pantas bisa dianggap wakil atas rakyat yang telah dimobilisasinya. Hanya dengan materi yang mereka punya dan dibagikan pada rakyat dengan berbagai bungkus itulah mereka seolah-olah telah mampu merasakan problematika rakyat.

Hal-hal di ataslah yang semestinya bisa menjadi bahan revisi perilaku politik rakyat apabila kita punya kehendak agar demokrasi yang lagi berproses di negeri ini semakin berkualitas karena setiap etape proses demokrasi pasti bermuara pada rakyat. Apalagi apapun yang akan dilakukan oleh pemeran-pemeran politik pasti dalam rangka membujuk, merayu bahkan menipu rakyat agar bisa menjadi objek yang dapat memilih dirinya.

Rakyatlah yang menjadi input paling hakiki bagi proses demokrasi karena apapun realitas politik ujung-ujungnya rakyatlah yang akan menjadi penentu lahirnya pemimpin di negeri ini. Ketika rakyat hanya mempunyai ukuran materi pada setiap penampilan mereka maka jangan pernah disalahkan siapapun kalau lahir kepemimpinan yang hanya berorientasi materi tanpa pernah serius berbicara tentang problematika kerakyatan yang sedang melanda negeri ini.

Kedaulatan rakyat yang menjadi pijakan kokoh demokrasi akan semakin rapuh diinjak-injak oleh siapapun yang memiliki keyakinan bahwa kedaulatan rakyat dapat diganti dengan tarif harga. Perilaku semacam itulah yang telah melahirkan gaya politik transaksional di negeri ini. Kalau ini yang terjadi masihkah pantas disebut demokrasi?

Rakyat harus memiliki kemauan dan kemampuan melakukan revisi terhadap perilaku politiknya selama ini, ketika mimpi demokrasi yang lebih berkualitas dalam setiap etapenya harus terjadi di negeri ini. Terminal terakhir demokrasi yang berujud keadilan dan kesejahteraan rakyat sebenarnya bukan hanya mimpi kosong di siang bolong, apabila rakyat tidak lagi terjebak dalam ruang-ruang permainan semu yang bersifat materialistis dan emosional.

Jangan Salah Pilih dan Jangan Pilih yang Salah!
Slogan tersebut seolah sederhana tetapi memuat pesan yang cukup serius untuk kita cermati secara arif dan cerdas. Banyak teori mengatakan bahwa salah satu syarat demokrasi yang harus ada adalah kesetaraan pengetahuan rakyat. Dalam konteks ini kenyataan sosial yang ada masih jauh dari tingkat proposional, jenjang pendidikan rakyat masih jauh timpang dari kesetaraan yang dimaksud. Tetapi bukan berarti rakyat tidak memiliki kemampuan untuk berdemokrasi walau kenyataan sosialnya semacam itu.

Dengan berbekal pengetahuan yang dimiliki rakyat sepanjang tidak terjebak pada ruang emosional maka akan terbuka ruang rasional dalam menentukan pilihan. Memunculkan kesadaran diri akan sebuah pilihan politik sudah tidak jamannya lagi hanya berdasarkan warna bendera, tanda gambar, dan kharisma tokoh, tetapi lebih melihat pada kualitas kejuangan personal yang memiliki garis lurus terhadap komitmen kerakyatan dan catatan kejuangan personal selama melakukan komunikasi dan interaksi sosial.
Apalagi hanya sekedar janji-janji politik di atas mimbar sudah harus dicermati secara kritis agar tidak terperangkap dalam kekecewaan politis. Dan rakyat juga harus mulai berani membangun kesimpulan dalam akal sehatnya bahwa ketika politisi melakukan pendekatan dengan menggunakan kekuatan uang maka bisa dipastikan tak akan pernah ada dalam benaknya kepedulian terhadap problematika rakyat, bahkan lebih jauh dari itu harga diri dan martabat kedaulatan rakyat dianggap bisa diperjualbelikan.

Ayolah kita awali perubahan di negeri ini dengan memulai melakukan revisi atas perilaku politik kita. Idealisme tentang demokrasi hanya bisa terwujud dengan membangun pikiran dan perilaku idealis dalam diri rakyat, karena rakyatlah yang akan menentukan kepemimpinan bangsa dan negeri ini. Baik dan tidaknya kualitas demokrasi dalam Pilkada 2015 di kabupaten Malang akan menjadi potret kualitas masyarakat kita. Sudah waktunya rakyat untuk cerdas dalam menentukan kepemimpinan di negeri ini. Semoga!

*Drs Bambang GW, Praktisi dan pengamat politik, tinggal di Malang.

BNN Kota Malang

Negara Ibu di Hari Ibu

Oleh: Diana AV Sasa

Sesungguhnya, Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember atau pekan terakhir jelang pungkas tahun tidak melulu diingat dengan membicarakan soal-soal besar. Di Hari Ibu, kita bisa membicarakan hal-hal yang berkaitan langsung dengan semesta kehidupan seorang ibu. Juga, segala yang diperjuangkan oleh mereka.

Hari Ibu merefleksikan soal bagaimana ibu berdaya dan memperjuangkan perbaikan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Sebagai sosok penjaga dian kehidupan di rumah dan di ruang publik, sosok ibu mestinya mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang nyaman dari semua pranata di ruang publik saat sosoknya beraktivitas di luar rumah.

Pengistimewaan sosok ibu mengandaikan bahwa kita secara bersama-sama menjaga sebuah marwah kehidupan, serupa bakti kita kepada “ibu pertiwi” yang melekat dalam ingatan bersama tentang keagungan.

Dari situlah muasal betapa pemomong kehidupan ini mesti pula mendapatkan pelayanan primer dalam segala aspek.

Hal itu tidak datang dengan begitu saja. Puluhan tahun hal itu diperjuangkan. Kesetaraan pendidikan untuk perempuan sudah diperjuangkan Kartini dari Jawa Tengah dan Sartika dari Jawa Barat, untuk menyebut satu dua, dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk pencerahan pikiran dan keterampilan dasar kehidupan. Perempuan bisa menulis, perempuan bisa berorganisasi, dan perempuan bisa bekerja di banyak instansi adalah buah dari kerja juang yang berliku.

Termasuk saat saya bisa duduk di dewan bukan sesuatu yang terberi begitu saja. Itu buah dari perjuangan generasi sebelumnya selama bertahun-tahun lewat pelbagai perbaikan aturan soal “kuota gender” di parlemen.

Ibu berjuang adalah sukma dari Hari Ibu. Termasuk memperjuangkan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pada konteks itu, saya cukup masygul saat melihat lembaga legislatif yang menjadi rumah bagi peraturan-peraturan digodok dan diperbincangkan tidak menemukan, misalnya, ruang menyusui yang layak bagi seorang ibu memberikan air susu eksklusif kepada bayinya.

Padahal, Pasal 34 Ayat 3 jelas-jelas mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan yang kemudian diatur dalam Pasal 128 dan 129 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Intisari dari pasal-pasal itu adalah setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama enam bulan.

Untuk memperkuat pelaksanaan soal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Bagaimana aplikasinya di Gedung DPRD Jatim? Saya tidak sedang merusuh. Saya tidak melihat ada satu sudut pun di seluruh kawasan gedung dewan itu menyediakan sudut bagi ibu-ibu yang bekerja dalam gedung itu untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak-anak bayi mereka.

Adakah pegangan aturan menyediakan ruang laktasi itu? Ada. Baca saja peraturan gubernur Jawa Timur tentang petunjuk pelaksanaan perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2011. Aturan itu jelas-jelas memerintahkan kepada kabupaten/kota untuk menyediakan ruang laktasi pada perkantoran dan tempat-tempat umum.

Gedung DPRD Jatim itu adalah areal kerja dengan fokus utama legislasi. Di sana, banyak sekali perempuan yang bekerja. Mestinya, gedung ini menjadi teladan dari semua bentuk pelaksanaan undang-undang beserta segala tafsir spesifiknya. Sebelum diserahkan kepada pemerintah, mini aplikasinya ada dalam ruang lingkup kehidupan dewan.

Astaga, saya tiba-tiba membayangkan betapa terminal bus Tirtonadi Solo begitu maju soal yang tidak sepele dan kaleng-kaleng ini ketimbang gedung DPRD Jatim. Atau, betapa saya sangat menghargai usaha Dinas Kesehatan yang mendirikan lebih 400 ruang laktasi di ruang publik dan perkantoran, tetapi di DPRD Jatim luput melakukannya.

Sekali lagi, Hari Ibu adalah merefleksikan kehidupan untuk menjaga generasi berikutnya mendapatkan garansi kesehatan dasar. Ruang laktasi itu adalah bentuk garansi dari negara bahwa ia berpihak kepada ibu. Gedung-gedung semacam DPRD itu adalah representasi dari negara.

Tentu saja, ruang laktasi hanya bagian kecil dari refleksi kita terhadap Hari Ibu dan bagaimana negara tetap berdiri kukuh di atasnya. Perampasan hak hidup mereka juga merajelela dan patut mendapat perhatian serius. Hak atas rumah yang layak, tanah untuk keberlangsung kerja sebagai ibu tani, perlindungan atas kerja, hak atas upah dan cuti hamil/melahirkan yang layak di pabrik-pabrik, keselamatan kerja di luar negeri, pelayanan kesehatan melahirkan, perlindungan atas kekerasan seksual di ruang kerja, dan seterusnya, dan sebagainya.

Sekali negara abai atas perkehidupan ibu, saat itu juga negara sesungguhnya berkhianat atas keberlangsungan kehidupan negara itu sendiri.

Keluarga di mana jutaan ibu yang beroperasi menghidupkan dian hidup di dalamnya adalah tapal batu paling dasar dalam susunan struktur kehidupan kita. Ibu itu tiangnya negara. Mereka menjadi pemasok generasi terbaik yang bekerja siang-malam “demi negara”.

Para ibu ini bukanlah alat belaka yang dibutuhkan saat negara mau. Mereka dikelompokkan, bukan untuk pembebasan atas dirinya, tetapi untuk bisa dengan mudah dikontrol.

Mereka bukan objek statistik dan proyek. Bakti para ibu kepada negara tidak bisa dikalkulasi dengan uang. Di sini, negara mestilah tahu posisi, tahu diri.

Namun, menilik dari sejarah Hari Ibu, kelompok rentan itu sadar belaka bahwa mereka tidak bisa tinggal diam. Mereka tahu belaka, struktur pikiran yang masih dikuasai gender tertentu yang tidak berpihak pada pembebasan atas mereka masih sangat kuat.

Walhasil, ibu itu sendiri yang mesti memperjuangkan hak-haknya. Sebab, tak ada hasil apa pun tanpa jalan perjuangan. Selamat Hari Ibu, para “ibu negara” di Indonesia!

*) Diana AV Sasa, Pegiat Literasi dan Anggota DPRD Jawa Timur dari PDI Perjuangan 2019–2024

BNN Kota Malang

Pentingnya Keterbukaan Informasi dalam Menangani COVID-19

Oleh: Bagus Rochadi

Membaca berita yang dilansir di berbagai media online, bahwa Kota Batu masuk kawasan red zone dengan 1 orang yang positif covid-19. Saya merasa aneh karena berita ini diumumkan langsung oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jatim. Ada apa ini dengan pemerintahan kota Batu? Kenapa saya tidak mendapatkan informasi apapun tentang ODP atau ODR atau bahkan juga yang terpapar oleh virus corona? Bahkan saya membuka aplikasi among tani yang konon katanya aplikasi tersebut senilai Rp 9 miliar juga tidak mendapatkan informasi apapun.

Ataukah ini pertanda bahwasannya tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai sebaran virus corona? Seharusnya pemerintah kota Batu lebih pro-aktif menyampaikan informasi perkembangan wabah ini tanpa melanggar hak-hak pasien, terutama adalah bagaimana pemerintah untuk tetap konsisten menjaga kerahasiaan identitas pasien tersebut.

Menurut saya, penting sekali Pemerintah bersikap transparan mengenai informasi wilayah dan tempat mana saja yang terdampak atau terpapar. Penting agar publik mengetahui agar
dapat segera diambil serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi).

Merujuk pada undang undang kesehatan pasal 154 (1) UU 36/2009, bahwasannya “Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.”

Apabila pemerintah kota Batu tidak bersikap terbuka, dikhawatirkan akan bermunculan berita berita hoax yang akan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Saya menerima beberapa berita yang mengatakan bahwa daerah A atau daerah B dan daerah C terdapat pasien yang terjangkit virus Corona. Ketika saya melihat foto yang beredar, saya yakin itu bukan di daerah kota Batu.

Bahkan, kemarin pada Sabtu, 28 maret 2020 ada seorang yang pingsan di depan rumah saya. Beberapa orang tidak berani menolong, karena takut yang pingsan tersebut terjangit virus Corona. Untuk beberapa saat, orang tersebut tergeletak begitu saja di jalanan. Hingga kemudian Beliau terbangun, dan memanggil tukang ojek yang mengantarkan orang tersebut pulang.

Saya baru mengetahui berita tersebut karena ada informasi dari teman saya Rizky Ramdan. beberapa saat kemudian datanglah petugas PMI, intel dari polsek, intel dari Koramil dan petugas BPBD. Setelah saya coba melakukan klarifikasi ke rumah tukang ojek, ternyata korban tersebut memiliki riwayat penyakit jantung. Miris sekali apabila masyarakat terus dihantui oleh ketakutan-ketakutan seperti ini.

Saya berharap Pemerintahan kota Batu ke depannya tidak perlu lagi menyembunyikan fakta yang terjadi sambil memikirkan alternatif kebijakan yang harus diambil. Kita memang sedang menghadapi dilema tentang sumber informasi apa yang dapat dipercaya. Media sosial dan media daring lebih banyak mengejar click-bait dengan menuliskan judul-judul yang mengundang emosi dan menurunkan berita-berita yang belum terkonfirmasi atau berita-berita hoaks. Saya berharap pula para pemangku kekuasaan, pejabat terkait dan wakil rakyat tidak lari dari kenyataan demi menjaga citra politis mereka. Terlebih lagi kota Batu dikenal sebagai kota tujuan wisata, yang tentunya isu apapun akan berdampak pada kunjungan wisatawan. Jangan sampai masyarakat semakin fobia dan mengalami tekanan psikis karena hoax hoax yang beredar.(Hmz/Aka)

*) Bagus Rochadi, Warga Kota Batu yang juga CEO Indonesian Super Guide.

BNN Kota Malang

TA’ARUF CALEG

Oleh : SUGENG WINARNO

Tak kenal maka tak sayang, begitu ungkapan yang cocok untuk menggambarkan hubungan antara Calon Legislatif (Caleg) dengan masyarakat (konstituen) yang diwakilinya. Hiruk pikuk Pemilihan Presiden (Pilpres) sepertinya lebih menyita perhatian masyarakat. Tak banyak caleg yang muncul mengenalkan diri. Pada sisa waktu kampanye politik ini, saatnya para caleg lebih semangat mengenalkan diri (ta’aruf).

Bagaimana akan dipilih kalau kenal saja tidak. Banyak masyarakat yang tidak mengenal siapa caleg yang ada di daerahnya. Kalau hal ini terus terjadi hingga akhir masa kampanye maka bisa dipastikan masyarakat akan memilih caleg seperti layaknya membeli kucing dalam karung. Masyarakat bisa jadi keliru menentukan pilihannya karena tidak cukup informasi tentang sosok caleg yang sedang ikut berkontestasi.

Merujuk pada jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada November 2018, diperoleh hasil bahwa banyak caleg yang belum di kenal masyarakat. Dua bulan setelah penetapan caleg DPR, DPRD, dan DPD, ternyata publik belum banyak tahu. Menurut hasil jajak pendapat Kompas bahwa di level DPRD kabupaten/kota, ada 50,6 persen calon pemilih yang tidak tahu nama caleg yang ikut berkontestasi. Sementara pada level provinsi, sebanyak 55,7 persen dan untuk DPR sebanyak 63 persen, serta untuk calon DPD sebanyak 64,1 persen pemilih yang tidak tahu siapa kandidat caleg yang ikut berkompetisi.

Masih merujuk pada jajak pendapat Litbang Kompas, ternyata tingkat pengenalan masyarakat pada caleg yang sudah diketahuinya juga sangat rendah. Hanya 33,7 persen yang mengenal 1-5 caleg tingkat DPRD kabupaten/kota. Sementara pengenalan pada caleg level provinsi juga rendah, yakni 1-5 orang saja. Padahal menurut KPU, Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR sejumlah 7.968 orang, dan calon DPD sebanyak 807 orang. Anggota DPD provinsi, kabupaten/kota dengan jumlah ratusan caleg di setiap daerah pemilihan (Kompas, 19/11/2018).

Popularitas Jadi Kunci

Kenapa caleg harus mengenalkan diri (ta’aruf)? Karena bagaimana masyarakat akan memilih kalau tahu dan kenal saja tidak. Minimal kenal sosok personalnya, keluarganya, terlebih masyarakat tahu rekam jejak (track record), visi misi, ide, gagasan dan program yang bakal diusungnya kelak bila terpilih jadi wakil rakyat. Popularitas sang caleg menjadi kata kunci guna menarik simpati.

Memilih caleg bukanlah seperti tebak-tebak si buang Manggis. Memilih caleg juga bukan seperti membeli kucing dalam karung. Memilih caleg pertaruhannya sangat serius. Bila masyarakat salah pilih, tentu penyesalan akan berlangsung hingga lima tahun ke depan. Agar masyarakat tidak salah dalam menentukan pilihan sosok caleg maka masyarakat perlu referensi sebanyak dan selengkap mungkin tentang sang caleg.

Bagi para caleg yang sedang berkontestasi juga jangan coba-coba mengelabui masyarakat. Jangan tampil instan lewat tebar pesona dan pencitraan. Kebohongan yang dibangun lewat beragam rekayasa sang caleg, ujung-ujungnya dapat menipu masyarakat. Janji-janji politik palsu yang digunakan merayu masyarakat hendaknya dijauhi.

Popularitas memang super penting, namun membangun dan mencapai popularitas itu hendaknya dengan cara-cara yang baik. Menunjukkan prestasi kerja nyata akan jadi cara yang ampuh untuk mengenalkan diri dan merebut simpati masyarakat pemilih. Popularitas yang dibangun lewat karya nyata dan rekam jejak yang baik akan menjadi referensi penting masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Segala cara instan guna mendulang popularitas tidak bisa sekedar tipuan (lips) semata. Model-model kampanye tebar pesona di media sosial (medsos) dan iklan politik sering tidak menyentuh esensi persoalan masyarakat. Dramaturgi yang dimainkan para caleg di media massa saatnya diakhiri dan diganti dengan tampilan ide, gagasan, dan karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

Telisik Rekam Jejak

Pada pemilu 2019 mendatang, puluhan ribu orang akan berlomba memperebutkan 575 kursi di DPR, 19.817 kursi di DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan 165 kursi DPD. Mereka yang ikut berkontestasi terdiri dari represensisi partai politik, artis, selebritas, dan masyarakat biasa. Semua memang berpeluang jadi caleg asal memenuhi persyarakat yang telah ditentukan KPU.

Para kandidat caleg berasal dari latarbelakang pendidikan, profesi, status sosial, partai dan beragam faktor lain. Heterogenitas yang melekat pada diri masing-masing caleg harus diketahui masyarakat. Bahkan caleg mantan napi korupsi hendaknya juga menjadi perhatian serius penyelenggara pemilu maupun masyarakat. Intinya semua rekam jejak sang kandidat harus secara terbuka diketahui masyarakat.

Di era digital saat ini, tidak sulit mengetahui rekan jejak seseorang. Siapa saja yang telah pernah membaut jejak digital di internet pasti bisa dilacak rekam jejaknya. Karena semua konten yang telah muncul secara online tidak akan bisa dihapus kecuali karena pertimbangan tertentu. Sehingga segala kebaikan dan atau keburukan yang pernah ditorehkan seseorang di jejak digital pasti dengan mudah bisa dilacak.

Menelisik rekam jejak sang caleg juga bisa dilakukan lewat penelusuran harta kekayaannya. Simak latar belakang dan harta yang dimiliki sang caleg. Jika ada sosok caleg yang super tajir, sementara pekerjaannya tidak jelas, maka ini patut dicurigai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyediakan laman digital untuk melakukan penelisikan harta kekayaan para pejabat publik.

Ketika banyak caleg yang belum dikenal masyarakat, sementara masyarakat harus menentukan pilihan politiknya, situasi ini bisa memicu persoalan serius. Untuk itu bagi para caleg hendaknya bersegera melakukan ta’aruf kepada masyarakat dengan cara-cara yang baik. Bagi masyarakat juga harus kritis dan waspada agar tidak tertipu memilih caleg busuk. Caleg yang kelak kalau terpilih kerjanya hanya bisa duduk dan diam, sambil tertidur saat rapat penting membahas nasib rakyat.

Pemilih yang kritis dan cerdas pasti bisa menemukan caleg yang berintegritas dan mampu bekerja demi rakyat yang diwakilinya. Semoga masyarakat mampu memilih wakilnya dengan tepat, tidak lagi keliru seperti membeli kucing dalam karung karena saat akan mencoblos di bilik suara seperti tebak-tebak si buah Manggis. Mari jadi pemilih yang cerdas! (*)

*) SUGENG WINARNO, Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

BNN Kota Malang

Nobar Debat Pamungkas

Oleh : SUGENG WINARNO

Ada fenomena menarik saat debat capres dan cawapres berlangsung. Salah satunya adalah acara nonton bareng (nobar) yang digelar di berbagai tempat. Nobar banyak dilakukan oleh tim sukses dan para relawan masing-masing pasangan. Nobar debat dilakukan di café-café, lapangan, atau beberapa tempat ngumpul, nongkrong, dan ngopi. Ada yang meramu acara nobar dengan analisis para pakar dan dikemas dengan sajian hiburan yang memikat.
Debat putaran terakhir yang berlangsung pada Sabtu, 13 April 2019 merupakan debat terakhir. Masing-masing kandidat mengeluarkan jurus pemungkasnya. Debat yang sekaligus mengakhiri masa kampanye pemilu 2019 mengangkat tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi dan industri. Debat pilpres pamungkas akan dipandu oleh moderator Balques Manisang dan Tomy Ristanto dan disiarkan oleh sejumlah televisi nasional dan beberapa portal online.
Masyarakat penasaran ingin melihat bagaimana para kandidat capres-cawapres menyampaikan gagasanya atas sejumlah isu panas. Persoalan seputar pencapaian bidang ekonomi, gencarnya pembangunan infrastruktur, angka kemiskinan dan kesejahteraan, daya beli masyarakat, lapangan kerja, strategi revolusi industri 4.0, dan sejumlah persoalan bangsa serius lainnya. Adu visi misi, konsep, dan gagasan capres-cawapres menjadi tontonan menarik bagi masyarakat sebelum datang mencoblos pada 17 April mendatang.

Bentuk Partisipasi Politik
Fenomena munculnya nobar ini bisa diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat calon pemilih untuk mencari informasi sebagai referensi mereka dalam menentukan pilihan. Acara debat memang ditujukan untuk memberi referensi kepada para calon pemilih yang masih mengambang (swing voters). Sementara bagi mereka yang sudah punya pilihan (strong voters) tentu acara debat tak akan banyak punya efek.
Hasil jajak pendapat Kompas yang dilakukan pada 13-14 Maret 2019 menunjukkan bahwa tiga perempat responden berminat menonton debat. Beberapa alasan orang menyaksikan debat adalah untuk memahami visi misi cawapres dan kualitas cawapres dalam berdebat. Antusias masyarakat menonton debat bisa juga sebagai indikator mereka tak cuek pada politik. Ketertarikan masyarakat menyaksikan debat semoga berimplikasi pada partisipasi nyata mereka untuk datang saat pencoblosan berlangsung.
Acara debat capres-cawapres baik yang disaksikan masyarakat lewat televisi di rumah masing-masing maupun dalam acara nobar menjadi bagian dari proses demokrasi yang perlu diapresiasi. Geliat dan antusias masyarakat dalam proses pencarian pemimpin bangsa ini semoga menemukan sosok yang benar-benar menjadi harapan rakyat. Semua pihak tentu berharap melalui debat bukan sekedar tebar pesona dan janji-janji palsu.
Merubah persepsi seseorang tentang kedua sosok capres-cawapres yang berkontestasi dalam pilpres 2019 memang tak gampang. Debat esensinya bisa menjadi referensi mereka yang masih galau dan belum menentukan pilihannya dalam pilpres mendatang. Namun hanya lewat debat berkualitas yang mampu membangun persepsi calon pemilih. Kalau debat yang tersaji hanya serupa debat kusir, maka ajang debat hanya akan jadi arena saling serang.
Semua masyarakat yang menyaksikan acara debat dan rangkaian kampanye politik yang lain tentu bisa menilai. Ajang kampanye dan acara debat memang tak mampu menyajikan secara utuh sosok sang kontestan. Tentu masih banyak sisi-sisi dari sang kandidat, terutama sisi buruk yang tak mampu terungkap lewat acara debat. Apalagi tak jarang dalam debat kebanyakan masing-masing akan bertahan dengan argumen bahwa hanya ide atau gagasannya yang paling benar, yang lain keliru.

Bukan Pepesan Kosong
Politik itu adalah urusan harapan (hope). Bisa kita simak saat kampanye politik lalu. Hampir semua kandidat menjual harapan, mimpi-mimpi dan ilusi. Sang kandidat membangun narasi-narasi yang sangat menjanjikan. Sebuah perbaikan, sebuah penyempurnaan atas segala kekurangan, dan sejumlah prestasi atau rencana baik ke depan. Semua dilakukan sang kandidat demi meraih persepsi baik dan simpati masyarakat.
Demikian halnya dalam debat. Tak ada yang bisa menjamin atas semua harapan yang dijanjikan sang calon akan berbuah manis. Bisa saja kondisi berbeda saat sang kandidat sudah menjabat. Jangan-jangan janji-janji itu tinggal janji, harapan-harapan yang disampaikan saat debat itu hanya pepesan kosong. Saat debat bisa saja menggunakan logika berfikir yang penting saat ini, urusan nanti bisa dipikir kemudian.
Memberi harapan palsu tak ubahnya seperti orang dengan sengaja menipu. Sudah tahu kalau harapan yang disampaikan itu susah atau tak mungkin terwujud namun tetap saja dikemukakan sebagai janji. Sementara disisi lain, saat sang kandidat kelak sudah menjabat masyarakat juga melupakan janji-janji politik mereka. Tak ada kontrak politik saat kampanye atau debat yang bisa dituntut kelak.
Situasi ini menuntut masyarakat dapat berfikir jernih. Masyarakat harus sadar bahwa aneka narasi yang disampaikan saat debat itu bisa sangat tendensius. Ada udang di balik batu, alias ada maksud yang tersembunyi. Masyarakat dituntut jeli melihat gelagat kurang baik dalam perang opini saat debat. Kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, tak sedikit janji-janji politik yang pada akhirnya juga tak ditepati sang politisi terpilih. Ada saja sejumlah alibi yang digunakan untuk mendapat pemakluman atas gagalnya merealisasi janji-janji itu.
Masyarakat dituntut tak gampang terlena. Semua orang yang lagi ada maunya pasti akan bermanis mulut. Untuk itu semua harus kritis dan cerdas menilai. Melalui debat pamungkas mungkin bisa menjadi referensi bagi sejumlah calon pemilih untuk menentukan pilihan politiknya. Kalau ternyata debat tak membawa dampak apa-apa maka cobalah tetap memilih dengan menggunakan hati nurani. Yakinlah, hati nurani tak akan pernah keliru. Selamat mencoblos pilpres dan pileg.

(*) SUGENG WINARNO, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

BNN Kota Malang

Potret Kehidupan Masyarakat yang Terhimpit dalam Film Pengabdi Setan

Oleh: Shela Kusumaningtyas*

Seperti yang diungkap akun instagram @pengabdisetanofficial, film Pengabdi Setan besutan Joko Anwar berhasil menorehkan prestasi dalam 20 hari pertama penayangannya. Film yang merupakan daur ulang film lawas era 80-an dengan judul sama ini berhasil menggiring lebih dari tiga juta penonton datang ke bioskop.

Jumlah tersebut akan terus bertambah melihat antusiasme netizen yang masih penasaran untuk menyaksikan film yang mengambil lokasi syuting di rumah tua kawasan Pengalengan. Studio-studio bioskop belum mengurangi jadwal pemutaran film yang membutuhkan waktu 18 hari pengambilan gambar ini. Sebuah torehan yang membanggakan dan pantas disebut sebagai film horor terlaris sepanjang masa.

Butuh waktu 10 tahun bagi Joko Anwar meyakinkan rumah produksi Rapi Films untuk menunjuknya sebagai sutradara yang menggarap film remake ini. Usaha yang tidak sia-sia. Film yang dibintangi Tara Basro ini berhasil menggondol sederet nominasi di ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2017. Di antaranya adalah Film Terbaik, Penata Sinematografi, Aktor Anak, Penata Busana, Penata Rias, Penata Artistik, Penata Efek Visual, Penata Musik, Musik Tema, Penata Suara, Penyunting Gambar, dan Penulis Skenario Terbaik.

Joko Anwar sukses menghipnotis masyarakat dengan memproduksi film horor yang tidak cuma mengandalkan adegan seksual, seperti film setan-setan kebanyakan. Penonton dibuat takut dan bergidik lewat riasan para pemainnya, bukan dengan teknologi CGI. Teknologi CGI memang mutakhir, namun kadangkala menghasilkan visual yang kaya unsur pemaksaan.

Tokoh-tokoh yang memainkan film ini yakni Tara Basro sebagai Rini, anak perempuan pertama di keluarga. Sosok bapak diperankan oleh actor Malaysia, Bront Palarae. Keluarga tersebut memiliki empat orang anak, anak kedua hingga keempat merupakan laki-laki. Mereka adalah Tony (Endy Arfian), Bondi (Nasar Annuz), dan Ian (M. Adhiyat).

Ibu, yang menjadi tokoh sentral dalam film ini diperankan seniman Bali, Ayu Laksmi. Elly D. Luthan didapuk memerankan tokoh nenek. Pak ustad (Arswendi Nasution), Hendra (Dimas Aditya), Budiman Syailendra (Egy Fedly), Batara (Fachry Albar), dan Darminah (Asmara Abigail) turut mendukung keberhasilan film ini.

Akting para pemain yang terlibat di film ini patut diacungi jempol karena mereka berhasil membawa penonton terhanyut dalam latar waktu 80-an. Meski cerita film Pengabdi Setan 2017 berbeda dengan Pengabdi Setan era 80an, keduanya tetap mengusung topik pemujaan setan dalam pengisahannya.

Gambaran Masyarakat Indonesia

Beranjak dari keseraman film ini, gambaran masyarakat Indonesia tampil dalam film yang berdurasi lebih dari 100 menit ini. Himpitan ekonomi selalu menjadi alasan seseorang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Ini terpotret dalam film ini. Saat Rini, anak sulung di keluarga tersebut pergi ke kota menemui bos tempat kerja ibunya. Rini hendak menagih royalti dari lagu-lagu yang dinyanyikan ibunya semasa sehat. Ia berniat mempergunakan uang tersebut untuk kesembuhan ibunya yang sudah lebih dari dua tahun terbaring sakit di tempat tidur. Sayangnya hal tersebut ditolak sang bos.

Cerita seperti itu tentu tidak mengada-ada, pasti hadir di kehidupan nyata. Bagaimana masyarakat terpaksa membiarkan anggota keluarganya yang sakit lantaran biaya pengobatan dianggap terlalu mahal. Kejadian demi kejadian yang berlangsung berikutnya dalam film juga cerminan peliknya persoalan ekonomi masyarakat. Rumah yang ditempati keluarga Rini di kota terpaksa digadaikan demi mencari penyembuhan bagi sang ibu. Motor kesayangan Tony juga ikut terjual untuk mencukupi biaya hidup keluarga tersebut. Didera sakit yang menahun, ibu akhirnya mati dengan kondisi tanpa mendapatkan perawatan dari lembaga medis.

Mungkin zaman itu, BPJS belum lahir untuk mengakomodasi biaya kesehatan masyarakat. Meski sekarang BPJS sudah hadir, masih kerap terdengar masyarakat yang sulit memeroleh pelayanan kesehatan hanya karena tidak punya uang dan belum terdaftar. Pemerintah harus tanggap melihat fenomena yang diangkat di dalam film bukan sepenuhnya khayalan, melainkan realitas yang disalin dari kehidupan sesungguhnya.

Selepas Ibu tiada, ayah diharuskan pergi ke kota. Anak-anak tinggal bersama sang nenek. Ini menjadi hal jamak di masyarakat kita. Bagaimana anak selalu dikorbankan dengan dalih pemenuhan biaya hidup. Anak yang semestinya mendapat asuhan dari orang tua rela hidup mandiri karena orang tua harus bekerja jauh di lain kota. Pertemuan pun hanya sesekali. Pelajaran yang bisa dipetik dari babak tersebut adalah pemerataan pekerjaan bukan hanya terpusat di kota saja. Tunjangan gaji pun harus disebar penuh keadilan, jangan cuma besar di kota saja.

Sosok ibu yang selama ini dicitrakan sebagai seorang pengasih dan penyayang dipatahkan dalam film ini. Ibu meneror dan menghantui keluarganya seusai kematiannya. Ia mewujud sebagai hantu mengerikan yang siap memangsa anak-anaknya. Hal inilah yang mengkhawatirkan bila masyarakat menelan mentah-mentah pergeseran makna ibu. Ibu yang tiba-tiba muncul setelah kematiannya merupakan setan yang merasuk dalam tubuh ibu. Jadi, penonton tidak boleh menafsirkan ibu sebagai tokoh yang jahat. Bukan ibu yang salah, melainkan iblis yang menguasai tubuh ibu.

Opresi Perempuan

Bahasan gender juga mengemuka dalam film ini. Nenek rupanya tidak menyukai ibu sebagai menantunya. Ibu dianggap bukan menantu idaman lantaran berprofesi sebagai seniman, penyanyi. Selain itu, ibu tak juga dikaruniai keturunan setelah sepuluh tahun berumah tangga dengan bapak. Akibat terhimpit tekanan tersebut, ibu akhirnya mengabdi pada sekte agar bisa memeroleh keturunan. Padahal, bisa jadi kesalahan ada di bapak.

Perempuan diasingkan karena ia gagal memberikan masyarakat sebuah kesenangan tentang motherhood dan seksualitas. Tugas reporoduksi yang dijalankan perempuan diatur oleh masyarakat, misalnya, kapan ia harus hamil, berapa banyak anak yang akan dikandung dan dilahirkan. Ini lantaran masyarakat telah mengkonstruksi perempuan sebagai mesin pencetak. Perempuan harus tangguh menghadapi penindasan.

Opresi terhadap perempuan menyaru dalam bentuk alienasi perempuan. Perempuan dipaksa menyingkir dari semua hal, semua orang, bahkan ia tidak lagi mengenali dirinya. Inilah yang terjadi pada sturuktur patriakal kapitalis abad 20.

Dari situ tergambar bahwa masyarakat masih terkungkung pemahaman tentang pemisahan peran antara perempuan dan laki-laki. Perempuan diwajibkan tinggal di dalam rumah, sementara laki-laki harus bekerja di luar untuk mencari nafkah.
Dalam feminisme radikal lebih banyak membahas tentang sistem seks dan gender. Karena menurut pemahaman ini banyak kasus ketertindasan bisa terjadi karena pemahaman terhadap sistem gender tidak adil. Historis perempuan yang tertindas seperti memandang wanita sebelah mata sebelum terjadi emansipasi bahkan budaya tersebut masih tersisa sampai sekarang.

Alison Jaggar seorang pemerhati gender juga memaparkan bahwa ketertindasan perempuan sangat meluas dihampir seluruh masyarakat manapun, hal ini dapat dilihat dari pemahaman masyarakat atas wanita yang memiliki tanggung jawab lebih untuk mengurus keluarga dibandingkan bekerja di luar rumah.

Karena gender itu bukan sesuatu yang terbawa dari lahir, tetapi terbentuk secara sosial. Sehingga diharapkan dari usaha ini perempuan tidak lagi berada dalam posisi pasif. Tetapi sayangnya seperti yang sudah dipaparkan sistem yang telah berlaku di masyarakat sulit dihapuskan layaknya gap diantara kelas sosial tertentu.

*Shela Kusumaningtyas, Alumnus Komunikasi Undip yang menggemari baca, tulis, dan jalan-jalan.

BNN Kota Malang

Carut Marut Tata Kelola Toko Modern dan Ancaman Kematian UMKM Perdagangan Tradisional

Oleh: Soetopo Dewangga *

Kekuatan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia terletak pada sektor UMKM/ perdagangan tradisional yang secara nyata menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi saat krisis ekonomi 1998 dan 2008.

Namun perkembangan jaringan toko modern di Kota Malang semakin tidak terkendali, dengan dampak negatif berupa pelemahan kapasitas dan akses hak-hak ekonomi toko tradisional yang merupakan bagian dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM toko tradisional).

Berdasar informasi yang disampaikan Indri Ardoyo, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang pada sejumlah media, jumlah minimarket (Alfamart dan Indomart) saat ini ada 223 unit.

Dengan luas wilayah Kota Malang 110,06 km2 dan jumlah toko modern sebanyak 223 unit, maka rata–rata dalam radius 493,54 meter ada toko modern yang lain. Tata kelola toko modern seperti ini menunjukkan tidak adanya perlindungan terhadap toko tradisional, di era liberalisasi dan masifnya ekspansi jaringan toko modern hingga ke tingkat daerah, hingga mempengaruhi preferensi konsumen untuk beralih dari kebiasaan berbelanja di toko tradisional yang bersifat usaha perseorangan dan rumah tangga ke gerai-gerai toko modern yang dekat, lengkap dan lebih tertata pola pelayanan dengan fasilitas tambahannya seperti parkir gratis dan ruangan berpendingin.

Dalam sejarah perkembangan UMKM, sesungguhnya toko tradisional menempati posisi sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena selain sebagai aset ekonomi negara, juga aset budaya dalam sistem sosial kemasyarakatan.

Pelemahan UMKM toko tradisional, secara otomatis juga berdampak pada pelemahan ekonomi dan budaya masyarakat. Dari data sepintas di atas pemerintah baik pusat maupun daerah tidak melindungi secara efektif hak dan kepentingan UMKM toko tradisional ketika harus menghadapi penetrasi bisnis jaringan toko modern baik yang nasional maupun internasional.

Hukum dan kebijakan yang sudah dikeluarkan tidak dapat berjalan dengan efektif untuk menciptakan persaingan pasar yang sehat dan berkeadilan. Pemerintah Kota Malang belum secara maksimal mendayagunakan kewenangan hukum yang dimilikinya, merevitalisasi kebijakan dan struktur kelembagaannya, serta mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya untuk secara efektif melindungi dan memberdayakan toko tradisional sebagai salah satu bentuk kewajiban kewajiban negara terhadap warganya.

Toko tradisional merupakan industri perdagangan tingkat mikro yang secara hukum seharusnya mendapatkan perlindungan berdasarkan;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM,

2. Perpres no.5 th. 1999 tetang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha,

3. Peraturan Presiden Nomor 112 Nomor 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,

4. Peraturan Mentri Perdagangan RI no 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern,

5. Perda Propinsi Jawa Timur No.3 tahun 2008 ttg perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di prop. Jawa timur, dan,

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasar ketentuan di atas maka Pemberdayaan dan perlindungan UMKM toko tradisional secara normatif menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemeirntah daerah mencakup aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Tetapi implementasi dari berbagai peraturan di atas ternyata sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang belum teroptimalisasi untuk mengelola perlindungan toko tradisional dengan indikasi berupa pembiaran praktek ekspansi toko moderen yang melanggar norma hukum dan telah menggerus potensi pasar yang dimiliki oleh toko tradisional.

Struktur hukum, kebijakan maupun kelembagaan di tingkat lokal Kota Malang juga belum menjadi cerminan dari tata kelola perlindungan toko tradisional karena masih bersifat umum, bias, dan secara penegakan hukum juga tidak dilengkapi dengan instrumen yang dapat berfungsi secara efektif dan proaktif.

Memang tidak ada larangan atas kehadiran toko modern termasuk ritel modern (minimarket berjaringan) tetapi Pemerintah Kota Malang memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah dan letak dari ritel modern tersebut (minimarket berjaringan) agar tidak mematikan toko tradisional / toko-toko klontong yang dikelola secara tradisional serta menyerap banyak tenaga kerja.

Pemerintah Kota Malang seharusnya mendorong peran serta masyarakat untuk terlibat langsung dalam sektor ritel modern dengan melibatkan pihak perbankan dalam memberikan pinjaman KUR kepada toko-toko tradisional agar dapat dikembangkan menjadi toko modern lokal.

Dengan keterlibatan masyarakat maka sektor ritel modern bukan hanya didominasi oleh perusahaan dengan modal besar tetapi menyebar dengan keterlibatan pelaku usaha lokal berskala kecil. Dengan demikian jikalaupun masyarakat beralih ke toko modern (minimarket berjaringan) tidak akan membawa pengaruh yang besar karena industri-industri kecil pun jalan. ( bersambung )

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang.

BNN Kota Malang

DICARI: PARA PENONTON YANG BERBUDAYA

“Ini perhelatan budaya, kami mempersiapkan dan bekerjakeras menyelenggarakan acara ini dengan semangat, nilai-nilai dan cara-cara yang berbudaya, jika anda ingin menontonnya, menikmati acaranya, berinteraksi, belajar, dan atau mengambil makna daripadanya, jadilah penonton yang berbudaya dan layak dihormati”

Oleh: Tatok (Kristanto Budiprabowo)

Para penonton

Kehadiran penonton adalah bagian penting dalam sebuah pertunjukan. Ada beragam model penonton, diantaranya adalah: yang pertama, penonton yang dekat, langsung, dan berinteraksi dengan suasana yang diciptakan oleh sebuah pertunjukan. Penonton ini kadang bisa nampak sangat fanatik mencintai apa yang ditontonnya, kadang mengenal para pemain pertunjukan secara personal, dan mengekspresikan diri dalam semangat yang ditampilkan oleh sebuah pertunjukan.

Yang kedua adalah penonton yang pasif, apatis, kadang sinis menjaga jarak. Penonton ini lebih memilih menikmati dirinya sendiri dan keasyikannya sendiri sembari berada di keramaian sebuah pertunjukan. Apapaun yang terjadi dalam pertunjukan itu tidak penting. Bahkan susah untuk menanyakan pada mereka apa yang disukai dalam pertunjukan tersebut.

Yang ketiga, ini biasanya sedikit saja, adalah kelompok penonton yang justru berusaha menjadi orang yang ingin ditonton, ingin menjadi pusat perhatian dalam pertunjukan. Bahkan para pemainpun berusaha mengarahkan pertunjukan bagi orang-orang ini. Penonton diarahkan sedemikian rupa bahwa pertunjukan hanyalah sarana agar para penonton menonton penonton khusus ini. Aneh memang. Tapi begitulah seringkali orang penting didudukkan dan mendudukkan diri dalam sebuah pertunjukan.

Yang keempat, sebagai akibat dari makin canggihnya teknologi, adalah penonton jarak jauh lewat media televisi atau streaming jaringan internet. Penonton seperti ini kadang yang paling keras membuat analisa baik buruknya sebuah pertunjukan berlangsung. Semacam sindrom kolonialisme pendidikan; penelitian obyektif adalah yang dilakukan dengan cara mengambil jarak. Begitulah kadang di kalangan penonton jenis inilah sebuah pertunjukan bisa menjadi isu dan perbincangan sosial yang berkepanjangan.

Belajar dari suporter Arema

Yang banyak tidak diketahui orang di dunia sepakbola adalah adanya hubungan yang saling menguntungkan antara penonton sepak bola dengan keseluruhan sistem managemen tim dan bahkan berabagai kompetisi sepakbola yang ada. Keempat jenis penonton diatas, dalam dunia suporter sepakbola adalah asset-asset penting yang dikelola dengan sangat sistematis sehingga hubungan saling memuaskan itu memberi makna pada pesan-pesan peradaban.

Arema dengan slogan “Salam Satu Jiwa” nya adalah contoh yang paling original dalam gerakan akar rumput untuk menghubungkan kecintaan masyarakat tidak hanya pada tim sepakbola kesayangannya melainkan juga pada makna nilai-nilai hidup yang berbudaya dan berperadaban. Kecantikan permaian, kemenangan dalam kompetisi, dan transparansi managemen tim selalu penting, namun dibalik itu ada gelora massa untuk menyadari jadi diri sebagai sebuah kesatuan kebersamaan bagi kejayaan.

Upaya-upaya pengorganisasian yang dibangun secara formal, kebebasan tiap-tiap orang untuk menciptakan komunitas-komunitas dengan segala kreatifitas ekspresinya, dan keleluasaan memanfaatkan segala atribut bagi kepentingan bersama, adalah realitas yang patut disyukuri yang menghadirkan arema bukan hanya sekedar sepakbola. Dia bisa juga soal bakso, soal cwimie, soal pecel dan es campur, soal dagang kaos, soal media, soal nusik dan lagu, dan bahkan soal-soal yang lebih fundamental semacam relasi interpersonal menghadapi keragaman sosial yang ada secara filosophis, sosiologis dan bahkan politis.

Arema way adalah pesan damai dalam kegembiraan bersama dan kebanggaan bersatu jiwa. Maka tidak perlu heran jika pertandingan tim arema selalu menjadi hal yang menarik dan mendapatkan apresiasi dari para penonton dengan beragam evaluasi. Karena dibalik kegembiraan kemenangan atau kekecewaan kekalahan tim kesayangannya, tiap-tiap penonton menemukan ruang refleksi mendasarnya, yaitu “salam satu jiwa”.

Penonton seni tradisi Malangan

Mengapa gelora kecintaan para penonton seperti yang terjadi pada pertandingan sepakbola tidak terjadi pada ekspresi-ekspresi seni budaya lainnya, terutama ekspresi seni tradisional yang semua orang menyadari adalah bagian dari hidup arema? Bukankah penonton tetaplah penonton apapun pertunjukan yang ditampilkannya; entah itu pertandingan sepakbola atau pertandingan bantengan, jaranan, patrol, atau kompetisi musik, tari, teater tertentu?

Menjawab hal ini jelas tidaklah mudah. Kalaupun hendak diadakan survey, dia akan menghadapi persolan-persoalan mendasar hingga pada kecenderungan memaknai hidup masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi pertanyaan di atas sebenarnya adalah pertanyaan eksistensial yang akan memperlihatkan keaslian wajah arek-arek malang – arema dalam kesadaran budhi dan dayanya. Pendek kata, hal itu akan mempertanyakan budaya penonton dan budaya pertunjukan yang ada di Malangraya ini serta usahanya mempraktekkan nilai-nilai hidup di dalamnya.

Arema adalah bagian penting dari budaya Malangraya untuk Indonesia. Sesungguhnya tiap perhelatan yang melibatkan penonton, termasuk pertandingan sepakbola adalah perhelatan budaya yang mencerminkan kehidupan manusia-manusia yang terlibat di dalamnya.

Dalam asumsi saya pribadi, sudah waktunya bagi masyarakat Malangraya – arema – untuk membebaskan diri dari resistensi masa lalu yang memposisikan segala bentuk perhelatan – selain sepakbola – sebagi ajang propaganda dan indogtrinasi politis.

Kita sudah hidup di era pasca reformasi, era dimana segala bentuk ekspresi budaya telah terbebas dari cengkeraman dan ancaman tunduk pada kemauan kekuasaan. Jika arema sebagai suporter sepakbola telah menjadi pioner pembebasan diri dari hal itu, tentu terbuka peluang bagi gelora penonton yang sama pada segala jenis pertunjukan seni budaya yang ada di Malangraya.

Bagaimana itu bisa dimulai? Mari kita tanyakan pada semua orang yang terlibat dalam dunia seni dan budaya. Kalau perlu mengajak mereka belajar pada arema. Belajar membangun semangat “salam satu jiwa”.

Dulu bangga menjadi arek Karuman, sekarang bangga menjadi Arema

BNN Kota Malang

Merayakan Hari Ayah di Makam Agnes

Oleh: Aziz Ramadani

Hari Ayah Nasional diperingati setiap 12 November, tepat hari ini. Namun, pantaskah tahun ini diperingati sebagai penghormatan kepada sosok “ayah”?

Ya, masih segar diingatan, kasus penganiyaan bocah tiga tahun Agnes Arnelita oleh ayah tirinya, Ery Age Anwar, akhir Oktober lalu. Masalah sepele jadi alasan Ery tega menyiksa Agnes. Kekinian Ery telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Padahal semula, Ery berdalih kematian Agnes akibat tenggelam di bak kamar mandi.

Tragedi keji yang dilakukan Ery menyisakan duka mendalam, tak terkecuali bagi penulis, juga seorang “ayah” yang memiliki buah hati sepantaran Agnes. Hati bak diiris tipis-tipis mendengar perlakuan yang diterima bocah yang dikenal periang tersebut.

Hal senada juga dilontarkan beberapa warga sekitar rumah Agnes. Meskipun tak mengenal atau bertemu langsung, —akibat baru sekitar tiga bulanan bertempat tinggal di rumah kontrakan—, sumpah serapah dilayangkan kepada Ery yang tak pantas disebut “ayah” , yang harusnya memberikan kasih sayang, justru jadi malaikat pencabut nyawa.

Status sebagai “ayah tiri” harusnya bukan jadi alasan apapun sampai tega menganiaya anak. Ayah ya ayah, bapak ya bapak, apakah punya pertautan sedarah atau tidak, gelar “ayah” adalah amanah bagi kaum Adam.

Belum lama ini, masih di wilayah Kota Malang konon berjuluk “Kota Pendidikan” juga terjadi penganiayaan 10 pelajar oleh motivator saat seminar di sebuah sekolah menengah kejuruan. Meskipun telah ada permintaan maaf, baik dari pelaku dan pihak korban yang memutuskan berdamai, patutlah peristiwa tersebut jadi momentum instrospeksi diri.

Kondisi – kondisi tersebut rasanya tak pantas mengucapkan selamat hari “ayah”. Kasus tak berperikemanusiaan di atas bisa jadi yang kebetulan terungkap.

Bisa jadi banyak ayah masih belum bisa meluangkan banyak waktunya bersama anak. Mungkin sosok “ayah” buruh pabrik berdalih bekerja sebagai pencari nafkah, “ayah” yang pejabat publik dituntut mendahulukan kepentingan masyarakat, atau “ayah” yang ngakunya berangkat pagi pulang pagi demi sesuap nasi, nyatanya ngopi sembari main game online.

Ayah, masih pantaskah kau dipanggil ayah?(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Carut Marut Tata Kelola Toko Modern Menghilangkan Potensi PAD Pemkot Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Pembiaran Operasioanl Toko Modern di Kota Malang yang Ilegal berpotensi pada hilangya Penerimaan Asli Daerah ( PAD ) yang cukup besar, meliputi restribusi, pengelolaan parkir dan pajak reklame.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Selanjutnya pribadi atau badan berkewajiban menyerahkan Surat Setoran Retribusi Daerah yang disebut SSRD sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Struktur dan besarnya tarif restribusi berdasar pasal 18 Perda No 11 Tahun 2011 untuk kategori toko modern, sebagai contoh Golongan III dengan NJOP diatas Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar sebesar RP 75.000 setiap bulan. Dengan jumlah toko modern Kota Malang sebanyak 223 unit, kalau diambil rata–rata Golongan III, maka pemasukan tiap bulan dari Restribusi Toko Modern sebesar Rp 16.725.000, dan dalam satu tahun sebesar Rp 200.700.000.
Ketika Operasional Toko Modern tidak berdasarkan pada alas hak yang jelas, bahkan ada indikasi melanggar aturan ketentuan yang ada, maka pertanyaanya adalah, bagaimana Pemerintah Kota Malang dapat memungut restribusi Toko Modern secara transparan dan terukur?
Potensi kehilangan PAD yang ke dua adalah pemasukan dari sarana parkir yang gratis di toko modern. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri E); bahwa, Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir.

Jenis–jenis tempat parkir sebagaimana diatur dalam Bab V pasal 8 Perda No 4 tahun 2009 terdiri dari; a. Tempat parkir umum; b. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau Pemerintah,Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Daerah; c. Tempat parkir kegiatan insidental; d. Tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan.

Ketentuan pungutan sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 Perda No 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan tempat parkir secara nyata tidak ada tempat parkir gratis atau tidak dipungut biaya parkir. Namun dalam praktek hampir semua toko modern di kota malang parkirnya gratis. Jikalau dalam satu hari di toko modern ada terparkir 20 (dua puluh) sepeda motor dan 5 (lima) mobil, maka dalam satu hari potensi kehilangan pemasukan uang parkir sebesar Rp 30.000 dengan asumsi tarif parkir sepeda motor sebesar Rp 1000 dan tarif parkir mobil sebesar Rp 2000.
Dalam satu bulan ( 30 hari kerja ) satu unit toko modern seharusnya ada pemasukan parkir sebesar Rp 900.000, dalam satu tahun Rp 10.800.000. Ketika jumlah toko modern Kota Malang sebanyak 223 unit, jikalau separoh dari jumlah toko modern menyediakan parkir gratis maka total potensi kehilangan pemasukan parkir dengan contoh di atas mencapai sebesar Rp 1.204.320.000.
Tempat Parkir gratis di toko modern dengan tulisan Kendaraan hilang bukan tanggungjawab pengelola juga merugikan bagi konsumen, karena seolah kendaraan yang hilang adalah kelalaian konsumen. Hal ini bertentangan dengan pasal 19 ayat 2, Perda No 4 tahun 2009 yang menyatakan bahwa; Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntut hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahkan, dengan tegas dalam BAB XI Perda No 8 tahun 2009 tentang ketentuan pidana pasal 20, ayat 1 menyatakan bahwa; Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12); maka potensi kehilangan PAD yang ketiga adalah dari Pajak Reklame, berdasarkan Peraturan wali kota Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah, pasal (47) ayat (5) menyatakan bahwa, Pajak Reklame disetor oleh Penyelenggara Reklame/Pemegang Merk ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah saat menyelenggarakan reklame.

Dalam lampiran Perwali tersebut tertera tentang tarif reklame untuk jenis neon box dengan tarif pajak reklame tetap dengan masa pajk 1 (satu) tahun, jenis klasifikasi jalan A sebesar Rp 750.000, klasifikasi jalan B sebesar Rp 705.000, klasifikasi jalan C sebesar Rp 660.000 dan klasifikasi jalan C sebesar Rp 615.000. Jika kita ambil contoh titik tengah dengan klasifikasi jalan C sebesar Rp 660.000, maka potensi pemasukan reklame neon box dari toko modern sebesar Rp 147.180.000.
Toko Modern di Kota Malang juga sering memproduksi selebaran, leaflet/brosur berwarna yang dalam lampiran Perwali No 32 tahun 2013, untuk satu kali penyelanggaraan dengan jumlah 12.000 lembar, tarif pajak reklame sebesar Rp 2.400.

Dari uraian di atas dan terkait dengan tulisan sebelumnya tentang carut marutnya tata kelola toko modern di kota malang, maka seharusnya Pemerintah Kota Malang segera menyusun Peraturan Daerah Khusus tentang Tata Kelola Toko modern dan perlindungan terhadap toko tradisional/ pasar tradisional sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif yang berkeadilan. (Bersambung)

*Soetopo Dewangga, Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang.

BNN Kota Malang

Komunitas