Internasionalisasi Bahasa Indonesia melalui MEA

Oleh: Uni Sofiah *

MALANGVOICE-Bahasa Indonesia dikukuhkan pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, dalam momen Sumpah Pemuda. Namun baru ditetapkan sebagai bahasa negara tepat satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, yakni 18 Agustus 1945. Ketetapan itu tercantum dalam UUD 1945 Pasal 36. Hingga kini, sudah tujuh puluh tahun Bahasa Indonesia mewarnai komunikasi bangsa.

Sejalan dengan perkembangannya, Bahasa Indonesia terus melakukan penyempurnaan untuk tetap diminati masyarakat, baik Indonesia sendiri maupun internasional. Internasionalisasi Bahasa Indonesia tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang merupakan payung hukum Bahasa Indonesia.

Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Pasal 44 Ayat 1 dan 2).

Keikutsertaan Bangsa Indonesia dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) meningkatkan peluang bagi Bahasa Indonesia untuk dieksplor ke kancah internasinal. Selain itu juga menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi MEA. Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu, memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Sebab, bahasa Melayu telah lama menjadi Lingua Franca di kawasan Asia Tenggara.

Potensi besar Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari banyaknya penutur Bahasa Indonesia, yakni 300 juta penutur. Tata Bahasa Indonesia yang sederhana dan teratur serta penggunaannya dalam percakapan relatif mudah dipelajari, sehingga kata-kata

dalam Bahasa Indonesia seperti batik dan keris juga dipakai oleh beberapa negara di Eropa dan Amerika.

Indonesia yang kaya akan kebudayaan dan sumber daya alam dapat memikat para wisatawan dari berbagai negara untuk berkunjung. Dengan kunjungan ini Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar jika wisatawan berniat untuk menggali, meneliti, dan mempelajari budaya Indonesia.

Di Eropa, bahasa Indonesia dipelajari di delapan universitas, dua negara di Amerika Utara, Beijing, Bangkok, Kazakhstan, Osaka, Aucklan, Pusan, Tasmania, dan Cebu City. Sarjana Indonesia yang tergabung dalam komunitas sarjana internasional yang mengkhususkan Bahasa Indonesia, antara lain Italia, Tasmania, Estonia, Israel, India, Republik Ceko, Swiss, Belanda, Rusia, Irlandia, Jerman, Taiwan, Finlandia, Thailand, dan Prancis.

Bipa (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) tersebar di 74 negara, termasuk Indonesia, dan meliputi 219 buah lembaga. Sebanyak 26 negara menyelenggarakan kursus Bahasa Indonesia untuk warganya melalui Bipa, yakni Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Austria, Belanda, Bulgaria, Ceko, Cina, Denmark, Filipina, Hongkong, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Mesir, Norwegia, Papua Nugini, Prancis, Rusia, Suriname, Swedia, Swiss, Vatikan, dan Vietnam.

MEA diharapkan sebagai langkah awal menginternasionalisasi Bahasa Indonesia, dengan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi MEA. Dengan ini Bahasa Indonesia lebih mudah menjadi bahasa internasional. Peluang lain selain menjadi bahasa internasional, kebudayaan Indonesia seperti batik, wayang, tarian daerah, dan reog, akan mudah dikenal dunia.

*Uni Sofiah, Mahasiswa Semester 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unisma.

Lambe Turah Riuh di Sekitar Kita

Oleh: Nurudin

Istilah lambe turah memang berasal dari media sosial (medsos), tetapi lambe turah bisa menggambarkan kehidupan masyarakat kita saat ini. Bahkan, lambe-lambe turah akan terus bermunculan pada masa yang akan datang, apalagi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Tidak percaya? Kita bisa bertaruh.
Jika ditelusuri, munculnya istilah lambe turah memang agak susah. Namun demikian, salah satunya bisa ditelusuri melalui jejak digital. Lihat contoh misalnya akun instagram bernama “lambe_turah”, total pengikut 4,6 juta dengan tagline “gosip adalah fakta yang tertunda”. Ada juga akun “lambeturah” total pengikut 15,7 juta dengan tagline “akun anti ghibah”. Kemudian ada akun “maklambeturah” total pengikut 132 ribu dengan tagline “gak usah tegang lemesin aja cyiin”. Ini belum termasuk akun yang menggunakan media sosial lain. Anda boleh mengecek di akun dengan mencari kata kunci “lambe turah”. Followernya cukup fantastik, bukan?
Apa pun namanya, ini tentu sebuah perkembangan menarik. Dalam bahasa Jawa, lambe turah bisa berarti orang yang suka menyebar informasi tanpa fakta (isu, gosip, desas-desus) juga bisa berarti orang yang suka asal ngomong. Istilah sekarang disebut “ember”. Jika ada orang yang suka ngomong, bisa dijuluki lambe turah. Si lambe turah juga bisa berarti si tukang gosip.

Mengapa Terjadi?

Kemudian istilah lambe turah juga bisa dialamatkan kepada orang yang “nyinyir” di media sosial. Juga, orang yang senang dengan mengirimkan informasi-informasi yang tidak ada kebenaranya, misalnya hoaks (hox). Tak lupa melekat pada orang yang senang menyebar tautan atau informasi lain yang belum tentu kebenarannya tetapi ia buru-buru menyebar. Entah memang senang menyebar, atau orang itu tak menginginkan orang lain mendahului penyebarannya.
Mengapa lambe turah terjadi? Pertama, masyarakat kita itu kemaruk informasi. Mengapa begitu? Dalam istilah lain masyarakat kita kena peluberan informasi. Perumpaannya, seorang yang sedang berlatih silat, belum mendapat jurus mendalam ia justru bertingkah laku seperti orang yang sudah ahli silat. Jadi, matang tidak, mentah juga enggak. Serba tanggung, namun perilakunya seolah-olah sudah hebat. Inilah yang dinamakan kemaruk informasi.
Saking kemaruknya, informasi yang belum tentu kebenarannya saja kemudian disebar kemana-mana. Orang cenderung menyebar informasi itu bukan karena benar atau salah tetapi karena sesuai keinginan atau kecenderungan dirinya saja. Misalnya, ia ngefans sama Real Madrid. Maka berbagai informasi tentang Madrid akan dia sebar, termasuk informasi yang memojokkan Barcelona sebagai seteru abadinya. Nah, kecenderungan ini sangat kelihatan sekali jika lambe turah sudah berususan dengan politik. Anda boleh amati teman sepergaulan.

Kedua, masyarakat kita belum terdidik dan melek informasi. Apakah ini juga bisa dikatakan masyarakat kita bodoh? Belum tentu. Memang masyarakat kita itu berpendidikan, namun sering hanya berupa gelar akademik. Gelar akademik yang tinggi belum mencerminkan dirinya terdidik. Coba lihat berapa banyak mereka yang bergelar tapi ikut saja menyebarkan berita hoaks?
Ciri-ciri penyebar hoaks tidak saja mereka yang secara membagi buta menyebarkan berita bohong. Tetapi, mereka yang menyebarkan informasi dari pihak lain dengan ending perkataan, “Saya hanya copas lho”, “Saya hanya sebar link lho”, atau “Cuma sebar, siapa tahu bermanfaat, benar tidaknya saya tidak tahu”. Penyebar itu sebenarnya sudah tahu bahwa informasi yang didapatkannya belum tentu benar, tapi karena tidak melek informasi maka ia termakan hoaks, kemudian menyebarkannya.
Ketiga, biar dianggap peduli dan pinter. Ini bisa juga ada benarnya. Seseorang termasuk kategori lambe turah karena biar dianggap “lebih” dari kebanyakan orang. Mengapa orang senang dan banyak omong? Biar dianggap pinter atau biar dianggap punya pengetahuan banyak. Kalau perlu dia mengatakan dengan bukti yang agak meyakinkan, padahal tidak seperti itu adanya. Orang ini tentu senang mendramatisir setiap informasi yang didapat. Lihat kehidupan di sekitar kita. Ada kalanya orang banyak omong yang sebenarnya dibuat-buat semata. Senyatanya tidak sehebat yang diceritakan.
Dalam medsos orang bisa berpura-pura pintar. Misalnya dengan membuat status mengutip pendapat tokoh tertentu, padahal ia hanya mencari di google. Tak terkecuali seolah menjadi motivator hebat lewat status medsosnya, padahal juga hanya didapatkan dari orang lain. Juga, berani menganalisis sana sini seolah hebat. Sementara itu, teman-temannya mulai terkagum-kagum. Padahal jika melihat kenyataan sehari-hari, “jauh panggang dari api” alias tak sesuai kenyataan.

Dalam Politik

Lambe turah lebih ramai jika sudah dikaitkan dengan politik. Dari sinilah kemudian muncul istilah nyinyir, haters, cebong, panasbung, bani serbet, dunia datar dan sebagainya. Istilah-istilah ini membuka peluang orang untuk menjadi kelompok lambe turah. Mengapa begitu? Apa yang disampaikan cuma berdasar emosi dan meluapkan perasaan saja, bukan pada apakah yang disampaikan itu benar atau salah. Akibatnya, emosi yang diluapkan itu telah membentuk media sosial semakih riuh.
Lambe turah memang seperti dunia entertainment. Sifatnya hanya untuk menghibur semata. Dunia entertainment sebagaimana disajikan dalam televisi kebanyakan hanya berisi gosip para artis. Sebenarnya, entertainment itu orang tuanya lambe turah. Hanya lambe turah ini muncul khas dalam media sosial, sementara dalam entertainment khas televisi. Meskipun informasinya sama saja yakni sama-sama gosip. Bahkan bisa dikatakan sama-sama mengejar popularitas.
Lambe turah adalah konteks dangkal pemikiran masyarakat yang terus dilegalkan dan dipopulerkan. Kelompok lambe turah tentu tidak berpikiran apakah informasi yang disebarkan masyarakat itu berguna untuk kebaikan apa tidak. Kalau dalam media sosial bisa tujuannya memperbanyak pengikut (follower). Dengan banyak follower siapa tahu ada sponsor masuk. Buntutnya untuk keuntungan ekonomis, bukan?
Lembe turah murni menghibur. Ini sebagaimana kodrat media sosial yang bersifat menghibur. Mengapa demikian? Jika media sosial tidak punya fungsi menghibur maka ia akan ditinggalkan masyarakat. Mengapa masyarakat banyak yang menyukai media sosial? Karena masyarakat memang suka hiburan sementara media sosial menyediakannya. Tak jarang jika dalam politik, sindiran yang bernada menghina bermunculan. Tujuannya apalagi jika bukan untuk menghibur, sesekali menyerang lawan-lawan politik. Lambe turah tentu tidak banyak manfaat di masyarakat. Namun, yang membikin heran justru komunitas lambe turah ini menjadi perhatian publik. Akun-akun yang bernama lambe turah banyak pengikutnya. Apakah dalam hal ini masyarakat kita sudah susah diajak berpikir serius? Entahlah.
Maka, berhati-hatilah karena lambe turah akan segera kita saksikan sejalan dengan perlehatan Pilkada serentak dan Pilpres di Indonesia. Lambe turah ada di sekitar kita atau jangan-jangan kita sendiri termasuk anggota lambe turah?

*) Nurudin , Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); Penulis buku “Perkembangan Teknologi Komunikasi” (2017). Penulis bisa dihubungi di twitter: @nurudinwriter, IG: nurudinwriter

MEA, Tantangan, Peluang Atau Ancaman?

Oleh: Dra Erlin Iriani MM *

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) masih terasa asing bagi sebagian masyarakat Malang Raya. Bagi para pelaku usaha, MEA berarti pasar bebas antar negara-negara Asean yang akan berlaku mulai akhir 2015. Apa yang sudah dipersiapkan Pemda Malang Raya dalam puluhan hari kedepan untuk menyambutnya?

Pasar bebas negara negara Asean artinya tidak akan ada lagi hambatan-hambatan penetrasi pasar antar negara Asean. Kesepakatan menjadi pasar tunggal antar negara-negara Asean sudah dicanangkan kurang lebih satu dekade lalu. Seyogyanya para pelaku bisnis dan operator bisnis sudah menyiapkan beberapa strategi jitu untuk menghadapi ini.

Bagi Masyarakat Malang Raya, ada dua hal penting yang seharusnya menjadi fokus ‘pertarungan’ di pasar bebas itu, yaitu produk dari industri kecil dan menengah serta bursa tenaga kerja. Persiapan Pemerintah Pusat melalui Kementerian perindustrian jauh hari sudah menyiapakan SNI (Standard Nasional Indonesia) dan SKKNI (Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

Potret Produk Industri Kecil & Menengah

Sudahkan semua produk yang dihasilkan industri kecil dan menengah di Malang Raya memenuhi SNI? ini yang harus di cek pihak terkait. Berapa persen yang sudah mencantumkan lebel SNI di kemasan produknya, dan berapa persen yang belum. Bagi yang belum, pihak pemerintah terkait harus memberikan stimulan bagi pelaku usaha kecil/menengah dengan membantu meraih sertifikat mutu produk dan kemasan. Tentu akan sangat berat bagi pelaku usaha kecil/menengah bila produk mereka belum terstandarisasi. Dan bahkan akan hilang dipasaran karena kalah bersaing dengan produk-produk yang bersetifikat.

Diperlukan penguatan kerjasama antar pengusaha yang berada di sentra-sentra industri. Seperti industri makanan ringan (snack) keripik tempe di kawasan Sanan dan industri kerajinan keramik di kawasan Dinoyo Malang. Dan beberapa kawasan sentra industri yang lain.

Diharapkan dari setiap sentra industri, produk-produk lokal bisa menjadi primadona, produk-produk lokal harus leading untuk kualitas produk, harga yang kompetitif dan kemasan yang menarik, Jangan sampai kalah dari produk luar. Perkuat personal branding, perluas pemasaran dengan digital marketing dan harus selalu mempertajam creative thingking agar produk selalu mempunyai nilai tambah (added value). Dengan selalu berkreasi /berinovasi maka produk-produk lokal bisa terus leading di era pasar bebas mendatang.

Saat ini produk-produk makanan ringan dari Cina sudah banyak kita temukan di pasaran. Produk-produk Cina tersebut mempunyai keunggulan harga yg sangat kompetiif sehingga begitu mudah menerobos pasar lokal kita. Maka strategi harga harus mulai dirancang agar pada akhir tahun 2015 kita tidak semakin kebanjiran produk-produk Cina yang mungkin akan masuk dengan gencar ke negara kita melalui negara-negara Asean.

Bursa Tenaga Kerja

Untuk tingkat buruh (labour) bisa kita pakai sebagai bahan renungan, para TKI kita seringkali mendapat perlakuan yang tidak manusiawi di negara tujuan kerja mereka. Daya proteksi diri yang rendah dikarenakan sklill yang kurang dan wawasan keilmuwan dan hukum yang masih sangat terbatas. Diperlukan pusat pelatihan ketrampilan/skill tenaga kerja yang memadai dan terstandard internasional agar TKI kita tidak menjadi ‘bulan-bulanan’ di negara tujuan kerja mereka. Mengingat Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang banyak mengirim TKI ke luar negeri.

Untuk para pencari kerja tingkat staff (middle class) masih banyak yang terkendala dengan penguasaan bahasa asing/inggris. Untuk itu para pencari kerja tingkat staff ini harus meningkatkan penguasaan bahasa asing agar dapat bersaing dengan pencari kerja dari negara-negara Asean, jangan sampai pekerja asing yang sudah terstardard internasional menyerbu lowongan kerja yang ada di negara kita sementara kita sulit menembus lowongan kerja di negara-negara Asean.

Mari mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut tantangan MEA, agar MEA menjadi peluang, bukan ancaman bagi Malang Raya. Good luck!

*Dra Erlin Iriani MM, Wakil Kabid Sosial KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Kota Malang.

Tidak Golput itu Ternyata Sederhana

Ilustrasi

MALANGVOICE – Sudah terasa benar aroma perhelatan politik di sini, meski berbarengan dengan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan partai politik. Apalagi setelah hempasan badai politik yang jejaknya masih berserakan di benak masyarakat. Debunya masih menyela di sela obrolan-obrolan jalanan, kantor, bahkan di rumah jadi bagian dari lauk sarapan. Kata orang, kita senang riuhnya demokrasi, tapi kurang menyukai kenyataannya. Maka, berharap saja jadi begitu berat untuk menghitung sekian langkah orang menuju bilik untuk memilih.

Mana ada orang yang tidak suka kalau hak-haknya dipenuhi. Giliran mendapat hak pilih, jadi begitu cepat berkeputusam untuk menepis. Entah sampai seluas apa luruhnya kepercayaan, meski gambar-gambar sudah ditebar, kata dan pesona sudah diumbar. Kanal-kanal medsos pun nyaris penuh genangan-genangan informasi, ada yang asli,

tidak kurang yang manipulasi, bahkan ada juga yang informasinya ‘tak berbicara’ sama sekali. Ungkapan lama memang betul, tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang, tak kenal bagaimana caranya bisa sayang. Banjirnya informasi dan prejengan para calon legislatif ternyata belum signifikan menggoda sebagian besar masyarakat untuk datang memilih.Teman saja ada tiga jenis, langsung menyatakan dukungan dan memilih, mendukung tapi memilih nanti dulu, dan tidak berterus terang kalau tidak memilih.

Ketidakpercayaan publik kepada institusi-istitusi seperti partai politik juga merupakan kondisi obyektif yang hampir tidak bisa dipungkiri. Konflik internal, keterlibatan beberapa dari mereka dalam kasus-kasus korupsi dan kongkalikong lainnya menjadi salah satu dari sekian penyebab, termasuk kutu-kutu loncat yang membuat gatal-gatal hati rakyat. Tak semua memang, tapi rata-rata begitu tanggapan publik. Ekspetasi terhadap para calon-calon legistatif pun nyaris tak berarti karena publik tak pernah dengan jelas beroleh informasi perihal parameter apa yang membuat mereka terjaring mencalonkan diri. Jujur saja, sering juga kita memandang rendah para caleg.

Golput bukan persoalan sederhana, walau menjadi golput begitu sederhana caranya. Pernah terpikirkan, menjadi tidak golput ternyata begitu sederhana dan beroleh pahala. Tidak perlu gerah dengan persoalan-persoalan di atas. Tak usah terlalu risau dengan partai politik dan gerak-geriknya. Jangan termakan hati oleh mereka yang mencalonkan diri. Kampanye, sobo kampung, sobo nawak, kentrungan, dan model-model sosialisasi lainnya anggap saja tetap sebagai hiburan atau kondangan. Itu cuma persoalan duniawi saja, lagipula dari dulu demokrasi kita sudah cacat.

Menjadi tidak golput ternyata begitu sederhana, cuma perlu mengubah niat. Malang ini direbut kembali dan berdiri di atas jasad-jasad para pejuang dan rakyat sipil yang gugur dalam pertempuran-pertempuran yang dahsyat dari Arjosari hingga Sengkaling, dari Kasin hingga Blimbing, Kalisari, Klampok Kasri, Alun-alun, KIdul Dalem, serta hampir setiap sudut kota. Juga Lawang, Songsong, Singosari, Pujon, Ngantang, Pakisaji, Turen, Dampit, Kepanjen, Kebonagung, Jambuwer, Peniwen, Wajak, Tumpang, Bumiayu, Buring, Pajaran, Ngelak, Amadanom, Wonokoyo, Ampelgading dan masih banyak lagi lokasi pertempuran lainnya. Sepertinya, seluruh titik di mana kita berdiri saat ini di bawahnya terendap darah para bunga bangsa.

Niatkan langkah kita untuk melaksanakan hak pilih, semata sebagai penghormatan yang dalam dan ungkapan terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah bertahun bertempur berdarah-darah dalam sejarah wingate action yang tersohor, merebut kembali Malang hingga masih tegak sampai saat ini. Apakah pernah ingat kita mendoakan mereka? Ke TMP saja setahun sekali, itu kalau ikut dan diundang, malam lagi. Lewat di depannya setiap hari, menoleh saja nyaris tidak pernah.

Masih ada waktu untuk mengubah niat, dari sekedar niat politik pop menjadi niat yang lebih bermakna dan bernilai. Dalam takdirNya, sepertinya tanpa pengorbanan mereka, kita tak pernah ada. Untuk para caleg, rasanya juga masih ada tempo untuk membenahi niat. Ngono ta? (idur)

MEA 2016, Mampukah UMKM Bersaing?

Oleh: Ahmad Fairozi *

Jelang pergantian 2015 menuju 2016, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pun tinggal menghitung hari. Hal itu patut menjadi kegelisahan bersama sebagai bagian dari MEA. Mampukah hasil produk Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) kita bersaing dengan hasil produk luar negeri yang segera membanjiri pasar?

Mirisnya, hingga hari ini UMKM kita belum menjadi prioritas pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mendorong agar mampu meningkatkan produksi kreatifnya, padahal dukungan yang teramat sangat dibutuhkan para pelaku UMKM menjadi sangat penting, selain dukungan finansial, juga penting dukungan pemasaran hasil produksi kreatif UMKM, mengingat persaingan dalam MEA pada tahun 2016 akan sangat ketat.
Melihat kenyataannya, UMKM hingga saat ini dibeberapa daerah belum difasilitasi secara baik oleh pemerintah, hal demikian berakibat pada lambatnya perkembangan industri kreatif yang berada dalam naungan UMKM. Sangat disayangkan jika hingga detik ini UMKM masih luput dari perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Hal di atas disebabkan beberapa faktor, di antaranya, banyaknya masalah dalam tubuh UMKM itu sendiri, yang pada dasarnya menjadi tugas pemerintah untuk mendata dan menertibkannya, misalnya masih ditemukannya UMKM yang masuk angin, pada kenyataannya UMKM itu tidak ada alias sudah mati. Nah, hal semacam ini sering terjadi, yang dimungkinkan dapat berdampak berupa kerugian bagi UMKM lain yang memang benar-benar ada sebagai pelaku usaha kecil dan menengah masyarakat.

Disamping itu, hasil produksi dari industri kreatif UMKM belum mampu dipasarkan dengan baik, karena terkendala biaya promosi dan distribusi, nah, disinilah tugas serta peran pemerintah sangat diperlukan untuk membantu UMKM mendistribusikan dan mempromosikan hasil produksinya untuk dapat dikenal masyarakat secara umum dan mampu memberikan incam bagi pelaku UMKM itu sendiri.

Lemahnya data dan dukungan berupa promosi hasil produk industri kreatif UMKM menyebabkan sulitnya bergaining produk UMKM di kancah perdagangan lokal, regional maupun nasional, cukup miris memang jika melihat keadaan yang demikian, dengan semakin dekatnya MEA yang akan diberlakukan sejak tahun depan, tentunya hanya tinggal menghitung hari saja, namun UMKM dan kita sebagai bagian dari MEA masih belum sepenuhnya siap menghadapinya.

Malang Raya Pusat Perekonomian

Melihat potensi wilayah Malang Raya sebagai pusat pariwisata dan pendidikan, seharusnya pemerintah daerah masing-masing wilayah sangat giat dalam mendorong dan memfasilitasi UMKM yang ada, sehingga pelaku UMKM yang berada pada tiga wilayah strategis di wilayah Malang Raya itu mampu menumbuhkan industri kreatifnya sebagai bagian dari persiapan kompetisi produksi industri kreatif yang terhimpun dalam sebuah UMKM.

Kota Batu misalnya, Pemerintah Kota Batu wajib mendorong agar pelaku UMKM dapat memproduksi oleh-oleh khas Kota Batu, dikarenakan Kota Batu didaulat menjadi sentra pariwisata. Potensi inilah yang belum mampu dimaksimalkan oleh pemerintah sejauh ini, sehingga pusat oleh-oleh yang berada di Kota Batu, rata-rata tidak menjual produk hasil UMKM yang berdomisili di Kota Batu, itulah menjadi alasan hingga hari ini UMKM belum mampu memaksimalkan hasil produk kreatifnya dalam dunia industri dan perdagangan.

Demikian juga di Kota dan Kabupaten Malang, tidak jauh berbeda dengan Kota Batu dalam memperhatikan nasib pelaku UMKM. Banyak diantara pelaku UMKM sulit berkembang, dikarenakan peran strategis pemerintah kurang memberikan manfaat terhadap pelaku UMKM selama ini, akibatnya, banyak UMKM yang tidak mampu mengembangkan produk kreatifnya, sehingga sulit bersaing dengan produk UMKM lain dan tentunya produk luar negeri nantinya.

Misalnya, sudah seberapa banyak pelaku UMKM mendapatkan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Haki) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Masih sangat sedikit produk hasil UMKM yang memiliki Haki, jika demikian, dimana peran pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi pera pelaku UMKM? Seharusnya dan sudah semestinya pemerintah yang bertanggungjawab terkait hal tersebut.

Penting digiatkan kembali oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mendorong dan membantu mempromosikan hasil industri kreatif produk UMKM, meski terkesan lambat dan hampir ketinggalan, inovasi tetap diperlukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan para pelaku UMKM.

Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan, itulah mengapa pemerintah dan para pelaku UMKM harus lebih giat lagi untuk menghadapi persaingan dalam MEA tahun 2016 mendatang, disamping juga produk hasil UMKM didorong untuk memiliki Haki, agar hak cipta dan hak kekayaan industri dapat dilestraikan ditengah persaingan yang ketat nantinya.

*Ahmad Fairozi, Divisi Data dan Program Good Governance Activator Alliance (GGAA) East Java.

Menyoal Kemiskinan Anak

Oleh: Muhammad Husein Heikal *

Saya tak begitu terkejut ketika Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis data kemiskinan terbaru per Maret 2017 sebesar 27,77 juta jiwa (10,64 persen) dari total penduduk. Akan tetapi, keterkejutan saya menetas begitu membaca data yang menunjukkan bahwa dari 27,77 juta jiwa itu hampir separuh (40,22 persen) di antaranya adalah anak-anak!

Ini berarti bahwa sekarang ini, ada 11,26 juta anak hidup dalam realitas kemiskinan yang –mau tak mau– harus mereka hadapi. Mereka ini adalah anak-anak yang luput dari perhatian dan bahkan terabaikan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat serta tak luput adalah negara. Masih bisa kita baca isi UUD 1945 Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, masih terngiang dalam kepala kita bunyi sila terakhir Pancasila yang mendengungkan: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar-dasar ini menjelaskan bahwa, seluruh rakyat Indonesia, baik tua (Lansia) maupun muda (anak-anak), pria ataupun wanita berhak mendapatkan kehidupan yang layak, setara dan sejahtera.

Deklarasi Geneva tentang Hak-hak Anak pada 1924 menyatakan bahwa anak harus diberi sarana yang diperlukan untuk perkembangannya. Selain itu, anak juga harus dilindungi, diasuh, dan diperlakukan sesuai kebutuhannya. Deklarasi Hak-hak Anak pada November 1959 menyebutkan prinsip-prinsip terkait hak-hak anak yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip itu antara lain anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, jaminan sosial dan pendidikan, serta anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi.

Deklarasi Hak-hak Anak ini menjadi dasar Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989. Anak miskin secara moneter adalah anak berusia 0-17 tahun yang tinggal di rumah tangga miskin, yaitu rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.

Dapat kita baca garis kemiskinan pada periode Maret 2017 yang ditetapkan mencatatkan kenaikan sekitar 3,45 persen menjadi Rp 374.478 per kapita per bulan. Padahal enam bulan sebelumnya, September 2016 garis kemiskinan berada di level Rp 361.990 per kapita per bulan. Garis kemiskinan dapat diartikan sebagai sebuah indikator yang dijadikan patokan pemerintah dalam memberi label apakah penduduk itu tergolong miskin atau tidak. Secara implisit dipahami bahwa saat ini penduduk dinyatakan miskin apabila pengeluarannya hanya sebesar Rp 374.478 per kapita per bulan.

Angka kemiskinan anak-anak ini merupakan sebuah keniscayaan yang mengejutkan. Berdasarkan pembagian wilayah, hampir separuh anak-anak miskin Indonesia ini dari jumlah ini hidup di Pulau Jawa, yaitu 47,39 persen. Disusul oleh kawasan Indonesia bagian timur, baru kemudian disusul Indonesia bagian barat. Memang di kota-kota besar, tak usahlah dulu bicara soal Jakarta, seperti di Medan saja misalnya, tak terlalu sulit bagi kita menemukan para gelandangan maupun anak-anak yang terlantar. Di beberapa persimpangan lampu merah tak jarang kita temukan pengamen dan peminta-minta (beberapa di antaranya anak-anak) yang menadahkan tangannya, berharap belas kasihan dari orang-orang yang melintas.

Lain lagi cerita diseputaran kawasan kampus USU (Universitas Sumatera Utara). Ketika kita duduk di kantin area Perpustakaan, tiba-tiba nanti ada saja anak-anak (biasanya kakak-beradik) yang dengan memasang raut wajah menyedihkan mengadahkan tangannya. Tidak hanya itu saja, masih banyak anak-anak lainnya yang berkeliaran menjadi peminta-minta di kota Medan.

Inilah sebuah realita kemiskinan yang dapat kita saksikan secara nyata di hadapan mata kita. Betapa memiriskan! Anak-anak yang seharusnya hidup dalam lingkungan berkecukupan harus menerima kemiskinan yang menimpanya. Anak-anak yang hidup dalam pusaran kemiskinan ini berdampak pada seringnya terjadi perampasan hak-hak dasar anak. Hak-hak secara material, spiritual, serta emosional tidak terpenuhi sebagai kebutuhan utama sekaligus bekal hidupnya.

Pada Selasa (25/7) lalu di Jakarta, diluncurkan buku Analisis Kemiskinan Anak dan Deprivasi Hak-hak Dasar Anak di Indonesia. Buku ini lahir atas kerja sama BPS dengan The United Nations Children’s Fund (UNICEF). Kepala BPS Suhariyanto dalam sambutannya dalam peluncuran buku ini menyampaikan, bahwa memahami karakteristik anak-anak dalam kemiskinan merupakan langkah awal yang sangat penting dan harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum mengembangkan intervensi yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan anak.

Sebab kemiskinan adalah salah satu akar penyebab terhambatnya anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi maksimal mereka. Tumbuh dalam kemiskinan berdampak pada kesehatan dan gizi anak-anak, pencapaian pendidikan dan kesejahteraan psiko-sosial anak. Maka, dampaknya anak berpeluang kecil menjadi mandiri secara ekonomi serta berhasil dipasar tenaga kerja dimasa mendatang, saat telah dewasa nanti.

Saya jadi teringat ketika beberapa waktu lalu, secara tak sengaja saya mendengar cerita dua ibu yang menarik perhatian saya. “Saya heran lihat anak-anak sekarang, kok suka sekali ya pelajaran hitung-hitungan (matematika, statistik, ekonometrik). Padahal kalau masa kita dulu, kan itu pelajaran yang paling dibenci, ya?”

“Iya ya, anak saya juga begitu. Mungkin ya, karena sekarang itu gizi mereka cukup hingga otaknya tak melar menghitung-hitung angka yang buat pening itu. Kalau zaman saya dulu, telur bebek didadar oleh ibu saya, untuk dimakan bersama delapan saudara saya lainnya. Cemana lagi kek gitu mau mengerjakan soal matematika pula disekolah. Ha-haa..”

Percakapan yang diakhiri tawa itu adalah sebuah ironisme. Tentu anak-anak yang memiliki gizi cukup, atau bahkan berlebih pada anak-anak orang kaya yang tinggal di kawasan kompleks. Gizi yang baik, makanan empat sehat lima sempurna yang terhidang setiap hari tentu akan mendongkrak perkembangan otak mereka. Lantas bagaimana dengan anak-anak yang tidak serapan pagi sebelum sekolah? Bukan karena tidak sempat serapan, akan tetapi yang mau dijadikan serapan sama-sekali tidak ada.

Selanjutnya, saya terperangah atas apa yang dituliskan Retno Listyarti bahwa setiap hari lebih dari 41.000 perempuan menikah di bawah usia 18 tahun (Kompas, 25/7). Bahkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perkawinan anak di Indonesia menempati peringkat ketujuh di dunia, untuk kategori absolut perkawinan usia anak tertinggi yang menanggung beban perkawinan usia anak.

Perkawinan di bawah umur ini terjadi disebabkan oleh faktor utama –yang tak lain tak bukan– lemahnya kemampuan ekonomi. Maka solusi yang dianggap terbaik mengatasi problema kemiskinan yang menerpa anak ini ialah menikah. Namun, ketidakmatangan usia ini tak jarang membuat perkawinan anak ini berakhir dengan perceraian. Parahnya lagi, bila sempat hamil di usia belia, keselamatan diri anak juga terancam. Atau bila selamat dari proses melahirkan, anak yang lahir itu bakal menuai kehidupan yang sama, merong-rong dalam tirai-tirai kemiskinan yang menerpa.

*Muhammad Husein Heikal, kolumnis kelahiran Medan, 11 Januari 1997. Berbagai tulisannya termuat Investor Daily, The Jakarta Post, Utusan Malaysia, Kompas, Media Indonesia, Republika, Koran Sindo, Koran Jakarta, Analisa, Waspada, Pikiran Rakyat, Minggu Pagi, Lampung Post, Riau Pos, Haluan, berbagai media online. Saat ini menjadi salah seorang analis di Economic Action (EconAct) Indonesia.

Buruh Korban Kekejaman Kapitalisme di Omnibus Law

Oleh: Asra Bulla Junga Jara

Buruh selalu menjadi korban dalam kapitalsme. Selama ini, melalui mekanisme upah minimum per bulan saja, buruh sudah berada digaris kemiskinan. Jika Omnibus Law diberlakukan buruh akan di upah per jam. Dengan skema ini, buruh yang menjalankan hak cuti atau tidak bekerja sementara karena sakit tidak mendapatkan upah. Walhasil buruh makin termarjinalkan, jamaknya praktik upah per jam di Eropa dan Amerika Serikat menjadi dali pemerintah untuk menerapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Skema ini dianggap adil karena pekerja produktif akan mendapat upah lebih besar.

Namun, kita harus melihat latar belakang diterbitkan Ombnibus Law yakni untuk mempermuda investasi. Upah buruh yang rendah selama ini menjadi salah satu daya tarik investasi di Indonesia. Omnibus Law diterbitkan untuk menyenangkan investor, meski harus menekan buruh. Inilah praktik korporatokrasi yakni penguasa disetir untuk mengikuti kemauan korporasi dalam proses legislasi. Lalu dimanakah jargon “Merakyat” yang selama ini dicitrakan? Selama Indonesia menganut sistem kapitalisme, selama itu pula buruh akan menjadi sapi pera ekonomi.

Makanan khas para kapitalisme yang sedang menjadi perbincangan saat ini di kalangan para pencari kerja tentulah Omnibus Law. Kata ini seakan sudah menjadi makanan khas para pemilik modal untuk disajikan pada buruh yang sedang terjerat dalam penantian kata “kesejahteraan”. Lalu, sejenis makanan khas apa sesunguhnyan Omnibus Law itu? Menurut Kamus Hukum Merriam Webster, istilah Omnibus Law berasal dari Omnibus Bill, yakni Undang-Undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Kata ‘Omnibus’ berasal dari Bahasa Latin yang berarti segalahnya.

Istilah Omnibus Law sudah sangat tua, Undang-Undang tersebut pertama kali dibahas di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1980. Di Indonesia, istila ini menjadi perbincangan bagi para mentri setelah Presiden Joko Widodo mengungkapkannya dalam pidato pertama stelah dilantik sebagai Presiden Rebublik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Konsep ini sering digunakan di negara yang menganut sistem Common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu Undang-Undang baru untuk mengamandemenkan beberapa Undang-Undang sekaligus.

Singkatnya Omnibus Law adalah suatu Undang-Undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Pembuatan proses secara resmi, ahli hukum menyebutkan tidak ada perbedaan dengan pembuatan. Hanya saja, isinya mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang yang terkait sebagai sumber pijakan utama dalam mengambil sebuah kebijakan.

Kedudukan hukum Omnibus Law sama dengan Undang-Undang dan diusulkan untuk simplifikasi Undang-Undang lainnya. Terkait, aturan yang diatur dalam banyak Undang-Undang yang dihapus dan kemudian diatur hanya dalam satu Undang-Undang. Penggunaan hokum Omnibus Law baru pertama kali terjadi di era Jokowi saat beberapa peraturan-peraturan tambahan seperti undang-undang pemilu, dan undang-undang penyandang disabilitas yang mendukung 25 sektor dan juga undang-undang perlindungan anak. Ombnibus Undang-undang diperlukan karena Indonesia memiliki banyak Undang-Undang yang mengatur penggunaan sector per kementrian dan lembaga, sehingga menjadi parsial dan tumpeng tindih.

Ketika Suara Masyarakat Dibungkam Dengan Alasan Investasi!

Tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan pemerintah termasuk perumusan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lain yang menyangkut kepentingan publik. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Pasal 25 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak untuk berpartisipasi juga perwujudan dari hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat yang merupakan komponen inti dari kebebasan ruang sipil.

Namun, partisipasi publik yang efektif hanya dapat dilaksanakan jika masyarakat cukup bebas dan independen dalam menyampaikan pandangannya terhadap sebuah kebijakan. Oleh karena itu, sikap pemerintah dalam menyambut masukan masyarakat turut menentukan tingkat partisipasi masyarakat tersebut. Prinsip good governance menekankan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong setiap warga negara untuk menggunakan hak berpendapatnya dalam pengambilan keputusan serta menjamin kebebasan ruang sipil untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Nyatanya, kritikan keras masyarakat terhadap rencana Omnibus Law hanya dilihat sebagai penghambat rencana Pemerintah menggaet investor dan meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Demi melancarkan agenda investasi tersebut, partisipasi masyarakat sipil justru ditekan dengan dalih hendak melakukan ‘pendekatan komunikasi’. Padahal, pihak-pihak yang ditunjuk Presiden Jokowi merupakan alat keamanan negara dan tidak memiliki fungsi komunikasi sebagaimana yang dimaksud. Alih-alih pendekatan ‘komunikasi’, yang ada di lapangan kelak malah praktek intimidasi.

Presiden Jokowi telah secara terang-terangan mengabaikan tupoksi institusi keamanan dengan menggunakan aparat keamanan dan intelijen sebagai juru bicara program pemerintah. Bukannya mendengarkan secara seksama alasan di balik penolakan Omnibus Law lalu mengkaji muatan kritiknya, atau mengutus jajarannya yang lebih sesuai dan kompeten dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah, Presiden justru menggunakan aparat yang terbukti berulang kali mengekang kebebasan ruang sipil secara represif.

Walhasil, wacana ‘pendekatan komunikasi’ ini hanya pemanis untuk menutupi kenyataan pahit di baliknya: pembungkaman sistematis masyarakat sipil. Pernyataan Presiden Jokowi yang mengharapkan masyarakat dapat memahami Omnibus Law melalui komunikasi tersebut juga secara tidak langsung mereduksi penolakan dan kritik terhadap Omnibus Law sebagai sebuah ketidaktahuan dan ketidakpahaman semata. Serikat pekerja dan organisasi masyarakat yang telah bertahun-tahun memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil di tengah gempuran investasi dianggap tidak sanggup memahami Omnibus Law sehingga dianggap perlu untuk diedukasi oleh aparat keamanan negara.

*) Asra Bulla Junga Jara
Mahasiswa Semester Delapan (8), di Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri) Malang, Jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik. Serta Aktif Menulis Opini Di Media

Jangan Menunggu Godot untuk Perlindungan Toko/Pasar Tradisional di Kota Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Penetrasi pasar melalui toko modern dengan segala cara secara massif di Kota Malang, secara perlahan namun pasti akan berdampak pada berhentinya operasional toko tradisional/UMKM tradisional.

Persaingan usaha yang cenderung tidak sehat ini sesungguhnya membutuhkan kehadiran pemerintah sebagai pengendali regulasi yang melindungi, memfasilitasi usaha toko tradisional untuk tumbuh dan berkembang sebagai aset ekonomi negara dan aset sosial budaya masyarakat.

Di era neo kapiltalisme saat ini, perilaku konsumen dan perilaku masyarakat pada umumnya bergeser dari nilai–nilai gotong royong ke sifat–sifat individualis, sehingga kehadiran toko modern dirasakan sebagai representasi semangat individualis yang makin melekat, akibat penetrasi sifat individulisme melalui berbagai cara. Begitulah cara kerja kapitalisme global menguasai dan menghisap semua potensi yang dimiliki oleh negara maupun oleh masing–masing pribadi.

Menunggu hadirnya negara yang akan melindungi dan memfasilitasi toko tradisional sebagai UMKM yang mampu tumbuh dan bersaing secara sehat serta dinamis bagaikan sebuah drama menunggu Godot, menunggu sesuatu yang tak berkepastian.

Drama Menunggu Godot atau ‘Waiting for Godot’ karya Samuel Beckett, sastrawan Irlandia yang besar di Prancis, senyatanya itulah yang dirasakan Vladimir dan Estragon, dua tokoh utama drama Menunggu Godot atau ‘Waiting for Godot’.

Godot yang mereka tunggu tak kunjung datang, entah berapa lama mereka melakukan penantian. Yang terang, keduanya tak lagi sanggup menengarai apakah telah menunggu seharian, seminggu, sebulan, setahun, atau bahkan berabad-abad. Kejenuhan tentu saja hinggap, sebab sepanjang penantian mereka nyaris tak beranjak dari tempat yang sama. Dalam penantian tak berujung itu, Vladimir dan Estragon terlibat banyak perbincangan, boleh jadi, itulah yang memberi mereka kekuatan untuk bertahan.

Godot hanya sebuah harapan, harapan dari menunggu yang telah begitu lama, Kita juga sudah begitu lama menanti keadilan, kita sudah lama menunggu Godot atau ‘Ratu Adil’ itu sepanjang tahun, kita hanya berdebad. Kita bicara ngalor-ngidul, bertengkar, saling jegal, saling meludah, saling bunuh, tetapi Godot atau Ratu Adil itu tak jua datang.

Godot atau ratu adil itu hanya harapan semu, sedangkan realitasnya kita hanya berputar-putar dalam ketidak menentuan, karena realitas politik kita tak pernah menyatakan menunggu. Politik kita bahkan tak memberikan kesempatan sedikitpun kata menunggu, jikalau bisa dilakukan sekarang, kenapa harus besok?

Inilah pragmatisme politik kita. Menunggu Godot, selalu dikaitkan dengan situasi absurd, memang tidak terlalu meleset, Godot menawarkan sesuatu yang serba kemungkinan, menunggu adalah gambaran situasi absurd itu sendiri, antara datang dan tidak, antara berubah atau tidak, menunggu datangnya negara yang mampu memfasilitasi UMKM toko tradisional dari penetrasi toko modern di Kota Malang sebagai persaingan usaha yang berkeadilan seolah menjadi sebuah relativitas yang tak habis diperdebatkan.

Ketika sejumlah regulasi yang mengatur tentang tata kelola toko modern dan perlindungan terhadap UMKM toko tradisional/pasar tradisional kita gambarkan sebagai Godot, mengapa operasional toko modern di kota malang yang patut diragukan alas haknya, zonasi yang mengatur jarak antar toko modern maupun antar toko / pasar tradisional secara kasat mata ditabrak, potensi Pemerintah Kota Malang kehilangan pemasukan PAD yang terukur dan transparan melalui toko modern cukup besar, dan yang pasti tinggal menghitung hari kematian UMKM toko tradisonal di Kota Malang, mengapa semua ini cenderung dibiarkan??

Kita seperti menghabiskan waktu itu sia-sia belaka, Godot bagaikan mesin politik ‘pembunuh’. Godot menjadi sebuah kendaraan untuk mencapai kekuasaan dengan segala cara, Orang-orang banyak mengibarkan bendera, partai-partai tumbuh seperti jamur, lembaga swadaya masyarakat banyak bermunculan, tetapi banyak suara rakyat yang terbungkam.

Langkah sederhaha dan paling mungkin kita lakukan adalah mari kita galakkan berbelanja pada UMKM toko tradisional, betapapun mungkin harganya lebih mahal, pelayanannya lebih buruk dan lain–lain hal yang tidak sebanding dengan toko modern, tetapi memberi untung pada UMKM toko tradisional jauh memberi manfaat sekurang kurangnya memperpanjang nafas kahidupan usahanya.

Toko modern di Kota Malang mayoritas adalah jejaring perdagangan yang bersifat frenchise, online yang terintegrasi sehingga ketika kita melakukan transaksi pada toko modern sesungguhnya kita sudah tidak lagi tahu di mana uang kita berada, termasuk pemilik tempat usaha bahkan negara sekalipun.
Ini adalah jaringan kapitalisme global yang secara perlahan akan mematikan sendi – sendi perekonomian kita, sama halnya dengan kongsi dagang VOC yang pada awalnya menguasai perdagangan lalu menjajah negara kita. Lalu apa bedanya antara VOC dengan Francise perdagangan toko modern? Ibarat penjual kecap botolnya saja yang beda, namun isinya tetap sama. Tetap saja sebuah penghisapan dari kaum kapitalis internasional pemilik modal menguasai dan menghisap kaum miskin negara berkembang.

Kita memang sedang menunggu Godot, tetapi seperti kita tahu, Godot tidak pernah hadir. Kita sebenarnya sudah dalam kondisi jenuh mengingatkan, menyuarakan, tetapi nasib UMKM toko tradisional di Kota Malang untuk memperoleh perlindungan dari Pemerintah tetap saja tak menentu.

Perubahan suhu politik, ketidak setabilan ekonomi, bencana alam, bisa saja datang sewaktu-waktu dan akan membuat kita semua ‘senewen.’ Menunggu memang bisa membuat orang panik dan kompensasinya suka marah. Maka jangan heran kalau kekerasan demi kekerasan terjadi dimana-mana.

Menunggu memang membahayakan, bagi jiwa yang labil. Perubahan yang kita nantikan sejak reformasi akan hadirnya kekuasaan yang sebanyak banyaknya memberikan perlindungan pada rakyat kecil telah kembali- membuat kita semakin pesimistis dengan para penguasa kita. Tak ada kata keadilan, yang ada hanya kebatilan, kita hanya disuguhi janji kosong. Barangkali benar, Godot atau Ratu Adil itu tidak ada. Itu hanya mitos yang diciptakan penguasa untuk meninabobokan rakyatnya. Karena itu, ‘Jangan Menunggu Godot!’. (bersambung)

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Kota Malang.

Sengkuni Penebar Hoax

Oleh : SUGENG WINARNO

Dalam pewayangan, ada tokoh bernama Sengkuni. Sengkuni termasuk dalam tokoh bertabiat jahat. Sengkuni masuk dalam tokoh antagonis dalam cerita wayang Mahabarata. Sengkuni suka memecah belah, memfitnah, dan mengubar kebencian. Saat ini julukan Sengkuni kiranya cocok disematkan kepada mereka yang suka menebar berita bohong (hoax). Sengkuni-sengkuni zaman now ini harus jadi musuh bersama dan terus diperangi semua pihak.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pernah melontarkan pernyataan agar kita semua memerangi Sengkuni penebar fitnah. Seperti diberitakan beberapa media, Menteri Tjahjo Kumolo menyampaikan pesan itu saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Masyarakat Rasa Sejatining Inti Kamanungsan (Rajatikam) di Yogyakarta, Sabtu, (1/12/2018).

Ajakan untuk perang melawan hoax berupa spanduk, baliho, iklan layanan di koran, majalah, radio, televisi, dan media online sudah banyak dibuat. Gerakan masyarakat melalui kelompok anti hoax juga banyak bermunculan di beberapa daerah. Melalui ceramah-ceramah agama dari para ulama dan kiai juga sudah banyak menyerukan agar masyarakat waspada terhadap munculnya hoax.

Mengapa informasi hoax tetap saja ada dan terus di bagi-bagi (share) lewat beragam platform medsos dan media pertemanan semacam WhatsApp (WA)? Pada masa kampanye politik saat ini, hoax bahkan muncul semakin masif dan semakin sulit dibendung. Informasi bohong dan menyesatkan terus diproduksi, viral, menggelinding semakin lama semakin membesar layaknya bola salju. Mana informasi yang benar dan mana pula yang salah menjadi semakin sulit dipilah.

Era Keberlimpahan Informasi
Inilah era keberlimpahan informasi. Sebuah era dimana informasi muncul membanjiri masyarakat. Informasi dalam beragam wujud dan versi menelisik masuk ke ruang-ruang pribadi masyarakat lewat beragam gadget dan laman medsos. Informasi melaju amat deras menyerbu masyarakat. Pada situasi seperti ini banjir informasi terjadi dan tidak sedikit yang jadi korban.

Pada masa keberlimpahan informasi ini sulit dipilah mana fakta dan mana pula opini atau pendapat pribadi seseorang. Keduanya bercampur, hingga sebuah kebenaran semakin sulit ditemukan. Kebenaran bisa saja muncul dari fakta kebohongan yang dijadikan opini seseorang dan diviralkan di medsos hingga jadi opini publik (public opinion).
Jadi kebenaran bisa rancu. Karena kebenaran bisa lahir dari kebohongan yang disulap seakan-akan seperti benar. Fakta hasil sebuah rekayasa seolah-olah nyata. Apalagi yang menyampaikan atau ikut memviralkan beberapa informasi yang belum jelas tadi para tokoh publik. Karena ketokohannya tidak jarang orang akan percaya begitu saja terhadap apapun yang disampaikan.

Pada era banjir informasi saat ini juga memungkinkan masing-masing orang bisa menjadi produsen informasi. Lewat medsos setiap pemilik akun bisa menggungah beragam informasi dalam beragam wujud. Informasi yang tersebar di medsos sulit dilacak, tidak bisa diverifikasi, dan tak gampang dilihat akurasinya. Karena tidak jarang orang yang mengungah informasi dan pemilik akunnya tanpa indentitas yang jelas (anonim).

Kondisi ini semakin diperburuk dengan kemampuan melek media (literasi media) masyarakat yang sangat rendah. Tidak banyak masyarakat yang mampu berfikir kritis ketika mengonsumsi media. Tidak jarang pengguna Facebook, Twitter, Instagram, atau WhatsApp yang menerima begitu saja terhadap berbagai informasi yang masuk kepadanya. Dengan gampang pula mereka turut menyebarkan informasi yang sering berupa hoax itu ke pertemanan mereka.

Kontra Narasi Hoax
Narasi berupa informasi bohong di medsos terus bergulir. Merebaknya konten negatif yang menyebar di medsos tak mudah dibendung. Pembuat konten jahat di medsos terlampau perkasa. Mereka terus memroduksi narasi-narasi yang menyesatkan sementara pihak yang melakukan perlawanan dengan unggahan pesan-pesan positif sangat jarang.
Frekuensi kemunculan informasi buruk lewat medsos tidak sebanding dengan informasi yang baik. Kenapa bisa demikian? Salah satu sebabnya karena informasi bohong saat ini telah menjadi industri yang mendatangkan banyak keuntungan. Beberapa pihak telah menjadi sponsor agar lahir informasi hoax yang meresahkan masyarakat. Para sponsor inilah yang rela membayar mahal untuk merebaknya hoax.

Kalau kondisinya sudah seperti ini maka mengajak masyarakat hanya sekedar menyaring terhadap informasi buruk di medsos tentu tidak cukup. Informasi yang harus disaring terlampau banyak. Masyarakat juga dihadapkan pada kondisi yang sulit untuk memilah dan memilih mana informasi yang baik dan benar. Butuh keahlian yang tidak mudah agar mampu menyaring informasi palsu yang menyesatkan.

Selain kemampuan menyaring informasi, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah kemampuan membuat kontra narasi hoax. Upaya ini bisa dilakukan dengan memroduksi konten-konten positip. Narasi-narasi berupa anti hoax idealnya harus terus diproduksi melebihi narasi hoax yang muncul. Semua yang bohong idealnya harus dilawan dengan menunjukkan yang benar. Upaya kontra narasi terhadap informasi hoax harus terus dibuat secara masif sejalan dengan masifnya hoax yang diproduksi dan disebar para Sengkuni. Mari lawan Sengkuni produsen hoax!.

(*)SUGENG WINARNO,Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Muhammadiyah Malang

Selamat Datang 2020 – Tahun Pilkada Serentak Edisi Keempat

Oleh: Dito Arief N. S.AP, M.AP

Tahun 2020 sudah di depan mata, setelah melewati gegap gempita tahun politik legislatif dan Pilpres di tahun 2019, masyarakat Indonesia di sejumlah daerah akan kembali mengalami tahun politik Pilkada edisi ke-empat semenjak dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015 silam. Hadirnya Undang – Undang Pilkada langsung serentak, dimulai dengan UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang kemudian dirubah menjadi UU No.8 Tahun 2015 dan kemudian dirubah kembali menjadi UU No.10 Tahun 2016, maka tahun 2020 mendatang menjadi Edisi ke 4 pelaksanaan Pilkada langsung diselenggarakan secara serentak, setelah sebelumnya dilaksanakan di tahun 2015, 2017 dan 2018.

Untuk pelaksanaan Pilkada serentak edisi ke 4 tahun 2020 mendatang, terdapat 270 daerah Propinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang melaksanakan, yaitu Propinsi/Kabupaten/Kota yang juga melaksanakan di edisi pertama 5 tahun yang lalu (2015). Perbedaannya adalah bila ditahun 2015 lalu regulasi yang mengatur adalah Undang – Undang No.8 Tahun 2015, maka di Pilkada tahun 2020 regulasi yang digunakan adalah Undang – Undang No.10 Tahun 2016 yang merupakan hasil evaluasi dan perbaikan dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015. Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada di tahun 2020 mendatang adalah Kabupaten Malang di Propinsi Jawa Timur. Bersama dengan 18 Kabupaten/Kota lain di Propinsi Jawa Timur, Pilkada Kabupaten Malang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 23 September tahun 2020.

Mereview pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang di dua edisi sebelumnya, yaitu tahun 2010 dan 2015, dinamika politik dan pelaksanaan tahapan Pilkada berlangsung dengan dinamis yang keduanya bahkan berujung pada gugatan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, meskipun pada akhirnya sama-sama ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun cukup menggambarkan ketatnya persaingan dan dinamika politik di Kabupaten Malang di dua edisi Pilkada tersebut.

Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010 pada awalnya diikuti oleh 5 bakal pasangan calon, 3 yang diusung dari Parpol, sedangkan 2 bakal calon diusung melalui jalur perseorangan (independen), hingga pada akhirnya 2 bakal pasangan calon dari independen yaitu “Martiani Setyaningtyas – Bibit Suprapto” dan “Sutikno – Rizal Safani” kandas karena tidak memenuhi persyaratan jumlah dukungan sebanyak 82.031 dukungan KTP (3% dari jumlah DPT). Sedangkan 3 pasangan calon yang diusung parpol dinyatakan lolos memenuhi dukungan minimal 7,5 Kursi (15% Jumlah Kursi DPRD) yaitu pasangan Rendra Kresna – Subhan yang diusung 20 Kursi (Golkar,Demokrat,PKS), pasangan M. Geng Wahyudi – Abdul Rahman yang diusung 21 Kursi (PDIP-PKB) dan pasangan Agus Wahyu Arifin – Abdul Mujib yang diusung 8 Kursi (Gerindra-Hanura-PKNU).

Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dengan syarat ketentuan yang lebih ketat yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015, terdapat 3 bakal pasangan calon yaitu 1 bakal pasangan calon dari independen, dan 2 pasangan calon dari partai politik. Berdasarkan verifikasi KPU, ketiga bakal pasangan calon tersebut dinyatakan lolos yaitu pasangan kejutan “Nurcholis – M. Mufid” dari jalur perseorangan yang memiliki 204.464 dukungan KTP dari 157.904 dukungan KTP minimal yang dipersyaratkan (6,5 % dari DPT), sedangkan pasangan Rendra Kresna – Sanusi didukung oleh 34 Kursi (Golkar, PKB, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PPP), dan terakhir pasangan Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi didukung oleh 13 Kursi dari PDIP sebagai Parpol pengusung tunggal. Kedua pasangan calon yang diusung oleh Parpol telah memenuhi persyaratan dukungan minimal sebanyak 10 Kursi (20% jumlah Kursi DPRD).

Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010 dimenangkan pasangan Rendra Kresna – Subhan dengan perolehan sebanyak 672.511 Suara (62,04%), sedangkan pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dimenangkan kembali oleh incumbent, pasangan Rendra Kresna yang kali ini menggandeng H.M Sanusi sebagai Wabupnya, dengan perolehan sebanyak 605.817 Suara (51,62%). Yang menarik adalah tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan Hak Pilih pada 3 Pilkada terakhir di Kabupaten Malang cenderung menurun, pada Pilkada tahun 2005 partisipasi pemilih sebesar 68,23%, pada Pilkada Tahun 2010 sebesar 59,58% dan pada Pilkada tahun 2015 sebesar 58,39%. Jumlah TPS pada Pilkada Tahun 2010 sebanyak 4.046 TPS sedangkan pada tahun 2015 menurun menjadi 3.672 TPS dengan penambahan jumlah pemilih di setiap TPS nya. Tingkat partisipasi yang cenderung menurun tersebut tidak linear dengan naiknya anggaran Pilkada Kabupaten Malang dalam 2 edisi terakhir, yaitu sebesar 22,1 Miliar di Tahun 2010 dan 39,3 Miliar di Tahun 2015.

Naiknya anggaran Pilkada di Tahun 2015 sebagian besar diperuntukan untuk mengcover kegiatan kampanye pasangan calon yang memang difasilitasi oleh KPU sesuai dengan amanat Undang – Undang Pilkada. Produksi bahan kampanye, alat peraga kampanye dan pemasangannya, kampanye di media massa hingga debat terbuka menjadi fasilitas yang diberikan kepada kontestan mulai Pilkada serentak edisi pertama tahun 2015 dengan tujuan efisiensi dan menekan biaya kampanye pasangan calon.

Penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan dalam Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 memiliki peran yang strategis dalam dinamika pelaksanaan tahapan – tahapan Pilkada, banyaknya jumlah kecamatan (33 Kecamatan) dan desa/kelurahan (390 Desa/Kelurahan) se-Kabupaten Malang berkorelasi terhadap jumlah penyelenggara yang sangat banyak yaitu : 165 orang PPK, 99 orang Panwascam, 1.170 orang PPS, 390 orang PPL, 25.704 orang KPPS dan 3.672 orang PTPS serta 3.672 petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP). Maka tidak heran rekruitmen penyelenggara dan pengawas cukup banyak konflik kepentingan yang terjadi. Dengan kondisi yang sama, Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020 akan melibatkan sejumlah tersebut sebagai pelaksana tahapan-tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Banyaknya jumlah pelanggaran kampanye oleh pasangan calon menghiasi dinamika Pilkada Kabupaten Malang 2015, namun dengan keterbatasan kewenangan Panwas yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015 menyulitkan penindakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran pidana, akhinya yang tertindaklanjuti sebatas pelanggaran administrasi yang tentunya minim sanksi. Konflik kepentingan juga menjadi salah satu sebab minimnya tindak lanjut temuan atau laporan adanya pelanggaran di tingkat bawah (kecamatan dan desa). Fenomena banyaknya pelanggaran kampanye dalam Pilkada Kabupaten Malang perlu menjadi pengalaman dan pelajaran, khususnya bagi penyelenggara pemilihan. Meskipun sudah ada perbaikan sejumlah ketentuan dalam Undang – Undang No.10 Tahun 2016, namun masih ada sejumlah kelemahan teknis yang berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020.

David Easton dalam bukunya “The Political System”, yang memuat mengenai konsep input dan output politik, tuntutan dan dukungan serta umpan-balik terhadap keseluruhan sistem merupakan komponen yang saling berhubungan (Easton, 1988:65). Pilkada merupakan salah satu manifestasi dari pelaksanaan teori sistem tersebut. Tuntutan dan dukungan serta harapan masyarakat diwujudkan dalam proses pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada, yang kemudian menghasilkan output hasil Pilkada, serta adanya mekanisme umpan-balik, melalui proses yang berlangsung. Maka tentunya dengan anggaran Pilkada yang mencapai 85 Miliar untuk KPU dan 27 Miliar untuk Panwas Kabupaten Malang, kita patut berharap di Pilkada Kabupaten Malang 2020 dapat memutus kecenderungan Golput yang semakin besar dalam 3 edisi terakhir Pilkada Kabupaten Malang, sekaligus mewujudkan Pilkada yang adil, jujur, efektif, efisien, edukatif dan partisipatif sesuai dengan tujuan diadakannya Pilkada secara langsung serentak berdasarkan Undang – Undang.

*)Dito Arief N. S.AP, M.AP, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny J.A), Peneliti Evaluasi Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Malang (Penelitian Tesis Magister FIA UB)

Komunitas