Negara Ibu di Hari Ibu

Oleh: Diana AV Sasa

Sesungguhnya, Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember atau pekan terakhir jelang pungkas tahun tidak melulu diingat dengan membicarakan soal-soal besar. Di Hari Ibu, kita bisa membicarakan hal-hal yang berkaitan langsung dengan semesta kehidupan seorang ibu. Juga, segala yang diperjuangkan oleh mereka.

Hari Ibu merefleksikan soal bagaimana ibu berdaya dan memperjuangkan perbaikan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Sebagai sosok penjaga dian kehidupan di rumah dan di ruang publik, sosok ibu mestinya mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang nyaman dari semua pranata di ruang publik saat sosoknya beraktivitas di luar rumah.

Pengistimewaan sosok ibu mengandaikan bahwa kita secara bersama-sama menjaga sebuah marwah kehidupan, serupa bakti kita kepada “ibu pertiwi” yang melekat dalam ingatan bersama tentang keagungan.

Dari situlah muasal betapa pemomong kehidupan ini mesti pula mendapatkan pelayanan primer dalam segala aspek.

Hal itu tidak datang dengan begitu saja. Puluhan tahun hal itu diperjuangkan. Kesetaraan pendidikan untuk perempuan sudah diperjuangkan Kartini dari Jawa Tengah dan Sartika dari Jawa Barat, untuk menyebut satu dua, dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk pencerahan pikiran dan keterampilan dasar kehidupan. Perempuan bisa menulis, perempuan bisa berorganisasi, dan perempuan bisa bekerja di banyak instansi adalah buah dari kerja juang yang berliku.

Termasuk saat saya bisa duduk di dewan bukan sesuatu yang terberi begitu saja. Itu buah dari perjuangan generasi sebelumnya selama bertahun-tahun lewat pelbagai perbaikan aturan soal “kuota gender” di parlemen.

Ibu berjuang adalah sukma dari Hari Ibu. Termasuk memperjuangkan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pada konteks itu, saya cukup masygul saat melihat lembaga legislatif yang menjadi rumah bagi peraturan-peraturan digodok dan diperbincangkan tidak menemukan, misalnya, ruang menyusui yang layak bagi seorang ibu memberikan air susu eksklusif kepada bayinya.

Padahal, Pasal 34 Ayat 3 jelas-jelas mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan yang kemudian diatur dalam Pasal 128 dan 129 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Intisari dari pasal-pasal itu adalah setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama enam bulan.

Untuk memperkuat pelaksanaan soal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Bagaimana aplikasinya di Gedung DPRD Jatim? Saya tidak sedang merusuh. Saya tidak melihat ada satu sudut pun di seluruh kawasan gedung dewan itu menyediakan sudut bagi ibu-ibu yang bekerja dalam gedung itu untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak-anak bayi mereka.

Adakah pegangan aturan menyediakan ruang laktasi itu? Ada. Baca saja peraturan gubernur Jawa Timur tentang petunjuk pelaksanaan perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2011. Aturan itu jelas-jelas memerintahkan kepada kabupaten/kota untuk menyediakan ruang laktasi pada perkantoran dan tempat-tempat umum.

Gedung DPRD Jatim itu adalah areal kerja dengan fokus utama legislasi. Di sana, banyak sekali perempuan yang bekerja. Mestinya, gedung ini menjadi teladan dari semua bentuk pelaksanaan undang-undang beserta segala tafsir spesifiknya. Sebelum diserahkan kepada pemerintah, mini aplikasinya ada dalam ruang lingkup kehidupan dewan.

Astaga, saya tiba-tiba membayangkan betapa terminal bus Tirtonadi Solo begitu maju soal yang tidak sepele dan kaleng-kaleng ini ketimbang gedung DPRD Jatim. Atau, betapa saya sangat menghargai usaha Dinas Kesehatan yang mendirikan lebih 400 ruang laktasi di ruang publik dan perkantoran, tetapi di DPRD Jatim luput melakukannya.

Sekali lagi, Hari Ibu adalah merefleksikan kehidupan untuk menjaga generasi berikutnya mendapatkan garansi kesehatan dasar. Ruang laktasi itu adalah bentuk garansi dari negara bahwa ia berpihak kepada ibu. Gedung-gedung semacam DPRD itu adalah representasi dari negara.

Tentu saja, ruang laktasi hanya bagian kecil dari refleksi kita terhadap Hari Ibu dan bagaimana negara tetap berdiri kukuh di atasnya. Perampasan hak hidup mereka juga merajelela dan patut mendapat perhatian serius. Hak atas rumah yang layak, tanah untuk keberlangsung kerja sebagai ibu tani, perlindungan atas kerja, hak atas upah dan cuti hamil/melahirkan yang layak di pabrik-pabrik, keselamatan kerja di luar negeri, pelayanan kesehatan melahirkan, perlindungan atas kekerasan seksual di ruang kerja, dan seterusnya, dan sebagainya.

Sekali negara abai atas perkehidupan ibu, saat itu juga negara sesungguhnya berkhianat atas keberlangsungan kehidupan negara itu sendiri.

Keluarga di mana jutaan ibu yang beroperasi menghidupkan dian hidup di dalamnya adalah tapal batu paling dasar dalam susunan struktur kehidupan kita. Ibu itu tiangnya negara. Mereka menjadi pemasok generasi terbaik yang bekerja siang-malam “demi negara”.

Para ibu ini bukanlah alat belaka yang dibutuhkan saat negara mau. Mereka dikelompokkan, bukan untuk pembebasan atas dirinya, tetapi untuk bisa dengan mudah dikontrol.

Mereka bukan objek statistik dan proyek. Bakti para ibu kepada negara tidak bisa dikalkulasi dengan uang. Di sini, negara mestilah tahu posisi, tahu diri.

Namun, menilik dari sejarah Hari Ibu, kelompok rentan itu sadar belaka bahwa mereka tidak bisa tinggal diam. Mereka tahu belaka, struktur pikiran yang masih dikuasai gender tertentu yang tidak berpihak pada pembebasan atas mereka masih sangat kuat.

Walhasil, ibu itu sendiri yang mesti memperjuangkan hak-haknya. Sebab, tak ada hasil apa pun tanpa jalan perjuangan. Selamat Hari Ibu, para “ibu negara” di Indonesia!

*) Diana AV Sasa, Pegiat Literasi dan Anggota DPRD Jawa Timur dari PDI Perjuangan 2019–2024

BNN Kota Malang

Buruh Korban Kekejaman Kapitalisme di Omnibus Law

Oleh: Asra Bulla Junga Jara

Buruh selalu menjadi korban dalam kapitalsme. Selama ini, melalui mekanisme upah minimum per bulan saja, buruh sudah berada digaris kemiskinan. Jika Omnibus Law diberlakukan buruh akan di upah per jam. Dengan skema ini, buruh yang menjalankan hak cuti atau tidak bekerja sementara karena sakit tidak mendapatkan upah. Walhasil buruh makin termarjinalkan, jamaknya praktik upah per jam di Eropa dan Amerika Serikat menjadi dali pemerintah untuk menerapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Skema ini dianggap adil karena pekerja produktif akan mendapat upah lebih besar.

Namun, kita harus melihat latar belakang diterbitkan Ombnibus Law yakni untuk mempermuda investasi. Upah buruh yang rendah selama ini menjadi salah satu daya tarik investasi di Indonesia. Omnibus Law diterbitkan untuk menyenangkan investor, meski harus menekan buruh. Inilah praktik korporatokrasi yakni penguasa disetir untuk mengikuti kemauan korporasi dalam proses legislasi. Lalu dimanakah jargon “Merakyat” yang selama ini dicitrakan? Selama Indonesia menganut sistem kapitalisme, selama itu pula buruh akan menjadi sapi pera ekonomi.

Makanan khas para kapitalisme yang sedang menjadi perbincangan saat ini di kalangan para pencari kerja tentulah Omnibus Law. Kata ini seakan sudah menjadi makanan khas para pemilik modal untuk disajikan pada buruh yang sedang terjerat dalam penantian kata “kesejahteraan”. Lalu, sejenis makanan khas apa sesunguhnyan Omnibus Law itu? Menurut Kamus Hukum Merriam Webster, istilah Omnibus Law berasal dari Omnibus Bill, yakni Undang-Undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Kata ‘Omnibus’ berasal dari Bahasa Latin yang berarti segalahnya.

Istilah Omnibus Law sudah sangat tua, Undang-Undang tersebut pertama kali dibahas di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1980. Di Indonesia, istila ini menjadi perbincangan bagi para mentri setelah Presiden Joko Widodo mengungkapkannya dalam pidato pertama stelah dilantik sebagai Presiden Rebublik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Konsep ini sering digunakan di negara yang menganut sistem Common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu Undang-Undang baru untuk mengamandemenkan beberapa Undang-Undang sekaligus.

Singkatnya Omnibus Law adalah suatu Undang-Undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Pembuatan proses secara resmi, ahli hukum menyebutkan tidak ada perbedaan dengan pembuatan. Hanya saja, isinya mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang yang terkait sebagai sumber pijakan utama dalam mengambil sebuah kebijakan.

Kedudukan hukum Omnibus Law sama dengan Undang-Undang dan diusulkan untuk simplifikasi Undang-Undang lainnya. Terkait, aturan yang diatur dalam banyak Undang-Undang yang dihapus dan kemudian diatur hanya dalam satu Undang-Undang. Penggunaan hokum Omnibus Law baru pertama kali terjadi di era Jokowi saat beberapa peraturan-peraturan tambahan seperti undang-undang pemilu, dan undang-undang penyandang disabilitas yang mendukung 25 sektor dan juga undang-undang perlindungan anak. Ombnibus Undang-undang diperlukan karena Indonesia memiliki banyak Undang-Undang yang mengatur penggunaan sector per kementrian dan lembaga, sehingga menjadi parsial dan tumpeng tindih.

Ketika Suara Masyarakat Dibungkam Dengan Alasan Investasi!

Tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan pemerintah termasuk perumusan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lain yang menyangkut kepentingan publik. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Pasal 25 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak untuk berpartisipasi juga perwujudan dari hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat yang merupakan komponen inti dari kebebasan ruang sipil.

Namun, partisipasi publik yang efektif hanya dapat dilaksanakan jika masyarakat cukup bebas dan independen dalam menyampaikan pandangannya terhadap sebuah kebijakan. Oleh karena itu, sikap pemerintah dalam menyambut masukan masyarakat turut menentukan tingkat partisipasi masyarakat tersebut. Prinsip good governance menekankan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong setiap warga negara untuk menggunakan hak berpendapatnya dalam pengambilan keputusan serta menjamin kebebasan ruang sipil untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Nyatanya, kritikan keras masyarakat terhadap rencana Omnibus Law hanya dilihat sebagai penghambat rencana Pemerintah menggaet investor dan meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Demi melancarkan agenda investasi tersebut, partisipasi masyarakat sipil justru ditekan dengan dalih hendak melakukan ‘pendekatan komunikasi’. Padahal, pihak-pihak yang ditunjuk Presiden Jokowi merupakan alat keamanan negara dan tidak memiliki fungsi komunikasi sebagaimana yang dimaksud. Alih-alih pendekatan ‘komunikasi’, yang ada di lapangan kelak malah praktek intimidasi.

Presiden Jokowi telah secara terang-terangan mengabaikan tupoksi institusi keamanan dengan menggunakan aparat keamanan dan intelijen sebagai juru bicara program pemerintah. Bukannya mendengarkan secara seksama alasan di balik penolakan Omnibus Law lalu mengkaji muatan kritiknya, atau mengutus jajarannya yang lebih sesuai dan kompeten dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah, Presiden justru menggunakan aparat yang terbukti berulang kali mengekang kebebasan ruang sipil secara represif.

Walhasil, wacana ‘pendekatan komunikasi’ ini hanya pemanis untuk menutupi kenyataan pahit di baliknya: pembungkaman sistematis masyarakat sipil. Pernyataan Presiden Jokowi yang mengharapkan masyarakat dapat memahami Omnibus Law melalui komunikasi tersebut juga secara tidak langsung mereduksi penolakan dan kritik terhadap Omnibus Law sebagai sebuah ketidaktahuan dan ketidakpahaman semata. Serikat pekerja dan organisasi masyarakat yang telah bertahun-tahun memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil di tengah gempuran investasi dianggap tidak sanggup memahami Omnibus Law sehingga dianggap perlu untuk diedukasi oleh aparat keamanan negara.

*) Asra Bulla Junga Jara
Mahasiswa Semester Delapan (8), di Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri) Malang, Jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik. Serta Aktif Menulis Opini Di Media

BNN Kota Malang

Carut Marut Tata Kelola Toko Modern dan Ancaman Kematian UMKM Perdagangan Tradisional

Oleh: Soetopo Dewangga *

Kekuatan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia terletak pada sektor UMKM/ perdagangan tradisional yang secara nyata menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi saat krisis ekonomi 1998 dan 2008.

Namun perkembangan jaringan toko modern di Kota Malang semakin tidak terkendali, dengan dampak negatif berupa pelemahan kapasitas dan akses hak-hak ekonomi toko tradisional yang merupakan bagian dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM toko tradisional).

Berdasar informasi yang disampaikan Indri Ardoyo, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang pada sejumlah media, jumlah minimarket (Alfamart dan Indomart) saat ini ada 223 unit.

Dengan luas wilayah Kota Malang 110,06 km2 dan jumlah toko modern sebanyak 223 unit, maka rata–rata dalam radius 493,54 meter ada toko modern yang lain. Tata kelola toko modern seperti ini menunjukkan tidak adanya perlindungan terhadap toko tradisional, di era liberalisasi dan masifnya ekspansi jaringan toko modern hingga ke tingkat daerah, hingga mempengaruhi preferensi konsumen untuk beralih dari kebiasaan berbelanja di toko tradisional yang bersifat usaha perseorangan dan rumah tangga ke gerai-gerai toko modern yang dekat, lengkap dan lebih tertata pola pelayanan dengan fasilitas tambahannya seperti parkir gratis dan ruangan berpendingin.

Dalam sejarah perkembangan UMKM, sesungguhnya toko tradisional menempati posisi sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena selain sebagai aset ekonomi negara, juga aset budaya dalam sistem sosial kemasyarakatan.

Pelemahan UMKM toko tradisional, secara otomatis juga berdampak pada pelemahan ekonomi dan budaya masyarakat. Dari data sepintas di atas pemerintah baik pusat maupun daerah tidak melindungi secara efektif hak dan kepentingan UMKM toko tradisional ketika harus menghadapi penetrasi bisnis jaringan toko modern baik yang nasional maupun internasional.

Hukum dan kebijakan yang sudah dikeluarkan tidak dapat berjalan dengan efektif untuk menciptakan persaingan pasar yang sehat dan berkeadilan. Pemerintah Kota Malang belum secara maksimal mendayagunakan kewenangan hukum yang dimilikinya, merevitalisasi kebijakan dan struktur kelembagaannya, serta mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya untuk secara efektif melindungi dan memberdayakan toko tradisional sebagai salah satu bentuk kewajiban kewajiban negara terhadap warganya.

Toko tradisional merupakan industri perdagangan tingkat mikro yang secara hukum seharusnya mendapatkan perlindungan berdasarkan;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM,

2. Perpres no.5 th. 1999 tetang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha,

3. Peraturan Presiden Nomor 112 Nomor 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,

4. Peraturan Mentri Perdagangan RI no 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern,

5. Perda Propinsi Jawa Timur No.3 tahun 2008 ttg perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di prop. Jawa timur, dan,

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasar ketentuan di atas maka Pemberdayaan dan perlindungan UMKM toko tradisional secara normatif menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemeirntah daerah mencakup aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Tetapi implementasi dari berbagai peraturan di atas ternyata sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang belum teroptimalisasi untuk mengelola perlindungan toko tradisional dengan indikasi berupa pembiaran praktek ekspansi toko moderen yang melanggar norma hukum dan telah menggerus potensi pasar yang dimiliki oleh toko tradisional.

Struktur hukum, kebijakan maupun kelembagaan di tingkat lokal Kota Malang juga belum menjadi cerminan dari tata kelola perlindungan toko tradisional karena masih bersifat umum, bias, dan secara penegakan hukum juga tidak dilengkapi dengan instrumen yang dapat berfungsi secara efektif dan proaktif.

Memang tidak ada larangan atas kehadiran toko modern termasuk ritel modern (minimarket berjaringan) tetapi Pemerintah Kota Malang memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah dan letak dari ritel modern tersebut (minimarket berjaringan) agar tidak mematikan toko tradisional / toko-toko klontong yang dikelola secara tradisional serta menyerap banyak tenaga kerja.

Pemerintah Kota Malang seharusnya mendorong peran serta masyarakat untuk terlibat langsung dalam sektor ritel modern dengan melibatkan pihak perbankan dalam memberikan pinjaman KUR kepada toko-toko tradisional agar dapat dikembangkan menjadi toko modern lokal.

Dengan keterlibatan masyarakat maka sektor ritel modern bukan hanya didominasi oleh perusahaan dengan modal besar tetapi menyebar dengan keterlibatan pelaku usaha lokal berskala kecil. Dengan demikian jikalaupun masyarakat beralih ke toko modern (minimarket berjaringan) tidak akan membawa pengaruh yang besar karena industri-industri kecil pun jalan. ( bersambung )

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang.

BNN Kota Malang

TA’ARUF CALEG

Oleh : SUGENG WINARNO

Tak kenal maka tak sayang, begitu ungkapan yang cocok untuk menggambarkan hubungan antara Calon Legislatif (Caleg) dengan masyarakat (konstituen) yang diwakilinya. Hiruk pikuk Pemilihan Presiden (Pilpres) sepertinya lebih menyita perhatian masyarakat. Tak banyak caleg yang muncul mengenalkan diri. Pada sisa waktu kampanye politik ini, saatnya para caleg lebih semangat mengenalkan diri (ta’aruf).

Bagaimana akan dipilih kalau kenal saja tidak. Banyak masyarakat yang tidak mengenal siapa caleg yang ada di daerahnya. Kalau hal ini terus terjadi hingga akhir masa kampanye maka bisa dipastikan masyarakat akan memilih caleg seperti layaknya membeli kucing dalam karung. Masyarakat bisa jadi keliru menentukan pilihannya karena tidak cukup informasi tentang sosok caleg yang sedang ikut berkontestasi.

Merujuk pada jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada November 2018, diperoleh hasil bahwa banyak caleg yang belum di kenal masyarakat. Dua bulan setelah penetapan caleg DPR, DPRD, dan DPD, ternyata publik belum banyak tahu. Menurut hasil jajak pendapat Kompas bahwa di level DPRD kabupaten/kota, ada 50,6 persen calon pemilih yang tidak tahu nama caleg yang ikut berkontestasi. Sementara pada level provinsi, sebanyak 55,7 persen dan untuk DPR sebanyak 63 persen, serta untuk calon DPD sebanyak 64,1 persen pemilih yang tidak tahu siapa kandidat caleg yang ikut berkompetisi.

Masih merujuk pada jajak pendapat Litbang Kompas, ternyata tingkat pengenalan masyarakat pada caleg yang sudah diketahuinya juga sangat rendah. Hanya 33,7 persen yang mengenal 1-5 caleg tingkat DPRD kabupaten/kota. Sementara pengenalan pada caleg level provinsi juga rendah, yakni 1-5 orang saja. Padahal menurut KPU, Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR sejumlah 7.968 orang, dan calon DPD sebanyak 807 orang. Anggota DPD provinsi, kabupaten/kota dengan jumlah ratusan caleg di setiap daerah pemilihan (Kompas, 19/11/2018).

Popularitas Jadi Kunci

Kenapa caleg harus mengenalkan diri (ta’aruf)? Karena bagaimana masyarakat akan memilih kalau tahu dan kenal saja tidak. Minimal kenal sosok personalnya, keluarganya, terlebih masyarakat tahu rekam jejak (track record), visi misi, ide, gagasan dan program yang bakal diusungnya kelak bila terpilih jadi wakil rakyat. Popularitas sang caleg menjadi kata kunci guna menarik simpati.

Memilih caleg bukanlah seperti tebak-tebak si buang Manggis. Memilih caleg juga bukan seperti membeli kucing dalam karung. Memilih caleg pertaruhannya sangat serius. Bila masyarakat salah pilih, tentu penyesalan akan berlangsung hingga lima tahun ke depan. Agar masyarakat tidak salah dalam menentukan pilihan sosok caleg maka masyarakat perlu referensi sebanyak dan selengkap mungkin tentang sang caleg.

Bagi para caleg yang sedang berkontestasi juga jangan coba-coba mengelabui masyarakat. Jangan tampil instan lewat tebar pesona dan pencitraan. Kebohongan yang dibangun lewat beragam rekayasa sang caleg, ujung-ujungnya dapat menipu masyarakat. Janji-janji politik palsu yang digunakan merayu masyarakat hendaknya dijauhi.

Popularitas memang super penting, namun membangun dan mencapai popularitas itu hendaknya dengan cara-cara yang baik. Menunjukkan prestasi kerja nyata akan jadi cara yang ampuh untuk mengenalkan diri dan merebut simpati masyarakat pemilih. Popularitas yang dibangun lewat karya nyata dan rekam jejak yang baik akan menjadi referensi penting masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Segala cara instan guna mendulang popularitas tidak bisa sekedar tipuan (lips) semata. Model-model kampanye tebar pesona di media sosial (medsos) dan iklan politik sering tidak menyentuh esensi persoalan masyarakat. Dramaturgi yang dimainkan para caleg di media massa saatnya diakhiri dan diganti dengan tampilan ide, gagasan, dan karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

Telisik Rekam Jejak

Pada pemilu 2019 mendatang, puluhan ribu orang akan berlomba memperebutkan 575 kursi di DPR, 19.817 kursi di DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan 165 kursi DPD. Mereka yang ikut berkontestasi terdiri dari represensisi partai politik, artis, selebritas, dan masyarakat biasa. Semua memang berpeluang jadi caleg asal memenuhi persyarakat yang telah ditentukan KPU.

Para kandidat caleg berasal dari latarbelakang pendidikan, profesi, status sosial, partai dan beragam faktor lain. Heterogenitas yang melekat pada diri masing-masing caleg harus diketahui masyarakat. Bahkan caleg mantan napi korupsi hendaknya juga menjadi perhatian serius penyelenggara pemilu maupun masyarakat. Intinya semua rekam jejak sang kandidat harus secara terbuka diketahui masyarakat.

Di era digital saat ini, tidak sulit mengetahui rekan jejak seseorang. Siapa saja yang telah pernah membaut jejak digital di internet pasti bisa dilacak rekam jejaknya. Karena semua konten yang telah muncul secara online tidak akan bisa dihapus kecuali karena pertimbangan tertentu. Sehingga segala kebaikan dan atau keburukan yang pernah ditorehkan seseorang di jejak digital pasti dengan mudah bisa dilacak.

Menelisik rekam jejak sang caleg juga bisa dilakukan lewat penelusuran harta kekayaannya. Simak latar belakang dan harta yang dimiliki sang caleg. Jika ada sosok caleg yang super tajir, sementara pekerjaannya tidak jelas, maka ini patut dicurigai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyediakan laman digital untuk melakukan penelisikan harta kekayaan para pejabat publik.

Ketika banyak caleg yang belum dikenal masyarakat, sementara masyarakat harus menentukan pilihan politiknya, situasi ini bisa memicu persoalan serius. Untuk itu bagi para caleg hendaknya bersegera melakukan ta’aruf kepada masyarakat dengan cara-cara yang baik. Bagi masyarakat juga harus kritis dan waspada agar tidak tertipu memilih caleg busuk. Caleg yang kelak kalau terpilih kerjanya hanya bisa duduk dan diam, sambil tertidur saat rapat penting membahas nasib rakyat.

Pemilih yang kritis dan cerdas pasti bisa menemukan caleg yang berintegritas dan mampu bekerja demi rakyat yang diwakilinya. Semoga masyarakat mampu memilih wakilnya dengan tepat, tidak lagi keliru seperti membeli kucing dalam karung karena saat akan mencoblos di bilik suara seperti tebak-tebak si buah Manggis. Mari jadi pemilih yang cerdas! (*)

*) SUGENG WINARNO, Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

BNN Kota Malang

Wilis, ‘Telaga’ di Tengah Sengkarut Konsumsi Pengetahuan vs Gaya Hidup

Oleh: Ozik Ole-olang*

Setiap ada kesulitan pastilah ada kemudahan. Setidaknya begitulah yang tersirat dalam kitab suci panutan orang Islam. Hidup di tengah materialisme duniawi yang mengekang dan menjerumuskan pada ideologi ‘aku belanja maka aku ada’ terbilang sulit dan menggiurkan. Sedikit meniru ungkapan bahasa filosofis Rene Descrates di abad pertengahan, salah satu koran lokal Malang dalam headline beritanya di penghujung tahun 2016 mencantumkan kalimat ‘aku berbelanja maka aku ada’ itu dengan font merah besar disertai daftar sembilan mall yang berdiri megah pada masing-masing sudut Kota Malang.

Kota dengan jumlah perguruan tinggi yang dapat dibilang sangat banyak itu menjadi sasaran empuk raksasa infrastruktur perbelanjaan untuk meraup segunung rupiah. Mahasiswa-mahasiswa yang rata-rata berumuran dan masih tergolong dalam usia transisi antara masa remaja dan dewasa itu pastilah akan sangat tergiur dengan suasana bising dan keramaian tempat perbelanjaan, apalagi muda-mudi dengan sangu bulanan yang cukup besar.

Orang-orang banyak mengatakan bahwa Malang adalah kota yang pas dan strategis untuk kuliah dan belajar. Memang, jika dilihat dari suasana cuaca yang sejuk dan tidak begitu panas. Juga dengan sederet nama kampus besar yang ada dan terletak saling berdekatan. Mulai dari yang negeri sampai swasta.

Banyaknya instansi perguruan tinggi itu menjadi salah satu alasan utama kepadatan Kota Malang. Betapa tidak, setiap tahun Malang akan kedatangan lebih dari lima ribu mahasiswa baru. Belum lagi mereka yang melanjutkan studi strata dua dan masih memilih tinggal di Kota Malang. Ditambah lagi mereka-mereka yang menjalani kuliah dalam keprematuran proses sehingga terpaksa harus menikmati berbonus-bonus semester. Tak heran bila setiap menjelang petang dan selepas isya’ kota ini akan terkesan seperti jakarta dengan kemacetan yang bikin bete’.

Seorang teman pernah berceloteh pada saya bahwa banyaknya kampus yang ada di Malang tidak sebanding dengan banyaknya toko buku yang ada sebagai konsumsi wacana bagi para muda-mudi generasi bangsa. Dengan asumsinya yang entah objektif ataupun subjektif, namun yang saya rasakan memang begitu. Fasilitas penunjang idealisme mahasiswa kalah dengan jumlah barang-barang pemuas hasrat duniawi mereka. Model hidup pemuda yang mustinya idealisme rasionalis terdistorsi dan mengalami marginalisasi menjadi idealisme berbasis hedonistik. Lantas Bagus penampilan lebih diutamakan daripada bagus pemikiran. Apalah daya.

Toh, meskipun buku bukanlah satu-satunya yang akan menentukan kesuksesan seseorang, namun tidak boleh tidak buku adalah konsumsi yang hampir mendekati kata wajib bagi para pelajar. Bagaimana mau disebut pelajar kalau buku saja tak punya!?

Berkenaan dengan kemudahan dan kesusahan dalam hal ini, situasi yang sebagaimana tergambarkan dalam ulasan tadi merupakan kondisi ‘kesusahan’ bagi kualitas berpikir para pelajar dan mahasiswa di Kota Malang. Berat memang bila harus bermusuhan dengan iming-iming keelokan rupa, kemapanan hidup, apalagi kekayaan harta oleh sebab adanya banyak mall yang berdiri mengitari letak instansi-instansi pendidikan yang ada. Mirisnya lagi, perpustakaan pusat letaknya tidaklah berdekatan dengan deretan kampus-kampus. Lain halnya dengan Matos (salah satu mall di Kota Malang) yang pas berada di depan jejeran sejumlah instansi-instansi pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Akibatnya, para pemuda yang notabene adalah pelajar dan mahasiswa secara akal logis pastilah lebih bersemangat untuk pergi ke mall.

Jika situasi yang saya sebut sebagai ‘kesusahan’ itu tidak memiliki jalan ke luar, maka kesusahan itu lambat laun akan menjadi sebuah bencana. Kemudian manusia hanya akan menjadi makhluk yang menghambakan dirinya pada gaya dan model hidup hedonistik, bermental konsumtif, terjajah secara perlahan oleh investor-investor produk asing, pada akhirnya mereka lupa jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia khususnya bangsa yang terpelajar dan beradab.

Untuk menjadi terpelajar dan beradab, manusia haruslah melalui proses edukasi. Tidak harus dengan kuliah dan jenjang pendidikan formal semisalnya. Akan tetapi eksistensi buku dalam hal tersebut dapat dikatakan sangatlah menjadi faktor utama. Penyampaian secara lisan melalui pengajaran guru dan dosen pun tak luput dari adanya subuah buku. Oleh karena itu saya semacam ingin mengatakan rasa syukur yang sebesar-besarnya entah kepada siapa atas adanya dan lestarinya pasar buku Wilis di Kota Malang.

Walau memang banyak dari sejumlah toko buku yang tercatat di Kota Malang, pasar buku Wilis adalah yang salah satunya menjadi rujukan utama bagi para mahasiwa, pelajar, atau bahkan orang tua murid untuk membeli dan mendapatkan buku-buku pelajaran. Tak jarang setiap saya mengunjungi pasar buku itu banyak ditemui para mahasiwa yang sedang berburu buku-buku mata kuliah. Sering pula terlihat para orang tua dengan membawa anak mereka yang masih kecil ke pasar buku Wilis untuk membeli buku-buku cerita anak. Dan banyak lagi orang-orang yang mencari buku incarannya di pasar tersebut.

Walau tempatnya yang terkesan apa adanya dengan penataan buku yang bertumpuk-tumpuk seperti tak ada tempat lain itu, pasar buku Wilis banyak digemari orang utamanya bagi para mahasiswa seperti saya. Salah satu faktornya ialah bahwa harga buku di sana bisa ditawar dan biasanya pedagang mematok harga yang relatif murah sehingga mahasiswa dengan tingkat uang saku bulanan yang menengah ke bawah lebih memilih pergi ke Wilis daripada ke toko buku semisal Gramedia, Toga Mas, dan lainnya. Walau dengan kualitas buku yang tidak terlalu bagus dan kadang pula sudak tidak tersegel plastik, hal yang terpenting adalah kesamaan isi buku. Bukan begitu mahasiswa!?

Sebagai jalan keluar atas kondisi ‘kesusahan’ yang saya gambarkan, pasar buku Wilis seakan menjadi secercah cahaya yang menjadi ‘kemudahan’ bagi kondisi penduduk Kota Malang pada umumnya untuk lebih mengembangkan diri dengan cara menyeimbangkan konsumsi ilmu pengetahuan dan konsumsi gaya hidup. Lebih-lebih jika keduanya sama-sama tinggi. Bayangkan bila mana di kota yang banyak dipenuhi para pelajar itu (Malang khususnya dan kota lain pada umumnya) tidak terdapat tempat untuk mencukupi kebutuhan otak dengan harga yang terjangkau. Maka besar kemungkinan semua anak muda yang ada akan berpikiran lebih baik membeli baju bagus daripada harus membeli buku. Pada akhirnya idealisme yang menjadi harta terakhir bagi pemuda hilang tergadaikan ambisi dan iming-iming gaya hidup yang mapan.

Sekian.

*Ozik Ole-olang, mahasiswa rantau berdarah Madura. Sekarang sedang mukim di Kota Malang dan sedang menyelesaikan sebuah buku.

BNN Kota Malang

MEA 2016, Mampukah UMKM Bersaing?

Oleh: Ahmad Fairozi *

Jelang pergantian 2015 menuju 2016, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pun tinggal menghitung hari. Hal itu patut menjadi kegelisahan bersama sebagai bagian dari MEA. Mampukah hasil produk Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) kita bersaing dengan hasil produk luar negeri yang segera membanjiri pasar?

Mirisnya, hingga hari ini UMKM kita belum menjadi prioritas pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mendorong agar mampu meningkatkan produksi kreatifnya, padahal dukungan yang teramat sangat dibutuhkan para pelaku UMKM menjadi sangat penting, selain dukungan finansial, juga penting dukungan pemasaran hasil produksi kreatif UMKM, mengingat persaingan dalam MEA pada tahun 2016 akan sangat ketat.
Melihat kenyataannya, UMKM hingga saat ini dibeberapa daerah belum difasilitasi secara baik oleh pemerintah, hal demikian berakibat pada lambatnya perkembangan industri kreatif yang berada dalam naungan UMKM. Sangat disayangkan jika hingga detik ini UMKM masih luput dari perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Hal di atas disebabkan beberapa faktor, di antaranya, banyaknya masalah dalam tubuh UMKM itu sendiri, yang pada dasarnya menjadi tugas pemerintah untuk mendata dan menertibkannya, misalnya masih ditemukannya UMKM yang masuk angin, pada kenyataannya UMKM itu tidak ada alias sudah mati. Nah, hal semacam ini sering terjadi, yang dimungkinkan dapat berdampak berupa kerugian bagi UMKM lain yang memang benar-benar ada sebagai pelaku usaha kecil dan menengah masyarakat.

Disamping itu, hasil produksi dari industri kreatif UMKM belum mampu dipasarkan dengan baik, karena terkendala biaya promosi dan distribusi, nah, disinilah tugas serta peran pemerintah sangat diperlukan untuk membantu UMKM mendistribusikan dan mempromosikan hasil produksinya untuk dapat dikenal masyarakat secara umum dan mampu memberikan incam bagi pelaku UMKM itu sendiri.

Lemahnya data dan dukungan berupa promosi hasil produk industri kreatif UMKM menyebabkan sulitnya bergaining produk UMKM di kancah perdagangan lokal, regional maupun nasional, cukup miris memang jika melihat keadaan yang demikian, dengan semakin dekatnya MEA yang akan diberlakukan sejak tahun depan, tentunya hanya tinggal menghitung hari saja, namun UMKM dan kita sebagai bagian dari MEA masih belum sepenuhnya siap menghadapinya.

Malang Raya Pusat Perekonomian

Melihat potensi wilayah Malang Raya sebagai pusat pariwisata dan pendidikan, seharusnya pemerintah daerah masing-masing wilayah sangat giat dalam mendorong dan memfasilitasi UMKM yang ada, sehingga pelaku UMKM yang berada pada tiga wilayah strategis di wilayah Malang Raya itu mampu menumbuhkan industri kreatifnya sebagai bagian dari persiapan kompetisi produksi industri kreatif yang terhimpun dalam sebuah UMKM.

Kota Batu misalnya, Pemerintah Kota Batu wajib mendorong agar pelaku UMKM dapat memproduksi oleh-oleh khas Kota Batu, dikarenakan Kota Batu didaulat menjadi sentra pariwisata. Potensi inilah yang belum mampu dimaksimalkan oleh pemerintah sejauh ini, sehingga pusat oleh-oleh yang berada di Kota Batu, rata-rata tidak menjual produk hasil UMKM yang berdomisili di Kota Batu, itulah menjadi alasan hingga hari ini UMKM belum mampu memaksimalkan hasil produk kreatifnya dalam dunia industri dan perdagangan.

Demikian juga di Kota dan Kabupaten Malang, tidak jauh berbeda dengan Kota Batu dalam memperhatikan nasib pelaku UMKM. Banyak diantara pelaku UMKM sulit berkembang, dikarenakan peran strategis pemerintah kurang memberikan manfaat terhadap pelaku UMKM selama ini, akibatnya, banyak UMKM yang tidak mampu mengembangkan produk kreatifnya, sehingga sulit bersaing dengan produk UMKM lain dan tentunya produk luar negeri nantinya.

Misalnya, sudah seberapa banyak pelaku UMKM mendapatkan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Haki) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Masih sangat sedikit produk hasil UMKM yang memiliki Haki, jika demikian, dimana peran pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi pera pelaku UMKM? Seharusnya dan sudah semestinya pemerintah yang bertanggungjawab terkait hal tersebut.

Penting digiatkan kembali oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mendorong dan membantu mempromosikan hasil industri kreatif produk UMKM, meski terkesan lambat dan hampir ketinggalan, inovasi tetap diperlukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan para pelaku UMKM.

Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan, itulah mengapa pemerintah dan para pelaku UMKM harus lebih giat lagi untuk menghadapi persaingan dalam MEA tahun 2016 mendatang, disamping juga produk hasil UMKM didorong untuk memiliki Haki, agar hak cipta dan hak kekayaan industri dapat dilestraikan ditengah persaingan yang ketat nantinya.

*Ahmad Fairozi, Divisi Data dan Program Good Governance Activator Alliance (GGAA) East Java.

BNN Kota Malang

Kembalikan Jati Diri Kota Malang

Oleh: Edi Rudianto SSy SH *

Maraknya lampionisasi di segenap penjuru dan sudut Kota Malang memantik alam bawah sadar jiwa kebangsaan kita. Sebuah Kota yang mempunyai sejarah panjang dalam proses peradabannya, yang bahkan telah beberapa kali mencapai titik puncak tatanan sosial kemasyarakatan.

Sebagai bukti tak terbantahkan adalah lahir dan berkembangnya Kerajaan Kanjuruhan pada abad 7-8 M, serta Kerajaan Singosari pada 12-13 M, yang seakan hanya menjadi sebuah kota tanpa peradaban dan nir jati diri.

Arus besar globalisasi memang sulit kita taklukkan, sebab ada masalah mendasar dalam mindset mental dan karakter jiwa bangsa. Kekayaan budaya bangsa yang melimpah seakan tercampakkan di tong sampah, yang seakan sengaja disediakan oleh aparatur birokrasi negara.

Tingginya ragam hias ornamen candi serta berbagai peninggalan purbakala yang tersebar di Malang hanya sebagai pelengkap gambar dalam buku sejarah anak didik kita. Mendunianya wiracarita Panji yang telah dilestarikan di Thailand, Malasyia, Singapura, Kamboja, dan Vietnam, adalah bukti riil offensive budaya era Kerajaan Singosari yang ternyata bertepuk sebelah tangan di negeri sendiri.

Maraknya bantengan yang merupakan seni asli masyarakat Jawa pedesaan dalam mengenang perlawanan panjang terhadap imperialisme dan kolonialisme Belanda serta Jepang, seolah dibiarkan berkembang sendiri tanpa campur tangan pemerintah yang seharusnya mengayomi masyarakat seni budaya.

Dengan kebanggaan dan percaya diri luar biasa, Walikota Malang menginstruksikan kepada segenap jajaran SKPD untuk memasang puluhan ribu lampion beraksara asing di kala kita mempunyai peninggalan adiluhung aksara Jawa. Sebagai bentuk penerjemahan sepihak dari motto Kota Malang, yaitu kota kreatif yang berwawasan global.

Jangankan para seniman, masyarakat awam pun paham bahwa pemasangan lampion bukanlah hal yang bersifat kreatif seperti yang diharapkan warga Kota Malang tercinta. Lampionisasi adalah sekedar budaya copy paste negeri para naga.

Lampionisasi adalah bentuk perang asimetris gaya baru yang diterapkan negara-negara adikuasa. Jangan sampai kita menjual harkat dan martabat jati diri bangsa, demi mengejar investasi modal kaum naga.

Maka dari itu kita harus kembali kepada semangat berkepribadian dalam budaya. Kemandirian ekonomi hanya akan dapat tercapai jika kita telah tuntas dalam kemandirian budaya.

Salam Satu Jiwa, Arema!

*Edi Rudianto SSy SH, Sekretaris Jenderal DPP Garda Sandi (Gerakan Pemuda Desa Mandiri).

BNN Kota Malang

Mengenang Rudi Satrio Lelono (Sam Idur): Pendidik, Seniman Serba Bisa Yang Bersahaja

Oleh : SUGENG WINARNO

Rudi Satrio Lelono atau biasa disapa Sam Idur telah berpulang. Kabar yang menyebar lewat WhatsApp, Twitter, Instagram, dan Facebook Jum’at sore itu bikin kaget banyak orang. Banyak yang tak percaya Sam Idur begitu cepat meninggalkan kita semua. Tak pernah terdengar keluhan sakit serius dari seniman dan dosen nyentrik asli Malang ini.

Komunitas seniman, Aremania, jurnalis, pendidik, dan beragam kelompok pegiat seni budaya Malang Raya sangat kehilangan. Saya dan sejumlah teman di kampus Universitas Muhammadiyah Malang juga begitu kehilangan sosok pendidik yang sangat bersahaja ini. Orangnya low profile, sederhana, dan suka berbagi ilmu dengan sesama. Sam Idur adalah sosok yang menyenangkan, enak diajak ngobrol, dan punya sense of humor yang tinggi.

Sam Idur dikenal sebagai sosok yang bicaranya ceplas ceplos, jujur, dan terbuka. Ide-de dan gagasannya sering di luar kewajaran (out of the box), yang bikin saya dan beberapa teman dosen kagum. Ide-ide brilliant sering muncul dari buah pikir Sam Idur. Beliau secara formal memang hanya mengenyam pendidikan S1, namun dalam banyak hal, beliau setara dengan para doktor bahkan profesor.

Pada Jum’at (22/3/2019) malam itu semua berkumpul di rumah duka. Hujan gerimis yang tak henti semalaman seakan jadi pertanda bahwa alam juga turut menangis atas kepergian Sam Idur. Sejumlah seniman, Aremania, wartawan, mahasiswa, dosen, dan semua kolega, berkumpul mendo’akan kepergian Sam Idur untuk selama-lamanya. Walikota Malang, Setiaji juga tampak diantara para pentakziah malam itu.

Tak berlebihan kalau menempatkan Sam Idur sebagai salah satu seniman Kota Malang. Beberapa even seni dan budaya besar Kota Malang tak bisa dilepaskan dari ide, gagasan, dan kerja nyata Sam Idur. Even Malang Tempoe Duloe (MTD) misalnya. Sam Idur adalah salah satu orang dibalik layar MTD Kota Malang yang digelar rutin itu.

Beberapa minggu sebelum kepergiannya, Sam Idur dan sejumlah seniman Kota Malang bertemu Walikota dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (disbudpar) untuk urusan kebudayaan. Melalui pesan WA, Sam Idur mengabarkan pada saya bahwa dirinya dan sejumlah seniman sedang audiensi dengan Walikota untuk pengukuhan Komite Kebudayaan Kota Malang (K3M).

Sam Idur dan beberapa rekan berkeinginan mengembangkan dan melestarikan kebudayaan khas Malang dari segala aspek. Sam Idur juga sangat peduli pada perkembangan seni musik Kota Malang. Sam Idur sepertinya tidak rela kalau Malang sebagai kota lahirnya para seniman musik tanah air akan tenggelam. Sam Idur ingin kiblat musik, terutama musik bergenre rock agar tetap dipegang Kota Malang.

Beberapa media massa Kota Malang juga sangat kehilangan Sam Idur. Sam Idur sangat lama berada di balik layar Radio KDS 8, Malang TV, dan sejumlah media elektronik lokal Malang. Hingga akhir hayatnya, Sam Idur juga masih tercatat sebagai salah satu Manajer Kreatif media online, Malang Voice. Saya adalah salah satu pembaca setia “Paitun Guldul” yang biasa ditulis Sam Idur di Malang Voice.

Melalui Paitun Gundul, saya sering tersenyum dan tertawa membaca tulisan Sam Idur. Tak jarang kalau ketemu saat mau ngajar, saya membincangkan Paitun Gundul. Bahkan sering ide tulisan muncul berawal dari guyunan kami di sofa ruang dosen lantai 6 itu. Rasa humor Sam Idur sangat tinggi, itu salah satu kemampuan beliau hingga semua persoalan bisa dibawa dengan lebih santai.

Sering smartphone saya bunyi cling, setelah saya cek ternyata kiriman WA Sam Idur yang berisi tautan (link) beberapa berita yang dimuat di Malang Voice. Tak jarang pula berita itu menjadi bahan diskusi kami, mulai dari konten beritanya, teknik menuliskannya, dan beragam hal terkait praktik jurnalisme. Sam Idur sering meminta saya untuk menilai berita di Malang Voice.

Beliau ingin memastikan berita Malang Voive tidak ngawur. Seperti yang beliau sering sampaikan tagline Malang Voive itu “Asli Gak Ngawur!”. Apa yang dilakukan Sam Idur untuk Malang Voive memang luar biasa. Beliau mau terus belajar dan sharing dengan sesama dosen dan mahasiswa dengan sangat terbuka. Sifat suka memberi ilmu dan semangat belajar beliau juga sangat tinggi. Beliau adalah sosok teman belajar dan mengajar yang menyenangkan.

Bagi Arema FC, kehadiran Sam Idur berkontribusi cukup berarti. Logo Arema FC adalah salah satu bukti karya Sam Idur untuk tim berjuluk Singo Edan itu. Sam Idur telah memberi makna dan filosofis yang dalam pada logo Arema FC. Logo Arema FC dibuat Sam Idur bukan sekedar untuk identitas club, namun lebih dalam, logo itu adalah do’a untuk keberhasilan Arema dan masyarakat Malang.

Sam Idur juga menulis lirik lagu untuk Arema Voice. Lagu bertajuk “Singa Bola” adalah karya Sam Idur. Lagu itu hingga sekarang masih menjadi lagu andalan yang selalu diputar saat Arema berlaga di stadion Kanjuruhan. Lagu ciptaan Sam Idur itu telah menjadi suntikan spirit untuk para pemain Arema yang sedang bertanding dan bagi Aremania dalam bersemangat mendukung tim kebanggaan warga Malang Raya itu.

Walau nyentrik, Sam Idur sebenarnya sosok yang religius. Hampir tiap hari beliau mengungah hadist-hadist di laman Facebook-nya. Kisah-kisah bijak Dakwah yang disampaikan Sam Idur mendapat respon yang positip dari pertemanan beliau di Facebook. Sam Idur memang bukan kiai, tapi materi dan model dakwah yang dijalankan efeknya cukup kuat mengajak umat dalam kebajikan.

Sam Idur yang lahir 14 Juli 1963 di Bareng, Kota Malang itu kini telah berpulang. Sepertinya gambar profil yang saya lihat di WA beliau itu sebagai pertanda. Di profile picture WA beliau ada gambar Sam Idur saat kecil dan foto beliau sekarang, ada tulisan 201963, yang saya maknai 2019 dari 1963. Bagi saya itu seperti firasat kepergian beliau. Dalam usia 56 tahun, Sam Idur berpulang, meninggalkan satu istri dan dua anak.

Sosok pendidik dan seniman serba bisa itu mewariskan sejumlah karya untuk kita kenang, lestarikan, dan teruskan. Tulisan ini hanya secuil dari kesaksian saya tentang Sam Idur. Tentu masih banyak kiprah baik Sam Idur yang tidak saya ketahui. Saya yakin siapapun teman, sahabat, kolega yang mengenal Sam Idur mengakui beliau adalah orang yang baik.

Semoga segala kebaikan yang ditanam Sam Idur selama hidup bisa menghantarkannya memanen kemuliaan di surga. Selamat Jalan Sam Idur.

(*) SUGENG WINARNO, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

BNN Kota Malang

Carut Marut Tata Kelola Toko Modern Menghilangkan Potensi PAD Pemkot Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Pembiaran Operasioanl Toko Modern di Kota Malang yang Ilegal berpotensi pada hilangya Penerimaan Asli Daerah ( PAD ) yang cukup besar, meliputi restribusi, pengelolaan parkir dan pajak reklame.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Selanjutnya pribadi atau badan berkewajiban menyerahkan Surat Setoran Retribusi Daerah yang disebut SSRD sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Struktur dan besarnya tarif restribusi berdasar pasal 18 Perda No 11 Tahun 2011 untuk kategori toko modern, sebagai contoh Golongan III dengan NJOP diatas Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar sebesar RP 75.000 setiap bulan. Dengan jumlah toko modern Kota Malang sebanyak 223 unit, kalau diambil rata–rata Golongan III, maka pemasukan tiap bulan dari Restribusi Toko Modern sebesar Rp 16.725.000, dan dalam satu tahun sebesar Rp 200.700.000.
Ketika Operasional Toko Modern tidak berdasarkan pada alas hak yang jelas, bahkan ada indikasi melanggar aturan ketentuan yang ada, maka pertanyaanya adalah, bagaimana Pemerintah Kota Malang dapat memungut restribusi Toko Modern secara transparan dan terukur?
Potensi kehilangan PAD yang ke dua adalah pemasukan dari sarana parkir yang gratis di toko modern. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri E); bahwa, Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir.

Jenis–jenis tempat parkir sebagaimana diatur dalam Bab V pasal 8 Perda No 4 tahun 2009 terdiri dari; a. Tempat parkir umum; b. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau Pemerintah,Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Daerah; c. Tempat parkir kegiatan insidental; d. Tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan.

Ketentuan pungutan sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 Perda No 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan tempat parkir secara nyata tidak ada tempat parkir gratis atau tidak dipungut biaya parkir. Namun dalam praktek hampir semua toko modern di kota malang parkirnya gratis. Jikalau dalam satu hari di toko modern ada terparkir 20 (dua puluh) sepeda motor dan 5 (lima) mobil, maka dalam satu hari potensi kehilangan pemasukan uang parkir sebesar Rp 30.000 dengan asumsi tarif parkir sepeda motor sebesar Rp 1000 dan tarif parkir mobil sebesar Rp 2000.
Dalam satu bulan ( 30 hari kerja ) satu unit toko modern seharusnya ada pemasukan parkir sebesar Rp 900.000, dalam satu tahun Rp 10.800.000. Ketika jumlah toko modern Kota Malang sebanyak 223 unit, jikalau separoh dari jumlah toko modern menyediakan parkir gratis maka total potensi kehilangan pemasukan parkir dengan contoh di atas mencapai sebesar Rp 1.204.320.000.
Tempat Parkir gratis di toko modern dengan tulisan Kendaraan hilang bukan tanggungjawab pengelola juga merugikan bagi konsumen, karena seolah kendaraan yang hilang adalah kelalaian konsumen. Hal ini bertentangan dengan pasal 19 ayat 2, Perda No 4 tahun 2009 yang menyatakan bahwa; Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntut hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahkan, dengan tegas dalam BAB XI Perda No 8 tahun 2009 tentang ketentuan pidana pasal 20, ayat 1 menyatakan bahwa; Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12); maka potensi kehilangan PAD yang ketiga adalah dari Pajak Reklame, berdasarkan Peraturan wali kota Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah, pasal (47) ayat (5) menyatakan bahwa, Pajak Reklame disetor oleh Penyelenggara Reklame/Pemegang Merk ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah saat menyelenggarakan reklame.

Dalam lampiran Perwali tersebut tertera tentang tarif reklame untuk jenis neon box dengan tarif pajak reklame tetap dengan masa pajk 1 (satu) tahun, jenis klasifikasi jalan A sebesar Rp 750.000, klasifikasi jalan B sebesar Rp 705.000, klasifikasi jalan C sebesar Rp 660.000 dan klasifikasi jalan C sebesar Rp 615.000. Jika kita ambil contoh titik tengah dengan klasifikasi jalan C sebesar Rp 660.000, maka potensi pemasukan reklame neon box dari toko modern sebesar Rp 147.180.000.
Toko Modern di Kota Malang juga sering memproduksi selebaran, leaflet/brosur berwarna yang dalam lampiran Perwali No 32 tahun 2013, untuk satu kali penyelanggaraan dengan jumlah 12.000 lembar, tarif pajak reklame sebesar Rp 2.400.

Dari uraian di atas dan terkait dengan tulisan sebelumnya tentang carut marutnya tata kelola toko modern di kota malang, maka seharusnya Pemerintah Kota Malang segera menyusun Peraturan Daerah Khusus tentang Tata Kelola Toko modern dan perlindungan terhadap toko tradisional/ pasar tradisional sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif yang berkeadilan. (Bersambung)

*Soetopo Dewangga, Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang.

BNN Kota Malang

DICARI: PARA PENONTON YANG BERBUDAYA

“Ini perhelatan budaya, kami mempersiapkan dan bekerjakeras menyelenggarakan acara ini dengan semangat, nilai-nilai dan cara-cara yang berbudaya, jika anda ingin menontonnya, menikmati acaranya, berinteraksi, belajar, dan atau mengambil makna daripadanya, jadilah penonton yang berbudaya dan layak dihormati”

Oleh: Tatok (Kristanto Budiprabowo)

Para penonton

Kehadiran penonton adalah bagian penting dalam sebuah pertunjukan. Ada beragam model penonton, diantaranya adalah: yang pertama, penonton yang dekat, langsung, dan berinteraksi dengan suasana yang diciptakan oleh sebuah pertunjukan. Penonton ini kadang bisa nampak sangat fanatik mencintai apa yang ditontonnya, kadang mengenal para pemain pertunjukan secara personal, dan mengekspresikan diri dalam semangat yang ditampilkan oleh sebuah pertunjukan.

Yang kedua adalah penonton yang pasif, apatis, kadang sinis menjaga jarak. Penonton ini lebih memilih menikmati dirinya sendiri dan keasyikannya sendiri sembari berada di keramaian sebuah pertunjukan. Apapaun yang terjadi dalam pertunjukan itu tidak penting. Bahkan susah untuk menanyakan pada mereka apa yang disukai dalam pertunjukan tersebut.

Yang ketiga, ini biasanya sedikit saja, adalah kelompok penonton yang justru berusaha menjadi orang yang ingin ditonton, ingin menjadi pusat perhatian dalam pertunjukan. Bahkan para pemainpun berusaha mengarahkan pertunjukan bagi orang-orang ini. Penonton diarahkan sedemikian rupa bahwa pertunjukan hanyalah sarana agar para penonton menonton penonton khusus ini. Aneh memang. Tapi begitulah seringkali orang penting didudukkan dan mendudukkan diri dalam sebuah pertunjukan.

Yang keempat, sebagai akibat dari makin canggihnya teknologi, adalah penonton jarak jauh lewat media televisi atau streaming jaringan internet. Penonton seperti ini kadang yang paling keras membuat analisa baik buruknya sebuah pertunjukan berlangsung. Semacam sindrom kolonialisme pendidikan; penelitian obyektif adalah yang dilakukan dengan cara mengambil jarak. Begitulah kadang di kalangan penonton jenis inilah sebuah pertunjukan bisa menjadi isu dan perbincangan sosial yang berkepanjangan.

Belajar dari suporter Arema

Yang banyak tidak diketahui orang di dunia sepakbola adalah adanya hubungan yang saling menguntungkan antara penonton sepak bola dengan keseluruhan sistem managemen tim dan bahkan berabagai kompetisi sepakbola yang ada. Keempat jenis penonton diatas, dalam dunia suporter sepakbola adalah asset-asset penting yang dikelola dengan sangat sistematis sehingga hubungan saling memuaskan itu memberi makna pada pesan-pesan peradaban.

Arema dengan slogan “Salam Satu Jiwa” nya adalah contoh yang paling original dalam gerakan akar rumput untuk menghubungkan kecintaan masyarakat tidak hanya pada tim sepakbola kesayangannya melainkan juga pada makna nilai-nilai hidup yang berbudaya dan berperadaban. Kecantikan permaian, kemenangan dalam kompetisi, dan transparansi managemen tim selalu penting, namun dibalik itu ada gelora massa untuk menyadari jadi diri sebagai sebuah kesatuan kebersamaan bagi kejayaan.

Upaya-upaya pengorganisasian yang dibangun secara formal, kebebasan tiap-tiap orang untuk menciptakan komunitas-komunitas dengan segala kreatifitas ekspresinya, dan keleluasaan memanfaatkan segala atribut bagi kepentingan bersama, adalah realitas yang patut disyukuri yang menghadirkan arema bukan hanya sekedar sepakbola. Dia bisa juga soal bakso, soal cwimie, soal pecel dan es campur, soal dagang kaos, soal media, soal nusik dan lagu, dan bahkan soal-soal yang lebih fundamental semacam relasi interpersonal menghadapi keragaman sosial yang ada secara filosophis, sosiologis dan bahkan politis.

Arema way adalah pesan damai dalam kegembiraan bersama dan kebanggaan bersatu jiwa. Maka tidak perlu heran jika pertandingan tim arema selalu menjadi hal yang menarik dan mendapatkan apresiasi dari para penonton dengan beragam evaluasi. Karena dibalik kegembiraan kemenangan atau kekecewaan kekalahan tim kesayangannya, tiap-tiap penonton menemukan ruang refleksi mendasarnya, yaitu “salam satu jiwa”.

Penonton seni tradisi Malangan

Mengapa gelora kecintaan para penonton seperti yang terjadi pada pertandingan sepakbola tidak terjadi pada ekspresi-ekspresi seni budaya lainnya, terutama ekspresi seni tradisional yang semua orang menyadari adalah bagian dari hidup arema? Bukankah penonton tetaplah penonton apapun pertunjukan yang ditampilkannya; entah itu pertandingan sepakbola atau pertandingan bantengan, jaranan, patrol, atau kompetisi musik, tari, teater tertentu?

Menjawab hal ini jelas tidaklah mudah. Kalaupun hendak diadakan survey, dia akan menghadapi persolan-persoalan mendasar hingga pada kecenderungan memaknai hidup masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi pertanyaan di atas sebenarnya adalah pertanyaan eksistensial yang akan memperlihatkan keaslian wajah arek-arek malang – arema dalam kesadaran budhi dan dayanya. Pendek kata, hal itu akan mempertanyakan budaya penonton dan budaya pertunjukan yang ada di Malangraya ini serta usahanya mempraktekkan nilai-nilai hidup di dalamnya.

Arema adalah bagian penting dari budaya Malangraya untuk Indonesia. Sesungguhnya tiap perhelatan yang melibatkan penonton, termasuk pertandingan sepakbola adalah perhelatan budaya yang mencerminkan kehidupan manusia-manusia yang terlibat di dalamnya.

Dalam asumsi saya pribadi, sudah waktunya bagi masyarakat Malangraya – arema – untuk membebaskan diri dari resistensi masa lalu yang memposisikan segala bentuk perhelatan – selain sepakbola – sebagi ajang propaganda dan indogtrinasi politis.

Kita sudah hidup di era pasca reformasi, era dimana segala bentuk ekspresi budaya telah terbebas dari cengkeraman dan ancaman tunduk pada kemauan kekuasaan. Jika arema sebagai suporter sepakbola telah menjadi pioner pembebasan diri dari hal itu, tentu terbuka peluang bagi gelora penonton yang sama pada segala jenis pertunjukan seni budaya yang ada di Malangraya.

Bagaimana itu bisa dimulai? Mari kita tanyakan pada semua orang yang terlibat dalam dunia seni dan budaya. Kalau perlu mengajak mereka belajar pada arema. Belajar membangun semangat “salam satu jiwa”.

Dulu bangga menjadi arek Karuman, sekarang bangga menjadi Arema

BNN Kota Malang

Komunitas