Tren Kejahatan di Polres Malang Meningkat

Kejahatan selama satu tahun di Polres Malang (Tika)
Kejahatan selama satu tahun di Polres Malang (Tika)

MALANGVOICE – Trend kejahatan di wilayah hukum Polres Malang tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan 2015 lalu.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung SH SIK, crime total atau total kriminal tahun 2016 berjumlah 2.156 kejadian.

Angka ini meningkat 363 kasus jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan jumlah 1.793.

Sementara itu, crime clearance atau penyelesaian kriminal tahun ini mencapai 1.184, angka ini menurun 32 dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 1.216.

Jika dicermati data tersebut, tahun ini masih ada 972 kasus kriminal yang belum terselesaikan.

Bukan hanya angka gangguan Kamtibmas yang meningkat dari tahun lalu. Indeks kriminal juga mengalami peningkatan.

Laporan tahun lalu terdapat 715 indeks kriminal, meningkat menjadi 898 pada 2016. Kasus yang dapat diselesaikan, sebanyak 416 di 2015 dan menurun pada 2016, yakni 340 kasus.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ujung, angka pencurian motor paling mendominasi.

Tahun lalu sebanyak 214 laporan dan 2016 menjadi 350 kasus pencurian motor.

“Angka pencurian motor paling banyak di indeks kriminal. Hal ini juga menjadi perhatian saya, menekan angka street crime,” kata Ujung yang juga berpengalaman di Satuan Reserse Kriminal, Sabtu (31/12).

Ujung menjelaskan, untuk menekan angka pencurian motor, dia akan mengumpulkan para anggota patroli di setiap Polsek.

Lanjut dia, Polres Malang akan mengubah pola patroli agar angka curanmor dapat ditekan. Dia berharap, tahun depan angka curanmor bisa menjadi lebih rendah.

“Tanggal 4 nanti (4/1) akan saya kumpulkan anggota patroli di setiap Polsek dan perbaiki sistem,” tegas dia.

Ujung melanjutkan, salah satu prestasi yang diraih Polres Malang adalah paling banyak ungkap kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

Tahun ini, lanjut dia, sebanyak delapan kasus Tipikor dapat diungkapkan oleh jajaran Polres Malang.

“Polres Malang paling unggul yang paling banyak ungkap kasus Tipikor di jajaran Polda Jatim,” tegas dia.

Industri Rokok Campur Tangan, Pembahasan Ranperda KTR Alot

Tanda larangan merokok terpasang di Taman Bentoel Trunojoyo. Kendati demikian, tidak sedikit warga merokok di area taman.(Miski)
Tanda larangan merokok terpasang di Taman Bentoel Trunojoyo. Kendati demikian, tidak sedikit warga merokok di area taman.(Miski)

MALANGVOICE – Alotnya pembahasan Ranperda KTR ditengarai lantaran campur tangan industri rokok dan pekerja. Empat asosiasi terdiri dari Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma), Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), mendatangi Kantor DPRD, 10 Maret lalu, dengan agenda hearing. Ikut dalam pertemuan itu antara lain anggota Pansus, Dinas Kesehatan, dan Bagian Hukum Pemkot Malang.

Sebanyak 18 perusahaan rokok tergabung dalam Gaperoma, dengan pekerja sekitar 12 ribu orang. Sedangkan, 77 perusahaan rokok tergabung dalam Formasi, tersebar se-Malang Raya, tapi hanya 40 perusahaan yang masih aktif dengan jumlah pekerja lebih dari 20 ribu orang.

Selain menyampaikan keberatan secara langsung, asosiasi menyerahkan berkas berisi masukan setebal 30 halaman. Ketua SPSI, Suhirno hadir bersama Ketua AMTI, Budidoyo, Ketua Gaperoma, Johny ST, serta anggotanya. Seketika ruangan mejadi hening saat ketua SPSI menyatakan akan membawa masalah ini ke ranah hukum dan mengaku siap menggelar aksi di depan Kantor DPRD-apabila masukan asosiasi tidak diterima.

Lantas anggota DPRD menempati ancaman tersebut dengan suara keras.”Tidak ada salahnya Perda ini (KTR). Ini hanya mengatur kawasannya, bukan melarang orang merokok,” timpal anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Choeroel Anwar, menceritakan suasana hearing yang berlangsung di ruang internal lantai 3 Kantor DPRD, saat ditemui MVoice disela-sela Bimtek, di Hotel Samara, Jumat (16/6).

Asosiasi memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Dengan disahkan Perda KTR, ditakutkan terjadi gejolak, berupa penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh industri rokok. “Mereka minta jaminan, dan saya bisa jamin tidak akan ada gejolak,” ungkapnya.

Mengapa Malang Macet? Ini Komentar Pakar Transportasi…

Agus Dwi Wicaksono (anja)
Agus Dwi Wicaksono (anja)

MALANGVOICE – Kemacetan disebabkan kurangnya infrastruktur? Atau indisipliner pengguna jalan? Atau kekurangan transportasi umum yang nyaman dan efektif?

Jika membahas soal macet di Kota Malang, maka ada dua faktor utama yang harus diperhatikan. Menurut pakar perencanaan wilayah kota bidang transportasi, Dr Ir Agus Dwi Wicaksono, kemacetan disebabkan dua hal pokok, yaitu volume dan kapasitas.

Faktor volume berkaitan dengan arus kendaraan. Setiap tahun, pertumbuhan kendaraan seperti mobil dan sepeda motor lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jalan yang tersedia. Menurutnya, masyarakat cenderung memilih kendaraan pribadi karena lebih fleksible, cepat dan nyaman.

“Transportasi umum dianggap kurang memberikan kenyaman, tidak fleksible juga. Maka pantas saja kalau masyarakat beralih ke kendaraan pribadi,” paparnya saat ditemui MVoice di kantornya.

Selain itu pada jalan-jalan tertentu seperti Soekarno Hatta, contohnya, sering macet karena banyaknya arus. Arus dibedakan menjadi dua macam, arus lokal dan arus menerus. Arus lokal artinya kendaran yang lewat di jalan itu memang memiliki tujuan di suatu tempat disekitar jalan itu. Sedang arus menerus, adalah kendaraan yang lewat ke suatu tempat namun harus melewati Suhat terlebih dahulu. Misal, dari pasar Blimbing ke Dieng, atau dari pasar Blimbing ke Dinoyo, mau tidak mau, jalan Suhat adalah jalur tercepat.

“Nah, masalahnya adalah arus yang paling banyak lewat di sekitar jalan Suhat adalah arus menerus alias yang sekedar lewat saja. Semua kendaraan dari berbagai wilayah menumpuk disitu, ibarat pembulu darah, kendaraan itu seperti sel kolestrol menyumbat yang lain,” tambahnya lagi.

Ia melanjutkan, penataan dan struktur kota Malang memang bermasalah sejak awal. Jalan alternatif kurang, sehingga banyak terjadi penumpukan kendaraan di ruas-ruas jalan tertentu.

Selanjutnya dijelaskan, faktor kapasitas berkaitan dengan ruas dan lebar jalan. Dibuat selebar apapun jalan di Kota Malang, kapasitas jalan tetap saja akan berkurang ketika ada kendaraan yang berhenti sembarangan, mobil parkir di pinggir jalan sembarangan, motor belok masuk ke gang, belum lagi PKL yang semakin menjamur, wisata kuliner dimana-mana sehingga parkiran motor meluber ke badan jalan dan sebagainya. Hal demikian membuat jalan yang seharusnya lancar menjadi macet.

“Jika ingin macet diselesaikan, maka dua faktor itu harus ditangani. Percuma ketika pemerintah melebarkan jalan, tapi tidak diimbangi dengan pengendalian arus. Ya ujung-ujungnya masih macet. Sekarang masih segini macetnya, entah 5-10 tahun lagi, kalau tidak tangani, bisa seperti Jakarta,” tandasnya

Penertiban Jukir Nakal dan Parkir Liar Masih Jadi PR

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Kusnadi. (Muhammad Choirul)
Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Kusnadi. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Wali Kota Malang, HM Anton, meminta SKPD jajarannya agar meningkatkan pendataan pada juru parkir (jukir) dan tempat parkir liar. Hal ini tak lepas dari upaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan maksimalisasi layanan masyarakat.

“Transparansi harus benar-benar ditunjukkan pada masyarakat. Penataan sudah saya minta, yang sebelumnya liar, harus masuk pendataan,” ungkapnya.

Sejauh ini, ada dua SKPD yang berkaitan dengan parkir, yakni Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D). “Wewenang di bawah siapa silakan, yang terpenting tidak liar. Ini juga untuk memberi tambahan PAD,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dishub, Kusnadi, menyatakan hal senada. Dipaparkannya, upaya memenuhi target retribusi parkir tiap tahun meliputi berbagai cara.

“Kami mengadakan penertiban jukir dan penataan lokasi parkir. Kalau momen operasi jukir, ditemukan jukir belum memiliki surat resmi, kami minta segera mengurus ke Dishub,” imbuhnya.

Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dishub, Syamsul Arifin, menyebut, saat ini terdapat 615 titik parkir yang terdata pada lima rayon parkir, berdasarkan lima kecamatan di Kota Malang. Kawasan potensial penyumbang retribusi terbesar, selama ini dipegang Klojen.

Faktor utamanya, lanjut Syamsul, karena di Klojen tingkat aktivitas perekonomian cukup tinggi. Selain itu, banyaknya kampus juga menjadi faktor penting.

Terkait penertiban, sepanjang 2016 lalu Dishub memberikan sanksi kepada sekitar 60 jukir nakal. Pelanggaran yang dilakukan beragam, mulai menaikkan tarif, tidak melayani dengan baik, hingga bertugas tanpa atribut resmi.

“Ada juga yang memarkir melebihi marka parkir. Ini saya tertibkan,” ungkapnya.

Sanksi yang diberikan pun beragam. Selain pembinaan dan pencopotan kartu resmi jukir, Dishub beberapa kali memproses mereka dengan sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

“Sekali Tipiring didenda Rp 500 ribu. Kesalahannya macam-macam, ada yang sudah menaikkan tarif kemudian karena tidak diberi uang, malah membentak pengguna jasa,” ungkapnya.

Setahun, Empat Napi Tewas di Lapas Lowokwaru, Siapa Saja?

Lapas Kelas 1 Lowokwawu Malang. (deny)
Lapas Kelas 1 Lowokwawu Malang. (deny)

MALANGVOICE – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Lowokwawu, selama kurun waktu satu tahun mendapati empat narapidana yang tewas dalam penjara.

Terakhir, dikejutkan dengan tewasnya Imam Slamet bin Pramu, Rabu (21/12) lalu. Terpidana kasua uang palsu tangkapan Polres Malang itu ditemukan tergantung di kain sarung yang diikatkan di kayu atas panggung hiburan sebelah lapangan.

Saat ditemukan dan diperiksa petugas, warga Kedung Kandang itu sudah tewas dengan lidah menjulur dan keluar cairan dari kemaluannya, sebagai tanda murni gantung diri.

Kalapas Lowokwawu, Krismono, tak mengerti mengapa Slamet nekat mengakhiri hidupnya seperti itu. Padahal, sebelumnya ia tak menunjukkan gelagat aneh. “Ya dugaannya selalu masalah pribadi atau keluarga,” katanya.

Sebelumnya satu napi lagi, bernama Dhimas Putra Fajar (32), warga Wonokromo, Surabaya gang 7, meninggal dengan cara yang sama, gantung diri, pada 12 Mei.

Tubuh napi kasus pencurian itu ditemukan menggantung dengan kain kaos yang ia ikatkan di teralis jendela tahanan setinggi dua meter.

Penghuni kamar tahanan di sel khusus karena mengidap HIV Aids itu sempat ditolong, namun akhirnya dinyatakan meninggal di RS Saiful Anwar, pukul 05.00 WIB.

“Dulu ia pengguna narkoba parah, dugaan sementara karena putus asa,” jelas Krismono.

Selain itu, satu lagi kasus kematian narapidana di dalam lapas yang membuat heboh, yakni terkena bakteri Leptospira, pada Juli silam.

Wabah yang ditularkan dari air kencing tikus itu menyerang sedikitnya 240 napi. Akan tetapi, dua orang dinyatakan meninggal karenanya, yakni Fahrid Fajari (19) asal Dusun Wonoayu, Kabupaten Malang dan M Robi (38) asal Sukun, Kota Malang.

Fahrid meninggal lebih dulu pada 19 Juni disusul Robi satu bulan kemudian. Keduanya sempat dirawat intensif di RS Saiful Anwar bahkan sampai dioperasi. Namun sayang, takdir berkata lain.

Pihak Lapas Lowokwaru mengonfirmasi awalnya mengira para napi terkena demam berdarah, namun setelah dilakukan pengecekan lewat laboratorium, baru diketahui bahwa itu disebabkan air kencing tikus di beberapa sumber air sehingga terkena Leptospira.

Kebanyakan para napi memang meminum air mentah langsung dari keran. Sehingga, menjadi wajar apabil banyak yang terkena wabah itu.

Dokter Lapas Lowokwaru, Adib Solahudin, menyatakan, bakteri itu memang berbahaya, apalagi penderita sedang tidak dalam kondisi fit atau sakit.

“Jadi memang perlu diambil sampel darah untuk mengecek penyakitnya,” katanya, Senin 18 Juli.

Sejak saat itu, pihak lapas langsung menyatakan kasus Leptospirosis sebagai kejadian luar biasa dan memerangi tikus dengan menaruh jebakan di tiap titik. Hasilnya terbukti baik dan bisa menekan peredaran hewan pengerat itu.

Selanjutnya, pada 2017 mendatang. Kata Krismono akan menggalakkan bimbingan psikologi pada para napi agar tidak terlalu tertekan dan melakukan tindakan bunuh diri. Terlebih, warga binaan pemasyarkatan sudah melebihi kapasitas hingga 50 persen.

“Memang diakui banyak yang stres karena itu kami perlu terus adakan pendekatan,” tandasnya.

Pajak Parkir di Kota Batu Misterius?

Kendaraan roda 4 yang di parkir di halaman parkir Jatim Park 2.(Miski)
Kendaraan roda 4 yang di parkir di halaman parkir Jatim Park 2.(Miski)

MALANGVOICE – Pajak parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Sayang, pendapatan sektor ini dirasa belum maksimal, lantaran jumlahnya tidak sebanding dengan pesatnya kemajuan Kota Batu.

Data Badan Keuangan Daerah (sebelumnya Dinas Pendapatan), menyebut, pemasukan dari pajak parkir tahun 2016 sebesar Rp1.140.417.722 dari target semula Rp1 miliar. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2015, yaitu Rp900 juta.

Pendapatan ini disumbang dari 20-an objek pajak di Kota Batu. Tidak disebutkan titik mana saja yang menjadi objek pajak. Sesuai Perda nomor 2 tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Bab II (Nama, Objek, dan Sumber Pajak) Pasal 2 Ayat (2), menyebut, objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dalam Bab III Pasal 6 disebutkan, besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 30 persen. Kepala BKD, Zadim Efisiensi, mengakui, kenaikan PAD tidak terlepas dari keberadaan Jatim Park. Semula, tahun 2010 PAD Kota Batu hanya Rp 17 miliar, naik drastis di tahun 2015 menjadi Rp 102 miliar. Pada 2016, PAD mencapai angka Rp 109 miliar, dari target yang dipatok Rp 117 miliar.

Kendaraan roda 4 milik wisatawan terparkir di Eco Green Park.(Miski)
Kendaraan roda 4 milik wisatawan terparkir di Eco Green Park.(Miski)

PAD terbesar disumbang Jatim Park Grup (Jatim Park 1, Jatim Park 2, BNS, Eco Green Park, Museum Tubuh, Museum Angkut, Predator Fun Park, Pasar Parkiran). Kendati begitu, Zadim tidak menjelaskan besaran pajak dari Jatim Park Grup ini.

Saat ditanya terkait Taman Wisata Selecta, Agrokusuma, pusat oleh-oleh, restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan, sebagai wajib pajak, Zadim tidak menampik, tempat-tempat itu juga membantu.

“Kemajuan Kota Batu karena kemajuan pariwisata yang dimotori Jatim Park,” katanya.

Pemerintah daerah bahkan mewacanakan penerapan pajak online mulai tahun 2017. Zadim enggan merinci lebih detil mengenai wacana itu, akan tetapi ia optimistis kebijakan ini meminimalisasi kecurangan dan mendongkrak pendapatan dari pajak parkir.

“Tahun ini akan diterapkan, masih dirancang dan dibahas lebih lanjut,” jawabnya singkat.

Pajak Parkir Selecta Rp 340 Juta, Jatim Park Grup?

Direktur Taman Wisata Selecta, Sujud Hariadi, menyatakan, pada 2016 pihaknya harus membayar pajak parkir sebesar Rp 340 juta, meningkat Rp 65 juta dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 275 juta. Kenaikan itu tidak terlepas dari jumlah kendaraan di 2016 lebih banyak.

Dijelaskan, pajak parkir tersebut dibebankan ke pengunjung, sebagai pengelola, pihaknya sekadar menarik dan menyetorkan ke pemerintah (Badan Keuangan Daerah).

Parkir sepeda motor, dikenakan tarif Rp 5 ribu, dengan rincian Rp 3.846 biaya parkir dan Rp 1.154 dialokasikan untuk pajak. Sedangkan parkir mobil dipatok Rp 10 ribu per sekali parkir dengan rincian Rp 7.692 biaya parkir dan Rp 2.308 alokasi setoran pajak.

“Tarifnya 30 persen dari omzet, terlalu tinggi tarifnya. Harusnya disamakan dengan pajak hiburan yang hanya dikenakan 10 persen. Besaran (10 persen) adalah angka realistis,” kata dia.

Pihaknya menepis anggapan dan pandangan berbagai pihak bahwa data jumlah pengunjung yang dilaporkan tidak valid. Sujud bahkan mempersilakan pemerintah memeriksa langsung jumlah kunjungan di Selecta.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 34 ayat 1 Perda Pajak Parkir, yakni wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300 juta per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Di Pasal 39 ayat 1 dalam Perda Pajak Parkir disebutkan, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana dengan denda paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

“Kami selalu melaporkan dengan benar dan bayar tepat waktu. Kami tidak berani melanggar aturan, karena dapat mengganggu usaha kami ke depannya,” tegas Sujud.

Pihaknya sepakat apabila tahun ini diterapkan tax online atau pajak online. Pasalnya, penerapan tersebut sepenuhnya hak pemerintah. Adanya pajak online dinilai mempermudah sekaligus menyesuaikan dengan zaman era keterbukaan dan transparansi.

Sementara, Mvoice tidak berhasil melakukan konfirmasi ke pengelola Jatim Park Grup perihal pajak parkir yang harus dibayarkan ke daerah. Apabila dilihat dari jumlah kunjungan, terutama saat libur panjang, tempat parkir yang disediakan pengelola kerap overload, tak sedikit kendaraan di parkir di tempat lain.

Pajak Parkir dan Retribusi Rawan Dikorupsi

Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), M Zainuddin, mengkritisi besaran pajak parkir yang diterima. Angka Rp 1,1 miliar sekian dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan pesatnya pembangunan Kota Batu. Apalagi, kata dia, sudah menyandang status kota wisata.

Ia mempertanyakan kontribusi hotel, restoran dan tempat hiburan yang berkembang pesat beberapa tahun belakangan. Belum lagi, pemasukan dari retribusi parkir yang tiap tahun selalu tidak capai target.

“Jumlahnya sangat kecil sekali, bandingkan dengan keberadaan tempat wisata, hotel, dan lainnya. Masa pendapatannya sebesar itu, perlu dilakukan audit pendapatan Pemkot Batu,” tanya Zainuddin.

Menurut dia, kemungkinan kondisi itu tidak lepas dari minimnya data valid, baik objek pajak maupun retribusi parkir yang dimiliki pemerintah. Dia menduga, pemerintah daerah sengaja membiarkan hal ini. Apabila benar, tentunya bisa menjadi celah dan rawan dikorupsi.

Ia mencontohkan, meski parkir di hotel gratis, pihak hotel tetap menyediakan parkir dan itu termasuk kena pajak. Hal sama berlaku di restoran, pusat oleh-oleh maupun pusat perbelanjaan.

Saat ini, lanjut dia, MCW melakukan kajian terkait jumlah hotel dan klasifikasinya. Nantinya, akan diketahui potensi dan pendapatan yang sebenarnya masuk ke Pemkot Batu.

“Kami sependapat jika pajak online diterapkan. Bisa efektif, asal data objek dan titik parkirnya divalidkan, kalau tidak, ya, percuma,” tandasnya.

Realisasi Pajak Parkir Selalu Lampaui Target

Parkir.
Parkir.

MALANGVOICE – Penerimaan pajak parkir di Kota Malang selalu melebihi target. Pada 2016 lalu, perolehan dari sektor ini sebesar Rp 4,8 miliar, melampaui target yang dipatok, Rp 3,501 miliar.

Dengan hal itu, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang berhasil merealisasikan target 139 persen. Keberhasilan ini, menurut Kepala BP2D, Ade Herawanto, karena kesadaran pengelola tempat usaha melaporkan dan membayar pajak.

Selain itu, adanya teknologi e-tax atau pajak online yang dipasang di tempat usaha besar amat bermanfaat dalam perhitungan otomatis. Teknologi itu, kata Ade, membantu petugas pajak mengawasi dan menghitung besaran jumlah yang harus dibayarkan.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ade Herawanto.
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ade Herawanto.

Sesuai peraturan, wajib pajak untuk parkir harus membayar 20 persen dari penghasilan. “Seperti mall, rumah sakit sudah pakai e-tax. Data dari sana langsung real time terbaca di database kami,” katanya, Jumat (6/1).

Bagi mall dan tempat usaha besar lain yang terkena pajak, ia memastikan tak ada kebocoran. Hal ini berbeda dengan tempat usaha kecil seperti penitipan sepeda motor atau toko.

Ade menjelaskan, di tempat tanpa e-tax, sudah disiapkan Satgas khusus, tugasnya mencatat secara manual jumlah kendaraan yang parkir.

“Sudah tiga tahun kami bentuk Satgas itu, hasilnya juga bisa menekan kebocoran. Data yang dilaporkan pengusaha bisa dibandingkan dengan data kami, nanti istilahnya semi-audit,” jelasnya.

Pada 2017 ini, SKPD yang sebelumnya bernama Dispenda ini menargetkan, penerimaan pajak parkir sebesar Rp 4 miliar dari 203 titik parkir. Jumlah itu diprediksi meningkat sesuai tren tiap tahun.

Masih sama dengan 2016 lalu, berbagai cara ditempuh agar terget pajak tercukupi. “Kami perbanyak pasang e-tax. Mall Dinoyo itu belum, secepatnya lah biar gampang,” tambah Ade.

Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Kota Malang. (deny)
Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Kota Malang. (deny)

Selanjutnya, Ade berharap permasalahan parkir di Kota Malang yang rumit bisa segera diatasi. Di lain pihak, salah satu mall terbesar, Malang Town Square (Matos), sudah menerapkan e-tax. Setiap bulan, Matos membayar Rp 180-200 juta untuk parkir.

Kepala Bagian Operasional Manager Matos, Suwanto, mengatakan, pihaknya sama sekali tak pernah bermasalah dengan sistem e-tax itu, karena lebih terkontrol otomatis.

“Buat kami tak ada masalah, semua ada rinciannya,” jelasnya.

Perda KTR Diharapkan Batasi Ruang Gerak Perokok

Seorang perokok mendapat teguran dari Polisi Taman (Poltam) setelah ketahuan merokok di area Alun-alun Merdeka, Kota Malang-bukan di tempat merokok.(Miski)
Seorang perokok mendapat teguran dari Polisi Taman (Poltam) setelah ketahuan merokok di area Alun-alun Merdeka, Kota Malang-bukan di tempat merokok.(Miski)

MALANGVOICE – Penerapan Perda KTR selaras dengan program Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC). Muhammadiyah dengan tegas telah memfatwakan rokok haram. Dibuktikan dengan kawasan bebas rokok disetiap lembaga pendidikan Muhammadiyah, mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Kampanye antirokok juga gencar disisipkan dalam setiap kegiatan sosial di masyarakat. Titik tekan kampanye tersebut berupa bahaya rokok bagi kesehatan.“Perda KTR secara tidak langsung akan membatasi dan mempersempit ruang gerak perokok,” kata Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Malang, Ahmad Shobrun Jamil.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, penyakit akibat paparan rokok cukup tinggi. Di dalam rokok terdapat 4.000 lebih kandungan zat, 200 di antaranya mengandung karsinogen yang menyebabkan kanker dengan mengubah asam deoksiribonukleat (DNA) dalam sel-sel tubuh, sehingga mengganggu proses biologis. Karsinogenik bersifat mengendap dan merusak organ paru-paru karena zat-zat yang terdapat pada rokok.

Di antaranya, hipertensi, jantung koroner, paru dan penyakit asma. Tahun 2015, terdapat 12.386 orang mengalami hipertensi. Disusul penderita asma 2.851 orang. Sedangkan penderita jantung koroner 1.820 orang dan penyakit paru sebanyak 313 orang.

Tahun berikutnya, penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi mencapai 9.914 orang. Angkanya mengalami penurunan dibanding tahun 2015. Jumlah penderita asma, jantung koroner dan paru juga mengalami penurunan. Masing-masing 1.918 orang, 483 orang dan 94 orang. Sementara, selama Januari-Mei 2017, jumlah hipertensi sebanyak 2.267 orang. Asma 141 orang, jantung koroner 41 orang. Penderita penyakit paru meningkat drastis dibanding tahun 2016, yakni 280 orang.

“Alasan pentingnya Perda KTR, karena penderita penyakit akibat paparan rokok meningkat,” kata Wakil Wali Kota, Sutiaji, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/6) lalu.

Lemahnya penerapan Perda KTR di daerah tidak terlepas dari belum terlibatnya pemerintah Indonesia dalam meratifikasi program Framework on Convention Tobacco Center (FCTC). Indonesia satu-satunya negara di Asia yang tidak ikut menandatangani dan meratifikasi FCTC. Dengan menolak aksesi FCTC, Indonesia telah mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan bangsanya. Hal ini bertentangan dengan semangat Nawa Cita. Sampai 2013, terdapat 180 negara atau 90 persen lebih negara anggota World Health Organization (WHO) telah meratifikasi/mengaksesi. FCTC bertujuan untuk pengendalian konsumsi tembakau.

Sutiaji mendorong pemerintah segera terlibat dalam kesepakatan FCTC tersebut. Tentunya akan membawa dampak positif di daerah. Ia mengaku sepakat jika nantinya harga rokok dinaikkan serta iklan rokok dibatasi. Meski demikian, Pemkot Malang belum bisa menerapkan pembatasan iklan rokok dalam waktu dekat. Diperlukan aturan khusus untuk mengatur tersebut ke depannya.

“Jika Perda KTR sudah diterapkan, radius 100 meter dari KTR tidak boleh atau bebas dari iklan produk rokok,” tandasnya.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Tidak Cukup Sekadar Jalur Alternatif Atasi Kemacetan di Batu

Jalur alternatif menuju pusat Kota Batu, seperti jalur alternatif Dadaprejo-Jalibar.(Miski)
Jalur alternatif menuju pusat Kota Batu, seperti jalur alternatif Dadaprejo-Jalibar.(Miski)

MALANGVOICE – Banyaknya tempat wisata menarik minat masyarakat berbagai daerah menghabiskan liburan di Kota Batu. Alhasil, setiap libur panjang, kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindarkan.

Tahun ini pemerintah menargetkan 4 juta wisatawaan berkunjung ke Kota Batu. Naik dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar 3,8 juta.

Pesatnya pertumbuhan tempat wisata tidak diimbangi dengan penyediaan jalan yang mumpuni. Akibatnya jalan protokol dan sekitar tempat wisata macet total saat libur sekolah, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

Jalur alternatif yang dibangun belum berfungsi maksimal. Selain kurangnya penyediaan rambu lalu lintas, juga dinilai jalur alternatif justru memutar dan membutuhkan waktu cukup lama.

Saat Mvoice mencoba menyusuri jalur alternatif Jalan Wukir-Pendem, hanya terdapat empat rambu lalu lintas. Jalan yang tersedia hanya memiliki lebar sekitar 5 meter, otomatis saat kendaraan dari dua jalur berpapasan, salah satu di antaranya harus menepi terlebih dahulu. Untuk jalur alternatif ini lebih cocok dilewati kendaraan pribadi, baik roda dua dan empat.

Kondisi hampir sama di jalur alternatif Dadaprejo-Jalibar-Abdul Gani. Ruas jalan yang lebih lebar tidak menarik minat wisatawan. Pasalnya, pengendara harus menghabiskan waktu lebih lama dan memutar, sebelum masuk jalan kota. Bedanya, Jalibar ini bisa dilalui kendaraan besar berupa bus, tapi tidak disarankan berkendara di atas pukul 21.00 malam.

Kepala Dinas Perhubungan, Siswanto, mengatakan, jalur alternatif akan berfungsi maksimal apabila kepadatan arus di jalan utama macet. Petugas yang berjaga di pintu masuk ke Kota Batu dapat mengarahkan kendaraan melintas jalur alternatif.

Jalur alternatif Jalan Wukir-Pendem dapat dilalui untuk menghindari kemacetan di jalan protokol.(Miski)
Jalur alternatif Jalan Wukir-Pendem dapat dilalui untuk menghindari kemacetan di jalan protokol.(Miski)

“Kami sudah lakukan survei beberapa waktu lalu. Disepakati kendaraan diarahkan ke jalur alternatif apabila macet parah di jalan protokol,” katanya.

Baca juga: Siap-siap Terjebak Macet di Kota Batu Saat Natal dan Tahun Baru

Siswanto menepis anggapan pemerintah selama ini tidak serius menyelesaikan masalah kemacetan. Menurut dia, salah satu upaya pemerintah adalah penyediaan jalur alternatif. Pasalnya, jalan yang ada sudah tidak bisa dilakukan pelebaran, sebab kanan-kiri sepanjang jalan protokol berdiri bangunan dan permukiman warga.

Keberadaan CCTV yang terpasang di beberapa titik bertujuan memantau dan mengurai kepadatan lalu lintas sewaktu-waktu.

“Petugas dapat bergerak cepat saat terjadi kemacetan. Tidak dipungkiri jalan yang ada sudah tidak sebanding dengan volume kendaraan yang masuk,” ungkapnya.

Keberadaan parkir liar, kata dia, juga menyumbang terjadinya kemacetan, terutama di sekitar tempat wisata. Tempat parkir yang ada sudah tidak dapat menampung atau overload, sehingga banyak kendaraan terpaksa di parkir pinggir jalan.

Seperti di Jalan Raya Oro-oro Ombo atau sekitar Jatim Park 2 dan BNS. Jalan Sultan Agung yang berdekatan dengan Museum Angkut dan Jatim Park 1. Hanya separuh ruas jalan dapat dilalui kendaraan, separuhnya digunakan lahan parkir.

Sama juga jalur Simpang Bendo-Selecta. Jalan tanjakan dapat memperlambat laju kendaraan.

“Kami sudah menyampaikan ke pengelola tempat wisata supaya menyediakan lahan parkir tambahan saat libur panjang. Kami akan gelar razia gabungan dan menindak tegas parkir liar,” tegas dia.

Di malam pergantian tahun, sekitar Alun-alun Batu steril dari kendaraan. Selain ada pengajian dan salawat bersama yang diselenggarakan Masjid Agung Annur, juga diprediksi membludaknya warga di pusat kota.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan panitia, sehingga disiapkan kantong parkir bagi jemaah dan warga yang ingin menikmati malam pergantian tahun.

“Untuk memecah titik keramaian, pemerintah menggelar pentas seni di Balai Kota Among Tani. Sejumlah hotel dan tempat wisata juga menggelar even,” jelasnya.

Dishub akan memantau aktivitas kendaraan besar non BBM dan sembako. Pihaknya mengimbau supaya melintas di jam-jam lengang, baik malam hari maupun dini hari. Hal ini untuk mengurangi aktivitas kendaraan besar di jam-jam padat kendaraan.

“Kondisi jalan menuju Kota Batu kan tanjakan, seperti di Jalan Ir Soekarno. Laju kendaraan melambat dan tidak jarang mogok,” tandasnya.

Dishub Siapkan 150 Personel Urai Kemacetan di Kabupaten Malang

Kemacetan di Kabupaten Malang (miski)
Kemacetan di Kabupaten Malang (miski)

MALANGVOICE – Memasuki liburan panjang Natal dan Tahun Baru saat ini, sudah bisa dipastikan terjadi kemacetan di berbagai titik di wilayah Malang Raya.

Menurut Kepala Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dinas Perhubungan (Dishub), Mulyo Setiono menjelaskan ada beberapa titik kemacetan yang harus diwaspadai.

Diantaranya Lawang, Singosari dan pertigaan Karanglo. Pasalnya tiga titik ini menjadi pintu masuk pendatang yang ingin berkunjung ke Kota Malang dan Batu.

“Pengunjung kan lewat sana, kendaraan lebih banyak menumpuk di titik tersebut. Namun nanti akan terurai karena tujuannya kebanyakan ke Kota Malang dan Batu,” kata dia kepada MVoice.

Laki-laki yang biasa disapa Mul ini menjelaskan, pihak Dishub sudah menyiapkan 105 untuk mengurangi kemacetan.

Ratusan personel ini nantinya bergabung bersama dengan anggota dari Polres Malang.

“105 personel itu antisipasi untuk kemacetan lalu lintas Natal dan Tahun Baru,” kata dia.

Para personel itu disebar di lima pos yang sudah ditentukan. Masing-masing ditempatkan di Lawang, Singosari, Wendit, Pasar Kepanjen serta satu pos pelayanan di simpang tiga Karanglo.

Komunitas