Malang Raya Berpotensi Banjir Hingga Februari 2017

Kepala BPBD Kota Malang, J Hartono. (Muhammad Choirul)
Kepala BPBD Kota Malang, J Hartono. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Malang Raya masih diliputi ancaman banjir hingga Februari 2017 mendatang. Hal ini bahkan tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur (Jatim) No 188/729/KTPS/2016 yang ditandatangani Gubernur Jatim, Soekarwo, pada 6 Desember lalu.

Keputusan tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung, dan Rob di Jatim itu, berlaku untuk 35 kota/kabupaten termasuk Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Status siaga darurat ditetapkan hingga 28 Februari 2017.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, J Hartono, sudah mendapat surat keputusan itu. Hanya saja, dia menolak menyebut banjir sudah melanda Kota Malang.

Sejumlah kejadian akhir-akhir ini, menurut Hartono bukanlah banjir. “Beda antara air meluap dan banjir. Di Kota Malang yang banyak adalah air meluap dari gorong-gorong karena tidak mampu menampung air. Kalau banjir kan kapasitasnya sudah jelas besar seperti di Pasuruan itu, dan tidak ada hubungannya dengan gorong-gorong,” tambahnya.

Libur Natal dan Tahun Baru, Siap-siap Terjebak Macet di Batu!

Terjadi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Pattimura, Kota Batu, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Petugas menerapkan jalur satu arah.(Miski)
Terjadi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Pattimura, Kota Batu, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Petugas menerapkan jalur satu arah.(Miski)

MALANGVOICE – Arus lalu lintas di Kota Batu mengalami peningkatan sepekan terakhir, jelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Terlihat mulai diberlakukannya jalur satu arah sejak Senin (19/120), lalu. Meliputi Jalan Dewi Sartika-Agus Salim-Imam Bonjol-Jalan Pattimura.

Tahun 2015, ada 44 ribu lebih kendaraan ke luar-masuk Kota Batu setiap harinya. Jumlah tersebut meningkat drastis di hari H Natal dan Tahun Baru. Di tahun sebelumnya, jumlah kendaraan berkisar 20 ribu-25 ribu. Didominasi kendaraan pribadi, baik roda dua dan empat.

Kepolisian dan pemerintah bersiap diri menyambut serbuan wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Batu, melalui Operasi Lilin Semeru 2016. Polres Batu menerjunkan 165 personel, dibantu dari TNI, Dinas Perhubungan, dan sejumlah elemen lainnya.

Pos pengamanan dan pelayanan juga didirikan. Di antaranya Pos Pam Pendem, Dewi Sartika, Selecta, Alun-alun dan Pait. Bahkan, tim pengurai kemacetan disiapkan apabila sewaktu-waktu kemacetan parah terjadi.

Kasatlantas Polres Batu, AKP Ari Galang Saputra mengatakan, penyebab utama kemacetan karena tingginya volume kendaraan wisatawan yang masuk ke Kota Batu.

Tidak menutup kemungkinan jumlah kendaraan tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya.

“Jumlah kendaraan tiap tahun terus meningkat. Sementara kapasitas jalan yang ada terbatas,” kata dia saat berbincang dengan Mvoice.

Galang, sapaan akrabnya, memprediksi titik kemacetan akan terjadi di sepanjang jalan protokol menuju Kota Batu, Jalan Dewi Sartika, dan Alun-alun Batu.

Volume kendaraan yang masuk ke Kota Batu didominasi dari arah Karangploso- Batu atau dari arah Surabaya. Sedangkan dari arah Blitar melintasi Kota Malang-Batu. Sedangkan Pujon-Batu volume kendaraan disinyalir lebih rendah.

Aparat belum dapat membatasi kendaraan besar masuk Kota Baty. Sejauh ini kebijakan baru diterapkan pada saat wekeend.

“Kepadatan arus lalu lintas tidak bisa dihindarkan, tapi kami upayakan kepadatan tidak terlalu parah,” jelasnya.

Petugas tidak akan mengarahkan kendaraan melintas di jalur alternatif, kecuali pada saat tertentu. Di antaranya jalan Pendem-Desa Torongrejo-Jalan Wukir. Dadaprejo-Proliman-Tlekung-Jalibar-Jalan Abdul Gani. Dadaprejo-Proliman-Junrejo-Oro-oro Ombo-Dewi Sartika-Agus Salim-Sultan Agung, serta Jalan Raya Karangploso-Giripurno-Pandanrejo-Simpang Bendo.

“Kami maksimalkan jalan utama terlebih dahulu,” beber dia.

Galang mengimbau pengguna jalan tidak melanggar lalu lintas. Pihaknya akan tegas menindak kendaraan yang jelas-jelas melanggar, apalagi pengemudinya belum mengantongi SIM dan kelengkapan surat.

Pihaknya menyarankan pengendara mencari jam-jam longgar, baik mau ke luar atau pun masui Kota Batu.

“Harap sabar saat terjebak macet. Jika mau terhindar macet, bisa berangkat pagi-pagi atau di atas pukul 22.00 malam, baik ke luar dan masuk ke Kota Batu,” papar dia.

Ditambahkan, tingkat kecelakaan selama libur panjang di tahun 2016 terbilang rendah. Ia berharap, libur panjang Natal dan Tahun Baru tidak sampai terjadi kecelakaan.

“Selama ini kebanyakan kendaraan mogok di tengah jalan. Kalau pun ada, tidak sampai menelan korban jiwa,” pungkas dia.

Pungutan Retribusi Parkir di Kota Malang Tidak Berdasar Karcis, Lalu?

Suasana salah satu titik parkir di Kota Malang. (Muhammad Choirul)
Suasana salah satu titik parkir di Kota Malang. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Permasalahan parkir menjadi hal yang rumit di berbagai daerah, termasuk Kota Malang. Selama ini, belum banyak yang mengetahui alur dan sistem pengelolaan parkir di Kota Malang.

Karcis yang tersebar di tiap juru parkir, ternyata bukan satu-satunya acuan nominal pungutan retribusi yang masuk sebagai Penghasilan Asli Daerah (PAD) kepada Dinas Perhubungan (Dishub). Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dishub Kota Malang, Syamsul Arifin, membenarkan hal ini.

Dia memaparkan, selama ini Dishub mengombinasikan sistem target dan karcis. “Setiap titik parkir, kami target berdasarkan kondisi, ramai, sedang dan sepi. Jumlah tenaga juga jadi pertimbangan,” ungkapnya.

Target itulah yang wajib disetorkan kepada Dishub, tanpa melihat jumlah karcis yang tersebar kepada pengguna jasa parkir. “Penghitungan setoran tidak berdasarkan karcis,” tegasnya.

Dengan begitu, fungsi karcis bukan sebagai alat bukti setoran retribusi dari jukir kepada petugas Dishub. Jika dalam sehari pengguna jasa parkir dan karcis yang tersebar lebih dari target yang dipatok Dishub, penyetoran retribusi juga tetap tidak berubah. “Kalau lebih ya rejekinya tukang parkir,” lanjutnya.

Kendati demikian, Syamsul menampik anggapan karcis parkir tanpa fungsi. Menurutnya, karcis berfungsi sebagai alat bukti parkir dan pengendali tarif. Kalau ada Jukir menaikkan tarif tidak sesuai aturan, kata dia, warga bisa tahu dan Dishub langsung melaksanakan penertiban.

Dengan kombinasi sistem karcis dan target ini, Syamsul tetap menekankan pada pengawasan pada Jukir. Hal ini dilakukan setiap melaksanakan pemungutan.

“Jika ada yang setoran retribusinya tidak memenuhi target, tetap kami awasi. Kebanyakan alasan Jukir macam-macam, karena libur atau hujan, jadi sepi, ini tetap kami pantau,” pungkasnya.

Aturan Perda Rp 1.000, Tapi Bayar Parkir Masih Rp 2 Ribu

Kondisi parkir di Kabupaten Malang
Kondisi parkir di Kabupaten Malang

MALANGVOICE – Kabupaten Malang menetapkan tarif parkir Rp 1.000 melalui Perda nomor 10 Tahun 2010. Untuk motor Rp 1.000 sementara mobil Rp 2 ribu.

Namun pada praktiknya, masih saja tarif parkir yang dibebankan kepada konsumen lebih dari Perda yang ditetapkan.

Berdasarkan pantauan MVoice, sebagian besar titik parkir di Kabupaten Malang menarik Rp 2 ribu untuk sekali parkir.

Tarif ini terus diberlakukan jika konsumen tidak meminta uang kembalian jika membayar Rp 2 ribu dalam sekali parkir.

Parkir tepi jalan umum di Kepanjen misalnya, hampir semuanya memberlakukan tarif Rp 2 ribu untuk sekali parkir.

MVoice mencoba parkir di Pasar Kepanjen. Jukir yang bertugas menarik tarif Rp 2 ribu.

“Tarifnya uda lama Rp 2 ribu Mbak. Tarif Rp 1.000 itu sudah tidak berlaku,” tegas salah satu jukir yang tidak ingin namanya disebut.

Kejadian ini juga berlaku di Pasar Pakisaji, Singosari, Lawang dan stasiun Kepanjen. Sebagian besar parkir tepi jalan umum menarik tarif Rp 2 ribu.

Bukan hanya itu, tidak sedikit warga yang tidak mendapatkan karcis parkir.

“Saya kalau parkir juga ditarik Rp 2 ribu sekali parkir. Kalau kembaliannya tidak diminta ya tetap segitu tarifnya,” keluh salah satu warga Pakis, Dharmo.

Tak Cukup Lahan, UB Malah Gratiskan Parkir

Parkir penuh (ist)
Parkir penuh (ist)

MALANGVOICE – Sejak dilakukan kajian lalu lintas dan perparkiran di Universitas Brawijaya (UB) pada 2015 lalu, UB tidak menarik biaya parkir mahasiswanya. Kasubag Humas, Pranatalia Pratami N SAB, menjelaskan, penghapusan biaya parkir ini bertujuan melancarkan lalu lintas dalam dan sekitar kampus.

Meski begitu, awalnya kebijakan ini tidak efektif karena mahasiswa yang membawa kendaraan pribadi ke kampus justru membludak. Dari salah satu hasil kajian, disimpulkan, jumlah lahan parkir dan mahasiswa tidak seimbang. Kenyataan di lapangan memperlihatkan, jumlah mahasiswa lebih banyak dari pada lahan parkir yang tersedia.

Sebagai solusi jangka pendek, UB mengimbau mahasiswa baru tidak membawa kendaraan pribadi ke lingkungan kampus. Harapannya, kendaraan bisa cukup diparkir di lahan yang tersedia.

Pranatalia Pratami N SAB (anja)
Pranatalia Pratami N SAB (anja)

Tetapi, ternyata itu tidak menjamin semua mahasiswa menaati imbauan tersebut. Mayoritas mahasiswa enggan berjalan kaki atau naik kendaraan umum. Sementara itu, UB juga tidak bisa melacak jumlah mahasiswa yang menjalankan atau abai pada imbauan itu. Dengan begitu, langkah ini dinilai kurang efektif.

Menurut pantauan MVoice di lokasi, sebagian mahasiswa kini beralih memarkir kendaraannya di luar kampus, menghindari risiko tidak kebagian lahan parkir. Mereka memilih memanfaatkan lahan parkir di sejumlah titik, antara lain Ketawang Gede, samping MX Mall, dan sekitarnya.

Parkir sembarangan di luar kampus mengharuskan mereka membayar biaya parkir, dan kemanan kendaraan tidak terjamin. Pada poin ini, mahasiswa menjadi pihak kurang diuntungkan.

Alhasil, sebagian mahasiswa mulai berpikir sebaiknya tidak membawa kendaraan ke kampus jika jarak tempat tinggal dan kos dekat. Lia mengatakan, mahasiswa mulai paham bahwa meski parkir gratis, kenyataannya mencari lahan parkir juga sulit.

“Kebanyakan mereka jalan kaki dan naik Go-Jek. Dosen dan karyawan juga kini berpikiran sama. Daripada parkir mending ngangkot, atau naik Go –Jek,” kata lia.

Salah seorang mahasiswa Fakultas Pertanian, Irwan Setyabudi, mengaku lebih memilih berjalan kaki saja atau naik Go-Jek.

“Parkirnya ribet, antri, mungkin karena gratis. Akhirnya susah dapat parkiran. Ya sudah saya naik angkot saja, atau naik Go-Jek. Saya tinggal di Jalan Pisang Coklat Suhat (Sukarno-Hatta), mbak,” kata mahasiswa asal Probolinggo ini.

Sementara itu, terkait pajak, Lia menjelaskan, sejak digratiskan, kini UB tidak perlu lagi membayar pajak parkir ke Badan Pelayanan Pajak Daerah seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kota Batu Krisis Pohon, 250 Pohon Ditebang Selama Tahun 2016

Petugas BPBD menebang pohon angsana yang dinilai rawan tumbang di Jalan Pattimura.(miski)
Petugas BPBD menebang pohon angsana yang dinilai rawan tumbang di Jalan Pattimura.(miski)

MALANGVOICE – Penebangan pohon di sempadan jalan selama 2016 di Kota Batu cukup tinggi. BPBD telah menebang 250 pohon. Menyebar di beberapa jalan, seperti Jalan Panglima Sudirman, Diponegoro, Pattimura, Ir Soekarno, Dewi Sartika dan Sultan Agung.

Penebangan dalam upaya mengantisipasi pohon tumbang, mengingat pohon angsana tertanam di sempadan jalan utama di Kota Batu banyak yang rapuh dan mati. Belum ada data pasti berapa pohon di sempadan jalan yang masuk kategori membahayakan.

Sama halnya dengan faktor penyebab pohon mati dan layak ditebang. Spekulasi petugas kebanyakan karena disebabkan penyakit, tapi tidak sedikit yang mati disengaja oleh oknum. BPBD tidak memiliki tim ahli untuk mengidentifikasi penyebab pasti pohon.

Sebelum penebangan, terlebih dahulu ada tim survei yang diterjunkan. Baik dari BPBD, Kantor Lingkungan Hidup dan Bina Marga Provinsi (apabila masuk jalan provinsi).

“Prioritas penanggulangan bencana adalah manusianya dulu,” kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Ach Rochim.

Rajinnya petugas BPBD menebang pohon tidak diiringi dengan penghijauan atau penanaman kembali. Tak heran banyak masyarakat mengeluhkan Kota Batu tidak sedingin beberapa tahun lalu. Ditambah tingginya bencana banjir sepanjang tahun, kurangnya daerah resapan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Hal tersebut diakui Rochim, pihaknya bisa saja melakukan rehabilitasi ulang. Namun, sesuai tugas pokok dan fungsi, KLH yang lebih berwenang. Bahkan, pihaknya mengusulkan semua SKPD bersama-sama menanam ulang.

Usulan lain, sempadan jalan ditata lebih baik. Tidak sekadar ditanam pohon angsana dan jenis lainnya. Tujuannya, mendukung Kota Batu sebagai kota wisata.

“Secara estetika, lebih bagus, indah dan nyaman dilihat sepanjang jalan, tapi tidak sampai berkurang kawasan hijaunya,” usulnya.

Apa Kabar Kasus Korupsi di Perguruan Tinggi Malang?

korupsi (anja)
korupsi (anja)

MALANGVOICE – Dalam 5 tahun terakhir, ditemukan beberapa kasus korupsi yang berhasil terpantau dan melibatkan civitas akademika dari perguruan tinggi swasta maupun negeri. Hingga 2016, beberapa kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah itu mangkrak belum ada kejelasan

1. Korupsi Pengadaan Lahan UIN

Dugaan kasus korupsi ini sudah mencuat ke permukaan sejak tahun 2008. Namun masih menjadi obrolan hangat saat ini.

Mantan Rektor UIN Malang, Imam Suprayogo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kampus II UIN Maliki. Dalam kasus ini diperkirakan ada kerugian uang negara sebesar Rp 6,8 miliar.

Kasus korupsi itu bermula dari rencana membangun kampus II di Desa Tlekung dan Desa Junrejo, Kota Batu. Pihak kampus mendapat dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 12 miliar pada tahun anggaran 2008 untuk pengadaan lahan seluas 11 hektare.

Hasil penyelidikan Kejari Malang, terdapat mark up harga hingga penggelapan dana pembebasan lahan. Penyelidikan juga menyebutkan ada aliran uang ke rekening sejumlah pihak.

Empat terdakwa dalam kasus yang sama, sudah divonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yakni, Yunus dan Samsul Huda (divonis terlebih dahulu), DR. Jamalul Lail selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dan Muslih Heri selaku anggota Panitia Pengadaan, divonis pada, Senin 24 Nopember 2014.

Tetapi, hingga sekarang, status Imam Suprayogo tidak ada kejelasan.

2. Korupsi Dana Hibah Unikama

Kasus ini bermula ketika Unikama mendapat dana hibah Dikti tahun 2008 sebesar Rp 3 miliar. Dana itu dengan rincian, sebesar Rp 2,3 miliar digunakan untuk pembangunan gedung serbaguna multikultural.

Sedangkan Rp 700 juta untuk pengembangan SDM dan administrasi. Tetapi, pada kenyataannya, gedung itu sudah jadi jauh sebelum proposal diajukan. Oleh karena itu, timbul dugaan penyelewengan dana hibah dan menimbulkan kerugian negara.

Ada 9 nama pejabat yang diduga memakai dana hibah itu. Empat orang yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka di antaranya, ada Sasongko yang menerima Rp 157 juta, Fifa yang diduga menerima uang Rp 2,5 juta saat menjadi bendahara, kemudian pihak ketiga yaitu PT Andriani Putri Karend yang mendapat fee sebesar Rp 11 juta dan Parjito yang menerima sebesar Rp 4 juta.

Saat ini, empat orang itu sudah ada yang sudah divonis dan banding, ada yang masih berstatus tahanan. Namun sudah ditetapkan sebagai tersangka.

3. Korupsi Dana Laboratorium FMIPA UM

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat laboratorium F-MIPA (FAkultas Matematika dan IPA) di Universitas Negeri Malang (UM) disidik Kejati Jatim sejak Januari lalu. Proyek ini dibiayai dari APBN 2009 sebesar Rp 44 miliar. Menjadi masalah karena terjadi mark-up pada realisasinya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim telah menyerahkan laporan hasil audit kerugian negara kasus UM ke Kejati. Berdasarkan hasil audit BPKP, kerugian negara kasus UM sebesar Rp 14,9 miliar.

Belasan miliar kerugian tersebut diduga kuat hasil dari penggelembungan harga pokok satuan (HPS) barang dari total dana proyek Rp 44 miliar yang berasal dari APBN 2009.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis bersalah terhadap tiga dosen dalam kasus ini. Keputusan itu diketok dalam sidang 2013 lalu.

Ketiga terpidana itu adalah pejabat pembuat komitmen Universitas Negeri Malang dalam pengadaan alat laboratorium di FMIPA, Handoyo; ketua panitia, Abdullah Fuad; dan sekretaris panitia, Sutoyo. Ketiganya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemberantasan korupsi merupakan gerakan nasional yang harus diupayakan dengan serius oleh lembaga penegak hukum dan Kejaksaan Negeri mempunyai peran penting di dalamnya.

Oleh karena itu, kejaksaan Negeri Malang harus upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan mandatnya. Jika tidak, maka sama halnya Kejaksaan Negeri Malang menjadi bagian permasalahan bangsa. ,

Pemberian CSR Dinilai Gadaikan Kesehatan Masyarakat

Taman Bentoel Trunojoyo dipugar melalui dana CSR PT Bentoel Group. Branding dan nama perusahan terpahat di prasasti yang terpasang di taman.(Miski)
Taman Bentoel Trunojoyo dipugar melalui dana CSR PT Bentoel Group. Branding dan nama perusahan terpahat di prasasti yang terpasang di taman.(Miski)

MALANGVOICE – Wahana Lingkungan (Walhi) menyoroti fenomena pemberian CSR perusahaan rokok untuk pemugaran taman. Penyaluran dana sosial perusahaan rokok dianggap kurang tepat.”Kurang etis saya kira. Sama saja pemerintah menggadaikan kesehatan masyarakat,” kata Dewan Daerah Walhi Jatim, Purnawan D Negara.

PT Bentoel Group menyalurkan dana CSR melalui Pemkot Malang dalam empat tahun terakhir. Diawali dengan pemugaran Taman Bentoel Trunojoyo. Taman yang dilengkapi fasilitas bermain, kesehatan dan taman belajar tersebut menghabiskan Rp 2,5 miliar, diresmikan Wali Kota Malang, HM Anton bersama perwakilan PT Bentoel, pada 1 Juni 2014 silam.

Tahun berikutnya, giliran Taman Kunang-kunang di Jalan Jakarta yang dipugar. PT Bentoel menghabiskan Rp 2 miliar dalam proyek ini. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dipegang British American Tobacco (BAT) juga merevitalisasi Taman Slamet pada 2016. Dana sebesar Rp1 miliar dikucurkan guna mempercantik taman yang berada di Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen.

Pada 2017, PT Bentoel memugar Taman dan Pedestrian Dieng dengan dana CSR Rp 1 miliar. Di setiap taman, tertera branding dan nama PT Bentoel selaku penyalur CSR. Selang beberapa bulan, PT Bentoel menyerahkan perlengkapan elektronik sebanyak 600 unit. Diberikan kepada masyarakat, meliputi laptop, CPU, monitor, printer, proyektor dan elektronik lainnya.

Pupung, sapaan akrabnya menyarankan, dana sosial perusahaan rokok lebih tepat untuk membangun sarana prasarana kesehatan, klinik khusus penderita akibat rokok atau juga bisa diwujudkan melalui program asbak berjalan-untuk mengurangi sampah puntung rokok.

Kaitan dengan lingkungan, asap rokok menyebabkan polusi dan mengurangi keberadaan udara sehat. Budaya membuang puntung rokok sembarangan menyebabkan puntung rokok berserakan di mana-mana. Selain itu, puntung rokok (filter) kategori sampah yang tidak bisa terurai.

“Akhirnya mengkaburkan kebenaran bahwa rokok itu bahaya. Tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga soal lingkungan,” jelas Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang ini.

Kondisi tersebut juga disesalkan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Pemkot Malang seolah mendua dalam kebijakannya. Apalagi, branding perusahaan rokok penyalur CSR tertera di semua taman.

“Meski di taman dilarang ada aktivitas berhubungan dengan rokok. Tapi, itu sama dengan mempromosikan produk rokok,” kata Juru Bicara Komnas Pengendalian Tembakau, Nina Samadi, melalui pesan singkat WhatsApp.

Pihak PT Bentoel membantah jika pemberian CSR sarat dengan kepentingan. Tuduhan PT Bentoel merayu Pemkot Malang dan Pansus Ranperda KTR melalui CSR hanya omong kosong belaka. ”Tidak benar itu. Tidak ada kaitannya. Murni tanggung jawab sosial ke masyarakat,” jelas Regulatory Affairs Manager PT Bentoel International Investama Tbk Malang Office, Jawa Timur, Eko Soendjojo.

“Dana CSR sepatutnya dikembalikan ke masyarakat. Di setiap taman yang dipugar, ada tanda larangan merokok,” lanjut Eko menjelaskan.

MVoice sebelumnya juga telah mengajukan konfirmasi via email-ditujukan ke Presiden Komisaris Independen PT Bentoel Group, Hendro Martowardojo, pada 14 Juni. Namun, belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak Bentoel. Pertanyaan yang dikirim ke email Communication Manager PT Bentoel, Nuranisa Putri Matahari, tak terbalas.

Program CSR merupakan inisiatif pihak perusahaan. Pemkot Malang membuka diri bagi perusahaan yang ingin menyalurkan dana sosialnya di Kota Malang-selama tidak meyalahi aturan yang ada. Melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Pemkot Malang memberi keringanan bagi perusahaan yang memberikan CSR ke Kota Malang, yakni diskon pajak sebesar 15 persen. Mengacu Perda nomor 2 tahun 2015 sebagai penyempurnaan Perda tahun 2010. Nilai keringan pajak tidak seluruhnya 15 persen, tetapi bervariasi antara 10 persen hingga 15 persen dari nilai pajak sebesar Rp11 juta sampai Rp20 juta.

Selain PT Bentoel, sejumlah perusahaan juga menyalurkan CSR di Kota Malang. Di antaranya pemugaran Alun-alun Merdeka oleh Bank BRI, Taman Merbabu CSR dari PT Beiersdorf Indonesia melalui bendera NIVEA Cares for Family. Taman dan RTH Malabar dari PT Otsuka, dan Taman Bugar Merjosari dari PT Nikko Steel.

“Dengan harapan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan berinvestasi di Kota Malang tidak melarikan dana CSR-nya ke daerah lain. Dana CSR ini tetap dikucurkan untuk kepentingan dan peningkatan pelayanan warga Kota Malang,” kata Kepala Dispenda, Ade Herawanto, seperti dikutip dari Bisnis.com, terbit Jumat (18/3/16).

Perusahaan rokok memang berkontribusi bagi pemasukan negara. Namun, jumlahnya tidak seberapa dibandingkan biaya kesehatan yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang diperoleh Pemkot Malang sebesar Rp58,3 miliar tahun 2015 dan pada tahun 2016 sebesar Rp60,5 miliar. Besaran DBHCT tahun 2017 belum diketahui.

Sedangkan, pendapatan dari iklan rokok meliputi pajak reklame tetap, insidentil dan kendaraan dari perusahaan rokok di Kota Malang, tahun 2014 sebesar Rp 4,9 miliar tersebar di 8.114 titik. Tahun berikutnya, dari 6.132 titik, pendapatan sebesar Rp 1,8 miliar, dan dari 235 titik menghasilkan pemasukan Rp 412 juta di tahun 2016. Pendapatan pajak reklame keseluruhan di Dispenda tahun 2015 dan 2016 masing-masing, Rp 19,56 miliar, Rp 18,67 miliar dan 2017 dipatok Rp 19,17 miliar.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

98 Bencana Terjadi di Kota Batu, Didominasi Tanah Longsor

Bagan bencana yang terjadi di Kota Batu dalam satu tahun. Data belum termasuk di bulan Desember.(Miski)
Bagan bencana yang terjadi di Kota Batu dalam satu tahun. Data belum termasuk di bulan Desember.(Miski)

MALANGVOICE – Tahun 2016 menjadi amat sulit bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu. Petugas disibukkan dengan maraknya bencana yang terjadi. Sebanyak 98 bencana selama satu tahun. Naik 300 persen dari 2015 atau ada 30 kejadian.

Bencana tanah longsor paling sering, yakni 53 kali kejadian. Diikuti banjir 10 kali, angin kencang 5 kali, dan tanah ambles 3 kali, serta 6 kali musibah. Dua orang meninggal dunia (karena musibah bukan bencana) dan satu orang luka parah, dan luka ringan. Kerugian tercatat mencapai Rp3 miliar selama setahun.

Tingginya bencana longsor dan banjir tidak terlepas dari cuaca ekstrem atau fenomena La Nina yang terjadi di 2016. Sebaliknya, 2015 terjadi fenomena El Nino.

Bencana longsor terparah mengakibatkan jalan penghubung antar Dusun Jantur-Dusun Brau, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Selasa (15/11) dan putus total pada Rabu (16/12) pagi. Akibat derasnya hujan yang berlangsung lima jam. Kerugian ditaksir sekitar Rp200 juta, sehingga warga Dusun Brau menggunakan jalan lain untuk aktivitas setiap hari.

Bencana longsor memutus total jalan Dusun Jantur-Dusun Brau, Desa Gunungsari, Kota Batu.(Miski)
Bencana longsor memutus total jalan Dusun Jantur-Dusun Brau, Desa Gunungsari, Kota Batu.(Miski)

Selanjutnya, jalan penghubung Payung, Songgoriti-Pujon kerap lumpuh setelah diterjang bencana longsor. Terhitung lebih tiga kali longsor terjadi sepanjang jalan utama ini. BPBD kemudian menetapkan kawasan Payung salah satu daerah rawan longsor.

Bencana bahkan terjadi dalam waktu bersamaan. Tepatnya pada Kamis (27/10). Lima kejadian bencana berlangsung bersamaan usai hujan deras disertai angin menghantam Kota Batu.

Meliputi, pohon dan tiang lampu roboh diterjang angin, air dari drainase meluap dan menggenangi 4 rumah warga, satu mobil dinas SKPD bagian kaca depan rusak setelah kejatuahan genting bangunan, dan puting beliung mengakibatkan ruang kelas MI Darul Hikam, Desa Torongrejo dan empat rumah warga Desa Pesanggrahan rusak.

Bencana longsor mengakibatkan rumah warga di Desa Gunungsari rusak parah. (Dokumen/Miski)
Bencana longsor mengakibatkan rumah warga di Desa Gunungsari rusak parah. (Dokumen/Miski)

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Ach Rochim, mengakui tahun ini amat menyibukkan. Tidak dipungkiri bencana setiap tahun pasti terjadi, namun untuk meminimalisir korban jiwa pihaknya memiliki beberapa strategi menyambut tahun 2017.

“Pencegahan dan kesiapsiagaan. Optimalkan pengurangan risiko dan mitigasi bencana,” kata dia saat berbicang dengan Mvoice.

Keterlibatan masyarakat dinilai sangat penting dalam kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana. Pengetahuan akan bencana dan langkah-langkahnya patut disebarluaskan. Edukasi bencana juga telah dilakukan ke sekolah-sekolah.

“Bencana tidak bisa ditolak, tapi pengurangan risiko dapat dilakukan. Setidaknya, saat bencana terjadi, warga bisa melakukan langkah-langkah tepat,” jelasnya.

Bencana Banjir di Kota Batu Meningkat, Siapa yang Salah?

Banjir bandang akibat luapan air drainase di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sisir, Kota Batu. (BPBD for Mvoice).
Banjir bandang akibat luapan air drainase di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sisir, Kota Batu. (BPBD for Mvoice).

MALANGVOICE – Terjadi 25 kali bencana banjir di Kota Batu selama tiga tahun terakhir. Padahal, secara geografis Kota Batu berada di ketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut. Kota Batu berada lebih tinggi dibanding daerah tetangga, Kota Malang dan Kabupaten Malang.

Tahun 2014, sembilan kali bencana banjir terjadi. Puluhan rumah terdampak, kerugian ditaksi mencapai ratusan juta. Sedangkan di tahun 2015, terjadi penurunan yakni hanya tiga kali bencana banjir. Pada tahun 2016 meningkat drastis, sejak Januari hingga tanggal 16 Desember 2016 telah ada 13 kali bencana banjir. Jumlah tersebut bisa bertambah mengingat musim hujan masih berlangsung.

Data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, tahun 2016, bencana banjir pertama kali tanggal 3 Februari, tepatnya di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan. Jaringan irigasi rusak dengan kerugian sebesar Rp10 juta. Kemudian di Jalan Imam Bonjol dan Diponegoro, air meluap setelah saluran drainase tidak mampu menampung tingginya debit air. Pondasi irigasi ambrol dengan kerugian mencapai Rp40 juta.

Tanggal 5 Februari, banjir disertai longsor di Dusun Durek, Desa Giripurno. Dua rumah warga terdampak dan kerugian ditaksi sebesar Rp10 juta.

Pada tanggal 23 Februari, plengsengan jembatan di Dusun Sengonan, Desa Sumbergondo jebol setelah dihantam banjir bandang. Jalan kampung tersebut sempat tutup total. Kerugian ditaksir sebesar Rp200 juta.

Selanjutnya di Jalan Ir Soekarno, Desa Beji. Luapan air drainase dengan ketinggian 40 cm-60 cm menggenangi jalan raya, sehingga mengganggu pengguna jalan. Di hari yang sama juga terjadi bencana banjir di Jalan Wukir, Kelurahan Dadaprejo. Luapan air dari drainase membuat aspal jalan mengelupas, kerugian Rp150 juta. Beruntung tidak masuk ke rumah warga. Kemudian banjir mengakibatkan plengsengan bagian bawah di jalan menuju makam kampung, Desa Sumbergondo tergerus, belum diketahui besaran kerugian.

banjir-bandang-akibat-luapan-air-drainase-di-jalan-agus-salim-kelurahan-sisir-kota-batu-bpbd-for-mvoice

Pada tanggal 28 Juni, banjir di Jalan Wukir, Desa Torongrejo. Plengsengan irigasi ambrol, air menggenangi sawah warga, menyebabkan kerusakan pertanian. Di waktu bersamaan, banjir terjadi sekitar Alun-alun, air luapan drainase merusak aspal, kerugian Rp100 juta.

Selanjutnya di Jalan Diponegoro atau depan Lippo Plaza, air luapan drainase mengganggu pengguna jalan, namun tidak sampai merusak infrastruktur. Banjir juga terjadi di Perum Permata Land, satu rumah bagian dinding rusak parah akibat luapan air drainase, kerugian mencapai Rp25 juta.

Tanggal 26 September, banjir terjadi di Dusun Kajang, Desa Mojorejo. Satu rumah terendam air luapan drainase. Perabotan dan peralatan dalam rumah rusak sedang, kerugian ditaksir Rp50 juta.

Pada 27 Oktober, lima rumah warga di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sisir kemasukan air luapan saluran drainase dengan ketinggian air mencapai 40-60 cm.

“Banjir yang terjadi kebanyakan karena luapan dari drainase. Derasnya debit air tidak bisa tertampung drainase yang ada,” kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Batu, Ach Rohim, saat berbincang dengan Mvoice.

Rohim menyebut, saluran drainase yang ada sudah tidak maksimal. Padahal, debit air setiap tahun terus meningkat. Diperlukan perbaikan, khususnya di daerah langganan banjir.

kesadaran masyarakat membuang sampah masih minim. Banyak ditemukan tumpukan sampah. Berkurangnya daerah resapan juga menjadi faktor utama terjadinya banjir. Kondisi iklim ikut menyumbang besarnya bencana banjir di Kota Batu.

“Kalau hutan gundul saya kira tidak, tapi dampak kebakaran hutan di tahun 2015 cukup terasa di tahun ini,” jelas dia. Bahkan banjir bandang di Desa Sumbergondo membawa material glondongan kayu dan bebatuan.

Dari anggaran bencana sebesar Rp 1 miiar, 60 persen dialokasikan untuk penanganan bencana banjir. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak lebih besar,seperti perbaikan saluran irigasi pertanian di Desa Torongrejo.

“Sesuai arahan pak wali, sektor pertanian prioritas pemerintah. Kami melakukan perbaikan irigasi, tidak lain mencegah dampak lanjutan, sehingga petani tidak sampai gagal panen,” beber dia.

Banjir yang terjadi di Kota Batu masuk kategori banjir bandang. Sedangkan banjir di daerah lain seperti Lamongan, Bojonegoro, Tuban merupakan banjir genangan yang identik dengan dataran lebih rendah.

“Banjir bandang itu hanya terjadi sesaat. Bedanya, banjir genangan petugas mengurus warga, yakni diungsikan ke tempat lebih aman. Jika banjir bandang kebanyakan perbaikan infrastruktur,” paparnya.

Komunitas