Libur Panjang, Truk Dilarang Masuk Kota Malang

Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.
Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.

MALANGVOICE – Kendaraan angkutan barang berupa truk besar dilarang masuk Kota Malang. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengantisipasi kemacetan selama libur panjang Natal dan tahun baru.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Kusnadi, menyebut, peraturan itu sudah diberlakukan sejak H-7 Natal. “Berlaku sampai H+7 setelah tahun baru 2017 nanti. Seharian penuh, untuk mengurangi kemacetan. Nanti kami alihkan ke Jalan Tenaga, bisa bongkar muat di sana,” ungkap Kusnadi.

Dikatakannya, aturan ini berlaku sepanjang
hari bagi kendaraan besar, kecuali truk yang membawa kebutuhan pokok masyarakat. Kusnadi menegaskan, petugas Dishub bersiaga untuk mengawal kebijakan ini.

Jika ditemukan truk yang nekat masuk ke Kota Malang, petugas segan memberhentikan. “Kami akan meminta agar dilakukan bongkar muat,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini mengaku sudah ada sosialisasi kepada para pengusaha angkutan barang. Dia mengklaim, secara umum para pengusaha amat memahami dan mendukung.

“Karena saat macet, mereka kan juga merugi. Jadi kebijakan ini cukup baik untuk semua pihak. Saya juga berharap agar masyarakat mematuhi aturan lalu lintas dan menghormati pengendara lain, mudah-mudahan tidak ada kecelakaan selama libur panjang ini,” tandasnya.

Tekan Bencana Banjir, BPBD Usulkan Penyediaan Biopori dan Sumur Resapan

Banjir bandang akibat luapan air drainase di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sisir, Kota Batu. (BPBD for Mvoice).
Banjir bandang akibat luapan air drainase di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sisir, Kota Batu. (BPBD for Mvoice).

MALANGVOICE – Salah satu faktor bencana banjir terjadi di Kota Batu karena berkurangnya daerah resapan air. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengusulkan pemanfaatan biopori di setiap rumah.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Ach Rohim, menilai, biopori menjadi solusi ke depannya. Selain tidak banyak membutuhkan biaya, juga bisa dilakukan semua masyarakat. Bahkan, pihaknya akan mengusulkan ke SKPD terkait supaya pelaku usaha, baik tempat wisata, hotel, restoran dan hiburan juga menyediakan biopori dan sumur resapan.

“Kami masih menggagas konsepnya. Selanjutnya akan diusulkan ke SKPD yang berwenang. Kalau perbaikan drainase, pasti membutuhkan anggaran sangat besar dan tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun,” katanya.

Baca Juga: Bencana Banjir di Kota Batu Meningkat, Salah Siapa?

Baca juga: Warga Heran Kota Batu Bisa Banjir!

Baca juga: Bencana Banjir Meningkat, Dewan: Ini Warning Bagi Kota Batu

Bencana banjir di Kota Batu saat ini mirip dengan Kota Malang dulunya. Setiap tahun terjadi banjir kecil, namun tidak segera dicarikan solusi sehingga dampaknya semakin besar.

“Kalau tidak segera dicarikan solusinya, Batu akan seperti Kota Malang sekarang. Banjir di mana-mana, penyebab utamanya tidak lain karena saluran air yang buruk dan daerah resapan air berkurang,” ungkapnya.

Pihaknya terjun langsung ke desa/kelurahan agar tanggap bencana. BPBD mengajak masyarakat untuk membuat rencana aksi. Di antaranya secara rutin membersihkan drainase dan lingkungan.

“Warga di sekitar Kantor Kelurahan Sisir tahun 2014 misalnya. Air luapan drainase merendam beberapa rumah dengan ketiggian 60 cm-70 cm. Kami ajak warga rutin membersihkan lingkungan. Alhamdulillah di sana sudah tidak lagi banjir,” jelas dia.

Kesadaran masyarakat membuang sampah juga patut menjadi perhatian. Terutama masyarakat yang berada di bantaran sungai.

“Banyak yang membuang sampah ke sungai dan selokan daripada ke tempat sampah. Kebiasaan sebagian warga, banyak warga yang terdampak dan dirugikan,” papar Rohim.

Proyek Mangkrak, Rp 76,8 Miliar APBD 2016 Gagal Terserap

Wali Kota Malang, HM Anton, memantau lubang misterius di Jalan Terusan Bondowoso beberapa waktu lalu. (Muhammad Choirul)
Wali Kota Malang, HM Anton, memantau lubang misterius di Jalan Terusan Bondowoso beberapa waktu lalu. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Pemkot Malang masih menyisakan sejumlah masalah terkait beberapa proyek prestisius yang gagal direalisasikan sepanjang 2016. Mayoritas proyek itu mangkrak karena tersangkut permasalahan hukum.

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut sempat mengincar kasus ini. Data MVoice, setidaknya Rp 76,8 miliar urung terserap karena gagalnya pelaksanaan proyek yang sempat dianggarkan dalam APBD 2016.

Nominal itu meliputi tiga proyek, masing-masing pembangunan Islamic Center, Jembatan Kedung Kandang, dan gorong-gorong jacking system di Jalan Terusan Bondowoso-Tidar.

Pada APBD 2016, Islamic Center sempat dianggarkan senilai Rp 30 miliar. Dana itu akhirnya digugurkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) akhir 2016 lalu. Proyek ini menyisakan masalah pemilihan lahan, yang pada akhirnya ditetapkan pindah di Arjowinangun.

Karena adanya pemindahan lokasi pembangunan ini, realisasi Islamic Center tidak bisa dilaksanakan pada 2016 karena terhambat regulasi. Pada 2017 mendatang, Islamic Center kembali dianggarkan dengan nilai Rp 40 miliar.

Proyek prestisius lain yang juga mangkrak, yakni pembangunan Jembatan Kedung Kandang senilai Rp 30 miliar. Dana itu juga dianulir dari APBD 2016. Sampai saat ini, kejelasan proyek ini belum menemui titik terang.

Hal serupa juga dialami proyek gorong-gorong jacking system. Proyek ini, sampai saat ini masih berpolemik di ranah hukum. Pemkot harus menjalani persidangan gugatan perdata dari PT Citra Gadung Asritama (CGA) hingga level kasasi Mahkamah Agung.

Proyek ini sendiri sempat dianggarkan pada APBD 2016 senilai Rp 16,8 miliar untuk finishing. Saat penganggaran, legislatif memberi catatan, dana itu bisa digunakan jika proses hukum rampung.

PT CGA sendiri memperkarakan pengerjaan proyek yang dibangun dengan anggaran daerah Rp 39 miliar pada APBD 2013. Proyek ini diklaim rampung, di lain pihak, Pemkot menganggap pengerjaan belum finish.

Di level kasasi, amar putusan kemenangan Pemkot atas PT CGA sebenarnya sudah turun. Meski begitu, baik Pemkot maupun DPRD sama-sama mengaku belum menerima salinan putusan, sehingga anggaran Rp 16,8 miliar dari APBD 2016 dianulir.

Mangkraknya gorong-gorong jacking system ini disebut-sebut sebagai pemicu banjir di kawasan Galunggung-Bendungan Sutami. Selain itu, munculnya lubang misterius di Jalan Terusan Bondowoso, beberapa waktu lalu, juga ditengarai karena gagalnya proyek ini.

Banjir Terulang Lagi, Pakar: Evaluasi Drainase Tidak Kontinyu

Banjir selalu terjadi setiap tahun
Banjir selalu terjadi setiap tahun

MALANGVOICE – Masalah umum penyebab banjir adalah evaluasi sistem drainase yang tidak maksimal.

Pakar tata kota sekaligus dosen arsitektur Institut Teknologi Nasional Malang, Budi Fatoni menilai, evaluasi lapangan soal drainase di Kota Malang tidak dilakukan kontinyu. Budi menyayangkan, seharusnya evaluasi dilakukan rutin, tidak semerta-merta ketika terlanjur terjadi banjir.

Baca juga: Banjir, Akibat Pemerintah Lamban Tangani Beban Pertumbuhan Kota

“Kira-kira kesulitan metode teknis apa ya? Kok sepertinya jarang mengevaluasi sistem drainase,” katanya.

Drainase yang buruk semakin diperparah kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan.

“Lihat saja, pertumbuhan PKL sekarang makin pesat. Mereka kadang tidak memperhatikan limbah kuliner pasca kegiatan. Malah sampahnya dibuang di saluran kota. Alhasil ketika musim hujan, airnya tersumbat karena penumpukan limbah yang mengering di dalam saluran,” paparnya

Banjir Lagi, Pakar: Perguruan Tinggi Salah Satu Penyumbang Angka Kepadatan Penduduk

Budi Fatoni (anja)
Budi Fatoni (anja)

MALANGVOICE – Banjir yang terjadi berulang-ulang di Kota Malang salah satunya disebabkan beban infrastruktur dan kepadatan penduduk. Salah satu penyumbang angka kepadatan penduduk di Kota Malang adalah perguruan tinggi. Hal itu dikatakan pakar tata kota ITN Malang, Budi Fatoni.

“Padahal dalam sejarah Kota Malang, kota ini sengaja dirancang sebagai tempat beristirahat. Dan dirancang Belanda berdasarkan lingkungan, geografis. Mereka memperhatikan lingkungan saat itu,” katanya.

Saat itu, lanjutnya, jumlah bangunan sekolah relatif sedikit dan bisa dikendalikan. Tapi, perkembangan sekian puluh tahun, fungsi Kota Malang mulai bergeser. Dengan kondisi cuaca yang sejuk, Kota Malang dianggap sebagai lokasi nyaman dan kondusif untuk belajar.

“Alhasil, menjamurlah institusi pendidikan mulai dari jenjang TK sampai S3,” tukasnya.

Dia menyarankan, kuota mahasiswa baru perguruan tinggi sebaiknya mempertimbangkan dampak lingkungannya.

“Buatlah kuota maba itu yang wajar-wajar saja. Pertimbangkan daya tampung dan dampak lingkungan sekitarnya,” sarannya.

Warga Heran, Kota Batu Kok Bisa Banjir?

Banjir bandang di Desa Mojorejo. Satu rumah terendam dan merugi puluhan juta. (istimewa).
Banjir bandang di Desa Mojorejo. Satu rumah terendam dan merugi puluhan juta. (istimewa).

MALANGVOICE – Bencana banjir yang terus meningkat di Kota Batu, dianggap tidak wajar. Terdapat 25 kali banjir selama tiga tahun terakhir atau mulai tahun 2014-2016. Puluhan rumah terdampak dengan total kerugian mencapai ratusan juta.

Salah satu warga yang rumahnya kemasukan banjir bandang, Herlina, tidak habis pikir dengan bencana ini. Pasalnya, sejak ia kecil sampai sekarang, belum pernah rumahnya terendam.

“Baru kali ini rumah saya kemasukan air. Dari dulu Batu tidak seperti ini, saya heran dan tak habis pikir,” akunya, saat ditemui Mvoice.

Warga RT08/RW04, Dusun Kajang, Desa Mojorejo ini harus mengalami kerugian puluhan juta setelah barang-barang miliknya rusak akibat air luapan dari saluran drainase. Padahal, drainase yang ada selama ini normal dan berfungsi seperti biasa.

Maraknya pembangunan perumahan yang berada tidak jauh dari rumahnya disinyalir salah satu penyebab debit air mengalir deras ke dataran rendah.

“Perlu dikaji ulang pemberian izin pembangunan perumahan dan bangunan lain. Jika tidak, akan lebih banyak warga rumahnya terendam air,” ungkap dia.

Baca Juga: Bencana Banjir di Kota Batu Meningkat, Salah Siapa?

Hal senada dikemukakan, Hariyadi, warga RT01/RW01, Kelurahan Sisir. Rumah miliknya sudah kali ketiga kemasukan air luapan drainase di Jalan Agus Salim. Buruknya drainase menjadi faktor utama air meluap ke jalan dan masuk ke rumah warga.

“Di sini ada empat rumah yang rumahnya kemasukan air, ketinggiannya mencapai 20 cm-30 cm. Masalahnya masih sama karena drainase tersumbat, ditambah banyaknya sampah,” katanya.

Besarnya debit air yang mengalir dari atas juga pemicu air meluap. Hariyadi berharap pemerintah segera mencarikan solusi, supaya tidak kembali terjadi.

“Beruntung ketinggian air tidak seberapa, bagaimana jika kasusnya sama dengan warga lain di Sisir. Ketinggian air mencapai separuh badan, akhirnya warga yang dirugikan,” ungkapnya.

602 Titik Parkir di Kab Malang Hasilkan Rp 2 Miliar

Kepala Dishub Kabupaten Malang, Ek Hafi Lutfi (Tika)
Kepala Dishub Kabupaten Malang, Ek Hafi Lutfi (Tika)

MALANGVOICE – Hingga akhir 2016, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang mengelola 602 titik parkir dengan 918 jukir yang tersebar di 33 kecamatan.

“Kalau tahun 2017 masih belum tahu karena kan masih baru. Saya juga baru beberapa hari menjabat sebagai Kepala Dinas,” kata Ek Hafi Lutfi didampingi oleh Kepala Bidang Terminal dan Perparkiran, Agus Widodo serta Kepala Seksi Ketertiban Perparkiran, Sutrio Atmoko saat ditemui MVoice di kantornya.

Lutfi yang merupakan mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjelaskan, hasil parkir tahun 2016 mencapai Rp 2 miliar.

“Target pendapatan dari parkir juga Rp 2 miliar,” kata dia.

Sementara itu, Agus menjelaskan belum mengetahui target pendapatan parkir tahun ini.

“Masih belum tahu, kan masih baru,” kata dia.

Sutrio menjelaskan, 602 titik parkir itu memberikan setoran yang berbeda kepada Dishub.

Besaran setoran itu disesuaikan dengan potensi dari masing-masing titik.

Ada yang setiap satu hari memberikan Rp 3 ribu, bahkan ada yang sehari menyetor Rp 50 ribu.

“Disesuaikan potensi tidak bisa dipukul rata,” kata dia.

Setoran tersebut, lanjut dia, dibagi dengan sistem 40:60. Artinya, 40 persen dari setoran diberikan kepada Dishub dan sisanya untuk jukir.

Selama satu hari, Dishub memberikan karcis parkir disesuaikan dengan setoran jukir.

“Jika setorannya Rp 50 ribu, kami berikan 50 lembar. Jika setorannya Rp 3 ribu, kami berikan tiga lembar,” tegas dia.

Bencana Longsor Paling Banyak Terjadi di Kabupaten Malang

Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)
Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)

MALANGVOICE – Tahun ini, Kabupaten Malang dilanda 56 bencana. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bencana ini terjadi di 20 kecamatan.

Rinciannya, 35 kejadian bencana tanah longsor, 8 banjir, 7 kejadian puting beliung, dan 5 kejadian gempa bumi serta 1 kejadian tanah bergerak.

Longsor yang dimaksudkan terjadi di Bantur, Pujon, Poncokusumo, Wagir, Ngajum, Ampelgading, Wajak, Kromengan, Tumpang, Lawang, Tajinan, Pagak, Ngantang, Wonosari, Kalipare, Gedangan, Tirtoyudo, Turen, Sumbermanjing Wetan, dan Donomulyo.

“Longsor disebabkan hujan deras. Akibatnya, merusak sejumlah fasilitas. Baik rumah hunian dan fasilitas umum,” kata Hafi Lutfi, saat masih menjabat sebagai Kepala BPBD.

Menurut Lutfi, bencana tanah longsor mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 2 orang yang terjadi selama 2016.

Kejadian longsor di Desa Pagersari, Ngantang pada 17 Maret 2016 mengakibatkan satu orang korban meninggal dari warga setempat.

Masih menurut catatan BPBD, pada 30 November 2016, seorang warga Desa Segaran, Kecamatan Gedangan meninggal dunia akibat longsor yang terjadi di Dusun Sumberkotes, di desa tersebut.

Lutfi menjelaskan, dibandingkan tahun 2015, bencana alam yang terjadi pada tahun ini mengalami penurunan secara kuantitas, namun berdampak lebih besar.

“Secara jumlah, lebih banyak tahun kemarin 2015. Namun dilihat dari sisi akibat yg ditimbulkan, lebih besar pada tahun ini,” jelas dia.

Banjir, Karena Pemerintah Lamban Tangani Beban Pertumbuhan Kota

Budi Fatoni (anja)
Budi Fatoni (anja)

MALANGVOICE – Banjir yang menghantui Kota Malang beberapa bulan terakhir tak lepas dari lambannya pemerintah kota dalam penataan infrastruktur.

Menurut Dosen Arsitektur Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Budi Fatoni, banjir yang terjadi berulang-ulang di Kota Malang selama dua periode pemerintahan ini membuktikan lambannya pemerintah menangani banjir.

“Saya mengamati penataan Kota Malang sejak 2000-an. Kontur wilayah Malang ini 444 meter di atas permukaan laut. Artinya, Malang ini dataran tinggi kan. Kok bisa banjir,” katanya kepada Mvoice.

Dia menjelaskan, pertumbuhan pembangunan kota tidak terkendali berakibat beban infrastruktur dan drainase kota terganggu. Dampaknya banjir terjadi dimana-mana.

“Pemerintah tidak tegas menata bangunan. Akibatnya pelaku bisnis properti dan real estate selalu memaksakan kehendak membangun di daerah tertentu dengan alasan karena daerah itu damai dan nyaman, kemudahan akses dan sebagainya,” tandasnya.

Dampaknya, tata ruang kota berubah dengan cepatnya begitu juga pertumbuhan ekonomi. Rumah kini menjadi penginapan, jadi rumah sakit, jadi rumah makan.

“Alhasil, pertumbuhan transportasi pribadi dan publik tidak terkendali dan terjadi kepadatan/keramaian di titik-titik tertentu,” katanya.

Ruang Terbuka Hijau Hilang, Banjir Datang

Aktivis Walhi Jatim, Purnawan D Negara. (deny)
Aktivis Walhi Jatim, Purnawan D Negara. (deny)

MALANGVOICE – Kota Malang berada di dataran tinggi dengan luas 110,6 km², rasanya tak mungkin jika mengalami banjir. Akan tetapi beberapa tahun terakhir genangan air itu kerap terjadi.

Musim hujan di akhir tahun membuat masyarakat resah. Betapa tidak, setiap hujan tiba, air langsung “menghilangkan” aspal dan masuk ke rumah-rumah. Paling parah adalah banjir di Jalan Bendungan Sutami hingga Galunggung, Sabtu (26/11) lalu.

Genangan air waktu itu dilaporkan hingga mencapai punggung orang dewasa selama beberapa jam. Sampai-sampai banyak membuat orang heran termasuk musisi Iwan Fals.

Kebetulan saja Iwan melintasi kawasan itu dan melihat langsung genangan air di Jalan Galunggung. Ia kemudian berpesan saat konser tunggal pada Pemkot Malang, agar membuat resapan air atau biopori. “Bikin biopori biar airnya gak terbuang sia-sia,” ujarnya di depan para fans.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim, banjir yang terjadi bisa karena beberapa hal. Selain curah hujan tinggi, tak ada resapan air dinilai paling berpengaruh.

Ruang terbuka hijau (RTH) yang beralih fungsi menjadi lahan ekonomi juga jadi sebab utama masalah banjir di Kota Malang.

“Kota Malang sudah banyak kehilangan RTH dan diganti dengan mall atau perumahan mewah,” kata Aktivis Walhi Jatim, Purnawan D Negara.

Pria yang akrab disapa Pupung itu memberi contoh, Taman Indrokilo di belakang Museum Brawijaya dan kawasan Wilis hingga Pulosari yang dulunya resapan air, kini sudah tidak ada. Hal itu yang membuat genangan air meluap di Jalan Galunggung.

“RTH di Kota Malang hanya 2,5 persen. Padahal berdasar peraturan perundangan idealnya 30 persen, itu jauh sekali. Kebanyakan ya alih fungsi tadi,” tandasnya.

Komunitas