Mencari Pengawas Sungai Brantas

Kampung Warna-Warni di bantaran sungai Brantas Kota Malang (Dok. MVoice/Choi)

MALANGVOICE – Bagi sebagian masyarakat, membuang sampah di Sungai Brantas dianggap sepele. Perilaku buruk ini terus terulang. Larangan membuang sampah di sungai juga tak diindahkan. Kondisi ini diperparah dengan limbah domestik (rumah tangga) dan limbah industri yang mengalir ke Sungai Brantas.

Hulu Brantas sendiri berada di Kota Batu. Sedangkan hilir Brantas terletak di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Bagi warga Kota Surabaya, keberadaan air Sungai Brantas amat penting dalam mencukupi kebutuhan air setiap harinya. Karena Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya menjadikan air Sungai Brantas sebagai bahan baku utama.

Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Mujiaman, mengatakan, 97 persen air yang dialirkan ke pelanggan bersumber dari Sungai Brantas dan 3 persen sisanya dari sumber air Pandaan, Pasuruan. Pengolahan air milik PDAM sendiri berada di dua tempat, yakni Ngagel dan Karangpilang. Air yang diambil dari Kali Surabaya-Sungai Brantas ini ditampung di bejana besar. Sebelum air disalurkan, lebih dulu diolah secara fisik, kimia dan biologi.

Mujiaman menjelaskan pengolahan fisik dengan cara sedimentasi kemudian filterisasi. Sedangkan proses kimia dengan aerasi (proses gas diserap atau dilarutkan), dan koagulasi (partikel koloid dinetralkan muatan listriknya). “Proses biologi memusnahkan bakteri dengan pembubuhan disinfektan,” katanya, ketika ditemui di Kantor PDAM, Jalan Mayjend Prof. Dr. Moestopo 2 Surabaya, pertengahan Agustus lalu.

Kapasitas instalasi PDAM saat ini mencapai 10.830 liter per detik. Rincinya, 9.700 liter per detik dari Sungai Brantas dan 330 liter per detik dari sumber air alami. Kualitas kedua sumber air ini bagai “bumi” dan “langit”. Air dari sumber alami tanpa proses pengolahan, bahkan layak minum tanpa direbus sekalipun.

Tapi secara keekonomian, kata Mujiaman, mengolah air Sungai Brantas lebih efektif daripada menyalurkan air dari luar daerah. Jika semua biaya dibebankan pada konsumen, harga akan melambung lantaran beban biaya membangun sambungan air dari Pasuruan ke Surabaya. “Pemerintah mensubsidi atau ikut membiayai transmisi, sehingga besaran biaya yang dibayar tidak terlalu besar. Di kisaran Rp2.400 per meter kubik,” ujarnya.

Saat ini, PDAM telah menjangkau 560 ribu pelanggan. Sekitar 4 persen warga Surabaya belum teraliri air PDAM akan dilayani setelah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan senilai Rp400 miliar ini rampung. Proyek yang ditargetkan selesai pada 2019 mendatang rencananya untuk melayani 1,3 juta penduduk atau 31 ribu sambungan rumah (SR) baru di Jawa Timur. Targetnya 10 ribu SR berasal dari Kota Surabaya dengan jatah volume 1.000 liter per detik, sisanya sekitar 3.000 liter per detik dialirkan ke Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

Mujiaman mengatakan kondisi air Sungai Brantas yang tercemar berdampak negatif pada PDAM Surya Sembada. PDAM harus mengeluarkan 5 persen dari dari harga pokok penjualan (HPP) untuk bahan kimia. Belum termasuk biaya listrik dan kontribusi ke Perum Jasa Tirta 1 selaku pengelola Sungai Brantas.

PDAM tidak memiliki wewenang untuk mengawasi kondisi Sungai Brantas karena pengawasan menjadi tanggung jawab Perum Jasa Tirta 1, pemerintah daerah dan provinsi, dan Dinas Lingkungan Hidup. “Kewajiban kami, apapun yang masuk harus kami olah. Sampai memenuhi syarat baku mutu air,” ungkapnya, “Jika kondisinya terus seperti ini (tercemar,red). Yang dirugikan warga Surabaya.”

Pemberian CSR Dinilai Gadaikan Kesehatan Masyarakat

Taman Bentoel Trunojoyo dipugar melalui dana CSR PT Bentoel Group. Branding dan nama perusahan terpahat di prasasti yang terpasang di taman.(Miski)
Taman Bentoel Trunojoyo dipugar melalui dana CSR PT Bentoel Group. Branding dan nama perusahan terpahat di prasasti yang terpasang di taman.(Miski)

MALANGVOICE – Wahana Lingkungan (Walhi) menyoroti fenomena pemberian CSR perusahaan rokok untuk pemugaran taman. Penyaluran dana sosial perusahaan rokok dianggap kurang tepat.”Kurang etis saya kira. Sama saja pemerintah menggadaikan kesehatan masyarakat,” kata Dewan Daerah Walhi Jatim, Purnawan D Negara.

PT Bentoel Group menyalurkan dana CSR melalui Pemkot Malang dalam empat tahun terakhir. Diawali dengan pemugaran Taman Bentoel Trunojoyo. Taman yang dilengkapi fasilitas bermain, kesehatan dan taman belajar tersebut menghabiskan Rp 2,5 miliar, diresmikan Wali Kota Malang, HM Anton bersama perwakilan PT Bentoel, pada 1 Juni 2014 silam.

Tahun berikutnya, giliran Taman Kunang-kunang di Jalan Jakarta yang dipugar. PT Bentoel menghabiskan Rp 2 miliar dalam proyek ini. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dipegang British American Tobacco (BAT) juga merevitalisasi Taman Slamet pada 2016. Dana sebesar Rp1 miliar dikucurkan guna mempercantik taman yang berada di Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen.

Pada 2017, PT Bentoel memugar Taman dan Pedestrian Dieng dengan dana CSR Rp 1 miliar. Di setiap taman, tertera branding dan nama PT Bentoel selaku penyalur CSR. Selang beberapa bulan, PT Bentoel menyerahkan perlengkapan elektronik sebanyak 600 unit. Diberikan kepada masyarakat, meliputi laptop, CPU, monitor, printer, proyektor dan elektronik lainnya.

Pupung, sapaan akrabnya menyarankan, dana sosial perusahaan rokok lebih tepat untuk membangun sarana prasarana kesehatan, klinik khusus penderita akibat rokok atau juga bisa diwujudkan melalui program asbak berjalan-untuk mengurangi sampah puntung rokok.

Kaitan dengan lingkungan, asap rokok menyebabkan polusi dan mengurangi keberadaan udara sehat. Budaya membuang puntung rokok sembarangan menyebabkan puntung rokok berserakan di mana-mana. Selain itu, puntung rokok (filter) kategori sampah yang tidak bisa terurai.

“Akhirnya mengkaburkan kebenaran bahwa rokok itu bahaya. Tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga soal lingkungan,” jelas Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang ini.

Kondisi tersebut juga disesalkan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Pemkot Malang seolah mendua dalam kebijakannya. Apalagi, branding perusahaan rokok penyalur CSR tertera di semua taman.

“Meski di taman dilarang ada aktivitas berhubungan dengan rokok. Tapi, itu sama dengan mempromosikan produk rokok,” kata Juru Bicara Komnas Pengendalian Tembakau, Nina Samadi, melalui pesan singkat WhatsApp.

Pihak PT Bentoel membantah jika pemberian CSR sarat dengan kepentingan. Tuduhan PT Bentoel merayu Pemkot Malang dan Pansus Ranperda KTR melalui CSR hanya omong kosong belaka. ”Tidak benar itu. Tidak ada kaitannya. Murni tanggung jawab sosial ke masyarakat,” jelas Regulatory Affairs Manager PT Bentoel International Investama Tbk Malang Office, Jawa Timur, Eko Soendjojo.

“Dana CSR sepatutnya dikembalikan ke masyarakat. Di setiap taman yang dipugar, ada tanda larangan merokok,” lanjut Eko menjelaskan.

MVoice sebelumnya juga telah mengajukan konfirmasi via email-ditujukan ke Presiden Komisaris Independen PT Bentoel Group, Hendro Martowardojo, pada 14 Juni. Namun, belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak Bentoel. Pertanyaan yang dikirim ke email Communication Manager PT Bentoel, Nuranisa Putri Matahari, tak terbalas.

Program CSR merupakan inisiatif pihak perusahaan. Pemkot Malang membuka diri bagi perusahaan yang ingin menyalurkan dana sosialnya di Kota Malang-selama tidak meyalahi aturan yang ada. Melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Pemkot Malang memberi keringanan bagi perusahaan yang memberikan CSR ke Kota Malang, yakni diskon pajak sebesar 15 persen. Mengacu Perda nomor 2 tahun 2015 sebagai penyempurnaan Perda tahun 2010. Nilai keringan pajak tidak seluruhnya 15 persen, tetapi bervariasi antara 10 persen hingga 15 persen dari nilai pajak sebesar Rp11 juta sampai Rp20 juta.

Selain PT Bentoel, sejumlah perusahaan juga menyalurkan CSR di Kota Malang. Di antaranya pemugaran Alun-alun Merdeka oleh Bank BRI, Taman Merbabu CSR dari PT Beiersdorf Indonesia melalui bendera NIVEA Cares for Family. Taman dan RTH Malabar dari PT Otsuka, dan Taman Bugar Merjosari dari PT Nikko Steel.

“Dengan harapan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan berinvestasi di Kota Malang tidak melarikan dana CSR-nya ke daerah lain. Dana CSR ini tetap dikucurkan untuk kepentingan dan peningkatan pelayanan warga Kota Malang,” kata Kepala Dispenda, Ade Herawanto, seperti dikutip dari Bisnis.com, terbit Jumat (18/3/16).

Perusahaan rokok memang berkontribusi bagi pemasukan negara. Namun, jumlahnya tidak seberapa dibandingkan biaya kesehatan yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang diperoleh Pemkot Malang sebesar Rp58,3 miliar tahun 2015 dan pada tahun 2016 sebesar Rp60,5 miliar. Besaran DBHCT tahun 2017 belum diketahui.

Sedangkan, pendapatan dari iklan rokok meliputi pajak reklame tetap, insidentil dan kendaraan dari perusahaan rokok di Kota Malang, tahun 2014 sebesar Rp 4,9 miliar tersebar di 8.114 titik. Tahun berikutnya, dari 6.132 titik, pendapatan sebesar Rp 1,8 miliar, dan dari 235 titik menghasilkan pemasukan Rp 412 juta di tahun 2016. Pendapatan pajak reklame keseluruhan di Dispenda tahun 2015 dan 2016 masing-masing, Rp 19,56 miliar, Rp 18,67 miliar dan 2017 dipatok Rp 19,17 miliar.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Bencana Longsor Paling Banyak Terjadi di Kabupaten Malang

Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)
Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)

MALANGVOICE – Tahun ini, Kabupaten Malang dilanda 56 bencana. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bencana ini terjadi di 20 kecamatan.

Rinciannya, 35 kejadian bencana tanah longsor, 8 banjir, 7 kejadian puting beliung, dan 5 kejadian gempa bumi serta 1 kejadian tanah bergerak.

Longsor yang dimaksudkan terjadi di Bantur, Pujon, Poncokusumo, Wagir, Ngajum, Ampelgading, Wajak, Kromengan, Tumpang, Lawang, Tajinan, Pagak, Ngantang, Wonosari, Kalipare, Gedangan, Tirtoyudo, Turen, Sumbermanjing Wetan, dan Donomulyo.

“Longsor disebabkan hujan deras. Akibatnya, merusak sejumlah fasilitas. Baik rumah hunian dan fasilitas umum,” kata Hafi Lutfi, saat masih menjabat sebagai Kepala BPBD.

Menurut Lutfi, bencana tanah longsor mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 2 orang yang terjadi selama 2016.

Kejadian longsor di Desa Pagersari, Ngantang pada 17 Maret 2016 mengakibatkan satu orang korban meninggal dari warga setempat.

Masih menurut catatan BPBD, pada 30 November 2016, seorang warga Desa Segaran, Kecamatan Gedangan meninggal dunia akibat longsor yang terjadi di Dusun Sumberkotes, di desa tersebut.

Lutfi menjelaskan, dibandingkan tahun 2015, bencana alam yang terjadi pada tahun ini mengalami penurunan secara kuantitas, namun berdampak lebih besar.

“Secara jumlah, lebih banyak tahun kemarin 2015. Namun dilihat dari sisi akibat yg ditimbulkan, lebih besar pada tahun ini,” jelas dia.

Menyimak Regulasi Usaha Perindustrian dan Perdagangan di Kota Malang

Salah satu toko modern berada tepat di dekat Pasar Bunul. (Deny Rahmawan) 
Salah satu toko modern berada tepat di dekat Pasar Bunul. (Deny Rahmawan) 

MALANGVOICE – Legislatif bersama eksekutif saat ini tengah menggodok Ranperda Perubahan Perda No 8/2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.  Panitia Khusus (Pansus) Ranperda itu pun telah terbentuk. Saat ini, pembahasan rancangan regulasi itu mulai masuk tahap awal.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Sulik Lestyowati, mengatakan, pihaknya akan berhati-hati dalam merumuskan aturan tersebut. “Saat ini baru dibentuk Pansus, pembahasan di awal meliputi latar belakang perlunya Ranperda ini,” ungkap Sulik kepada MVoice, belum lama ini.

Dia menjelaskan, Ranperda itu lebih banyak mengatur penataan toko waralaba. Dalam Perda No 8/2010, aspek yang diatur hanya sebatas jarak antar toko satu ke toko lain. Pada aturan baru ini, ada sejumlah perubahan. Hanya saja, dia tidak merinci detil perubahan itu. “Tergantung masyarakat, karena kami juga ingin melibatkan masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat akan kami undang untuk duduk bersama, termasuk dengan pelaku usaha toko modern,” imbuh perempuan berjilbab itu.

Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim, foto bersama para wakil ketua. (Muhammad Choirul)
Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim, foto bersama para wakil ketua. (Muhammad Choirul)

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, legislatif tidak ingin ada pihak yang merasa dirugikan setelah muncul regulasi baru nantinya. Sebab, banyaknya toko modern yang dinilai ilegal di Kota Malang sempat menjadi polemik berkepanjangan. “Masalah awal memang karena banyak masyarakat mengeluh karena toko modern. Pedagang toko kelontong atau tradisional terutama yang mengeluh. Ke depan jangan sampai pedagang toko tradisional ini merasa dirugikan,” tambahnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan mengkaji kesiapan eksekutif dalam melaksanakan amanat Ranperda ini. Dengan begitu, setelah disahkan menjadi Perda, semua pihak bisa menaati. “Kan peraturan tidak berlaku surut. Ketika Perda berlaku maka semua harus menaati sejak saat itu. Mudah – mudahan infrastruktur eksekutif juga siap. Yang jelas agar masyarakat tidak bergejolak,” pungkasnya.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Malang, Ya'qud Ananda Gudban. (Muhammad Choirul) 
Ketua Bapemperda DPRD Kota Malang, Ya’qud Ananda Gudban. (Muhammad Choirul) 

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Drs Abdul Hakim, menambahkan, ada sejumlah usulan penting yang diajukan. Salah satunya, yakni perlunya tambahan pasal tentang pembatasan toko modern. “Kami ingin ada tambahan pasal tentang pembatasan jumlah toko modern di masing-masing kelurahan dan kecamatan,” paparnya.

Selain adanya pembatasan, legislatif juga ingin pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam hal ini, dia mengusulkan agar Pemkot Malang mengalokasikan dana hibah untuk pembentukan usaha masyarakat. “Pengelola usaha dipilih dari warga setempat yang pantas, layak, dan bisa dipercaya,” lanjut pria yang juga terlibat sebagai anggota Pansus ini.

Hakim menambahkan, legislatif juga telah berkonsultasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), belum lama ini. Gayung bersambut, Kemendag mendukung usulan tambahan pasal tersebut. “Kami diskusi soal ini. Responnya bagus, Kementerian mendukung karena aturannya memang bisa didirikan tempat usaha menggunakan APBD. Sekarang tinggal kembali kepada Kepala Daerah,” tandasnya.

Sekretaris DPC PDIP Kota Malang ini menegaskan, legislatif tidak bermaksud melarang masuknya investasi. Melainkan, pihaknya ingin mengatur agar keberadaan toko modern tertata. Di sisi lain, masyarakat juga mampu berdiri di kaki sendiri (berdikari) sebagaimana konsep Tri Sakti yang dicetuskan Bung Karno. Hanya saja, sampai saat ini usulan tersebut belum masuk dalam Ranperda.

“Kami masih akan bicarakan dengan eksekutif. Atau jika tidak bisa masuk Perda ini, bisa dibikinkan Perda sendiri untuk selanjutnya ditopang Perwal. Yang jelas harus ada pembatasan. Tapi tetap tidak melarang investasi, hanya perlu ditata,” pungkasnya

Keberadaan regulasi itu tidak lepas dari amanat Undang-undang (UU) nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini menjadi perhatian Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Malang, terutama untuk para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) berkaitan dengan aspek perizinan. Disdag menyerukan agar setiap UKM segera mengurus perizinan usaha UKM yang mereka geluti.

Sekretaris Disdag Kota Malang Prihatin Wiludjeng mengungkapkan dalam UU perlindungan konsumen sudah terakomodir jelas tentang hak dan kewajiban para pelaku usaha. Tidak luput pula, hal-hal yang dilarang untuk dilakukan para pelaku UKM. Undang-undang itu juga menjelaskan secara gamblang sanksi yang didapat jika terjadi pelanggaran.

“Maka dari itu, bagi UKM makanan atau minuman kami minta segera mengurus perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Perizinan ini menyertakan label, komposisi bahan, alamat produsen dan juga tanggal kadaluarsa. Untuk mereka yang bergerak di bidang aksesoris kami mohon mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),” serunya.

Di sisi lain, digodoknya Ranperda Perubahan Perda Kota Malang No 8/2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan disorot warga. Langkah yang diambil eksekutif bersama legislatif dinilai bukan solusi menyelesaikan carut-marut toko modern di Kota Malang.

Koordinator Aliansi Anti Toko Modern Ilegal (AATMI) Kota Malang, Soetopo Dewangga, menilai, eksekutif dan legislatif hanya mampu ‘berternak’ Perda. Sebab, Kota Malang telah memiliki Perda No 1/2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

“Bagaimana dengan Perda itu? Eksekutif dan legislatif hanya bisa ternak Perda, tapi mandul dalam pelaksanaannya,” tegasnya. Dia pun mendesak ada pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan regulasi yang telah ada. Perda No 1/2014 sendiri memiliki cacat, karena terjadi kesalahan tanggal penandatanganan oleh Wali Kota Malang.

Sebagaimana sempat ramai diberitakan beberapa waktu lalu, Perda No 1/2014 disebut-sebut sebagai simbol amburadulnya sistem penegakkan Perda Kota Malang terkait tata kelola toko modern lantaran regulasi itu ditandatangani pada 30 Februari 2014. Tanggal tersebut tidak pernah ada dalam kalender masehi.

“Perda salah itu harus dipertanggungjawabkan. Selain itu bagaimana evaluasi pelaksanaannya? Uang rakyat dipakai ratusan juta untuk menghasilkan Perda itu, dan cacat tidak jelas nasibnya, harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Malang, Ya’qud Ananda Gudban, merespon positif kritik itu. Dia bahkan mengapresiasi kepedulian AATMI.

“Artinya kami diberi masukan masyarakat. Ini bentuk partisipasi yang baik dari masyarakat. Saya juga tidak setuju ada Perda tapi pelaksanaannya amburadul,” imbuh Nanda, sapaan akrabnya. 

Dia menegaskan, legislatif membuat Perda dimaksudkan untuk mengatasi persoalan yang ada di masyarakat atau publik. Selanjutnya, masih kata Nanda, perlu sinergi bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Sebagai eksekutor, pemerintah kota harus mampu melaksanakan Perda tersebut. Saya pikir Perda yang dirancang dengan baik yang melibatkan banyak pihak, para ahli, sehingga dianggap baik dan digedok bersama. Kalau ada perubahan maka tentu ada hal yang perlu penyesuaian. Terkait kesalahan tanggal itu teknis, tapi fatal. Ini menjadi catatan,” pungkasnya.(Coi/Aka)

Tidak Cukup Sekadar Jalur Alternatif Atasi Kemacetan di Batu

Jalur alternatif menuju pusat Kota Batu, seperti jalur alternatif Dadaprejo-Jalibar.(Miski)
Jalur alternatif menuju pusat Kota Batu, seperti jalur alternatif Dadaprejo-Jalibar.(Miski)

MALANGVOICE – Banyaknya tempat wisata menarik minat masyarakat berbagai daerah menghabiskan liburan di Kota Batu. Alhasil, setiap libur panjang, kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindarkan.

Tahun ini pemerintah menargetkan 4 juta wisatawaan berkunjung ke Kota Batu. Naik dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar 3,8 juta.

Pesatnya pertumbuhan tempat wisata tidak diimbangi dengan penyediaan jalan yang mumpuni. Akibatnya jalan protokol dan sekitar tempat wisata macet total saat libur sekolah, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

Jalur alternatif yang dibangun belum berfungsi maksimal. Selain kurangnya penyediaan rambu lalu lintas, juga dinilai jalur alternatif justru memutar dan membutuhkan waktu cukup lama.

Saat Mvoice mencoba menyusuri jalur alternatif Jalan Wukir-Pendem, hanya terdapat empat rambu lalu lintas. Jalan yang tersedia hanya memiliki lebar sekitar 5 meter, otomatis saat kendaraan dari dua jalur berpapasan, salah satu di antaranya harus menepi terlebih dahulu. Untuk jalur alternatif ini lebih cocok dilewati kendaraan pribadi, baik roda dua dan empat.

Kondisi hampir sama di jalur alternatif Dadaprejo-Jalibar-Abdul Gani. Ruas jalan yang lebih lebar tidak menarik minat wisatawan. Pasalnya, pengendara harus menghabiskan waktu lebih lama dan memutar, sebelum masuk jalan kota. Bedanya, Jalibar ini bisa dilalui kendaraan besar berupa bus, tapi tidak disarankan berkendara di atas pukul 21.00 malam.

Kepala Dinas Perhubungan, Siswanto, mengatakan, jalur alternatif akan berfungsi maksimal apabila kepadatan arus di jalan utama macet. Petugas yang berjaga di pintu masuk ke Kota Batu dapat mengarahkan kendaraan melintas jalur alternatif.

Jalur alternatif Jalan Wukir-Pendem dapat dilalui untuk menghindari kemacetan di jalan protokol.(Miski)
Jalur alternatif Jalan Wukir-Pendem dapat dilalui untuk menghindari kemacetan di jalan protokol.(Miski)

“Kami sudah lakukan survei beberapa waktu lalu. Disepakati kendaraan diarahkan ke jalur alternatif apabila macet parah di jalan protokol,” katanya.

Baca juga: Siap-siap Terjebak Macet di Kota Batu Saat Natal dan Tahun Baru

Siswanto menepis anggapan pemerintah selama ini tidak serius menyelesaikan masalah kemacetan. Menurut dia, salah satu upaya pemerintah adalah penyediaan jalur alternatif. Pasalnya, jalan yang ada sudah tidak bisa dilakukan pelebaran, sebab kanan-kiri sepanjang jalan protokol berdiri bangunan dan permukiman warga.

Keberadaan CCTV yang terpasang di beberapa titik bertujuan memantau dan mengurai kepadatan lalu lintas sewaktu-waktu.

“Petugas dapat bergerak cepat saat terjadi kemacetan. Tidak dipungkiri jalan yang ada sudah tidak sebanding dengan volume kendaraan yang masuk,” ungkapnya.

Keberadaan parkir liar, kata dia, juga menyumbang terjadinya kemacetan, terutama di sekitar tempat wisata. Tempat parkir yang ada sudah tidak dapat menampung atau overload, sehingga banyak kendaraan terpaksa di parkir pinggir jalan.

Seperti di Jalan Raya Oro-oro Ombo atau sekitar Jatim Park 2 dan BNS. Jalan Sultan Agung yang berdekatan dengan Museum Angkut dan Jatim Park 1. Hanya separuh ruas jalan dapat dilalui kendaraan, separuhnya digunakan lahan parkir.

Sama juga jalur Simpang Bendo-Selecta. Jalan tanjakan dapat memperlambat laju kendaraan.

“Kami sudah menyampaikan ke pengelola tempat wisata supaya menyediakan lahan parkir tambahan saat libur panjang. Kami akan gelar razia gabungan dan menindak tegas parkir liar,” tegas dia.

Di malam pergantian tahun, sekitar Alun-alun Batu steril dari kendaraan. Selain ada pengajian dan salawat bersama yang diselenggarakan Masjid Agung Annur, juga diprediksi membludaknya warga di pusat kota.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan panitia, sehingga disiapkan kantong parkir bagi jemaah dan warga yang ingin menikmati malam pergantian tahun.

“Untuk memecah titik keramaian, pemerintah menggelar pentas seni di Balai Kota Among Tani. Sejumlah hotel dan tempat wisata juga menggelar even,” jelasnya.

Dishub akan memantau aktivitas kendaraan besar non BBM dan sembako. Pihaknya mengimbau supaya melintas di jam-jam lengang, baik malam hari maupun dini hari. Hal ini untuk mengurangi aktivitas kendaraan besar di jam-jam padat kendaraan.

“Kondisi jalan menuju Kota Batu kan tanjakan, seperti di Jalan Ir Soekarno. Laju kendaraan melambat dan tidak jarang mogok,” tandasnya.

Bencana Banjir di Kota Batu Meningkat, Siapa yang Salah?

Banjir bandang akibat luapan air drainase di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sisir, Kota Batu. (BPBD for Mvoice).
Banjir bandang akibat luapan air drainase di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sisir, Kota Batu. (BPBD for Mvoice).

MALANGVOICE – Terjadi 25 kali bencana banjir di Kota Batu selama tiga tahun terakhir. Padahal, secara geografis Kota Batu berada di ketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut. Kota Batu berada lebih tinggi dibanding daerah tetangga, Kota Malang dan Kabupaten Malang.

Tahun 2014, sembilan kali bencana banjir terjadi. Puluhan rumah terdampak, kerugian ditaksi mencapai ratusan juta. Sedangkan di tahun 2015, terjadi penurunan yakni hanya tiga kali bencana banjir. Pada tahun 2016 meningkat drastis, sejak Januari hingga tanggal 16 Desember 2016 telah ada 13 kali bencana banjir. Jumlah tersebut bisa bertambah mengingat musim hujan masih berlangsung.

Data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, tahun 2016, bencana banjir pertama kali tanggal 3 Februari, tepatnya di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan. Jaringan irigasi rusak dengan kerugian sebesar Rp10 juta. Kemudian di Jalan Imam Bonjol dan Diponegoro, air meluap setelah saluran drainase tidak mampu menampung tingginya debit air. Pondasi irigasi ambrol dengan kerugian mencapai Rp40 juta.

Tanggal 5 Februari, banjir disertai longsor di Dusun Durek, Desa Giripurno. Dua rumah warga terdampak dan kerugian ditaksi sebesar Rp10 juta.

Pada tanggal 23 Februari, plengsengan jembatan di Dusun Sengonan, Desa Sumbergondo jebol setelah dihantam banjir bandang. Jalan kampung tersebut sempat tutup total. Kerugian ditaksir sebesar Rp200 juta.

Selanjutnya di Jalan Ir Soekarno, Desa Beji. Luapan air drainase dengan ketinggian 40 cm-60 cm menggenangi jalan raya, sehingga mengganggu pengguna jalan. Di hari yang sama juga terjadi bencana banjir di Jalan Wukir, Kelurahan Dadaprejo. Luapan air dari drainase membuat aspal jalan mengelupas, kerugian Rp150 juta. Beruntung tidak masuk ke rumah warga. Kemudian banjir mengakibatkan plengsengan bagian bawah di jalan menuju makam kampung, Desa Sumbergondo tergerus, belum diketahui besaran kerugian.

banjir-bandang-akibat-luapan-air-drainase-di-jalan-agus-salim-kelurahan-sisir-kota-batu-bpbd-for-mvoice

Pada tanggal 28 Juni, banjir di Jalan Wukir, Desa Torongrejo. Plengsengan irigasi ambrol, air menggenangi sawah warga, menyebabkan kerusakan pertanian. Di waktu bersamaan, banjir terjadi sekitar Alun-alun, air luapan drainase merusak aspal, kerugian Rp100 juta.

Selanjutnya di Jalan Diponegoro atau depan Lippo Plaza, air luapan drainase mengganggu pengguna jalan, namun tidak sampai merusak infrastruktur. Banjir juga terjadi di Perum Permata Land, satu rumah bagian dinding rusak parah akibat luapan air drainase, kerugian mencapai Rp25 juta.

Tanggal 26 September, banjir terjadi di Dusun Kajang, Desa Mojorejo. Satu rumah terendam air luapan drainase. Perabotan dan peralatan dalam rumah rusak sedang, kerugian ditaksir Rp50 juta.

Pada 27 Oktober, lima rumah warga di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sisir kemasukan air luapan saluran drainase dengan ketinggian air mencapai 40-60 cm.

“Banjir yang terjadi kebanyakan karena luapan dari drainase. Derasnya debit air tidak bisa tertampung drainase yang ada,” kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Batu, Ach Rohim, saat berbincang dengan Mvoice.

Rohim menyebut, saluran drainase yang ada sudah tidak maksimal. Padahal, debit air setiap tahun terus meningkat. Diperlukan perbaikan, khususnya di daerah langganan banjir.

kesadaran masyarakat membuang sampah masih minim. Banyak ditemukan tumpukan sampah. Berkurangnya daerah resapan juga menjadi faktor utama terjadinya banjir. Kondisi iklim ikut menyumbang besarnya bencana banjir di Kota Batu.

“Kalau hutan gundul saya kira tidak, tapi dampak kebakaran hutan di tahun 2015 cukup terasa di tahun ini,” jelas dia. Bahkan banjir bandang di Desa Sumbergondo membawa material glondongan kayu dan bebatuan.

Dari anggaran bencana sebesar Rp 1 miiar, 60 persen dialokasikan untuk penanganan bencana banjir. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak lebih besar,seperti perbaikan saluran irigasi pertanian di Desa Torongrejo.

“Sesuai arahan pak wali, sektor pertanian prioritas pemerintah. Kami melakukan perbaikan irigasi, tidak lain mencegah dampak lanjutan, sehingga petani tidak sampai gagal panen,” beber dia.

Banjir yang terjadi di Kota Batu masuk kategori banjir bandang. Sedangkan banjir di daerah lain seperti Lamongan, Bojonegoro, Tuban merupakan banjir genangan yang identik dengan dataran lebih rendah.

“Banjir bandang itu hanya terjadi sesaat. Bedanya, banjir genangan petugas mengurus warga, yakni diungsikan ke tempat lebih aman. Jika banjir bandang kebanyakan perbaikan infrastruktur,” paparnya.

Merokok di Area Terlarang Masih Jadi Pemandangan Lazim

Seorang perokok sedang menyalakan sebatang rokok di tempat duduk yang berada di tengah Alun-alun Merdeka, Kota Malang. Alun-alun Merdeka masuk kawasan bebas rokok.(Miski)
Seorang perokok sedang menyalakan sebatang rokok di tempat duduk yang berada di tengah Alun-alun Merdeka, Kota Malang. Alun-alun Merdeka masuk kawasan bebas rokok.(Miski)

MALANGVOICE – Dayat (29), warga Tumpang, Kabupaten Malang, menghabiskan libur panjang Hari Raya Idul Fitri di Alun-alun Merdeka, Kota Malang. Saat itu, dia memilih tempat duduk di samping air mancur.

Sebungkus rokok lantas dikeluarkannya dari saku celana untuk diambil sebatang dan dibakar ujungnya. Diselipkannya yang sebatang itu di antara jari telunjuk dan jari tengah, sesekali ia sesap, hingga menghasilkan asap putih membumbung tinggi.

Sambil memainkan gadget, karyawan di perusahaan swasta ini beberapa kali melempar pandangan ke kanan-kiri seakan mencari seseorang. Belum habis menyesap sebatang, dua petugas menghampiri. Petugas tersebut merupakan Polisi Taman (Poltam), Ike Proklamasi dan Sumila Trisnawati.

“Permisi mas, di sini dilarang merokok. Silakan pindah ke pojok sana, tempat khusus merokok,” kata Ike, Rabu (21/6) lalu, yang kemudian direspon Dayat dengan mematikan nyala rokok di tangannya. “Saya tidak tahu di sini dilarang merokok mba, maaf,” katanya, membalas teguran petugas sembari berjanji tidak mengulangi.

Poltam baru difungsikan Februari 2017 di bawah komando Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang. Ada 40 petugas diterjunkan mengawasi beberapa taman di Kota Malang. Di Alun-alun Merdeka, terdapat delapan orang petugas secara bergantian setiap harinya. Waktu operasi mulai pukul 08.00 hingga pukul 23.00 WIB.

Tempat merokok (smoking areat) tersedia di Alun-alun Merdeka Kota Malang. Namun, tidak sedikit perokok merokok tidak pada tempat yang disediakan.(Miski)
Tempat merokok (smoking areat) tersedia di Alun-alun Merdeka Kota Malang. Namun, tidak sedikit perokok merokok tidak pada tempat yang disediakan.(Miski)

Setiap hari, Poltam mendapati sekitar 50 orang yang merokok di Alun-alun Merdeka (bukan di smoking area). Jumlah tersebut naik drastis ketika akhir pekan dan libur panjang. Hasil pengamatan MVoice, dalam kurun satu jam, setidaknya ada 10 orang perokok ditegur Poltam. Teguran itu meliputi pelanggan merokok di area tengah Alun-alun, area bermain, dan area skateboard. Perokok yang mendapat teguran beragam, mulai usia pelajar hingga orang dewasa.

Pemandangan serupa tersaji di Taman Bentoel Trunojoyo (depan Stasiun Kota Baru), Taman Kunang-kunang dan Taman Slamet. Di Taman Bentoel Trunojoyo, sopir angkot yang sedang menunggu penumpang dan juru parkir (Jukir) dengan bebas merokok di area taman.

Padahal, tanda dan tulisan larangan merokok terpasang jelas. Di halte, tempat tunggu penumpang yang berada tidak jauh dari Taman Bentoel Trunojoyo, juga digunakan sebagai tempat merokok. Sebagian lagi, beberapa sopir angkot merokok di dalam kendaraan.

Sejauh ini, keberadaan Poltam di Alun-alun dirasa efektif mengurangi jumlah perokok. Meski begitu, Poltam tidak bisa berbuat banyak, hanya memberi teguran dan melakukan pendekatan secara persuasif. “Belum ada aturan yang mengatur sanksinya. Makanya tidak ada kapoknya, sampai kesel mas,” ungkapnya. Tidak sedikit yang kepergok untuk kedua kalinya, bahkan ada yang merokok di bawah tulisan larangan merokok.

Alun-alun Merdeka Kota Malang sendiri dipugar melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BRI, diresmikan tahun 2015. Empat smoking area dibangun disetiap pojok menyerupai gazebo. Di kawasan ini, tempat ibadah, kesehatan, pendidikan, angkutan umum dan tempat umum lainnya (Alun-alun dan taman) masuk sebagai kawasan bebas rokok.

Hal itu juga termaktub dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam Ranperda KTR, bagi siapa saja yang merokok di kawasan tanpa rokok bisa dijatuhi sanksi kurungan paling lama tujuh hari atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Meski ditargetkan selesai pada Mei lalu, pembahasan Ranperda KTR masih mandeg di Panitia Khusus (Pansus), gabungan Komisi A dan D DPRD Kota Malang. Pengajuan dan pembahasannya bersamaan dengan Ranperda Cagar Budaya di tahun 2016. Uniknya, Ranperda Cagar Budaya telah selesai dan diserahkan ke eksekutif untuk diajukan ke Provinsi Jawa Timur. Pembahasan satu Ranperda normalnya rampung dalam kurun waktu empat hingga enam bulan.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Proyek Mangkrak, Rp 76,8 Miliar APBD 2016 Gagal Terserap

Wali Kota Malang, HM Anton, memantau lubang misterius di Jalan Terusan Bondowoso beberapa waktu lalu. (Muhammad Choirul)
Wali Kota Malang, HM Anton, memantau lubang misterius di Jalan Terusan Bondowoso beberapa waktu lalu. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Pemkot Malang masih menyisakan sejumlah masalah terkait beberapa proyek prestisius yang gagal direalisasikan sepanjang 2016. Mayoritas proyek itu mangkrak karena tersangkut permasalahan hukum.

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut sempat mengincar kasus ini. Data MVoice, setidaknya Rp 76,8 miliar urung terserap karena gagalnya pelaksanaan proyek yang sempat dianggarkan dalam APBD 2016.

Nominal itu meliputi tiga proyek, masing-masing pembangunan Islamic Center, Jembatan Kedung Kandang, dan gorong-gorong jacking system di Jalan Terusan Bondowoso-Tidar.

Pada APBD 2016, Islamic Center sempat dianggarkan senilai Rp 30 miliar. Dana itu akhirnya digugurkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) akhir 2016 lalu. Proyek ini menyisakan masalah pemilihan lahan, yang pada akhirnya ditetapkan pindah di Arjowinangun.

Karena adanya pemindahan lokasi pembangunan ini, realisasi Islamic Center tidak bisa dilaksanakan pada 2016 karena terhambat regulasi. Pada 2017 mendatang, Islamic Center kembali dianggarkan dengan nilai Rp 40 miliar.

Proyek prestisius lain yang juga mangkrak, yakni pembangunan Jembatan Kedung Kandang senilai Rp 30 miliar. Dana itu juga dianulir dari APBD 2016. Sampai saat ini, kejelasan proyek ini belum menemui titik terang.

Hal serupa juga dialami proyek gorong-gorong jacking system. Proyek ini, sampai saat ini masih berpolemik di ranah hukum. Pemkot harus menjalani persidangan gugatan perdata dari PT Citra Gadung Asritama (CGA) hingga level kasasi Mahkamah Agung.

Proyek ini sendiri sempat dianggarkan pada APBD 2016 senilai Rp 16,8 miliar untuk finishing. Saat penganggaran, legislatif memberi catatan, dana itu bisa digunakan jika proses hukum rampung.

PT CGA sendiri memperkarakan pengerjaan proyek yang dibangun dengan anggaran daerah Rp 39 miliar pada APBD 2013. Proyek ini diklaim rampung, di lain pihak, Pemkot menganggap pengerjaan belum finish.

Di level kasasi, amar putusan kemenangan Pemkot atas PT CGA sebenarnya sudah turun. Meski begitu, baik Pemkot maupun DPRD sama-sama mengaku belum menerima salinan putusan, sehingga anggaran Rp 16,8 miliar dari APBD 2016 dianulir.

Mangkraknya gorong-gorong jacking system ini disebut-sebut sebagai pemicu banjir di kawasan Galunggung-Bendungan Sutami. Selain itu, munculnya lubang misterius di Jalan Terusan Bondowoso, beberapa waktu lalu, juga ditengarai karena gagalnya proyek ini.

Realisasi Pajak Parkir Selalu Lampaui Target

Parkir.
Parkir.

MALANGVOICE – Penerimaan pajak parkir di Kota Malang selalu melebihi target. Pada 2016 lalu, perolehan dari sektor ini sebesar Rp 4,8 miliar, melampaui target yang dipatok, Rp 3,501 miliar.

Dengan hal itu, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang berhasil merealisasikan target 139 persen. Keberhasilan ini, menurut Kepala BP2D, Ade Herawanto, karena kesadaran pengelola tempat usaha melaporkan dan membayar pajak.

Selain itu, adanya teknologi e-tax atau pajak online yang dipasang di tempat usaha besar amat bermanfaat dalam perhitungan otomatis. Teknologi itu, kata Ade, membantu petugas pajak mengawasi dan menghitung besaran jumlah yang harus dibayarkan.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ade Herawanto.
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ade Herawanto.

Sesuai peraturan, wajib pajak untuk parkir harus membayar 20 persen dari penghasilan. “Seperti mall, rumah sakit sudah pakai e-tax. Data dari sana langsung real time terbaca di database kami,” katanya, Jumat (6/1).

Bagi mall dan tempat usaha besar lain yang terkena pajak, ia memastikan tak ada kebocoran. Hal ini berbeda dengan tempat usaha kecil seperti penitipan sepeda motor atau toko.

Ade menjelaskan, di tempat tanpa e-tax, sudah disiapkan Satgas khusus, tugasnya mencatat secara manual jumlah kendaraan yang parkir.

“Sudah tiga tahun kami bentuk Satgas itu, hasilnya juga bisa menekan kebocoran. Data yang dilaporkan pengusaha bisa dibandingkan dengan data kami, nanti istilahnya semi-audit,” jelasnya.

Pada 2017 ini, SKPD yang sebelumnya bernama Dispenda ini menargetkan, penerimaan pajak parkir sebesar Rp 4 miliar dari 203 titik parkir. Jumlah itu diprediksi meningkat sesuai tren tiap tahun.

Masih sama dengan 2016 lalu, berbagai cara ditempuh agar terget pajak tercukupi. “Kami perbanyak pasang e-tax. Mall Dinoyo itu belum, secepatnya lah biar gampang,” tambah Ade.

Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Kota Malang. (deny)
Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Kota Malang. (deny)

Selanjutnya, Ade berharap permasalahan parkir di Kota Malang yang rumit bisa segera diatasi. Di lain pihak, salah satu mall terbesar, Malang Town Square (Matos), sudah menerapkan e-tax. Setiap bulan, Matos membayar Rp 180-200 juta untuk parkir.

Kepala Bagian Operasional Manager Matos, Suwanto, mengatakan, pihaknya sama sekali tak pernah bermasalah dengan sistem e-tax itu, karena lebih terkontrol otomatis.

“Buat kami tak ada masalah, semua ada rinciannya,” jelasnya.

Tren Kejahatan di Polres Malang Meningkat

Kejahatan selama satu tahun di Polres Malang (Tika)
Kejahatan selama satu tahun di Polres Malang (Tika)

MALANGVOICE – Trend kejahatan di wilayah hukum Polres Malang tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan 2015 lalu.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung SH SIK, crime total atau total kriminal tahun 2016 berjumlah 2.156 kejadian.

Angka ini meningkat 363 kasus jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan jumlah 1.793.

Sementara itu, crime clearance atau penyelesaian kriminal tahun ini mencapai 1.184, angka ini menurun 32 dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 1.216.

Jika dicermati data tersebut, tahun ini masih ada 972 kasus kriminal yang belum terselesaikan.

Bukan hanya angka gangguan Kamtibmas yang meningkat dari tahun lalu. Indeks kriminal juga mengalami peningkatan.

Laporan tahun lalu terdapat 715 indeks kriminal, meningkat menjadi 898 pada 2016. Kasus yang dapat diselesaikan, sebanyak 416 di 2015 dan menurun pada 2016, yakni 340 kasus.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ujung, angka pencurian motor paling mendominasi.

Tahun lalu sebanyak 214 laporan dan 2016 menjadi 350 kasus pencurian motor.

“Angka pencurian motor paling banyak di indeks kriminal. Hal ini juga menjadi perhatian saya, menekan angka street crime,” kata Ujung yang juga berpengalaman di Satuan Reserse Kriminal, Sabtu (31/12).

Ujung menjelaskan, untuk menekan angka pencurian motor, dia akan mengumpulkan para anggota patroli di setiap Polsek.

Lanjut dia, Polres Malang akan mengubah pola patroli agar angka curanmor dapat ditekan. Dia berharap, tahun depan angka curanmor bisa menjadi lebih rendah.

“Tanggal 4 nanti (4/1) akan saya kumpulkan anggota patroli di setiap Polsek dan perbaiki sistem,” tegas dia.

Ujung melanjutkan, salah satu prestasi yang diraih Polres Malang adalah paling banyak ungkap kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

Tahun ini, lanjut dia, sebanyak delapan kasus Tipikor dapat diungkapkan oleh jajaran Polres Malang.

“Polres Malang paling unggul yang paling banyak ungkap kasus Tipikor di jajaran Polda Jatim,” tegas dia.

Komunitas