Libur Panjang, Truk Dilarang Masuk Kota Malang

Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.
Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.

MALANGVOICE – Kendaraan angkutan barang berupa truk besar dilarang masuk Kota Malang. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengantisipasi kemacetan selama libur panjang Natal dan tahun baru.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Kusnadi, menyebut, peraturan itu sudah diberlakukan sejak H-7 Natal. “Berlaku sampai H+7 setelah tahun baru 2017 nanti. Seharian penuh, untuk mengurangi kemacetan. Nanti kami alihkan ke Jalan Tenaga, bisa bongkar muat di sana,” ungkap Kusnadi.

Dikatakannya, aturan ini berlaku sepanjang
hari bagi kendaraan besar, kecuali truk yang membawa kebutuhan pokok masyarakat. Kusnadi menegaskan, petugas Dishub bersiaga untuk mengawal kebijakan ini.

Jika ditemukan truk yang nekat masuk ke Kota Malang, petugas segan memberhentikan. “Kami akan meminta agar dilakukan bongkar muat,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini mengaku sudah ada sosialisasi kepada para pengusaha angkutan barang. Dia mengklaim, secara umum para pengusaha amat memahami dan mendukung.

“Karena saat macet, mereka kan juga merugi. Jadi kebijakan ini cukup baik untuk semua pihak. Saya juga berharap agar masyarakat mematuhi aturan lalu lintas dan menghormati pengendara lain, mudah-mudahan tidak ada kecelakaan selama libur panjang ini,” tandasnya.

Limbah Sungai Brantas Mengalir Jauh

Aktivis Ecoton ketika melakukan aksi memungut sampah popok di Sungai Brantas.(Ist)
Aktivis Ecoton ketika melakukan aksi memungut sampah popok di Sungai Brantas.(Ist)

Sebanyak 40 persen kebutuhan air di Jawa Timur berasal dari Sungai Brantas. Status Sungai Brantas yang tercemar berat mengancam kehidupan masyarakat. Pencemaran diakibatkan limbah domestik dan industri. Berikut liputan mendalam kolaborasi Wartawan MalangVoice.com, Miski dengan Wartawan Okezone.com, Hari Istiawan.

MALANGVOICE – Sejumlah aktivis Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) melangsungkan aksi pungut sampah popok di Sungai Brantas, akhir Juli lalu. Para aktivis mengenakan pakaian serba putih dilengkapi masker dan alat pelindung lainnya. Kampanye tersebut diawali dari hilir Sungai Brantas, terletak di Kota Surabaya dan berakhir di Kota Malang.

Tanpa canggung, rombongan yang terbagi dalam dua kelompok ini mulai beraksi. Dua orang turun ke Sungai Brantas yang sedang surut karena kemarau. Tepatnya di bawah Jembatan Muharto, Kota Malang. Mereka lalu mengambil popok bekas dengan tangan yang sudah terbungkus sarung pengaman.

Layaknya mengambil barang “berharga” di jalanan, satu per satu popok yang tersangkut tiang jembatan maupun di tepi sungai, dimasukkan dalam karung. Setelah penuh popok, dua orang lainnya yang berada di atas jembatan menarik karung tersebut dengan seutas tali, yang ditambatkan pada pengerek.

Popok-popok bekas ini lalu dibeber di trotoar jembatan sebelum dimasukkan ke dalam tong sampah yang mereka bawa. “Sampah di sini 85 persen popok bekas,” kata Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecoton, saat di jembatan Muharto, Kota Malang, akhir Agustus lalu kepada Malangvoice.com dan Okezone.com.

Prigi Arisandi menyampaikan, sebanyak 37 persen sampah di Sungai Brantas adalah popok bayi. Ia memperkirakan lebih dari satu juta popok bayi dibuang di sungai ini setiap hari. Angka itu didapat dari hasil survei yang dilakukan Ecoton pada awal Juli 2017.

Dari 100 responden yang tinggal di tepi sungai di wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik, sebanyak 89 persen responden menyatakan membuang limbah popok di tepi sungai. “Apabila meleset saat membuang ke tepi sungai, dan atau hujan turun, limbah popok masuk ke sungai. Apalagi jika terjadi banjir,” kata Prigi.

Dari beberapa komentar responden, lanjut Prigi, model pembuangan popok yang sering dilakukan adalah dengan membuangnya secara bongkokan alias membungkus beberapa popok sekali pakai dalam kantong plastik. Biasanya satu kantong berisi lebih dari 6 buah popok kotor karena tinja dan urine bayi. Sebanyak 75 persen sisanya lebih suka membuang satu persatu. Masih menurut survei Ecoton, sebanyak 61 persen narasumber mengaku menggunakan lebih dari 4 popok sekali pakai per hari. Sedangkan 36 persen menggunakan 2-4 popok sekali pakai per hari. Prigi mengatakan tingginya penggunaan tampon bayi, yang tidak diikuti dengan sarana penampungan dan pengelolaan limbah ini, menambah beban lingkungan yang sudah ada.

Berdasarkan data BPS Jatim (2015), populasi anak di bawah usia 5 tahun adalah sebesar 2.929.890 anak, yang merupakan pasar potensial bagi produk popok sekali pakai Jawa Timur. Dengan asumsi setidaknya 42.16 persen populasi penduduk Jatim tinggal di wilayah Sungai Brantas (BBWS Brantas, 2011), dan penggunaan minimal 4 popok per hari, maka setidaknya ada 4.940.966 popok bekas pakai per hari yang mencemari sungai ini. (Lihat tabel)

Data BPS Jatim 2015
Tahun Jumlah Penduduk < 5th Tinggal di WS Brantas (%) Penggunaan Popok/hari Jumlah
2015 2.929.890 42,16 4 4.940.966

Tidak ada data yang jelas terkait besaran diapers bekas pakai yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau yang yang masuk ke sungai. “Tapi hasil evakuasi popok bekas pakai selama tiga hari yang dilakukan Ecoton di beberapa titik terkumpul 2,5 kuintal popok bekas pakai yang berhasil diangkat dari sungai,” kata Prigi dengan nada suara agak besar dari sebelumnya. Sebenarnya tak hanya sampah popok bekas bayi saja yang menghiasi Sungai Brantas mulai hulu hingga hilir. Penelitian Ecoton pada awal Juli 2017 yang dilakukan dengan melakukan transek ukuran 1×1 meter terungkap, ada empat jenis sampah yang berhasil diklasifikasikan satu meter persegi itu. Metode transek adalah pencuplikan contoh populasi, salah satu metode pengukuran yang paling mudah dilakukan, namun memiliki tingkat ketelitian dan akurasi lebih tinggi.

Klasifikasinya dibedakan menjadi empat kelompok. Kelompok pertama terdiri dari tas kresek, tali raffia, sachet, bungkus mie atau snack, botol plastik dll. Sedangkan kelompok kedua adalah popok bayi. Kelompok ketiga limbah organik seperti sayuran, daun, buah atau kulit pisang, sisa makanan, dan bangkai binatang dan kelompok keempat berupa material keras organik atau nonorganik seperti bolam, karet, kain, mika, kaca.

Penelitian klasifikasi sampah yang menumpuk dan mengapung ini dilakukan di Kali Surabaya, sepanjang daerah Karang Pilang, Jagir, Kayun dan Gunungsari, hilir dari Sungai Brantas. Simpulan yang dihasilkan, pencemaran yang muncul sebagian besar atau 43 persen sampah plastik, 37 persen popok bayi. Sedangkan sampah organik sejumlah 7 persen dan 13 persen sampah lain-lain.

Popok masih menjadi komponen yang kasat mata menjadi penyumbang signifikan dari pencemaran sungai. Padahal sampah jenis ini membutuhkan waktu terurai selama 400 tahun. Selain itu bahan kimia yang digunakan dalam popok sekali pakai sangat berbahaya ketika mencemari Sungai Brantas.

Industri Rokok Campur Tangan, Pembahasan Ranperda KTR Alot

Tanda larangan merokok terpasang di Taman Bentoel Trunojoyo. Kendati demikian, tidak sedikit warga merokok di area taman.(Miski)
Tanda larangan merokok terpasang di Taman Bentoel Trunojoyo. Kendati demikian, tidak sedikit warga merokok di area taman.(Miski)

MALANGVOICE – Alotnya pembahasan Ranperda KTR ditengarai lantaran campur tangan industri rokok dan pekerja. Empat asosiasi terdiri dari Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma), Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), mendatangi Kantor DPRD, 10 Maret lalu, dengan agenda hearing. Ikut dalam pertemuan itu antara lain anggota Pansus, Dinas Kesehatan, dan Bagian Hukum Pemkot Malang.

Sebanyak 18 perusahaan rokok tergabung dalam Gaperoma, dengan pekerja sekitar 12 ribu orang. Sedangkan, 77 perusahaan rokok tergabung dalam Formasi, tersebar se-Malang Raya, tapi hanya 40 perusahaan yang masih aktif dengan jumlah pekerja lebih dari 20 ribu orang.

Selain menyampaikan keberatan secara langsung, asosiasi menyerahkan berkas berisi masukan setebal 30 halaman. Ketua SPSI, Suhirno hadir bersama Ketua AMTI, Budidoyo, Ketua Gaperoma, Johny ST, serta anggotanya. Seketika ruangan mejadi hening saat ketua SPSI menyatakan akan membawa masalah ini ke ranah hukum dan mengaku siap menggelar aksi di depan Kantor DPRD-apabila masukan asosiasi tidak diterima.

Lantas anggota DPRD menempati ancaman tersebut dengan suara keras.”Tidak ada salahnya Perda ini (KTR). Ini hanya mengatur kawasannya, bukan melarang orang merokok,” timpal anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Choeroel Anwar, menceritakan suasana hearing yang berlangsung di ruang internal lantai 3 Kantor DPRD, saat ditemui MVoice disela-sela Bimtek, di Hotel Samara, Jumat (16/6).

Asosiasi memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Dengan disahkan Perda KTR, ditakutkan terjadi gejolak, berupa penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh industri rokok. “Mereka minta jaminan, dan saya bisa jamin tidak akan ada gejolak,” ungkapnya.

Banyak Papan Iklan Cederai Estetika, Ranperda Reklame Digodok

Papan reklame terpasang di sekitar Stadion Gajayana. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Legislatif bersama eksekutif Kota Malang tengah menggodok Ranperda Penyelenggaraan Reklame. Ini sebagai respon atas semrawutnya pemasangan papan iklan di sejumlah titik.

Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Tri Yudiani, menyebut, reklame merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak. Karena itu, pemasangan reklame tidak bisa serta – merta dilarang, melainkan harus ditata.

“Penyelenggaraan reklame penting untuk diatur dalam sebuah payung hukum. Ini perlu agar pemasangan reklame ditata secara aman dan nyaman serta tidak mengganggu pemandangan atau sembarangan,” kata perempuan yang akrab disapa Yudis ini, Kamis (30/11).

Dia menegaskan, pemasangan reklame juga harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang. Dalam Ranperda ini, disebutkan detil dan spesifikasi terkait reklame yang boleh dipasang di titik tertentu.

“Salah satu pasal menyebutkan, seseorang atau badan hukum yang memasang reklame wajib menjaga keindahan, kepribadian, dan budaya daerah dan bangsa,” imbuh politisi PDIP ini.

Selain itu, lanjut Yudis, reklame juga harus memenuhi norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Jika melanggar ketentuan itu, sederet sanksi pun disiapkan.

Disebutkan, hukuman bagi pelanggar bisa berupa sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pencabutan izin reklame, penutupan atau penyegelan reklame, juga denda administratif sampai pembongkaran. Selain itu, terdapat pula sanksi pidana.

Dalam hal ini, para pelanggar bisa dikurung pidana selama tiga bulan dan atau denda paling banyak Rp 50 juta. “Yang jelas, pemasangan reklame ini harus diatur terutama supaya estetika dan keindahan kota terjaga,” papar perempuan berjilbab ini.(Coi/Yei)

Malang Raya Berpotensi Banjir Hingga Februari 2017

Kepala BPBD Kota Malang, J Hartono. (Muhammad Choirul)
Kepala BPBD Kota Malang, J Hartono. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Malang Raya masih diliputi ancaman banjir hingga Februari 2017 mendatang. Hal ini bahkan tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur (Jatim) No 188/729/KTPS/2016 yang ditandatangani Gubernur Jatim, Soekarwo, pada 6 Desember lalu.

Keputusan tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung, dan Rob di Jatim itu, berlaku untuk 35 kota/kabupaten termasuk Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Status siaga darurat ditetapkan hingga 28 Februari 2017.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, J Hartono, sudah mendapat surat keputusan itu. Hanya saja, dia menolak menyebut banjir sudah melanda Kota Malang.

Sejumlah kejadian akhir-akhir ini, menurut Hartono bukanlah banjir. “Beda antara air meluap dan banjir. Di Kota Malang yang banyak adalah air meluap dari gorong-gorong karena tidak mampu menampung air. Kalau banjir kan kapasitasnya sudah jelas besar seperti di Pasuruan itu, dan tidak ada hubungannya dengan gorong-gorong,” tambahnya.

Perda KTR Diharapkan Batasi Ruang Gerak Perokok

Seorang perokok mendapat teguran dari Polisi Taman (Poltam) setelah ketahuan merokok di area Alun-alun Merdeka, Kota Malang-bukan di tempat merokok.(Miski)
Seorang perokok mendapat teguran dari Polisi Taman (Poltam) setelah ketahuan merokok di area Alun-alun Merdeka, Kota Malang-bukan di tempat merokok.(Miski)

MALANGVOICE – Penerapan Perda KTR selaras dengan program Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC). Muhammadiyah dengan tegas telah memfatwakan rokok haram. Dibuktikan dengan kawasan bebas rokok disetiap lembaga pendidikan Muhammadiyah, mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Kampanye antirokok juga gencar disisipkan dalam setiap kegiatan sosial di masyarakat. Titik tekan kampanye tersebut berupa bahaya rokok bagi kesehatan.“Perda KTR secara tidak langsung akan membatasi dan mempersempit ruang gerak perokok,” kata Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Malang, Ahmad Shobrun Jamil.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, penyakit akibat paparan rokok cukup tinggi. Di dalam rokok terdapat 4.000 lebih kandungan zat, 200 di antaranya mengandung karsinogen yang menyebabkan kanker dengan mengubah asam deoksiribonukleat (DNA) dalam sel-sel tubuh, sehingga mengganggu proses biologis. Karsinogenik bersifat mengendap dan merusak organ paru-paru karena zat-zat yang terdapat pada rokok.

Di antaranya, hipertensi, jantung koroner, paru dan penyakit asma. Tahun 2015, terdapat 12.386 orang mengalami hipertensi. Disusul penderita asma 2.851 orang. Sedangkan penderita jantung koroner 1.820 orang dan penyakit paru sebanyak 313 orang.

Tahun berikutnya, penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi mencapai 9.914 orang. Angkanya mengalami penurunan dibanding tahun 2015. Jumlah penderita asma, jantung koroner dan paru juga mengalami penurunan. Masing-masing 1.918 orang, 483 orang dan 94 orang. Sementara, selama Januari-Mei 2017, jumlah hipertensi sebanyak 2.267 orang. Asma 141 orang, jantung koroner 41 orang. Penderita penyakit paru meningkat drastis dibanding tahun 2016, yakni 280 orang.

“Alasan pentingnya Perda KTR, karena penderita penyakit akibat paparan rokok meningkat,” kata Wakil Wali Kota, Sutiaji, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/6) lalu.

Lemahnya penerapan Perda KTR di daerah tidak terlepas dari belum terlibatnya pemerintah Indonesia dalam meratifikasi program Framework on Convention Tobacco Center (FCTC). Indonesia satu-satunya negara di Asia yang tidak ikut menandatangani dan meratifikasi FCTC. Dengan menolak aksesi FCTC, Indonesia telah mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan bangsanya. Hal ini bertentangan dengan semangat Nawa Cita. Sampai 2013, terdapat 180 negara atau 90 persen lebih negara anggota World Health Organization (WHO) telah meratifikasi/mengaksesi. FCTC bertujuan untuk pengendalian konsumsi tembakau.

Sutiaji mendorong pemerintah segera terlibat dalam kesepakatan FCTC tersebut. Tentunya akan membawa dampak positif di daerah. Ia mengaku sepakat jika nantinya harga rokok dinaikkan serta iklan rokok dibatasi. Meski demikian, Pemkot Malang belum bisa menerapkan pembatasan iklan rokok dalam waktu dekat. Diperlukan aturan khusus untuk mengatur tersebut ke depannya.

“Jika Perda KTR sudah diterapkan, radius 100 meter dari KTR tidak boleh atau bebas dari iklan produk rokok,” tandasnya.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

98 Bencana Terjadi di Kota Batu, Didominasi Tanah Longsor

Bagan bencana yang terjadi di Kota Batu dalam satu tahun. Data belum termasuk di bulan Desember.(Miski)
Bagan bencana yang terjadi di Kota Batu dalam satu tahun. Data belum termasuk di bulan Desember.(Miski)

MALANGVOICE – Tahun 2016 menjadi amat sulit bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu. Petugas disibukkan dengan maraknya bencana yang terjadi. Sebanyak 98 bencana selama satu tahun. Naik 300 persen dari 2015 atau ada 30 kejadian.

Bencana tanah longsor paling sering, yakni 53 kali kejadian. Diikuti banjir 10 kali, angin kencang 5 kali, dan tanah ambles 3 kali, serta 6 kali musibah. Dua orang meninggal dunia (karena musibah bukan bencana) dan satu orang luka parah, dan luka ringan. Kerugian tercatat mencapai Rp3 miliar selama setahun.

Tingginya bencana longsor dan banjir tidak terlepas dari cuaca ekstrem atau fenomena La Nina yang terjadi di 2016. Sebaliknya, 2015 terjadi fenomena El Nino.

Bencana longsor terparah mengakibatkan jalan penghubung antar Dusun Jantur-Dusun Brau, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Selasa (15/11) dan putus total pada Rabu (16/12) pagi. Akibat derasnya hujan yang berlangsung lima jam. Kerugian ditaksir sekitar Rp200 juta, sehingga warga Dusun Brau menggunakan jalan lain untuk aktivitas setiap hari.

Bencana longsor memutus total jalan Dusun Jantur-Dusun Brau, Desa Gunungsari, Kota Batu.(Miski)
Bencana longsor memutus total jalan Dusun Jantur-Dusun Brau, Desa Gunungsari, Kota Batu.(Miski)

Selanjutnya, jalan penghubung Payung, Songgoriti-Pujon kerap lumpuh setelah diterjang bencana longsor. Terhitung lebih tiga kali longsor terjadi sepanjang jalan utama ini. BPBD kemudian menetapkan kawasan Payung salah satu daerah rawan longsor.

Bencana bahkan terjadi dalam waktu bersamaan. Tepatnya pada Kamis (27/10). Lima kejadian bencana berlangsung bersamaan usai hujan deras disertai angin menghantam Kota Batu.

Meliputi, pohon dan tiang lampu roboh diterjang angin, air dari drainase meluap dan menggenangi 4 rumah warga, satu mobil dinas SKPD bagian kaca depan rusak setelah kejatuahan genting bangunan, dan puting beliung mengakibatkan ruang kelas MI Darul Hikam, Desa Torongrejo dan empat rumah warga Desa Pesanggrahan rusak.

Bencana longsor mengakibatkan rumah warga di Desa Gunungsari rusak parah. (Dokumen/Miski)
Bencana longsor mengakibatkan rumah warga di Desa Gunungsari rusak parah. (Dokumen/Miski)

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Ach Rochim, mengakui tahun ini amat menyibukkan. Tidak dipungkiri bencana setiap tahun pasti terjadi, namun untuk meminimalisir korban jiwa pihaknya memiliki beberapa strategi menyambut tahun 2017.

“Pencegahan dan kesiapsiagaan. Optimalkan pengurangan risiko dan mitigasi bencana,” kata dia saat berbicang dengan Mvoice.

Keterlibatan masyarakat dinilai sangat penting dalam kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana. Pengetahuan akan bencana dan langkah-langkahnya patut disebarluaskan. Edukasi bencana juga telah dilakukan ke sekolah-sekolah.

“Bencana tidak bisa ditolak, tapi pengurangan risiko dapat dilakukan. Setidaknya, saat bencana terjadi, warga bisa melakukan langkah-langkah tepat,” jelasnya.

Kota Batu Krisis Pohon, 250 Pohon Ditebang Selama Tahun 2016

Petugas BPBD menebang pohon angsana yang dinilai rawan tumbang di Jalan Pattimura.(miski)
Petugas BPBD menebang pohon angsana yang dinilai rawan tumbang di Jalan Pattimura.(miski)

MALANGVOICE – Penebangan pohon di sempadan jalan selama 2016 di Kota Batu cukup tinggi. BPBD telah menebang 250 pohon. Menyebar di beberapa jalan, seperti Jalan Panglima Sudirman, Diponegoro, Pattimura, Ir Soekarno, Dewi Sartika dan Sultan Agung.

Penebangan dalam upaya mengantisipasi pohon tumbang, mengingat pohon angsana tertanam di sempadan jalan utama di Kota Batu banyak yang rapuh dan mati. Belum ada data pasti berapa pohon di sempadan jalan yang masuk kategori membahayakan.

Sama halnya dengan faktor penyebab pohon mati dan layak ditebang. Spekulasi petugas kebanyakan karena disebabkan penyakit, tapi tidak sedikit yang mati disengaja oleh oknum. BPBD tidak memiliki tim ahli untuk mengidentifikasi penyebab pasti pohon.

Sebelum penebangan, terlebih dahulu ada tim survei yang diterjunkan. Baik dari BPBD, Kantor Lingkungan Hidup dan Bina Marga Provinsi (apabila masuk jalan provinsi).

“Prioritas penanggulangan bencana adalah manusianya dulu,” kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Ach Rochim.

Rajinnya petugas BPBD menebang pohon tidak diiringi dengan penghijauan atau penanaman kembali. Tak heran banyak masyarakat mengeluhkan Kota Batu tidak sedingin beberapa tahun lalu. Ditambah tingginya bencana banjir sepanjang tahun, kurangnya daerah resapan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Hal tersebut diakui Rochim, pihaknya bisa saja melakukan rehabilitasi ulang. Namun, sesuai tugas pokok dan fungsi, KLH yang lebih berwenang. Bahkan, pihaknya mengusulkan semua SKPD bersama-sama menanam ulang.

Usulan lain, sempadan jalan ditata lebih baik. Tidak sekadar ditanam pohon angsana dan jenis lainnya. Tujuannya, mendukung Kota Batu sebagai kota wisata.

“Secara estetika, lebih bagus, indah dan nyaman dilihat sepanjang jalan, tapi tidak sampai berkurang kawasan hijaunya,” usulnya.

Warga Heran, Kota Batu Kok Bisa Banjir?

Banjir bandang di Desa Mojorejo. Satu rumah terendam dan merugi puluhan juta. (istimewa).
Banjir bandang di Desa Mojorejo. Satu rumah terendam dan merugi puluhan juta. (istimewa).

MALANGVOICE – Bencana banjir yang terus meningkat di Kota Batu, dianggap tidak wajar. Terdapat 25 kali banjir selama tiga tahun terakhir atau mulai tahun 2014-2016. Puluhan rumah terdampak dengan total kerugian mencapai ratusan juta.

Salah satu warga yang rumahnya kemasukan banjir bandang, Herlina, tidak habis pikir dengan bencana ini. Pasalnya, sejak ia kecil sampai sekarang, belum pernah rumahnya terendam.

“Baru kali ini rumah saya kemasukan air. Dari dulu Batu tidak seperti ini, saya heran dan tak habis pikir,” akunya, saat ditemui Mvoice.

Warga RT08/RW04, Dusun Kajang, Desa Mojorejo ini harus mengalami kerugian puluhan juta setelah barang-barang miliknya rusak akibat air luapan dari saluran drainase. Padahal, drainase yang ada selama ini normal dan berfungsi seperti biasa.

Maraknya pembangunan perumahan yang berada tidak jauh dari rumahnya disinyalir salah satu penyebab debit air mengalir deras ke dataran rendah.

“Perlu dikaji ulang pemberian izin pembangunan perumahan dan bangunan lain. Jika tidak, akan lebih banyak warga rumahnya terendam air,” ungkap dia.

Baca Juga: Bencana Banjir di Kota Batu Meningkat, Salah Siapa?

Hal senada dikemukakan, Hariyadi, warga RT01/RW01, Kelurahan Sisir. Rumah miliknya sudah kali ketiga kemasukan air luapan drainase di Jalan Agus Salim. Buruknya drainase menjadi faktor utama air meluap ke jalan dan masuk ke rumah warga.

“Di sini ada empat rumah yang rumahnya kemasukan air, ketinggiannya mencapai 20 cm-30 cm. Masalahnya masih sama karena drainase tersumbat, ditambah banyaknya sampah,” katanya.

Besarnya debit air yang mengalir dari atas juga pemicu air meluap. Hariyadi berharap pemerintah segera mencarikan solusi, supaya tidak kembali terjadi.

“Beruntung ketinggian air tidak seberapa, bagaimana jika kasusnya sama dengan warga lain di Sisir. Ketinggian air mencapai separuh badan, akhirnya warga yang dirugikan,” ungkapnya.

Urai Kemacetan di Kota Malang, Puluhan Personel Dishub Dikerahkan

Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.
Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.

MALANGVOICE – Kemacetan di Kota Malang sudah jadi suasana sehari-hari ketika momen libur panjang. Kondisi ini juga berpotensi terjadi selama libur perayaan Natal dan tahun baru akhir 2016 ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Kusnadi, sudah melihat adanya ancaman itu. “Bagi kami hal semacam ini (macet) sudah biasa. Rutin saja, karena Kota Malang sudah sering mengalami dan mengantisipasi lonjakan arus kendaraan yang
masuk saat libur panjang tiba,” paparnya.

Menurutnya, rutinitas itu merupakan tanggung jawab semua pihak. Karena itu, Dishub sudah berkoordinasi, terutana dengan Satlantas Polres Malang Kota untuk mengatasi macet.

Dia menyebut, sedikitnya 60 personel Dishub dikerahkan di sejumlah titik rawan kemacetan serta pintu keluar-masuk Kota Malang. “Kami membantu kepolisian mengatur arus lalu lintas,” tuturnya.

Mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi itu menambahkan, para petugas Dishub diprioritaskan pada titik-titik tertentu. Ada enam titik yang menurut Kusnadi perlu mendapat perhatian lebih, mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami kepadatan.

“Ada di gerbang masuk kota Malang di daerah Arjosari, di pusat keramaian seperti Pasar Besar, Perempatan Kayutangan, Jalan Borobudur, Jalan Soekarno-Hatta, dan Pertigaan Dinoyo,” pungkasnya.

Komunitas