Enam Tahun Beruntun, Kota Batu Tak Penuhi Target Retribusi Parkir

Sepeda motor pengunjung Alun-alun di parkir di sebelah Barat Alun-alun Batu. Titik parkir tersebut cukup potensial dibanding tempat lainnya.(miski)
Sepeda motor pengunjung Alun-alun di parkir di sebelah Barat Alun-alun Batu. Titik parkir tersebut cukup potensial dibanding tempat lainnya.(miski)

MALANGVOICE – Pemerintah Kota Batu belum juga berhasil memenuhi target retribusi parkir guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, potensi parkir cukup menjanjikan seiring tingginya kunjungan wisatawan.

Dalam kurun enam tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2011 sampai 2016, belum pernah retribusi parkir mencapai target. Tahun 2011 ditarget Rp 550 juta, tercapai Rp 405.812.000 (73.78 persen). Sedangkan tahun 2015, dari target Rp 669 juta, tercapai Rp 349.763.000 (52.28 persen).

Sementara, 2016 yang ditarget Rp 996 juta mentok di angka Rp 365.140.000 (36.66 persen). Anehnya, kendati belum pernah tercapai, pemerintah terus menaikkan target pemasukan tiap tahun, kecuali 2012 dan 2013, besaran retribusi ditarget Rp 470 juta.

Data Dinas Perhubungan, saat ini ada 114 titik parkir dengan Juru Parkir (Jukir) 235 orang, tersebar di sejumlah jalan di Kota Batu. Titik paling potensial di sekitar Alun-alun Batu.

“Perlu kajian ulang, baik jumlah titik parkir dan potensi di masing-masing titik. Selama ini belum pernah ada kajiannya,” kata Kepala Seksi Parkir Dishub, Bambang Priambodo, ketika berbincang dengan MVoice.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, tarif parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 Rp 1.000 sekali parkir. Sedangkan taksi, mobil pribadi dan pick up dikenakan Rp 2.000. Sementara itu, bus mini, truck, mobil barang Rp 5.000, dan bus Rp 10.000 sekali parkir.

Di tempat insidentil, kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 Rp 2.000 sekali parkir. Untuk taksi, mobil pribadi dan pick up dikenakan Rp 3.000. Sementara itu, bus mini, truck, mobil barang Rp 10.000, dan bus Rp 15.000 sekali parkir.

Namun, lanjut Bambang, praktik di lapangan tidak sesuai peraturan. Ia menyontohkan, tarif setiap sepeda motor di Alun-alun sebesar Rp 2.000. Hal tersebut jelas-jelas melanggar Perda, yakni Rp 1.000 untuk roda 2.

Wacana menaikkan tarif parkir dinilai tepat daripada menerapkan e-parking yang membutuhkan biaya cukup besar. Namun hal ini kembali lagi terhadap kebijakan daerah.

“Alasan Jukir menarik Rp 2.000, yakni Rp1.000 biaya parkir, Rp 1.000 lain untuk penitipan helm. Kami sudah menegur berulang kali, tapi tetap tak diindahkan,” ungkapnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat supaya membiasakan meminta karcis resmi. Karcis kuning untuk sepeda motor dan karcis warna hijau khusus mobil. Apabila diberikan tanda bukti lain, ia menyarankan supaya ditolak.Kondisi tersebut masih ditemukan di lapangan.

Meski setiap hari mengambil karcis di Kantor Dishub, tetapi bukan karcis asli yang diberikan. Para Jukir, tambah dia, membuat tanda bukti khusus yang dinilai lebih aman dan tahan lama.

“Dengan perubahan peraturan kami harapkan dapat lebih maksimal. Selama ini kami tidak bisa berbuat banyak, paling sebatas mengambil KTA, untuk penindakan lain belum ada payung hukumnya,” jelas Bambang.

Dishub belum pernah melakukan penataan titik parkir, seperti marka atau batas parkir, belum adanya ketentuan bagi hasil dengan Jukir, dan belum dilakukan MoU dengan kepolisian untuk penindakan.

Salah satu Jukir di Alun-alun, Octa, mengaku, sudah menaati aturan yang ada. Pihaknya memiliki tanggungan setoran sebesar Rp 80 ribu tiap hari atau dalam satu minggu sebesar Rp 560 ribu.

Ditanya soal karcis dari Dishub, Octa berdalih karcis resmi itu sudah diberikan. Namun, saat karcis habis, sebagai gantinya menggunakan tanda bukti buatan sendiri.

Octa enggan menyebut berapa kendaraan yang terparkir dan penghasilan setiap harinya. Hanya saja, ia mengaku mulai memberlakukan biaya parkir dari pukul 09.00-17.00 dan 17.00-00.00.

“Kami biasanya tarik Rp 2.000 untuk roda 2. Pemilik kendaraan sudah paham dan jarang ada komplain. Kebijakan ini sudah disepakati bersama antara Jukir dan pemerintah,” ungkapnya.

Jukir lain, Didik Riyanto, mengaku tarif parkir tersebut terbilang murah. Selama ini, kendaraan yang di parkir di tempatnya tidak pernah ada yang hilang atau dijamin aman. Kalau pun hilang, pihaknya hanya bisa mengganti separuh dari harga kendaraan.

Didik menolak apabila tarif parkir dinaikkan. Menurutnya, lebih baik parkir di tempat wisata dan lainnya yang dinaikkan. Kenaikan tarif akan berdampak pada setoran, padahal setiap hari jumlah kendaraan pasang surut.

“Pasti Jukir menolak, apalagi saya. Dengan wacana e-parking, kalau betul terealisasi, mau kerja apa kami. Padahal, kami tergantung dari penghasilan jaga parkir,” bebernya.

Anggota DPRD, Ludi Tanarto, menyebut, target yang dipatok semestinya tercapai. Target dibuat sudah tentu mengacu pada potensi dan kondisi Kota Batu saat ini.

Pihaknya, tambah dia, belum pernah mendapat penjelasan memuaskan dari Dinas Perhubungan terkait belum terpenuhinya target retribusi parkir.

“Jika kajian ulang dan perubahan aturan dinilai jalan ke luar, tidak masalah selama bertujuan mendongkrak PAD,” pungkas dia.

Pajak Parkir di Kota Batu Misterius?

Kendaraan roda 4 yang di parkir di halaman parkir Jatim Park 2.(Miski)
Kendaraan roda 4 yang di parkir di halaman parkir Jatim Park 2.(Miski)

MALANGVOICE – Pajak parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Sayang, pendapatan sektor ini dirasa belum maksimal, lantaran jumlahnya tidak sebanding dengan pesatnya kemajuan Kota Batu.

Data Badan Keuangan Daerah (sebelumnya Dinas Pendapatan), menyebut, pemasukan dari pajak parkir tahun 2016 sebesar Rp1.140.417.722 dari target semula Rp1 miliar. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2015, yaitu Rp900 juta.

Pendapatan ini disumbang dari 20-an objek pajak di Kota Batu. Tidak disebutkan titik mana saja yang menjadi objek pajak. Sesuai Perda nomor 2 tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Bab II (Nama, Objek, dan Sumber Pajak) Pasal 2 Ayat (2), menyebut, objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dalam Bab III Pasal 6 disebutkan, besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 30 persen. Kepala BKD, Zadim Efisiensi, mengakui, kenaikan PAD tidak terlepas dari keberadaan Jatim Park. Semula, tahun 2010 PAD Kota Batu hanya Rp 17 miliar, naik drastis di tahun 2015 menjadi Rp 102 miliar. Pada 2016, PAD mencapai angka Rp 109 miliar, dari target yang dipatok Rp 117 miliar.

Kendaraan roda 4 milik wisatawan terparkir di Eco Green Park.(Miski)
Kendaraan roda 4 milik wisatawan terparkir di Eco Green Park.(Miski)

PAD terbesar disumbang Jatim Park Grup (Jatim Park 1, Jatim Park 2, BNS, Eco Green Park, Museum Tubuh, Museum Angkut, Predator Fun Park, Pasar Parkiran). Kendati begitu, Zadim tidak menjelaskan besaran pajak dari Jatim Park Grup ini.

Saat ditanya terkait Taman Wisata Selecta, Agrokusuma, pusat oleh-oleh, restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan, sebagai wajib pajak, Zadim tidak menampik, tempat-tempat itu juga membantu.

“Kemajuan Kota Batu karena kemajuan pariwisata yang dimotori Jatim Park,” katanya.

Pemerintah daerah bahkan mewacanakan penerapan pajak online mulai tahun 2017. Zadim enggan merinci lebih detil mengenai wacana itu, akan tetapi ia optimistis kebijakan ini meminimalisasi kecurangan dan mendongkrak pendapatan dari pajak parkir.

“Tahun ini akan diterapkan, masih dirancang dan dibahas lebih lanjut,” jawabnya singkat.

Pajak Parkir Selecta Rp 340 Juta, Jatim Park Grup?

Direktur Taman Wisata Selecta, Sujud Hariadi, menyatakan, pada 2016 pihaknya harus membayar pajak parkir sebesar Rp 340 juta, meningkat Rp 65 juta dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 275 juta. Kenaikan itu tidak terlepas dari jumlah kendaraan di 2016 lebih banyak.

Dijelaskan, pajak parkir tersebut dibebankan ke pengunjung, sebagai pengelola, pihaknya sekadar menarik dan menyetorkan ke pemerintah (Badan Keuangan Daerah).

Parkir sepeda motor, dikenakan tarif Rp 5 ribu, dengan rincian Rp 3.846 biaya parkir dan Rp 1.154 dialokasikan untuk pajak. Sedangkan parkir mobil dipatok Rp 10 ribu per sekali parkir dengan rincian Rp 7.692 biaya parkir dan Rp 2.308 alokasi setoran pajak.

“Tarifnya 30 persen dari omzet, terlalu tinggi tarifnya. Harusnya disamakan dengan pajak hiburan yang hanya dikenakan 10 persen. Besaran (10 persen) adalah angka realistis,” kata dia.

Pihaknya menepis anggapan dan pandangan berbagai pihak bahwa data jumlah pengunjung yang dilaporkan tidak valid. Sujud bahkan mempersilakan pemerintah memeriksa langsung jumlah kunjungan di Selecta.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 34 ayat 1 Perda Pajak Parkir, yakni wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300 juta per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Di Pasal 39 ayat 1 dalam Perda Pajak Parkir disebutkan, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana dengan denda paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

“Kami selalu melaporkan dengan benar dan bayar tepat waktu. Kami tidak berani melanggar aturan, karena dapat mengganggu usaha kami ke depannya,” tegas Sujud.

Pihaknya sepakat apabila tahun ini diterapkan tax online atau pajak online. Pasalnya, penerapan tersebut sepenuhnya hak pemerintah. Adanya pajak online dinilai mempermudah sekaligus menyesuaikan dengan zaman era keterbukaan dan transparansi.

Sementara, Mvoice tidak berhasil melakukan konfirmasi ke pengelola Jatim Park Grup perihal pajak parkir yang harus dibayarkan ke daerah. Apabila dilihat dari jumlah kunjungan, terutama saat libur panjang, tempat parkir yang disediakan pengelola kerap overload, tak sedikit kendaraan di parkir di tempat lain.

Pajak Parkir dan Retribusi Rawan Dikorupsi

Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), M Zainuddin, mengkritisi besaran pajak parkir yang diterima. Angka Rp 1,1 miliar sekian dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan pesatnya pembangunan Kota Batu. Apalagi, kata dia, sudah menyandang status kota wisata.

Ia mempertanyakan kontribusi hotel, restoran dan tempat hiburan yang berkembang pesat beberapa tahun belakangan. Belum lagi, pemasukan dari retribusi parkir yang tiap tahun selalu tidak capai target.

“Jumlahnya sangat kecil sekali, bandingkan dengan keberadaan tempat wisata, hotel, dan lainnya. Masa pendapatannya sebesar itu, perlu dilakukan audit pendapatan Pemkot Batu,” tanya Zainuddin.

Menurut dia, kemungkinan kondisi itu tidak lepas dari minimnya data valid, baik objek pajak maupun retribusi parkir yang dimiliki pemerintah. Dia menduga, pemerintah daerah sengaja membiarkan hal ini. Apabila benar, tentunya bisa menjadi celah dan rawan dikorupsi.

Ia mencontohkan, meski parkir di hotel gratis, pihak hotel tetap menyediakan parkir dan itu termasuk kena pajak. Hal sama berlaku di restoran, pusat oleh-oleh maupun pusat perbelanjaan.

Saat ini, lanjut dia, MCW melakukan kajian terkait jumlah hotel dan klasifikasinya. Nantinya, akan diketahui potensi dan pendapatan yang sebenarnya masuk ke Pemkot Batu.

“Kami sependapat jika pajak online diterapkan. Bisa efektif, asal data objek dan titik parkirnya divalidkan, kalau tidak, ya, percuma,” tandasnya.

Jalan Tembus Sukorejo-Batu Dinilai Maksimal Atasi Macet

Volume kendaraan di pusat Kota Batu mengalami peningkatan saat libur Natal dan Tahun Baru setiap tahunnya.(miski)
Volume kendaraan di pusat Kota Batu mengalami peningkatan saat libur Natal dan Tahun Baru setiap tahunnya.(miski)

MALANGVOICE – Pemerintah Kota Batu menaruh harapan besar adanya pembangunan jalan tembus Sukorejo, Kabupaten Pasuruan-Kota Batu di tahun 2017. Jalan tembus itu disinyalir dapat mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Batu beberapa tahun belakangan.

Program pembangunan tersebut digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemprov menyiapkan anggaran Rp500 miliar-Rp600 miliar. Rencananya, pembangunan jalan sepanjang 43 km yang melintas di tiga kabupaten/kota ini dilakukan secara bertahap. Sebanyak 2,8 km di antaranya berada di wilayah Kota Batu.

“Jalan by pass, bukan jalan tol, sehingga kendaraan apapun bisa melintas. Lebar jalan sekitar 25 meter, lebih besar dari jalan Pasuruan-Malang saat ini,” kata Kepala Dinas PU Bina Marga, Kota Batu, Arif Assiddiq, saat berbincang dengan Mvoice.

Untuk kelancaran proyek ini dibutuhkan lahan mencapai 11 hektar. Pemkot Batu baru mengalokasikan Rp10 miliar di tahun 2017 dari perkiraan kebutuhan mencapai Rp50 miliar.

“Rapat terakhir dengan PU Bina Marga Provinsi, Bina Marga Pasuruan dan Kabupaten Malang, ada sedikit perubahan jalur. Pertimbangannya, karena kontur tanah dan medan, sehingga bisa menelan biaya besar apabila tetap mengacu rencana awal,” ungkapnya.

Baca juga: Libur Natal dan Tahun Baru, Siap-siap Terjebak Macet di Kota Batu!

Baca juga: Tidak Cukup Sekadar Jalur Alternatif Atasi Kemacetan di Batu

Namun Arif belum menjelaskan secara detail perubahan jalur yang dimaksud.”Nanti jalan tersebut akan terhubung di sekitar jembatan kali lanang, Pandanrejo,” lanjut dia.

Jalan tembus ini, kata dia, akan mempermudah wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu, sehingga tidak lagi terjebak macet di Purwosari, Lawang, Singosari, dan Karangploso.

Petugas Lantas menunjukkan titik kemacetan melalui Pos Pantau CCTV.(Miski)
Petugas Lantas menunjukkan titik kemacetan melalui Pos Pantau CCTV.(Miski)

Bagi Pemerintah Kabupaten Malang, pembangunan ini dinilai sangat strategis, karena bisa mengembangkan wilayah, khususnya di lereng Gunung Arjuna, Lawang, Singosari dan Karangploso. Kondisi sama diakui Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Meski begitu, jalan tembus itu baru bisa digunakan tahun 2018. Selain jalan by pass, nantinya akan dibangun trotoar dan drainase.

“Jika proses pembebasan lahan di Kota Batu cepat, pembangunannya bisa tahun depan. Pemprov menyerahkan sepenuhnya pembebasan lahan ke daerah,” ungkap mantan Camat Batu ini.

Kadinas Perhubungan, Siswanto,mengaku, jalan tembus akan memecah konsentrasi kendaraan dari arah Pasuruan-Malang-Batu. Selama ini, jalur utama menuju Malang Raya akses masuknya baru dari Lawang.

Menurutnya, keberadaan jalan ini nantinya dapat mengurangi 70-80 persen jumlah kendaraan yang masuk dari Karangploso-Batu.

“Semua daerah harus duduk bersama mengatasi kemacetan. Bukan hanya kepentingan Kota Batu, tapi Malang Raya,” katanya.

Libur Natal dan Tahun Baru, Siap-siap Terjebak Macet di Batu!

Terjadi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Pattimura, Kota Batu, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Petugas menerapkan jalur satu arah.(Miski)
Terjadi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Pattimura, Kota Batu, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Petugas menerapkan jalur satu arah.(Miski)

MALANGVOICE – Arus lalu lintas di Kota Batu mengalami peningkatan sepekan terakhir, jelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Terlihat mulai diberlakukannya jalur satu arah sejak Senin (19/120), lalu. Meliputi Jalan Dewi Sartika-Agus Salim-Imam Bonjol-Jalan Pattimura.

Tahun 2015, ada 44 ribu lebih kendaraan ke luar-masuk Kota Batu setiap harinya. Jumlah tersebut meningkat drastis di hari H Natal dan Tahun Baru. Di tahun sebelumnya, jumlah kendaraan berkisar 20 ribu-25 ribu. Didominasi kendaraan pribadi, baik roda dua dan empat.

Kepolisian dan pemerintah bersiap diri menyambut serbuan wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Batu, melalui Operasi Lilin Semeru 2016. Polres Batu menerjunkan 165 personel, dibantu dari TNI, Dinas Perhubungan, dan sejumlah elemen lainnya.

Pos pengamanan dan pelayanan juga didirikan. Di antaranya Pos Pam Pendem, Dewi Sartika, Selecta, Alun-alun dan Pait. Bahkan, tim pengurai kemacetan disiapkan apabila sewaktu-waktu kemacetan parah terjadi.

Kasatlantas Polres Batu, AKP Ari Galang Saputra mengatakan, penyebab utama kemacetan karena tingginya volume kendaraan wisatawan yang masuk ke Kota Batu.

Tidak menutup kemungkinan jumlah kendaraan tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya.

“Jumlah kendaraan tiap tahun terus meningkat. Sementara kapasitas jalan yang ada terbatas,” kata dia saat berbincang dengan Mvoice.

Galang, sapaan akrabnya, memprediksi titik kemacetan akan terjadi di sepanjang jalan protokol menuju Kota Batu, Jalan Dewi Sartika, dan Alun-alun Batu.

Volume kendaraan yang masuk ke Kota Batu didominasi dari arah Karangploso- Batu atau dari arah Surabaya. Sedangkan dari arah Blitar melintasi Kota Malang-Batu. Sedangkan Pujon-Batu volume kendaraan disinyalir lebih rendah.

Aparat belum dapat membatasi kendaraan besar masuk Kota Baty. Sejauh ini kebijakan baru diterapkan pada saat wekeend.

“Kepadatan arus lalu lintas tidak bisa dihindarkan, tapi kami upayakan kepadatan tidak terlalu parah,” jelasnya.

Petugas tidak akan mengarahkan kendaraan melintas di jalur alternatif, kecuali pada saat tertentu. Di antaranya jalan Pendem-Desa Torongrejo-Jalan Wukir. Dadaprejo-Proliman-Tlekung-Jalibar-Jalan Abdul Gani. Dadaprejo-Proliman-Junrejo-Oro-oro Ombo-Dewi Sartika-Agus Salim-Sultan Agung, serta Jalan Raya Karangploso-Giripurno-Pandanrejo-Simpang Bendo.

“Kami maksimalkan jalan utama terlebih dahulu,” beber dia.

Galang mengimbau pengguna jalan tidak melanggar lalu lintas. Pihaknya akan tegas menindak kendaraan yang jelas-jelas melanggar, apalagi pengemudinya belum mengantongi SIM dan kelengkapan surat.

Pihaknya menyarankan pengendara mencari jam-jam longgar, baik mau ke luar atau pun masui Kota Batu.

“Harap sabar saat terjebak macet. Jika mau terhindar macet, bisa berangkat pagi-pagi atau di atas pukul 22.00 malam, baik ke luar dan masuk ke Kota Batu,” papar dia.

Ditambahkan, tingkat kecelakaan selama libur panjang di tahun 2016 terbilang rendah. Ia berharap, libur panjang Natal dan Tahun Baru tidak sampai terjadi kecelakaan.

“Selama ini kebanyakan kendaraan mogok di tengah jalan. Kalau pun ada, tidak sampai menelan korban jiwa,” pungkas dia.

Mengapa Malang Macet? Ini Komentar Pakar Transportasi…

Agus Dwi Wicaksono (anja)
Agus Dwi Wicaksono (anja)

MALANGVOICE – Kemacetan disebabkan kurangnya infrastruktur? Atau indisipliner pengguna jalan? Atau kekurangan transportasi umum yang nyaman dan efektif?

Jika membahas soal macet di Kota Malang, maka ada dua faktor utama yang harus diperhatikan. Menurut pakar perencanaan wilayah kota bidang transportasi, Dr Ir Agus Dwi Wicaksono, kemacetan disebabkan dua hal pokok, yaitu volume dan kapasitas.

Faktor volume berkaitan dengan arus kendaraan. Setiap tahun, pertumbuhan kendaraan seperti mobil dan sepeda motor lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jalan yang tersedia. Menurutnya, masyarakat cenderung memilih kendaraan pribadi karena lebih fleksible, cepat dan nyaman.

“Transportasi umum dianggap kurang memberikan kenyaman, tidak fleksible juga. Maka pantas saja kalau masyarakat beralih ke kendaraan pribadi,” paparnya saat ditemui MVoice di kantornya.

Selain itu pada jalan-jalan tertentu seperti Soekarno Hatta, contohnya, sering macet karena banyaknya arus. Arus dibedakan menjadi dua macam, arus lokal dan arus menerus. Arus lokal artinya kendaran yang lewat di jalan itu memang memiliki tujuan di suatu tempat disekitar jalan itu. Sedang arus menerus, adalah kendaraan yang lewat ke suatu tempat namun harus melewati Suhat terlebih dahulu. Misal, dari pasar Blimbing ke Dieng, atau dari pasar Blimbing ke Dinoyo, mau tidak mau, jalan Suhat adalah jalur tercepat.

“Nah, masalahnya adalah arus yang paling banyak lewat di sekitar jalan Suhat adalah arus menerus alias yang sekedar lewat saja. Semua kendaraan dari berbagai wilayah menumpuk disitu, ibarat pembulu darah, kendaraan itu seperti sel kolestrol menyumbat yang lain,” tambahnya lagi.

Ia melanjutkan, penataan dan struktur kota Malang memang bermasalah sejak awal. Jalan alternatif kurang, sehingga banyak terjadi penumpukan kendaraan di ruas-ruas jalan tertentu.

Selanjutnya dijelaskan, faktor kapasitas berkaitan dengan ruas dan lebar jalan. Dibuat selebar apapun jalan di Kota Malang, kapasitas jalan tetap saja akan berkurang ketika ada kendaraan yang berhenti sembarangan, mobil parkir di pinggir jalan sembarangan, motor belok masuk ke gang, belum lagi PKL yang semakin menjamur, wisata kuliner dimana-mana sehingga parkiran motor meluber ke badan jalan dan sebagainya. Hal demikian membuat jalan yang seharusnya lancar menjadi macet.

“Jika ingin macet diselesaikan, maka dua faktor itu harus ditangani. Percuma ketika pemerintah melebarkan jalan, tapi tidak diimbangi dengan pengendalian arus. Ya ujung-ujungnya masih macet. Sekarang masih segini macetnya, entah 5-10 tahun lagi, kalau tidak tangani, bisa seperti Jakarta,” tandasnya

Ini Lho, Solusi Macet di Kota Malang Menurut Pakar

Agus Dwi menunjukkan konsep ring road. (Anja)
Agus Dwi menunjukkan konsep ring road. (Anja)

MALANGVOICE – Memacetan yang sering terjadi beberapa titik sangat meresahkan warga Malang Raya. Membludaknya volume arus kendaraan yang tak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur jalan adalah penyebab utama kemacetan.

Demikian, menurut pakar perencanaan wilayah kota bidang transportasi Dr Ir Agus Dwi Wicaksono lic rer reg, kemacetan bisa diselesaikan.

Menurutnya, sejak awal, penataan struktur Kota Malang terutama akses jalan masih tergolong kurang. Itulah kenapa, menurut dia, perlu dilakukan restrukturisasi kota dengan membangun jalan-jalan baru yang bisa menghubungkan wilayah-wilayah tertentu ke pusat kota.

Menurutnya, konsep ring road (jalan lingkar) bisa diimplementasikan di Kota Malang. Dengan adanya ring road kepadatan kendaraan di pusat kota bisa dikurangi, terutama kepadatan akibat para pengendara / pelintas antar kota.

Dengan adanya Ring Road para pelintas antar kota tadi tidak perlu melewati pusat kota tapi hanya melewati pinggiran kota. Atau pelintas dalam kota juga tidak harus melewati jalan utama, namun bisa memilih jalur lain . Sehingga kemacetan di pusat kota bisa berkurang.

“Jogja adalah contoh bagus pemanfaatan ring road,” katanya.

Selain itu, arus kepadatan lalu lintas bisa dikurangi dengan menekan kebutuhan penggunaan mobil pribadi. Salah satu caranya adalah memperbaiki pelayanan angkutan umum dan aksesnya.

“Malah bukan angkutan umum lagi, tapi harusnya angkutan massal. Buatlah masyarakat menemui pilihan bagus ketika naik angkutan umum, lebih nyaman, murah dan fleksible,” tukas pria lulusan salah satu universitas di Jerman ini.

Apa Kabar Kasus Korupsi di Perguruan Tinggi Malang?

korupsi (anja)
korupsi (anja)

MALANGVOICE – Dalam 5 tahun terakhir, ditemukan beberapa kasus korupsi yang berhasil terpantau dan melibatkan civitas akademika dari perguruan tinggi swasta maupun negeri. Hingga 2016, beberapa kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah itu mangkrak belum ada kejelasan

1. Korupsi Pengadaan Lahan UIN

Dugaan kasus korupsi ini sudah mencuat ke permukaan sejak tahun 2008. Namun masih menjadi obrolan hangat saat ini.

Mantan Rektor UIN Malang, Imam Suprayogo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kampus II UIN Maliki. Dalam kasus ini diperkirakan ada kerugian uang negara sebesar Rp 6,8 miliar.

Kasus korupsi itu bermula dari rencana membangun kampus II di Desa Tlekung dan Desa Junrejo, Kota Batu. Pihak kampus mendapat dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 12 miliar pada tahun anggaran 2008 untuk pengadaan lahan seluas 11 hektare.

Hasil penyelidikan Kejari Malang, terdapat mark up harga hingga penggelapan dana pembebasan lahan. Penyelidikan juga menyebutkan ada aliran uang ke rekening sejumlah pihak.

Empat terdakwa dalam kasus yang sama, sudah divonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yakni, Yunus dan Samsul Huda (divonis terlebih dahulu), DR. Jamalul Lail selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dan Muslih Heri selaku anggota Panitia Pengadaan, divonis pada, Senin 24 Nopember 2014.

Tetapi, hingga sekarang, status Imam Suprayogo tidak ada kejelasan.

2. Korupsi Dana Hibah Unikama

Kasus ini bermula ketika Unikama mendapat dana hibah Dikti tahun 2008 sebesar Rp 3 miliar. Dana itu dengan rincian, sebesar Rp 2,3 miliar digunakan untuk pembangunan gedung serbaguna multikultural.

Sedangkan Rp 700 juta untuk pengembangan SDM dan administrasi. Tetapi, pada kenyataannya, gedung itu sudah jadi jauh sebelum proposal diajukan. Oleh karena itu, timbul dugaan penyelewengan dana hibah dan menimbulkan kerugian negara.

Ada 9 nama pejabat yang diduga memakai dana hibah itu. Empat orang yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka di antaranya, ada Sasongko yang menerima Rp 157 juta, Fifa yang diduga menerima uang Rp 2,5 juta saat menjadi bendahara, kemudian pihak ketiga yaitu PT Andriani Putri Karend yang mendapat fee sebesar Rp 11 juta dan Parjito yang menerima sebesar Rp 4 juta.

Saat ini, empat orang itu sudah ada yang sudah divonis dan banding, ada yang masih berstatus tahanan. Namun sudah ditetapkan sebagai tersangka.

3. Korupsi Dana Laboratorium FMIPA UM

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat laboratorium F-MIPA (FAkultas Matematika dan IPA) di Universitas Negeri Malang (UM) disidik Kejati Jatim sejak Januari lalu. Proyek ini dibiayai dari APBN 2009 sebesar Rp 44 miliar. Menjadi masalah karena terjadi mark-up pada realisasinya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim telah menyerahkan laporan hasil audit kerugian negara kasus UM ke Kejati. Berdasarkan hasil audit BPKP, kerugian negara kasus UM sebesar Rp 14,9 miliar.

Belasan miliar kerugian tersebut diduga kuat hasil dari penggelembungan harga pokok satuan (HPS) barang dari total dana proyek Rp 44 miliar yang berasal dari APBN 2009.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis bersalah terhadap tiga dosen dalam kasus ini. Keputusan itu diketok dalam sidang 2013 lalu.

Ketiga terpidana itu adalah pejabat pembuat komitmen Universitas Negeri Malang dalam pengadaan alat laboratorium di FMIPA, Handoyo; ketua panitia, Abdullah Fuad; dan sekretaris panitia, Sutoyo. Ketiganya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemberantasan korupsi merupakan gerakan nasional yang harus diupayakan dengan serius oleh lembaga penegak hukum dan Kejaksaan Negeri mempunyai peran penting di dalamnya.

Oleh karena itu, kejaksaan Negeri Malang harus upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan mandatnya. Jika tidak, maka sama halnya Kejaksaan Negeri Malang menjadi bagian permasalahan bangsa. ,

Tak Cukup Lahan, UB Malah Gratiskan Parkir

Parkir penuh (ist)
Parkir penuh (ist)

MALANGVOICE – Sejak dilakukan kajian lalu lintas dan perparkiran di Universitas Brawijaya (UB) pada 2015 lalu, UB tidak menarik biaya parkir mahasiswanya. Kasubag Humas, Pranatalia Pratami N SAB, menjelaskan, penghapusan biaya parkir ini bertujuan melancarkan lalu lintas dalam dan sekitar kampus.

Meski begitu, awalnya kebijakan ini tidak efektif karena mahasiswa yang membawa kendaraan pribadi ke kampus justru membludak. Dari salah satu hasil kajian, disimpulkan, jumlah lahan parkir dan mahasiswa tidak seimbang. Kenyataan di lapangan memperlihatkan, jumlah mahasiswa lebih banyak dari pada lahan parkir yang tersedia.

Sebagai solusi jangka pendek, UB mengimbau mahasiswa baru tidak membawa kendaraan pribadi ke lingkungan kampus. Harapannya, kendaraan bisa cukup diparkir di lahan yang tersedia.

Pranatalia Pratami N SAB (anja)
Pranatalia Pratami N SAB (anja)

Tetapi, ternyata itu tidak menjamin semua mahasiswa menaati imbauan tersebut. Mayoritas mahasiswa enggan berjalan kaki atau naik kendaraan umum. Sementara itu, UB juga tidak bisa melacak jumlah mahasiswa yang menjalankan atau abai pada imbauan itu. Dengan begitu, langkah ini dinilai kurang efektif.

Menurut pantauan MVoice di lokasi, sebagian mahasiswa kini beralih memarkir kendaraannya di luar kampus, menghindari risiko tidak kebagian lahan parkir. Mereka memilih memanfaatkan lahan parkir di sejumlah titik, antara lain Ketawang Gede, samping MX Mall, dan sekitarnya.

Parkir sembarangan di luar kampus mengharuskan mereka membayar biaya parkir, dan kemanan kendaraan tidak terjamin. Pada poin ini, mahasiswa menjadi pihak kurang diuntungkan.

Alhasil, sebagian mahasiswa mulai berpikir sebaiknya tidak membawa kendaraan ke kampus jika jarak tempat tinggal dan kos dekat. Lia mengatakan, mahasiswa mulai paham bahwa meski parkir gratis, kenyataannya mencari lahan parkir juga sulit.

“Kebanyakan mereka jalan kaki dan naik Go-Jek. Dosen dan karyawan juga kini berpikiran sama. Daripada parkir mending ngangkot, atau naik Go –Jek,” kata lia.

Salah seorang mahasiswa Fakultas Pertanian, Irwan Setyabudi, mengaku lebih memilih berjalan kaki saja atau naik Go-Jek.

“Parkirnya ribet, antri, mungkin karena gratis. Akhirnya susah dapat parkiran. Ya sudah saya naik angkot saja, atau naik Go-Jek. Saya tinggal di Jalan Pisang Coklat Suhat (Sukarno-Hatta), mbak,” kata mahasiswa asal Probolinggo ini.

Sementara itu, terkait pajak, Lia menjelaskan, sejak digratiskan, kini UB tidak perlu lagi membayar pajak parkir ke Badan Pelayanan Pajak Daerah seperti tahun-tahun sebelumnya.

Setahun, Empat Napi Tewas di Lapas Lowokwaru, Siapa Saja?

Lapas Kelas 1 Lowokwawu Malang. (deny)
Lapas Kelas 1 Lowokwawu Malang. (deny)

MALANGVOICE – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Lowokwawu, selama kurun waktu satu tahun mendapati empat narapidana yang tewas dalam penjara.

Terakhir, dikejutkan dengan tewasnya Imam Slamet bin Pramu, Rabu (21/12) lalu. Terpidana kasua uang palsu tangkapan Polres Malang itu ditemukan tergantung di kain sarung yang diikatkan di kayu atas panggung hiburan sebelah lapangan.

Saat ditemukan dan diperiksa petugas, warga Kedung Kandang itu sudah tewas dengan lidah menjulur dan keluar cairan dari kemaluannya, sebagai tanda murni gantung diri.

Kalapas Lowokwawu, Krismono, tak mengerti mengapa Slamet nekat mengakhiri hidupnya seperti itu. Padahal, sebelumnya ia tak menunjukkan gelagat aneh. “Ya dugaannya selalu masalah pribadi atau keluarga,” katanya.

Sebelumnya satu napi lagi, bernama Dhimas Putra Fajar (32), warga Wonokromo, Surabaya gang 7, meninggal dengan cara yang sama, gantung diri, pada 12 Mei.

Tubuh napi kasus pencurian itu ditemukan menggantung dengan kain kaos yang ia ikatkan di teralis jendela tahanan setinggi dua meter.

Penghuni kamar tahanan di sel khusus karena mengidap HIV Aids itu sempat ditolong, namun akhirnya dinyatakan meninggal di RS Saiful Anwar, pukul 05.00 WIB.

“Dulu ia pengguna narkoba parah, dugaan sementara karena putus asa,” jelas Krismono.

Selain itu, satu lagi kasus kematian narapidana di dalam lapas yang membuat heboh, yakni terkena bakteri Leptospira, pada Juli silam.

Wabah yang ditularkan dari air kencing tikus itu menyerang sedikitnya 240 napi. Akan tetapi, dua orang dinyatakan meninggal karenanya, yakni Fahrid Fajari (19) asal Dusun Wonoayu, Kabupaten Malang dan M Robi (38) asal Sukun, Kota Malang.

Fahrid meninggal lebih dulu pada 19 Juni disusul Robi satu bulan kemudian. Keduanya sempat dirawat intensif di RS Saiful Anwar bahkan sampai dioperasi. Namun sayang, takdir berkata lain.

Pihak Lapas Lowokwaru mengonfirmasi awalnya mengira para napi terkena demam berdarah, namun setelah dilakukan pengecekan lewat laboratorium, baru diketahui bahwa itu disebabkan air kencing tikus di beberapa sumber air sehingga terkena Leptospira.

Kebanyakan para napi memang meminum air mentah langsung dari keran. Sehingga, menjadi wajar apabil banyak yang terkena wabah itu.

Dokter Lapas Lowokwaru, Adib Solahudin, menyatakan, bakteri itu memang berbahaya, apalagi penderita sedang tidak dalam kondisi fit atau sakit.

“Jadi memang perlu diambil sampel darah untuk mengecek penyakitnya,” katanya, Senin 18 Juli.

Sejak saat itu, pihak lapas langsung menyatakan kasus Leptospirosis sebagai kejadian luar biasa dan memerangi tikus dengan menaruh jebakan di tiap titik. Hasilnya terbukti baik dan bisa menekan peredaran hewan pengerat itu.

Selanjutnya, pada 2017 mendatang. Kata Krismono akan menggalakkan bimbingan psikologi pada para napi agar tidak terlalu tertekan dan melakukan tindakan bunuh diri. Terlebih, warga binaan pemasyarkatan sudah melebihi kapasitas hingga 50 persen.

“Memang diakui banyak yang stres karena itu kami perlu terus adakan pendekatan,” tandasnya.

Dampak Sungai Brantas Tercemar: Bahaya Diare hingga Kanker

Permukiman Warga di Bantaran Sungai Brantas Kota Malang (Miski)

MALANGVOICE – Musringah (64), warga RT 03/RW 12, Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang merasa terbantu dengan kehadiran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Saat berkunjung ke rumahnya, dia sedang sibuk mencuci piring di depan rumahnya. Aktivitas tersebut menjadi pekerjaan rutin sehabis masak.

Musringah tinggal memutar kran, air otomatis keluar. Ia mengaku selain untuk mencuci, air PDAM tersebut ia gunakan untuk mandi, memasak dan kebutuhan air minum. Ia tak lagi menggunakan sumur yang lokasinya tak jauh dari rumahnya.

Musringah, Warga Bantaran Sungai Brantas

“Dulu, masih kuat nimba, ya pakai air sumur. Baik mandi, nyuci pakaian dan perabotan dapur,” katanya.

Sumur yang hanya berjarak 6 meter dari Sungai Brantas ini dimanfaatkan sebagian warga RT 03/RW 12 yang berada di bantaran sungai. Di sebelah sumur terdapat toilet umum-biasa digunakan warga yang belum atau tidak memiliki jamban alias water closet (WC) di rumahnya.

Senada dengan Musringah. Warga lain, Srimunah (86) mengaku menggunakan toilet umum tersebut. Kendati sudah puluhan tahun tinggal di bantaran sungai, Srimunah belum memiliki WC. Sebelum toilet umum dibangun tahun 2000-an, Srimunah dan warga memilih buang air besar (BAB) di sungai. Ibu tiga anak ini juga memanfaatkan air sumur di dekat toilet umum untuk mandi, memasak dan mencuci pakaian. Srimunah mengaku sudah biasa mandi menggunakan air sumur yang berada tidak jauh dari aliran Sungai Brantas. Gejala gatal-gatal hingga bintik-bintik merah di tangannya selepas mandi dinilai lumrah.

“Dulu air sungai masih cukup bersih, sekarang saja sudah begitu kondisinya,” ujar dia menyadari perubahaan kualitas air. Kondisi tersebut juga dirasakan warga lain, Rofii. Warga Jalan Kaliurang`Barat, Kelurahaan Samaan, Kota Malang, ini harus beralih menggunakan air PDAM untuk kebutuhan di rumah tangganya. Sebelumnya, ia bersama warga lain memanfaatkan air sumur yang tidak jauh dari aliran Sungai Brantas itu untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Berubahnya warna air serta kualitas air menjadi alasan warga mengurangi aktivitas di Sungai Brantas. Meski begitu, Rofii tidak memungkiri anak-anak di kampungya masih gemar mandi di sungai. “Dulu cari mudahnya. Apa-apa ya ke sungai, mandi, BAB maupun nyuci. Hampir semua warga memanfaatkan aliran Sungai Brantas, sebelum kondisinya seperti sekarang,” ujar Rofii.

Di Rukun Warga (RW) 12 Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, sendiri terdiri dari 4 Rukun Tetangga (RT), setiap RT terdapat 55 kepala keluarga (KK). Tiga RT di antaranya telah tersedia toilet umum yang dimanfaatkan bersama. Ketua RW 12, Valentinus mengatakan, RW 12 dulunya dikenal dengan kawasan kumuh. Permukiman yang padat, ditambah berada tepat di bantaran Sungai Brantas. Sejak Agustus 2016 lalu, daerahnya terlihat bersih dan tidak kumuh. Lantaran kampung ini menjadi sasaran program kampung tematik dengan sebutan Kampung Tridi. Tidak jauh dari kampung ini telah berdiri Kampung Warna Warni.

Komunitas