MALANGVOICE– Bencana banjir turut mengintai Kota Batu selain ancaman tanah longsor di kala musim hujan tiba. Dampaknya membuat masyarakat yang berada di area rawan selalu dilanda kecemasan setiap hujan deras mengguyur. Seperti masyarakat yang bermukim di sekitar Kali Paron Dusun Beru, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
Legislatif mengusulkan agar eksekutif melakukan penanganan jangka pendek dan jangka panjang guna mengatasi permasalahan banjir. Salah satunya dengan melakukan pembenahan kanal Kali Paron yang direncanakan dengan anggaran senilai Rp3,3 miliar.
“Anggaran tersebut berfungsi untuk melakukan sejumlah pembangunan di Kali Paron,” ucap Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi.
Selain itu pihaknya mengusulkan penanganan jangka panjang berupa gerakan penghijauan di kawasan hulu sungai. Lantaran kawasan hulu yang seharusnya menjadi area tangkapan air, kini banyak beralih fungsi menjadi lahan terbuka untuk pertanian. Akibatnya memicu banjir disertai material lumpur hingga tumpukan sampah.
“Ini menjadi PR pemerintah kota. Sebab ketika lahan sudah beralih fungsi, sudah tidak ada lagi tegakan untuk menahan air. Perbaikan sebaik apapun, jika di hulu sungai tidak dilakukan penanganan dengan baik, maka akan tetap sama saja,” katanya.
Baca juga:
Kuasa Hukum James Bantah Pembunuhan dan Mutilasi Direncanakan
Kerja Sama dengan PLN, Bapenda Kota Malang Komitmen Tingkatkan Pelayanan
Desa Wisata Gunungsari Tempat Berlibur Alternatif di Kota Batu
Kompol Aristianto Jabat Kasatlantas Polresta Malang Kota
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurrochman mengusulkan pengadaan early warning system (EWS) sebagai pendeteksi dini potensi banjir.
“Kami rasa Kota Batu juga harus ada EWS untuk deteksi dini potensi banjir. Ketika ada gerakan air dari wilayah hulu bisa diketahui lebih awal dan tidak ada keterlambatan dalam penanganan. Sehingga warga tidak merasa was-was lagi,” tutur Nurochman.
Kepala BPBD Kota Batu, Agung Sedayu menuturkan, pihaknya melakukan pemetaan potensi bencana sebagai rencana kontijensi sekaligus mitigasi meminimalisir risiko yang ditimbulkan. Menurutnya ancaman potensi bencana tersebar di 7 titik. Bencana tanah longsor masih mendominasi. Karena itu pengadaan EWS diprioritaskan untuk ancaman bencana longsor.
Dalam lima tahun terakhir ini, Agung mengungkapkan, BPBD Kota Batu telah memasang 12 unit EWS di 12 titik rawan longsor di Kota Batu. Bahkan di tahun 2021 lalu, dari pemasangan EWS tersebut telah membuahkan hasil yang sangat baik.
“EWS di Gunungsari sudah bekerja dengan baik. Sebelum tanah longsor terjadi, sudah ada deteksi dini. Sehingga ada 15 KK terdampak tanah longsor yang kamu evakuasi lebih dulu. Kemudian setengah jam kemudian terjadi tanah longsor,” ungkap Agung.
Baca juga:
Petakan Daerah Rawan Bencana, Kota Batu Dibayangi Banjir dan Tanah Longsor saat Musim Hujan
Pj Wali Kota Batu Terbitkan SE, Bagi Tugas Antisipasi Potensi Bencana di Musim Hujan
Susur Sungai Petakan Sebaran Bendungan Alam Agar Banjir Bandang Tak Terulang
Lahan Hutan di Kawasan Gunung Arjuno-Welirang Dipulihkan Pasca-karhutla
Masyarakat Desa Bumiaji Unjuk Rasa Menuntut Solusi Persoalan Banjir
BPBD Kota Batu Sebar EWS di Sejumlah Area Rawan Longsor
Soal EWS banjir, Agung mengungkapkan jika pihaknya sudah berencana melakukan pemasangan alat tersebut. Alat tersebut berfungsi untuk mengukur muka air. Jika muka air di kawasan hulu sungai ketinggiannya sudah mencapai batas maksimal. Alat tersebut akan langsung mengirimkan sinyal bahaya.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, kami sudah memulai. Dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi negeri. Dimana didalam klausulnya, untuk mengembangkan EWS banjir bandang,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, untuk menentukan dimana titik-titik pemasangan EWS banjir itu, pihaknya bekerjasama dengan tim gabungan. Terdiri dari Perhutani dan Tahura R Soerjo. Sebelumnya pihaknya juga telah melakukan mitigasi di kawasan Pusung Lading dan Kali Ledok kawasan Gunung Arjuno.
“Dari pemetaan itu, ada titik-titik ideal untuk dipasang EWS banjir. Tentunya akan dipasang di daerah hulu yang mengalir ke daerah hilir dan ada perumahan warga,” tuturnya.
Pihaknya memperkirakan, untuk merealisasikan hal tersebut, satu alat EWS butuh anggaran sekitar Rp150 juta. Tergantung dari sistem dan teknologi yang ditetapkan dari masing-masing EWS tersebut.
“Ada EWS manual ada EWS dengan sistem digital. Harganya pasti beda. Jika EWS semakin digitalisasi, tentunya harga akan semakin mahal. Sebab itu kami gandeng perguruan tinggi untuk merealisasikan hal tersebut,” imbuh dia.
BPBD Kota Batu menargetkan, untuk melakukan pengadaan alat tersebut bisa dilakukan tahun ini, atau paling lambat tahun depan. “Targetnya tahun ini, kalau tidak bisa ya tahun depan. Tapi yang pasti, kami sudah punya arah kesitu,” ucap Agung.(der)