MALANGVOICE– Masifnya alih fungsi lahan di wilayah Kecamatan Bumiaji, Kota Batu berpotensi mengundang bencana hidrometeorologi. Padahal wilayah memiliki kontur perbukitan dengan lahan miring sekaligus merupakan kawasan penyangga hulu Sungai Brantas. Meski begitu, lanskap kawasan hutan di wilayah ini perlahan-lahan dibuka menjadi areal pertanian tanaman semusim.
Perubahan lanskap alam di wilayah Kecamatan Bumiaji mengakibatkan merosotnya daya dukung lingkungan. Kawasan hutan yang seharusnya menjadi penyangga ekologis seharusnya tak boleh asal dialihfungsikan. Apalagi kawasan ini memiliki fungsi sebagai area resapan yang seharusnya membutuhkan tanaman tegakan. Situasi ini diperparah pula dengan dibukanya kawasan wisata serta kehadiran cafe-cafe dengan mendirikan bangunan permanen.
Kuasa Hukum Mikutopia Patahkan Rumor Penyegelan Tempat Wisata
Data lapangan menunjukkan perubahan fungsi lahan hutan menjadi pertanian hortikultura mencapai 109,188 hektare. Perubahan pola tanam di lahan miring memicu erosi cukup tinggi. Dampaknya, sedimentasi yang masuk ke aliran sungai diperkirakan mencapai 97.107 meter kubik per tahun. Material tanah yang terbawa air ini kemudian menyebabkan pendangkalan sungai dan memperbesar potensi luapan saat hujan deras.
“Kondisi itu dinilai menjadi faktor utama banjir yang sempat merendam permukiman warga serta mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah hilir,” kata Wali Kota Batu, Nurochman.
Upaya menjaga kelestarian hutan penyangga di Kota Batu mulai disiapkan lebih terarah. Pemkot Batu merancang skema penyelamatan kawasan hutan yang tidak hanya menitikberatkan pada konservasi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani yang selama ini menggantungkan hidup dari kawasan tersebut.
Karena itu, ia mendorong adanya transformasi pola tanam di kawasan hulu Bumiaji. Petani diharapkan beralih dari tanaman semusim menuju tanaman tegak yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sekaligus berfungsi menjaga konservasi tanah. Program pemulihan ekosistem hutan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dijadwalkan berjalan pada periode 2026 hingga 2028.
Program ini menyasar kawasan penyangga di sekitar Tahura Raden Soerjo yang selama ini menjadi wilayah penting bagi keseimbangan ekosistem di Kota Batu. Salah satu fokus utama program adalah mendorong perubahan pola tanam petani dari sistem tradisional menuju agroforestri yang lebih ramah lingkungan.
Melalui skema tersebut, Pemkot Batu berharap ketergantungan petani pada tanaman sayur di lahan miring dapat berkurang secara bertahap. Sebagai gantinya, petani diarahkan menanam tanaman keras yang lebih bersahabat dengan kondisi ekologi sekaligus memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang.
Menurut Cak Nur, menjaga hutan tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan larangan. Pemerintah harus memastikan masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar hutan tetap memiliki sumber penghasilan yang layak.
“Kita tidak bisa bicara menjaga alam kalau urusan perut masyarakat tidak terpikirkan. Karena itu program ini dirancang agar kesejahteraan petani dan fungsi ekologi berjalan beriringan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, skema yang disiapkan mengusung pendekatan keseimbangan antara ekonomi dan konservasi. Sekitar 60 persen fokus program diarahkan untuk penguatan ekonomi masyarakat, sementara 40 persen lainnya untuk menjaga fungsi ekologis hutan secara murni.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap kawasan hutan tetap terjaga sekaligus mampu mengurangi risiko bencana lingkungan. “Kalau ekosistemnya sehat, saat hujan tidak banjir dan saat kemarau tidak terjadi kebakaran,” tambahnya.
Program ini akan dijalankan melalui tiga langkah utama secara simultan. Pertama, reboisasi strategis dengan menanam komoditas bernilai ekonomi seperti alpukat, kopi dan sukun di lahan miring seluas sekitar 650 hektare.
Pemilihan komoditas tersebut bukan tanpa alasan. Selain memiliki nilai ekonomi bagi petani, tanaman keras tersebut juga berfungsi sebagai tegakan pelindung yang mampu menahan erosi dan mengurangi potensi longsor.
Langkah kedua adalah penguatan sektor produktif petani. Pemkot Batu berencana memberikan dukungan alat pascapanen seperti mesin pemecah biji dan grinder kopi. Selain itu, pemerintah juga berupaya membuka akses pasar yang lebih stabil bagi komoditas yang dihasilkan oleh petani hutan.
Langkah ketiga adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Program sosialisasi dan pendampingan akan dilakukan kepada sekitar 327 petani agar memiliki pemahaman yang sama dalam menjaga kawasan hutan.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan kelompok tani juga menyampaikan sejumlah aspirasi. Salah satunya berkaitan dengan fluktuasi harga alpukat di pasar serta penataan penerima manfaat program.
Menanggapi hal itu, Cak Nur menekankan pentingnya komitmen bersama dari seluruh anggota kelompok tani yang terlibat. Ia bahkan membuka kemungkinan menerbitkan regulasi atau instruksi resmi untuk memastikan program konservasi tersebut benar-benar berjalan sesuai kesepakatan.
“Saya butuh garansi. Jika pemerintah hadir memberikan dukungan alat dan jaminan pasar, apakah masyarakat siap patuh pada aturan konservasi?” tegasnya.
Program ini diperkirakan melibatkan lebih dari 12 desa di kawasan penyangga hutan Kota Batu. Ia menegaskan akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
“Saya sendiri akan mengecek ke lokasi. Kita harus tahu siapa saja yang benar-benar berkontribusi menjaga hutan,” katanya.(der)