MALANGVOICE – Anggota Komisi E, yang juga sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Provinsi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno mendukung keputusan Bupati Malang HM Sanusi menunda pengajuan dokumen pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada gubernur dan Kemenkes RI.
“Saya lebih sepakat jika PSBB tidak dilaksanakan di Kabupaten Malang. Saya sudah melihat di berbagai tempat dan lapisan masyarakat, ketika PSBB ini diimplementasikan ditengah masyarakat, maka akan menimbulkan pemikiran yang bermacam-macam,” ucapnya, saat ditemui awak media usai mengikuti pertemuan di Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jumat (8/5).
Menurut Untari, Kabupaten Malang ini memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat besar. Jika diberlakukan PSBB, jelas diperlukan persiapan yang ekstra tinggi.
“Saat ini masyarakat kabupaten sudah cukup aware dengan keberadaan Covid-19. Mereka jaga itu sudah siang malam demi melakukan segala hal yang sifatnya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dengan kondisi itu saya mendukung pak Bupati untuk tidak melakukan PSBB,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Untari, dirinya mendorong agar pemerintah desa juga memanfaatkan dana desa untuk kegiatan yang mengarah pada pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
“Para Kepala Desa bisa memanfaatkan DD untuk pengadaan masker yang diperuntukan bagi semua warganya. Berdayakan UMKM yang ada didesa itu supaya roda ekonomi di desa tetap berputar,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Malang H M Sanusi menyampaikan bahwa ada kemungkinan kebijakan PSBB tidak akan diajukan oleh pemkab.
“Kalau nanti perkembangannya tidak melonjak mungkin PSBB-nya bisa ditunda, karena kalau PSBB itu banyak dampak sosial dan ekonomi yang akan bergejolak di masyarakat,” tukasnya.(Der/Aka)