MALANGVOICE – Pasca protes warga terkait persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Malang berencana menambah jumlah kelas atau rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri.
Namun, rencana penambahan jumlah kursi di setiap rombel ini ternyata disangsikan oleh sekolah swasta. Sebab, masih banyak sekolah swasta yang pagunya belum terpenuhi.
“Memang ada keluhan dari sekolah swasta untuk tidak dirombel. Ya, oke tapi harus ada kualitas,” ujar Wali Kota Malang, Sutiaji usai Rapat Koordinasi Penyelenggara Sekolah (Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah Swasta) di Aula Dinas Pendidikan, Rabu (29/5).
Penolakan tersebut dikarenakan apabila sekolah negeri ada penambahan rombel, maka sekolah swasta akan semakin sulit untuk mencari siswa.
Sementara, dari pihak swasta berdalih, kualitas yang diminta Sutiaji tidak dapat tercapai maksimal apabila kesejahteraan guru kurang dan kebutuhan minimal tidak tercukupi.
“Akan ada simulasi kedepan. Kami akan lakukan verifikasi, visitasi di masing-masing sekolah,” tegasnya.
Guna mewujudkan stabilitas kualitas dari masing-masing sekolah swasta, Pemerintah Kota Malang bakal memberikan insentif kepada guru swasta, sama seperti halnya dengan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) di sekolah negeri.
“Harapannya, kalau iti sudah dilakukan maka tidak ada alasan dia menolak siswa. Karena guru sudah tercukupi, kebutuhan PMB (proses mengajar belajar) dengan standar minimal,” paparnya.
Perlu diketahui, GTT kini mendapat insentif Rp 1.750.000 yang sebelumnya hanya menerima Rp 600 ribu saja.
Namun, dikatakan Sutiaji, apabila sekolah swasta tetap tidak berkembang, maka pemerintah terpaksa membuka rombel baru.
“Ya, kalau masih begitu terpaksa kami buka. Kalau kami tambah aja kan sudah 800 atau 900,” pungkasnya.
Diketahui, sekitar 2.632 pendaftar SMP tidak lolos ke SMP Negeri dari jumlah pendaftar sebanyak 9.197. (Hmz/Aka)