MALANGVOICE – Koordinator Badan Pekerja ProDesa, Ahmad Khoesairi mempertanyakan, beredarnya kabar bahwa RSUD Kanjuruhan mengalami defisit anggaran dan tidak memenuhi target PAD.
“Jelas kami mempertanyakan karena RSUD tersebut milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang berstatus badan layanan umum daerah (BLUD),” kata Khoesairi.
Bahkan Khoesairi menganggap aneh (RSUD Kanjuruhan) mengalami defisit dan tidak memenuhi target PAD.
“Kok bisa mengalami itu (Defisit dan Tak Penuhi Target PAD). Kalau lihat gedungnya yang megah, sangat tidak mungkin mengalami defisit, apalagi tidak penuhi target, ini perlu dipertanyakan kinerjanya dan perencanaannya,” ucapnya, Senin (9/1).
Menurut Khoesaeri, RSUD Kanjuruhan di awal tahun 2022 lalu, memiliki selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (SILPA).
Menurutnya jika tidak memenuhi target maka DPRD Kabupaten Malang berkewajiban untuk segera mengambil sikap, karena pelayanan kesehatan itu tidak gratis.
Baca juga:
Bangun Herd Immunity, Sutiaji Serahkan Penghargaan dari Kemenkes RI ke Puluhan Nakes
Kelola Taman Edelweiss, Masyarakat Tengger Hasilkan Hampir Rp1 M
Temuan Kerangka Manusia di Kebun Tebu Kepanjen, Polisi: Analisis Korban Laki-laki
“Kalau gak salah, kemarin itu masih ada SILPA, apalagi ada pencairan dana Covid-19. Masyarakat yang berobat itu tidak gratis loh. Mereka yang gratis itu dibiayai oleh Pemerintah atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” katanya.
“Jadi, patut diduga terlalu memaksakan, perencanaannya patut dipertanyakan, atau disinyalir ada kebocoran anggaran, kok bisa defisit dan tidak memenuhi target,” tegasnya lagi.
Terpisah, Plt Direktur RSUD Kanjuruhan, dr. Bobi Prabowo, Sp.EM membantah tudingan tersebut. Bahkan dia menjelaskan, dalam pemerintahan itu memang harus mentarget untuk semaksimal mungkin, karena Kabupaten Malang itu harus maju.
“Jadi dalam target itu sebesar Rp160 miliar, dan kami berupaya sampai kesana. Kalau tidak sampai sesuai target, itu bukan defisit. Jadi tidak mempengaruhi operasional BLUD yang disesuaikan dengan pendapatan BLUD itu,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Bobi, RSUD Kanjuruhan hingga saat ini akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan maksimal demi kepuasan masyarakat.
“Untuk memaksimalkan pelayanan, kami membuat beberapa inovasi, dan mengubah tampilan RSUD,” tukasnya.
Sebagai informasi, RSUD Kanjuruhan yang berstatus BLUD ini, di tahun 2022 hanya bisa mencatat pendapatan sebesar Rp 130 miliar.
Jumlah itu belum memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan, sebesar Rp 160 miliar.
Selain itu, beredar kabar bahwa RSUD Kanjuruhan mengalami defisit Cash Basic anggaran untuk membeli obat pasien, yang nilainya mencapai sekitar Rp3 miliar.(end)