MALANGVOICE – Presiden Joko Widodo melalui Juru bicaranya Fadjroel Rachman memberikan instruksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat tinggi Negara untuk tidak mengadakan buka bersama (bukber) dan open house selama Ramadan dan Idul Fitri.
Hal tersebut dilakukan guna mencegah adanya kerumunan yang berpotensi menjadi perantara penyebaran covid-19.
Menanggapi instruksi itu, Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, dirinya sepakat dengan larangan bukber dan open house untuk ASN dan pejabat tinggi negara.
“Kalau saya pribadi, bukber itu tetap tidak boleh. Apalagi open house nanti saat Idul Fitri. Pastinya saya sepakat untuk tidak boleh,” ujarnya, Jumat (30/4).
Lebih lanjut, ia menambahkan untuk keputusan penerapan instruksi presiden terkait ASN dilarang bukber dan open house tersebut kembali pada kondisi tiap daerah masing-masing.
“Lebih paham kondisi di daerah tersebut ya Satgas Covid-19 di masing-masing daerah. Contoh, waktu dulu semua Kabupaten/Kota di Jatim sudah menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Lalu Kota Malang kan salah satu yang paling lambat ya, itu karena kami tahu kondisi kasus di Kota Malang ini masih tinggi,” tuturnya.
Pria nomor satu di Kota Malang itu masih menunggu instruksi resmi dari pusat tentang kebijakan larangan bukber dan open house bagi ASN dan Pejabat tinggi.
Selain itu, kebijakan ini juga dianggap bagus sebagai bentuk pengetatan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19.
“Sebenarnya kita menunggu instruksi resmi dari pusat tentang itu (bukber dan Open house ASN). Nanti kita akan susun edarannya ya. Belajar dari India itu kan lengah karena gejolak yang terjadi, kita harus tanggulangi itu,” tandasnya.(der)