MALANGVOICE– Kultur agraris melekat kuat kepada Kota Batu. Sehingga sektor pertanian menjadi satu dari tiga sektor unggula mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun, semakin ke sini, sektor pertanian terkesan dianaktirikan. Para pemangku kebijakan seakan terlena dengan branding baru yakni pariwisata.
Muramnya sektor ini menjadi salah satu faktor enggannya masyarakat, khususnya generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Kondisi ini teramat ironis di tengah isu krisis pangan. Belum lagi, para petani dihadapkan pada persoalan sulitnya mendapat pupuk subsidi.
Timbulnya pergeseran dari sektor pertanian ke sektor pariwisata di Kota Batu, mengusik pikiran Sekjend PKB, M Hassanuddin Wahid. Menurutnya, petani merupakan penyangga tatanan yang menjaga ketahanan pangan negeri. Hal itu, disampaikannya saat kegiatan penyerahan alat pertanian berupa pompa air dan cultivator kepada 12 kelompok tani. Penyerahan bantuan itu digelar di DPC PKB Kota Batu dengan dihadiri perwakilan masing-masing kelompok tani (Sabtu, 18/11).
“Semakin ke sini, malah wisatanya yang digencarkan. Padahal dulunya, Kota Batu identik dengan pertanian. Tapi malah dikesampingkan ketika jadi kota wisata. Sebetulnya, kedua sektor itu bisa diintegrasikan agar kesejahteraan petani meningkat,” kata pria kelahiran Kota Batu yang akrab disapa Cak Udin.
Baca juga:
Puncak PWM, Polinema Gelar Enterprenuers Festival
Tahap Pertama, Sertifikat PTSL Diberikan kepada 200 Warga Desa Pesanggrahan
Sekjen PKB Hasanuddin Wahid Dukung UKW untuk Cetak Jurnalis Berkompeten
DPC PKB Kota Batu Siapkan Nama untuk Bursa Pilwali 2024
Ia menambahkan, bantuan alat-alat pertanian itu berasal dari inisiatif pengurus DPC PKB Kota Batu. Hal itu juga sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Ketum PKB, Muhaimin Iskandar. Para kader partai yang duduk di kursi legislatif mulai, tingkat daerah hingga pusat diinstruksikan untuk memperjuangkan nasib petani. Mengingat kalangan petani merupakan penolong negeri yang berjasa menyediakan kebutuhan pangan.
“Jangan sampai petani ini tersisih oleh sektor baru yang bernama pariwisata. Mereka harus jadi tuan rumah di daerahnya sendiri,” tegas dia.
Baca juga:
Petani Mengeluh Pupuk Subsidi Dibatasi, Pemkot Batu Lapor ke Kementan
Alokasi Pupuk Subsidi Dibatasi, Legislatif Minta Pemkot Batu Bersurat ke Pemerintah Pusat
Petani Jeruk di Desa Tlekung Kota Batu Menjerit
Kota Batu Pertahankan Lahan Sawah Seluas 643 Hektare
Menurutnya, anggota PKB yang duduk di kursi Senayan telah menyampaikan aspirasi petani kepada pemerintah pusat, melalui Kementan. Beberapa usulan yang disampaikan meliputi ketersedian pupuk subsidi agar mudah didapat. Kelangkaan pupuk subsidi yang dihadapi petani karena panjangnya rantai distribusi dan tersandera mekanisme pasar. Persoalan itu perlu diselesaikan secara lintas sektoral mulai dari tataran hingga hilir. Berikutnya pengembangan teknologi pertanian tepat guna, ketersediaan bibit hingga bantuan memperluas pemasaran produk pertanian.
“Kami sampaikan ke Kementan dam disambut baik. Kalau langkah itu digarap secara komprehensif, maka kami optimis muncul petani-petani muda,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Batu, Nurrochman berpendapat kelangkaan pupuk subsidi mengakibatkan petani makin merana. Karena mereka terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga lebih mahal. Ujungnya, produk pertanian yang dijual harganya melambung dan imbasnya menyengserakan masyarakat.
“Pertanian merupakan tulang punggung tapi belum digarap secara serius. Apalagi di Kota Batu masyarakatnya petani. Perlu ada terobosan, misalnya kelompok tani diberdayakan menjadi badan usaha agar memangkas distribusi pupuk subsidi. Sehingga bisa memutus terjadinya monopoli pasar,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Batu itu.
Pihaknya, juga menyangkan kebijakan pemerintah pusat yang membatasi alokasi pupuk subsidi hanya untuk sembilan komoditas pertanian strategis yang berdampak inflasi. Antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao dan kopi.
Kebijakan itu membuat petani kelimpungan. Terutama mereka yang membudidayakan tanamam di luar sembilan komoditas pertanian strategis. Terlebih, di Kota Batu sebagian besar merupakan petani hortikultura, membudidayakan sayuran dan buah.
“Pembatasan pupuk subsidi tidak sesuai dengan kebutuhan yang berbeda di tiap daerah. Saran saya, Pemkot Batu menyurati Kementan maupun Presiden agar ada kebijakan khusus. Penerima bantuan berdasarkan by data,” ujar politisi PKB itu.