01 December 2022
01 December 2022
22.5 C
Malang
ad space

Internasionalisasi Bahasa Indonesia melalui MEA

Oleh: Uni Sofiah *

MALANGVOICE-Bahasa Indonesia dikukuhkan pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, dalam momen Sumpah Pemuda. Namun baru ditetapkan sebagai bahasa negara tepat satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, yakni 18 Agustus 1945. Ketetapan itu tercantum dalam UUD 1945 Pasal 36. Hingga kini, sudah tujuh puluh tahun Bahasa Indonesia mewarnai komunikasi bangsa.

Sejalan dengan perkembangannya, Bahasa Indonesia terus melakukan penyempurnaan untuk tetap diminati masyarakat, baik Indonesia sendiri maupun internasional. Internasionalisasi Bahasa Indonesia tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang merupakan payung hukum Bahasa Indonesia.

Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Pasal 44 Ayat 1 dan 2).

Keikutsertaan Bangsa Indonesia dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) meningkatkan peluang bagi Bahasa Indonesia untuk dieksplor ke kancah internasinal. Selain itu juga menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi MEA. Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu, memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Sebab, bahasa Melayu telah lama menjadi Lingua Franca di kawasan Asia Tenggara.

Potensi besar Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari banyaknya penutur Bahasa Indonesia, yakni 300 juta penutur. Tata Bahasa Indonesia yang sederhana dan teratur serta penggunaannya dalam percakapan relatif mudah dipelajari, sehingga kata-kata

dalam Bahasa Indonesia seperti batik dan keris juga dipakai oleh beberapa negara di Eropa dan Amerika.

Indonesia yang kaya akan kebudayaan dan sumber daya alam dapat memikat para wisatawan dari berbagai negara untuk berkunjung. Dengan kunjungan ini Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar jika wisatawan berniat untuk menggali, meneliti, dan mempelajari budaya Indonesia.

Di Eropa, bahasa Indonesia dipelajari di delapan universitas, dua negara di Amerika Utara, Beijing, Bangkok, Kazakhstan, Osaka, Aucklan, Pusan, Tasmania, dan Cebu City. Sarjana Indonesia yang tergabung dalam komunitas sarjana internasional yang mengkhususkan Bahasa Indonesia, antara lain Italia, Tasmania, Estonia, Israel, India, Republik Ceko, Swiss, Belanda, Rusia, Irlandia, Jerman, Taiwan, Finlandia, Thailand, dan Prancis.

Bipa (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) tersebar di 74 negara, termasuk Indonesia, dan meliputi 219 buah lembaga. Sebanyak 26 negara menyelenggarakan kursus Bahasa Indonesia untuk warganya melalui Bipa, yakni Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Austria, Belanda, Bulgaria, Ceko, Cina, Denmark, Filipina, Hongkong, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Mesir, Norwegia, Papua Nugini, Prancis, Rusia, Suriname, Swedia, Swiss, Vatikan, dan Vietnam.

MEA diharapkan sebagai langkah awal menginternasionalisasi Bahasa Indonesia, dengan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi MEA. Dengan ini Bahasa Indonesia lebih mudah menjadi bahasa internasional. Peluang lain selain menjadi bahasa internasional, kebudayaan Indonesia seperti batik, wayang, tarian daerah, dan reog, akan mudah dikenal dunia.

*Uni Sofiah, Mahasiswa Semester 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unisma.

Penyakit Hukum Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 dan Masyarakat Sebagai Tumbalnya

Oleh: Ferry Anggriawan SH., MH

Diundangkannya Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo beserta Kementerian Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly tertanggal 6 Mei 2020, ibarat hujan yang diharapkan pada musim kemarau panjang, tetapi ia datang dengan banjir bandang yang menyirami, sekaligus menyapu dan menghancurkan harapan tersebut.

Sebagian harapan juga dialami penulis ketika sebulan yang lalu datang ke Kantor BPJS Kota Malang untuk mengurus administrasi terkait perubahan data, sekaligus menanyakan reaksi BPJS pasca Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020 yang mengabulkan keberatan uji materiil dari pemohon Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) terkait pembatalan kenaikan tarif iuran BPJS baik kelas 1,2 dan 3 sontak saya menanyakan hal tersebut “mas kapan iuran mulai diturunkan?, kan sudah diputus sama MA kemarin! Dengan tenang customer service menjawab “nunggu Perpresnya keluar mas ya”.

Ditengah krisis kesehatan karena adanya pandemi covid 19 yang berdampak pada melemahnya perekonomian di Indonesia, Peraturan Presiden yang diharapkan itu datang dengan tujuan berbeda yang justru mencederai hukum dan keadilan. Seolah tidak ada respect terhadap Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020. Peraturan Presiden yang diharapakan dapat menyesuaikan dengan Putusan MA tersebut, justru bertentangan dengan tetap menaikkan iuran tersebut melalui Pasal 34 ayat 7 Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020. Presiden memang mempunyai kewenangan dalam hal ini, tetapi secara etika hukum, ini adalah abuse of power yang mengakibatkan penyakit hukum di Indonesia.

Penyakit hukum adalah penyakit yang diderita oleh hukum itu sendiri, yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya secara optimal. Penyakit hukum itu dapat menimpa “substansinya”, “strukturnya” dan “kultur hukum”-nya. Setelah melihat pertimbangan hakim MA dalam Putusan MA tersebut, kenaikan tarif yang diakibatkan karena defisit Dana Bantuan Sosial, disebabkan karena adanya kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS, tetapi yang menanggung beban kesalahan dan kerugian tersebut adalah rakyat dengan dijadikan tumbal untuk membayar iuran dua kali lipat dari sebelumnya, untuk menutupi defisit keuangan tersebut. Ini adalah penyakit hukum “struktural” dalam BPJS.

Penyakit hukum “substansi”-nya, terletak pada tetap dinaikkannya iuran BPJS melalui Pasal 34 ayat 7 Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 yang secara otomatis memberikan kekuatan hukum dalam penerapannya. Jika kita cermati, fungsi Pepres itu sendiri adalah melaksanakan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi. Ratio decidendi (alasan putusan) Hakim MA melalui Putusan No 7P/HUM/2020 menyatakan bahwa kenaikan tarif tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Pasal 2 Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dalam teori jenjang norma Peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya, berarti Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, karena Perpres berada dibawah Undang-Undang. Fakta hukum yang terjadi Pasal 34 ayat 7 Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 tetap diundangkan oleh Presiden Jokowi, meskipun secara konsep hukum bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya.

Res Judicata Pro Veritate Habetur”artinya apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Putusan Hakim MA melalui Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020 seharusnya dianggap benar dan diterapkan dalam produk hukum pemerintah melalui Perpres terkait masalah iuran BPJS, tetapi budaya hukum Pemerintah berkata lain, nilai-nilai kebenaran yang sudah diuji di pengadilan, tidak dianggap benar oleh pemerintah, bahkan dihilangkan dari aturan pelaksananya. Ini adalah penyakit hukum pemerintah dari segi “kultur”-nya.

BPJS adalah instrumen Pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara melalui jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi dengan bersama menjaga kesinambungan financial yang diharapkan menjadi solusi, menjamin penyembuhan penyakit-penyakit yang diderita oleh warga negara Indonesia. Tetapi Presiden harus melihat lebih jauh daripada itu, karena masih ada penyakit-penyakit hukum yang diidap oleh BPJS itu sendiri dan itu termasuk tugas anda untuk menyembuhkannya.

*)Ferry Anggriawan SH., MH, dosen di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Dialektika Moral dan Hukum untuk Buruh Tani Pencuri Ponsel

Ferry Anggriawa S.H., M.H

Oleh: Ferry Anggriawa S.H., M.H

Gambaran umum yang terjadi di tengah forum diskusi hukum Indonesia, baik yang terjadi di forum akademik, hingga warung kopi, ketika seseorang terkena kasus hukum atau terbukti telah melakukan tindak pidana, hulu dari pembicaraan tersebut adalah yang bersangkutan terkena kasus hukum, karena melanggar salah satu Pasal atau lebih dari Undang-undang yang ada di Indonesia. Hilir dari pembicaraan selanjutnya adalah munculnya teori-teori hukum dari bebagai ahli hukum, untuk memperkuat analisa atas dasar hukum yang telah disebutkan. Disitulah mimbar dialektika hukum yang sering kita lihat dan kita rasakan.

Mimbar dialektika hukum tersebut akan berbeda ketika kita melihat kisah salah satu buruh tani di Garut yang mencuri ponsel tetangganya, demi anak supaya dapat belajar secara online, yang sudah 10 hari tidak mengikuti pelajaran sekolah, dikarenakan tidak mempunyai ponsel. Disini bukan lagi membicarakan apakah perbuatan bapak tersebut termasuk tindak pidana pencurian yang direncakan atau tidak terencana, tetapi kita diajak berselancar secara epistimologis kenapa bapak itu mencuri? Dan secara aksiologis bagaimana hukum hadir ditengah realitas kasus pencurian yang dilatar belakangi ketidakberdayaan seorang secara ekonomi, kemudian terpaksa mencuri, karena harus bertanggungjawab terhadap pendidikan anaknya!

Jika kita melihat pencurian tersebut dari sudut pandang KUHP dan KUHAP, maka sudah jelas, bapak ini harus diproses melalui fakta-fakta hukum yang bersifat meteriil dan hukum acara pidana. Tetapi penulis menemukan sesuatu yang berbeda dalam kasus ini, korban yang kehilangan ponsel mencabut laporan pencurian dan hadirnya Kejaksaan Negeri Garut bukan untuk menelusuri kasus ini, tetapi untuk memberikan Ponsel kepada yang bersangkutan. Ini adalah fakta bahwa hukum hadir bukan hanya untuk menghukum seseorang, tetapi hukum bisa hadir untuk memberikan solusi atas realita yang dihadapi masyarakat di era pandemi covid 19 dengan rasa yang berbeda.

Hukum merupakan otoritas besar dengan tujuan menata kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat diabaikan. Disinilah sering terjadi persinggungan bahkan konflik antara the legal and the social. Supremasi hukum harus ditegakkan tetapi tidak jarang penegakan hukum tersebut jauh dari realita yang diharapkan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa the legal and the social memiliki optik yang berbeda tetapi objek kajian yang sama yaitu kehidupan bermasyarakat. Gagasan berhukum harus berelaborasi dengan berfikir hukum secara sosial, karena hukum tidak bisa dipisahkan dengan realita sosial yang terjadi di masyarakat.

Hukum adalah seni berinterpretasi, ditulisan ini penulis mencoba menginterpretasi kasus hukum bukan dengan hukum tertulis, tetapi dengan nilai dan moral yang sudah diaktualisasikan baik oleh korban maupun aparat hukum yang diwakili oleh Kejaksaan Negeri Garut. Tujuan supremasi hukum bukan hanya berjalannya peraturan hukum yang sudah ada kemudian diterapkan, lebih dari itu tujuan supremasi hukum adalah kemanfaatan yang memiliki dampak positif lebih besar akan keberadaan hukum itu sendiri.

*) Ferry Anggriawa S.H., M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Kartu Pra Kerja: Bukan Solusi di Masa Pandemi

Dinda Putri Wahyuningtias

Program kartu Pra Kerja tidak habis-habisnya menjadi perhatian masyarakat. Program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran ini terbukti menuai banyak polemik.

Pemerintah berharap kartu sakti tersebut dapat meringankan beban masyarakat di masa pandemi. Namun, kecurigaan masyarakat terus berembus kencang seiring dengan berlanjutnya program ini.

Polemik yang datang bukannya tidak berdasar, namun malah sumber polemik tersebutlah yang sangat mudah ditemukan. Dengan adanya program yang mengahbiskan 20 triliun rupiah tersebut, apakah dapat menghasilkan dampak positif yang sepadan? Kematangan konsep program hingga keseriusan pemerintah menjalankan program menentukan bahwa program belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa pandemi.

Di saat seseorang berhasil lolos menjadi peserta program, pelatihan kerja akan diberikan secara daring. Peserta akan dirujuk ke portal-portal pembelanjaran yang dipercaya pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, peserta juga mendapatkan uang intensif secara berkala dalam empat bulan sebesar 2.4 juta. Namun, program yang bertujuan mulia ini mampukah memberikan efek positif yang nyata kepada masyarakat?

Bermacam-Macam Polemik
Sebelum polemik yang sudah umum mulai bermunculan, baiknya dikaji dahulu apakah program ini tepat dilakukan pada masa pandemi. Terlepas program ini sebagai perwujudan penetapan janji pemerintah kepada masyarakat. Apakah memang masa pandemi dijadikan waktu yang tepat sehingga program dapat menghasilkan hasil yang maksimal?

Jika masyarakat diberikan pelatihan yang mampu membawa mereka dari belenggu pengangguran dan meningkatkan kompentensi diri tentu saja hal tersebut memberikan dampak positif . Namun, masa pandemi membuat beberapa tatanan kehidupan menjadi berubah. Dari pembatasan ruang gerak hingga kontak fisik.

Badan Pusat Statistik menjabarkan bahwa pandemi membuat setidaknya 50% perusahaan mencabut iklan lowongan pekerjaan mereka. Jumlah dari seluruh iklan lowongan pekerjaan yang tersebar pun turun sampai 70%.

Penurunan angka lowongan pekerjaan sejak pandemi memang wajar, mengingat pemilik bisnis tidak ingin makin merugi. Program yang melahirkan calon pekerja dengan kemampuan yang sudah di upgrade ini, akan tetap mengalami kesulitan waktu mereka melamar nanti. Jika lowongan saja tidak banyak tersedia, maka calon pekerja otomatis juga kurang dibutuhkan.
Dari sisi konsep sendiri, pelatiahan yang diberikan secara daring bukanlah ide orisinil pemerintah. Sebenarnya pelatihan secara daring sudah ada dan dapat diakses secara gratis. Beberapa website bukan buatan pemerintah sudah banyak tersebar di internet jauh sebelum program diluncurkan.

Website prakerja.org adalah website buatan Andri W.Kusuma yang kecewa dengan program kartu pra kerja. Website tersebut tidak membebani pengunjung dengan pembayaran uang sepeserpun. Iklan dan donasi yang didapat juga digunakan sebagai biaya operasional website tersebut.

Pemerintah memang mebadrol penyedia konten selama pelatihan program sebagai mitra kerja mereka sampai ratusan juta rupiah. Padahal pada kenyataanya jasa, dan esensi program sebenarnya bisa didapatkan secara gratis di platform lain.

Uang intensif yang telah dijanjikan juga mengalami masalah. Walaupun tidak semua peserta tidak mengalami masalah tersebut, setidaknya 34.000 belum mendapat pencairan dana uang intensif. Masalah teknis yang terjadi karena penutupan rekening atau ketidak samaan nomor induk kependudukan dari peserta. Masalah ini terjadi di bulan pertama pencairan dana intensif.

Lalu bulan kedua pencairan uang intensif juga terhambat karena evaluasi yang dilaksanakan pemerintah. Dijanjikan bahwa pencairan uang intensif bulan kedua akan diberikan setelah proses evaluasi selesai. Uang intensif sendiri adalah janji dari pemerintah dan juga peserta sudah melewati bulan kedua pelatihan. Jadi, uang intensif tersebut sudah menjadi hak peserta. Proses evaluasi sehaursnya bukanlah sebuah hambatan.

Namun yang terjadi pada peserta sepertinya berbeda dengan internal program. Direktur pengurus program diberi besaran gaji yang cukup besar. Gaji sebesar Rp.77,5 juta dinialai besar namun wajar dinilai dari proyek program sendiri yang memang besar. Dengan imbalan sebesar itu, diharapkan sistem program yang memang memanfaatkan teknologi ini mampu diakses masyarakat dengan mudah. Dengan nominal sebesar itu pun, diharapkan dapat menghindarkan pejabat dari praktek korupsi.

Pemerintah juga sudah menggaris bawahi bahwa kartu pra kerja dapat menyongsong masyarakat untuk beradaptasi di dunia yang semakin canggih. Era globalisasi memang menuntut masyarakat modern mudah beradaptasi dengan segala perubahan yang cepat. Ditambah Indonesia yang harus menyesuaikan diri di Era Industry 4.0.
Pelatihan yang diberikan seperti online trading, tata rias dan masih banyak lagi tidak selaras dengan perwujudan penyesuaian Indonesia di era globalisasi. Mengingat era globalisasi membuat semua sektor industri mau tidak mau memanfaatkan teknologi. Jadi, kartu pra kerja sendiri tidak memberikan masyarakat bekal untuk menyesuaikan diri di era globalisasi.

Perlu Banyak Perbaikan

Gelombang 4 kartu pra kerja sempat ditunda dengan tujuan pemerintah mampu memperbaiki mekanisme program dengan melakukan evaluasi. Penundaan yang dilakukan adalah sebagai wujud nyata bahwa program perlu banyak sekali perbaikan. Keresahan masyarakat memang benar adanya sampai-sampai pemerintah harus berhenti sejenak untuk berpikir dan berdiskusi.

Kontroversial yang terus terjadi juga hasil dari masa lalu terkait kasus yang menyerang kepercayaan masyarakat. Masyarakat seperti trauma oleh program yang sudah-sudah, dimana program hanya dijadikan sebagai alat korupsi oleh oknum-oknum tertentu. Namun, sekarang trauma itu tak sengaja muncul lagi dengan timbul nya kecurigaan-kecurigaan masyarakat yang berdasar.

Di masa serba kesusahan seperti ini, urgensi lah yang harus didahulukan. Jika program yang memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tidak maksiamal, akibatnya masyarakat juga tidak mampu terpenuhi kebutuhannya.

Dibandingkan bantuan semi sosial seperti program ini, masyarakat sangat perlu bantuan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat juga harus terus bertahan dan bergelut dengan keadaan, sehingga pemerintah sangat diharapkan bantuannya. Terlepas dari semua kontroversial sengit yang terjadi, sebagai masyarakat kita harus terus mengawal jalannya program untuk kebaikan Indonesia sendiri.

*) Dinda Putri Wahyuningtias
Universitas Sampoerna

Berharap Koalisi Besar (JoBang), Bukti Incumbent Tidak Percaya Diri

Oleh: Dito Arief N. S.AP, M.AP

Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020 sudah tinggal menghitung bulan, tidak terasa sudah kurang dari 8 Bulan pelaksanaan Pilkada langsung serentak edisi keempat, semenjak dimulainya kebijakan Pilkada langsung serentak dengan hadirnya Undang – Undang Pilkada, yaitu UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang kemudian dirubah menjadi UU No.8 Tahun 2015 dan kemudian dirubah kembali menjadi UU No.10 Tahun 2016. Namun bila melihat suasana Politik di Kabupaten Malang, tampaknya masih jauh dari gegap gempita layaknya daerah-daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah.

Semarak Pilkada di sejumlah daerah di Jatim, seperti Surabaya, Lamongan, Sumenep, dan Jember sudah mulai hangat dan terasa, namun tampaknya tidak dengan Kabupaten Malang. Memang sudah mengemuka nama – nama yang bermunculan seperti Bupati incumben H.M Sanusi, 3 anggota DPRD Jatim Dapil Malang Raya, yaitu Ketua Fraksi PDIP Jatim Sri Untari Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim Siadi, dan anggota Fraksi Nasdem Jatim Jajuk Rendra Kresna, kemudian ada 2 Tokoh NU yaitu Ketua PCNU Kabupaten Malang dr. Umar Usman dan Rektor UNIRA Hasan Abadi, Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, istri mantan Bupati 2 periode Tyas Sujud Pribadi, Politisi Nasdem M. Geng Wahyudi, hingga pengusaha yang menjadi kandidat jalur perseorangan Heri Cahyono yang bahkan telah menemukan pasangannya yaitu Advocat senior Gunadi Handoko sebagai Bakal Calon Wakil Bupatinya.
Namun munculnya nama-nama tersebut belum cukup kongkret untuk membuat dinamika politik Kabupaten Malang menjadi bergairah. Secara matematis, Kabupaten Malang merupakan daerah yang wajib dimenangkan oleh semua Partai Politik. Dengan jumlah DPT terbesar kedua di Jatim setelah Surabaya dengan 1,9 Juta pemilih, tentu sangat strategis dalam memberikan kontribusi suara secara regional dan nasional bagi perolehan suara Partai Politik.

Peta politik yang tersaji hari ini di Kabupaten Malang, menurut penulis merupakan desain yang diciptakan oleh mantan Bupati Rendra Kresna, terlepas dari kasus hukum yang menimpa beliau, analisa dan forecasting yang beliau lakukan di Pilkada tahun 2015 lalu dengan memilih H.M Sanusi sebagai pasangan Wakil Bupati merupakan langkah berani untuk bisa menciptakan kondisi dan dinamika politik hari ini. Beliau rela untuk lebih berdarah-darah “sendirian” melawan penantangnya Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi yang memiliki mesin politik, jaringan dan finansial yang kuat ketika itu. Hasilnya perolehan suara Rendra – Sanusi sebagai petahana yang diusung Koalisi Raksasa “hanya” sebesar 605.817 Suara atau 51,62%, berbanding perolehan suara Dewanti Rumpoko – Masrifah hadi sebesar 521.928 suara atau 44,47% yang hanya diusung tunggal oleh PDIP, sehingga selisih keduanya hanya sebesar 7,14%. Perolehan suara Rendra – Sanusi di Pilkada 2015 yang besarnya tidak jauh berbeda dengan perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Malang 2010, sebesar 672.511 Suara (Rendra – Subhan), sebagian besar merupakan suara loyalis dan militan voters Rendra Kresna secara pribadi.

Dengan peta politik hari ini, tidak ada kandidat yang menjadi dominan dengan elektabilitas dan popularitasnya, bahkan untuk Bupati incumbent, H.M Sanusi sekalipun. Secara personal, yang diuntungkan dengan kondisi hari ini adalah kandidat yang telah memiliki ceruk dan segmen pemilih tersendiri atau diterima sebagai representasi dari segmen politik identitas dan paternalistik yang ada di Kabupaten Malang. Secara institusi dan jejaring, yang diuntungkan dengan kondisi hari ini adalah Partai yang memiliki soliditas, militansi, jejaring yang kuat dan pemilih loyal, sehingga memudahkan untuk mendeliver pesan elektoral dari kandidat kepada masyarakat secara langsung.
Faktor logistik atau pendanaan tentunya juga menjadi variabel penting dengan dinamika politik Kabupaten Malang hari ini, luas kabupaten malang yang demikian besar, dengan 33 Kecamatan, 390 Desa, 4.280 TPS, dengan jumlah pemilih yang mencapai 1,9 Juta tentunya membutuhkan energi besar dan logistik besar untuk bisa mengcover itu semua.

Dinamika Politik Kabupaten Malang hari ini mengingatkan penulis dengan yang terjadi pada perjalanan Pilkada Kabupaten Trenggalek 2015 silam, incumbent (Wakil Bupati) pada saat itu Abdul Kholiq (Ketua DPC PKB) berada diatas angin untuk maju dalam Pilkada, karena hingga H-1 tahun Pilkada belum ada kandidat kuat yang benar-benar siap menjadi penantang incumben. Bahkan di H – 8 bulan Pilkada, yaitu pada bulan April 2015, Wabup Incumbent Abdul Kholiq dengan Percaya Diri mendeklarasikan duet pasangan JoBang (Ijo Abang) PKB – PDIP dengan menggandeng Srikandi PDIP dari Malang, Sri Rahayu sebagai Bacawabup, dengan didukung beberapa Partai Politik lainnya.

Namun seketika peta politik berubah dengan munculnya sosok Emil Dardak yang menyatakan akan maju dalam Pilkada Trenggalek sebagai daerah tanah kelahirannya. Ketika itu pesona Emil Dardak yang kemudian berpasangan dengan M. Nur Arifin (Bupati Trenggalek saat ini) mampu menjadi magnet bagi Partai – Partai Politik di Trenggalek. Koalisi besar yang pada awalnya mengerucut ke Abdul Kholiq sebagai Wabup Incumbent, berbalik arah mendukung Emil Dardak – M. Nur Arifin yang dimotori PDIP yang pada akhirnya berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Trenggalek dengan perolehan suara telak 76,07 % melawan Incumbent yang hanya memperoleh 23,93%.

Kekalahan incumbent (Wabup Trenggalek) yang sempat diatas angin, sesungguhnya terjadi karena pengenalan dan dukungan publik masih rendah terhadap incumbent, serta terjadinya kekosongan figur pemimpin alternatif. Kondisi tersebut sempat coba diatasi di awal dengan berupaya menggagas Koalisi JoBang agar menguatkan elektabilitas incumbent yang masih rendah. Syukurnya PDIP dan Partai lainnya cepat menyadari dan segera beralih ke figur alternatif yang muncul, yaitu Emil Dardak yang belakangan bahkan berhasil naik pangkat menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah Indar Parawansa dalam Pilgub Jatim 2018.

Dengan dinamika politik yang mirip dengan Pilkada Kabupaten Trenggalek di tahun 2015, penulis menilai partai – partai besar di Kabupaten Malang, khususnya PDIP dapat mengambil pengalaman dan success story dari Pilkada Trenggalek 2015, apalagi dengan memiliki sosok yang kuat yang didukung internal Partai. Peta Politik Kabupaten Malang yang tersaji hari ini mestinya tidak perlu “memaksakan” Koalisi JoBang untuk sekedar bisa memenangkan Pilkada Kabupaten Malang yang telah 2 periode terlewatkan. Dan bila dipaksakan, penulis ragu mantan Bupati Rendra Kresna sebagai kreator Peta Politik Kabupaten Malang hari ini akan merestui Koalisi tersebut terjadi, dan sangat dimungkinkan malah akan membuka pintu hadirnya sosok “Emil Dardak” lain di Pilkada Kabupaten Malang 2020 yang diusung oleh Koalisi Alternatif.

*)Dito Arief N. S.AP, M.AP
Peneliti SIGI Lingkaran Survei Indonesia (SIGI LSI Denny J.A)
Peneliti Evaluasi Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Malang.

Refleksi 17 Agustus 1945 dan Salam Satu Jiwa Arema

Refleksi 17 Agustus 1945 dan Salam Satu Jiwa Arema
Refleksi 17 Agustus 1945 dan Salam Satu Jiwa Arema

Oleh: Ir Bambang Sumarto *

Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi momen sangat penting bagi bangsa. Karena pada saat itulah bangsa ini mulai menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara, bebas lepas dari belenggu pendudukan bangsa luar, dan berdiri tegak di tanah sendiri.

Kemerdekaan yang dikumandangkan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat, pukul 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta, itu sebagai momentum mengisi kevakuman pemerintahan setelah awal Agustus 1945

Jepang yang saat itu masih menduduki dan menjajah wilayah Indonesia, menyerah di tangan sekutu. Meski kalah perang, tentara jepang di wilayah pendudukan Indonesia masih bersenjata lengkap. Amunisi dan persenjaatan militer serta armada tempur masih mondar-mandir. Tak ada yang berani melucuti, apalagi melawan.

Maka, para tokoh pada saat itu, terutama generasi tua di bawah kepimpinan Bung Karno, berpikir panjang untuk mendapatkan momentum kemerdekaan tanpa ada pertumpahan darah dengan Jepang, dan generasi tua ini lebih sabar untuk menentukan saat yang tepat untuk itu.

Berbeda dengan generasi muda yang menggebu-gebu dan bersemangat segera merdeka. Apalagi ada momentum tepat, sehingga di bawah pimpinan Caherul Saleh, generasi muda ‘mengamankan’ tokoh utama bangsa, yakni Bung Karno dan Bung Hatta, ke sebuah desa kecil bernama Rengasdengklok, Karawang, pada 16 Agustus 1945. Mereka mendesak agar dua tokoh bangsa itu segera memproklamasikan Kemerdekaan RI.

Peredebatan pada malam Jumat di bulan Ramadhan itu pun berlangsung a lot. Bung Karno masih keukeuh bahwa kemerdekaan RI harus sejalan dengan persetujuan Jepang yang telah berjanji akan memberikan kemerdekaan, dibuktikan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI.

Tidak mudah bagi para pemuda saat itu meluluhkan hati Bung Karno, hingga dini hari. Pada dini hari itu juga Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta untuk menemui pimpinan Angkatan Darat Jepang, lalu menyampaikan keinginan Bangsa Indonesia untuk merdeka. Namun Jepang tidak memberi izin Soekarno untuk mengumunkan proklamasi kemerdekaan, karena kondisi RI masih stastus quo, sebelum kedatangan sekutu. Kenyataan ini akhirnya membuat generasi tua kecewa berat, dan Jepang dinilai telah ingkar janji.

Maka, pada sekitar pukul 02.00, golongan tua dan muda berkumpul di rumah Laksamana Tadashi  Maeda, seorang perwira AL Jepang yang mendukung kemerdekaan RI. Bertempat di Jalan Imam Bonjol No 1 Menteng Jakarta Pusat, naskah proklamasi akhirnya dibuat, ditulis sendiri oleh tangan Bung Karno.

Sementara itu, tokoh muda Sukarni mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani teks Proklamasi itu, atas nama Bangsa Indonesia.Selanjutnya teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, dan akhirnya dibacakan oleh Bung Karno pada 17 Agustus 1945, tepat pukul 10.00, di Jalan Pegangsaan Timur No 56 Jakarta.

Inilah suri tauladan yang harus kita ingat dari perjalan seorang pemimpin besar, Bung Karno, walau dalam kondisi apapun, musyawarah, komunikasi dan koordinasi, menjadi bagian sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara, karena apapun persoalan yang terjadi dalam meyelesaikan persoalan bangsa,hendaknya kita selalu mengedepankan musyawarah.

Untuk mennyelesaikan persoalan bangsa yang saat itu menghadapi situasi sangat penting, Bung Karno tetap mengajak musyawarah, komunikasi, dan koordinasi dengan para tokoh muda, bahkan dengan penjajah sekalipun, untuk membicarakan Kemerdekaan RI, dengan orientas tanpa pertumpahan darah, yang sangat merugikan rakyat.

Suri tauladan itulah yang patut ditauladani pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin nasional, pempimpin daerah propinsi, maupun pemimpin derah kota dankabupaten, agar dalam menyelesaikan maupun membahas persoalan-persoalan penting, tetap dilakukan dengan mendengarkan suara hati rakyat, karena apapun yang dilakukan pemerintah, semuanya untuk kesejahteraan rakyat.

Bagi kita generasi penerus yang mengisi kemerdekaan ini, yang hidup di Kota Malang, yang merupakan bagian kecil dari Bangsa Indonesia, ada baiknya juga mentauladani jiwa besar Bung Karno.

Segala persoalan yang ada di Kota Malang yang kita cintai ini, hendaknya juga dilakukan dengan musyawarah, komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak.

Terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Di Kota Malang masih banyak persoalan yang jadi pekerjaan rumah, yang harus dipikirkan bersama, seperti masalah kemacetan lalu lintas, banjir, pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan lain-lain, yang harus jadi perhatian serius Pemerintahan Kota Malang dan DPRD Kota Malang.

Dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemerintahan Kota Malang dan DPRD hendaknya lebih serius membahas pekerjaan rumah yang masih banyak dan harus dilakukan dengan musyawarah, komunikasi dan koordinasi yang baik, agar tugas dan tanggung jawab mensejahterakan rakyat Kota Malang bisa tercapai, walau secara bertahap.

Selain itu Pemerintahan Kota Malang juga harus berupaya memperbaiki segala sendi kehidupan, disamping ekonomi juga karakter bangsa yang mulai luntur. Percuma jika ekonominya kuat tapi banyak koruptor, banyak kejahatan, banyak kedholiman dan kemunafikan. Bangsa ini akan kuat jika karakter bangsa kembali pada dasar Negara Pancasila.

Sebagai Arek Malang, saya bangga dan sangat mengapresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan Arema dengan yel-yel yang dahsyat, seperti SALAM SATU JIWA, AREMA! Ini wujud tan dari bangsa ini yang harus bersatu dalam perbedaan, dan meski berbeda tapi tetap dalam persatuan.

Maka, 71 Tahun Kemerdekaan Indonesia adalah momentum untuk mewujudkan karakter bangsa yang kuat, dan ekonomi daerah maupun nasional yang tangguh. Sehingga bisa membuat masyarakat adil dan sejahtera, baik jasmani maupun rohani, serta mewujudkan Pemerintahan Kota Malang yang bermartabat, yang pada ujungnya menjadikan bangsa  Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani bangsa lain di dunia.

Salam Satu Jiwa… Arema…!

Dirgahayu Bangsaku Tercinta

*Ir Bambang Sumarto, Sekretaris Fraksi Partai Golkar dan Ketua Komisi C DPRD Kota Malang.

Generasi Milenial dan Peristiwa 1965

Penulis Eki Robbi Kusuma

*Pemerhati Sejarah dan Mahasiswa Sejarah Pascasarjana Universitas Negeri Malang*

Peristiwa 1965 merupakan sebuah pembicaraan yang masih sangat sensitif, baik diruang publik maupun akademik. Hegemoni tafsir dan wacana yang begitu kuat menjadi masalah untuk generasi sekarang menemukan perspektif yang komprehensif memandang peristiwa paling berdarah di negeri ini. Tulisan ini tidak akan membahas detail dan masuk dalam perdebatan siapa benar dan siapa salah yang sampai saat ini belum menemukan penyelesaian yang memuaskan, karena akan mengurangi esensi dalam belajar sejarah yakni agar kita bijaksana.

Setiap generasi akan menafsirkan sejarah sesuai jamannya, kata Hegel. Setidaknya pernyataan tersebut dapat dijadikan bahan merenung terkait bagaimana generasi milenial melihat peristiwa 1965. Di tengah gelombang tsunami informasi saat ini, tidak sulit untuk menemukan sumber-sumber baik buku maupun jurnal serta tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan isinya yang membahas mengenai peristiwa tersebut.

Persoalannya, apakah generasi milenial yang melek teknologi dan gadget-able setiap hari ini ter-literasi dengan baik? Atau malah iliterasi. Selanjutnya, bagaimana mereka memandang peristiwa 1965 yang notabene merupakan masalah yang multidimensional sehingga untuk menguraikannya membutuhkan energi yang tidak sedikit. Namun, apa urgensinya mempelajari peristiwa tersebut? Lebih umum belajar sejarah.

Budaya Literasi

Hal pertama menyoal literasi, Ane Permatasari menjelaskan perihal literasi dapat diartikan melekteknologi, melek informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka terhadap politik. Seorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut. Walaupun Literasi memiliki banyak dimensi, dan di tahun 2015 pemerintah sudah mulai mencanangkan Gerakan Literasi Nasional tetapi dalam hal ini berakar pada literasi baca tulis.

Persoalannya kemudian, dipaparkan Surangga sensus Badan Pusat Statistik (BPS) di 2006 menunjukkan 85,9 persen masyarakat memilih menonton televisi daripada mendengarkan radio (40,3 persen) dan membaca koran (23,5 persen). Masyarakat Indonesia belum terbiasa melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman dari membaca. Masyarakat Indonesia belum dapat mengaktualisasikan diri melalui tulisan. Membaca dan menulis belum menjadi budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Masyarakat lebih familiar dengan media visual (menonton), verbal (lisan) atau mendengar dibandingkan membaca, apalagi menulis.

Permatasari menambahkan UNESCO mencatat indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, pada setiap 1.000 orang, hanya ada satu orang yang punya minat membaca. Masyarakat di Indonesia rata-rata membaca nol sampai satu buku per tahun. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan penduduk di negara-negara anggota ASEAN, selain Indonesia, yang membaca dua sampai tiga buku dalam setahun. Angka tersebut kian timpang saat disandingkan dengan warga Amerika Serikat yang terbiasa membaca 10-20 buku per tahun. Saat bersamaan, warga Jepang membaca 10-15 buku setahun.

Dengan data tersebut, seharusnya cukup menggambarkan bagaimana budaya literasi pada umumnya masyarakat Indonesia. Minimnya dan mirisnya budaya ini akan menjadi masalah pelik ketika dikaitkan dengan pembelajaran sejarah yang pondasinya adalah membaca. Dengan tingkat budaya literasi yang rendah, tidak dipungkiri jika milenial dalam melihat peristiwa 1965 amat bergantung pada prasangka-prasangka yang berkembang dan pewarisan ingatan generasi sebelumnya.

Milenial dan Peristiwa 1965

Siapa Generasi Millenial ? Ali menjelaskan Setelah perang dunia ke 2, kelompok demografis (cohort) dibedakan menjadi 4 generasi yaitu generasi baby boomer, generasi X (Gen-Xer), generasi millennials dan generasi Z. Generasi baby boomer adalah generasi yang lahir setelah perang dunia kedua (saat ini berusia 51 hingga 70 tahun). Disebut generasi baby boomer karena di era tersebut kelahiran bayi sangat tinggi. Generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun 1965 hingga 1980 (saat ini berusia 35 hingga 50 tahun). Generasi millennials adalah generasi yang lahir antara tahun 1981-2000, atau yang saat ini berusia 15 tahun hingga 34 tahun. Generasi Millennials (juga dikenal sebagai Generasi Millenial atau Generasi Y) adalah kelompok demografis setelah Generasi X, sedangkan generasi Z merupakan generasi yang lahir setelah tahun 2000 hingga saat ini.

Jika mengacu pada teori-teori konflik maka millenials sebenarnya masih begitu dekat dengan ingatan peristiwa tersebut karena milenialls dapat dikatakan generasi pertama dari generasi yang mengalami peristiwa 1965. Konflik yang dialami oleh generasi sebelum milenial akan dipersepsikan pada generasi milenial ditambah dengan internalisasi wacana-wacana yang kuat dari rezim yang berkuasa untuk mempertahankan legitimasi. Hanya saja, kedekatan itu tidak seolah-olah membuat milenials benar-benar merasakan, atau menganggap konflik itu benar-benar nyata dan mewariskan konflik tersebut.

Generasi milenial sendiri, jika kita cermati pun dapat dikelompokkan lagi berdasarkan rentang generasi 80-an, 90-an dan mungkin 2000-an. Kategori tersebut hanya untuk memudahkan bagaimana memahami cara pandang milenial terhadap peristiwa 1965. Menurut Ali Generasi Millennial merupakan generasi yang unik, dan berbeda dengan dengan generasi lain. Hal ini banyak dipengaruhi oleh munculnya smartphone, meluasnya internet dan munculnya jejaring sosial media (social media). Ketiga hal tersebut banyak mempengaruhi pola pikir, nilai-nilai dan perilaku yang dianut. Generasi Millenial adalah generasi yang “melek teknologi”. Munculnya teknologi (gadget dan internet), perubahan geografis dan perubahan daya beli secara berlahan tapi pasti telah mengubah perilaku dan nilai nilai yang dianut oleh manusia. Urban middle-class millennials adalah masyarakat yang memiliki perilaku dan nilai-nilai yang unik yang disebabkan oleh melekatnya tiga entitas tersebut. Masyarakat urban middle-class millennials merupakan masyarakat muda terbuka (open minded), individualis, dan masyarakat multikultur sehingga memunculkan budaya-budaya baru

Kata kuncinya ada pada masyarakat muda yang terbuka. Keterbukaan ini adalah pintu masuk untuk melihat peristiwa 1965 secara lebih objektif. Tujuannya tidak lain agar bangsa ini memahami dirinya sendiri dengan mempelajari sejarah bangsanya. Terkhusus peristiwa 1965 yang menjadi genosida politik dan tragedi kemanusiaan paling besar sepanjang sejarah bangsa ini yang masih tertutup kabut.

Iqra Anugrah berpendapat bahwa perlu melihat tragedi 1965 dalam rangkaian kekerasan massal yang lain: genosida di Rwanda, pendudukan dan kelaparan paksa di Timor Leste, pembantaian di Kamboja, dan bahkan holocaust Nazi di Jerman. Dari perspektif tersebut, terang sudah bahwa tragedi 1965 juga merupakan bagian dari sejarah kelam pembantaian di berbagai tempat di dunia – kecuali jikalau orang Kiri dianggap sebagai setengah manusia, binatang, atau seorang jalang.

Walaupun ada upaya-upaya politisisasi kembali terhadap peristiwa tersebut tetapi hal itu malah membawa milenials mencari kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Jika tidak diarahkan dengan baik maka yang terjadi bisa saja seperti adopsi simbol-simbol nazisme oleh generasi muda. Hitler dan Nazi-isme yang diadopsi sebagai symbol perlawanan terhadap Yahudi saat ini dan kegagahan Jerman sehingga muncul keinginan menirunya tanpa pengetahuan yang mumpuni dalam melihat sejarah.

Tidak terkecuali peristiwa 1965, maukah kita menelusuri kompleksitas sebuah tragedi kemanusiaan yang dilakukakan oleh komponen-komponen masyarakat dan disponsori oleh negara yang skalanya cukup besar dan luas ke berbagai bidang kehidupan. Asvi Warman Adam dalam pidato pengukuhannya sebagai profesor riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kamis pagi 26 Juli 2018 menjelaskan Tiga periode perdebatan historiografi G30S/1965. Periode pertama menurut Asvi meliputi periode perdebatan di seputar siapa dalang peristiwa G30S 1965 yang terjadi pada kurun 1965-1968, periode kedua terjadi penulisan sejarah resmi oleh pemerintah Soeharto yang dimulai sejak 1968 sampai 1998. Pada periode ini pula upaya menghilangkan peran Sukarno dalam sejarah terjadi. Periode ketiga terjadi semenjak berhentinya Soeharto sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Asvi menyebut periode ketiga ini sebagai periode pelurusan sejarah.

Awal tahun 2000 ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden pernah mengajukan ide pencabutan Tap MPRS yang melarang Partai Komunis Indoneia (PKI) dan penyebaran Komunisme/ Marxisme/ Leninisme, yakni Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang akhirnya menuai protes keras saat itu. Dua alasan pokok atas ide pencabutan Tap MPRS tersebut. Pertama, tidak ada lembaga yang bisa melarang ideologi, karena ideologi berada di dalam pikiran manusia. Kedua, kebenaran sejarah tentang keterlibatan PKI dalam pembunuhan terhadap enam perwira tinggi Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965, sebagaimana diklaim oleh rezim Soeharto (dan sebagaimana secara sosial diyakini sebagai satu-satunya kebenaran), perlu diperiksa ulang. Namun, dari kedua alasan itu, tidak satu pun yang dijadikan sasaran kecaman dalam aksi-aksi protes tersebut. Argumen utama penolakan ide pencabutan Tap MPRS yang melarang PKI dan ajaran komunisme di Indonesia adalah bahwa komunisme bertentangan dengan Pancasila, di mana sila pertama berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”

Milenial mungkin memiliki budaya literasi yang kurang tetapi keterbukaannya terhadap infomasi akan membawa generasi ini lebih objektif melihat peristiwa 1965. Tidak dapat dipungkiri bahwa perdebatan siapa dalang dibalik peristiwa tersebut masih menjadi perbincangan hangat, tetapi jika dicermati secara holistik tidak ada aktor tunggal dalam peristiwa tersebut. Disamping itu sejarah tidaklah hitam dan putih, setiap kelompok memiliki kecacatannya masing-masing dan sudah seyogyanya tidak memengaruhi keseluruhan sumbangsihnya terhadap bangsa dan negara. Mari membaca, jangan hanya berprasangka.

Wartawan Bermutu atau Tidak, Itu Pilihan

Yunanto

Oleh : Yunanto

Kewartawanan adalah suatu cara terbaik menyampaikan cita-cita. Suatu cara membawa kebenaran pada dunia. Itulah sebabnya saya ingin menjadi wartawan besar. Suatu cara mulia melayani kemanusiaan,” tulis Harold Robin dalam bukunya berjudul 79 Park Avenue.

Buku tersebut ditulis 40-an tahun silam dan laris dipasaran. Harold Robin memang penulis novel dengan banyak penggemar di dunia. Penuturannya sederhana. Struktur tata bahasanya mudah dicerna, enak dibaca. Memikat minat baca khalayak.

Jauh sebelum buku ’79 Park Avenue’ terbit, Thomas Jefferson telah menggemakan peran khas media massa. Pers, menurut Thomas Jefferson, adalah suatu alat memerangi pikiran dari pemikiran dan memperbaikinya secara masuk akal.

Bila dua pandangan tersebut diringkas, ada empat hal ideal bagi seorang wartawan. Rincinya, (1) tiada henti mencari kebenaran, (2) menghadapi zaman yang berubah tak sampai kewalahan, (3) memberikan pelayanan kepada sesama manusia, dan (4) memelihara independen diri secara utuh.

Wejangan Rosihan

Tokoh pers nasional, H. Rosihan Anwar juga menghadirkan wejangan penting, sekitar 60 tahun silam (1959). Nasihat almarhum Eyang Haji Rosihan Anwar saya baca di buku “Lima Tahun Hadiah Adinegoro” (1979).

“Wartawan yang benar dengan sendirinya mempunyai jiwa pencari, akal pemeriksa. Ia (wartawan) ingin mengetahui cukup tentang ilmu pengetahuan untuk memahami Sang Sarjana. Ia ingin tahu cukup tetang ekonomi. Ia juga ingin mengetahui tentang kesenian dan aneka ragam pekerjaan,” tulis Eyang Rosihan.

“Hal yang penting bagi wartawan, gemar membaca buku-buku kesusasteraan besar. Maksudnya, agar ia tahu apa yang telah dipikirkan oleh manusia. Gemar membaca juga membantu untuk memperbaiki gaya bahasa. Ia patut mempelajari bahasa secara baik. Tentulah ia harus juga belajar sejarah guna memahami bangsanya sendiri dan berbagai peristiwa di dunia,” urai sesepuh pers nasional itu.

Eyang Rosihan juga menuliskan pesan, seorang wartawan harus membaca banyak hal dan luas. Ia perlu cepat memilih apa yang harus disaringnya dari apa yang telah dibacanya. Ia harus mempunyai minat dan perhatian yang tiada padam, sebab hanya itulah pedoman paling pasti dari studi yang menguntungkan.

“Adalah vital bagi wartawan untuk mengetahui sesuatu secara baik. Menggali ke dalam suatu masalah untuk menemukan rangkaian hubungan dengan bidang-bidang lain. Hubungan-hubungan itulah mungkin yang paling penting bagi wartawan untuk dimengerti,” demikian nasihat sesepuh pers nasional itu.

Nasihat Eyang Haji Rosihan Anwar jika diringkas, membuahkan syarat wartawan yang baik. Detilnya, (1) penguasaan bahasa, (2) pengetahuan tentang jiwa kemanusiaan, (3) mempunyai pengetahuan yang cukup luas karena gemar membaca, (4) kematangan pikiran, dan (5) ketajaman pikiran atau cerdas.

Pilihan Kita

“We are our choices (Kita adalah pilihan-pilihan kita),” kata Jean-Paul Sartre. Maknanya, kita menjadi seperti yang kita pilih.

Menjadi pemarah atau penyabar adalah pilihan kita. Menjadi terlalu sensitif atau berlapang dada, itu pun karena pilihan kita. Kita mudah tersinggung jika kita memilih untuk mudah tersinggung. Kita bisa selalu penuh maklum jika kita sungguh memilih untuk selalu penuh maklum.

Demikian pula halnya sosok wartawan, andai kita wartawan. Menjadi wartawan bermutu baik adalah pilihan kita. Menjadi wartawan yang cepat berpuas diri pun pilihan kita. Enggan membiasakan diri gemar membaca agar wawasan kian luas juga pilihan kita. Hadir sebagai wartawan “apa adanya” tanpa perduli pada mutu karya jurnalistik, itu pun pilihan kita.

Saya meyakini, tidak harus berpendidikan formal tinggi untuk menjadi wartawan berkualitas prima. Galibnya, tidak harus sarjana. Semua berpulang pada pilihan kita sendiri. Memilih mau terus-menerus belajar tiada henti, atau berhenti belajar. Hanya itu kunci suksesnya jika berkehendak lahir menjadi wartawan kompeten.

Banyak contoh ihwal faktual pendidikan formal dan kompetensi wartawan. Sebut saja Parada Harahap (almarhum). Tamat SD pun tidak, namun ia sukses menjadi wartawan besar dalam tiga zaman. Zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan zaman Indonesia merdeka.

Luar biasa. Parada Harahap menerbitkan surat kabar sendiri. Memegang manajemen bidang redaksi dan bidang perusahaan, sekaligus. Namun ingat, Pak Parada bukannya tidak belajar. Hanya tidak di dalam ruang kelas, memang.

Sungguh, Pak Parada belajar sendiri (otodidak). Belajar dari buku-buku. Belajar pada para senior. Belajar pula pada masyarakat di eranya. Siang-malam tekun belajar. Diterapkan, dipraktikkan, jatuh-bangun, terus belajar.

Orang heran saat Akademi Wartawan berdiri di Jakarta, 1950. Bermodel kuliah tertulis. Setahun kemudian baru kuliah di dalam ruang kelas. Itulah pendidikan tinggi pertama di Indonesia tentang kewartawanan.

Tambah heran lagi publik, setelah tahu pendiri dan pemimpin Akademi Wartawan itu adalah seorang wartawan yang “dilahirkan”, yaitu Parada Harahap. Ia memberikan kuliah umum perdana saat pembukaan akademi tersebut.

Dua tahun kemudian, tepatnya 5 Desember 1953, akademi yang didirikan Parada Harahap tersebut naik status menjadi Perguruan Tinggi Jurnalistik. Diperkuat sederet tokoh pers nasional era itu sebagai dosen. Mereka, antara lain, Djamaludin Adinegoro dan M. Tabrani, dua tokoh pers alumni publisistik di Jerman.

Perguruan tinggi kewartawanan di Jakarta yang didirikan seorang jebolan SD, Parada Harahap, itu terus berkembang. Berubah nama menjadi Perguruan Tinggi Publisistik, 1960. Enambelas tahun kemudian, 1976, menjadi Sekolah Tinggi Publisistik.

Kisah sukses Parada Harahap saya tulis di ekor artikel ini dengan maksud memotivasi kalangan wartawan muda, jurnalis yunior. Intinya, tidak layak minder, tidak patut malas belajar. Menjadi jurnalis bermutu, wartawan kompeten, sesungguhnya adalah pilihan.

*) Yunanto, alumni Sekolah Tinggi Publisistik – Jakarta; wartawan Harian Sore “Surabaya Post” 1982-2002

Lambe Turah Riuh di Sekitar Kita

Oleh: Nurudin

Istilah lambe turah memang berasal dari media sosial (medsos), tetapi lambe turah bisa menggambarkan kehidupan masyarakat kita saat ini. Bahkan, lambe-lambe turah akan terus bermunculan pada masa yang akan datang, apalagi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Tidak percaya? Kita bisa bertaruh.
Jika ditelusuri, munculnya istilah lambe turah memang agak susah. Namun demikian, salah satunya bisa ditelusuri melalui jejak digital. Lihat contoh misalnya akun instagram bernama “lambe_turah”, total pengikut 4,6 juta dengan tagline “gosip adalah fakta yang tertunda”. Ada juga akun “lambeturah” total pengikut 15,7 juta dengan tagline “akun anti ghibah”. Kemudian ada akun “maklambeturah” total pengikut 132 ribu dengan tagline “gak usah tegang lemesin aja cyiin”. Ini belum termasuk akun yang menggunakan media sosial lain. Anda boleh mengecek di akun dengan mencari kata kunci “lambe turah”. Followernya cukup fantastik, bukan?
Apa pun namanya, ini tentu sebuah perkembangan menarik. Dalam bahasa Jawa, lambe turah bisa berarti orang yang suka menyebar informasi tanpa fakta (isu, gosip, desas-desus) juga bisa berarti orang yang suka asal ngomong. Istilah sekarang disebut “ember”. Jika ada orang yang suka ngomong, bisa dijuluki lambe turah. Si lambe turah juga bisa berarti si tukang gosip.

Mengapa Terjadi?

Kemudian istilah lambe turah juga bisa dialamatkan kepada orang yang “nyinyir” di media sosial. Juga, orang yang senang dengan mengirimkan informasi-informasi yang tidak ada kebenaranya, misalnya hoaks (hox). Tak lupa melekat pada orang yang senang menyebar tautan atau informasi lain yang belum tentu kebenarannya tetapi ia buru-buru menyebar. Entah memang senang menyebar, atau orang itu tak menginginkan orang lain mendahului penyebarannya.
Mengapa lambe turah terjadi? Pertama, masyarakat kita itu kemaruk informasi. Mengapa begitu? Dalam istilah lain masyarakat kita kena peluberan informasi. Perumpaannya, seorang yang sedang berlatih silat, belum mendapat jurus mendalam ia justru bertingkah laku seperti orang yang sudah ahli silat. Jadi, matang tidak, mentah juga enggak. Serba tanggung, namun perilakunya seolah-olah sudah hebat. Inilah yang dinamakan kemaruk informasi.
Saking kemaruknya, informasi yang belum tentu kebenarannya saja kemudian disebar kemana-mana. Orang cenderung menyebar informasi itu bukan karena benar atau salah tetapi karena sesuai keinginan atau kecenderungan dirinya saja. Misalnya, ia ngefans sama Real Madrid. Maka berbagai informasi tentang Madrid akan dia sebar, termasuk informasi yang memojokkan Barcelona sebagai seteru abadinya. Nah, kecenderungan ini sangat kelihatan sekali jika lambe turah sudah berususan dengan politik. Anda boleh amati teman sepergaulan.

Kedua, masyarakat kita belum terdidik dan melek informasi. Apakah ini juga bisa dikatakan masyarakat kita bodoh? Belum tentu. Memang masyarakat kita itu berpendidikan, namun sering hanya berupa gelar akademik. Gelar akademik yang tinggi belum mencerminkan dirinya terdidik. Coba lihat berapa banyak mereka yang bergelar tapi ikut saja menyebarkan berita hoaks?
Ciri-ciri penyebar hoaks tidak saja mereka yang secara membagi buta menyebarkan berita bohong. Tetapi, mereka yang menyebarkan informasi dari pihak lain dengan ending perkataan, “Saya hanya copas lho”, “Saya hanya sebar link lho”, atau “Cuma sebar, siapa tahu bermanfaat, benar tidaknya saya tidak tahu”. Penyebar itu sebenarnya sudah tahu bahwa informasi yang didapatkannya belum tentu benar, tapi karena tidak melek informasi maka ia termakan hoaks, kemudian menyebarkannya.
Ketiga, biar dianggap peduli dan pinter. Ini bisa juga ada benarnya. Seseorang termasuk kategori lambe turah karena biar dianggap “lebih” dari kebanyakan orang. Mengapa orang senang dan banyak omong? Biar dianggap pinter atau biar dianggap punya pengetahuan banyak. Kalau perlu dia mengatakan dengan bukti yang agak meyakinkan, padahal tidak seperti itu adanya. Orang ini tentu senang mendramatisir setiap informasi yang didapat. Lihat kehidupan di sekitar kita. Ada kalanya orang banyak omong yang sebenarnya dibuat-buat semata. Senyatanya tidak sehebat yang diceritakan.
Dalam medsos orang bisa berpura-pura pintar. Misalnya dengan membuat status mengutip pendapat tokoh tertentu, padahal ia hanya mencari di google. Tak terkecuali seolah menjadi motivator hebat lewat status medsosnya, padahal juga hanya didapatkan dari orang lain. Juga, berani menganalisis sana sini seolah hebat. Sementara itu, teman-temannya mulai terkagum-kagum. Padahal jika melihat kenyataan sehari-hari, “jauh panggang dari api” alias tak sesuai kenyataan.

Dalam Politik

Lambe turah lebih ramai jika sudah dikaitkan dengan politik. Dari sinilah kemudian muncul istilah nyinyir, haters, cebong, panasbung, bani serbet, dunia datar dan sebagainya. Istilah-istilah ini membuka peluang orang untuk menjadi kelompok lambe turah. Mengapa begitu? Apa yang disampaikan cuma berdasar emosi dan meluapkan perasaan saja, bukan pada apakah yang disampaikan itu benar atau salah. Akibatnya, emosi yang diluapkan itu telah membentuk media sosial semakih riuh.
Lambe turah memang seperti dunia entertainment. Sifatnya hanya untuk menghibur semata. Dunia entertainment sebagaimana disajikan dalam televisi kebanyakan hanya berisi gosip para artis. Sebenarnya, entertainment itu orang tuanya lambe turah. Hanya lambe turah ini muncul khas dalam media sosial, sementara dalam entertainment khas televisi. Meskipun informasinya sama saja yakni sama-sama gosip. Bahkan bisa dikatakan sama-sama mengejar popularitas.
Lambe turah adalah konteks dangkal pemikiran masyarakat yang terus dilegalkan dan dipopulerkan. Kelompok lambe turah tentu tidak berpikiran apakah informasi yang disebarkan masyarakat itu berguna untuk kebaikan apa tidak. Kalau dalam media sosial bisa tujuannya memperbanyak pengikut (follower). Dengan banyak follower siapa tahu ada sponsor masuk. Buntutnya untuk keuntungan ekonomis, bukan?
Lembe turah murni menghibur. Ini sebagaimana kodrat media sosial yang bersifat menghibur. Mengapa demikian? Jika media sosial tidak punya fungsi menghibur maka ia akan ditinggalkan masyarakat. Mengapa masyarakat banyak yang menyukai media sosial? Karena masyarakat memang suka hiburan sementara media sosial menyediakannya. Tak jarang jika dalam politik, sindiran yang bernada menghina bermunculan. Tujuannya apalagi jika bukan untuk menghibur, sesekali menyerang lawan-lawan politik. Lambe turah tentu tidak banyak manfaat di masyarakat. Namun, yang membikin heran justru komunitas lambe turah ini menjadi perhatian publik. Akun-akun yang bernama lambe turah banyak pengikutnya. Apakah dalam hal ini masyarakat kita sudah susah diajak berpikir serius? Entahlah.
Maka, berhati-hatilah karena lambe turah akan segera kita saksikan sejalan dengan perlehatan Pilkada serentak dan Pilpres di Indonesia. Lambe turah ada di sekitar kita atau jangan-jangan kita sendiri termasuk anggota lambe turah?

*) Nurudin , Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); Penulis buku “Perkembangan Teknologi Komunikasi” (2017). Penulis bisa dihubungi di twitter: @nurudinwriter, IG: nurudinwriter

Potret Kehidupan Masyarakat yang Terhimpit dalam Film Pengabdi Setan

Oleh: Shela Kusumaningtyas*

Seperti yang diungkap akun instagram @pengabdisetanofficial, film Pengabdi Setan besutan Joko Anwar berhasil menorehkan prestasi dalam 20 hari pertama penayangannya. Film yang merupakan daur ulang film lawas era 80-an dengan judul sama ini berhasil menggiring lebih dari tiga juta penonton datang ke bioskop.

Jumlah tersebut akan terus bertambah melihat antusiasme netizen yang masih penasaran untuk menyaksikan film yang mengambil lokasi syuting di rumah tua kawasan Pengalengan. Studio-studio bioskop belum mengurangi jadwal pemutaran film yang membutuhkan waktu 18 hari pengambilan gambar ini. Sebuah torehan yang membanggakan dan pantas disebut sebagai film horor terlaris sepanjang masa.

Butuh waktu 10 tahun bagi Joko Anwar meyakinkan rumah produksi Rapi Films untuk menunjuknya sebagai sutradara yang menggarap film remake ini. Usaha yang tidak sia-sia. Film yang dibintangi Tara Basro ini berhasil menggondol sederet nominasi di ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2017. Di antaranya adalah Film Terbaik, Penata Sinematografi, Aktor Anak, Penata Busana, Penata Rias, Penata Artistik, Penata Efek Visual, Penata Musik, Musik Tema, Penata Suara, Penyunting Gambar, dan Penulis Skenario Terbaik.

Joko Anwar sukses menghipnotis masyarakat dengan memproduksi film horor yang tidak cuma mengandalkan adegan seksual, seperti film setan-setan kebanyakan. Penonton dibuat takut dan bergidik lewat riasan para pemainnya, bukan dengan teknologi CGI. Teknologi CGI memang mutakhir, namun kadangkala menghasilkan visual yang kaya unsur pemaksaan.

Tokoh-tokoh yang memainkan film ini yakni Tara Basro sebagai Rini, anak perempuan pertama di keluarga. Sosok bapak diperankan oleh actor Malaysia, Bront Palarae. Keluarga tersebut memiliki empat orang anak, anak kedua hingga keempat merupakan laki-laki. Mereka adalah Tony (Endy Arfian), Bondi (Nasar Annuz), dan Ian (M. Adhiyat).

Ibu, yang menjadi tokoh sentral dalam film ini diperankan seniman Bali, Ayu Laksmi. Elly D. Luthan didapuk memerankan tokoh nenek. Pak ustad (Arswendi Nasution), Hendra (Dimas Aditya), Budiman Syailendra (Egy Fedly), Batara (Fachry Albar), dan Darminah (Asmara Abigail) turut mendukung keberhasilan film ini.

Akting para pemain yang terlibat di film ini patut diacungi jempol karena mereka berhasil membawa penonton terhanyut dalam latar waktu 80-an. Meski cerita film Pengabdi Setan 2017 berbeda dengan Pengabdi Setan era 80an, keduanya tetap mengusung topik pemujaan setan dalam pengisahannya.

Gambaran Masyarakat Indonesia

Beranjak dari keseraman film ini, gambaran masyarakat Indonesia tampil dalam film yang berdurasi lebih dari 100 menit ini. Himpitan ekonomi selalu menjadi alasan seseorang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Ini terpotret dalam film ini. Saat Rini, anak sulung di keluarga tersebut pergi ke kota menemui bos tempat kerja ibunya. Rini hendak menagih royalti dari lagu-lagu yang dinyanyikan ibunya semasa sehat. Ia berniat mempergunakan uang tersebut untuk kesembuhan ibunya yang sudah lebih dari dua tahun terbaring sakit di tempat tidur. Sayangnya hal tersebut ditolak sang bos.

Cerita seperti itu tentu tidak mengada-ada, pasti hadir di kehidupan nyata. Bagaimana masyarakat terpaksa membiarkan anggota keluarganya yang sakit lantaran biaya pengobatan dianggap terlalu mahal. Kejadian demi kejadian yang berlangsung berikutnya dalam film juga cerminan peliknya persoalan ekonomi masyarakat. Rumah yang ditempati keluarga Rini di kota terpaksa digadaikan demi mencari penyembuhan bagi sang ibu. Motor kesayangan Tony juga ikut terjual untuk mencukupi biaya hidup keluarga tersebut. Didera sakit yang menahun, ibu akhirnya mati dengan kondisi tanpa mendapatkan perawatan dari lembaga medis.

Mungkin zaman itu, BPJS belum lahir untuk mengakomodasi biaya kesehatan masyarakat. Meski sekarang BPJS sudah hadir, masih kerap terdengar masyarakat yang sulit memeroleh pelayanan kesehatan hanya karena tidak punya uang dan belum terdaftar. Pemerintah harus tanggap melihat fenomena yang diangkat di dalam film bukan sepenuhnya khayalan, melainkan realitas yang disalin dari kehidupan sesungguhnya.

Selepas Ibu tiada, ayah diharuskan pergi ke kota. Anak-anak tinggal bersama sang nenek. Ini menjadi hal jamak di masyarakat kita. Bagaimana anak selalu dikorbankan dengan dalih pemenuhan biaya hidup. Anak yang semestinya mendapat asuhan dari orang tua rela hidup mandiri karena orang tua harus bekerja jauh di lain kota. Pertemuan pun hanya sesekali. Pelajaran yang bisa dipetik dari babak tersebut adalah pemerataan pekerjaan bukan hanya terpusat di kota saja. Tunjangan gaji pun harus disebar penuh keadilan, jangan cuma besar di kota saja.

Sosok ibu yang selama ini dicitrakan sebagai seorang pengasih dan penyayang dipatahkan dalam film ini. Ibu meneror dan menghantui keluarganya seusai kematiannya. Ia mewujud sebagai hantu mengerikan yang siap memangsa anak-anaknya. Hal inilah yang mengkhawatirkan bila masyarakat menelan mentah-mentah pergeseran makna ibu. Ibu yang tiba-tiba muncul setelah kematiannya merupakan setan yang merasuk dalam tubuh ibu. Jadi, penonton tidak boleh menafsirkan ibu sebagai tokoh yang jahat. Bukan ibu yang salah, melainkan iblis yang menguasai tubuh ibu.

Opresi Perempuan

Bahasan gender juga mengemuka dalam film ini. Nenek rupanya tidak menyukai ibu sebagai menantunya. Ibu dianggap bukan menantu idaman lantaran berprofesi sebagai seniman, penyanyi. Selain itu, ibu tak juga dikaruniai keturunan setelah sepuluh tahun berumah tangga dengan bapak. Akibat terhimpit tekanan tersebut, ibu akhirnya mengabdi pada sekte agar bisa memeroleh keturunan. Padahal, bisa jadi kesalahan ada di bapak.

Perempuan diasingkan karena ia gagal memberikan masyarakat sebuah kesenangan tentang motherhood dan seksualitas. Tugas reporoduksi yang dijalankan perempuan diatur oleh masyarakat, misalnya, kapan ia harus hamil, berapa banyak anak yang akan dikandung dan dilahirkan. Ini lantaran masyarakat telah mengkonstruksi perempuan sebagai mesin pencetak. Perempuan harus tangguh menghadapi penindasan.

Opresi terhadap perempuan menyaru dalam bentuk alienasi perempuan. Perempuan dipaksa menyingkir dari semua hal, semua orang, bahkan ia tidak lagi mengenali dirinya. Inilah yang terjadi pada sturuktur patriakal kapitalis abad 20.

Dari situ tergambar bahwa masyarakat masih terkungkung pemahaman tentang pemisahan peran antara perempuan dan laki-laki. Perempuan diwajibkan tinggal di dalam rumah, sementara laki-laki harus bekerja di luar untuk mencari nafkah.
Dalam feminisme radikal lebih banyak membahas tentang sistem seks dan gender. Karena menurut pemahaman ini banyak kasus ketertindasan bisa terjadi karena pemahaman terhadap sistem gender tidak adil. Historis perempuan yang tertindas seperti memandang wanita sebelah mata sebelum terjadi emansipasi bahkan budaya tersebut masih tersisa sampai sekarang.

Alison Jaggar seorang pemerhati gender juga memaparkan bahwa ketertindasan perempuan sangat meluas dihampir seluruh masyarakat manapun, hal ini dapat dilihat dari pemahaman masyarakat atas wanita yang memiliki tanggung jawab lebih untuk mengurus keluarga dibandingkan bekerja di luar rumah.

Karena gender itu bukan sesuatu yang terbawa dari lahir, tetapi terbentuk secara sosial. Sehingga diharapkan dari usaha ini perempuan tidak lagi berada dalam posisi pasif. Tetapi sayangnya seperti yang sudah dipaparkan sistem yang telah berlaku di masyarakat sulit dihapuskan layaknya gap diantara kelas sosial tertentu.

*Shela Kusumaningtyas, Alumnus Komunikasi Undip yang menggemari baca, tulis, dan jalan-jalan.