Quo Vadis Toko Modern Ilegal di Kota Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

GEMURUH suara Pemkot Malang pada detik–detik menjelang akhir 2015 dalam merespon keresahan masyarakat, yang salah satunya disuarakan Aliansi Anti Toko Moderen Illegal Kota Malang, terkait menjamurnya toko moderen yang menurut temuan Aliansi keberadaannya Illegal, direspon gegap gempita oleh Wali Kota Malang, yang antara lain menyampaikan akan inspeksi mendadak (Sidak) dalam bentuk Opsgab (operasi gabungan), dan bagi yang melanggar pasti disanksi, bahkan yang tak berizin di-police line.

Opsgab yang dilaksanakan pada 30 Desember dengan melibatkan beberapa SKPD terkait, telah menemukan beberapa toko moderen yang menurut Kepala BP2T, ada yang tidak bisa menunjukkan surat izin dalam bentuk SIUP maupun HO dan atau beberapa di antaranya SIUP dan HO nya sudah mati. Padahal SIUP dan HO hanyalah salah satu di antara persyaratan lain bagi pemilik usaha toko moderen untuk memperoleh IUTM ( Izin Usaha Toko Moderen ).

Atas temuan itu, ternyata Pemerintah Kota Malang tidak memberi sanksi apapun, bahkan janji memberi tanda police line pun hanya sebagi ungkapan bombastis yang tidak ada dalam tindakan nyata.

Dalam beberapa bulan terakhir, kita semua dibuat tercengang dengan penampilan akrobatik SKPD terkait took modern di Kota Malang, terutama menyangkut terkait tata kelola toko moderen.
Kasus Perda No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan,
Toko Moderen dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, cacat tanggal penandatanganannya oleh Wali Kota Malang, sehingga Perda itu justru menjadi simbol carut-marut dan amburadulnya sistem penegakkan Perda Kota Malang terkait tata kelola toko moderen, disusul dengan Opsgab yang tak berhujung pangkal.

Sementara itu Pemerintah Kota Malang dengan tegasnya melakukan penindakan pada pedagang asongan di Alun–alun, PKL di kawasan Pasar Besar dan terakhir penertiban parkir liar, menjadi pemandangan kontras betapa dewi keadilan dengan mudahnya menebas hak-hak wong cilik secara serampangan, yang sesungguhnya memiliki derajat kesamaan dalam pelanggaran terhadap Peraturan daerah .

Akibatnya, masyarakat menilai secara tidak langsung bahwa penegakkan Perda bukan lagi menjadi bastion of justice (benteng keadilan), melainkan bassinet of justice (keranjang keadilan) yang mudah dininabobokan dan diayun sesuai kehendak penguasa.

Menyitir metode ‘moral reading’ dari Ronald Dworkin, Satjipto Rahardjo (2008) telah mengkonstruksikan negara hukum Indonesia sebagai suatu negara dengan nurani atau negara yang memiliki kepedulian (a state with conscience and compassion). Artinya, common sense dan legal sense yang berselaras dengan legal and moral ethics sejatinya menempati status penting dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia.

Maka dari sudut subyeknya, penguasa harus membuka hati dan pikirannya terhadap perkembangan masyarakat, berdasar ketentuan hukum positif yang berlaku, agar dapat terhindar dari jebakan bahwa hukum tanpa ketegasan justru seringkali menghalangi lahirnya keadilan itu sendiri.

Berdasar data yang diungkap Kepala BP2T Kota Malang, bahwa jumlah toko moderen sebanyak 265 unit, terdiri dari 223 sudah diverifikasi dan 42 dimungkinkan tidak berizin, serta dinyatakan semuanya illegal oleh Aliansi, maka titik-titik kanker sudah diketemukan, dan melakukan operasi caesar dengan pisau yang tepat layak segera dilakukan, serta langkah seanjutnya adalah menata ulang sesuai peraturan perundangan berlaku.

Seyogyanya momentum ini dimanfaatkan sebagai renaissance ( kebangkitan ) nurani Pemkot Malang, sebagai wujud nyata komitmen dan kemauan politik dari Pemkot Malang dan DPRD. Sudah barang tentu masyarakat amat merindukan teladan hukum, sehingga prasyarat kejujuran, ketegasan, dan keberanian dalam menegakkan Perda dengan moral dan nurani, menjadi syarat minimal dari pencarian keadilan bagi masayarakat.

Sebaliknya, jika terbukti atau setidak-tidaknya terindikasi adanya praktik penyimpangan atas Perda di atas kekuasaan manapun, maka sudah selayaknya segera dibersihkan. Dalam konteks ini, ibarat ikan membusuk mulai dari kepala hingga ke ekor, maka tindakan yang pantas dilakukan adalah dengan memotong dan membuangnya (Imperium, 2007).

Masalah pelik dihadapi, ketika nurani seseorang tertutup kabut tebal akibat ‘keterlanjurannya’ terlibat atas sandiwara Prosedur dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi). Satu hal yang tidak kalah pentingnya, bahwa carut marut tata kelola toko moderen di Kota Malang telah jatuh di meja publik melalui pemberitaan media massa, sehingga tabir kelam penegakkan Perda Toko Moderen di Kota Malang dapat tersingkap.

Quo Vadis (ke arah mana) tata kelola toko moderen di Kota Malang masih membutuhkan perjuangan dalam menegakkan keadilan berdasar moralitas dan hati nurani yang tulus memang terasa berat dan tiada henti. Akan tetapi, keyakinan atas pencapaiannya tidak boleh pernah goyah atau redup sedikitpun.

Tentunya di masa yang akan datang kita berharap, tak perlu lagi kita mengais-ngais untuk sekedar mencari sebongkah nurani di tengah-tengah ilalang keadilan.

Sesuai kajian yang dilakukan Aliansi Anti Toko Moderen Illegal Kota Malang, menujukkan bahwa operasional toko modern di Kota Malang adalah bentuk nyata pembiaran praktek usaha perdagangan ilegal oleh Pemerintah Kota Malang, terbukti tidak satupun tempat usaha toko modern yang dialasi izin IUTM ( Izin Usaha Toko Moderen ) sebagaimana disyaratkan dalam pasal 25 ayat 1 Perda No 8 Tahun 2010.

*Soetopo Dewangga, Koordinator Aliansi Anti Toko Moderen Illegal Kota Malang.

Menyoal Kemiskinan Anak

Oleh: Muhammad Husein Heikal *

Saya tak begitu terkejut ketika Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis data kemiskinan terbaru per Maret 2017 sebesar 27,77 juta jiwa (10,64 persen) dari total penduduk. Akan tetapi, keterkejutan saya menetas begitu membaca data yang menunjukkan bahwa dari 27,77 juta jiwa itu hampir separuh (40,22 persen) di antaranya adalah anak-anak!

Ini berarti bahwa sekarang ini, ada 11,26 juta anak hidup dalam realitas kemiskinan yang –mau tak mau– harus mereka hadapi. Mereka ini adalah anak-anak yang luput dari perhatian dan bahkan terabaikan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat serta tak luput adalah negara. Masih bisa kita baca isi UUD 1945 Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, masih terngiang dalam kepala kita bunyi sila terakhir Pancasila yang mendengungkan: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar-dasar ini menjelaskan bahwa, seluruh rakyat Indonesia, baik tua (Lansia) maupun muda (anak-anak), pria ataupun wanita berhak mendapatkan kehidupan yang layak, setara dan sejahtera.

Deklarasi Geneva tentang Hak-hak Anak pada 1924 menyatakan bahwa anak harus diberi sarana yang diperlukan untuk perkembangannya. Selain itu, anak juga harus dilindungi, diasuh, dan diperlakukan sesuai kebutuhannya. Deklarasi Hak-hak Anak pada November 1959 menyebutkan prinsip-prinsip terkait hak-hak anak yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip itu antara lain anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, jaminan sosial dan pendidikan, serta anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi.

Deklarasi Hak-hak Anak ini menjadi dasar Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989. Anak miskin secara moneter adalah anak berusia 0-17 tahun yang tinggal di rumah tangga miskin, yaitu rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.

Dapat kita baca garis kemiskinan pada periode Maret 2017 yang ditetapkan mencatatkan kenaikan sekitar 3,45 persen menjadi Rp 374.478 per kapita per bulan. Padahal enam bulan sebelumnya, September 2016 garis kemiskinan berada di level Rp 361.990 per kapita per bulan. Garis kemiskinan dapat diartikan sebagai sebuah indikator yang dijadikan patokan pemerintah dalam memberi label apakah penduduk itu tergolong miskin atau tidak. Secara implisit dipahami bahwa saat ini penduduk dinyatakan miskin apabila pengeluarannya hanya sebesar Rp 374.478 per kapita per bulan.

Angka kemiskinan anak-anak ini merupakan sebuah keniscayaan yang mengejutkan. Berdasarkan pembagian wilayah, hampir separuh anak-anak miskin Indonesia ini dari jumlah ini hidup di Pulau Jawa, yaitu 47,39 persen. Disusul oleh kawasan Indonesia bagian timur, baru kemudian disusul Indonesia bagian barat. Memang di kota-kota besar, tak usahlah dulu bicara soal Jakarta, seperti di Medan saja misalnya, tak terlalu sulit bagi kita menemukan para gelandangan maupun anak-anak yang terlantar. Di beberapa persimpangan lampu merah tak jarang kita temukan pengamen dan peminta-minta (beberapa di antaranya anak-anak) yang menadahkan tangannya, berharap belas kasihan dari orang-orang yang melintas.

Lain lagi cerita diseputaran kawasan kampus USU (Universitas Sumatera Utara). Ketika kita duduk di kantin area Perpustakaan, tiba-tiba nanti ada saja anak-anak (biasanya kakak-beradik) yang dengan memasang raut wajah menyedihkan mengadahkan tangannya. Tidak hanya itu saja, masih banyak anak-anak lainnya yang berkeliaran menjadi peminta-minta di kota Medan.

Inilah sebuah realita kemiskinan yang dapat kita saksikan secara nyata di hadapan mata kita. Betapa memiriskan! Anak-anak yang seharusnya hidup dalam lingkungan berkecukupan harus menerima kemiskinan yang menimpanya. Anak-anak yang hidup dalam pusaran kemiskinan ini berdampak pada seringnya terjadi perampasan hak-hak dasar anak. Hak-hak secara material, spiritual, serta emosional tidak terpenuhi sebagai kebutuhan utama sekaligus bekal hidupnya.

Pada Selasa (25/7) lalu di Jakarta, diluncurkan buku Analisis Kemiskinan Anak dan Deprivasi Hak-hak Dasar Anak di Indonesia. Buku ini lahir atas kerja sama BPS dengan The United Nations Children’s Fund (UNICEF). Kepala BPS Suhariyanto dalam sambutannya dalam peluncuran buku ini menyampaikan, bahwa memahami karakteristik anak-anak dalam kemiskinan merupakan langkah awal yang sangat penting dan harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum mengembangkan intervensi yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan anak.

Sebab kemiskinan adalah salah satu akar penyebab terhambatnya anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi maksimal mereka. Tumbuh dalam kemiskinan berdampak pada kesehatan dan gizi anak-anak, pencapaian pendidikan dan kesejahteraan psiko-sosial anak. Maka, dampaknya anak berpeluang kecil menjadi mandiri secara ekonomi serta berhasil dipasar tenaga kerja dimasa mendatang, saat telah dewasa nanti.

Saya jadi teringat ketika beberapa waktu lalu, secara tak sengaja saya mendengar cerita dua ibu yang menarik perhatian saya. “Saya heran lihat anak-anak sekarang, kok suka sekali ya pelajaran hitung-hitungan (matematika, statistik, ekonometrik). Padahal kalau masa kita dulu, kan itu pelajaran yang paling dibenci, ya?”

“Iya ya, anak saya juga begitu. Mungkin ya, karena sekarang itu gizi mereka cukup hingga otaknya tak melar menghitung-hitung angka yang buat pening itu. Kalau zaman saya dulu, telur bebek didadar oleh ibu saya, untuk dimakan bersama delapan saudara saya lainnya. Cemana lagi kek gitu mau mengerjakan soal matematika pula disekolah. Ha-haa..”

Percakapan yang diakhiri tawa itu adalah sebuah ironisme. Tentu anak-anak yang memiliki gizi cukup, atau bahkan berlebih pada anak-anak orang kaya yang tinggal di kawasan kompleks. Gizi yang baik, makanan empat sehat lima sempurna yang terhidang setiap hari tentu akan mendongkrak perkembangan otak mereka. Lantas bagaimana dengan anak-anak yang tidak serapan pagi sebelum sekolah? Bukan karena tidak sempat serapan, akan tetapi yang mau dijadikan serapan sama-sekali tidak ada.

Selanjutnya, saya terperangah atas apa yang dituliskan Retno Listyarti bahwa setiap hari lebih dari 41.000 perempuan menikah di bawah usia 18 tahun (Kompas, 25/7). Bahkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perkawinan anak di Indonesia menempati peringkat ketujuh di dunia, untuk kategori absolut perkawinan usia anak tertinggi yang menanggung beban perkawinan usia anak.

Perkawinan di bawah umur ini terjadi disebabkan oleh faktor utama –yang tak lain tak bukan– lemahnya kemampuan ekonomi. Maka solusi yang dianggap terbaik mengatasi problema kemiskinan yang menerpa anak ini ialah menikah. Namun, ketidakmatangan usia ini tak jarang membuat perkawinan anak ini berakhir dengan perceraian. Parahnya lagi, bila sempat hamil di usia belia, keselamatan diri anak juga terancam. Atau bila selamat dari proses melahirkan, anak yang lahir itu bakal menuai kehidupan yang sama, merong-rong dalam tirai-tirai kemiskinan yang menerpa.

*Muhammad Husein Heikal, kolumnis kelahiran Medan, 11 Januari 1997. Berbagai tulisannya termuat Investor Daily, The Jakarta Post, Utusan Malaysia, Kompas, Media Indonesia, Republika, Koran Sindo, Koran Jakarta, Analisa, Waspada, Pikiran Rakyat, Minggu Pagi, Lampung Post, Riau Pos, Haluan, berbagai media online. Saat ini menjadi salah seorang analis di Economic Action (EconAct) Indonesia.

Pembiaran Operasional Toko Modern Ilegal di Kota Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Menjamurnya Toko Modern di Kota Malang yang menurut Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ( BP2T ) berjumlah 223, patut dipertanyakan Izin operasionalnya.

Berdasar Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang diselenggarahkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang ( BP2T), tidak mengatur secara khusus bagaimana Mekanisme dan persyaratan mendirikan toko Modern sebagaimana diamanatkan Perda No 8 Tahun 2010.

Sementara BP2T, sebagaimana dapat diakses melalui Website perijinan Kota Malang, ada tiga Kelompok perijinan yaitu, Usaha Pariwisata dan Sosial budaya, Pekerjaan Umum dan yang ketiga Perekonomian.

Dari ketiga kelompok perijinan maka yang mendekati Ijin Usahat Toko Modern adalah kelompok perekonomian di mana seharusnya Toko Modern diatur. Akan tetapi layanan perekonomian itu hanya terdiri dari :

a. Izin Usaha Percetakan

b. Izin Perluasan Industri

c. Izin Usaha Industri ( IUI )

d. Tanda Daftar Industri ( TDI )

e. Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP )

f. Izin Usaha Angkutan

g. Izin Trayek

h. Izin Pemasangan Media Reklame Insidentil

i. Izin Pemasangan Media Reklame Tetap

Dari kelompok perijinan dan kategori perijinan di atas, maka Pemerintah Kota Malang ada kemungkinan menggunakan SIUP sebagai prasyarat pendirian Toko Modern.

Ketika asumsi itu benar, maka izin operasional toko modern di Kota Malang merupakan penyimpangan dari Perda No 8 Tahun 2010 pasal 25 ayat 1 yang secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern wajib memiliki Ijin Usaha Toko Modern ( IUTM ), bahkan persyaratan pendirian Toko Modern di Kota Malang dengan SIUP bertentangan dengan persyaratan IUTM berdasarkan Pasal 12 dan 13 Perpres 112/207, Jo Pasal 12 Permendag 53/2011, Jo Pasal 7 Perda Jatim No 3 Tahun 2008, Jo Pasal 25 Perda Kota Malang No 8 Tahun 2008.

Dan sebaliknya ketika Izin Usaha Toko Modern tidak berdasarkan SIUP maka sesungguhnya ijin apa yang dimiliki oleh toko modern sebagai alas hak untuk operasional.

Perda No 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan sesungguhnya terlalu bersifat umum bahkan hanya ada 3 ( tiga ) pasal yaitu pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan ini merupakan diskresi terhadap ;

a. Perpres no.5 th. 1999 tetang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha

b. Perpres no. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat pembelanjaan dan toko modern

c. Peraturan Mentri Perdagangan RI no 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern

d. Pergub. Jawa Timur No.3 tahun 2008 ttg perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di prop. Jawa timur,

Yang seharusnya Pemerintah Kota Malang membuat Perturan Daerah ( Perda ) secara khusus mengatur tentang tata kelola toko modern yang menjamin akan keberlangsungan Toko Tradisional maupun pasar Tradisional.

Ruang gelap Izin Operasional toko modern dibuktikan pula dengan tidak satupun toko modern di Kota Malang memasang coppy Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) yang dapat diketahui oleh umum, padahal berdasarkan UU NO.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mewajibkan pemilik TDP memasang copy TDP di tempat yang mudah dilihat oleh Umum.

TDP ini melekat di dalamnya ada izin gangguan atau hinder ordonnantie (HO), sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa Toko Modern tersebut, resmi mengantongi izin, surat izinnya sudah daluarsa dan atau justru tidak memiliki Izin.

Jarak Tempat Usaha Toko Modern yang relatif berhimpitan di Kota Malang juga merupakan pelanggaran secara massif, karena Pendirian Toko Modern yang berhimpitan melanggar terhadap aturan zonasi terhadap perda No 8 Tahun 2010 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa ….Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

Sejauh ini Pemerintah Kota Malang belum memliki kemauan politik ( polical will ) yang kuat, untuk menggunakan Peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini sebagai mekanisme tata kelola toko modern dan perlindungan toko tradisional dalam menegakkan sekaligus menggunakan kewenangan-kewenangan diskresinya.(Bersambung)

 

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Malang.

Wilis, ‘Telaga’ di Tengah Sengkarut Konsumsi Pengetahuan vs Gaya Hidup

Oleh: Ozik Ole-olang*

Setiap ada kesulitan pastilah ada kemudahan. Setidaknya begitulah yang tersirat dalam kitab suci panutan orang Islam. Hidup di tengah materialisme duniawi yang mengekang dan menjerumuskan pada ideologi ‘aku belanja maka aku ada’ terbilang sulit dan menggiurkan. Sedikit meniru ungkapan bahasa filosofis Rene Descrates di abad pertengahan, salah satu koran lokal Malang dalam headline beritanya di penghujung tahun 2016 mencantumkan kalimat ‘aku berbelanja maka aku ada’ itu dengan font merah besar disertai daftar sembilan mall yang berdiri megah pada masing-masing sudut Kota Malang.

Kota dengan jumlah perguruan tinggi yang dapat dibilang sangat banyak itu menjadi sasaran empuk raksasa infrastruktur perbelanjaan untuk meraup segunung rupiah. Mahasiswa-mahasiswa yang rata-rata berumuran dan masih tergolong dalam usia transisi antara masa remaja dan dewasa itu pastilah akan sangat tergiur dengan suasana bising dan keramaian tempat perbelanjaan, apalagi muda-mudi dengan sangu bulanan yang cukup besar.

Orang-orang banyak mengatakan bahwa Malang adalah kota yang pas dan strategis untuk kuliah dan belajar. Memang, jika dilihat dari suasana cuaca yang sejuk dan tidak begitu panas. Juga dengan sederet nama kampus besar yang ada dan terletak saling berdekatan. Mulai dari yang negeri sampai swasta.

Banyaknya instansi perguruan tinggi itu menjadi salah satu alasan utama kepadatan Kota Malang. Betapa tidak, setiap tahun Malang akan kedatangan lebih dari lima ribu mahasiswa baru. Belum lagi mereka yang melanjutkan studi strata dua dan masih memilih tinggal di Kota Malang. Ditambah lagi mereka-mereka yang menjalani kuliah dalam keprematuran proses sehingga terpaksa harus menikmati berbonus-bonus semester. Tak heran bila setiap menjelang petang dan selepas isya’ kota ini akan terkesan seperti jakarta dengan kemacetan yang bikin bete’.

Seorang teman pernah berceloteh pada saya bahwa banyaknya kampus yang ada di Malang tidak sebanding dengan banyaknya toko buku yang ada sebagai konsumsi wacana bagi para muda-mudi generasi bangsa. Dengan asumsinya yang entah objektif ataupun subjektif, namun yang saya rasakan memang begitu. Fasilitas penunjang idealisme mahasiswa kalah dengan jumlah barang-barang pemuas hasrat duniawi mereka. Model hidup pemuda yang mustinya idealisme rasionalis terdistorsi dan mengalami marginalisasi menjadi idealisme berbasis hedonistik. Lantas Bagus penampilan lebih diutamakan daripada bagus pemikiran. Apalah daya.

Toh, meskipun buku bukanlah satu-satunya yang akan menentukan kesuksesan seseorang, namun tidak boleh tidak buku adalah konsumsi yang hampir mendekati kata wajib bagi para pelajar. Bagaimana mau disebut pelajar kalau buku saja tak punya!?

Berkenaan dengan kemudahan dan kesusahan dalam hal ini, situasi yang sebagaimana tergambarkan dalam ulasan tadi merupakan kondisi ‘kesusahan’ bagi kualitas berpikir para pelajar dan mahasiswa di Kota Malang. Berat memang bila harus bermusuhan dengan iming-iming keelokan rupa, kemapanan hidup, apalagi kekayaan harta oleh sebab adanya banyak mall yang berdiri mengitari letak instansi-instansi pendidikan yang ada. Mirisnya lagi, perpustakaan pusat letaknya tidaklah berdekatan dengan deretan kampus-kampus. Lain halnya dengan Matos (salah satu mall di Kota Malang) yang pas berada di depan jejeran sejumlah instansi-instansi pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Akibatnya, para pemuda yang notabene adalah pelajar dan mahasiswa secara akal logis pastilah lebih bersemangat untuk pergi ke mall.

Jika situasi yang saya sebut sebagai ‘kesusahan’ itu tidak memiliki jalan ke luar, maka kesusahan itu lambat laun akan menjadi sebuah bencana. Kemudian manusia hanya akan menjadi makhluk yang menghambakan dirinya pada gaya dan model hidup hedonistik, bermental konsumtif, terjajah secara perlahan oleh investor-investor produk asing, pada akhirnya mereka lupa jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia khususnya bangsa yang terpelajar dan beradab.

Untuk menjadi terpelajar dan beradab, manusia haruslah melalui proses edukasi. Tidak harus dengan kuliah dan jenjang pendidikan formal semisalnya. Akan tetapi eksistensi buku dalam hal tersebut dapat dikatakan sangatlah menjadi faktor utama. Penyampaian secara lisan melalui pengajaran guru dan dosen pun tak luput dari adanya subuah buku. Oleh karena itu saya semacam ingin mengatakan rasa syukur yang sebesar-besarnya entah kepada siapa atas adanya dan lestarinya pasar buku Wilis di Kota Malang.

Walau memang banyak dari sejumlah toko buku yang tercatat di Kota Malang, pasar buku Wilis adalah yang salah satunya menjadi rujukan utama bagi para mahasiwa, pelajar, atau bahkan orang tua murid untuk membeli dan mendapatkan buku-buku pelajaran. Tak jarang setiap saya mengunjungi pasar buku itu banyak ditemui para mahasiwa yang sedang berburu buku-buku mata kuliah. Sering pula terlihat para orang tua dengan membawa anak mereka yang masih kecil ke pasar buku Wilis untuk membeli buku-buku cerita anak. Dan banyak lagi orang-orang yang mencari buku incarannya di pasar tersebut.

Walau tempatnya yang terkesan apa adanya dengan penataan buku yang bertumpuk-tumpuk seperti tak ada tempat lain itu, pasar buku Wilis banyak digemari orang utamanya bagi para mahasiswa seperti saya. Salah satu faktornya ialah bahwa harga buku di sana bisa ditawar dan biasanya pedagang mematok harga yang relatif murah sehingga mahasiswa dengan tingkat uang saku bulanan yang menengah ke bawah lebih memilih pergi ke Wilis daripada ke toko buku semisal Gramedia, Toga Mas, dan lainnya. Walau dengan kualitas buku yang tidak terlalu bagus dan kadang pula sudak tidak tersegel plastik, hal yang terpenting adalah kesamaan isi buku. Bukan begitu mahasiswa!?

Sebagai jalan keluar atas kondisi ‘kesusahan’ yang saya gambarkan, pasar buku Wilis seakan menjadi secercah cahaya yang menjadi ‘kemudahan’ bagi kondisi penduduk Kota Malang pada umumnya untuk lebih mengembangkan diri dengan cara menyeimbangkan konsumsi ilmu pengetahuan dan konsumsi gaya hidup. Lebih-lebih jika keduanya sama-sama tinggi. Bayangkan bila mana di kota yang banyak dipenuhi para pelajar itu (Malang khususnya dan kota lain pada umumnya) tidak terdapat tempat untuk mencukupi kebutuhan otak dengan harga yang terjangkau. Maka besar kemungkinan semua anak muda yang ada akan berpikiran lebih baik membeli baju bagus daripada harus membeli buku. Pada akhirnya idealisme yang menjadi harta terakhir bagi pemuda hilang tergadaikan ambisi dan iming-iming gaya hidup yang mapan.

Sekian.

*Ozik Ole-olang, mahasiswa rantau berdarah Madura. Sekarang sedang mukim di Kota Malang dan sedang menyelesaikan sebuah buku.

Komunisme, Ilusi dan Phobia

Oleh: Caping Maskarah Safril *

TIDAK sulit dan tak perlu merujuk hingga bab-bab awal ‘Das Kapital’ untuk menyadari kenyataan global bahwa memasuki milenium ketiga ini, komunisme memang telah memudar.

Ukurannya memang relatif. Rontoknya Uni Sovyet menyusul ditanggalkannya faham-faham pemerintahan komunis di Rumania, Bulgaria, dan Hongaria di akhir 1980-an memperkuat idiom kegagalan ideologi Marx dalam bernegara.

Sudah matikah komunisme? Tentu saja tidak. Sebagaimana bentuk-bentuk ideologi lainnya, komunisme akan tetap ada. Lalu bagi kita, masih relevankah komunisme itu dijadikan phobia sebagaimana yang telah tertanam dalam puluhan tahun kita bernegara, bermasyarakat. PKI boleh-boleh saja dilarang mengingat catatan ‘pelanggaran pidananya’, tapi melarang PKI karena garis politiknya yang komunis, tampaknya sudah saatnya untuk diperdebatkan.

Selama puluhan tahun, komunis adalah musuh negara nomor satu. Tak peduli seseorang itu mengerti atau tidak, dia bisa dicap komunis asal bersuara beda dengan penguasa. Atau, bahkan seseorang yang tak pernah sedikit pun tahu tentang komunis bisa ditandai KTP-nya hanya lantaran punya sejarah keturunan aktivis PKI. Semua diminta untuk mewaspadai komunisme, semua pun bisa diancam pasal-pasal anti komunisme. Padahal, sampai kini pun, coba tanyakan kepada orang sekitar kita, apa yang diketahuinya tentang komunis dan komunisme.

Kebanyakan atau mungkin semua jawaban atas pertanyaan tentang komunis, bagi kita adalah semua yang pernah diriwayatkan tentang PKI, tentang kekejaman atau kekejian di sekitar pembantaian dan penyiksaan manusia, dan lebih banyak lagi tentang penafian kehidupan beragama. Pendek kata, pengetahuan kebanyakan kita saat ini; PKI adalah komunis dan komunis adalah PKI.

Pertanyaan berikutnya, sudah tepatkah pengartian tersebut? Tak perlu lama untuk menemukan jawabannya yang pas, tidak!

Apa yang patut dikhawatirkan pada para tua renta yang sebagian mungkin tidak pernah tahu soal peristiwa di sekitar G-30-S tersebut. Kalaupun ada yang terlibat, sepanjang menyangkut pelanggaran pidana, pantas dijatuhi sanksi hukum, itupun bila masanya sudah tidak kadaluwarsa. Tetapi membayangkan kedatangan kembali mereka akan jadi ancaman nasional atau menjatuhkan pemerintahan, terlebih kemudian membentuk negara komunis, pada saat ini, jaman ini, itu sama dengan mengkerdilkan pikiran sendiri dan lebih parah lagi, justru menunjukkan ketidak tahuan, yang berarti adalah keterbelakangan bangsa.

Lantaran ketidak tahuan kita itulah, tanpa sadar, selama puluhan tahun setelah komunisme dinyatakan dilarang, kita mengarungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara tak beda jauh dengan apa yang pernah diterapkan di sebagian negara komunis. Memang kita tidak perlu antri beras atau roti. Tapi sebut saja dengan dibentuknya berbagai organisasi kemasyarakatan, mulai dari pegawai negeri, termasuk isteri-isterinya, sampai yang profesional setingkat dokter pun jadi suatu keharusan.

Berbagai asosiasi pengusaha, mulai dari pengrajin hingga eksportir, dan sebagainya. Semua bermuara ke pemerintahan pusat. Lalu apa beda dengan doktrin sistem sel partai-partai komunis berkuasa. Lebih aneh lagi, saat selama beberapa tahun terakhir pemerintahan Soeharto, bagaimana rakyat dicekoki tayangan wajib film ‘Pemberontakan G-30S-PKI’ — yang sisi faktual sejarahnya perlu diragukan — pada setiap malam 30 September dijadikan sebagai salah satu ‘acuan’ untuk memerangi komunisme. Bukankah itu cara-cara indoktrinasi ala komunis. Apakah ini pertanda kebenaran dari postulat hukum kritik, “siapa yang paling bersemangat untuk mengkritik sesuatu secepat itu pula ia masuk pada apa yang dikritiknya,” setali tiga uang beda bungkus.

Bahwa Pancasila dijadikan dasar negara RI, bukan negara berasas agama apalagi komunis semua setuju dan bukan lagi saatnya untuk diperdebatkan. Namun bila karena itu perlu memberangus semua yang berbau komunisme, sepertinya sudah berlebihan. Justru, untuk mencegah ancaman komunisme itulah, saatnya rakyat terbuka untuk menilai secara kritis namun lebih dewasa terhadap apa yang selama ini dicap sebagai musuh bangsa. Caranya, tak lain dengan secara bertahap membuka ajaran tentang komunis dan ideologi-ideologi lain di kampus-kampus perguruan tinggi, bila perlu dimulai sejak dari bangku SLTA. Perkaya pustaka tentang kajian-kajian strategis, maupun perbandingan terhadap komunisme atau ideologi-ideologi lain. Hanya melalui itulah benteng terhadap ideologi apapun di luar yang disepakati bangsa sejak awalnya, dapat dibangun.

Namun, pertanyaan yang wajar muncul di benak kebanyakan orang saat ini, bagaimana bila ternyata komunisme menarik simpati sejumlah pendukung kemudian berkembang. Sebelum terjawab, pertanyaan itu tentunya harus berlaku setara pula dengan setiap ideologi di luar Pancasila. Jawabannya, bila selama ini kita menyatakan sebagai bangsa yang telah teruji, kenapa takut. Hanya saja, perlu disadari bahwa komunisme atau ideologi apapun, termasuk Pancasila, dalam kehidupan bernegara yang demokratis, akan berkembang bila pranata-pranata sosial dalam masyarakatnya menunjang.

Untuk menghadang meluasnya komunisme, jelas-jelas slogan atau orasi agama apapun takkan cukup. Kemiskinan dan keterbelakangan adalah kondisi khas yang memungkinkan berkembangnya ideologi kreasi Karl Marx dan Frederich Engels itu. Kedua faktor krusial itu sangat mungkin tercipta dalam kondisi merebaknya penindasan terhadap hak-hak rakyat. Berbagai ketidak adilan hukum dan ekonomi yang lebih memihak penguasa atau sekelompok kecil masyarakat, akan menjadikan jargon ‘sama-rata sama-rasa’ sebagai suatu tujuan yang menggiurkan dan menggelorakan semangat perubahan.

Komunisme bukannya telah mati, tapi telah berubah, sejalan dengan perubahan-perubahan yang dialami pula oleh ideologi lainnya.

Cuba, pada 2015 ini memasuki masanya menanggalkan ciri khas sebagai satu-satunya negara di dunia yang menyatakan diri sebagai negara komunis. Bahkan Cina sekalipun mampu mengemas ajaran-ajaran Mao yang cenderung Stalinisme itu, kini nyaris setara kapitalisnya dengan Korea Selatan. Sementara Vietnam tak mampu membendung ekspansi masuknya perusahaan-perusahaan raksasa multinasional dunia, yang dalam waktu singkat membentuk kelas-kelas masyarakat bermobil mewah dengan yang tetap berkelas sepeda. Sementara, negara yang menyatakan murni ‘sosialis-komunis’, Korea Utara, semakin dikucilkan.

Karena itu, bila Karl Marx, masih hidup, bisa jadi dia akan meninjau kembali apa yang pernah diserukannya, yang sempat jadi moto perjuangan kaum buruh komunis di awal-awal kebangkitan masyarakat proletar; ‘kaum buruh sedunia, bersatulah’, untuk diralat menjadi ‘kaum buruh sedunia.., maafkanlah saya’.

Karena itu, menempatkan komunisme dengan rujukan sepihak sejarah PKI, sebagai musuh bangsa saat ini bukan hanya ketinggalan kereta, tetapi juga sangat naif. Disintegrasi adalah musuh yang lebih nyata dan ancaman yang jauh lebih besar ketimbang bakal wajib dikereknya bendera palu arit di halaman-halaman rumah kita. Jadi, bila ingin menentang komunis, pelajarilah komunisme. Janggal rasanya kalau harus memusuhi sesuatu yang kita tidak tahu, atau lebih celakanya, tidak boleh tahu.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Malang tinggal di Jalan Bandulan 6, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Buruh Korban Kekejaman Kapitalisme di Omnibus Law

Oleh: Asra Bulla Junga Jara

Buruh selalu menjadi korban dalam kapitalsme. Selama ini, melalui mekanisme upah minimum per bulan saja, buruh sudah berada digaris kemiskinan. Jika Omnibus Law diberlakukan buruh akan di upah per jam. Dengan skema ini, buruh yang menjalankan hak cuti atau tidak bekerja sementara karena sakit tidak mendapatkan upah. Walhasil buruh makin termarjinalkan, jamaknya praktik upah per jam di Eropa dan Amerika Serikat menjadi dali pemerintah untuk menerapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Skema ini dianggap adil karena pekerja produktif akan mendapat upah lebih besar.

Namun, kita harus melihat latar belakang diterbitkan Ombnibus Law yakni untuk mempermuda investasi. Upah buruh yang rendah selama ini menjadi salah satu daya tarik investasi di Indonesia. Omnibus Law diterbitkan untuk menyenangkan investor, meski harus menekan buruh. Inilah praktik korporatokrasi yakni penguasa disetir untuk mengikuti kemauan korporasi dalam proses legislasi. Lalu dimanakah jargon “Merakyat” yang selama ini dicitrakan? Selama Indonesia menganut sistem kapitalisme, selama itu pula buruh akan menjadi sapi pera ekonomi.

Makanan khas para kapitalisme yang sedang menjadi perbincangan saat ini di kalangan para pencari kerja tentulah Omnibus Law. Kata ini seakan sudah menjadi makanan khas para pemilik modal untuk disajikan pada buruh yang sedang terjerat dalam penantian kata “kesejahteraan”. Lalu, sejenis makanan khas apa sesunguhnyan Omnibus Law itu? Menurut Kamus Hukum Merriam Webster, istilah Omnibus Law berasal dari Omnibus Bill, yakni Undang-Undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Kata ‘Omnibus’ berasal dari Bahasa Latin yang berarti segalahnya.

Istilah Omnibus Law sudah sangat tua, Undang-Undang tersebut pertama kali dibahas di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1980. Di Indonesia, istila ini menjadi perbincangan bagi para mentri setelah Presiden Joko Widodo mengungkapkannya dalam pidato pertama stelah dilantik sebagai Presiden Rebublik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Konsep ini sering digunakan di negara yang menganut sistem Common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu Undang-Undang baru untuk mengamandemenkan beberapa Undang-Undang sekaligus.

Singkatnya Omnibus Law adalah suatu Undang-Undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Pembuatan proses secara resmi, ahli hukum menyebutkan tidak ada perbedaan dengan pembuatan. Hanya saja, isinya mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang yang terkait sebagai sumber pijakan utama dalam mengambil sebuah kebijakan.

Kedudukan hukum Omnibus Law sama dengan Undang-Undang dan diusulkan untuk simplifikasi Undang-Undang lainnya. Terkait, aturan yang diatur dalam banyak Undang-Undang yang dihapus dan kemudian diatur hanya dalam satu Undang-Undang. Penggunaan hokum Omnibus Law baru pertama kali terjadi di era Jokowi saat beberapa peraturan-peraturan tambahan seperti undang-undang pemilu, dan undang-undang penyandang disabilitas yang mendukung 25 sektor dan juga undang-undang perlindungan anak. Ombnibus Undang-undang diperlukan karena Indonesia memiliki banyak Undang-Undang yang mengatur penggunaan sector per kementrian dan lembaga, sehingga menjadi parsial dan tumpeng tindih.

Ketika Suara Masyarakat Dibungkam Dengan Alasan Investasi!

Tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan pemerintah termasuk perumusan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lain yang menyangkut kepentingan publik. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Pasal 25 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak untuk berpartisipasi juga perwujudan dari hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat yang merupakan komponen inti dari kebebasan ruang sipil.

Namun, partisipasi publik yang efektif hanya dapat dilaksanakan jika masyarakat cukup bebas dan independen dalam menyampaikan pandangannya terhadap sebuah kebijakan. Oleh karena itu, sikap pemerintah dalam menyambut masukan masyarakat turut menentukan tingkat partisipasi masyarakat tersebut. Prinsip good governance menekankan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong setiap warga negara untuk menggunakan hak berpendapatnya dalam pengambilan keputusan serta menjamin kebebasan ruang sipil untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Nyatanya, kritikan keras masyarakat terhadap rencana Omnibus Law hanya dilihat sebagai penghambat rencana Pemerintah menggaet investor dan meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Demi melancarkan agenda investasi tersebut, partisipasi masyarakat sipil justru ditekan dengan dalih hendak melakukan ‘pendekatan komunikasi’. Padahal, pihak-pihak yang ditunjuk Presiden Jokowi merupakan alat keamanan negara dan tidak memiliki fungsi komunikasi sebagaimana yang dimaksud. Alih-alih pendekatan ‘komunikasi’, yang ada di lapangan kelak malah praktek intimidasi.

Presiden Jokowi telah secara terang-terangan mengabaikan tupoksi institusi keamanan dengan menggunakan aparat keamanan dan intelijen sebagai juru bicara program pemerintah. Bukannya mendengarkan secara seksama alasan di balik penolakan Omnibus Law lalu mengkaji muatan kritiknya, atau mengutus jajarannya yang lebih sesuai dan kompeten dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah, Presiden justru menggunakan aparat yang terbukti berulang kali mengekang kebebasan ruang sipil secara represif.

Walhasil, wacana ‘pendekatan komunikasi’ ini hanya pemanis untuk menutupi kenyataan pahit di baliknya: pembungkaman sistematis masyarakat sipil. Pernyataan Presiden Jokowi yang mengharapkan masyarakat dapat memahami Omnibus Law melalui komunikasi tersebut juga secara tidak langsung mereduksi penolakan dan kritik terhadap Omnibus Law sebagai sebuah ketidaktahuan dan ketidakpahaman semata. Serikat pekerja dan organisasi masyarakat yang telah bertahun-tahun memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil di tengah gempuran investasi dianggap tidak sanggup memahami Omnibus Law sehingga dianggap perlu untuk diedukasi oleh aparat keamanan negara.

*) Asra Bulla Junga Jara
Mahasiswa Semester Delapan (8), di Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri) Malang, Jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik. Serta Aktif Menulis Opini Di Media

Jalur Independen, antara Ilusi dan Keniscayaan dalam Pilkada Kabupaten Malang

Oleh: Dito Arief N. S.AP, M.AP

Sejarah awal pencalonan Kepala Daerah melalui jalur independen, secara resmi tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, setelah sebelumnya hanya berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darusalam pasca perdamaian pemerintah Republik Indonesia dan GAM untuk memfasilitasi tokoh-tokoh GAM yang ingin mencalonkan kepala daerah dari Non Partai Politik. Dalam Undang – Undang No.12 Tahun 2008, klasifikasi persyaratan calon independen diatur secara teknis dan mulai berlaku di Pemilukada seluruh Indonesa, dengan ketentuan persyaratan sebesar 6,5% – 10 % dari jumlah DPT pada Pemilu sebelumnya. Di era Rezim Pemilukada tersebut (Tahun 2008 – 2015), tercatat terdapat 7 Pasangan calon independen yang memenangkan Pemilukada di seluruh Indonesia.

Hadirnya Undang – Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, membuat Pilkada tidak lagi masuk dalam Rezim Pemilu, karena telah diatur khusus dalam Undang-Undang Pilkada. Pada Pilkada serentak pertama di tahun 2015 yang diselenggarakan di 269 daerah, jumlah calon perseorangan yang maju sebanyak 137 pasangan, dari seluruh jumlah calon perseorangan, yang berhasil menang hanya tiga belas pasangan. Pada Pilkada 2017 yang digelar di 101 daerah, jumlah calon perseorangan 68 pasangan, hasilnya calon perseorangan yang menang hanya tiga yakni di Pidie Aceh, Boalemo Gorontalo dan Sarmi Papua.

Dalam dua edisi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang, yaitu di tahun 2010 dan tahun 2015, kehadiran calon independen juga sempat mewarnai dinamika Pilkada. Pada Pilkada Tahun 2010, pada awalnya diikuti oleh 5 bakal pasangan calon, 3 yang diusung dari Parpol, sedangkan 2 bakal calon diusung melalui jalur independen (perseorangan), namun sayangnya 2 bakal pasangan calon dari independen yaitu “Martiani Setyaningtyas – Bibit Suprapto” dan “Sutikno – Rizal Safani” kandas karena tidak memenuhi persyaratan jumlah dukungan sebanyak 82.031 dukungan KTP (3% dari jumlah DPT Pemilu sebelumnya). Perlu diketahui Calon Bupati Independen Martiani Setyaningtyas merupakan Istri dari Sujud Pribadi, Bupati aktif pada saat itu. Gagal lolosnya kedua pasangan calon independen tersebut sempat memunculkan gugatan di PTUN Surabaya, meskipun pada akhirnya hasil putusan PTUN tidak menganulir keputusan KPU Kabupaten Malang tersebut. Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dengan syarat pencalonan yang lebih ketat yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015, terdapat 3 bakal pasangan calon yaitu 1 bakal pasangan calon dari independen, dan 2 pasangan calon dari partai politik. Berdasarkan hasil verifikasi KPU, bakal pasangan calon independen dinyatakan lolos yaitu pasangan “Nurcholis – M. Mufid” yang memiliki 204.464 dukungan KTP dari 157.904 dukungan KTP minimal yang dipersyaratkan (6,5% dari DPT Pemilu sebelumnya).

Lolosnya pasangan independen Nurcholis – M. Mufid tentunya menjadi kejutan tersendiri dalam Pilkada Kabupaten Malang 2015. Dari hasil penelitian penulis, lolosnya calon independen tersebut tidak terlepas dari andil Bupati ketika itu. Penuturan sejumlah informan yang merupakan penyelenggara pemilihan dan panwas di tingkat kecamatan dan sejumlah informan lain yang merupakan kontestan serta bagian dari Tim Kampanye Pilkada 2015 menuturkan bahwa tanpa adanya “pengkondisian” dan “mobilisasi” tidaklah mungkin syarat dukungan KTP bisa terpenuhi sebanyak itu dalam 2 tahap. Sejatinya dukungan KTP jalur independen dipersiapkan Bupati Rendra Kresna bilamana kesulitan mendapatkan rekomendasi Partai yang pada saat itu terjadi dualisme di kepengurusan Partai Golkar. Namun seiring rekomendasi partai yang pada akhirnya turun dari 5 Parpol pengusung (Golkar, PKB, Nasdem, Gerindra, Demokrat), maka dukungan KTP independen yang telah dipersiapkan akhirnya digunakan oleh Nurcholis – M. Mufid.

Tantangan bakal calon independen dalam Pilkada 2020, tentunya butuh dana besar, tenaga besar dan dukungan besar untuk bisa mengumpulkan 6,5 % KTP dari jumlah DPT Kabupaten Malang yang mencapai 1.996.857 (DPT Pilpres 2019), meskipun secara jumlah persyaratan independen untuk Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020 lebih sedikit yaitu sebesar 129.796 dukungan, daripada syarat minimal dukungan perseorangan di Pilkada Kabupaten Malang 2015 yang mencapai 157.904 dukungan. Selain jumlah syarat dukungan tersebut, sebaran dukungan juga harus merata di minimal 50 % jumlah kecamatan yang ada, atau minimal 17 Kecamatan dari jumlah 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Melihat latarbelakang pasangan independen yang memenangkan Pilkada di tahun 2015 sebanyak 13 pasangan calon dan 3 pasangan independen di Pilkada tahun 2017, ternyata sebagian besar bukanlah murni memiliki latarbelakang Non Parpol. Ada sejumlah pasangan independen yang memenangkan Pilkada yang sebenarnya adalah orang parpol namun tidak mendapatkan rekom dari parpolnya, bahkan diantaranya merupakan petahana atau merupakan keluarga dari petahana seperti Rita Widyasari (Politisi Golkar, Kutai Kartanegara), Neni Moerniani (Golkar-Bontang), Adnan Purichta Yasin Limpo (Politisi Golkar, Gowa), Abdul Hafidz (Wabup Rembang) dan sejumlah politisi pura-pura independen lainnya.

Menatap Pilkada langsung serentak tahap ke 4 yang diselenggarakan di tahun 2020 mendatang, akan terasa semakin berat tantangan dan peluang bakal calon independen untuk lolos verifikasi. Untuk lingkup Jawa Timur, Kabupaten Malang dengan wilayah terluas kedua setelah Banyuwangi dengan jumlah DPT terbesar kedua setelah Surabaya, menjadi tantangan tersendiri apakah kehadiran calon independen hanyalah sebuah ilusi atau sebuah keniscayaan yang memang dikehendaki oleh tangan penguasa atau kehendak sadar masyarakat Kabupaten Malang.

*) Dito Arief N. S.AP, M.AP
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny J.A)
Peneliti Evaluasi Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Malang (Penelitian Tesis Magister FIA UB)

Generasi Milenial dan Peristiwa 1965

Penulis Eki Robbi Kusuma

*Pemerhati Sejarah dan Mahasiswa Sejarah Pascasarjana Universitas Negeri Malang*

Peristiwa 1965 merupakan sebuah pembicaraan yang masih sangat sensitif, baik diruang publik maupun akademik. Hegemoni tafsir dan wacana yang begitu kuat menjadi masalah untuk generasi sekarang menemukan perspektif yang komprehensif memandang peristiwa paling berdarah di negeri ini. Tulisan ini tidak akan membahas detail dan masuk dalam perdebatan siapa benar dan siapa salah yang sampai saat ini belum menemukan penyelesaian yang memuaskan, karena akan mengurangi esensi dalam belajar sejarah yakni agar kita bijaksana.

Setiap generasi akan menafsirkan sejarah sesuai jamannya, kata Hegel. Setidaknya pernyataan tersebut dapat dijadikan bahan merenung terkait bagaimana generasi milenial melihat peristiwa 1965. Di tengah gelombang tsunami informasi saat ini, tidak sulit untuk menemukan sumber-sumber baik buku maupun jurnal serta tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan isinya yang membahas mengenai peristiwa tersebut.

Persoalannya, apakah generasi milenial yang melek teknologi dan gadget-able setiap hari ini ter-literasi dengan baik? Atau malah iliterasi. Selanjutnya, bagaimana mereka memandang peristiwa 1965 yang notabene merupakan masalah yang multidimensional sehingga untuk menguraikannya membutuhkan energi yang tidak sedikit. Namun, apa urgensinya mempelajari peristiwa tersebut? Lebih umum belajar sejarah.

Budaya Literasi

Hal pertama menyoal literasi, Ane Permatasari menjelaskan perihal literasi dapat diartikan melekteknologi, melek informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka terhadap politik. Seorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut. Walaupun Literasi memiliki banyak dimensi, dan di tahun 2015 pemerintah sudah mulai mencanangkan Gerakan Literasi Nasional tetapi dalam hal ini berakar pada literasi baca tulis.

Persoalannya kemudian, dipaparkan Surangga sensus Badan Pusat Statistik (BPS) di 2006 menunjukkan 85,9 persen masyarakat memilih menonton televisi daripada mendengarkan radio (40,3 persen) dan membaca koran (23,5 persen). Masyarakat Indonesia belum terbiasa melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman dari membaca. Masyarakat Indonesia belum dapat mengaktualisasikan diri melalui tulisan. Membaca dan menulis belum menjadi budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Masyarakat lebih familiar dengan media visual (menonton), verbal (lisan) atau mendengar dibandingkan membaca, apalagi menulis.

Permatasari menambahkan UNESCO mencatat indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, pada setiap 1.000 orang, hanya ada satu orang yang punya minat membaca. Masyarakat di Indonesia rata-rata membaca nol sampai satu buku per tahun. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan penduduk di negara-negara anggota ASEAN, selain Indonesia, yang membaca dua sampai tiga buku dalam setahun. Angka tersebut kian timpang saat disandingkan dengan warga Amerika Serikat yang terbiasa membaca 10-20 buku per tahun. Saat bersamaan, warga Jepang membaca 10-15 buku setahun.

Dengan data tersebut, seharusnya cukup menggambarkan bagaimana budaya literasi pada umumnya masyarakat Indonesia. Minimnya dan mirisnya budaya ini akan menjadi masalah pelik ketika dikaitkan dengan pembelajaran sejarah yang pondasinya adalah membaca. Dengan tingkat budaya literasi yang rendah, tidak dipungkiri jika milenial dalam melihat peristiwa 1965 amat bergantung pada prasangka-prasangka yang berkembang dan pewarisan ingatan generasi sebelumnya.

Milenial dan Peristiwa 1965

Siapa Generasi Millenial ? Ali menjelaskan Setelah perang dunia ke 2, kelompok demografis (cohort) dibedakan menjadi 4 generasi yaitu generasi baby boomer, generasi X (Gen-Xer), generasi millennials dan generasi Z. Generasi baby boomer adalah generasi yang lahir setelah perang dunia kedua (saat ini berusia 51 hingga 70 tahun). Disebut generasi baby boomer karena di era tersebut kelahiran bayi sangat tinggi. Generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun 1965 hingga 1980 (saat ini berusia 35 hingga 50 tahun). Generasi millennials adalah generasi yang lahir antara tahun 1981-2000, atau yang saat ini berusia 15 tahun hingga 34 tahun. Generasi Millennials (juga dikenal sebagai Generasi Millenial atau Generasi Y) adalah kelompok demografis setelah Generasi X, sedangkan generasi Z merupakan generasi yang lahir setelah tahun 2000 hingga saat ini.

Jika mengacu pada teori-teori konflik maka millenials sebenarnya masih begitu dekat dengan ingatan peristiwa tersebut karena milenialls dapat dikatakan generasi pertama dari generasi yang mengalami peristiwa 1965. Konflik yang dialami oleh generasi sebelum milenial akan dipersepsikan pada generasi milenial ditambah dengan internalisasi wacana-wacana yang kuat dari rezim yang berkuasa untuk mempertahankan legitimasi. Hanya saja, kedekatan itu tidak seolah-olah membuat milenials benar-benar merasakan, atau menganggap konflik itu benar-benar nyata dan mewariskan konflik tersebut.

Generasi milenial sendiri, jika kita cermati pun dapat dikelompokkan lagi berdasarkan rentang generasi 80-an, 90-an dan mungkin 2000-an. Kategori tersebut hanya untuk memudahkan bagaimana memahami cara pandang milenial terhadap peristiwa 1965. Menurut Ali Generasi Millennial merupakan generasi yang unik, dan berbeda dengan dengan generasi lain. Hal ini banyak dipengaruhi oleh munculnya smartphone, meluasnya internet dan munculnya jejaring sosial media (social media). Ketiga hal tersebut banyak mempengaruhi pola pikir, nilai-nilai dan perilaku yang dianut. Generasi Millenial adalah generasi yang “melek teknologi”. Munculnya teknologi (gadget dan internet), perubahan geografis dan perubahan daya beli secara berlahan tapi pasti telah mengubah perilaku dan nilai nilai yang dianut oleh manusia. Urban middle-class millennials adalah masyarakat yang memiliki perilaku dan nilai-nilai yang unik yang disebabkan oleh melekatnya tiga entitas tersebut. Masyarakat urban middle-class millennials merupakan masyarakat muda terbuka (open minded), individualis, dan masyarakat multikultur sehingga memunculkan budaya-budaya baru

Kata kuncinya ada pada masyarakat muda yang terbuka. Keterbukaan ini adalah pintu masuk untuk melihat peristiwa 1965 secara lebih objektif. Tujuannya tidak lain agar bangsa ini memahami dirinya sendiri dengan mempelajari sejarah bangsanya. Terkhusus peristiwa 1965 yang menjadi genosida politik dan tragedi kemanusiaan paling besar sepanjang sejarah bangsa ini yang masih tertutup kabut.

Iqra Anugrah berpendapat bahwa perlu melihat tragedi 1965 dalam rangkaian kekerasan massal yang lain: genosida di Rwanda, pendudukan dan kelaparan paksa di Timor Leste, pembantaian di Kamboja, dan bahkan holocaust Nazi di Jerman. Dari perspektif tersebut, terang sudah bahwa tragedi 1965 juga merupakan bagian dari sejarah kelam pembantaian di berbagai tempat di dunia – kecuali jikalau orang Kiri dianggap sebagai setengah manusia, binatang, atau seorang jalang.

Walaupun ada upaya-upaya politisisasi kembali terhadap peristiwa tersebut tetapi hal itu malah membawa milenials mencari kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Jika tidak diarahkan dengan baik maka yang terjadi bisa saja seperti adopsi simbol-simbol nazisme oleh generasi muda. Hitler dan Nazi-isme yang diadopsi sebagai symbol perlawanan terhadap Yahudi saat ini dan kegagahan Jerman sehingga muncul keinginan menirunya tanpa pengetahuan yang mumpuni dalam melihat sejarah.

Tidak terkecuali peristiwa 1965, maukah kita menelusuri kompleksitas sebuah tragedi kemanusiaan yang dilakukakan oleh komponen-komponen masyarakat dan disponsori oleh negara yang skalanya cukup besar dan luas ke berbagai bidang kehidupan. Asvi Warman Adam dalam pidato pengukuhannya sebagai profesor riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kamis pagi 26 Juli 2018 menjelaskan Tiga periode perdebatan historiografi G30S/1965. Periode pertama menurut Asvi meliputi periode perdebatan di seputar siapa dalang peristiwa G30S 1965 yang terjadi pada kurun 1965-1968, periode kedua terjadi penulisan sejarah resmi oleh pemerintah Soeharto yang dimulai sejak 1968 sampai 1998. Pada periode ini pula upaya menghilangkan peran Sukarno dalam sejarah terjadi. Periode ketiga terjadi semenjak berhentinya Soeharto sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Asvi menyebut periode ketiga ini sebagai periode pelurusan sejarah.

Awal tahun 2000 ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden pernah mengajukan ide pencabutan Tap MPRS yang melarang Partai Komunis Indoneia (PKI) dan penyebaran Komunisme/ Marxisme/ Leninisme, yakni Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang akhirnya menuai protes keras saat itu. Dua alasan pokok atas ide pencabutan Tap MPRS tersebut. Pertama, tidak ada lembaga yang bisa melarang ideologi, karena ideologi berada di dalam pikiran manusia. Kedua, kebenaran sejarah tentang keterlibatan PKI dalam pembunuhan terhadap enam perwira tinggi Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965, sebagaimana diklaim oleh rezim Soeharto (dan sebagaimana secara sosial diyakini sebagai satu-satunya kebenaran), perlu diperiksa ulang. Namun, dari kedua alasan itu, tidak satu pun yang dijadikan sasaran kecaman dalam aksi-aksi protes tersebut. Argumen utama penolakan ide pencabutan Tap MPRS yang melarang PKI dan ajaran komunisme di Indonesia adalah bahwa komunisme bertentangan dengan Pancasila, di mana sila pertama berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”

Milenial mungkin memiliki budaya literasi yang kurang tetapi keterbukaannya terhadap infomasi akan membawa generasi ini lebih objektif melihat peristiwa 1965. Tidak dapat dipungkiri bahwa perdebatan siapa dalang dibalik peristiwa tersebut masih menjadi perbincangan hangat, tetapi jika dicermati secara holistik tidak ada aktor tunggal dalam peristiwa tersebut. Disamping itu sejarah tidaklah hitam dan putih, setiap kelompok memiliki kecacatannya masing-masing dan sudah seyogyanya tidak memengaruhi keseluruhan sumbangsihnya terhadap bangsa dan negara. Mari membaca, jangan hanya berprasangka.

Jebakan Dikotomi Tradisi-Modern pada Kemajuan Pertunjukan Teater Malang Raya

Oleh:  wishnumahendra

Ketika situasi global sedang menghadapi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Sudah menjadi barang tentu Indonesia terkena dampaknya, atau sekurang-kurangnya sudah saatnya untuk bersiap untuk ikut ke dalam arus kemajuan tersebut. Gagasan terkini tentang kemajuan teknologi informasi tersebut berkembang ke tahap keempat, yang kemudian disebut dengan Revolusi Industri 4.0. Secuplik tentang Revolusi Industri 4.0 dari buku The Fourth Industrial Revolution oleh Klaus Schwab disebutkan sebagai satu kondisi revolusioner dalam bidang teknologi informasi yang tidak hanya saja pintar, melainkan juga semakin terhubung dan terintegrasi. Bahkan ruang lingkup perkembangannya semakin terpadu lintas fisik, digital dan biologis, sehingga menyebabkan perkembangan teknologi berjalan begitu cepat dari revolusi industri sebelumnya. Menarik untuk melihat bagaimana perkembangan kesenian seiring dengan momentum Revolusi Industri 4.0, baik sebagai sebuah peluang ataupun tantangan.

Tulisan ini selanjutnya akan secara khusus melihat potret kemajuan pertunjukan teater di Malang Raya. Tentu tidak serta merta mengkaitkan dengan momentum Revolusi Industri 4.0, namun justru melihat visibilitas dari kesiapan pelaku seni pertunjukan terhadap momentum tersebut. Jika ditarik pada tingkat negara, Pemerintah Indonesia (via KEMENPERIN) berupaya untuk mengejar daya saing regional dengan menerbitkan Making Indonesia 4.0 melalui lima sektor utama (makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia dan elektronik), sayangnya tidak ada sektor seni dalam dokumen tersebut yang dijadikan daya saing negara dalam hal ini. Meskipun begitu, Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) menetapkan target kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian nasional mencapai RP. 1,2 Triliun. Harapannya industri seni pertunjukan dalam kontribusi tersebut dapat tumbuh 9,54% dengan tanggung jawab BEKRAF untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kohesif, yang dapat mempertemukan ide/produk, produksi, perlindungan HKI, pemasaran dan penjualan.

Merujuk pada segi otoritas negara beserta kebijakan turunannya tentu ada tugas besar untuk melihat bagaimana kesiapan seni pertunjukan di Malang Raya menghadapi era yang begitu kompetitif. Pembangunan ekosistem yang disebutkan sebelumnya tentu membutuhkan waktu untuk dapat berjalan sebagai sistem yang hidup secara aktif dan tidak membuat pelaku seni hanya berlaku pasif. Salah satu potret yang menarik adalah melihat bagaimana lembaga pendidikan merespon hal ini. Pengalaman penulis ketika mengikuti Forum Diskusi Kajian Seni dan Budaya Teater Universitas Brawijaya “Kamisan di Teater EGO” hari Kamis, 18 Oktober 2018 justru menyajikan dialektika yang usang. Pelaksanaan diskusi tersebut bagaimanapun tetap harus diapresiasi sebagai pengayaan ide dan gagasan, namun dengan tema yang diajukan yakni “Spirit Lokalitas dalam Teater Modern” peserta diskusi sayangnya justru terjebak dalam menelaah pembeda atau karakteristik khusus antara konteks tradisi dan modern. Seakan-akan pembedaan tradisi dan modern pada era yang sangat kompetitif ini menjadi tembok tebal untuk menentukan bagaimana pelaku seni pertunjukan teater melakukan produksi atau tidak.

Tulisan Abdul Malik dalam kolom Kompasiana-nya berjudul “Didik ‘Meong’ Harmadi dan Dunia Teater di Malang” menyebutkan bahwa Sastrawan Afrizal Malna dalam sebuah diskusi pernah mengusulkan Malang menjadi laboratorium teater. Alasannya cukup logis mempertimbangkan banyaknya kelompok teater di sekolah/kampus dan juga kelompok teater yang independen. Jika memang Malang diandaikan sebagai sebuah laboratorium teater, tentu sudah menjadi suatu keharusan bagi pelakunya untuk terus melakukan eksperimen agar dapat menghasilkan karya yang baik. Eksperimen-eksperimen tersebut tentu menuntut pelakunya untuk terus aktif berkarya sembari menambah jam terbang dan kualitas diri. Arah pikiran tentang sebuah pertunjukan menempatkan sutradara sebagai tokoh sentral juga harus perlahan digeser ke arah pekerjaan tim. Mutia Husna Avezahra (Pegiat di Teater Komunitas) dalam tulisannya “Seberapa Kolektif Panggung Seni Pertunjukan Teater Kota Malang” pada kolomnya di Malang Voice juga menyadari bahwa dalam sekian waktu berkecimpung dalam teater ia mendapati bahwa panggung seni pertunjukan saat ini tidak lagi sutradara-sentris melainkan akomodasi dan kolaborasi banyak pihak, yang selanjutnya ia sebut sebagai kerja kolektif.

Poin pentingnya ialah sebagai suatu potret dari dunia teater di Malang Raya, situasi yang dihadapi saat ini setidaknya pelaku seni pertunjukan sama-sama mengamini bahwa Malang memang sebuah laboratorium teater yang sangat potensial berkembang terus. Posisi sutradara yang sangat hirarkis berangsur-angsur mulai ditempatkan sebagai pihak yang lebih setara sebagai kerja tim. Pengalaman penulis di Ruang Karakter juga melihat peran Pimpinan Produksi bukan lagi subordinat dari sutradara seperti yang dilakukan di kelompok teater di Malang Raya kebanyakan, melainkan memiliki peran yang sudah seharusnya dikembalikan sebagai ‘pemimpin’ dalam jalannya produksi. Sementara ide dari laboratorium ‘Malang’ yang begitu besar dan potensial ini sayangnya tidak diikuti dengan gagasan pengembangan seni pertunjukan ke arah yang berkemajuan. Terbukti dialektika gagasan yang terjadi masih berkutat pada tipologi tradisi dan modern, padahal dalam konteks kemajuan teknologi informasi mestinya memiliki arah yang berbeda. Harusnya pembedaan tradisi dan modern dicukupkan sebagai sebuah pilihan saja oleh pelaku seni, saat ini mestinya dialektika gagasan diarahkan pada pemanfaatan teknologi serta upaya menjaga konsistensi berkarya di panggung pertunjukan. Bagaimanapun seseorang ataupun kelompok seni dikenal karena karyanya, maka itulah satu-satunya penjembatan antara gagasan kreasi yang dimiliki dengan penikmatnya.

Pelaku seni, tidak hanya pada seni pertunjukan, perlu merubah cara pandangnya pada situasi terkini yang terjadi di dunia. Hanya ada dua pilihan, ikut maju berkembang dengan momentum yang ada atau tetap bertahan pada sekat-sekat yang sangat subjektif kemudian ditinggal kemajuan dunia. Hal sederhana yang paling mungkin dilakukan adalah membuka diri pada kemajuan tersebut dan menyadari bahwa banyak cara yang harus dikerjakan untuk ikut membangun ekosistem seni pertunjukan di Indonesia termasuk di Malang Raya. Jangan sampai pelaku seni masih terjebak pada dikotomi tradisi dan modern, tanpa menyadari tantangan ke depan yang begitu kompetitif dengan beragam sajian pilihan.

*) wishnumahendra, Manajer Produksi di Ruang Karakter – wishnu.mahendra@gmail.com

Korupsi dan Pusaran Kelembagaan

Oleh: Iqbal F. Randa*

Setelah ramai hak angket sejumlah anggota DPR RI kepada KPK, wacana pemberantasan korupsi di Indonesia masih terus bergulir. Bukan perihal maraknya kepala daerah yang tertangkap tangan akhir-akhir ini, namun lagi-lagi tentang gaduhnya semangat pemberantasan korupsi dalam pusaran kelembagaan.

Usulan Kepolisian Republik Indonesia untuk membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi – yang kemudian disingkat Densus Tipikor—menjadi tanya besar di tengah sengkarut antar kelembagaan dalam pemberantas korupsi yang sebelumnya sudah banyak terjadi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan, melalui hadirnya Densus Tipikor, harapanya institusi kepolisian dapat banyak membantu kinerja pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK, khsusunya pada level daerah.
Kehadiran Densus Tipikor tak pelak menjadi polemik. Pro-kontra bermunculan, baik dari masyarakat maupun pucuk pimpinan negara sendiri. Di lain sisi, Presiden mempersilakan Polri mengkaji rencana itu, namun di sisi berikutnya Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden berpendapat bila pembentukan Densus Tipikor tak perlu.

Ada banyak alasan yang disorot kenapa Densus Tipikor berbuah polemik di masyarakat. Total rencana anggaran yang menyentuh hingga angka Rp 2,6 triliun disebut-sebut sebagai alasan paling mencolok. Selain itu, ada juga yang mengangap bila pemberantasan korupsi saat ini sudah cukup dilakukan oleh KPK maupun lembaga yudikatif yang telah ada yaitu Kejaksaan dan Polri.

Kita bisa menganggap bila rencana kehadiran Densus Tipikor merupakan sebuah gagasan atas semangat para elit khususnya institusi Kepolisian untuk melawan tindak korupsi yang sudah banyak menggerogoti bangsa ini. Namun tentu, niat baik mesti dibenturkan dengan pertanyaan paling mendasar: seberapa efektif nantinya lembaga itu akan membantu menghentikan tindak korupsi jika pada pengalaman yang telah ada usaha pemberantasan korupsi justru kerap mandek dan digempur oleh sengketa atas nama kelembagaan?

Sengkarut Kelembagaan

Kegaduhan antar institusi perihal wacana korupsi sudah beberapa kali terjadi. Barangkali kita ingat kasus KPK versus Polri atau yang lebih dikenal dengan drama berseri Cicak versus Buaya. Istilah itu muncul pertama dari ucapan Jenderal Purnawirawan Polisi, Susno Duadji dalam kasus yang menyangkut dirinya pada tahun 2009.

Dalam sejarah Indonesia, lembaga pemberantasan korupsi juga banyak hidup dengan umur yang tak cukup lama. Beberapa di antaranya, Badan Pengawas Kegiatan Apartur Negara (Bapekan) yang didirikan pada era Presiden Soekarno, Panitia Rootling Aparatur Negara (Paran) tahun 1959 atau Tim Pemberantasan Korupsi (TPR) pada Orde Baru. Kebanyakan dari lembaga itu harus berakhir akibat konflik kelembagaan yang terjadi dan tak jarang juga karena intervensi dari penguasa.

Dalam rencana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa yang menjadi perhatian sebenarnya bukan hanya pada besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pembentukan Densus, namun juga relasi kelembagaan yang nantinya muncul antara KPK dengan Densus itu sendiri.

Sulit untuk tidak mengatakan bila kehadiran Densus nantinya berpotensi memicu kembali ketegangan antar lembaga penegak hukum lain khususnya dalam pemberantasan korupsi yakni KPK. Klaim antar siapa paling berhak akan bergulir menjadi bola panas di ranah publik. Sengketa opini pun tak terelakan lagi. Alih-alih meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi oleh negara, agenda pemberantasan korupsi akan kembali terjebak oleh pertikain yang tak penting.

Dalam perspektif demokrasi, kehadiran institusi memang sangatlah penting. Setidaknnya, melalui Hanif (2017) dapat diketahui bila demokrasi dimulai dari serangkaian prinsip atas idealitas yang regulatif dan tatanan institusional yang dengannya prinsip-prinsip itu direalisasikan. Namun ancaman institusi acap kali muncul pada aktor politik yang ada di dalamnya. Kegagalan internalisasi nilai oleh aktor dalam institusi berpeluang mengaburkan arah orientasi sehingga membuat lembaga larut dalam wacana-wacana lain di luar prinsip tugasnya.

Di luar masalah KPK dengan Kepolisian, serangan terhadap intitusi pemberantasan Korupsi juga sering terjadi, baik secara intitusi maupun personal. Pengajuan hak angket sejumlah anggota DPR RI, penyerangan komisioner KPK Novel Baswedan, dan pelaporan pimpinan KPK atas tuduhan kriminal adalah serentetan kejadian yang banyak menggiring opini publik: jika institusi KPK tengah dilemahkan. Dengan adanya itu, Munculnya wacana pembentukan Densus Tipikor akhirnya mengarah pada anggapan bila nantinya KPK akan digantikan oleh lembaga baru ini.

Pendekatan Budaya

Agenda pemberantasan korupsi memang sudah semestinya ditopang dengan hadirnya institusi yang kuat. Namun berharap korupsi dapat diatasi dengan hanya ‘memperbanyak’ institusi juga terasa naif. Korupsi merupakan sesuatu hal yang kompleks. Ada banyak hal yang memungkinkan seseorang atau kelompok melakukan tindakan koruptif. Salah satunya adalah persoalan budaya yang ada beredar di masyarakat.

Secara kelembagaan, optimalisasi pemberantasan korupsi dalam banyak hal begitu tergantung dari seberapa tinggi konsitensi para penegakan hukum terhadap laku korupsi, komitmen menegakan hukum serta disiplin para penegak hukum. Hal itu lah yang semestinya diperkuat.

Namun hal yang tak kalah penting adalah menumbuhkan kesadaran kritis pada masyarakat. Setidaknya pengawasan terhadap laku koruptif pejabat publik dapat dengan mudah dilakukan pada skala lingkungan yang paling dekat.
Hal itu dapat tercipta bila pengoptimalan agenda pemberantasan korupsi tak berhenti pada wacana kelembagaan, tapi juga mendorong agenda-agenda strategis melalui pendekatan kebudayaan. Hal ini bukan tanpa alasan. Keterbatasan sumber daya manusia, proses hukum yang membutuhkan waktu yang lama seringkali menjadi alasan penindakan kasus korupsi berjalan secara tidak efektif.

Melalui penguatan pendidikan politik, penyebaran nilai-niali anti korupsi pada ruang-ruang publik secara massif dapat lebih menjadi agenda prioritas negara dalam upaya mencegah sekaligus memberantas tindak korupsi. Hal itu sekaligus juga sebagai upaya meningkatkan partispasi masyarakat dalam mengawasi hadirnya tindakan korupsi, ketimbang menghadirkan lembaga baru yang ujung-ujungnya gaduh dan riuh melulu.

* Iqbal F. Randa Tinggal di Malang, saat ini bergiat di Center for Critical Society on Media

Komunitas