Otak dan Stamina Sehat di Usia Lanjut

Oleh: Ayu Bulan Febry KD SKM MM *

Seseorang dikatakan memasuki masa usia lanjut setelah melintasi usia 60 tahun ke atas. Jangan hanya berfikir bahwa waktu tua nanti, hanya sosok yang sakit-sakitan, pikun, dan tubuh yang lemah rentan. Di usia lanjut ini ternyata Anda pun dapat menikmati hari-hari yang menyenangkan, sehat, dan bahagia. Kuncinya siap akan perubahan yang kan Anda alami baik fisik dan mental, atur asupan makanan, rutin kontrol kesehatan, tetap berolahraga, dan selalu tersenyumlah…

Perubahan Fisik dan Mental

Perubahan secara fisik atau mental banyak terjadi ketika seseorang memasuki usia tua. Perubahan yang biasa terjadi adalah timbulnya uban, penglihatan berkurang, tanggalnya gigi, pikun, pendengaran menurun, dan merasa dirinya dikucilkan. Perubahan tersebut secara alami pasti terjadi.

Bila seseorang sudah lansia, akan terjadi perubahan fisik yang perlu mendapat perhatian. Seseorang akan memiliki otot yang kuat pada usia 20 tahun. Kekuatan ini akan menurun ketika menginjak usia 40 tahun. Pada usia 60 tahun, kekuatan otot hanya tinggal setengahnya dibandingkan dengan bertambahnya usia. Upaya untuk memperbaiki fungsi otot dapat ditempuh dengan cara latihan fisik yang tepat dan berkesinambungan.

Peningkatan jumlah lemak pada tubuh orang lansia dipengaruhi oleh penurunan aktivitas fisik yang tidak diimbangi dengan pengurangan asupan makanan. Peningkatan jumlah lemak akan dapat berdampak terhadap timbulnya penyakit. Perubahan fisik lain yang sering dialami oleh lansia adalah gangguan kesehatan gigi seperti kerusakan gusi, karies pada akar gigi, dan tanggalnya beberapa gigi. Kondisi ini mengakibatkan lansia mengalami hambatan dalam proses mengunyah.

Sejalan dengan bertambahnya usia, kemampuan indra penciuman dan perasa juga secara perlahan mulai menurun. Perubahan ini kadang-kadang tidak disadari oleh mereka. Kekurangan beberapa zat gizi seperti seng, tembaga dan beberapa vitamin dapat memicu penurunan kepekaan indra penciuman dan perasa. Kondisi ini mengakibatkan selera makan menurun sehingga dapat menimbulkan kekurangan zat gizi.

Produksi asam lambung dan beberapa enzim pencernaan juga mulai mengalami penurunan. Kondisi ini berpengaruh terhadap penyerapan vitamin dan kalsium dalam usus. Akibatnya akan timbul berbagai penyakit yang berhubungan dengan lambung dan usus seperti tukak lambung, sembelit atau kurang gizi

Beberapa penyakit yang sering timbul pada lansia adalah penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Organ ginjal pun sering mengalami kelainan akibat berkurang fungsinya. Sistem endokrin juga mengalami kemunduran sehingga akan timbul penyakit diabetes mellitus.

Pada organ seksual, bisa mengalami kemunduran atau kelemahan fungsi sehingga libido menurun. Selain itu, untuk gerakan usus akan lebih lambat dan cairan lambung untuk memproses makanan berkurang. Akibatnya, penyerapan sari makanan oleh tubuh menurun. Selain itu, kotoran (feses) keluar tanpa terkontrol atau terkendali.

Selain itu sel otak mengalami penurunan sehingga secara keseluruhan akan menurunkan daya ingat dan daya pikir seseorang yang kemudian menjadi demensia (pikun). Jika mental lansia tidak siap menerima kenyataan ini, akan menjadi apatis bahkan depresi menghadapi semua perubahan pada masa tua.

Kebutuhan Gizi Usia Lanjut

Kebutuhan energi menurun pada proses menua. Hal ini disebabkan oleh terjadinya komposisi tubuh, yaitu menurunnya sel-sel otot dan meningkatnya sel-sel lemak yang menyebabkan menurunnya kebutuhan energi untuk menjalankan fungsi tubuh. Kebutuhan energi untuk usia lanjut pria sekitar 2200 kalori dan wanita 1850 kalori per hari.

Protein sebagai sumber energi tidak perlu dikurangi pada usia usia lanjut, karena protein berfungsi sebagai zat pembangun pada proses menua untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Tetapi protein tidak boleh dimakan dalam jumlah berlebih karena dapat memberatkan fungsi ginjal. Kebutuhan protein untuk usia lanjut adalah ± 0,8 gr/kg BB per hari.

Asupan lemak bagi usia lanjut tidak melebihi 15% kebutuhan energi. Di usia lanjut sebaiknya menggunakan minyak nabati (asam lemak tak jenuh), dan mengonsumsi ikan yang mengandung asam lemak tak jenuh adalah lebih baik dibandingkan protein hewani lainnya.

Penyakit-penyakit degeneratif sering kali dialami di masa usia lanjut ini seperti diabetes mellitus, jantung, hiperkolesterol, asam urat, hipertensi, dan lain-lain. Untuk itu pengaturan gizi dalam hal pemberian diit sangat diperhatikan dan disesuaikan dengan penyakit yang diderita.

Kiat Fisik dan Otak Sehat di Usia Lanjut

Nah, simak yuk sejumlah kiat supaya sehat di usia lanjut…

1. Kurangilah asupan santan, daging yang berlemak, dan minyak agar kolesterol darah tinggi tinggi, karena santan kelapa dan daging berlemak mengandung kolesterol yang tinggi.

2. Perbanyaklah mengonsumsi makanan berkalsium tinggi seperti susu, ikan, makanan laut, karena pada usia lanjut khususnya ibu-ibu yang menoupouse, sangat perlu mengonsumsi kalsium untuk mengurangi risiko keropos tulang. Dianjurkan susu yang rendah lemak tinggi kalsium, bisa juga susu skim. Selain itu, ikan laut memang memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi otak. Ikan laut seperti tuna, salmon, makerel, sarden, serta ikan kod mengandung minyak ikan omega-3 yang kaya akan DHA. Sering mengkonsumsi ikan laut akan memperlancar proses pengiriman signal yang menuju otak.

3. Perbanyaklah konsumsi makanan berserat seperti sayur, buah, gandum, oat, agar pencernaan lancar dan tidak sembelit. Pilihlah sayur dan buah yang berwarna hijau, kuning, oranye karena selain memenuhi kebutuhan serat, juga untuk memenuhi kebutuhan vitamin A, C, E yang melindungi sel-sel tubuh termasuk sel otak dari kerusakan.

4. Kurangi konsumsi gula dan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi agar gula darahnya normal, khususnya bagi penderita kencing manis.

5. Gunakanlah sedikit minyak untuk menumis dan kurangi makanan yang digoreng. Minyak mengandung kolesterol, dan kolesterol di dalam pembuluh darah dapat menyumbat pembuluh darah sehingga mengakibatkan penyakit jantung.

6. Makananlah cukup sumber zat besi. Sumber zat besi dari hewani (daging yang berwarna merah) dan nabati (sayuran berwarna hijau pekat) untuk mencegah anemia dan baik untuk kesehatan otak.

7. Perbanyaklah mengonsumsi makanan yang diolah dengan dipanggang atau direbus, karena makanan tersebut tidak mengandung kolesterol dan mudah dicerna tubuh.

8. Buatlah masakan agar lunak dan mudah dikunyah, sehingga kesehatan gigi terjaga.

9. Buatlah masakan dengan bumbu yang tidak merangsang seperti pedas atau asam karena dapat mengganggu kesehatan lambung dan alat pencernaan.

10. Kurangi pemakaian garam, yaitu tidak tidak lebih dari 4 gram per hari (1sdt = 5 gram), hal ini ditujukan untuk mengurangi risiko tekanan darah tinggi.

11. Minumlah air karena sangat penting bagi metabolisme tubuh dan mengganti cairan hilang dalam bentuk keringat dan urin.

12. Hindari minuman beralkohol, selain menyebabkan iritasi lambung, minuman berlakohol memiliki kandungan energi yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan obesitas/kegemukan.

Menu Sehari-hari Usia Lanjut
Berikut ini adalah contoh menu dalam sehari untuk usia lanjut :

Pagi (±Jam 06.00) : Nasi putih, Soto ayam

Snack (±Jam 10.00) : Susu rendah lemak tinggi kalsium

Siang (±Jam 13.00) : Nasi putih, Rolade daging,Tempe bacem, Rawon jamur kancing,Buah melon Snack (±Jam 16.00) : Kue nagasari

Malam (±Jam 19.00) : Nasi putih, Tengiri kuah kuning , Perkedel tahu, Tumis labu siam, Buah pepaya

*Ayu Bulan Febry KD SKM MM, Penulis buku-buku gizi dan kesehatan, penyuluh kesehatan di Instalasi PKRS RS Jiwa Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang.

 

BNN Kota Malang

TAKDIR KEADILAN: Hukum Untuk Kesejahteraan Rakyat

Afan Ari Kartika, S.H
Afan Ari Kartika, S.H

Oleh : Afan Ari Kartika, S.H

Prolog
Makna “takdir” sering kali diidentikkan sebagai wujud dari suasana kepasrahan, penderitaan dan bahkan sangat lekat dengan keputus-asaan. Hal tersebut mungkin sudah melekat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Seolah takdir telah mengambil alih kisah perjuangan menjadi kekalahan.

Namun, disini saya akan menggambarkan makna “takdir” dalam dimensi yang berbeda, bukan kepasrahan atau menyerah, justru sebuah harapan dan optimisme. Dimana saya akan menggambaran kemenangan masyarakat Indonesia, yakni kemenangan dalam mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum, yang bermuara pada sebuah keadilan yang tidak bisa digantikan dengan nilai mata uang manapun di dunia ini. Itulah kemudian yang disebut sebagai “takdir keadilan”.

Konsep Keadilan:Relevansinya Dengan Penegakan Hukum dan Tujuan Hukum

Berbicara mengenai keadilan, kiranya kita perlu meninjau berbagai teori para ahli. Salah satunya adalah Plato, yang memberikan pandangannya tentang keadilan sebagai berikut:

In his view, justice consists in a harmonious relation, between the various parts of the social organism . Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited.

Dalam mengartikan keadilan, Plato sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga Negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Dari sini terkesan pemahaman bahwa keadilan dalam konsep Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi individu dalam masyarakat.

Lain halnya dengan Aristoteles, menurutnya keadilan berisi suatu unsur kesamaan, bahwa semua benda-benda yang ada di alam ini dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Dalam pandangan Aristoteles keadilan dibagi menjadi dua bentuk.Pertama, keadilan distributif, yaitu keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas milik nya yang hilang.
Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi).

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.
Sementara itu Soekanto menyebut dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil.

Pertama, Naminem Laedere, yakni “jangan merugikan orang lain”, secara luas azas ini berarti ” Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya”.Kedua, Suum Cuique Tribuere, yakni “bertindaklah sebanding”. Secara luas azas ini berarti “Apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain berusaha mendapatkannya”. Azas pertama merupakan sendi equality yang ditujukan kepada umum sebagai azas pergaulan hidup. Sedangkan azas kedua merupakan azas equity yang diarahkan pada penyamaan apa yang tidak berbeda dan membedakan apa yang memang tidak sama.
Terlepas dari beberapa pendapat para ahli di atas maka perlu diambil benang merah tentang teori keadilan tersebut, agar konsep keadilan dapat terumuskan dengan gamblang dan utuh serta universal. Keadilan baru dapat dikatakan bersifat universal jika dapat mencakup semua persoalan keadilan sosial dan individual yang muncul. Universal dalam penerapannya mempunyai arti tuntutan-tuntutannya harus berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Dapat diuniversalkan dalam arti harus menjadi prinsip yang universalitas penerimaannya dan dapat dikembangkan seluruh warga masyarakat. Agar dapat dikembangkan dan membimbing tindakan warga masyarakat, maka prinsip-prinsip tersebut harus dapat dimengerti oleh setiap orang. Masalah keadilan muncul ketika individu-individu yang berlainan mengalami konflik atas kepentingan mereka, maka prinsip-prinsip keadilan harus mampu tampil sebagai pemberi keputusan dan penentu akhir bagi perselisihan masalah keadilan. Prinsip keadilan yang dapat diterima seluruh masyarakat akan menjadi prinsip keadilan yang bukan sekedar lahir dari kata “setuju”, tetapi benar-benar merupakan jelmaan kesepakatan yang mengikat dan mengandung isyarat komitmen menjaga kelestarian prinsip keadilan tersebut.

Adapun untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan cara mensterilisasi serta memperbaiki beberapa hal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat di Negara ini, salah satunya adalah terkait penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.

Sehingga secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejewantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Namun demikian, mungkin saat ini masih banyak persoalan-persoalan hukum yang belum terselaikan dan seakan tebang pilih, namun takdir keadilan ini seyogyanya harus terus kita perjuangkan.

Lembaga peradilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan dan kemanfaatan. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum. Mungkin benar apabila dikatakan bahwa perhatian masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum telah berada pada titik jenuh. Hampir setiap saat kita dapat menemukan berita, informasi, laporan atau ulasan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum kita. Dan ini merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah merosotnya rasa hormat masyarakat terhadap wibawa hukum.

Bertitik tolak dari kondisi diatas, maka perlu dikaji mengenai masalah penegakan hukum di Indonesia, lebih spesifiknya mengenai keadilan, karena banyak spekulasi-spekulasi negatif yang berkembang di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa penegakan hukum saat ini sudah mulai menjauh dari keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat hukum itu sendiri.

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, bila suatu hukum konkrit, yakni sebuah aturan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Sebuah aturan hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum. Sifat adil dianggap sebagai bagian konstitutif hukum karena hukum dipandang sebagai bagian tugas etis manusia di dunia ini, artinya manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Dengan kata lain kesadaran manusia yang timbul dari hati nurani tentang tugas sesuai pengemban misi keadilan secara spontan adalah penyebab mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum.

Huijbers menambahkan alasan penunjang mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum:
a. Pemerintah negara manapun selalu membela tindakan dengan memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya;
b. Undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan seringkali dianggap sebagai undang-undang yang telah usang dan tidak berlaku lagi;
c. Dengan bertindak tidak adil, suatu pemerintahan sebenamya bertindak di luar wewenangnya yang tidak sah secara hukum.

Bahkan, seorang Professor and Head Department of Political Science Univesity of Sind sebagaimana dikutip Abdul Ghofur Anshori, mengunggkapkan:

Every state has undertaken to eradicate the scourges of ignorance disease, squalor, hunger and every type of injustice from among its citizens so that everybody may pursue a happy life in a free way.

Dari ungkapan tersebut tergambar sebuah pengertian, bahwa tujuan akhir hukum berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum.
Penegakan hukum bukan semata-mata menjadi tujuan akhir dari proses hukum, karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan ini merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. Naminem Laedere semata bukanlah keadilan, demikian pula Suum Cuique Tribuere yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutubNaminem Laedere adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub Suum Cuique Tribuere. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.

Takdir Negara Hukum Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Sejatinya semangat reformasi telah membuka pintu dan mengantarkan Hukum di Indonesia pada takdir keadilan, sehingga tak ada lagi ruang semu yang bisa ditutup-tutupi, karena hijab itu sudah dibuka lebar-lebar melalui reformasi hukum dan birokrasi.

Sebuah bangunan yang bernama Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan harus ditaati oleh rakyatnya.
Sedangkan istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat, yaitu untuk manjamin dan memajukan kesejahteraan umum (keadilan sosial). Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur serta terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman.

Hal ini secara tegas dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:
”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesa yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia”.

Dari pemaknaan Tujuan Bernegara tersebut, maka negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya. Namun demikian, kesejahteraan umum (keadilan sosial) sebagai tujuan Negara bukan berarti kewajiban Negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut komponen utama yang harus dipenuhi salah satunya adalah adanya jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum (keadilan sosial) di Indonesia, mengingat Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) bukan berdasar pada kekuasaan (machtsstaat). Terciptanya Negara hukum berarti juga ditaatinya peraturan hukum (rule of law) dalam seganap aktivitas Negara dan warga negaranya.

Keserasian dan keseimbangan antara kepastian hukum dan kesejahteraan umum (keadilan sosial) mutlak diperlukan dalam menjamin hak-hak warga Negara. Keserasian keduanya dapat terwujud manakala memenuhi persyaratan:
a. Kaidah-kaidah hukum serta penerapannya mendekati citra masyarakat;
b. Pelaksana penegakan hukum dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum;
c. Masyarakat dimana hukum itu berlaku taat dan sadar akan pentingnya hukum bagi keadilan dan kesejahteraan.

Hal tersebut adalah perkembangan dari ajaran negara berdasarkan atas hukum, yaitu ajaran negara hukum materiil. Dengan demikian, pelaksanaan negara kesejahteraan tidak boleh terlepas dari prinsip negara berdasarkan atas hukum.

Dalam konsep negara kesejahteraan/(welfare state) yaitu negara yang pemerintahannya menjalin terselenggaranya kesejahteraan rakyatnya, negara harus secara aktif bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu melainkan seluruh rakyat. Sekali lagi, Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum. Sebagaimana yang digariskan oleh para pembentuk Undang-Undang Dasar kita, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dengan rumusan “Rechtsstaat”, dengan harapan tidak menyimpang dari pengertian Negara Hukum pada umumnya (genus-begrip), disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Artinya digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.
Lantas apa makna negara berdasar atas hukum? Jawaban ini akan kita temukan dengan meneliti kembali negara yang bagaimana yang hendak didirikan sesuai UUD 1945.
Dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu zunbi cosakai), Soekarno mengatakan rakyat ingin sejahtera, rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Jikalau kita memang betul-betul mengerti dan mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechvaardigheid ini.

Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan negara berdasar atas hukum adalah negara kesejahteraan. Dengan kata lain, negara hukum akan menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakatnya yang muara akhirnya melahirkan kesejahteraan hakiki bagi masyarakat.

Afan Ari Kartika, S.H
Penulis adalah Pengamat Hukum Tata Negara / Ketua Dewan Pengurus Cabang Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (DPC HIPAKAD) Malang Raya

BNN Kota Malang

Menghadapi Ancaman Ekonomi dari Kepikunan

Oleh: Dr Yuniar Sunarko SpKJ *

Berbagai keberhasilan di bidang kesehatan membuat lebih banyak orang di Indonesia hidup lebih panjang. Di satu sisi, tentu ini sesuatu yang sangat menggembirakan, karena warga senior dengan berbagai kemampuan dan pengalamannya dapat menjadi kontributor dalam pembangunan.

Namun bagai keeping uang bermata dua, kita juga harus menerima konsekuensi bahwa berbagai penyakit degeneratif juga meningkat seiring bertambah panjangnya usia harapan hidup. Demensia (kepikunan) adalah salah satu di antaranya.

Di seluruh dunia saat ini terdapat sekitar 900 juta orang berusia lebih dari 60 tahun, dan jumlah tersebut akan terus meningkat. Dalam World Azheimer’s Report 2015 yang dilansir oleh Alzheimer Disease International dinyatakan bahwa antara tahun 2015-2050 di negara berpenghasilan tinggi akan terdapat peningkatan jumlah warga senior sebesar 56%, sementara di negara berpenghasilan menengah diperkirakan peningkatan berada di kisaran 138 – 185%.

Sementara di negara berpenghasilan rendah – di mana sumberdaya untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi penuaan populasi sangat terbatas – penduduk berusia lanjut diperkirakan akan meningkat sebesar 239% dalam periode tersebut. Kelompok negara yang disebut terakhir ini memikul beban ganda (double burden), di mana masalah kesehatan ibu dan akan serta penyakit infeksi masih menuntut perhatian besar sementara masalah penyakit degeneratif terus meningkat berlipat kali.

Diperkirakan 46,8 juta orang mengalami Demensia di seluruh dunia, dan 58% di antaranya berada di negara berpenghasilan menengah ke bawah. Angka tersebut akan meningkat dua kali lipat setiap 20 tahun. Saat ini setiap 3 detik – bersamaan dengan setiap tarikan nafas kita – di seluruh dunia bertambah satu pasien yang dididagnosis Demensia.

Setelah selesai mencermati angka-angka yang disajikan di atas, mari kita mulai memahami bahwa dampak Demensia dapat dilihat pada tiga tingkatan yang saling berhubungan, yaitu Orang Dengan Demensia (ODD), keluarganya, dan masyarakat luas. Sementara Demensia berkaitan dengan menurunnya usia harapan hidup, yang lebih memerlukan perhatian adalah kualitas hidup ODD sendiri dan keluarganya.

Dibandingkan pendampingan pada penyakit lain, ODD memerlukan lebih banyak bantuan. Pada tahap lanjut, mereka memerlukan bantuan di hampir semua aspek kehidupannya : makan, toileting, berpakaian, berpindah tempat, menjaga diri, dan sebagainya. Tentu ini bukan kualitas hidup yang diinginkan oleh semua orang yang berharap dianugerahi umur panjang.

Sementara bagi keluarga / caregiver – nya, kelelahan bertubi-tubi yang timbul selama mendampingi ODD menambah berat beban sehari-hari mereka sendiri. Anggota keluarga yang 24 jam melakukan pendampingan tentu lama kelamaan akan tiba pada titik terbawah kekuatan fisik dan mentalnya.

Konsekuensi lebih lanjutnya adalah penurunan produktivitas dan kualitas pekerjaan keluarga/ caregiver di luar kegiatan pendampingan ODD, karena setiap hari mereka akan berangkat kuliah atau bekerja dalam kondisi tidak prima. Ini disebut Informal Care Cost, yang belum pernah dapat dihitung secara pasti, namun diperkirakan proporsinya sebesar 40% dari beban ekonomi akibat Demensia.

Global cost akibat Demensia di Amerika Serikat meningkat dari US$ 600 miliar pada tahun 2010 menjadi US$ 818 miliar atau 1,09% dari GDP pada tahun 2015. Angka pasti untuk Indonesia belum diperoleh, namun pasti tidak terlalu jauh dari angka tersebut, atau bahkan lebih besar.

Bagaimanakah kita dapat menjawab tantangan ekonomi akibat Demensia ini? Negara-negara yang tergabung dalam G7 telah merilis Global Action Against Dementia. Aksi yang meliputi awareness raising (peningkatan kesadaran), komunitas ramah Demensia/ lansia, serta peningkatan kualitas pelayanan ini direkomendasikan untuk diikuti pula oleh negara- negara G20 – di mana Indonesia termasuk di dalamnya – karena peningkatan beban ekonomi akibat Demensia lebih tinggi di kelompok ini.

Dengan segala sumberdaya yang kita miliki sekarang, kita harus mulai bahu membahu merancang strategi untuk meminimalkan dampak ekonomi akibat transisi demografi ini. Kita mulai dari sekarang untuk memasyarakatkan gaya hidup sehat sejak dini agar tidak menambah populasi penyandang Demensia di masa depan. Bersediakah Anda?

*Dr Yuniar Sunarko SpK, Psikiater di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dan anggota ALZI (Alzheimer Indonesia)-Malang Chapter.

BNN Kota Malang

‘IMPOR’ GURU SEBAGAI BENTUK PENJAJAH(AN) BARU?

Guru membuat soal USBN. (Anja a)
ilustrasi Guru. (Anja a)

Oleh : Romadhon AS

Pendidikan sebelum dan sesudah Pemilihan Umum (pemilu) selalu menarik perhatian bagi setiap calon baik legislatif maupun eksekutif. Ketertarikan pada dunia pendidikan bukan hanya karena kondisi carut marut pendidikan. Melainkan massa pendidikan ini yang sangat signifikan untuk meraup suara. Berbagai organisasi kependidikan telah menjamur di Republik ini. Tak hanya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGR) yang merupakan satu-satunya organisasi profesi guru, namun berbagai ormas keagamaan yang memiliki lembaga pendidikan pun ikut andil menghimpun kekuatan massanya untuk mendirikan organisasi profesi yang sejenis.

Lalu, apakah guru terpecah belah? Hingga kualitas pendidikan kita rendah. Hal ini yang terus menjadi perdebatan dimuka publik baik sebelum pemilu maupun pasca pemilu. Padahal esensi dari keberlangsungan pendidikan tak lain butuh keadilan dan kesejahteraan. Jika keadilan terhadap guru bisa terealisasi dengan regulasi yang tepat, tidak deskriminasi, maka seyogyanya pendidikan berjalan sesuai khittahnya. Menyiapkan generasi cerdas, pembelajaran berkualitas menjadi ekspektasi seluruh stakoholders pendidikan kita. Apakah guru kita tak berkualitas?

Persoalan ini akan terus ‘gurih’ digoreng kapan saja dan dimana saja. Tak seperti ‘gorengan’ atas bencana nasional pasca 17 April 2019 yang telah memakan korban meninggal sekitar 554 orang petugas KPPS (semoga tidak bertambah), belum yang sedang dalam perawatan medis. Tak ada maksud untuk mempolitisasi bencana nasional ini. Dalam pandangan penulis, ini bukan semata pahlawan demokrasi yang kemudian diberikan penghargaan. Namun, dibalik itu mestinya harus diungkap musabab tragedi ini. Karena korban bukan 1, 2 orang saja, melainkan jumlah yang cukup besar dan serentak korbannya adalah petugas KPPS. Sehingga menjadi bahan pertimbangan pelaksanaan pemilu serentak 5 tahun yang akan datang. Pertimbangan itu bisa dari sisi sistem kepemiluan, psikologis petugas, dan sosiologis masyarakat Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu.

Fenomena diatas, apa relevansinya dengan kondisi pendidikan kita? Setidaknya, aspek pendidikan akan menjadi pertimbangan dalam seleksi petugas KPPS. Karena petugas yang berkulitas akan menghasilkan kualitas penyelenggaraan yang berintegritas. Bukan berarti penyelenggaraan pemilu kemarin (17/4) tak berhasil. Lagi-lagi semua kegiatan termasuk penyelenggaraan pemilu akan terus dievaluasi agar mendapatkan feedback, rekomendasi atas kegiatan yang akan datang, begitu dan seterusnya.

Pendidikan akan terus dimonitoring dan dievaluasi sejauh mana perjalanan pendidikan di Indonesia. Sehingga akan menghasilkan kualitas yang diharapkan semua pihak. Konon, Tahun 80 – 90 an Indonesia mengirim guru ke Negara tetangga, seperti; Malaysia, Korea, Australia untuk membantu menyiapkan pendidikan yang baik pasca kemerdekaannya. Bahkan pendidikan Indonesia pernah menjadi kiblat bagi pendidikan di beberapa Negara. Karena nilai kearifan lokal yang masih terjaga ditengah arus globalisasi. Ada beberapa tantangan masyarakat globalisasi kedepan. Tak terkecuali dalam dunia pendidikan.

Menurut Ulrich Beck (2000) ada lima yang menimpa masyarakat resiko (risk society) di masa yang akan datang, antara lain; 1) Globalisasi, 2) Individualisme, 3) Revolusi Gender, 4) Pengangguran, 5) Resiko Global karena krisis lingkungan dan moneter. Dari kelima hal tersebut yang telah nampak pada kehidupan kita adalah globalisasi. Dimana pengaruh global telah menimpa diberbagai lini kehidupan. Pendidikan yang juga dipengaruhi globalisasi memberikan pengaruh yang cukup besar. Pengaruh itu dimulai dari aspek pembelajaran. Salah satunya guru dituntut menguasai teknologi. Disamping itu, sekolah tak banyak yang memiliki piranti teknologi yang memadai terutama sekolah pinggiran. Pemerintah terus berharap kualitas pendidikan semakin membaik. Guru menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Lalu, untuk meningkatkan kualitas, apakah Indonesia akan ‘mengimpor’ guru dari luar? Seberapa gentingkah kondisi pendidikan kita sehingga mendatangkan guru dari luar? Ataukah guru-guru kita sudah tak mampu menyiapkan pembelajaran berkualitas untuk menghasilkan generasi emas di tahun 2045? Ini pertanyaan yang mesti kita renungkan banyak pihak termasuk para pengambil kebijakan di Negeri ini.

Pertanyaan diatas sering munculnya wacana yang dilontarkan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani. Puan, sapaan akrab dalam sambutan di Musrenbangnas (10/5) di Jakarta mengatakan “kita ajak guru dari luar negeri untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia” yang dilansir oleh beberapa media online. Pada pernyataan ini, secara eksplisit sudah mulai muncul ketidakpercayaan pemerintah terhadap guru dalam negeri untuk mengajarkan ilmu yang relevan di era kontemporer ini. Padahal apa yang menjadi kebutuhan dalam negeri, tentu yang lebih tahu dan paham adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri termasuk pemerintah harus bijak dalam melihat persoalan ini (tanpa deskriminatif). Perkembangan ilmu dan teknologi sudah menjadi keniscayaan dalam mengahdapi era Revolusi Industri 4.0 agar bangsa ini terus siap bersaing. Dalam hal bersaing, penulis berpendapat tak harus mendatangkan dari luar apalagi hanya sekedar mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia. Kita perlu optimalisasi guru dalam negeri yang memiliki track record yang baik terutama berbagai bidang prestasi dalam negeri atau luar negeri. Guru yang memiliki prestasi diajak untuk menggembleng guru lainnya (tutor sebaya) dengan anggaran yang telah disiapkan oleh Negara. Ini lebih bijak dari pada harus mendatangkan guru luar negeri dengan biaya yang tinggi. Sementara nasib guru honorer masih belum jelas dan terombang ambing oleh kebijakan politis di Republik ini.

Apa yang menjadi persoalan pendidikan kita, harus dilihat dari hilir hingga hulu. Kebijakan pemerintah harus memperhatikan suara guru tanpa pandang bulu. Karena kebijakan memberikan efek domino pada keberlangsungan pendidikan dan kekuatan guru. Jika yang diharapakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, adalah melatih guru lokal, adakalanya dilakukan pemetaan terhadap hal apa yang perlu dilatih. Sementara program sertifikasi yang tujuan mulianya meningkatkan kualitas dan profesionalisme telah lama dijalankan. Bahkan sebagai bentuk pengembangan dari sertifikasi muncullah apa yang disebut Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang telah banyak dilakukan oleh kampus eks. IKIP.

PPG merupakan kebijakan yang tak lama ini sudah dimulai sebagai pengejawantahan dari pengembangan profesi. Jika PPG diaggap kurang optimal dalam menyiapkan guru yang profesional dan berintegritas. Maka pemerintah perlu merekonstruksi pola penyelenggaraan termasuk Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK). LPTK yang menjadi kawah candradimuka dalam menyiapkan calon guru yang sesuai kebutuhan zaman harus bebenah diri mulai manajemen hingga pengajar (dosen). Setidaknya dalam hal dosen, harus memiliki kualifikasi tertentu. Misal, minimal doktor kependidikan dan memiliki pengalaman jadi guru yang berprestasi atau sejenisnya. Hal ini sebagai pemicu agar calon guru bisa lebih terpatri memahami seluk beluk profesi keguruan.

Jika dalam hal pendidikan vokasi, sebagaimana yang disampaikan Mendikbud dalam mengafirmasi pernyataan Menteri Puan. Pemerintah bisa menyiapkan sekolah yang minim akses kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Mengingat, tak semua sekolah di Indonesia memiliki akses itu, terutama sekolah swasta. Untuk itulah pemerintah ambil kebijakan untuk mempercepat pendidikan vokasi menjadi pendidikan pilihan utama dalam menyiapkan generasi siap kerja dengan memfasilitasi dengan berbagai pihak.

Guru sebagai profesi telah banyak mengalami perubahan dalam diri mulai diklat hingga studi banding ke beberapa sekolah baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini sebagai wujud keseriusan seorang guru dalam mengembangkan diri. Persoalan yang sering muncul adalah setumpuk administratif yang harus disiapkan guru. Sementara itu, administrasi yang selalu menghantui pekerjaan utama yakni mengajar dan mendidik jauh kalah saing dengan urusan adminitrasi. Apalagi administrasi sebagai syarat dalam penentuan berbagai tunjangan profesi. Ini yang mestinya harus dipangkas oleh pemerintah agar guru lebih mengoptimalkan pengembangan diri baik dalam pembelajaran maupun pengembangan peserta didik.

Sementara memasuki era Bonus Demografi, Romadhon dalam bukunya Hitam Putih Pendidikan (2015: 33-34) mengungkapkan setidaknya ada 4 langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain; Pertama, optimalisasi anggaran pendidikan 20% APBN untuk peningkatan kuliatas SDM. Utamanya yang masuk dalam bursa kerja dengan memperbanyak cakupan pendidkan kejuruan dan keterampilan. Kedua, revitalisasi kebijakan pendidikan dunia kerja, guna memenuhi tantangan revolusi industri 4.0 termasuk siap menghadapi pasar bebas asia pasifik yang digagas oleh APEC. Ketiga, pemerataan pendidikan seluruh wilayah Indonesia. Hal ini guna melakukan pemetaan kualitas dan fasilitas yang memadai sebagai penunjang pembelajaran di era revolusi industri 4.0. keempat, penguasaan teknologi bagi seluruh stakeholder. Ini menjadi keniscayaan dalam era yang serba digital. Mau tidak mau, teknologi akan menjadi hal penting dalam pendidikan. ‘Jika ingin menguasai dunia, maka kuasai teknologi’, demikian ungkapan kata bijak.

Lalu, apakah ‘impor’ guru adalah keputusan yang tepat bagi tantangan pendidikan kita. Penulis berpendapat, yang menjadi persoalan bukan pada ‘impor’ guru. Melainkan revitalisasi seluruh komponen adalah hal yang menjadi strategi mendasar dalam peningkatan kualitas. Karena tak semua yang berbau luar negeri adalah hal baik. Indonesia punya nilai kearifan lokal yang sangat mungkin nilai ini akan menjadi keunggulan pendidikan kita. Mengingat, generasi saat ini sedang dijajah dalam tiga hal, yaitu dalam hal pakaian (fashion). Hal ini telah kita ketahui bersama, model pakian kerap kali tak sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an. Hal lainnya seperti makanan (food) dan Hiburan telah menjadi konsumsi generasi saat ini. Padahal rusaknya moral generasi bukan serangan bom bunuh diri atau terorisme melainkan bobroknya moral bangsa yang dimulai dari generasinya.

Untuk itu, sebaiknya pemerintah fokus dalam pembenahan ekosistem pendidikan kita. Mulai dari regulasi, manajemen, SDM, fasilitas, hingga menjamin peserta didik layak mendapatkan layanan pendidikan yang sebagaimana amanah dalam UUD 1945 dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai wujud dari nilai ke-Indonesia-an. Dengan demikian kita telah menjaga marwah pendidikan yang telah diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Salam Pendidikan Kita..!

*)Romadhon AS,Staf Pengajar Prodi PGSD Universitas Kanjuruhan Malang dan
Penulis Buku ‘Hitam Putih Pendidikan Kita

BNN Kota Malang

Rompi Hitam & Gagap Reformasi Birokrasi Kota Malang.

Dito Arief Nurakhmadi
(Alumni FIA UB – Alumni Tugu 1A)

Beberapa waktu belakangan ini cukup menarik wacana yang dilontarkan oleh Walikota Malang, Drs. H Sutiaji terkait pengenaan Rompi Hitam untuk ASN yang kinerjanya buruk, yang secara teknis bahkan akan diatur melalui Peraturan Walikota sebagai payung hukum.
Sebuah gagasan yang menarik tentunya, mengingat tahun 2020 sesuai dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) memang telah dicanangkan oleh Pemkot Malang pemberlakuan tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi para ASN, dimana pemberlakuan reward dan punishment mulai diberlakukan, serta komitmen menghilangkan komponen belanja pegawai dalam alokasi belanja langsung di APBD Kota Malang.
Beberapa gagasan inovatif dalam tata kelola birokrasi Pemkot Malang pun sudah dilakukan melalui mekanisme Lelang Jabatan dan Lelang Kinerja yang konon Kota Malang menjadi satu-satunya daerah yang pertama menerapkan mekanisme (Lelang Kinerja) tersebut. Namun pertanyaannya kemudian, sejauh mana gagasan gagasan tersebut telah secara efektif memberikan dampak dan hasil terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik Kota Malang setelah hampir 1 tahun berjalan ??
Pertanyaan lain yang mengemuka adalah apa saja kemudian kriteria dan standart dalam lelang kinerja dan penentuan lelang jabatan yang dilakukan, karena semenjak gagasan tersebut disampaikan di November 2018 kemarin, publik belum tahu ukuran-ukuran tersebut. Publik hanya tahu setelah digaung-gaungkan bahwa gagasan Lelang Kinerja Pemkot Malang telah berhasil memperoleh penghargaan Government Award 2019 Sindo Weekly (MNC Group/Swasta) kategori inovasi birokrasi di bulan Mei 2019 kemarin.
Menyoal ukuran lelang kinerja, perangkat daerah dalam lingkup Pemkot Malang, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang berbeda dan memiliki kebijakan pengelolaan anggaran (APBD) yang tentunya berbeda-beda, sesuai dengan prioritas pembangunan dan arah kebijakan Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJP, RPJMD maupun RKPD. Sehingga akan menjadi tidak proporsional bilamana ukuran-ukuran kinerja antar OPD tidak sesuai dengan “nyawa’ yang mereka miliki. Ukuran kinerja yang terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan tentu berbeda dengan ukuran kinerja layanan administrasi pemerintahan, kependudukan, pengentasan masalah sosial ataupun masalah penegakan perda. Belum lagi ukuran kinerja bagi perangkat daerah yang berhubungan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pengelolaan BUMD.
Salah satu problem mendasar perangkat daerah Kota Malang adalah dalam hal perencanaan, sehingga kemampuan serapan anggaran dan inovasi dalam perencanaan program yang efektif, efisien dan berdampak belum banyak dirasakan oleh Publik. Saya kira peningkatan Kompetensi SDM harus menjadi perhatian serius. Penerapan kebijakan Merit Sistem yang sering dilontarkan Walikota harus benar-benar dilaksanakan dengan konsisten. Karena Berdasarkan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, terdapat 10 Prinsip dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, diantaranya adalah Terukur dan Konsisten.
Maka saya pikir, memaknai gagasan Rompi Hitam cukup dimaknai sebagai Lips Service Kepala Daerah ke publik dan ungkapan meden-medeni kepada bawahannya, yang menurut saya tidak perlu gagap dalam merespon fenomena reformasi birokrasi yang lambat di lingkup Pemkot Malang.

BNN Kota Malang

Puisi Mengorak Pendidikan

Oleh: Beni Setia

Bagi Tengsoe Tjahjono–alumni IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang atau UM, red), dosen di IKIP Surabaya (Unesa), dosen tamu Hankok Universitas, Korea Selatan, serta penyair–, terutamanya di dalam kumpulan puisi Felix Mencuci Piring (Malang: Pelangi Sastra, Kafe Pustaka, dan UM, 2016), pendidikan dan pembentukan karakter itu hal terutama. Bahkan jadi obsesi. Semua idealisasi itu, dan bagaimana imanensi riilnya pada realitas aktual yang cuma bermutu KW dioplos dalam puisi-puisi di kumpulan itu. Meski ujud Felix ditiru (mimesis) dari sosok riil Felix K. Nesi (penyair alumnus Universitas Merdeka Malang, red), seperti diakuinya pada Ucapan Terima Kasih–dilampirkan di awal buku.

Manusia riil, yang memukaunya, sehingga mengilhami untuk menelurkan penulisan puisi yang tak diacu serta diarahkan teori–lihat puisi ‘Puisi untuk Felix’ (hlm. 1), yang diletakkannya di awal, sekaligus menjadi penanda dari gaya dan pola kreasi. Kembali lugu, semata bermodalkan jujur dengan diri sendiri, meski kejujuran itu lebih merujuk ke apa-apa yang diketahui dan ada bawah sadar, dalam acuan Fenomenologi, dengan tidak disengaja muncul serta membentuk referensi. Teks murni itu–selain hanya Felix sejati yang diapresiasi–perlahan menjadi lapisan subyektivitas dan membentuk sosok lain dari Felix, sisi rekaan tidak riil pada fakta seorang Felix (K. Nesi).

Acuan itu diakuinya dalam Kata Pengantar yang ditulisnya, ‘Senyawa Tragedi, Komedi, dan Agama’ (hlm. vii-xi), dan pengakuan itu justru mengingatkan pada realita Felix yang lain. Ujud Felix the Cat, kartun yang dikembangkan oleh Pat Sullivan serta Otto Messner, sosok si kucing hitam yang pernah jadi cerita popular dan menghibur di TV. Yang mengingatkan pada beraneka cerita naïf, unik, tidak terbayang sebelumnya, dan sekaligus jenaka. Menghibur–lucu, konyol, dan menyodorkan makna sublim dari hal bersipat hiburan. Transedensi dari balutan sampiran lucu dan konyol.

***

Felix pada puisi-puisi Tengsoe–tiap puisi merupakan episode otonom, mandiri meski terkadang memiliki kaitan interteks–jadi tokoh paradoks di dalam kotak cerita. Jadi tidak terlalu mengherankan ketika ditemukan hiperbola Felix (sebagai) si kepala sekolah yang tak pernah korupsi–nyatanya: penguasaan mutlak akun BOS dari Negara, serta legitimasi mencairkannya lewat Anggaran Pedapatan dan Belanja Sekolah, jadi potensi untuk korupsi. Bahkan otoritas dan legitimasi akan akun itu telah jadi impian (finansial) setiap guru, sehingga pada berambisi ingin menjadi kepala sekolah, meski akan menjadikannya phobia pada pers dan LSM. Tapi itu jenakanya.

Atau penandaan kuat akan dan tentang perilaku otokrasi mutlak–seperti terlihat dalam puisi ‘Felix dan Dua Temannya’–, yang menekankan laku semau gue seorang pemimpin yang bisa improvisasi memerah-hitamkan anak buah dan masyarakat. Atau kuatnya aspek polisional, lewat tindakan pengawasan intel, sehingga kontrol bisa ada di mana-mana dan di setiap saat–dalam puisi ‘Felix dan Cincin Batu Akik’. Tindakan diktatorial yang disilembutkan dengan epheumisme, berbalut retorika, sehingga fakta penguasaan atas guru dan murid diungkap sebagai sekadar menekankan pengendalian atas mimpi murid–lihat ‘Puisi untuk Felix’.

Itu merujuk gaya khas the smiling general, dari masa yang serba terkendali dan dikontrol era Orba–mungkin keberanian ini terkait erat dengan fakta Tengsoe menulis puisi-puisi Felix Mencuci Piring di Korea Selatan, dan bukan di Surabaya atau Malang. Meski masih kritis pada situasi Indonesia terkini pada puisi ‘Salju Pertama’, Meditasi Kimchi, (Malang: Pelangi Sastra, Kafe Pustaka, UNM, 2016, hlm. 48). Penandaan akan situasi tertekan, kondisi sosial-politik canggung dan serba salah karena terlalu banyak interes pribadi partai politik seperti mendapatkan jalan ke luar: lari memasuki dunia si angan-angan konyol, jenaka, dan menghibur–tapi penuh bayangan murung.

Karena itu, setelah merujuk fakta riil Felix (K. Nesi), pelan (ia) mengembangkan imajinasi penuh cemooh dan penjenakaan ala Pat Sullivan dan Otto Messner–terbang dengan Felix the Cat, sambil membayangkan Yesus itu sahabat (Felix) seperti puisi ‘Felix Ingin Jadi Kepala Sekolah’, atau malahan punya gereja dan liturgi sendiri dalam puisi ‘Felix Mendefinisikan Puisi’. Sehingga diksi ‘(jadi) kepala sekola’ itu diekstrimkan, dijenakakan secara terbalik sehingga terlihat konyol. Kenapa? Karena keinginan jadi kepala sekolah mengacu alasan posesif penguasaan atas dana BOS dalam fatamorgana finansial, sebab–meski berasal dari pinjaman–percaya itu uang setiap orang.

***

Itu titik keprihatinan Tengsoe–degradasi mutu guru. Itu mungkin karena, pada dasarnya, ia bukan akademisi sastra murni ataupun penyair, tapi guru. Lebih tepatnya, pengajar (dosen) dari mahasiswa calon guru. Jadi tak heran kalau ia agak kagok ketika IKIP jadi Universitas, tak lagi Institut yang menekankan pembentukan aspek karakter pendidik, dengan menekankan pedaegogi, bukan sastra murni. Meski (aspek) penyair membuatnya terobsesi kesusastraan, si yang menolak penguasaan sastra secara ilmiah, lebih memilih praktek langsung bersastra. Sehingga sastra itu lebih si keahlian bukan pengetahuan–lihat puisi ‘Puisi untuk Felix’ dan ‘Felix mendefinisikan Puisi’.

Aspek itu membuatnya tiba dalam kesimpulan: puisi tak bisa membuatmu kaya /
puisi hanya membuatmu banyak teman / perkara koran membayar mahal / temanmu nraktir nasi padang / atau nasib buruk ia mencintamu / itu dampak. syukuri tapi jangan diharapkan
(puisi ‘Felix Mendefinisikan Puisi’). Karena itu, Tengsoe menyindir kepenyairan satu corak pengabdian, sebab roti (ekaristi) itu tidak cocok dengan perut Indonesia yang kecanduan nasi. Ditulisnya: mata Maria meletikkan api / membakat dapur / mengabukan hati / aku tak butuh puisi / aku butuh nasi / dan puisi pun diremas / mengabu oleh api” (puisi ‘Felix, Maria Magdalena, dan Puisi’).

Tidak mengherankan kalau aspek kepenyairan mendorong sosok Felix menjadi yang terkadang suka mengirim SMS: minta ditraktir makan–lihat puisi ‘Felix Selalu Lupa Sarapan’. Tragis sekali.

***

*Beni Setia, pengarang yang karyanya sudah tersebar di berbagai media massa.

BNN Kota Malang

Berharap Koalisi Besar (JoBang), Bukti Incumbent Tidak Percaya Diri

Oleh: Dito Arief N. S.AP, M.AP

Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020 sudah tinggal menghitung bulan, tidak terasa sudah kurang dari 8 Bulan pelaksanaan Pilkada langsung serentak edisi keempat, semenjak dimulainya kebijakan Pilkada langsung serentak dengan hadirnya Undang – Undang Pilkada, yaitu UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang kemudian dirubah menjadi UU No.8 Tahun 2015 dan kemudian dirubah kembali menjadi UU No.10 Tahun 2016. Namun bila melihat suasana Politik di Kabupaten Malang, tampaknya masih jauh dari gegap gempita layaknya daerah-daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah.

Semarak Pilkada di sejumlah daerah di Jatim, seperti Surabaya, Lamongan, Sumenep, dan Jember sudah mulai hangat dan terasa, namun tampaknya tidak dengan Kabupaten Malang. Memang sudah mengemuka nama – nama yang bermunculan seperti Bupati incumben H.M Sanusi, 3 anggota DPRD Jatim Dapil Malang Raya, yaitu Ketua Fraksi PDIP Jatim Sri Untari Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim Siadi, dan anggota Fraksi Nasdem Jatim Jajuk Rendra Kresna, kemudian ada 2 Tokoh NU yaitu Ketua PCNU Kabupaten Malang dr. Umar Usman dan Rektor UNIRA Hasan Abadi, Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, istri mantan Bupati 2 periode Tyas Sujud Pribadi, Politisi Nasdem M. Geng Wahyudi, hingga pengusaha yang menjadi kandidat jalur perseorangan Heri Cahyono yang bahkan telah menemukan pasangannya yaitu Advocat senior Gunadi Handoko sebagai Bakal Calon Wakil Bupatinya.
Namun munculnya nama-nama tersebut belum cukup kongkret untuk membuat dinamika politik Kabupaten Malang menjadi bergairah. Secara matematis, Kabupaten Malang merupakan daerah yang wajib dimenangkan oleh semua Partai Politik. Dengan jumlah DPT terbesar kedua di Jatim setelah Surabaya dengan 1,9 Juta pemilih, tentu sangat strategis dalam memberikan kontribusi suara secara regional dan nasional bagi perolehan suara Partai Politik.

Peta politik yang tersaji hari ini di Kabupaten Malang, menurut penulis merupakan desain yang diciptakan oleh mantan Bupati Rendra Kresna, terlepas dari kasus hukum yang menimpa beliau, analisa dan forecasting yang beliau lakukan di Pilkada tahun 2015 lalu dengan memilih H.M Sanusi sebagai pasangan Wakil Bupati merupakan langkah berani untuk bisa menciptakan kondisi dan dinamika politik hari ini. Beliau rela untuk lebih berdarah-darah “sendirian” melawan penantangnya Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi yang memiliki mesin politik, jaringan dan finansial yang kuat ketika itu. Hasilnya perolehan suara Rendra – Sanusi sebagai petahana yang diusung Koalisi Raksasa “hanya” sebesar 605.817 Suara atau 51,62%, berbanding perolehan suara Dewanti Rumpoko – Masrifah hadi sebesar 521.928 suara atau 44,47% yang hanya diusung tunggal oleh PDIP, sehingga selisih keduanya hanya sebesar 7,14%. Perolehan suara Rendra – Sanusi di Pilkada 2015 yang besarnya tidak jauh berbeda dengan perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Malang 2010, sebesar 672.511 Suara (Rendra – Subhan), sebagian besar merupakan suara loyalis dan militan voters Rendra Kresna secara pribadi.

Dengan peta politik hari ini, tidak ada kandidat yang menjadi dominan dengan elektabilitas dan popularitasnya, bahkan untuk Bupati incumbent, H.M Sanusi sekalipun. Secara personal, yang diuntungkan dengan kondisi hari ini adalah kandidat yang telah memiliki ceruk dan segmen pemilih tersendiri atau diterima sebagai representasi dari segmen politik identitas dan paternalistik yang ada di Kabupaten Malang. Secara institusi dan jejaring, yang diuntungkan dengan kondisi hari ini adalah Partai yang memiliki soliditas, militansi, jejaring yang kuat dan pemilih loyal, sehingga memudahkan untuk mendeliver pesan elektoral dari kandidat kepada masyarakat secara langsung.
Faktor logistik atau pendanaan tentunya juga menjadi variabel penting dengan dinamika politik Kabupaten Malang hari ini, luas kabupaten malang yang demikian besar, dengan 33 Kecamatan, 390 Desa, 4.280 TPS, dengan jumlah pemilih yang mencapai 1,9 Juta tentunya membutuhkan energi besar dan logistik besar untuk bisa mengcover itu semua.

Dinamika Politik Kabupaten Malang hari ini mengingatkan penulis dengan yang terjadi pada perjalanan Pilkada Kabupaten Trenggalek 2015 silam, incumbent (Wakil Bupati) pada saat itu Abdul Kholiq (Ketua DPC PKB) berada diatas angin untuk maju dalam Pilkada, karena hingga H-1 tahun Pilkada belum ada kandidat kuat yang benar-benar siap menjadi penantang incumben. Bahkan di H – 8 bulan Pilkada, yaitu pada bulan April 2015, Wabup Incumbent Abdul Kholiq dengan Percaya Diri mendeklarasikan duet pasangan JoBang (Ijo Abang) PKB – PDIP dengan menggandeng Srikandi PDIP dari Malang, Sri Rahayu sebagai Bacawabup, dengan didukung beberapa Partai Politik lainnya.

Namun seketika peta politik berubah dengan munculnya sosok Emil Dardak yang menyatakan akan maju dalam Pilkada Trenggalek sebagai daerah tanah kelahirannya. Ketika itu pesona Emil Dardak yang kemudian berpasangan dengan M. Nur Arifin (Bupati Trenggalek saat ini) mampu menjadi magnet bagi Partai – Partai Politik di Trenggalek. Koalisi besar yang pada awalnya mengerucut ke Abdul Kholiq sebagai Wabup Incumbent, berbalik arah mendukung Emil Dardak – M. Nur Arifin yang dimotori PDIP yang pada akhirnya berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Trenggalek dengan perolehan suara telak 76,07 % melawan Incumbent yang hanya memperoleh 23,93%.

Kekalahan incumbent (Wabup Trenggalek) yang sempat diatas angin, sesungguhnya terjadi karena pengenalan dan dukungan publik masih rendah terhadap incumbent, serta terjadinya kekosongan figur pemimpin alternatif. Kondisi tersebut sempat coba diatasi di awal dengan berupaya menggagas Koalisi JoBang agar menguatkan elektabilitas incumbent yang masih rendah. Syukurnya PDIP dan Partai lainnya cepat menyadari dan segera beralih ke figur alternatif yang muncul, yaitu Emil Dardak yang belakangan bahkan berhasil naik pangkat menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah Indar Parawansa dalam Pilgub Jatim 2018.

Dengan dinamika politik yang mirip dengan Pilkada Kabupaten Trenggalek di tahun 2015, penulis menilai partai – partai besar di Kabupaten Malang, khususnya PDIP dapat mengambil pengalaman dan success story dari Pilkada Trenggalek 2015, apalagi dengan memiliki sosok yang kuat yang didukung internal Partai. Peta Politik Kabupaten Malang yang tersaji hari ini mestinya tidak perlu “memaksakan” Koalisi JoBang untuk sekedar bisa memenangkan Pilkada Kabupaten Malang yang telah 2 periode terlewatkan. Dan bila dipaksakan, penulis ragu mantan Bupati Rendra Kresna sebagai kreator Peta Politik Kabupaten Malang hari ini akan merestui Koalisi tersebut terjadi, dan sangat dimungkinkan malah akan membuka pintu hadirnya sosok “Emil Dardak” lain di Pilkada Kabupaten Malang 2020 yang diusung oleh Koalisi Alternatif.

*)Dito Arief N. S.AP, M.AP
Peneliti SIGI Lingkaran Survei Indonesia (SIGI LSI Denny J.A)
Peneliti Evaluasi Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Malang.

BNN Kota Malang

Selamat Datang 2020 – Tahun Pilkada Serentak Edisi Keempat

Oleh: Dito Arief N. S.AP, M.AP

Tahun 2020 sudah di depan mata, setelah melewati gegap gempita tahun politik legislatif dan Pilpres di tahun 2019, masyarakat Indonesia di sejumlah daerah akan kembali mengalami tahun politik Pilkada edisi ke-empat semenjak dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015 silam. Hadirnya Undang – Undang Pilkada langsung serentak, dimulai dengan UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang kemudian dirubah menjadi UU No.8 Tahun 2015 dan kemudian dirubah kembali menjadi UU No.10 Tahun 2016, maka tahun 2020 mendatang menjadi Edisi ke 4 pelaksanaan Pilkada langsung diselenggarakan secara serentak, setelah sebelumnya dilaksanakan di tahun 2015, 2017 dan 2018.

Untuk pelaksanaan Pilkada serentak edisi ke 4 tahun 2020 mendatang, terdapat 270 daerah Propinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang melaksanakan, yaitu Propinsi/Kabupaten/Kota yang juga melaksanakan di edisi pertama 5 tahun yang lalu (2015). Perbedaannya adalah bila ditahun 2015 lalu regulasi yang mengatur adalah Undang – Undang No.8 Tahun 2015, maka di Pilkada tahun 2020 regulasi yang digunakan adalah Undang – Undang No.10 Tahun 2016 yang merupakan hasil evaluasi dan perbaikan dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015. Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada di tahun 2020 mendatang adalah Kabupaten Malang di Propinsi Jawa Timur. Bersama dengan 18 Kabupaten/Kota lain di Propinsi Jawa Timur, Pilkada Kabupaten Malang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 23 September tahun 2020.

Mereview pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang di dua edisi sebelumnya, yaitu tahun 2010 dan 2015, dinamika politik dan pelaksanaan tahapan Pilkada berlangsung dengan dinamis yang keduanya bahkan berujung pada gugatan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, meskipun pada akhirnya sama-sama ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun cukup menggambarkan ketatnya persaingan dan dinamika politik di Kabupaten Malang di dua edisi Pilkada tersebut.

Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010 pada awalnya diikuti oleh 5 bakal pasangan calon, 3 yang diusung dari Parpol, sedangkan 2 bakal calon diusung melalui jalur perseorangan (independen), hingga pada akhirnya 2 bakal pasangan calon dari independen yaitu “Martiani Setyaningtyas – Bibit Suprapto” dan “Sutikno – Rizal Safani” kandas karena tidak memenuhi persyaratan jumlah dukungan sebanyak 82.031 dukungan KTP (3% dari jumlah DPT). Sedangkan 3 pasangan calon yang diusung parpol dinyatakan lolos memenuhi dukungan minimal 7,5 Kursi (15% Jumlah Kursi DPRD) yaitu pasangan Rendra Kresna – Subhan yang diusung 20 Kursi (Golkar,Demokrat,PKS), pasangan M. Geng Wahyudi – Abdul Rahman yang diusung 21 Kursi (PDIP-PKB) dan pasangan Agus Wahyu Arifin – Abdul Mujib yang diusung 8 Kursi (Gerindra-Hanura-PKNU).

Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dengan syarat ketentuan yang lebih ketat yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015, terdapat 3 bakal pasangan calon yaitu 1 bakal pasangan calon dari independen, dan 2 pasangan calon dari partai politik. Berdasarkan verifikasi KPU, ketiga bakal pasangan calon tersebut dinyatakan lolos yaitu pasangan kejutan “Nurcholis – M. Mufid” dari jalur perseorangan yang memiliki 204.464 dukungan KTP dari 157.904 dukungan KTP minimal yang dipersyaratkan (6,5 % dari DPT), sedangkan pasangan Rendra Kresna – Sanusi didukung oleh 34 Kursi (Golkar, PKB, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PPP), dan terakhir pasangan Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi didukung oleh 13 Kursi dari PDIP sebagai Parpol pengusung tunggal. Kedua pasangan calon yang diusung oleh Parpol telah memenuhi persyaratan dukungan minimal sebanyak 10 Kursi (20% jumlah Kursi DPRD).

Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010 dimenangkan pasangan Rendra Kresna – Subhan dengan perolehan sebanyak 672.511 Suara (62,04%), sedangkan pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dimenangkan kembali oleh incumbent, pasangan Rendra Kresna yang kali ini menggandeng H.M Sanusi sebagai Wabupnya, dengan perolehan sebanyak 605.817 Suara (51,62%). Yang menarik adalah tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan Hak Pilih pada 3 Pilkada terakhir di Kabupaten Malang cenderung menurun, pada Pilkada tahun 2005 partisipasi pemilih sebesar 68,23%, pada Pilkada Tahun 2010 sebesar 59,58% dan pada Pilkada tahun 2015 sebesar 58,39%. Jumlah TPS pada Pilkada Tahun 2010 sebanyak 4.046 TPS sedangkan pada tahun 2015 menurun menjadi 3.672 TPS dengan penambahan jumlah pemilih di setiap TPS nya. Tingkat partisipasi yang cenderung menurun tersebut tidak linear dengan naiknya anggaran Pilkada Kabupaten Malang dalam 2 edisi terakhir, yaitu sebesar 22,1 Miliar di Tahun 2010 dan 39,3 Miliar di Tahun 2015.

Naiknya anggaran Pilkada di Tahun 2015 sebagian besar diperuntukan untuk mengcover kegiatan kampanye pasangan calon yang memang difasilitasi oleh KPU sesuai dengan amanat Undang – Undang Pilkada. Produksi bahan kampanye, alat peraga kampanye dan pemasangannya, kampanye di media massa hingga debat terbuka menjadi fasilitas yang diberikan kepada kontestan mulai Pilkada serentak edisi pertama tahun 2015 dengan tujuan efisiensi dan menekan biaya kampanye pasangan calon.

Penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan dalam Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 memiliki peran yang strategis dalam dinamika pelaksanaan tahapan – tahapan Pilkada, banyaknya jumlah kecamatan (33 Kecamatan) dan desa/kelurahan (390 Desa/Kelurahan) se-Kabupaten Malang berkorelasi terhadap jumlah penyelenggara yang sangat banyak yaitu : 165 orang PPK, 99 orang Panwascam, 1.170 orang PPS, 390 orang PPL, 25.704 orang KPPS dan 3.672 orang PTPS serta 3.672 petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP). Maka tidak heran rekruitmen penyelenggara dan pengawas cukup banyak konflik kepentingan yang terjadi. Dengan kondisi yang sama, Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020 akan melibatkan sejumlah tersebut sebagai pelaksana tahapan-tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Banyaknya jumlah pelanggaran kampanye oleh pasangan calon menghiasi dinamika Pilkada Kabupaten Malang 2015, namun dengan keterbatasan kewenangan Panwas yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015 menyulitkan penindakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran pidana, akhinya yang tertindaklanjuti sebatas pelanggaran administrasi yang tentunya minim sanksi. Konflik kepentingan juga menjadi salah satu sebab minimnya tindak lanjut temuan atau laporan adanya pelanggaran di tingkat bawah (kecamatan dan desa). Fenomena banyaknya pelanggaran kampanye dalam Pilkada Kabupaten Malang perlu menjadi pengalaman dan pelajaran, khususnya bagi penyelenggara pemilihan. Meskipun sudah ada perbaikan sejumlah ketentuan dalam Undang – Undang No.10 Tahun 2016, namun masih ada sejumlah kelemahan teknis yang berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020.

David Easton dalam bukunya “The Political System”, yang memuat mengenai konsep input dan output politik, tuntutan dan dukungan serta umpan-balik terhadap keseluruhan sistem merupakan komponen yang saling berhubungan (Easton, 1988:65). Pilkada merupakan salah satu manifestasi dari pelaksanaan teori sistem tersebut. Tuntutan dan dukungan serta harapan masyarakat diwujudkan dalam proses pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada, yang kemudian menghasilkan output hasil Pilkada, serta adanya mekanisme umpan-balik, melalui proses yang berlangsung. Maka tentunya dengan anggaran Pilkada yang mencapai 85 Miliar untuk KPU dan 27 Miliar untuk Panwas Kabupaten Malang, kita patut berharap di Pilkada Kabupaten Malang 2020 dapat memutus kecenderungan Golput yang semakin besar dalam 3 edisi terakhir Pilkada Kabupaten Malang, sekaligus mewujudkan Pilkada yang adil, jujur, efektif, efisien, edukatif dan partisipatif sesuai dengan tujuan diadakannya Pilkada secara langsung serentak berdasarkan Undang – Undang.

*)Dito Arief N. S.AP, M.AP, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny J.A), Peneliti Evaluasi Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Malang (Penelitian Tesis Magister FIA UB)

BNN Kota Malang

Refleksi 17 Agustus 1945 dan Salam Satu Jiwa Arema

Refleksi 17 Agustus 1945 dan Salam Satu Jiwa Arema
Refleksi 17 Agustus 1945 dan Salam Satu Jiwa Arema

Oleh: Ir Bambang Sumarto *

Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi momen sangat penting bagi bangsa. Karena pada saat itulah bangsa ini mulai menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara, bebas lepas dari belenggu pendudukan bangsa luar, dan berdiri tegak di tanah sendiri.

Kemerdekaan yang dikumandangkan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat, pukul 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta, itu sebagai momentum mengisi kevakuman pemerintahan setelah awal Agustus 1945

Jepang yang saat itu masih menduduki dan menjajah wilayah Indonesia, menyerah di tangan sekutu. Meski kalah perang, tentara jepang di wilayah pendudukan Indonesia masih bersenjata lengkap. Amunisi dan persenjaatan militer serta armada tempur masih mondar-mandir. Tak ada yang berani melucuti, apalagi melawan.

Maka, para tokoh pada saat itu, terutama generasi tua di bawah kepimpinan Bung Karno, berpikir panjang untuk mendapatkan momentum kemerdekaan tanpa ada pertumpahan darah dengan Jepang, dan generasi tua ini lebih sabar untuk menentukan saat yang tepat untuk itu.

Berbeda dengan generasi muda yang menggebu-gebu dan bersemangat segera merdeka. Apalagi ada momentum tepat, sehingga di bawah pimpinan Caherul Saleh, generasi muda ‘mengamankan’ tokoh utama bangsa, yakni Bung Karno dan Bung Hatta, ke sebuah desa kecil bernama Rengasdengklok, Karawang, pada 16 Agustus 1945. Mereka mendesak agar dua tokoh bangsa itu segera memproklamasikan Kemerdekaan RI.

Peredebatan pada malam Jumat di bulan Ramadhan itu pun berlangsung a lot. Bung Karno masih keukeuh bahwa kemerdekaan RI harus sejalan dengan persetujuan Jepang yang telah berjanji akan memberikan kemerdekaan, dibuktikan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI.

Tidak mudah bagi para pemuda saat itu meluluhkan hati Bung Karno, hingga dini hari. Pada dini hari itu juga Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta untuk menemui pimpinan Angkatan Darat Jepang, lalu menyampaikan keinginan Bangsa Indonesia untuk merdeka. Namun Jepang tidak memberi izin Soekarno untuk mengumunkan proklamasi kemerdekaan, karena kondisi RI masih stastus quo, sebelum kedatangan sekutu. Kenyataan ini akhirnya membuat generasi tua kecewa berat, dan Jepang dinilai telah ingkar janji.

Maka, pada sekitar pukul 02.00, golongan tua dan muda berkumpul di rumah Laksamana Tadashi  Maeda, seorang perwira AL Jepang yang mendukung kemerdekaan RI. Bertempat di Jalan Imam Bonjol No 1 Menteng Jakarta Pusat, naskah proklamasi akhirnya dibuat, ditulis sendiri oleh tangan Bung Karno.

Sementara itu, tokoh muda Sukarni mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani teks Proklamasi itu, atas nama Bangsa Indonesia.Selanjutnya teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, dan akhirnya dibacakan oleh Bung Karno pada 17 Agustus 1945, tepat pukul 10.00, di Jalan Pegangsaan Timur No 56 Jakarta.

Inilah suri tauladan yang harus kita ingat dari perjalan seorang pemimpin besar, Bung Karno, walau dalam kondisi apapun, musyawarah, komunikasi dan koordinasi, menjadi bagian sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara, karena apapun persoalan yang terjadi dalam meyelesaikan persoalan bangsa,hendaknya kita selalu mengedepankan musyawarah.

Untuk mennyelesaikan persoalan bangsa yang saat itu menghadapi situasi sangat penting, Bung Karno tetap mengajak musyawarah, komunikasi, dan koordinasi dengan para tokoh muda, bahkan dengan penjajah sekalipun, untuk membicarakan Kemerdekaan RI, dengan orientas tanpa pertumpahan darah, yang sangat merugikan rakyat.

Suri tauladan itulah yang patut ditauladani pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin nasional, pempimpin daerah propinsi, maupun pemimpin derah kota dankabupaten, agar dalam menyelesaikan maupun membahas persoalan-persoalan penting, tetap dilakukan dengan mendengarkan suara hati rakyat, karena apapun yang dilakukan pemerintah, semuanya untuk kesejahteraan rakyat.

Bagi kita generasi penerus yang mengisi kemerdekaan ini, yang hidup di Kota Malang, yang merupakan bagian kecil dari Bangsa Indonesia, ada baiknya juga mentauladani jiwa besar Bung Karno.

Segala persoalan yang ada di Kota Malang yang kita cintai ini, hendaknya juga dilakukan dengan musyawarah, komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak.

Terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Di Kota Malang masih banyak persoalan yang jadi pekerjaan rumah, yang harus dipikirkan bersama, seperti masalah kemacetan lalu lintas, banjir, pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan lain-lain, yang harus jadi perhatian serius Pemerintahan Kota Malang dan DPRD Kota Malang.

Dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemerintahan Kota Malang dan DPRD hendaknya lebih serius membahas pekerjaan rumah yang masih banyak dan harus dilakukan dengan musyawarah, komunikasi dan koordinasi yang baik, agar tugas dan tanggung jawab mensejahterakan rakyat Kota Malang bisa tercapai, walau secara bertahap.

Selain itu Pemerintahan Kota Malang juga harus berupaya memperbaiki segala sendi kehidupan, disamping ekonomi juga karakter bangsa yang mulai luntur. Percuma jika ekonominya kuat tapi banyak koruptor, banyak kejahatan, banyak kedholiman dan kemunafikan. Bangsa ini akan kuat jika karakter bangsa kembali pada dasar Negara Pancasila.

Sebagai Arek Malang, saya bangga dan sangat mengapresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan Arema dengan yel-yel yang dahsyat, seperti SALAM SATU JIWA, AREMA! Ini wujud tan dari bangsa ini yang harus bersatu dalam perbedaan, dan meski berbeda tapi tetap dalam persatuan.

Maka, 71 Tahun Kemerdekaan Indonesia adalah momentum untuk mewujudkan karakter bangsa yang kuat, dan ekonomi daerah maupun nasional yang tangguh. Sehingga bisa membuat masyarakat adil dan sejahtera, baik jasmani maupun rohani, serta mewujudkan Pemerintahan Kota Malang yang bermartabat, yang pada ujungnya menjadikan bangsa  Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani bangsa lain di dunia.

Salam Satu Jiwa… Arema…!

Dirgahayu Bangsaku Tercinta

*Ir Bambang Sumarto, Sekretaris Fraksi Partai Golkar dan Ketua Komisi C DPRD Kota Malang.

BNN Kota Malang

Potret Kehidupan Masyarakat yang Terhimpit dalam Film Pengabdi Setan

Oleh: Shela Kusumaningtyas*

Seperti yang diungkap akun instagram @pengabdisetanofficial, film Pengabdi Setan besutan Joko Anwar berhasil menorehkan prestasi dalam 20 hari pertama penayangannya. Film yang merupakan daur ulang film lawas era 80-an dengan judul sama ini berhasil menggiring lebih dari tiga juta penonton datang ke bioskop.

Jumlah tersebut akan terus bertambah melihat antusiasme netizen yang masih penasaran untuk menyaksikan film yang mengambil lokasi syuting di rumah tua kawasan Pengalengan. Studio-studio bioskop belum mengurangi jadwal pemutaran film yang membutuhkan waktu 18 hari pengambilan gambar ini. Sebuah torehan yang membanggakan dan pantas disebut sebagai film horor terlaris sepanjang masa.

Butuh waktu 10 tahun bagi Joko Anwar meyakinkan rumah produksi Rapi Films untuk menunjuknya sebagai sutradara yang menggarap film remake ini. Usaha yang tidak sia-sia. Film yang dibintangi Tara Basro ini berhasil menggondol sederet nominasi di ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2017. Di antaranya adalah Film Terbaik, Penata Sinematografi, Aktor Anak, Penata Busana, Penata Rias, Penata Artistik, Penata Efek Visual, Penata Musik, Musik Tema, Penata Suara, Penyunting Gambar, dan Penulis Skenario Terbaik.

Joko Anwar sukses menghipnotis masyarakat dengan memproduksi film horor yang tidak cuma mengandalkan adegan seksual, seperti film setan-setan kebanyakan. Penonton dibuat takut dan bergidik lewat riasan para pemainnya, bukan dengan teknologi CGI. Teknologi CGI memang mutakhir, namun kadangkala menghasilkan visual yang kaya unsur pemaksaan.

Tokoh-tokoh yang memainkan film ini yakni Tara Basro sebagai Rini, anak perempuan pertama di keluarga. Sosok bapak diperankan oleh actor Malaysia, Bront Palarae. Keluarga tersebut memiliki empat orang anak, anak kedua hingga keempat merupakan laki-laki. Mereka adalah Tony (Endy Arfian), Bondi (Nasar Annuz), dan Ian (M. Adhiyat).

Ibu, yang menjadi tokoh sentral dalam film ini diperankan seniman Bali, Ayu Laksmi. Elly D. Luthan didapuk memerankan tokoh nenek. Pak ustad (Arswendi Nasution), Hendra (Dimas Aditya), Budiman Syailendra (Egy Fedly), Batara (Fachry Albar), dan Darminah (Asmara Abigail) turut mendukung keberhasilan film ini.

Akting para pemain yang terlibat di film ini patut diacungi jempol karena mereka berhasil membawa penonton terhanyut dalam latar waktu 80-an. Meski cerita film Pengabdi Setan 2017 berbeda dengan Pengabdi Setan era 80an, keduanya tetap mengusung topik pemujaan setan dalam pengisahannya.

Gambaran Masyarakat Indonesia

Beranjak dari keseraman film ini, gambaran masyarakat Indonesia tampil dalam film yang berdurasi lebih dari 100 menit ini. Himpitan ekonomi selalu menjadi alasan seseorang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Ini terpotret dalam film ini. Saat Rini, anak sulung di keluarga tersebut pergi ke kota menemui bos tempat kerja ibunya. Rini hendak menagih royalti dari lagu-lagu yang dinyanyikan ibunya semasa sehat. Ia berniat mempergunakan uang tersebut untuk kesembuhan ibunya yang sudah lebih dari dua tahun terbaring sakit di tempat tidur. Sayangnya hal tersebut ditolak sang bos.

Cerita seperti itu tentu tidak mengada-ada, pasti hadir di kehidupan nyata. Bagaimana masyarakat terpaksa membiarkan anggota keluarganya yang sakit lantaran biaya pengobatan dianggap terlalu mahal. Kejadian demi kejadian yang berlangsung berikutnya dalam film juga cerminan peliknya persoalan ekonomi masyarakat. Rumah yang ditempati keluarga Rini di kota terpaksa digadaikan demi mencari penyembuhan bagi sang ibu. Motor kesayangan Tony juga ikut terjual untuk mencukupi biaya hidup keluarga tersebut. Didera sakit yang menahun, ibu akhirnya mati dengan kondisi tanpa mendapatkan perawatan dari lembaga medis.

Mungkin zaman itu, BPJS belum lahir untuk mengakomodasi biaya kesehatan masyarakat. Meski sekarang BPJS sudah hadir, masih kerap terdengar masyarakat yang sulit memeroleh pelayanan kesehatan hanya karena tidak punya uang dan belum terdaftar. Pemerintah harus tanggap melihat fenomena yang diangkat di dalam film bukan sepenuhnya khayalan, melainkan realitas yang disalin dari kehidupan sesungguhnya.

Selepas Ibu tiada, ayah diharuskan pergi ke kota. Anak-anak tinggal bersama sang nenek. Ini menjadi hal jamak di masyarakat kita. Bagaimana anak selalu dikorbankan dengan dalih pemenuhan biaya hidup. Anak yang semestinya mendapat asuhan dari orang tua rela hidup mandiri karena orang tua harus bekerja jauh di lain kota. Pertemuan pun hanya sesekali. Pelajaran yang bisa dipetik dari babak tersebut adalah pemerataan pekerjaan bukan hanya terpusat di kota saja. Tunjangan gaji pun harus disebar penuh keadilan, jangan cuma besar di kota saja.

Sosok ibu yang selama ini dicitrakan sebagai seorang pengasih dan penyayang dipatahkan dalam film ini. Ibu meneror dan menghantui keluarganya seusai kematiannya. Ia mewujud sebagai hantu mengerikan yang siap memangsa anak-anaknya. Hal inilah yang mengkhawatirkan bila masyarakat menelan mentah-mentah pergeseran makna ibu. Ibu yang tiba-tiba muncul setelah kematiannya merupakan setan yang merasuk dalam tubuh ibu. Jadi, penonton tidak boleh menafsirkan ibu sebagai tokoh yang jahat. Bukan ibu yang salah, melainkan iblis yang menguasai tubuh ibu.

Opresi Perempuan

Bahasan gender juga mengemuka dalam film ini. Nenek rupanya tidak menyukai ibu sebagai menantunya. Ibu dianggap bukan menantu idaman lantaran berprofesi sebagai seniman, penyanyi. Selain itu, ibu tak juga dikaruniai keturunan setelah sepuluh tahun berumah tangga dengan bapak. Akibat terhimpit tekanan tersebut, ibu akhirnya mengabdi pada sekte agar bisa memeroleh keturunan. Padahal, bisa jadi kesalahan ada di bapak.

Perempuan diasingkan karena ia gagal memberikan masyarakat sebuah kesenangan tentang motherhood dan seksualitas. Tugas reporoduksi yang dijalankan perempuan diatur oleh masyarakat, misalnya, kapan ia harus hamil, berapa banyak anak yang akan dikandung dan dilahirkan. Ini lantaran masyarakat telah mengkonstruksi perempuan sebagai mesin pencetak. Perempuan harus tangguh menghadapi penindasan.

Opresi terhadap perempuan menyaru dalam bentuk alienasi perempuan. Perempuan dipaksa menyingkir dari semua hal, semua orang, bahkan ia tidak lagi mengenali dirinya. Inilah yang terjadi pada sturuktur patriakal kapitalis abad 20.

Dari situ tergambar bahwa masyarakat masih terkungkung pemahaman tentang pemisahan peran antara perempuan dan laki-laki. Perempuan diwajibkan tinggal di dalam rumah, sementara laki-laki harus bekerja di luar untuk mencari nafkah.
Dalam feminisme radikal lebih banyak membahas tentang sistem seks dan gender. Karena menurut pemahaman ini banyak kasus ketertindasan bisa terjadi karena pemahaman terhadap sistem gender tidak adil. Historis perempuan yang tertindas seperti memandang wanita sebelah mata sebelum terjadi emansipasi bahkan budaya tersebut masih tersisa sampai sekarang.

Alison Jaggar seorang pemerhati gender juga memaparkan bahwa ketertindasan perempuan sangat meluas dihampir seluruh masyarakat manapun, hal ini dapat dilihat dari pemahaman masyarakat atas wanita yang memiliki tanggung jawab lebih untuk mengurus keluarga dibandingkan bekerja di luar rumah.

Karena gender itu bukan sesuatu yang terbawa dari lahir, tetapi terbentuk secara sosial. Sehingga diharapkan dari usaha ini perempuan tidak lagi berada dalam posisi pasif. Tetapi sayangnya seperti yang sudah dipaparkan sistem yang telah berlaku di masyarakat sulit dihapuskan layaknya gap diantara kelas sosial tertentu.

*Shela Kusumaningtyas, Alumnus Komunikasi Undip yang menggemari baca, tulis, dan jalan-jalan.

BNN Kota Malang

Komunitas