Carut Marut Tata Kelola Toko Modern dan Ancaman Kematian UMKM Perdagangan Tradisional

Oleh: Soetopo Dewangga *

Kekuatan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia terletak pada sektor UMKM/ perdagangan tradisional yang secara nyata menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi saat krisis ekonomi 1998 dan 2008.

Namun perkembangan jaringan toko modern di Kota Malang semakin tidak terkendali, dengan dampak negatif berupa pelemahan kapasitas dan akses hak-hak ekonomi toko tradisional yang merupakan bagian dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM toko tradisional).

Berdasar informasi yang disampaikan Indri Ardoyo, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang pada sejumlah media, jumlah minimarket (Alfamart dan Indomart) saat ini ada 223 unit.

Dengan luas wilayah Kota Malang 110,06 km2 dan jumlah toko modern sebanyak 223 unit, maka rata–rata dalam radius 493,54 meter ada toko modern yang lain. Tata kelola toko modern seperti ini menunjukkan tidak adanya perlindungan terhadap toko tradisional, di era liberalisasi dan masifnya ekspansi jaringan toko modern hingga ke tingkat daerah, hingga mempengaruhi preferensi konsumen untuk beralih dari kebiasaan berbelanja di toko tradisional yang bersifat usaha perseorangan dan rumah tangga ke gerai-gerai toko modern yang dekat, lengkap dan lebih tertata pola pelayanan dengan fasilitas tambahannya seperti parkir gratis dan ruangan berpendingin.

Dalam sejarah perkembangan UMKM, sesungguhnya toko tradisional menempati posisi sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena selain sebagai aset ekonomi negara, juga aset budaya dalam sistem sosial kemasyarakatan.

Pelemahan UMKM toko tradisional, secara otomatis juga berdampak pada pelemahan ekonomi dan budaya masyarakat. Dari data sepintas di atas pemerintah baik pusat maupun daerah tidak melindungi secara efektif hak dan kepentingan UMKM toko tradisional ketika harus menghadapi penetrasi bisnis jaringan toko modern baik yang nasional maupun internasional.

Hukum dan kebijakan yang sudah dikeluarkan tidak dapat berjalan dengan efektif untuk menciptakan persaingan pasar yang sehat dan berkeadilan. Pemerintah Kota Malang belum secara maksimal mendayagunakan kewenangan hukum yang dimilikinya, merevitalisasi kebijakan dan struktur kelembagaannya, serta mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya untuk secara efektif melindungi dan memberdayakan toko tradisional sebagai salah satu bentuk kewajiban kewajiban negara terhadap warganya.

Toko tradisional merupakan industri perdagangan tingkat mikro yang secara hukum seharusnya mendapatkan perlindungan berdasarkan;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM,

2. Perpres no.5 th. 1999 tetang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha,

3. Peraturan Presiden Nomor 112 Nomor 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,

4. Peraturan Mentri Perdagangan RI no 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern,

5. Perda Propinsi Jawa Timur No.3 tahun 2008 ttg perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di prop. Jawa timur, dan,

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasar ketentuan di atas maka Pemberdayaan dan perlindungan UMKM toko tradisional secara normatif menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemeirntah daerah mencakup aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Tetapi implementasi dari berbagai peraturan di atas ternyata sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang belum teroptimalisasi untuk mengelola perlindungan toko tradisional dengan indikasi berupa pembiaran praktek ekspansi toko moderen yang melanggar norma hukum dan telah menggerus potensi pasar yang dimiliki oleh toko tradisional.

Struktur hukum, kebijakan maupun kelembagaan di tingkat lokal Kota Malang juga belum menjadi cerminan dari tata kelola perlindungan toko tradisional karena masih bersifat umum, bias, dan secara penegakan hukum juga tidak dilengkapi dengan instrumen yang dapat berfungsi secara efektif dan proaktif.

Memang tidak ada larangan atas kehadiran toko modern termasuk ritel modern (minimarket berjaringan) tetapi Pemerintah Kota Malang memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah dan letak dari ritel modern tersebut (minimarket berjaringan) agar tidak mematikan toko tradisional / toko-toko klontong yang dikelola secara tradisional serta menyerap banyak tenaga kerja.

Pemerintah Kota Malang seharusnya mendorong peran serta masyarakat untuk terlibat langsung dalam sektor ritel modern dengan melibatkan pihak perbankan dalam memberikan pinjaman KUR kepada toko-toko tradisional agar dapat dikembangkan menjadi toko modern lokal.

Dengan keterlibatan masyarakat maka sektor ritel modern bukan hanya didominasi oleh perusahaan dengan modal besar tetapi menyebar dengan keterlibatan pelaku usaha lokal berskala kecil. Dengan demikian jikalaupun masyarakat beralih ke toko modern (minimarket berjaringan) tidak akan membawa pengaruh yang besar karena industri-industri kecil pun jalan. ( bersambung )

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang.

Kasus Gama, Cermin Kesenjangan Hubungan Sosial Ortu dan Anak

Oleh: Dra Erlin Iriani MM *

Kasus pembiusan dan kekerasan seksual yang dilakukan pasangan kekasih, Gama dan SAN, merupakan cermin kesenjangan hubungan sosial antara orang tua dan anak. Di era globalisasi, di mana informasi antar negara sudah tidak ada batas lagi (borderless), dengan mudahnya budaya asing masuk melalui jaringan internet.

Hal ini, kalau tidak disikapi dengan bijak dan cerdas, maka serbuan budaya asing akan mengikis moral budaya luhur serta norma yang ada di seluruh hamparan persada Nusantara ini.

‘Penyimpangan’ perilaku seksual pasangan Gama dan SAN adalah pengabaian pada suara hati dan salah penerapan logika bernalar. Dan dampaknya, terjadilah pelanggaran HAM yang dilakukan pada korban terbius, EWW.

‘Penyimpangan’ perilaku itu juga merupakan pelanggaran pada norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, dan merupakan tindak criminal, dalam hal ini pelanggaran hukum pidana.

Peran orang tua sangat penting dalam menghadapi lajunya perubahan peradaban zaman. Orang tua harus cerdas dan selalu mengikuti perkembangan teknologi, agar dapat mengarahkan anak dan membentenginya dari pengaruh informasi global yang bebas berinteraksi.

Arus informasi yang terbuka luas dan dapat diakses setiap saat, memberikan dampak positif dan negatif pada tumbuh kembang anak. Maka tugas orang tua adalah mendampingi anak agar arus informasi yang diterima bisa dipilah dan dipilih. Pengaruh negatif harus diabaikan dan pengaruh positif bisa diindahkan.

Untuk itu orang tua harus menguasai teknologi agar bisa mengimbangi perkembangan pengetahuan tehnologi anak. Pada era ini orang tua harus dapat menjalankan multiperan terhadap anak, selain berperan sebagai orang tua dan guru bagi anak , orang tua juga harus bisa menjadi teman dan sahabat bagi anak-anaknya.

Agar anak bebas bertanya dan curhat pada orang tua tanpa rasa segan, malu atau risih. Bila hubungan sosial orang tua dan anak terjalin akrab dan baik maka kasus seperti pembiusan dan pelecehan seksual oleh pasangan Gama dan SAN tidak akan pernah terjadi.

*Dra Erlin Iriani MM, Wakil Ketua Bidang Sosial KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Kota Malang.

Membangun Konsistensi Pertunjukkan Teater

Oleh: Wishnu Mahendra Wiswayana

    Tidak banyak dan tidak mudah. Dua ‘tidak’ tersebut bisa jadi menggambarkan geliat pertunjukkan teater di Malang Raya. Tentu pengamatan ini bisa jadi akan terkoreksi di kemudian hari. Namun sejauh yang penulis lihat, saat ini tidak banyak kelompok teater di Malang Raya yang secara konsisten menyapa penikmatnya dari waktu ke waktu. Kelompok teater yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kelompok teater non kampus atau non sekolah, yang biasa disebut komunitas teater saja. Akan banyak aspek dan alasan mengapa konsistensi tersebut seakan tidak terlihat; mulai dari proses dalam kelompok teater, permasalahan sarana dan prasarana atau secara klasik sampai dengan adanya permasalahan dana.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengenalkan konsep quad-helix sebagai penggerak seni pertunjukkan. Quad-helix diajukan sebagai sebuah kolaborasi antara pemerintah-bisnis-intelektual-komunitas sebagai target utama pengembangan seni pertunjukkan di Indonesia. Tentu konsep di atas harus didukung dan perlu dilakukan akselerasi untuk membawa seni pertunjukkan, termasuk di dalamnya teater; dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara melalui karya-karya kreatif yang berkualitas. Jika pemerintah pusat telah memiliki konsep yang baik, tentu konsep tersebut perlu dibumikan ke tingkatan lokal. Masalahnya bagaimana membumikan konsep quad-helix tersebut tanpa dibarengi konsistensi tiap kelompok teater dalam berkarya.

    Pertama , terkait konsistensi, tidak banyak. Bisa dihitung dengan jari kelompok teater di Malang Raya yang berani menyapa publik dengan karya-karyanya dalam panggung pertunjukkan. Pelaku teater kadang memanfaatkan akses untuk membuka kesempatan-kesempatan tampil dalam suatu acara kesenian sebagai salah satu pengisi acara. Tentu tidak menempatkan teater sebagai sajian utama, bahkan bisa jadi hanya diletakkan sebagai acara pembuka yang bisa jadi tidak terlalu dihiraukan oleh penonton. Tapi apa boleh buat, ruang-ruang tersebut harus dimanfaatkan betul untuk tetap menggelorakan konsistensi dalam berteater. Sembari di saat bersamaan terus menjaga idealisme untuk membangun sebuah pertunjukkan yang berkelas sesuai dengan misi masing-masing kelompok.

Kelompok teater akan dikenal setelah berhasil menampilkan sebuah pertunjukkan di atas panggung. Maka satu-satunya jalan untuk menjaga konsistensi berkarya adalah terus mengupayakan untuk menampilkan pertunjukkan. Apa artinya jika sebuah kelompok teater hanya dikenal namanya saja tanpa mengupayakan sebuah pertunjukkan, seperti melihat kulit buah tanpa ada daging buahnya. Mengupayakan untuk menampilkan pertunjukkan dalam segi praktisnya bisa dimulai dengan menetapkan target tampil sebanyak dua kali dalam setahun. Apabila dirasa masih kurang, tinggikan target menjadi tiga-empat kali dalam setahun. Tidak mungkin? William Shakespeare punya jawabnya All the world is a stage, semua yang di dunia ini adalah sebuah panggung maka banyak sekali kesempatan untuk tampil, dimanapun dan kapanpun. Jika dirasa target itu pun memberatkan, berarti ada yang belum tuntas dalam mengkompromikan idealisme dan realita. Muara dari pertunjukkan teater adalah penonton, jika tidak sampai ke penonton bisa jadi idealisme yang diangan-angan itu hanyalah omong kosong belaka.

    Kedua , terkait konsistensi, tidak mudah. Tulisan ini tidak membahas tentang permasalahan dana, selain itu bahasan yang klasik bagi pelaku teater, sesungguhnya banyak cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Konsistensi menjadi tidak mudah karena perhatian pemerintah pada komunitas teater yang tidak adaptif terhadap keadaan komunitas. Salah satunya dalam urusan gedung pertunjukkan sebagai aspek utama berlangsungnya sebuah pertunjukkan teater. Malang Raya bisa jadi akan mengklaim telah memiliki beberapa gedung yang bisa dipakai untuk pertunjukkan teater. Namun biaya sewanya terlampau mahal bagi kelompok teater (tanpa diiring fasilitas penunjang yang memadai) sehingga hanya mampu untuk dijual ke acara pernikahan saja. Jadi jangan salahkan bila ada sentimen negatif yang beredar di pelaku kesenian tentang Gedung Kesenian yang seharusnya untuk kesenian, tapi justru lebih sering digunakan untuk acara pernikahan.

Berkembangnya zaman menuntut tiap orang untuk ikut dan mengikuti arus perkembangan tersebut. Bisa jadi situasi ini menjadi jalan keluar untuk mengatasi ketidakmudahan dalam menjaga konsistensi komunitas-komunitas teater. Komunitas teater perlu untuk mulai memanfaatkan platform digital sebagai sarana untuk aktualisasi identitas dan gerakan. Banyak sumber yang bisa diupayakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan teater, mulai dari mengupayakan pendanaan, kolaborasi ide pertunjukkan, promosi, pelatihan sampai dengan ruang-ruang pertunjukkan baru. Memang platform digital ini membutuhkan kecermatan luar biasa dari pelaku teater, sehingga komunitas teater juga harus berbenah secara organisasi dengan pola-pola yang lebih modern. Pola modern yang dimaksud ini adalah menuntut komunitas teater untuk menata urusan manajerial ke arah yang lebih profesional, dengan menempatkan sutradara untuk berkonsentrasi saja terhadap panggung dan ide pertunjukkan. Sementara di saat bersamaan urusan manajerial diserahkan pada tim manajemen yang menata jalannya organisasi dan gerak dari sistem komunitas tersebut.

Butuh pengorbanan yang besar dalam upaya untuk memastikan konsistensi pertunjukkan teater di Malang Raya tetap terjaga. Tulisan ini tidak bermaksud untuk memberikan arahan-arahan khusus kepada kelompok teater di Malang Raya. Justru tulisan ini sebagai sarana untuk mengabarkan pengalaman, peluang dan sekaligus pembenahan yang harapannya dapat dilakukan bersama-sama sehingga teater dapat dikenal dengan baik di Malang Raya. Sambil perlahan-lahan kolaborasi quad-helix yang ditargetkan oleh Bekraf yang disebutkan di atas bisa diimplementasikan dengan baik. Pemerintah bisa jadi memang belum tahu ada geliat teater yang semakin meningkat di Malang Raya. Bisa jadi sektor bisnis memang belum tergarap dengan baik karena tiap komunitas teater sibuk dengan idealismenya masing-masing. Sementara akademisi di Malang Raya juga tidak kurang-kurang jumlahnya yang bisa dijadikan sumber pemikiran.

Lebih baik dalam konteks konsistensi ini, anggap saja triple-helix (pemerintah-bisnis-akademisi) yang ada saat ini dalam posisi menunggu komunitas-komunitas pelakunya untuk lebih berperan aktif. Tidak ada habisnya jika menyalahkan ini dan itu, bahkan menyalahkan kelompok ini dan itu; selama upayanya adalah meramaikan dunia teater di Malang Raya tidak ada salahnya untuk terus saling mendukung agar konsistensi tersebut dapat terjaga. Sambil bersama-sama mengembangkan komunitas masing-masing ke arah yang lebih modern dan profesional.

*) Wishnu Mahendra Wiswayana , Manajer Produksi di Ruang Karakter

Mengenang Rudi Satrio Lelono (Sam Idur): Pendidik, Seniman Serba Bisa Yang Bersahaja

Oleh : SUGENG WINARNO

Rudi Satrio Lelono atau biasa disapa Sam Idur telah berpulang. Kabar yang menyebar lewat WhatsApp, Twitter, Instagram, dan Facebook Jum’at sore itu bikin kaget banyak orang. Banyak yang tak percaya Sam Idur begitu cepat meninggalkan kita semua. Tak pernah terdengar keluhan sakit serius dari seniman dan dosen nyentrik asli Malang ini.

Komunitas seniman, Aremania, jurnalis, pendidik, dan beragam kelompok pegiat seni budaya Malang Raya sangat kehilangan. Saya dan sejumlah teman di kampus Universitas Muhammadiyah Malang juga begitu kehilangan sosok pendidik yang sangat bersahaja ini. Orangnya low profile, sederhana, dan suka berbagi ilmu dengan sesama. Sam Idur adalah sosok yang menyenangkan, enak diajak ngobrol, dan punya sense of humor yang tinggi.

Sam Idur dikenal sebagai sosok yang bicaranya ceplas ceplos, jujur, dan terbuka. Ide-de dan gagasannya sering di luar kewajaran (out of the box), yang bikin saya dan beberapa teman dosen kagum. Ide-ide brilliant sering muncul dari buah pikir Sam Idur. Beliau secara formal memang hanya mengenyam pendidikan S1, namun dalam banyak hal, beliau setara dengan para doktor bahkan profesor.

Pada Jum’at (22/3/2019) malam itu semua berkumpul di rumah duka. Hujan gerimis yang tak henti semalaman seakan jadi pertanda bahwa alam juga turut menangis atas kepergian Sam Idur. Sejumlah seniman, Aremania, wartawan, mahasiswa, dosen, dan semua kolega, berkumpul mendo’akan kepergian Sam Idur untuk selama-lamanya. Walikota Malang, Setiaji juga tampak diantara para pentakziah malam itu.

Tak berlebihan kalau menempatkan Sam Idur sebagai salah satu seniman Kota Malang. Beberapa even seni dan budaya besar Kota Malang tak bisa dilepaskan dari ide, gagasan, dan kerja nyata Sam Idur. Even Malang Tempoe Duloe (MTD) misalnya. Sam Idur adalah salah satu orang dibalik layar MTD Kota Malang yang digelar rutin itu.

Beberapa minggu sebelum kepergiannya, Sam Idur dan sejumlah seniman Kota Malang bertemu Walikota dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (disbudpar) untuk urusan kebudayaan. Melalui pesan WA, Sam Idur mengabarkan pada saya bahwa dirinya dan sejumlah seniman sedang audiensi dengan Walikota untuk pengukuhan Komite Kebudayaan Kota Malang (K3M).

Sam Idur dan beberapa rekan berkeinginan mengembangkan dan melestarikan kebudayaan khas Malang dari segala aspek. Sam Idur juga sangat peduli pada perkembangan seni musik Kota Malang. Sam Idur sepertinya tidak rela kalau Malang sebagai kota lahirnya para seniman musik tanah air akan tenggelam. Sam Idur ingin kiblat musik, terutama musik bergenre rock agar tetap dipegang Kota Malang.

Beberapa media massa Kota Malang juga sangat kehilangan Sam Idur. Sam Idur sangat lama berada di balik layar Radio KDS 8, Malang TV, dan sejumlah media elektronik lokal Malang. Hingga akhir hayatnya, Sam Idur juga masih tercatat sebagai salah satu Manajer Kreatif media online, Malang Voice. Saya adalah salah satu pembaca setia “Paitun Guldul” yang biasa ditulis Sam Idur di Malang Voice.

Melalui Paitun Gundul, saya sering tersenyum dan tertawa membaca tulisan Sam Idur. Tak jarang kalau ketemu saat mau ngajar, saya membincangkan Paitun Gundul. Bahkan sering ide tulisan muncul berawal dari guyunan kami di sofa ruang dosen lantai 6 itu. Rasa humor Sam Idur sangat tinggi, itu salah satu kemampuan beliau hingga semua persoalan bisa dibawa dengan lebih santai.

Sering smartphone saya bunyi cling, setelah saya cek ternyata kiriman WA Sam Idur yang berisi tautan (link) beberapa berita yang dimuat di Malang Voice. Tak jarang pula berita itu menjadi bahan diskusi kami, mulai dari konten beritanya, teknik menuliskannya, dan beragam hal terkait praktik jurnalisme. Sam Idur sering meminta saya untuk menilai berita di Malang Voice.

Beliau ingin memastikan berita Malang Voive tidak ngawur. Seperti yang beliau sering sampaikan tagline Malang Voive itu “Asli Gak Ngawur!”. Apa yang dilakukan Sam Idur untuk Malang Voive memang luar biasa. Beliau mau terus belajar dan sharing dengan sesama dosen dan mahasiswa dengan sangat terbuka. Sifat suka memberi ilmu dan semangat belajar beliau juga sangat tinggi. Beliau adalah sosok teman belajar dan mengajar yang menyenangkan.

Bagi Arema FC, kehadiran Sam Idur berkontribusi cukup berarti. Logo Arema FC adalah salah satu bukti karya Sam Idur untuk tim berjuluk Singo Edan itu. Sam Idur telah memberi makna dan filosofis yang dalam pada logo Arema FC. Logo Arema FC dibuat Sam Idur bukan sekedar untuk identitas club, namun lebih dalam, logo itu adalah do’a untuk keberhasilan Arema dan masyarakat Malang.

Sam Idur juga menulis lirik lagu untuk Arema Voice. Lagu bertajuk “Singa Bola” adalah karya Sam Idur. Lagu itu hingga sekarang masih menjadi lagu andalan yang selalu diputar saat Arema berlaga di stadion Kanjuruhan. Lagu ciptaan Sam Idur itu telah menjadi suntikan spirit untuk para pemain Arema yang sedang bertanding dan bagi Aremania dalam bersemangat mendukung tim kebanggaan warga Malang Raya itu.

Walau nyentrik, Sam Idur sebenarnya sosok yang religius. Hampir tiap hari beliau mengungah hadist-hadist di laman Facebook-nya. Kisah-kisah bijak Dakwah yang disampaikan Sam Idur mendapat respon yang positip dari pertemanan beliau di Facebook. Sam Idur memang bukan kiai, tapi materi dan model dakwah yang dijalankan efeknya cukup kuat mengajak umat dalam kebajikan.

Sam Idur yang lahir 14 Juli 1963 di Bareng, Kota Malang itu kini telah berpulang. Sepertinya gambar profil yang saya lihat di WA beliau itu sebagai pertanda. Di profile picture WA beliau ada gambar Sam Idur saat kecil dan foto beliau sekarang, ada tulisan 201963, yang saya maknai 2019 dari 1963. Bagi saya itu seperti firasat kepergian beliau. Dalam usia 56 tahun, Sam Idur berpulang, meninggalkan satu istri dan dua anak.

Sosok pendidik dan seniman serba bisa itu mewariskan sejumlah karya untuk kita kenang, lestarikan, dan teruskan. Tulisan ini hanya secuil dari kesaksian saya tentang Sam Idur. Tentu masih banyak kiprah baik Sam Idur yang tidak saya ketahui. Saya yakin siapapun teman, sahabat, kolega yang mengenal Sam Idur mengakui beliau adalah orang yang baik.

Semoga segala kebaikan yang ditanam Sam Idur selama hidup bisa menghantarkannya memanen kemuliaan di surga. Selamat Jalan Sam Idur.

(*) SUGENG WINARNO, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

MEA 2016, Mampukah UMKM Bersaing?

Oleh: Ahmad Fairozi *

Jelang pergantian 2015 menuju 2016, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pun tinggal menghitung hari. Hal itu patut menjadi kegelisahan bersama sebagai bagian dari MEA. Mampukah hasil produk Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) kita bersaing dengan hasil produk luar negeri yang segera membanjiri pasar?

Mirisnya, hingga hari ini UMKM kita belum menjadi prioritas pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mendorong agar mampu meningkatkan produksi kreatifnya, padahal dukungan yang teramat sangat dibutuhkan para pelaku UMKM menjadi sangat penting, selain dukungan finansial, juga penting dukungan pemasaran hasil produksi kreatif UMKM, mengingat persaingan dalam MEA pada tahun 2016 akan sangat ketat.
Melihat kenyataannya, UMKM hingga saat ini dibeberapa daerah belum difasilitasi secara baik oleh pemerintah, hal demikian berakibat pada lambatnya perkembangan industri kreatif yang berada dalam naungan UMKM. Sangat disayangkan jika hingga detik ini UMKM masih luput dari perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Hal di atas disebabkan beberapa faktor, di antaranya, banyaknya masalah dalam tubuh UMKM itu sendiri, yang pada dasarnya menjadi tugas pemerintah untuk mendata dan menertibkannya, misalnya masih ditemukannya UMKM yang masuk angin, pada kenyataannya UMKM itu tidak ada alias sudah mati. Nah, hal semacam ini sering terjadi, yang dimungkinkan dapat berdampak berupa kerugian bagi UMKM lain yang memang benar-benar ada sebagai pelaku usaha kecil dan menengah masyarakat.

Disamping itu, hasil produksi dari industri kreatif UMKM belum mampu dipasarkan dengan baik, karena terkendala biaya promosi dan distribusi, nah, disinilah tugas serta peran pemerintah sangat diperlukan untuk membantu UMKM mendistribusikan dan mempromosikan hasil produksinya untuk dapat dikenal masyarakat secara umum dan mampu memberikan incam bagi pelaku UMKM itu sendiri.

Lemahnya data dan dukungan berupa promosi hasil produk industri kreatif UMKM menyebabkan sulitnya bergaining produk UMKM di kancah perdagangan lokal, regional maupun nasional, cukup miris memang jika melihat keadaan yang demikian, dengan semakin dekatnya MEA yang akan diberlakukan sejak tahun depan, tentunya hanya tinggal menghitung hari saja, namun UMKM dan kita sebagai bagian dari MEA masih belum sepenuhnya siap menghadapinya.

Malang Raya Pusat Perekonomian

Melihat potensi wilayah Malang Raya sebagai pusat pariwisata dan pendidikan, seharusnya pemerintah daerah masing-masing wilayah sangat giat dalam mendorong dan memfasilitasi UMKM yang ada, sehingga pelaku UMKM yang berada pada tiga wilayah strategis di wilayah Malang Raya itu mampu menumbuhkan industri kreatifnya sebagai bagian dari persiapan kompetisi produksi industri kreatif yang terhimpun dalam sebuah UMKM.

Kota Batu misalnya, Pemerintah Kota Batu wajib mendorong agar pelaku UMKM dapat memproduksi oleh-oleh khas Kota Batu, dikarenakan Kota Batu didaulat menjadi sentra pariwisata. Potensi inilah yang belum mampu dimaksimalkan oleh pemerintah sejauh ini, sehingga pusat oleh-oleh yang berada di Kota Batu, rata-rata tidak menjual produk hasil UMKM yang berdomisili di Kota Batu, itulah menjadi alasan hingga hari ini UMKM belum mampu memaksimalkan hasil produk kreatifnya dalam dunia industri dan perdagangan.

Demikian juga di Kota dan Kabupaten Malang, tidak jauh berbeda dengan Kota Batu dalam memperhatikan nasib pelaku UMKM. Banyak diantara pelaku UMKM sulit berkembang, dikarenakan peran strategis pemerintah kurang memberikan manfaat terhadap pelaku UMKM selama ini, akibatnya, banyak UMKM yang tidak mampu mengembangkan produk kreatifnya, sehingga sulit bersaing dengan produk UMKM lain dan tentunya produk luar negeri nantinya.

Misalnya, sudah seberapa banyak pelaku UMKM mendapatkan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Haki) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Masih sangat sedikit produk hasil UMKM yang memiliki Haki, jika demikian, dimana peran pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi pera pelaku UMKM? Seharusnya dan sudah semestinya pemerintah yang bertanggungjawab terkait hal tersebut.

Penting digiatkan kembali oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mendorong dan membantu mempromosikan hasil industri kreatif produk UMKM, meski terkesan lambat dan hampir ketinggalan, inovasi tetap diperlukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan para pelaku UMKM.

Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan, itulah mengapa pemerintah dan para pelaku UMKM harus lebih giat lagi untuk menghadapi persaingan dalam MEA tahun 2016 mendatang, disamping juga produk hasil UMKM didorong untuk memiliki Haki, agar hak cipta dan hak kekayaan industri dapat dilestraikan ditengah persaingan yang ketat nantinya.

*Ahmad Fairozi, Divisi Data dan Program Good Governance Activator Alliance (GGAA) East Java.

Aibon Effect dalam Polemik MCC (Malang Creatif Center) Kota Malang

Oleh: Dito Arief Nurakhmadi

Beberapa waktu belakangan, publik dikagetkan dengan ramainya pemberitaan pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD DKI Jakarta Tahun 2020, dimana diantaranya penganggaran Lem Aibon dan Pulpen Gambar yang dianggap tidak masuk akal dengan nilai fantastis mencapai 83 M dan 123 M untuk dua item tersebut. Meskipun belakangan coba diklarifikasi oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, bahwa permasalahan mekanisme input sistem dalam E-Budgeting yang menjadi sebab musabab, namun apa lacur karena sudah riuh di ruang publik akhirnya menjadi isu liar yang kemudian menjadi polemik, bahkan turut membuat berbagai tokoh seperti Ketua KPK Agus Raharjo hingga beberapa Menteri turut berkomentar terhadap polemik tersebut.

“Aibon Effect” di DKI Jakarta rupanya hinggap juga di Kota Malang, meskipun item-nya beda namun kontroversinya sama, yaitu diantaranya anggaran 25 Miliar untuk Makan Minum Pemkot Malang, dan ada juga polemik 125 Miliar untuk Gedung MCC (Malang Creatif Center) dalam RAPBD Kota Malang 2020. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bermula dari Ruang Rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran untuk pembahasan APBD 2020, dan sama-sama dimunculkan oleh Politisi (Red-Anggota DPRD). Meskipun sih, sampai saat ini belum sampe ada Menteri atau Pejabat tinggi Negara yang komentar (seperti DKI Jakarta), namun secara kegaduhan, meskipun getarannya berbeda, cukup menarik perhatian banyak masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang. Apalagi Kota Malang yang saat ini belum menerapkan E-Budgeting, kegaduhan terkait anggaran tentu larinya kepada Good Will terkait transparansi anggaran kepada publik.

MCC (Malang Creatif Center) dengan berbagai kontroversinya adalah gagasan turunan dari Mimpi dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada Kota Malang 2018 kemarin, Drs. H. Sutiaji dan Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko yang secara resmi kemudian masuk dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Malang 2018-2023, yang ingin mewujudkan Malang Creatif dan Malang Smart (Smartcity) sebagai Masa Depan Kota Malang ke depan dalam salah satu Visi Misi-nya, yang kemudian dibreakdown melalui RKPD dalam APBD Tahun 2020. Sebenarnya tidak hanya Proyek MCC ini saja yang harusnya menjadi Perhatian karena jumbonya anggaran yang dibutuhkan, karena ada juga Proyek Jembatan Kedungkandang, Islamic Center, Taman Bunga Internasional Merjosari, Kayutangan Heritage dan Mini BlockOffice Belakang Balai Kota Malang, yang kesemuanya teranggarkan dalam RAPBD 2020.

Namun yang kemudian membuat menarik adalah, ketika Bapak Ibu DPRD Kota Malang menyampaikan khususnya untuk Proyek MCC, bahwa mereka “Menolak dengan memberikan Catatan” terhadap Proyek tersebut, disertai dengan menyampaikan alasan bahwa pembahasan sebelumnya telah dilakukan oleh DPRD sebelumnya, yaitu DPRD hasil PAW periode 2018-2019, dimana dianggap ada semacam “Pengkondisian” bahwa Proyek MCC tersebut bisa lolos. Pertanyaannya, betulkah ada pengkondisian? Karena tentunya ini akan berkonsekuensi hukum bila memang benar adanya, karena Kota Malang masih hangat betul dengan cerita 40 Anggota DPRD nya terjerat KPK karena “Pengkondisian” RAPBD 2015 silam, apakah kemudian DPRD pengganti Lapis Kedua ini berani mengulangi hal yang sama.

Tentu menjadi aneh ketika DPRD Kota Malang saat ini mempertanyakan Asbabun Nuzul hadirnya beberapa proyek kontroversial tersebut, bahkan cenderung cuci tangan menyalahkan DPRD PAW kemarin yang dianggap meloloskan sejumlah proyek mercusuar dalam KUA PPAS 2020, terlebih ada 9 Alumni DPRD PAW yang saat ini meneruskan Magangnya menjadi Anggota DPRD Penuh Waktu di Periode 2019-2024.

Menurut saya, sejatinya DPRD adalah Lembaga Negara yang merupakan representasi perwakilan dari Partai Politik yang terpilih berdasarkan kursi yang diperoleh, sehingga sikap, pendapat, kritik dan kebijakan Fraksi dan anggota DPRD secara pribadi merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan Partainya, maka melihat kebijakan dalam lingkup DPRD tidak bisa secara parsial melainkan harus utuh dan berkelanjutan, sebagai bagian dari tanggungjawab Partai Politik yang memiliki perwakilan di DPRD, baik itu periode kemarin, periode saat ini maupun yang akan datang.

Kebijakan pembahasan anggaran tentunya harus mengacu pada regulasi yang mengatur, UU No.23 Tahun 2014, PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 33 Tahun 2019, tidak lupa harus linear dengan RPJP dan RPJMD Kota Malang sebagai Ruh Arah Pembangunan Kota Malang. Menilik definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Pasal 1 adalah Eksekutif dan Legislatif, sehingga pembahasan kebijakan yang menyangkut anggaran seperti KUA PPAS, PAPBD maupun RAPBD tentunya merupakan kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, melalui forum di Alat Kelengkapan Dewan yang ada dan melalui kebijakan Fraksi yang merupakan representasi dari Partai Politik. Sehingga perdebatan terkait rencana kebijakan anggaran, baik itu kritik, koreksi dan saran masukan tentunya dapat dimufakatkan melalui forum-forum tersebut, tentunya juga dengan membuka keran keterbukaan seluas-luasnya, memfasilitasi aspirasi dari masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada.

Kami paham, menjadi DPRD itu tidak mudah, karena dibutuhkan kecakapan pengetahuan, kecukupan pikiran, kelihaian berkomunikasi dan kemampuan dalam menghadapi tekanan-tekanan publik. Meskipun kita pun tahu, politisi paling senang berselancar dengan sesuatu yang kontroversi dan berpolemik, namun kedewasaan berpolitik saya kira tetap harus dikedepankan. Karena dalam kamus pemerintahan daerah, tidak dikenal namanya OPOSISI, sehingga sikap Asal Beda, Asal Tolak, Asal Bunyi apalagi Asal Selfi sudah waktunya dihilangkan.

*) Dito Arief Nurakhmadi, Alumni Magang Tugu 1A

Seberapa Kolektif Panggung Seni Pertunjukan Teater Kota Malang?

Oleh: Mutia Husna Avezahra*

Beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Oktober 2017, saya dan rekan-rekan Teater Komunitas (Teko) meluncurkan sebuah buku pertunjukan yang berjudul Logbook Performance Eliminasi, buku tentang pentas Eliminasi Teater Komunitas yang disutradarai oleh Habiburrokhman a.k.a Bedjo Supangat. Peran saya dalam pembuatan buku itu adalah sebagai creative director dengan kapasitas dan porsi yang cukup dominan, sebesar peran seorang bidan pada suatu proses persalinan, saya bertanggung jawab mulai dari konsep, konten hingga eksekusi perwujudan Logbook Performance tersebut.

Saat kegiatan peluncuran dan bedah karya Logbook Performance Eliminasi , rupanya penerimaan terhadap buku tersebut cukup bervariasi. Beberapa kawan dari kelompok fotografi cukup mengapresiasi upaya kami dalam menghadirkan hasil jepretan para kontributor foto dalam medium visual dan desain grafis yang (menurut mereka) cukup ideal untuk mentransfer ide atau gagasan karya visual fotografi. Sementara itu, beberapa dari pegiat seni pertunjukan yang lain, cukup aktif mengkritisi tentang esensi dan konten gagasan dari pertunjukan Eliminasi yang belum cukup representatif dari buku tersebut.

Sengaja memang saya tidak menyebut kapasitas saya sebagai seorang penulis (meski 90 persen konten buku tersebut adalah saya yang menuliskannya), yakni dengan alasan bahwa saya pribadi menghindari klaim karya tunggal yang melekat pada proses pertunjukan dan pembuatan buku Eliminasi tersebut. Saya merasa kapasitas saya sebagai seorang Creative Director lebih representatif untuk menunjukkan bahwa karya dalam seni pertunjukan tidak melulu terbatas berbicara tentang siapa yang melahirkan gagasan, melainkan soal pembahasan mengenai bagaimana peran banyak orang di suatu proses berkesenian menciptakan dinamika gagasan yang mengantarkan pembaca pertunjukan pada pemahaman yang koheren terhadap apa yang mereka saksikan.

Begitulah sebenarnya saya dan Teater Komunitas coba tawarkan, melalui Logbook Performance Eliminasi , kami berusaha menciptakan panggung setara yang menempatkan semua keterlibatan dalam etalase yang sejajar. Selain itu juga, melalui medium literasi tersebut, kami berusaha menyediakan ruang apresiasi kolektif bagi para pelaku yang terlibat pada pertunjukan Eliminasi yang dipentaskan pada bulan Maret 2017 yang lalu,  sekecil apapun peran yang mereka kontribusikan.

Cara Pandang Kerja Kolektif dan Pergerakan Kesenian

Sejauh pengamatan saya terhadap bagaimana dinamika pergerakan seni pertunjukan di Kota Malang, saya melihat ada semacam pola tentang bagaimana pelaku seni pertunjukan itu memandang proporsi kerja kolektif dalam suatu proses kreatif.

Sebelum bicara lebih lanjut soal sutradara dan gagasan pertunjukannya, saya lebih ingin berdiskusi tentang bagaimana penciptaan proposi dalam suatu proses pertunjukan dapat menjabarkan betapa perlunya kita menyorot sisi kerja kolektif, yang pada akhirnya ruang seni pertunjukan tidak hanya dapat menjadi ruang tumbuh kembang yang sangat esensial bagi diri sendiri, tetapi juga sebagai ruang yang sangat kongkrit bagi banyak orang untuk mendukung pengembangan kapasitas personal yang bersinergi dengan pergerakan kolektif.

Mari kita uraikan bagaimana dinamika interaksi dan hierarki gagasan pada suatu proses kreatif yang pada umumnya terjadi. Kemudian, melalui uraian tersebut, coba kita proyeksikan konstruksi hierarki gagasan pada suatu skema pergerakan komunal di bidang kesenian dan kebudayaan.

Gagasan sutradara memang berada di top level hierarki dalam proses berkesenian bidang seni pertunjukan. Itu sebabnya, sutradara-lah yang juga menjadi ikon representasi sebuah pementasan. Tapi, apa benar panggung seni pertunjukan itu hanyalah panggung milik sang sutradara? Sementara unsur pertunjukan lainnya hanyalah sebagai pelengkap yang melayani ego sang sutradara? Seberapa kolektif suatu panggung seni pertunjukkan teater itu sebenarnya?

Sedikitnya, saya punya sebuah perabaan perihal cara pandang kolektivitas dalam seni pertunjukan teater. Jika diskursus tentang seni pertunjukan tidak bisa move on dari pembahasan yang terperangkap oleh kesan sutradara-sentris , maka hal tersebut sebenarnya menghasilkan perspektif yang sempit dalam pergerakan seni pertunjukan itu sendiri. Saya mengakui memang penting gagasan sutradara sebagai pangkal topik diskursus suatu pembicaraan mengenai pertunjukan. Tetapi, dalam rangka menumbuhkembangkan suatu pergerakan kesenian yang masif, rupanya lebih dibutuhkan gagasan sutradara yang dapat mempersilahkan elemen pertunjukan lainnya untuk tampil dalam ruang kesetaraan. Sehingga dapat dikatakan gagasan sutradara yang demikian adalah gagasan yang evokatif, yakni gagasan yang dapat membangkitkan gairah saling silang ide antar unsur pelaku pertunjukan.

Dengan demikian, panggung seni pertunjukan dapat mengakomodir gagasan banyak orang sekaligus sebagai ruang ramah untuk menggencarkan kolaborasi, mewacanakan isu, sehingga punya pertanggungjawaban yang terukur oleh berbagai aspek peningkatan kesadaran, baik di lingkaran dalam kelompok seni pertunjukan maupun reseptivitas di lingkaran luar dari kelompok itu sendiri.

Gagasan Seni Pertunjukan yang Representatif

Maka, selain panggung pertunjukan teater sebagai produk dari proses kreatif berkesenian, seyogyanya dibutuhkan format lain yang barangkali sifatnya lebih definitif untuk menjabarkan proporsi kerja kolektif pelaku pertunjukan. Sebagaimana, yang Teater Komunitas coba upayakan dalam feature pertunjukan bertajuk Lobgook Performance Eliminasi , yang mana kehadiran makna, maksud dan tujuannya belum ditangkap seutuhnya oleh publik yang masih terjebak dalam cara pandang sutradara-sentris .

Melalui tulisan ini, saya mencoba untuk memetakan kebersinambungan antara proses kreatif dan pergerakan kesenian itu sendiri, sebagaimana yang saya yakini, bahwa ruang seni pertunjukan, dalam hal ini adalah teater, cukup punya potensi yang menawarkan sebuah pengamatan lebih .dalam tentang manusia. Saya melihat bahwa panggung seni pertunjukan teater adalah sebuah alat produksi pengetahuan dan informasi yang genuine tentang manusia yang bergiat di dalamnya. Jadi, betapa unsur kolektivitas adalah sebuah kontekstualitas pertunjukan yang juga butuh dipertimbangkan ketika ingin mengakses ide atau esensi dari pertunjukan secara representatif.

Terakhir, saya harus minta maaf, bahwa saya tak menampilkan referensi mengenai bagaimaan penciptaan peran dan proporsi seni pertunjukan konvesional lainnya seperti ludruk atau wayang. Tulisan ini adalah hasil olah refleksi dari aktivitas berproses kreatif ruang laboratorium Teater Komunitas, serta sebuah perabaan terhadap iklim dan pola interaksi kelompok seni pertunjukan atau teater di Kota Malang melalui forum-forum diskusi formal maupun informal.

*) Mutia Husna Avezahra, Gemar menulis di www.mutiaavezahra.com

Menakar Calon-Calon Wakil Rakyat: Pancaran Dirimu Jadikan Pilihan Hatiku

Rudy Satrio L, bersama mahasiswanya. (anja a)
Rudy Satrio L, bersama mahasiswanya. (anja a)

DI keseharian melintas di jalanan Kota Malang, nyaris di beberapa sudut kota sudah terpampang wajah-wajah para calon wakil rakyat dalam bingkai-bingkai komposisi grafis yang beraneka warna. Ada yang terenyum dengan lugunya, ada yang lagak berwibawa, banyak juga wajah yang tersenyum ragu, separuh percaya diri. Belum lagi yang terlambat sadar kalau dirinya sedang difoto. Ada juga yang sepertinya, sudah difoto berkali-kali dengan berbagai pose namun tak ada pilihan lain. Tidak sedikit juga yang bermuka malu-malu, agak grogi, seperti kenalan baru ketika dipanggil untuk naik panggung bukan untuk menyanyi. Lainnya, beberapa wajah begitu percaya diri, pakai jas, kopiah, jeans, kemeja, seolah tak peduli aral yang mengintai. Sisanya, wajah pasrah, setengah menanggung beban, barangkali karena sekedar apa kata nanti atau didorong oleh entah apa dan siapa.

Sudah tidak mengherankan lagi dan bisa diakui sebagai kondisi objektif, kalau hampir sebagian besar calon-calon wakil rakyat di Malang belum sepenuhnya menyadari pentignya hal-hal yang boleh jadi diaggap sepele dalam periklanan politik sebagai cara penting dalam berkomunikasi dengan publik. Kalau soal media, jangan ditanya, saluran komunikasi apa yang sekarang tidak bisa dipakai untuk ‘bicara’. Kreativitas pun akhirnya adalah kemampuan ‘membaca’ harapan publik dan mewujudkan persepsi mereka tentang sosok wakil rakyat dan pemimpin yang mereka dambakan. Harapan dan tuntutan memang kadang terlalu tinggi, tetapi bukankah bisa disepahamkan dengan cara-cara yang manis, apalagi di jumpa pertama, apalagi belum kenal betul sosoknya tapi terus disuguhi fotonya.

Ada yang disebut key visual. Unsur visual simple untuk merebut kesan pertama terhadap sosok. Minimal ada kesan kecil yang tertinggal di hati saat memandang foto calon legislatif. Senyum, pandangan mata, pancaran wajah, bahasa tubuh. Apa sih sulitnya tersenyum. Kata orang, kalau kita tersenyum, energi senyum orang lain akan ikut menggerakkan terbitnya senyum di bibirnya. Pandang mata akan membuat kita percaya, apalagi dengan raut wajah yang menyiratkan harapan, optimis. Kalau wajahnya ngalem bagaimana? Juga kemeja dan busana. Memberi tanda kesederhaan karakter yang siap bekerja ataukah birokrat berbunga citra. Kalau soal warna kan apa kata partainya. Apa masih perlu mengepalkan tangan menegak, atau memajang juga tokoh-tokoh pemimpin masyhur? Pede sajalah. Perlu rasanya pengarah penampilan dan pengarah fotografi yang tahu betul karakter dan visi calon. Agar visual impact-nya jadi berasa.

Juga yang namanya key word. Kata banyak orang, mulutmu harimaumu. Nggak juga. Tidak sedikit yang mulut saja, entah harimaunya kemana. Dalam bingkai komposisi grafis iklan politik yang ada saat ini, masih lazim digunakan jargon-jargon konvensional, bahkan malah ada yang justru bisa menghambat komunikasi dengan publik. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat dalam konteks perkembangan perilaku berbahasa masyarakat saat ini, tidak jernih merepresentasikan visi. Kadang terlalu jadul, orang sudah lupa. Keluali kalau niatnya membuat yang membaca tertawa.

Selayaknya tidak hanya pada periklanan politik on screen (tv, web, digital flyer, dll.) dan on surface (baliho, poster, dll), namun juga pada pertemuan-pertemuan dengan komunitas, sobo kampung, dsb., kata dan kalimat yang terucap bisa mencerminkan kualitas sosok pribadi yang paham persoalan masyarakat, melahirkan statement-statement yang jauh dari over promise. Janji palsu alias pahape. Di sinilah diperkukan seorang copy writer dan penasehat perilaku dan tutur kata, agar setiap ucapan yang meluncur dari bibir dapat menjadi tanda bagi public untuk hormat dan percaya.

Jangan lupa, ketika wajah-wajah para caleg sudah terpampang di ruang benak masyarakat, maka wajah dan nama sudah menjadi merk, atau brand, atau cap. Tentu, masyarakat akan berharap dapat terpenuhinya keuntungan emosional dan kebutuhan fungsional yang diharapkan. Masyarakat akan penasaran dengan apa kelebihan dan keunikan para caleg. Boleh jadi yang paling dibutuhkan saat ini adalah wakil-wakil rakyat yang inside-out, insight-out, dan memiliki bekal seonggok paradigma baru dalam pemikiran dan tindakan politik untuk kepentingan masyarakat. Show must go on. Kalau soal niat, siapa bisa membaca hati? (Idur)

Selamat Datang 2020 – Tahun Pilkada Serentak Edisi Keempat

Oleh: Dito Arief N. S.AP, M.AP

Tahun 2020 sudah di depan mata, setelah melewati gegap gempita tahun politik legislatif dan Pilpres di tahun 2019, masyarakat Indonesia di sejumlah daerah akan kembali mengalami tahun politik Pilkada edisi ke-empat semenjak dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015 silam. Hadirnya Undang – Undang Pilkada langsung serentak, dimulai dengan UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang kemudian dirubah menjadi UU No.8 Tahun 2015 dan kemudian dirubah kembali menjadi UU No.10 Tahun 2016, maka tahun 2020 mendatang menjadi Edisi ke 4 pelaksanaan Pilkada langsung diselenggarakan secara serentak, setelah sebelumnya dilaksanakan di tahun 2015, 2017 dan 2018.

Untuk pelaksanaan Pilkada serentak edisi ke 4 tahun 2020 mendatang, terdapat 270 daerah Propinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang melaksanakan, yaitu Propinsi/Kabupaten/Kota yang juga melaksanakan di edisi pertama 5 tahun yang lalu (2015). Perbedaannya adalah bila ditahun 2015 lalu regulasi yang mengatur adalah Undang – Undang No.8 Tahun 2015, maka di Pilkada tahun 2020 regulasi yang digunakan adalah Undang – Undang No.10 Tahun 2016 yang merupakan hasil evaluasi dan perbaikan dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015. Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada di tahun 2020 mendatang adalah Kabupaten Malang di Propinsi Jawa Timur. Bersama dengan 18 Kabupaten/Kota lain di Propinsi Jawa Timur, Pilkada Kabupaten Malang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 23 September tahun 2020.

Mereview pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang di dua edisi sebelumnya, yaitu tahun 2010 dan 2015, dinamika politik dan pelaksanaan tahapan Pilkada berlangsung dengan dinamis yang keduanya bahkan berujung pada gugatan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, meskipun pada akhirnya sama-sama ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun cukup menggambarkan ketatnya persaingan dan dinamika politik di Kabupaten Malang di dua edisi Pilkada tersebut.

Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010 pada awalnya diikuti oleh 5 bakal pasangan calon, 3 yang diusung dari Parpol, sedangkan 2 bakal calon diusung melalui jalur perseorangan (independen), hingga pada akhirnya 2 bakal pasangan calon dari independen yaitu “Martiani Setyaningtyas – Bibit Suprapto” dan “Sutikno – Rizal Safani” kandas karena tidak memenuhi persyaratan jumlah dukungan sebanyak 82.031 dukungan KTP (3% dari jumlah DPT). Sedangkan 3 pasangan calon yang diusung parpol dinyatakan lolos memenuhi dukungan minimal 7,5 Kursi (15% Jumlah Kursi DPRD) yaitu pasangan Rendra Kresna – Subhan yang diusung 20 Kursi (Golkar,Demokrat,PKS), pasangan M. Geng Wahyudi – Abdul Rahman yang diusung 21 Kursi (PDIP-PKB) dan pasangan Agus Wahyu Arifin – Abdul Mujib yang diusung 8 Kursi (Gerindra-Hanura-PKNU).

Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dengan syarat ketentuan yang lebih ketat yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015, terdapat 3 bakal pasangan calon yaitu 1 bakal pasangan calon dari independen, dan 2 pasangan calon dari partai politik. Berdasarkan verifikasi KPU, ketiga bakal pasangan calon tersebut dinyatakan lolos yaitu pasangan kejutan “Nurcholis – M. Mufid” dari jalur perseorangan yang memiliki 204.464 dukungan KTP dari 157.904 dukungan KTP minimal yang dipersyaratkan (6,5 % dari DPT), sedangkan pasangan Rendra Kresna – Sanusi didukung oleh 34 Kursi (Golkar, PKB, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PPP), dan terakhir pasangan Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi didukung oleh 13 Kursi dari PDIP sebagai Parpol pengusung tunggal. Kedua pasangan calon yang diusung oleh Parpol telah memenuhi persyaratan dukungan minimal sebanyak 10 Kursi (20% jumlah Kursi DPRD).

Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010 dimenangkan pasangan Rendra Kresna – Subhan dengan perolehan sebanyak 672.511 Suara (62,04%), sedangkan pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 dimenangkan kembali oleh incumbent, pasangan Rendra Kresna yang kali ini menggandeng H.M Sanusi sebagai Wabupnya, dengan perolehan sebanyak 605.817 Suara (51,62%). Yang menarik adalah tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan Hak Pilih pada 3 Pilkada terakhir di Kabupaten Malang cenderung menurun, pada Pilkada tahun 2005 partisipasi pemilih sebesar 68,23%, pada Pilkada Tahun 2010 sebesar 59,58% dan pada Pilkada tahun 2015 sebesar 58,39%. Jumlah TPS pada Pilkada Tahun 2010 sebanyak 4.046 TPS sedangkan pada tahun 2015 menurun menjadi 3.672 TPS dengan penambahan jumlah pemilih di setiap TPS nya. Tingkat partisipasi yang cenderung menurun tersebut tidak linear dengan naiknya anggaran Pilkada Kabupaten Malang dalam 2 edisi terakhir, yaitu sebesar 22,1 Miliar di Tahun 2010 dan 39,3 Miliar di Tahun 2015.

Naiknya anggaran Pilkada di Tahun 2015 sebagian besar diperuntukan untuk mengcover kegiatan kampanye pasangan calon yang memang difasilitasi oleh KPU sesuai dengan amanat Undang – Undang Pilkada. Produksi bahan kampanye, alat peraga kampanye dan pemasangannya, kampanye di media massa hingga debat terbuka menjadi fasilitas yang diberikan kepada kontestan mulai Pilkada serentak edisi pertama tahun 2015 dengan tujuan efisiensi dan menekan biaya kampanye pasangan calon.

Penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan dalam Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015 memiliki peran yang strategis dalam dinamika pelaksanaan tahapan – tahapan Pilkada, banyaknya jumlah kecamatan (33 Kecamatan) dan desa/kelurahan (390 Desa/Kelurahan) se-Kabupaten Malang berkorelasi terhadap jumlah penyelenggara yang sangat banyak yaitu : 165 orang PPK, 99 orang Panwascam, 1.170 orang PPS, 390 orang PPL, 25.704 orang KPPS dan 3.672 orang PTPS serta 3.672 petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP). Maka tidak heran rekruitmen penyelenggara dan pengawas cukup banyak konflik kepentingan yang terjadi. Dengan kondisi yang sama, Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020 akan melibatkan sejumlah tersebut sebagai pelaksana tahapan-tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Banyaknya jumlah pelanggaran kampanye oleh pasangan calon menghiasi dinamika Pilkada Kabupaten Malang 2015, namun dengan keterbatasan kewenangan Panwas yang diatur dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2015 menyulitkan penindakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran pidana, akhinya yang tertindaklanjuti sebatas pelanggaran administrasi yang tentunya minim sanksi. Konflik kepentingan juga menjadi salah satu sebab minimnya tindak lanjut temuan atau laporan adanya pelanggaran di tingkat bawah (kecamatan dan desa). Fenomena banyaknya pelanggaran kampanye dalam Pilkada Kabupaten Malang perlu menjadi pengalaman dan pelajaran, khususnya bagi penyelenggara pemilihan. Meskipun sudah ada perbaikan sejumlah ketentuan dalam Undang – Undang No.10 Tahun 2016, namun masih ada sejumlah kelemahan teknis yang berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020.

David Easton dalam bukunya “The Political System”, yang memuat mengenai konsep input dan output politik, tuntutan dan dukungan serta umpan-balik terhadap keseluruhan sistem merupakan komponen yang saling berhubungan (Easton, 1988:65). Pilkada merupakan salah satu manifestasi dari pelaksanaan teori sistem tersebut. Tuntutan dan dukungan serta harapan masyarakat diwujudkan dalam proses pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada, yang kemudian menghasilkan output hasil Pilkada, serta adanya mekanisme umpan-balik, melalui proses yang berlangsung. Maka tentunya dengan anggaran Pilkada yang mencapai 85 Miliar untuk KPU dan 27 Miliar untuk Panwas Kabupaten Malang, kita patut berharap di Pilkada Kabupaten Malang 2020 dapat memutus kecenderungan Golput yang semakin besar dalam 3 edisi terakhir Pilkada Kabupaten Malang, sekaligus mewujudkan Pilkada yang adil, jujur, efektif, efisien, edukatif dan partisipatif sesuai dengan tujuan diadakannya Pilkada secara langsung serentak berdasarkan Undang – Undang.

*)Dito Arief N. S.AP, M.AP, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny J.A), Peneliti Evaluasi Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Malang (Penelitian Tesis Magister FIA UB)

Internasionalisasi Bahasa Indonesia melalui MEA

Oleh: Uni Sofiah *

MALANGVOICE-Bahasa Indonesia dikukuhkan pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, dalam momen Sumpah Pemuda. Namun baru ditetapkan sebagai bahasa negara tepat satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, yakni 18 Agustus 1945. Ketetapan itu tercantum dalam UUD 1945 Pasal 36. Hingga kini, sudah tujuh puluh tahun Bahasa Indonesia mewarnai komunikasi bangsa.

Sejalan dengan perkembangannya, Bahasa Indonesia terus melakukan penyempurnaan untuk tetap diminati masyarakat, baik Indonesia sendiri maupun internasional. Internasionalisasi Bahasa Indonesia tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang merupakan payung hukum Bahasa Indonesia.

Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Pasal 44 Ayat 1 dan 2).

Keikutsertaan Bangsa Indonesia dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) meningkatkan peluang bagi Bahasa Indonesia untuk dieksplor ke kancah internasinal. Selain itu juga menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi MEA. Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu, memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Sebab, bahasa Melayu telah lama menjadi Lingua Franca di kawasan Asia Tenggara.

Potensi besar Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari banyaknya penutur Bahasa Indonesia, yakni 300 juta penutur. Tata Bahasa Indonesia yang sederhana dan teratur serta penggunaannya dalam percakapan relatif mudah dipelajari, sehingga kata-kata

dalam Bahasa Indonesia seperti batik dan keris juga dipakai oleh beberapa negara di Eropa dan Amerika.

Indonesia yang kaya akan kebudayaan dan sumber daya alam dapat memikat para wisatawan dari berbagai negara untuk berkunjung. Dengan kunjungan ini Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar jika wisatawan berniat untuk menggali, meneliti, dan mempelajari budaya Indonesia.

Di Eropa, bahasa Indonesia dipelajari di delapan universitas, dua negara di Amerika Utara, Beijing, Bangkok, Kazakhstan, Osaka, Aucklan, Pusan, Tasmania, dan Cebu City. Sarjana Indonesia yang tergabung dalam komunitas sarjana internasional yang mengkhususkan Bahasa Indonesia, antara lain Italia, Tasmania, Estonia, Israel, India, Republik Ceko, Swiss, Belanda, Rusia, Irlandia, Jerman, Taiwan, Finlandia, Thailand, dan Prancis.

Bipa (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) tersebar di 74 negara, termasuk Indonesia, dan meliputi 219 buah lembaga. Sebanyak 26 negara menyelenggarakan kursus Bahasa Indonesia untuk warganya melalui Bipa, yakni Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Austria, Belanda, Bulgaria, Ceko, Cina, Denmark, Filipina, Hongkong, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Mesir, Norwegia, Papua Nugini, Prancis, Rusia, Suriname, Swedia, Swiss, Vatikan, dan Vietnam.

MEA diharapkan sebagai langkah awal menginternasionalisasi Bahasa Indonesia, dengan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi MEA. Dengan ini Bahasa Indonesia lebih mudah menjadi bahasa internasional. Peluang lain selain menjadi bahasa internasional, kebudayaan Indonesia seperti batik, wayang, tarian daerah, dan reog, akan mudah dikenal dunia.

*Uni Sofiah, Mahasiswa Semester 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unisma.

Komunitas