Bencana Longsor Paling Banyak Terjadi di Kabupaten Malang

Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)
Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)

MALANGVOICE – Tahun ini, Kabupaten Malang dilanda 56 bencana. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bencana ini terjadi di 20 kecamatan.

Rinciannya, 35 kejadian bencana tanah longsor, 8 banjir, 7 kejadian puting beliung, dan 5 kejadian gempa bumi serta 1 kejadian tanah bergerak.

Longsor yang dimaksudkan terjadi di Bantur, Pujon, Poncokusumo, Wagir, Ngajum, Ampelgading, Wajak, Kromengan, Tumpang, Lawang, Tajinan, Pagak, Ngantang, Wonosari, Kalipare, Gedangan, Tirtoyudo, Turen, Sumbermanjing Wetan, dan Donomulyo.

“Longsor disebabkan hujan deras. Akibatnya, merusak sejumlah fasilitas. Baik rumah hunian dan fasilitas umum,” kata Hafi Lutfi, saat masih menjabat sebagai Kepala BPBD.

Menurut Lutfi, bencana tanah longsor mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 2 orang yang terjadi selama 2016.

Kejadian longsor di Desa Pagersari, Ngantang pada 17 Maret 2016 mengakibatkan satu orang korban meninggal dari warga setempat.

Masih menurut catatan BPBD, pada 30 November 2016, seorang warga Desa Segaran, Kecamatan Gedangan meninggal dunia akibat longsor yang terjadi di Dusun Sumberkotes, di desa tersebut.

Lutfi menjelaskan, dibandingkan tahun 2015, bencana alam yang terjadi pada tahun ini mengalami penurunan secara kuantitas, namun berdampak lebih besar.

“Secara jumlah, lebih banyak tahun kemarin 2015. Namun dilihat dari sisi akibat yg ditimbulkan, lebih besar pada tahun ini,” jelas dia.

98 Bencana Terjadi di Kota Batu, Didominasi Tanah Longsor

Bagan bencana yang terjadi di Kota Batu dalam satu tahun. Data belum termasuk di bulan Desember.(Miski)
Bagan bencana yang terjadi di Kota Batu dalam satu tahun. Data belum termasuk di bulan Desember.(Miski)

MALANGVOICE – Tahun 2016 menjadi amat sulit bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu. Petugas disibukkan dengan maraknya bencana yang terjadi. Sebanyak 98 bencana selama satu tahun. Naik 300 persen dari 2015 atau ada 30 kejadian.

Bencana tanah longsor paling sering, yakni 53 kali kejadian. Diikuti banjir 10 kali, angin kencang 5 kali, dan tanah ambles 3 kali, serta 6 kali musibah. Dua orang meninggal dunia (karena musibah bukan bencana) dan satu orang luka parah, dan luka ringan. Kerugian tercatat mencapai Rp3 miliar selama setahun.

Tingginya bencana longsor dan banjir tidak terlepas dari cuaca ekstrem atau fenomena La Nina yang terjadi di 2016. Sebaliknya, 2015 terjadi fenomena El Nino.

Bencana longsor terparah mengakibatkan jalan penghubung antar Dusun Jantur-Dusun Brau, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Selasa (15/11) dan putus total pada Rabu (16/12) pagi. Akibat derasnya hujan yang berlangsung lima jam. Kerugian ditaksir sekitar Rp200 juta, sehingga warga Dusun Brau menggunakan jalan lain untuk aktivitas setiap hari.

Bencana longsor memutus total jalan Dusun Jantur-Dusun Brau, Desa Gunungsari, Kota Batu.(Miski)
Bencana longsor memutus total jalan Dusun Jantur-Dusun Brau, Desa Gunungsari, Kota Batu.(Miski)

Selanjutnya, jalan penghubung Payung, Songgoriti-Pujon kerap lumpuh setelah diterjang bencana longsor. Terhitung lebih tiga kali longsor terjadi sepanjang jalan utama ini. BPBD kemudian menetapkan kawasan Payung salah satu daerah rawan longsor.

Bencana bahkan terjadi dalam waktu bersamaan. Tepatnya pada Kamis (27/10). Lima kejadian bencana berlangsung bersamaan usai hujan deras disertai angin menghantam Kota Batu.

Meliputi, pohon dan tiang lampu roboh diterjang angin, air dari drainase meluap dan menggenangi 4 rumah warga, satu mobil dinas SKPD bagian kaca depan rusak setelah kejatuahan genting bangunan, dan puting beliung mengakibatkan ruang kelas MI Darul Hikam, Desa Torongrejo dan empat rumah warga Desa Pesanggrahan rusak.

Bencana longsor mengakibatkan rumah warga di Desa Gunungsari rusak parah. (Dokumen/Miski)
Bencana longsor mengakibatkan rumah warga di Desa Gunungsari rusak parah. (Dokumen/Miski)

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Ach Rochim, mengakui tahun ini amat menyibukkan. Tidak dipungkiri bencana setiap tahun pasti terjadi, namun untuk meminimalisir korban jiwa pihaknya memiliki beberapa strategi menyambut tahun 2017.

“Pencegahan dan kesiapsiagaan. Optimalkan pengurangan risiko dan mitigasi bencana,” kata dia saat berbicang dengan Mvoice.

Keterlibatan masyarakat dinilai sangat penting dalam kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana. Pengetahuan akan bencana dan langkah-langkahnya patut disebarluaskan. Edukasi bencana juga telah dilakukan ke sekolah-sekolah.

“Bencana tidak bisa ditolak, tapi pengurangan risiko dapat dilakukan. Setidaknya, saat bencana terjadi, warga bisa melakukan langkah-langkah tepat,” jelasnya.

602 Titik Parkir di Kab Malang Hasilkan Rp 2 Miliar

Kepala Dishub Kabupaten Malang, Ek Hafi Lutfi (Tika)
Kepala Dishub Kabupaten Malang, Ek Hafi Lutfi (Tika)

MALANGVOICE – Hingga akhir 2016, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang mengelola 602 titik parkir dengan 918 jukir yang tersebar di 33 kecamatan.

“Kalau tahun 2017 masih belum tahu karena kan masih baru. Saya juga baru beberapa hari menjabat sebagai Kepala Dinas,” kata Ek Hafi Lutfi didampingi oleh Kepala Bidang Terminal dan Perparkiran, Agus Widodo serta Kepala Seksi Ketertiban Perparkiran, Sutrio Atmoko saat ditemui MVoice di kantornya.

Lutfi yang merupakan mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjelaskan, hasil parkir tahun 2016 mencapai Rp 2 miliar.

“Target pendapatan dari parkir juga Rp 2 miliar,” kata dia.

Sementara itu, Agus menjelaskan belum mengetahui target pendapatan parkir tahun ini.

“Masih belum tahu, kan masih baru,” kata dia.

Sutrio menjelaskan, 602 titik parkir itu memberikan setoran yang berbeda kepada Dishub.

Besaran setoran itu disesuaikan dengan potensi dari masing-masing titik.

Ada yang setiap satu hari memberikan Rp 3 ribu, bahkan ada yang sehari menyetor Rp 50 ribu.

“Disesuaikan potensi tidak bisa dipukul rata,” kata dia.

Setoran tersebut, lanjut dia, dibagi dengan sistem 40:60. Artinya, 40 persen dari setoran diberikan kepada Dishub dan sisanya untuk jukir.

Selama satu hari, Dishub memberikan karcis parkir disesuaikan dengan setoran jukir.

“Jika setorannya Rp 50 ribu, kami berikan 50 lembar. Jika setorannya Rp 3 ribu, kami berikan tiga lembar,” tegas dia.

Enam Tahun Beruntun, Kota Batu Tak Penuhi Target Retribusi Parkir

Sepeda motor pengunjung Alun-alun di parkir di sebelah Barat Alun-alun Batu. Titik parkir tersebut cukup potensial dibanding tempat lainnya.(miski)
Sepeda motor pengunjung Alun-alun di parkir di sebelah Barat Alun-alun Batu. Titik parkir tersebut cukup potensial dibanding tempat lainnya.(miski)

MALANGVOICE – Pemerintah Kota Batu belum juga berhasil memenuhi target retribusi parkir guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, potensi parkir cukup menjanjikan seiring tingginya kunjungan wisatawan.

Dalam kurun enam tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2011 sampai 2016, belum pernah retribusi parkir mencapai target. Tahun 2011 ditarget Rp 550 juta, tercapai Rp 405.812.000 (73.78 persen). Sedangkan tahun 2015, dari target Rp 669 juta, tercapai Rp 349.763.000 (52.28 persen).

Sementara, 2016 yang ditarget Rp 996 juta mentok di angka Rp 365.140.000 (36.66 persen). Anehnya, kendati belum pernah tercapai, pemerintah terus menaikkan target pemasukan tiap tahun, kecuali 2012 dan 2013, besaran retribusi ditarget Rp 470 juta.

Data Dinas Perhubungan, saat ini ada 114 titik parkir dengan Juru Parkir (Jukir) 235 orang, tersebar di sejumlah jalan di Kota Batu. Titik paling potensial di sekitar Alun-alun Batu.

“Perlu kajian ulang, baik jumlah titik parkir dan potensi di masing-masing titik. Selama ini belum pernah ada kajiannya,” kata Kepala Seksi Parkir Dishub, Bambang Priambodo, ketika berbincang dengan MVoice.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, tarif parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 Rp 1.000 sekali parkir. Sedangkan taksi, mobil pribadi dan pick up dikenakan Rp 2.000. Sementara itu, bus mini, truck, mobil barang Rp 5.000, dan bus Rp 10.000 sekali parkir.

Di tempat insidentil, kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 Rp 2.000 sekali parkir. Untuk taksi, mobil pribadi dan pick up dikenakan Rp 3.000. Sementara itu, bus mini, truck, mobil barang Rp 10.000, dan bus Rp 15.000 sekali parkir.

Namun, lanjut Bambang, praktik di lapangan tidak sesuai peraturan. Ia menyontohkan, tarif setiap sepeda motor di Alun-alun sebesar Rp 2.000. Hal tersebut jelas-jelas melanggar Perda, yakni Rp 1.000 untuk roda 2.

Wacana menaikkan tarif parkir dinilai tepat daripada menerapkan e-parking yang membutuhkan biaya cukup besar. Namun hal ini kembali lagi terhadap kebijakan daerah.

“Alasan Jukir menarik Rp 2.000, yakni Rp1.000 biaya parkir, Rp 1.000 lain untuk penitipan helm. Kami sudah menegur berulang kali, tapi tetap tak diindahkan,” ungkapnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat supaya membiasakan meminta karcis resmi. Karcis kuning untuk sepeda motor dan karcis warna hijau khusus mobil. Apabila diberikan tanda bukti lain, ia menyarankan supaya ditolak.Kondisi tersebut masih ditemukan di lapangan.

Meski setiap hari mengambil karcis di Kantor Dishub, tetapi bukan karcis asli yang diberikan. Para Jukir, tambah dia, membuat tanda bukti khusus yang dinilai lebih aman dan tahan lama.

“Dengan perubahan peraturan kami harapkan dapat lebih maksimal. Selama ini kami tidak bisa berbuat banyak, paling sebatas mengambil KTA, untuk penindakan lain belum ada payung hukumnya,” jelas Bambang.

Dishub belum pernah melakukan penataan titik parkir, seperti marka atau batas parkir, belum adanya ketentuan bagi hasil dengan Jukir, dan belum dilakukan MoU dengan kepolisian untuk penindakan.

Salah satu Jukir di Alun-alun, Octa, mengaku, sudah menaati aturan yang ada. Pihaknya memiliki tanggungan setoran sebesar Rp 80 ribu tiap hari atau dalam satu minggu sebesar Rp 560 ribu.

Ditanya soal karcis dari Dishub, Octa berdalih karcis resmi itu sudah diberikan. Namun, saat karcis habis, sebagai gantinya menggunakan tanda bukti buatan sendiri.

Octa enggan menyebut berapa kendaraan yang terparkir dan penghasilan setiap harinya. Hanya saja, ia mengaku mulai memberlakukan biaya parkir dari pukul 09.00-17.00 dan 17.00-00.00.

“Kami biasanya tarik Rp 2.000 untuk roda 2. Pemilik kendaraan sudah paham dan jarang ada komplain. Kebijakan ini sudah disepakati bersama antara Jukir dan pemerintah,” ungkapnya.

Jukir lain, Didik Riyanto, mengaku tarif parkir tersebut terbilang murah. Selama ini, kendaraan yang di parkir di tempatnya tidak pernah ada yang hilang atau dijamin aman. Kalau pun hilang, pihaknya hanya bisa mengganti separuh dari harga kendaraan.

Didik menolak apabila tarif parkir dinaikkan. Menurutnya, lebih baik parkir di tempat wisata dan lainnya yang dinaikkan. Kenaikan tarif akan berdampak pada setoran, padahal setiap hari jumlah kendaraan pasang surut.

“Pasti Jukir menolak, apalagi saya. Dengan wacana e-parking, kalau betul terealisasi, mau kerja apa kami. Padahal, kami tergantung dari penghasilan jaga parkir,” bebernya.

Anggota DPRD, Ludi Tanarto, menyebut, target yang dipatok semestinya tercapai. Target dibuat sudah tentu mengacu pada potensi dan kondisi Kota Batu saat ini.

Pihaknya, tambah dia, belum pernah mendapat penjelasan memuaskan dari Dinas Perhubungan terkait belum terpenuhinya target retribusi parkir.

“Jika kajian ulang dan perubahan aturan dinilai jalan ke luar, tidak masalah selama bertujuan mendongkrak PAD,” pungkas dia.

Satu Tahun, Dua Pesawat Militer Jatuh di Malang

Jenazah korban C-130 Hercules A1334 saat tiba di Skadron Udara 32, beberapa waktu lalu (Tika)
Jenazah korban C-130 Hercules A1334 saat tiba di Skadron Udara 32, beberapa waktu lalu (Tika)

MALANGVOICE – Bisa dikatakan, 2016 menjadi tahun yang kelam bagi dunia penerbangan di Lanud Abdulrahman Saleh.

Pasalnya, dua pesawat militer dari Lanud mengalami kecelakaan yang menyebabkan total korban meninggal sebanyak 17 orang.

Kejadian memilukan pertama tanggal 10 Februari 2016 pukul 10.09. Saat itu pesawat Super Tucano TT 3108 yang diterbangkan oleh Mayor (Pnb) Ivy Safatillah dan kopilot, Serma Syaiful Arief Rahman melakukan flight test.

Pesawat jatuh di perumahan padat penduduk, Jalan LA Sucipto gang XII. Menimpa salah satu rumah yang mengakibatkan pemiliknya, Erma Wahyuningtyas (47) dan penghuni kos, Nurcholis (27) serta meluluh lantakkan rumah itu.

Pesawat jatuh dengan posisi vertikal dan menghujam tanah. Tubuh pilot terlontar beberapa kilometer dari Tucano dan ditemukan di areal persawahan di Singosari. Sementara tubuh Serma Syaiful di dalam kockpit pesawat.

Pesawat tempur taktis produksi Embraer Defence and Security Brazil ini melakukan tes terbang setelah menjalani perawatan rutin 300 jam terbang.

Pesawat lepas landas dari landasan pacu pukul 09.25. Pukul 09.59 menara kontrol kehilangan komunikasi dengan pesawat. Diperkirakan, Tucano jatuh 10 menit setelah kehilangan komunikasi.

Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Agus Supriatna waktu itu menjelaskan, tes terbang dilaksanakan di ketinggian 25 ribu kaki untuk mencari kecepatan point 56 match number.

Kemudian, turun di ketinggian 15 ribu kaki, pilot berkomunikasi dengan menara kontrol mengenai performance pesawat.

Kejadian kedua, penghujung tahun, pesawat C-130 Hercules A1334 yang terbang ke Wamena jatuh pada Minggu (18/12).

Pesawat ini diterbangkan oleh Mayor (Pnb) Marlon Ardilles Kawer beserta dengan 11 kru lainnya dan seorang penumpang atas nama Kapten (Lek) Rino.

Pesawat yang tengah menjalani misi navigasi exercise ini hilang kontak pada pukul 06.09 WIT. Sebelum hilang kontak, alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang didapatkan dengan mekanisme hibah dari Royal Australian Air Force (RAAF) ini tower inside (terlihat secara manual) akan landing di Runway 33 pada pukul 06.08.

Naas, satu menit kemudian hilang kontak. Dikabarkan menabrak Gunung Tugima. Kejadian ini menewaskan semua kru dan penumpang.

Komandan Lanud Abdulrahman Saleh, Marsma TNI Julexi Tambayong menjelaskan, dia sudah memiliki program unggulan untuk mencegah kecelakaan terbang.

“Saya memiliki program zero accident. Kita tingkatkan semua performance baik sumber daya manusia (SDM) atau peralatannya,” kata dia saat ditemui di Lanud ketika pelaksanaan upacara passing in and out bersama mantan Danlanud, Marsma TNI Djoko Senoputro, belum lama ini.

Perda KTR Diharapkan Batasi Ruang Gerak Perokok

Seorang perokok mendapat teguran dari Polisi Taman (Poltam) setelah ketahuan merokok di area Alun-alun Merdeka, Kota Malang-bukan di tempat merokok.(Miski)
Seorang perokok mendapat teguran dari Polisi Taman (Poltam) setelah ketahuan merokok di area Alun-alun Merdeka, Kota Malang-bukan di tempat merokok.(Miski)

MALANGVOICE – Penerapan Perda KTR selaras dengan program Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC). Muhammadiyah dengan tegas telah memfatwakan rokok haram. Dibuktikan dengan kawasan bebas rokok disetiap lembaga pendidikan Muhammadiyah, mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Kampanye antirokok juga gencar disisipkan dalam setiap kegiatan sosial di masyarakat. Titik tekan kampanye tersebut berupa bahaya rokok bagi kesehatan.“Perda KTR secara tidak langsung akan membatasi dan mempersempit ruang gerak perokok,” kata Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Malang, Ahmad Shobrun Jamil.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, penyakit akibat paparan rokok cukup tinggi. Di dalam rokok terdapat 4.000 lebih kandungan zat, 200 di antaranya mengandung karsinogen yang menyebabkan kanker dengan mengubah asam deoksiribonukleat (DNA) dalam sel-sel tubuh, sehingga mengganggu proses biologis. Karsinogenik bersifat mengendap dan merusak organ paru-paru karena zat-zat yang terdapat pada rokok.

Di antaranya, hipertensi, jantung koroner, paru dan penyakit asma. Tahun 2015, terdapat 12.386 orang mengalami hipertensi. Disusul penderita asma 2.851 orang. Sedangkan penderita jantung koroner 1.820 orang dan penyakit paru sebanyak 313 orang.

Tahun berikutnya, penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi mencapai 9.914 orang. Angkanya mengalami penurunan dibanding tahun 2015. Jumlah penderita asma, jantung koroner dan paru juga mengalami penurunan. Masing-masing 1.918 orang, 483 orang dan 94 orang. Sementara, selama Januari-Mei 2017, jumlah hipertensi sebanyak 2.267 orang. Asma 141 orang, jantung koroner 41 orang. Penderita penyakit paru meningkat drastis dibanding tahun 2016, yakni 280 orang.

“Alasan pentingnya Perda KTR, karena penderita penyakit akibat paparan rokok meningkat,” kata Wakil Wali Kota, Sutiaji, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/6) lalu.

Lemahnya penerapan Perda KTR di daerah tidak terlepas dari belum terlibatnya pemerintah Indonesia dalam meratifikasi program Framework on Convention Tobacco Center (FCTC). Indonesia satu-satunya negara di Asia yang tidak ikut menandatangani dan meratifikasi FCTC. Dengan menolak aksesi FCTC, Indonesia telah mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan bangsanya. Hal ini bertentangan dengan semangat Nawa Cita. Sampai 2013, terdapat 180 negara atau 90 persen lebih negara anggota World Health Organization (WHO) telah meratifikasi/mengaksesi. FCTC bertujuan untuk pengendalian konsumsi tembakau.

Sutiaji mendorong pemerintah segera terlibat dalam kesepakatan FCTC tersebut. Tentunya akan membawa dampak positif di daerah. Ia mengaku sepakat jika nantinya harga rokok dinaikkan serta iklan rokok dibatasi. Meski demikian, Pemkot Malang belum bisa menerapkan pembatasan iklan rokok dalam waktu dekat. Diperlukan aturan khusus untuk mengatur tersebut ke depannya.

“Jika Perda KTR sudah diterapkan, radius 100 meter dari KTR tidak boleh atau bebas dari iklan produk rokok,” tandasnya.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Libur Panjang, Truk Dilarang Masuk Kota Malang

Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.
Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.

MALANGVOICE – Kendaraan angkutan barang berupa truk besar dilarang masuk Kota Malang. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengantisipasi kemacetan selama libur panjang Natal dan tahun baru.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Kusnadi, menyebut, peraturan itu sudah diberlakukan sejak H-7 Natal. “Berlaku sampai H+7 setelah tahun baru 2017 nanti. Seharian penuh, untuk mengurangi kemacetan. Nanti kami alihkan ke Jalan Tenaga, bisa bongkar muat di sana,” ungkap Kusnadi.

Dikatakannya, aturan ini berlaku sepanjang
hari bagi kendaraan besar, kecuali truk yang membawa kebutuhan pokok masyarakat. Kusnadi menegaskan, petugas Dishub bersiaga untuk mengawal kebijakan ini.

Jika ditemukan truk yang nekat masuk ke Kota Malang, petugas segan memberhentikan. “Kami akan meminta agar dilakukan bongkar muat,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini mengaku sudah ada sosialisasi kepada para pengusaha angkutan barang. Dia mengklaim, secara umum para pengusaha amat memahami dan mendukung.

“Karena saat macet, mereka kan juga merugi. Jadi kebijakan ini cukup baik untuk semua pihak. Saya juga berharap agar masyarakat mematuhi aturan lalu lintas dan menghormati pengendara lain, mudah-mudahan tidak ada kecelakaan selama libur panjang ini,” tandasnya.

Libur Natal dan Tahun Baru, Siap-siap Terjebak Macet di Batu!

Terjadi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Pattimura, Kota Batu, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Petugas menerapkan jalur satu arah.(Miski)
Terjadi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Pattimura, Kota Batu, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Petugas menerapkan jalur satu arah.(Miski)

MALANGVOICE – Arus lalu lintas di Kota Batu mengalami peningkatan sepekan terakhir, jelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Terlihat mulai diberlakukannya jalur satu arah sejak Senin (19/120), lalu. Meliputi Jalan Dewi Sartika-Agus Salim-Imam Bonjol-Jalan Pattimura.

Tahun 2015, ada 44 ribu lebih kendaraan ke luar-masuk Kota Batu setiap harinya. Jumlah tersebut meningkat drastis di hari H Natal dan Tahun Baru. Di tahun sebelumnya, jumlah kendaraan berkisar 20 ribu-25 ribu. Didominasi kendaraan pribadi, baik roda dua dan empat.

Kepolisian dan pemerintah bersiap diri menyambut serbuan wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Batu, melalui Operasi Lilin Semeru 2016. Polres Batu menerjunkan 165 personel, dibantu dari TNI, Dinas Perhubungan, dan sejumlah elemen lainnya.

Pos pengamanan dan pelayanan juga didirikan. Di antaranya Pos Pam Pendem, Dewi Sartika, Selecta, Alun-alun dan Pait. Bahkan, tim pengurai kemacetan disiapkan apabila sewaktu-waktu kemacetan parah terjadi.

Kasatlantas Polres Batu, AKP Ari Galang Saputra mengatakan, penyebab utama kemacetan karena tingginya volume kendaraan wisatawan yang masuk ke Kota Batu.

Tidak menutup kemungkinan jumlah kendaraan tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya.

“Jumlah kendaraan tiap tahun terus meningkat. Sementara kapasitas jalan yang ada terbatas,” kata dia saat berbincang dengan Mvoice.

Galang, sapaan akrabnya, memprediksi titik kemacetan akan terjadi di sepanjang jalan protokol menuju Kota Batu, Jalan Dewi Sartika, dan Alun-alun Batu.

Volume kendaraan yang masuk ke Kota Batu didominasi dari arah Karangploso- Batu atau dari arah Surabaya. Sedangkan dari arah Blitar melintasi Kota Malang-Batu. Sedangkan Pujon-Batu volume kendaraan disinyalir lebih rendah.

Aparat belum dapat membatasi kendaraan besar masuk Kota Baty. Sejauh ini kebijakan baru diterapkan pada saat wekeend.

“Kepadatan arus lalu lintas tidak bisa dihindarkan, tapi kami upayakan kepadatan tidak terlalu parah,” jelasnya.

Petugas tidak akan mengarahkan kendaraan melintas di jalur alternatif, kecuali pada saat tertentu. Di antaranya jalan Pendem-Desa Torongrejo-Jalan Wukir. Dadaprejo-Proliman-Tlekung-Jalibar-Jalan Abdul Gani. Dadaprejo-Proliman-Junrejo-Oro-oro Ombo-Dewi Sartika-Agus Salim-Sultan Agung, serta Jalan Raya Karangploso-Giripurno-Pandanrejo-Simpang Bendo.

“Kami maksimalkan jalan utama terlebih dahulu,” beber dia.

Galang mengimbau pengguna jalan tidak melanggar lalu lintas. Pihaknya akan tegas menindak kendaraan yang jelas-jelas melanggar, apalagi pengemudinya belum mengantongi SIM dan kelengkapan surat.

Pihaknya menyarankan pengendara mencari jam-jam longgar, baik mau ke luar atau pun masui Kota Batu.

“Harap sabar saat terjebak macet. Jika mau terhindar macet, bisa berangkat pagi-pagi atau di atas pukul 22.00 malam, baik ke luar dan masuk ke Kota Batu,” papar dia.

Ditambahkan, tingkat kecelakaan selama libur panjang di tahun 2016 terbilang rendah. Ia berharap, libur panjang Natal dan Tahun Baru tidak sampai terjadi kecelakaan.

“Selama ini kebanyakan kendaraan mogok di tengah jalan. Kalau pun ada, tidak sampai menelan korban jiwa,” pungkas dia.

Ini Lho, Solusi Macet di Kota Malang Menurut Pakar

Agus Dwi menunjukkan konsep ring road. (Anja)
Agus Dwi menunjukkan konsep ring road. (Anja)

MALANGVOICE – Memacetan yang sering terjadi beberapa titik sangat meresahkan warga Malang Raya. Membludaknya volume arus kendaraan yang tak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur jalan adalah penyebab utama kemacetan.

Demikian, menurut pakar perencanaan wilayah kota bidang transportasi Dr Ir Agus Dwi Wicaksono lic rer reg, kemacetan bisa diselesaikan.

Menurutnya, sejak awal, penataan struktur Kota Malang terutama akses jalan masih tergolong kurang. Itulah kenapa, menurut dia, perlu dilakukan restrukturisasi kota dengan membangun jalan-jalan baru yang bisa menghubungkan wilayah-wilayah tertentu ke pusat kota.

Menurutnya, konsep ring road (jalan lingkar) bisa diimplementasikan di Kota Malang. Dengan adanya ring road kepadatan kendaraan di pusat kota bisa dikurangi, terutama kepadatan akibat para pengendara / pelintas antar kota.

Dengan adanya Ring Road para pelintas antar kota tadi tidak perlu melewati pusat kota tapi hanya melewati pinggiran kota. Atau pelintas dalam kota juga tidak harus melewati jalan utama, namun bisa memilih jalur lain . Sehingga kemacetan di pusat kota bisa berkurang.

“Jogja adalah contoh bagus pemanfaatan ring road,” katanya.

Selain itu, arus kepadatan lalu lintas bisa dikurangi dengan menekan kebutuhan penggunaan mobil pribadi. Salah satu caranya adalah memperbaiki pelayanan angkutan umum dan aksesnya.

“Malah bukan angkutan umum lagi, tapi harusnya angkutan massal. Buatlah masyarakat menemui pilihan bagus ketika naik angkutan umum, lebih nyaman, murah dan fleksible,” tukas pria lulusan salah satu universitas di Jerman ini.

Pemberian CSR Dinilai Gadaikan Kesehatan Masyarakat

Taman Bentoel Trunojoyo dipugar melalui dana CSR PT Bentoel Group. Branding dan nama perusahan terpahat di prasasti yang terpasang di taman.(Miski)
Taman Bentoel Trunojoyo dipugar melalui dana CSR PT Bentoel Group. Branding dan nama perusahan terpahat di prasasti yang terpasang di taman.(Miski)

MALANGVOICE – Wahana Lingkungan (Walhi) menyoroti fenomena pemberian CSR perusahaan rokok untuk pemugaran taman. Penyaluran dana sosial perusahaan rokok dianggap kurang tepat.”Kurang etis saya kira. Sama saja pemerintah menggadaikan kesehatan masyarakat,” kata Dewan Daerah Walhi Jatim, Purnawan D Negara.

PT Bentoel Group menyalurkan dana CSR melalui Pemkot Malang dalam empat tahun terakhir. Diawali dengan pemugaran Taman Bentoel Trunojoyo. Taman yang dilengkapi fasilitas bermain, kesehatan dan taman belajar tersebut menghabiskan Rp 2,5 miliar, diresmikan Wali Kota Malang, HM Anton bersama perwakilan PT Bentoel, pada 1 Juni 2014 silam.

Tahun berikutnya, giliran Taman Kunang-kunang di Jalan Jakarta yang dipugar. PT Bentoel menghabiskan Rp 2 miliar dalam proyek ini. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dipegang British American Tobacco (BAT) juga merevitalisasi Taman Slamet pada 2016. Dana sebesar Rp1 miliar dikucurkan guna mempercantik taman yang berada di Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen.

Pada 2017, PT Bentoel memugar Taman dan Pedestrian Dieng dengan dana CSR Rp 1 miliar. Di setiap taman, tertera branding dan nama PT Bentoel selaku penyalur CSR. Selang beberapa bulan, PT Bentoel menyerahkan perlengkapan elektronik sebanyak 600 unit. Diberikan kepada masyarakat, meliputi laptop, CPU, monitor, printer, proyektor dan elektronik lainnya.

Pupung, sapaan akrabnya menyarankan, dana sosial perusahaan rokok lebih tepat untuk membangun sarana prasarana kesehatan, klinik khusus penderita akibat rokok atau juga bisa diwujudkan melalui program asbak berjalan-untuk mengurangi sampah puntung rokok.

Kaitan dengan lingkungan, asap rokok menyebabkan polusi dan mengurangi keberadaan udara sehat. Budaya membuang puntung rokok sembarangan menyebabkan puntung rokok berserakan di mana-mana. Selain itu, puntung rokok (filter) kategori sampah yang tidak bisa terurai.

“Akhirnya mengkaburkan kebenaran bahwa rokok itu bahaya. Tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga soal lingkungan,” jelas Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang ini.

Kondisi tersebut juga disesalkan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Pemkot Malang seolah mendua dalam kebijakannya. Apalagi, branding perusahaan rokok penyalur CSR tertera di semua taman.

“Meski di taman dilarang ada aktivitas berhubungan dengan rokok. Tapi, itu sama dengan mempromosikan produk rokok,” kata Juru Bicara Komnas Pengendalian Tembakau, Nina Samadi, melalui pesan singkat WhatsApp.

Pihak PT Bentoel membantah jika pemberian CSR sarat dengan kepentingan. Tuduhan PT Bentoel merayu Pemkot Malang dan Pansus Ranperda KTR melalui CSR hanya omong kosong belaka. ”Tidak benar itu. Tidak ada kaitannya. Murni tanggung jawab sosial ke masyarakat,” jelas Regulatory Affairs Manager PT Bentoel International Investama Tbk Malang Office, Jawa Timur, Eko Soendjojo.

“Dana CSR sepatutnya dikembalikan ke masyarakat. Di setiap taman yang dipugar, ada tanda larangan merokok,” lanjut Eko menjelaskan.

MVoice sebelumnya juga telah mengajukan konfirmasi via email-ditujukan ke Presiden Komisaris Independen PT Bentoel Group, Hendro Martowardojo, pada 14 Juni. Namun, belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak Bentoel. Pertanyaan yang dikirim ke email Communication Manager PT Bentoel, Nuranisa Putri Matahari, tak terbalas.

Program CSR merupakan inisiatif pihak perusahaan. Pemkot Malang membuka diri bagi perusahaan yang ingin menyalurkan dana sosialnya di Kota Malang-selama tidak meyalahi aturan yang ada. Melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Pemkot Malang memberi keringanan bagi perusahaan yang memberikan CSR ke Kota Malang, yakni diskon pajak sebesar 15 persen. Mengacu Perda nomor 2 tahun 2015 sebagai penyempurnaan Perda tahun 2010. Nilai keringan pajak tidak seluruhnya 15 persen, tetapi bervariasi antara 10 persen hingga 15 persen dari nilai pajak sebesar Rp11 juta sampai Rp20 juta.

Selain PT Bentoel, sejumlah perusahaan juga menyalurkan CSR di Kota Malang. Di antaranya pemugaran Alun-alun Merdeka oleh Bank BRI, Taman Merbabu CSR dari PT Beiersdorf Indonesia melalui bendera NIVEA Cares for Family. Taman dan RTH Malabar dari PT Otsuka, dan Taman Bugar Merjosari dari PT Nikko Steel.

“Dengan harapan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan berinvestasi di Kota Malang tidak melarikan dana CSR-nya ke daerah lain. Dana CSR ini tetap dikucurkan untuk kepentingan dan peningkatan pelayanan warga Kota Malang,” kata Kepala Dispenda, Ade Herawanto, seperti dikutip dari Bisnis.com, terbit Jumat (18/3/16).

Perusahaan rokok memang berkontribusi bagi pemasukan negara. Namun, jumlahnya tidak seberapa dibandingkan biaya kesehatan yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang diperoleh Pemkot Malang sebesar Rp58,3 miliar tahun 2015 dan pada tahun 2016 sebesar Rp60,5 miliar. Besaran DBHCT tahun 2017 belum diketahui.

Sedangkan, pendapatan dari iklan rokok meliputi pajak reklame tetap, insidentil dan kendaraan dari perusahaan rokok di Kota Malang, tahun 2014 sebesar Rp 4,9 miliar tersebar di 8.114 titik. Tahun berikutnya, dari 6.132 titik, pendapatan sebesar Rp 1,8 miliar, dan dari 235 titik menghasilkan pemasukan Rp 412 juta di tahun 2016. Pendapatan pajak reklame keseluruhan di Dispenda tahun 2015 dan 2016 masing-masing, Rp 19,56 miliar, Rp 18,67 miliar dan 2017 dipatok Rp 19,17 miliar.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria