Banjir Lagi, Pakar: Perguruan Tinggi Salah Satu Penyumbang Angka Kepadatan Penduduk

Budi Fatoni (anja)
Budi Fatoni (anja)

MALANGVOICE – Banjir yang terjadi berulang-ulang di Kota Malang salah satunya disebabkan beban infrastruktur dan kepadatan penduduk. Salah satu penyumbang angka kepadatan penduduk di Kota Malang adalah perguruan tinggi. Hal itu dikatakan pakar tata kota ITN Malang, Budi Fatoni.

“Padahal dalam sejarah Kota Malang, kota ini sengaja dirancang sebagai tempat beristirahat. Dan dirancang Belanda berdasarkan lingkungan, geografis. Mereka memperhatikan lingkungan saat itu,” katanya.

Saat itu, lanjutnya, jumlah bangunan sekolah relatif sedikit dan bisa dikendalikan. Tapi, perkembangan sekian puluh tahun, fungsi Kota Malang mulai bergeser. Dengan kondisi cuaca yang sejuk, Kota Malang dianggap sebagai lokasi nyaman dan kondusif untuk belajar.

“Alhasil, menjamurlah institusi pendidikan mulai dari jenjang TK sampai S3,” tukasnya.

Dia menyarankan, kuota mahasiswa baru perguruan tinggi sebaiknya mempertimbangkan dampak lingkungannya.

“Buatlah kuota maba itu yang wajar-wajar saja. Pertimbangkan daya tampung dan dampak lingkungan sekitarnya,” sarannya.

Pakar Tata Kota: Bisnis Boleh, Tapi Jangan Lupakan Ruang Terbuka Hijau

Budi Fatoni (anja)
Budi Fatoni (anja)

MALANGVOICE – Pertumbuhan ekonomi Kota Malang semakin pesat, penduduk juga semakin padat. Masalahnya, penumpukan kegiatan bisnis yang tidak seimbang dengan ruang terbuka hijau (RTH) bisa memperparah banjir di Kota Malang.

Pakar tata kota dan dosen arsitektur ITN Malang, Budi Fatoni menjelaskan, Kota Malang membutuhkan ruang terbuka hijau minimal 20%. Sekilas angka tersebut kecil, faktanya mewujudkan RTH hingga 20% tidak mudah.

“Sebagai contoh saja, di sepanjang daerah kampus RTH tidak begitu banyak. Daerah koridor sirkulasi penyerapan air berubah menjadi trotoar-trotoar dan tempat parkir,” katanya.

Taman kota pun tidak bisa menampung air hujan yang turun. Bisa menampung pun hanya sementara, karena lokasi sekitar taman juga sudah ditutup dengan aspal dan cor.

Baca juga: Banjir Terulang Lagi, Pakar: Evaluasi Drainase Tidak Kontinyu

Budi menyarankan, RTH bisa terwujud asalkan semua lapisan masyarakat memiliki kesadsran lingkungan dan pemerintah tegas menegakkan regulasi.

Sebagai contoh, pemerintah harus tegas soal perijinan kegiatan atau pembangunan. Dalam perijinan kegiatan, harus melengkapi dokumen UKL dan UPL. Dokumen UKL-UPL dibuat pada fase perencanaan proyek sebagai kelengkapan dalam memperoleh perizinan.

“Tanpa dokumen itu, pemerintah harus tegas. Hentikan ijin kegiatannnya,” tandasnya.

Selain itu, masyarakat bisa mengimplementasikan konsep taman vertikal, memaksimalkan sumur resapan di rumah masing-masing.

Bencana Longsor Paling Banyak Terjadi di Kabupaten Malang

Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)
Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)

MALANGVOICE – Tahun ini, Kabupaten Malang dilanda 56 bencana. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bencana ini terjadi di 20 kecamatan.

Rinciannya, 35 kejadian bencana tanah longsor, 8 banjir, 7 kejadian puting beliung, dan 5 kejadian gempa bumi serta 1 kejadian tanah bergerak.

Longsor yang dimaksudkan terjadi di Bantur, Pujon, Poncokusumo, Wagir, Ngajum, Ampelgading, Wajak, Kromengan, Tumpang, Lawang, Tajinan, Pagak, Ngantang, Wonosari, Kalipare, Gedangan, Tirtoyudo, Turen, Sumbermanjing Wetan, dan Donomulyo.

“Longsor disebabkan hujan deras. Akibatnya, merusak sejumlah fasilitas. Baik rumah hunian dan fasilitas umum,” kata Hafi Lutfi, saat masih menjabat sebagai Kepala BPBD.

Menurut Lutfi, bencana tanah longsor mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 2 orang yang terjadi selama 2016.

Kejadian longsor di Desa Pagersari, Ngantang pada 17 Maret 2016 mengakibatkan satu orang korban meninggal dari warga setempat.

Masih menurut catatan BPBD, pada 30 November 2016, seorang warga Desa Segaran, Kecamatan Gedangan meninggal dunia akibat longsor yang terjadi di Dusun Sumberkotes, di desa tersebut.

Lutfi menjelaskan, dibandingkan tahun 2015, bencana alam yang terjadi pada tahun ini mengalami penurunan secara kuantitas, namun berdampak lebih besar.

“Secara jumlah, lebih banyak tahun kemarin 2015. Namun dilihat dari sisi akibat yg ditimbulkan, lebih besar pada tahun ini,” jelas dia.

Banyak Papan Iklan Cederai Estetika, Ranperda Reklame Digodok

Papan reklame terpasang di sekitar Stadion Gajayana. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Legislatif bersama eksekutif Kota Malang tengah menggodok Ranperda Penyelenggaraan Reklame. Ini sebagai respon atas semrawutnya pemasangan papan iklan di sejumlah titik.

Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Tri Yudiani, menyebut, reklame merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak. Karena itu, pemasangan reklame tidak bisa serta – merta dilarang, melainkan harus ditata.

“Penyelenggaraan reklame penting untuk diatur dalam sebuah payung hukum. Ini perlu agar pemasangan reklame ditata secara aman dan nyaman serta tidak mengganggu pemandangan atau sembarangan,” kata perempuan yang akrab disapa Yudis ini, Kamis (30/11).

Dia menegaskan, pemasangan reklame juga harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang. Dalam Ranperda ini, disebutkan detil dan spesifikasi terkait reklame yang boleh dipasang di titik tertentu.

“Salah satu pasal menyebutkan, seseorang atau badan hukum yang memasang reklame wajib menjaga keindahan, kepribadian, dan budaya daerah dan bangsa,” imbuh politisi PDIP ini.

Selain itu, lanjut Yudis, reklame juga harus memenuhi norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Jika melanggar ketentuan itu, sederet sanksi pun disiapkan.

Disebutkan, hukuman bagi pelanggar bisa berupa sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pencabutan izin reklame, penutupan atau penyegelan reklame, juga denda administratif sampai pembongkaran. Selain itu, terdapat pula sanksi pidana.

Dalam hal ini, para pelanggar bisa dikurung pidana selama tiga bulan dan atau denda paling banyak Rp 50 juta. “Yang jelas, pemasangan reklame ini harus diatur terutama supaya estetika dan keindahan kota terjaga,” papar perempuan berjilbab ini.(Coi/Yei)

Libur Panjang, Truk Dilarang Masuk Kota Malang

Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.
Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.

MALANGVOICE – Kendaraan angkutan barang berupa truk besar dilarang masuk Kota Malang. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengantisipasi kemacetan selama libur panjang Natal dan tahun baru.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Kusnadi, menyebut, peraturan itu sudah diberlakukan sejak H-7 Natal. “Berlaku sampai H+7 setelah tahun baru 2017 nanti. Seharian penuh, untuk mengurangi kemacetan. Nanti kami alihkan ke Jalan Tenaga, bisa bongkar muat di sana,” ungkap Kusnadi.

Dikatakannya, aturan ini berlaku sepanjang
hari bagi kendaraan besar, kecuali truk yang membawa kebutuhan pokok masyarakat. Kusnadi menegaskan, petugas Dishub bersiaga untuk mengawal kebijakan ini.

Jika ditemukan truk yang nekat masuk ke Kota Malang, petugas segan memberhentikan. “Kami akan meminta agar dilakukan bongkar muat,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini mengaku sudah ada sosialisasi kepada para pengusaha angkutan barang. Dia mengklaim, secara umum para pengusaha amat memahami dan mendukung.

“Karena saat macet, mereka kan juga merugi. Jadi kebijakan ini cukup baik untuk semua pihak. Saya juga berharap agar masyarakat mematuhi aturan lalu lintas dan menghormati pengendara lain, mudah-mudahan tidak ada kecelakaan selama libur panjang ini,” tandasnya.

Warga Heran, Kota Batu Kok Bisa Banjir?

Banjir bandang di Desa Mojorejo. Satu rumah terendam dan merugi puluhan juta. (istimewa).
Banjir bandang di Desa Mojorejo. Satu rumah terendam dan merugi puluhan juta. (istimewa).

MALANGVOICE – Bencana banjir yang terus meningkat di Kota Batu, dianggap tidak wajar. Terdapat 25 kali banjir selama tiga tahun terakhir atau mulai tahun 2014-2016. Puluhan rumah terdampak dengan total kerugian mencapai ratusan juta.

Salah satu warga yang rumahnya kemasukan banjir bandang, Herlina, tidak habis pikir dengan bencana ini. Pasalnya, sejak ia kecil sampai sekarang, belum pernah rumahnya terendam.

“Baru kali ini rumah saya kemasukan air. Dari dulu Batu tidak seperti ini, saya heran dan tak habis pikir,” akunya, saat ditemui Mvoice.

Warga RT08/RW04, Dusun Kajang, Desa Mojorejo ini harus mengalami kerugian puluhan juta setelah barang-barang miliknya rusak akibat air luapan dari saluran drainase. Padahal, drainase yang ada selama ini normal dan berfungsi seperti biasa.

Maraknya pembangunan perumahan yang berada tidak jauh dari rumahnya disinyalir salah satu penyebab debit air mengalir deras ke dataran rendah.

“Perlu dikaji ulang pemberian izin pembangunan perumahan dan bangunan lain. Jika tidak, akan lebih banyak warga rumahnya terendam air,” ungkap dia.

Baca Juga: Bencana Banjir di Kota Batu Meningkat, Salah Siapa?

Hal senada dikemukakan, Hariyadi, warga RT01/RW01, Kelurahan Sisir. Rumah miliknya sudah kali ketiga kemasukan air luapan drainase di Jalan Agus Salim. Buruknya drainase menjadi faktor utama air meluap ke jalan dan masuk ke rumah warga.

“Di sini ada empat rumah yang rumahnya kemasukan air, ketinggiannya mencapai 20 cm-30 cm. Masalahnya masih sama karena drainase tersumbat, ditambah banyaknya sampah,” katanya.

Besarnya debit air yang mengalir dari atas juga pemicu air meluap. Hariyadi berharap pemerintah segera mencarikan solusi, supaya tidak kembali terjadi.

“Beruntung ketinggian air tidak seberapa, bagaimana jika kasusnya sama dengan warga lain di Sisir. Ketinggian air mencapai separuh badan, akhirnya warga yang dirugikan,” ungkapnya.

Setahun, Empat Napi Tewas di Lapas Lowokwaru, Siapa Saja?

Lapas Kelas 1 Lowokwawu Malang. (deny)
Lapas Kelas 1 Lowokwawu Malang. (deny)

MALANGVOICE – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Lowokwawu, selama kurun waktu satu tahun mendapati empat narapidana yang tewas dalam penjara.

Terakhir, dikejutkan dengan tewasnya Imam Slamet bin Pramu, Rabu (21/12) lalu. Terpidana kasua uang palsu tangkapan Polres Malang itu ditemukan tergantung di kain sarung yang diikatkan di kayu atas panggung hiburan sebelah lapangan.

Saat ditemukan dan diperiksa petugas, warga Kedung Kandang itu sudah tewas dengan lidah menjulur dan keluar cairan dari kemaluannya, sebagai tanda murni gantung diri.

Kalapas Lowokwawu, Krismono, tak mengerti mengapa Slamet nekat mengakhiri hidupnya seperti itu. Padahal, sebelumnya ia tak menunjukkan gelagat aneh. “Ya dugaannya selalu masalah pribadi atau keluarga,” katanya.

Sebelumnya satu napi lagi, bernama Dhimas Putra Fajar (32), warga Wonokromo, Surabaya gang 7, meninggal dengan cara yang sama, gantung diri, pada 12 Mei.

Tubuh napi kasus pencurian itu ditemukan menggantung dengan kain kaos yang ia ikatkan di teralis jendela tahanan setinggi dua meter.

Penghuni kamar tahanan di sel khusus karena mengidap HIV Aids itu sempat ditolong, namun akhirnya dinyatakan meninggal di RS Saiful Anwar, pukul 05.00 WIB.

“Dulu ia pengguna narkoba parah, dugaan sementara karena putus asa,” jelas Krismono.

Selain itu, satu lagi kasus kematian narapidana di dalam lapas yang membuat heboh, yakni terkena bakteri Leptospira, pada Juli silam.

Wabah yang ditularkan dari air kencing tikus itu menyerang sedikitnya 240 napi. Akan tetapi, dua orang dinyatakan meninggal karenanya, yakni Fahrid Fajari (19) asal Dusun Wonoayu, Kabupaten Malang dan M Robi (38) asal Sukun, Kota Malang.

Fahrid meninggal lebih dulu pada 19 Juni disusul Robi satu bulan kemudian. Keduanya sempat dirawat intensif di RS Saiful Anwar bahkan sampai dioperasi. Namun sayang, takdir berkata lain.

Pihak Lapas Lowokwaru mengonfirmasi awalnya mengira para napi terkena demam berdarah, namun setelah dilakukan pengecekan lewat laboratorium, baru diketahui bahwa itu disebabkan air kencing tikus di beberapa sumber air sehingga terkena Leptospira.

Kebanyakan para napi memang meminum air mentah langsung dari keran. Sehingga, menjadi wajar apabil banyak yang terkena wabah itu.

Dokter Lapas Lowokwaru, Adib Solahudin, menyatakan, bakteri itu memang berbahaya, apalagi penderita sedang tidak dalam kondisi fit atau sakit.

“Jadi memang perlu diambil sampel darah untuk mengecek penyakitnya,” katanya, Senin 18 Juli.

Sejak saat itu, pihak lapas langsung menyatakan kasus Leptospirosis sebagai kejadian luar biasa dan memerangi tikus dengan menaruh jebakan di tiap titik. Hasilnya terbukti baik dan bisa menekan peredaran hewan pengerat itu.

Selanjutnya, pada 2017 mendatang. Kata Krismono akan menggalakkan bimbingan psikologi pada para napi agar tidak terlalu tertekan dan melakukan tindakan bunuh diri. Terlebih, warga binaan pemasyarkatan sudah melebihi kapasitas hingga 50 persen.

“Memang diakui banyak yang stres karena itu kami perlu terus adakan pendekatan,” tandasnya.

Jika Ada Jukir Nakal, Catat Nomor Rompinya!

Lahan parkir di Pasar Kepanjen (Tika)
Lahan parkir di Pasar Kepanjen (Tika)

MALANGVOICE – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang, Ek Hafi Lutfi menegaskan, warga dapat melaporkan jika ada jukir yang menarik tarif parkir lebih dari ketentuan Perda nomor 10 tahun 2010, yakni Rp 1.000,-.

“Catat saja nomor rompi yang ada di belakangnya. Kemudian laporkan ke Dishub. Nanti kami akan memberi peringatan dan kami tindak,” kata dia didampingi oleh Kapala Bidang Terminal dan Perparkiran, Agus Widodo dan Kepala Seksi Ketertiban Perparkiran, Sutrio Atmoko.

Lutfi juga berpesan, agar warga lebih teliti jika mendapatkan karcis saat parkir.

“Dilihat berapa tarif yang berlaku di situ. Jika ada pemalsuan, segera sampaikan karena akan kami tindak tegas,” lanjut dia.

Pemalsuan yang dimaksud adalah mencoret tarif parkir dan diganti Rp 2 ribu.

“Itu kesalahan fatal itu, tak terampuni,” kata dia.

Sementara itu, Agus menduga bisa jadi jukir tidak memberikan uang kembalian parkir karena menganggap sebagai tip.

“Diberi Rp 2 ribu dan konsumen tidak meminta kembalian karena menganggap sebagai tip,” kata dia.

Sutrio menjelaskan, jukir resmi yang dikelola oleh Dishub dibekali dengan rompi dengan logo dinas dan surat tugas.

“Tapi rompi tidak bisa jadi patokan itu jukir resmi atau liar. Ada jukir resmi yang tidak pakai rompi karena bisa jadi basah karena hujan atau ketika pergantian jukir, lupa tidak memberikan rompi,” kata dia.

Menurut dia, yang bisa dijadikan patokan jukir tersebut resmi atau tidak adalah surat tugas yang dikantongi.

“Setiap titik parkir sudah kami lengkapi dengan surat tugas masing-masing jukir,” kata dia.

Banjir Terulang Lagi, Pakar: Evaluasi Drainase Tidak Kontinyu

Banjir selalu terjadi setiap tahun
Banjir selalu terjadi setiap tahun

MALANGVOICE – Masalah umum penyebab banjir adalah evaluasi sistem drainase yang tidak maksimal.

Pakar tata kota sekaligus dosen arsitektur Institut Teknologi Nasional Malang, Budi Fatoni menilai, evaluasi lapangan soal drainase di Kota Malang tidak dilakukan kontinyu. Budi menyayangkan, seharusnya evaluasi dilakukan rutin, tidak semerta-merta ketika terlanjur terjadi banjir.

Baca juga: Banjir, Akibat Pemerintah Lamban Tangani Beban Pertumbuhan Kota

“Kira-kira kesulitan metode teknis apa ya? Kok sepertinya jarang mengevaluasi sistem drainase,” katanya.

Drainase yang buruk semakin diperparah kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan.

“Lihat saja, pertumbuhan PKL sekarang makin pesat. Mereka kadang tidak memperhatikan limbah kuliner pasca kegiatan. Malah sampahnya dibuang di saluran kota. Alhasil ketika musim hujan, airnya tersumbat karena penumpukan limbah yang mengering di dalam saluran,” paparnya

Tak Cukup Lahan, UB Malah Gratiskan Parkir

Parkir penuh (ist)
Parkir penuh (ist)

MALANGVOICE – Sejak dilakukan kajian lalu lintas dan perparkiran di Universitas Brawijaya (UB) pada 2015 lalu, UB tidak menarik biaya parkir mahasiswanya. Kasubag Humas, Pranatalia Pratami N SAB, menjelaskan, penghapusan biaya parkir ini bertujuan melancarkan lalu lintas dalam dan sekitar kampus.

Meski begitu, awalnya kebijakan ini tidak efektif karena mahasiswa yang membawa kendaraan pribadi ke kampus justru membludak. Dari salah satu hasil kajian, disimpulkan, jumlah lahan parkir dan mahasiswa tidak seimbang. Kenyataan di lapangan memperlihatkan, jumlah mahasiswa lebih banyak dari pada lahan parkir yang tersedia.

Sebagai solusi jangka pendek, UB mengimbau mahasiswa baru tidak membawa kendaraan pribadi ke lingkungan kampus. Harapannya, kendaraan bisa cukup diparkir di lahan yang tersedia.

Pranatalia Pratami N SAB (anja)
Pranatalia Pratami N SAB (anja)

Tetapi, ternyata itu tidak menjamin semua mahasiswa menaati imbauan tersebut. Mayoritas mahasiswa enggan berjalan kaki atau naik kendaraan umum. Sementara itu, UB juga tidak bisa melacak jumlah mahasiswa yang menjalankan atau abai pada imbauan itu. Dengan begitu, langkah ini dinilai kurang efektif.

Menurut pantauan MVoice di lokasi, sebagian mahasiswa kini beralih memarkir kendaraannya di luar kampus, menghindari risiko tidak kebagian lahan parkir. Mereka memilih memanfaatkan lahan parkir di sejumlah titik, antara lain Ketawang Gede, samping MX Mall, dan sekitarnya.

Parkir sembarangan di luar kampus mengharuskan mereka membayar biaya parkir, dan kemanan kendaraan tidak terjamin. Pada poin ini, mahasiswa menjadi pihak kurang diuntungkan.

Alhasil, sebagian mahasiswa mulai berpikir sebaiknya tidak membawa kendaraan ke kampus jika jarak tempat tinggal dan kos dekat. Lia mengatakan, mahasiswa mulai paham bahwa meski parkir gratis, kenyataannya mencari lahan parkir juga sulit.

“Kebanyakan mereka jalan kaki dan naik Go-Jek. Dosen dan karyawan juga kini berpikiran sama. Daripada parkir mending ngangkot, atau naik Go –Jek,” kata lia.

Salah seorang mahasiswa Fakultas Pertanian, Irwan Setyabudi, mengaku lebih memilih berjalan kaki saja atau naik Go-Jek.

“Parkirnya ribet, antri, mungkin karena gratis. Akhirnya susah dapat parkiran. Ya sudah saya naik angkot saja, atau naik Go-Jek. Saya tinggal di Jalan Pisang Coklat Suhat (Sukarno-Hatta), mbak,” kata mahasiswa asal Probolinggo ini.

Sementara itu, terkait pajak, Lia menjelaskan, sejak digratiskan, kini UB tidak perlu lagi membayar pajak parkir ke Badan Pelayanan Pajak Daerah seperti tahun-tahun sebelumnya.

Komunitas