Pengungkapan Narkoba Meningkat, Tak Ada Pelajar Terlibat

Ungkap hasil kejahatan tahun 2016 di Mapolres Malang (Tika)
Ungkap hasil kejahatan tahun 2016 di Mapolres Malang (Tika)

MALANGVOICE – Angka ungkap narkoba di wilayah hukum Polres Malang juga mengalami peningkatan dari tahun lalu, tidak hanya kriminalitas saja.

Meski begitu, Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung SH SIK menjelaskan, tidak ada tersangka kasus narkoba dari kalangan pelajar.

Tahun ini, lanjut Ujung, ungkap narkoba mencapai 176 kasus. Angka ini meningkat 63 dibandingkan tahun lalu yang mencapai 113.

Rinciannya, 139 ungkap narkoba jenis sabu-sabu, tiga ganja dan 34 obat terlarang.

Tahun lalu, ungkap sabu-sabu sebanyak 91 kasus, sembilan ganja dan 13 obat-obatan terlarang.

“Alhamdulillah dari data kami tidak ada pelajar yang tersangkut masalah naekoba,” kata Ujung, Sabtu (31/12) saat rilis kasus kejahatan satu tahun, di lapangan tenis, Mapolres Malang.

Dia menyebutkan, untuk tersangka kasus narkoba tahun ini mencapai 208, atau meningkat 172 orang dari tahun lalu yang berjumlah 136.

Rinciannya, lanjut dia kasus sabu-sabu tahun ini sebanyak 159 orang dari tahun lalu 106. Ganja mengalami penurunan 10 orang, tahun ini berjumlah 3 tersangka.

Sementara tersangka untuk obat-obatan terlarang, sebanyak 46 orang atau meningkat 29 tersangka dari tahun lalu.

“Kebanyakan didominasi oleh pekerja swasta. Usia tersangka narkoba mayoritas lebih dari 31 tahun, dengan jumlah 146 orang,” imbuh laki-laki yang pernah bertugas di Poso ini.

Jumlah barang bukti hasil kejahatan yang berhasil diamankan juga mengalami peningkatan.

Paling menonjol adalah obat-obatan terlarang. Peningkatan dari tahun lalu mencapai 43.513 butir.

Tahun ini barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 49.277 butir, sementara tahun lalu hanya 5.764.

Sementara itu, mengenai ungkap kasus miras tahun ini mencapai 148 kasus dengan jumlah tersangka yang sama.

Barang bukti yang berhasil diamankan tahun ini 3.321 botol minuman keras (miras) dan 312,5 liter arak. Tahun lalu, Polres Malang mengamankan 2.287 botol miras dan 91 liter arak.

Pungutan Retribusi Parkir di Kota Malang Tidak Berdasar Karcis, Lalu?

Suasana salah satu titik parkir di Kota Malang. (Muhammad Choirul)
Suasana salah satu titik parkir di Kota Malang. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Permasalahan parkir menjadi hal yang rumit di berbagai daerah, termasuk Kota Malang. Selama ini, belum banyak yang mengetahui alur dan sistem pengelolaan parkir di Kota Malang.

Karcis yang tersebar di tiap juru parkir, ternyata bukan satu-satunya acuan nominal pungutan retribusi yang masuk sebagai Penghasilan Asli Daerah (PAD) kepada Dinas Perhubungan (Dishub). Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dishub Kota Malang, Syamsul Arifin, membenarkan hal ini.

Dia memaparkan, selama ini Dishub mengombinasikan sistem target dan karcis. “Setiap titik parkir, kami target berdasarkan kondisi, ramai, sedang dan sepi. Jumlah tenaga juga jadi pertimbangan,” ungkapnya.

Target itulah yang wajib disetorkan kepada Dishub, tanpa melihat jumlah karcis yang tersebar kepada pengguna jasa parkir. “Penghitungan setoran tidak berdasarkan karcis,” tegasnya.

Dengan begitu, fungsi karcis bukan sebagai alat bukti setoran retribusi dari jukir kepada petugas Dishub. Jika dalam sehari pengguna jasa parkir dan karcis yang tersebar lebih dari target yang dipatok Dishub, penyetoran retribusi juga tetap tidak berubah. “Kalau lebih ya rejekinya tukang parkir,” lanjutnya.

Kendati demikian, Syamsul menampik anggapan karcis parkir tanpa fungsi. Menurutnya, karcis berfungsi sebagai alat bukti parkir dan pengendali tarif. Kalau ada Jukir menaikkan tarif tidak sesuai aturan, kata dia, warga bisa tahu dan Dishub langsung melaksanakan penertiban.

Dengan kombinasi sistem karcis dan target ini, Syamsul tetap menekankan pada pengawasan pada Jukir. Hal ini dilakukan setiap melaksanakan pemungutan.

“Jika ada yang setoran retribusinya tidak memenuhi target, tetap kami awasi. Kebanyakan alasan Jukir macam-macam, karena libur atau hujan, jadi sepi, ini tetap kami pantau,” pungkasnya.

Apa Kabar Kasus Korupsi di Perguruan Tinggi Malang?

korupsi (anja)
korupsi (anja)

MALANGVOICE – Dalam 5 tahun terakhir, ditemukan beberapa kasus korupsi yang berhasil terpantau dan melibatkan civitas akademika dari perguruan tinggi swasta maupun negeri. Hingga 2016, beberapa kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah itu mangkrak belum ada kejelasan

1. Korupsi Pengadaan Lahan UIN

Dugaan kasus korupsi ini sudah mencuat ke permukaan sejak tahun 2008. Namun masih menjadi obrolan hangat saat ini.

Mantan Rektor UIN Malang, Imam Suprayogo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kampus II UIN Maliki. Dalam kasus ini diperkirakan ada kerugian uang negara sebesar Rp 6,8 miliar.

Kasus korupsi itu bermula dari rencana membangun kampus II di Desa Tlekung dan Desa Junrejo, Kota Batu. Pihak kampus mendapat dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 12 miliar pada tahun anggaran 2008 untuk pengadaan lahan seluas 11 hektare.

Hasil penyelidikan Kejari Malang, terdapat mark up harga hingga penggelapan dana pembebasan lahan. Penyelidikan juga menyebutkan ada aliran uang ke rekening sejumlah pihak.

Empat terdakwa dalam kasus yang sama, sudah divonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yakni, Yunus dan Samsul Huda (divonis terlebih dahulu), DR. Jamalul Lail selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dan Muslih Heri selaku anggota Panitia Pengadaan, divonis pada, Senin 24 Nopember 2014.

Tetapi, hingga sekarang, status Imam Suprayogo tidak ada kejelasan.

2. Korupsi Dana Hibah Unikama

Kasus ini bermula ketika Unikama mendapat dana hibah Dikti tahun 2008 sebesar Rp 3 miliar. Dana itu dengan rincian, sebesar Rp 2,3 miliar digunakan untuk pembangunan gedung serbaguna multikultural.

Sedangkan Rp 700 juta untuk pengembangan SDM dan administrasi. Tetapi, pada kenyataannya, gedung itu sudah jadi jauh sebelum proposal diajukan. Oleh karena itu, timbul dugaan penyelewengan dana hibah dan menimbulkan kerugian negara.

Ada 9 nama pejabat yang diduga memakai dana hibah itu. Empat orang yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka di antaranya, ada Sasongko yang menerima Rp 157 juta, Fifa yang diduga menerima uang Rp 2,5 juta saat menjadi bendahara, kemudian pihak ketiga yaitu PT Andriani Putri Karend yang mendapat fee sebesar Rp 11 juta dan Parjito yang menerima sebesar Rp 4 juta.

Saat ini, empat orang itu sudah ada yang sudah divonis dan banding, ada yang masih berstatus tahanan. Namun sudah ditetapkan sebagai tersangka.

3. Korupsi Dana Laboratorium FMIPA UM

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat laboratorium F-MIPA (FAkultas Matematika dan IPA) di Universitas Negeri Malang (UM) disidik Kejati Jatim sejak Januari lalu. Proyek ini dibiayai dari APBN 2009 sebesar Rp 44 miliar. Menjadi masalah karena terjadi mark-up pada realisasinya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim telah menyerahkan laporan hasil audit kerugian negara kasus UM ke Kejati. Berdasarkan hasil audit BPKP, kerugian negara kasus UM sebesar Rp 14,9 miliar.

Belasan miliar kerugian tersebut diduga kuat hasil dari penggelembungan harga pokok satuan (HPS) barang dari total dana proyek Rp 44 miliar yang berasal dari APBN 2009.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis bersalah terhadap tiga dosen dalam kasus ini. Keputusan itu diketok dalam sidang 2013 lalu.

Ketiga terpidana itu adalah pejabat pembuat komitmen Universitas Negeri Malang dalam pengadaan alat laboratorium di FMIPA, Handoyo; ketua panitia, Abdullah Fuad; dan sekretaris panitia, Sutoyo. Ketiganya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemberantasan korupsi merupakan gerakan nasional yang harus diupayakan dengan serius oleh lembaga penegak hukum dan Kejaksaan Negeri mempunyai peran penting di dalamnya.

Oleh karena itu, kejaksaan Negeri Malang harus upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan mandatnya. Jika tidak, maka sama halnya Kejaksaan Negeri Malang menjadi bagian permasalahan bangsa. ,

Bencana Longsor Paling Banyak Terjadi di Kabupaten Malang

Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)
Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)

MALANGVOICE – Tahun ini, Kabupaten Malang dilanda 56 bencana. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bencana ini terjadi di 20 kecamatan.

Rinciannya, 35 kejadian bencana tanah longsor, 8 banjir, 7 kejadian puting beliung, dan 5 kejadian gempa bumi serta 1 kejadian tanah bergerak.

Longsor yang dimaksudkan terjadi di Bantur, Pujon, Poncokusumo, Wagir, Ngajum, Ampelgading, Wajak, Kromengan, Tumpang, Lawang, Tajinan, Pagak, Ngantang, Wonosari, Kalipare, Gedangan, Tirtoyudo, Turen, Sumbermanjing Wetan, dan Donomulyo.

“Longsor disebabkan hujan deras. Akibatnya, merusak sejumlah fasilitas. Baik rumah hunian dan fasilitas umum,” kata Hafi Lutfi, saat masih menjabat sebagai Kepala BPBD.

Menurut Lutfi, bencana tanah longsor mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 2 orang yang terjadi selama 2016.

Kejadian longsor di Desa Pagersari, Ngantang pada 17 Maret 2016 mengakibatkan satu orang korban meninggal dari warga setempat.

Masih menurut catatan BPBD, pada 30 November 2016, seorang warga Desa Segaran, Kecamatan Gedangan meninggal dunia akibat longsor yang terjadi di Dusun Sumberkotes, di desa tersebut.

Lutfi menjelaskan, dibandingkan tahun 2015, bencana alam yang terjadi pada tahun ini mengalami penurunan secara kuantitas, namun berdampak lebih besar.

“Secara jumlah, lebih banyak tahun kemarin 2015. Namun dilihat dari sisi akibat yg ditimbulkan, lebih besar pada tahun ini,” jelas dia.

Enam Tahun Beruntun, Kota Batu Tak Penuhi Target Retribusi Parkir

Sepeda motor pengunjung Alun-alun di parkir di sebelah Barat Alun-alun Batu. Titik parkir tersebut cukup potensial dibanding tempat lainnya.(miski)
Sepeda motor pengunjung Alun-alun di parkir di sebelah Barat Alun-alun Batu. Titik parkir tersebut cukup potensial dibanding tempat lainnya.(miski)

MALANGVOICE – Pemerintah Kota Batu belum juga berhasil memenuhi target retribusi parkir guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, potensi parkir cukup menjanjikan seiring tingginya kunjungan wisatawan.

Dalam kurun enam tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2011 sampai 2016, belum pernah retribusi parkir mencapai target. Tahun 2011 ditarget Rp 550 juta, tercapai Rp 405.812.000 (73.78 persen). Sedangkan tahun 2015, dari target Rp 669 juta, tercapai Rp 349.763.000 (52.28 persen).

Sementara, 2016 yang ditarget Rp 996 juta mentok di angka Rp 365.140.000 (36.66 persen). Anehnya, kendati belum pernah tercapai, pemerintah terus menaikkan target pemasukan tiap tahun, kecuali 2012 dan 2013, besaran retribusi ditarget Rp 470 juta.

Data Dinas Perhubungan, saat ini ada 114 titik parkir dengan Juru Parkir (Jukir) 235 orang, tersebar di sejumlah jalan di Kota Batu. Titik paling potensial di sekitar Alun-alun Batu.

“Perlu kajian ulang, baik jumlah titik parkir dan potensi di masing-masing titik. Selama ini belum pernah ada kajiannya,” kata Kepala Seksi Parkir Dishub, Bambang Priambodo, ketika berbincang dengan MVoice.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, tarif parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 Rp 1.000 sekali parkir. Sedangkan taksi, mobil pribadi dan pick up dikenakan Rp 2.000. Sementara itu, bus mini, truck, mobil barang Rp 5.000, dan bus Rp 10.000 sekali parkir.

Di tempat insidentil, kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 Rp 2.000 sekali parkir. Untuk taksi, mobil pribadi dan pick up dikenakan Rp 3.000. Sementara itu, bus mini, truck, mobil barang Rp 10.000, dan bus Rp 15.000 sekali parkir.

Namun, lanjut Bambang, praktik di lapangan tidak sesuai peraturan. Ia menyontohkan, tarif setiap sepeda motor di Alun-alun sebesar Rp 2.000. Hal tersebut jelas-jelas melanggar Perda, yakni Rp 1.000 untuk roda 2.

Wacana menaikkan tarif parkir dinilai tepat daripada menerapkan e-parking yang membutuhkan biaya cukup besar. Namun hal ini kembali lagi terhadap kebijakan daerah.

“Alasan Jukir menarik Rp 2.000, yakni Rp1.000 biaya parkir, Rp 1.000 lain untuk penitipan helm. Kami sudah menegur berulang kali, tapi tetap tak diindahkan,” ungkapnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat supaya membiasakan meminta karcis resmi. Karcis kuning untuk sepeda motor dan karcis warna hijau khusus mobil. Apabila diberikan tanda bukti lain, ia menyarankan supaya ditolak.Kondisi tersebut masih ditemukan di lapangan.

Meski setiap hari mengambil karcis di Kantor Dishub, tetapi bukan karcis asli yang diberikan. Para Jukir, tambah dia, membuat tanda bukti khusus yang dinilai lebih aman dan tahan lama.

“Dengan perubahan peraturan kami harapkan dapat lebih maksimal. Selama ini kami tidak bisa berbuat banyak, paling sebatas mengambil KTA, untuk penindakan lain belum ada payung hukumnya,” jelas Bambang.

Dishub belum pernah melakukan penataan titik parkir, seperti marka atau batas parkir, belum adanya ketentuan bagi hasil dengan Jukir, dan belum dilakukan MoU dengan kepolisian untuk penindakan.

Salah satu Jukir di Alun-alun, Octa, mengaku, sudah menaati aturan yang ada. Pihaknya memiliki tanggungan setoran sebesar Rp 80 ribu tiap hari atau dalam satu minggu sebesar Rp 560 ribu.

Ditanya soal karcis dari Dishub, Octa berdalih karcis resmi itu sudah diberikan. Namun, saat karcis habis, sebagai gantinya menggunakan tanda bukti buatan sendiri.

Octa enggan menyebut berapa kendaraan yang terparkir dan penghasilan setiap harinya. Hanya saja, ia mengaku mulai memberlakukan biaya parkir dari pukul 09.00-17.00 dan 17.00-00.00.

“Kami biasanya tarik Rp 2.000 untuk roda 2. Pemilik kendaraan sudah paham dan jarang ada komplain. Kebijakan ini sudah disepakati bersama antara Jukir dan pemerintah,” ungkapnya.

Jukir lain, Didik Riyanto, mengaku tarif parkir tersebut terbilang murah. Selama ini, kendaraan yang di parkir di tempatnya tidak pernah ada yang hilang atau dijamin aman. Kalau pun hilang, pihaknya hanya bisa mengganti separuh dari harga kendaraan.

Didik menolak apabila tarif parkir dinaikkan. Menurutnya, lebih baik parkir di tempat wisata dan lainnya yang dinaikkan. Kenaikan tarif akan berdampak pada setoran, padahal setiap hari jumlah kendaraan pasang surut.

“Pasti Jukir menolak, apalagi saya. Dengan wacana e-parking, kalau betul terealisasi, mau kerja apa kami. Padahal, kami tergantung dari penghasilan jaga parkir,” bebernya.

Anggota DPRD, Ludi Tanarto, menyebut, target yang dipatok semestinya tercapai. Target dibuat sudah tentu mengacu pada potensi dan kondisi Kota Batu saat ini.

Pihaknya, tambah dia, belum pernah mendapat penjelasan memuaskan dari Dinas Perhubungan terkait belum terpenuhinya target retribusi parkir.

“Jika kajian ulang dan perubahan aturan dinilai jalan ke luar, tidak masalah selama bertujuan mendongkrak PAD,” pungkas dia.

Pajak Parkir di Kota Batu Misterius?

Kendaraan roda 4 yang di parkir di halaman parkir Jatim Park 2.(Miski)
Kendaraan roda 4 yang di parkir di halaman parkir Jatim Park 2.(Miski)

MALANGVOICE – Pajak parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Sayang, pendapatan sektor ini dirasa belum maksimal, lantaran jumlahnya tidak sebanding dengan pesatnya kemajuan Kota Batu.

Data Badan Keuangan Daerah (sebelumnya Dinas Pendapatan), menyebut, pemasukan dari pajak parkir tahun 2016 sebesar Rp1.140.417.722 dari target semula Rp1 miliar. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2015, yaitu Rp900 juta.

Pendapatan ini disumbang dari 20-an objek pajak di Kota Batu. Tidak disebutkan titik mana saja yang menjadi objek pajak. Sesuai Perda nomor 2 tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Bab II (Nama, Objek, dan Sumber Pajak) Pasal 2 Ayat (2), menyebut, objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dalam Bab III Pasal 6 disebutkan, besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 30 persen. Kepala BKD, Zadim Efisiensi, mengakui, kenaikan PAD tidak terlepas dari keberadaan Jatim Park. Semula, tahun 2010 PAD Kota Batu hanya Rp 17 miliar, naik drastis di tahun 2015 menjadi Rp 102 miliar. Pada 2016, PAD mencapai angka Rp 109 miliar, dari target yang dipatok Rp 117 miliar.

Kendaraan roda 4 milik wisatawan terparkir di Eco Green Park.(Miski)
Kendaraan roda 4 milik wisatawan terparkir di Eco Green Park.(Miski)

PAD terbesar disumbang Jatim Park Grup (Jatim Park 1, Jatim Park 2, BNS, Eco Green Park, Museum Tubuh, Museum Angkut, Predator Fun Park, Pasar Parkiran). Kendati begitu, Zadim tidak menjelaskan besaran pajak dari Jatim Park Grup ini.

Saat ditanya terkait Taman Wisata Selecta, Agrokusuma, pusat oleh-oleh, restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan, sebagai wajib pajak, Zadim tidak menampik, tempat-tempat itu juga membantu.

“Kemajuan Kota Batu karena kemajuan pariwisata yang dimotori Jatim Park,” katanya.

Pemerintah daerah bahkan mewacanakan penerapan pajak online mulai tahun 2017. Zadim enggan merinci lebih detil mengenai wacana itu, akan tetapi ia optimistis kebijakan ini meminimalisasi kecurangan dan mendongkrak pendapatan dari pajak parkir.

“Tahun ini akan diterapkan, masih dirancang dan dibahas lebih lanjut,” jawabnya singkat.

Pajak Parkir Selecta Rp 340 Juta, Jatim Park Grup?

Direktur Taman Wisata Selecta, Sujud Hariadi, menyatakan, pada 2016 pihaknya harus membayar pajak parkir sebesar Rp 340 juta, meningkat Rp 65 juta dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 275 juta. Kenaikan itu tidak terlepas dari jumlah kendaraan di 2016 lebih banyak.

Dijelaskan, pajak parkir tersebut dibebankan ke pengunjung, sebagai pengelola, pihaknya sekadar menarik dan menyetorkan ke pemerintah (Badan Keuangan Daerah).

Parkir sepeda motor, dikenakan tarif Rp 5 ribu, dengan rincian Rp 3.846 biaya parkir dan Rp 1.154 dialokasikan untuk pajak. Sedangkan parkir mobil dipatok Rp 10 ribu per sekali parkir dengan rincian Rp 7.692 biaya parkir dan Rp 2.308 alokasi setoran pajak.

“Tarifnya 30 persen dari omzet, terlalu tinggi tarifnya. Harusnya disamakan dengan pajak hiburan yang hanya dikenakan 10 persen. Besaran (10 persen) adalah angka realistis,” kata dia.

Pihaknya menepis anggapan dan pandangan berbagai pihak bahwa data jumlah pengunjung yang dilaporkan tidak valid. Sujud bahkan mempersilakan pemerintah memeriksa langsung jumlah kunjungan di Selecta.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 34 ayat 1 Perda Pajak Parkir, yakni wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300 juta per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Di Pasal 39 ayat 1 dalam Perda Pajak Parkir disebutkan, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana dengan denda paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

“Kami selalu melaporkan dengan benar dan bayar tepat waktu. Kami tidak berani melanggar aturan, karena dapat mengganggu usaha kami ke depannya,” tegas Sujud.

Pihaknya sepakat apabila tahun ini diterapkan tax online atau pajak online. Pasalnya, penerapan tersebut sepenuhnya hak pemerintah. Adanya pajak online dinilai mempermudah sekaligus menyesuaikan dengan zaman era keterbukaan dan transparansi.

Sementara, Mvoice tidak berhasil melakukan konfirmasi ke pengelola Jatim Park Grup perihal pajak parkir yang harus dibayarkan ke daerah. Apabila dilihat dari jumlah kunjungan, terutama saat libur panjang, tempat parkir yang disediakan pengelola kerap overload, tak sedikit kendaraan di parkir di tempat lain.

Pajak Parkir dan Retribusi Rawan Dikorupsi

Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), M Zainuddin, mengkritisi besaran pajak parkir yang diterima. Angka Rp 1,1 miliar sekian dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan pesatnya pembangunan Kota Batu. Apalagi, kata dia, sudah menyandang status kota wisata.

Ia mempertanyakan kontribusi hotel, restoran dan tempat hiburan yang berkembang pesat beberapa tahun belakangan. Belum lagi, pemasukan dari retribusi parkir yang tiap tahun selalu tidak capai target.

“Jumlahnya sangat kecil sekali, bandingkan dengan keberadaan tempat wisata, hotel, dan lainnya. Masa pendapatannya sebesar itu, perlu dilakukan audit pendapatan Pemkot Batu,” tanya Zainuddin.

Menurut dia, kemungkinan kondisi itu tidak lepas dari minimnya data valid, baik objek pajak maupun retribusi parkir yang dimiliki pemerintah. Dia menduga, pemerintah daerah sengaja membiarkan hal ini. Apabila benar, tentunya bisa menjadi celah dan rawan dikorupsi.

Ia mencontohkan, meski parkir di hotel gratis, pihak hotel tetap menyediakan parkir dan itu termasuk kena pajak. Hal sama berlaku di restoran, pusat oleh-oleh maupun pusat perbelanjaan.

Saat ini, lanjut dia, MCW melakukan kajian terkait jumlah hotel dan klasifikasinya. Nantinya, akan diketahui potensi dan pendapatan yang sebenarnya masuk ke Pemkot Batu.

“Kami sependapat jika pajak online diterapkan. Bisa efektif, asal data objek dan titik parkirnya divalidkan, kalau tidak, ya, percuma,” tandasnya.

Perda KTR Diharapkan Batasi Ruang Gerak Perokok

Seorang perokok mendapat teguran dari Polisi Taman (Poltam) setelah ketahuan merokok di area Alun-alun Merdeka, Kota Malang-bukan di tempat merokok.(Miski)
Seorang perokok mendapat teguran dari Polisi Taman (Poltam) setelah ketahuan merokok di area Alun-alun Merdeka, Kota Malang-bukan di tempat merokok.(Miski)

MALANGVOICE – Penerapan Perda KTR selaras dengan program Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC). Muhammadiyah dengan tegas telah memfatwakan rokok haram. Dibuktikan dengan kawasan bebas rokok disetiap lembaga pendidikan Muhammadiyah, mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Kampanye antirokok juga gencar disisipkan dalam setiap kegiatan sosial di masyarakat. Titik tekan kampanye tersebut berupa bahaya rokok bagi kesehatan.“Perda KTR secara tidak langsung akan membatasi dan mempersempit ruang gerak perokok,” kata Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Malang, Ahmad Shobrun Jamil.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, penyakit akibat paparan rokok cukup tinggi. Di dalam rokok terdapat 4.000 lebih kandungan zat, 200 di antaranya mengandung karsinogen yang menyebabkan kanker dengan mengubah asam deoksiribonukleat (DNA) dalam sel-sel tubuh, sehingga mengganggu proses biologis. Karsinogenik bersifat mengendap dan merusak organ paru-paru karena zat-zat yang terdapat pada rokok.

Di antaranya, hipertensi, jantung koroner, paru dan penyakit asma. Tahun 2015, terdapat 12.386 orang mengalami hipertensi. Disusul penderita asma 2.851 orang. Sedangkan penderita jantung koroner 1.820 orang dan penyakit paru sebanyak 313 orang.

Tahun berikutnya, penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi mencapai 9.914 orang. Angkanya mengalami penurunan dibanding tahun 2015. Jumlah penderita asma, jantung koroner dan paru juga mengalami penurunan. Masing-masing 1.918 orang, 483 orang dan 94 orang. Sementara, selama Januari-Mei 2017, jumlah hipertensi sebanyak 2.267 orang. Asma 141 orang, jantung koroner 41 orang. Penderita penyakit paru meningkat drastis dibanding tahun 2016, yakni 280 orang.

“Alasan pentingnya Perda KTR, karena penderita penyakit akibat paparan rokok meningkat,” kata Wakil Wali Kota, Sutiaji, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/6) lalu.

Lemahnya penerapan Perda KTR di daerah tidak terlepas dari belum terlibatnya pemerintah Indonesia dalam meratifikasi program Framework on Convention Tobacco Center (FCTC). Indonesia satu-satunya negara di Asia yang tidak ikut menandatangani dan meratifikasi FCTC. Dengan menolak aksesi FCTC, Indonesia telah mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan bangsanya. Hal ini bertentangan dengan semangat Nawa Cita. Sampai 2013, terdapat 180 negara atau 90 persen lebih negara anggota World Health Organization (WHO) telah meratifikasi/mengaksesi. FCTC bertujuan untuk pengendalian konsumsi tembakau.

Sutiaji mendorong pemerintah segera terlibat dalam kesepakatan FCTC tersebut. Tentunya akan membawa dampak positif di daerah. Ia mengaku sepakat jika nantinya harga rokok dinaikkan serta iklan rokok dibatasi. Meski demikian, Pemkot Malang belum bisa menerapkan pembatasan iklan rokok dalam waktu dekat. Diperlukan aturan khusus untuk mengatur tersebut ke depannya.

“Jika Perda KTR sudah diterapkan, radius 100 meter dari KTR tidak boleh atau bebas dari iklan produk rokok,” tandasnya.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Pemberian CSR Dinilai Gadaikan Kesehatan Masyarakat

Taman Bentoel Trunojoyo dipugar melalui dana CSR PT Bentoel Group. Branding dan nama perusahan terpahat di prasasti yang terpasang di taman.(Miski)
Taman Bentoel Trunojoyo dipugar melalui dana CSR PT Bentoel Group. Branding dan nama perusahan terpahat di prasasti yang terpasang di taman.(Miski)

MALANGVOICE – Wahana Lingkungan (Walhi) menyoroti fenomena pemberian CSR perusahaan rokok untuk pemugaran taman. Penyaluran dana sosial perusahaan rokok dianggap kurang tepat.”Kurang etis saya kira. Sama saja pemerintah menggadaikan kesehatan masyarakat,” kata Dewan Daerah Walhi Jatim, Purnawan D Negara.

PT Bentoel Group menyalurkan dana CSR melalui Pemkot Malang dalam empat tahun terakhir. Diawali dengan pemugaran Taman Bentoel Trunojoyo. Taman yang dilengkapi fasilitas bermain, kesehatan dan taman belajar tersebut menghabiskan Rp 2,5 miliar, diresmikan Wali Kota Malang, HM Anton bersama perwakilan PT Bentoel, pada 1 Juni 2014 silam.

Tahun berikutnya, giliran Taman Kunang-kunang di Jalan Jakarta yang dipugar. PT Bentoel menghabiskan Rp 2 miliar dalam proyek ini. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dipegang British American Tobacco (BAT) juga merevitalisasi Taman Slamet pada 2016. Dana sebesar Rp1 miliar dikucurkan guna mempercantik taman yang berada di Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen.

Pada 2017, PT Bentoel memugar Taman dan Pedestrian Dieng dengan dana CSR Rp 1 miliar. Di setiap taman, tertera branding dan nama PT Bentoel selaku penyalur CSR. Selang beberapa bulan, PT Bentoel menyerahkan perlengkapan elektronik sebanyak 600 unit. Diberikan kepada masyarakat, meliputi laptop, CPU, monitor, printer, proyektor dan elektronik lainnya.

Pupung, sapaan akrabnya menyarankan, dana sosial perusahaan rokok lebih tepat untuk membangun sarana prasarana kesehatan, klinik khusus penderita akibat rokok atau juga bisa diwujudkan melalui program asbak berjalan-untuk mengurangi sampah puntung rokok.

Kaitan dengan lingkungan, asap rokok menyebabkan polusi dan mengurangi keberadaan udara sehat. Budaya membuang puntung rokok sembarangan menyebabkan puntung rokok berserakan di mana-mana. Selain itu, puntung rokok (filter) kategori sampah yang tidak bisa terurai.

“Akhirnya mengkaburkan kebenaran bahwa rokok itu bahaya. Tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga soal lingkungan,” jelas Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang ini.

Kondisi tersebut juga disesalkan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Pemkot Malang seolah mendua dalam kebijakannya. Apalagi, branding perusahaan rokok penyalur CSR tertera di semua taman.

“Meski di taman dilarang ada aktivitas berhubungan dengan rokok. Tapi, itu sama dengan mempromosikan produk rokok,” kata Juru Bicara Komnas Pengendalian Tembakau, Nina Samadi, melalui pesan singkat WhatsApp.

Pihak PT Bentoel membantah jika pemberian CSR sarat dengan kepentingan. Tuduhan PT Bentoel merayu Pemkot Malang dan Pansus Ranperda KTR melalui CSR hanya omong kosong belaka. ”Tidak benar itu. Tidak ada kaitannya. Murni tanggung jawab sosial ke masyarakat,” jelas Regulatory Affairs Manager PT Bentoel International Investama Tbk Malang Office, Jawa Timur, Eko Soendjojo.

“Dana CSR sepatutnya dikembalikan ke masyarakat. Di setiap taman yang dipugar, ada tanda larangan merokok,” lanjut Eko menjelaskan.

MVoice sebelumnya juga telah mengajukan konfirmasi via email-ditujukan ke Presiden Komisaris Independen PT Bentoel Group, Hendro Martowardojo, pada 14 Juni. Namun, belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak Bentoel. Pertanyaan yang dikirim ke email Communication Manager PT Bentoel, Nuranisa Putri Matahari, tak terbalas.

Program CSR merupakan inisiatif pihak perusahaan. Pemkot Malang membuka diri bagi perusahaan yang ingin menyalurkan dana sosialnya di Kota Malang-selama tidak meyalahi aturan yang ada. Melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Pemkot Malang memberi keringanan bagi perusahaan yang memberikan CSR ke Kota Malang, yakni diskon pajak sebesar 15 persen. Mengacu Perda nomor 2 tahun 2015 sebagai penyempurnaan Perda tahun 2010. Nilai keringan pajak tidak seluruhnya 15 persen, tetapi bervariasi antara 10 persen hingga 15 persen dari nilai pajak sebesar Rp11 juta sampai Rp20 juta.

Selain PT Bentoel, sejumlah perusahaan juga menyalurkan CSR di Kota Malang. Di antaranya pemugaran Alun-alun Merdeka oleh Bank BRI, Taman Merbabu CSR dari PT Beiersdorf Indonesia melalui bendera NIVEA Cares for Family. Taman dan RTH Malabar dari PT Otsuka, dan Taman Bugar Merjosari dari PT Nikko Steel.

“Dengan harapan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan berinvestasi di Kota Malang tidak melarikan dana CSR-nya ke daerah lain. Dana CSR ini tetap dikucurkan untuk kepentingan dan peningkatan pelayanan warga Kota Malang,” kata Kepala Dispenda, Ade Herawanto, seperti dikutip dari Bisnis.com, terbit Jumat (18/3/16).

Perusahaan rokok memang berkontribusi bagi pemasukan negara. Namun, jumlahnya tidak seberapa dibandingkan biaya kesehatan yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang diperoleh Pemkot Malang sebesar Rp58,3 miliar tahun 2015 dan pada tahun 2016 sebesar Rp60,5 miliar. Besaran DBHCT tahun 2017 belum diketahui.

Sedangkan, pendapatan dari iklan rokok meliputi pajak reklame tetap, insidentil dan kendaraan dari perusahaan rokok di Kota Malang, tahun 2014 sebesar Rp 4,9 miliar tersebar di 8.114 titik. Tahun berikutnya, dari 6.132 titik, pendapatan sebesar Rp 1,8 miliar, dan dari 235 titik menghasilkan pemasukan Rp 412 juta di tahun 2016. Pendapatan pajak reklame keseluruhan di Dispenda tahun 2015 dan 2016 masing-masing, Rp 19,56 miliar, Rp 18,67 miliar dan 2017 dipatok Rp 19,17 miliar.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Warga Heran, Kota Batu Kok Bisa Banjir?

Banjir bandang di Desa Mojorejo. Satu rumah terendam dan merugi puluhan juta. (istimewa).
Banjir bandang di Desa Mojorejo. Satu rumah terendam dan merugi puluhan juta. (istimewa).

MALANGVOICE – Bencana banjir yang terus meningkat di Kota Batu, dianggap tidak wajar. Terdapat 25 kali banjir selama tiga tahun terakhir atau mulai tahun 2014-2016. Puluhan rumah terdampak dengan total kerugian mencapai ratusan juta.

Salah satu warga yang rumahnya kemasukan banjir bandang, Herlina, tidak habis pikir dengan bencana ini. Pasalnya, sejak ia kecil sampai sekarang, belum pernah rumahnya terendam.

“Baru kali ini rumah saya kemasukan air. Dari dulu Batu tidak seperti ini, saya heran dan tak habis pikir,” akunya, saat ditemui Mvoice.

Warga RT08/RW04, Dusun Kajang, Desa Mojorejo ini harus mengalami kerugian puluhan juta setelah barang-barang miliknya rusak akibat air luapan dari saluran drainase. Padahal, drainase yang ada selama ini normal dan berfungsi seperti biasa.

Maraknya pembangunan perumahan yang berada tidak jauh dari rumahnya disinyalir salah satu penyebab debit air mengalir deras ke dataran rendah.

“Perlu dikaji ulang pemberian izin pembangunan perumahan dan bangunan lain. Jika tidak, akan lebih banyak warga rumahnya terendam air,” ungkap dia.

Baca Juga: Bencana Banjir di Kota Batu Meningkat, Salah Siapa?

Hal senada dikemukakan, Hariyadi, warga RT01/RW01, Kelurahan Sisir. Rumah miliknya sudah kali ketiga kemasukan air luapan drainase di Jalan Agus Salim. Buruknya drainase menjadi faktor utama air meluap ke jalan dan masuk ke rumah warga.

“Di sini ada empat rumah yang rumahnya kemasukan air, ketinggiannya mencapai 20 cm-30 cm. Masalahnya masih sama karena drainase tersumbat, ditambah banyaknya sampah,” katanya.

Besarnya debit air yang mengalir dari atas juga pemicu air meluap. Hariyadi berharap pemerintah segera mencarikan solusi, supaya tidak kembali terjadi.

“Beruntung ketinggian air tidak seberapa, bagaimana jika kasusnya sama dengan warga lain di Sisir. Ketinggian air mencapai separuh badan, akhirnya warga yang dirugikan,” ungkapnya.

Libur Panjang, Truk Dilarang Masuk Kota Malang

Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.
Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.

MALANGVOICE – Kendaraan angkutan barang berupa truk besar dilarang masuk Kota Malang. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengantisipasi kemacetan selama libur panjang Natal dan tahun baru.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Kusnadi, menyebut, peraturan itu sudah diberlakukan sejak H-7 Natal. “Berlaku sampai H+7 setelah tahun baru 2017 nanti. Seharian penuh, untuk mengurangi kemacetan. Nanti kami alihkan ke Jalan Tenaga, bisa bongkar muat di sana,” ungkap Kusnadi.

Dikatakannya, aturan ini berlaku sepanjang
hari bagi kendaraan besar, kecuali truk yang membawa kebutuhan pokok masyarakat. Kusnadi menegaskan, petugas Dishub bersiaga untuk mengawal kebijakan ini.

Jika ditemukan truk yang nekat masuk ke Kota Malang, petugas segan memberhentikan. “Kami akan meminta agar dilakukan bongkar muat,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini mengaku sudah ada sosialisasi kepada para pengusaha angkutan barang. Dia mengklaim, secara umum para pengusaha amat memahami dan mendukung.

“Karena saat macet, mereka kan juga merugi. Jadi kebijakan ini cukup baik untuk semua pihak. Saya juga berharap agar masyarakat mematuhi aturan lalu lintas dan menghormati pengendara lain, mudah-mudahan tidak ada kecelakaan selama libur panjang ini,” tandasnya.