Mencari Pengawas Sungai Brantas

Kampung Warna-Warni di bantaran sungai Brantas Kota Malang (Dok. MVoice/Choi)

MALANGVOICE – Bagi sebagian masyarakat, membuang sampah di Sungai Brantas dianggap sepele. Perilaku buruk ini terus terulang. Larangan membuang sampah di sungai juga tak diindahkan. Kondisi ini diperparah dengan limbah domestik (rumah tangga) dan limbah industri yang mengalir ke Sungai Brantas.

Hulu Brantas sendiri berada di Kota Batu. Sedangkan hilir Brantas terletak di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Bagi warga Kota Surabaya, keberadaan air Sungai Brantas amat penting dalam mencukupi kebutuhan air setiap harinya. Karena Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya menjadikan air Sungai Brantas sebagai bahan baku utama.

Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Mujiaman, mengatakan, 97 persen air yang dialirkan ke pelanggan bersumber dari Sungai Brantas dan 3 persen sisanya dari sumber air Pandaan, Pasuruan. Pengolahan air milik PDAM sendiri berada di dua tempat, yakni Ngagel dan Karangpilang. Air yang diambil dari Kali Surabaya-Sungai Brantas ini ditampung di bejana besar. Sebelum air disalurkan, lebih dulu diolah secara fisik, kimia dan biologi.

Mujiaman menjelaskan pengolahan fisik dengan cara sedimentasi kemudian filterisasi. Sedangkan proses kimia dengan aerasi (proses gas diserap atau dilarutkan), dan koagulasi (partikel koloid dinetralkan muatan listriknya). “Proses biologi memusnahkan bakteri dengan pembubuhan disinfektan,” katanya, ketika ditemui di Kantor PDAM, Jalan Mayjend Prof. Dr. Moestopo 2 Surabaya, pertengahan Agustus lalu.

Kapasitas instalasi PDAM saat ini mencapai 10.830 liter per detik. Rincinya, 9.700 liter per detik dari Sungai Brantas dan 330 liter per detik dari sumber air alami. Kualitas kedua sumber air ini bagai “bumi” dan “langit”. Air dari sumber alami tanpa proses pengolahan, bahkan layak minum tanpa direbus sekalipun.

Tapi secara keekonomian, kata Mujiaman, mengolah air Sungai Brantas lebih efektif daripada menyalurkan air dari luar daerah. Jika semua biaya dibebankan pada konsumen, harga akan melambung lantaran beban biaya membangun sambungan air dari Pasuruan ke Surabaya. “Pemerintah mensubsidi atau ikut membiayai transmisi, sehingga besaran biaya yang dibayar tidak terlalu besar. Di kisaran Rp2.400 per meter kubik,” ujarnya.

Saat ini, PDAM telah menjangkau 560 ribu pelanggan. Sekitar 4 persen warga Surabaya belum teraliri air PDAM akan dilayani setelah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan senilai Rp400 miliar ini rampung. Proyek yang ditargetkan selesai pada 2019 mendatang rencananya untuk melayani 1,3 juta penduduk atau 31 ribu sambungan rumah (SR) baru di Jawa Timur. Targetnya 10 ribu SR berasal dari Kota Surabaya dengan jatah volume 1.000 liter per detik, sisanya sekitar 3.000 liter per detik dialirkan ke Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

Mujiaman mengatakan kondisi air Sungai Brantas yang tercemar berdampak negatif pada PDAM Surya Sembada. PDAM harus mengeluarkan 5 persen dari dari harga pokok penjualan (HPP) untuk bahan kimia. Belum termasuk biaya listrik dan kontribusi ke Perum Jasa Tirta 1 selaku pengelola Sungai Brantas.

PDAM tidak memiliki wewenang untuk mengawasi kondisi Sungai Brantas karena pengawasan menjadi tanggung jawab Perum Jasa Tirta 1, pemerintah daerah dan provinsi, dan Dinas Lingkungan Hidup. “Kewajiban kami, apapun yang masuk harus kami olah. Sampai memenuhi syarat baku mutu air,” ungkapnya, “Jika kondisinya terus seperti ini (tercemar,red). Yang dirugikan warga Surabaya.”

Libur Natal dan Tahun Baru, Siap-siap Terjebak Macet di Batu!

Terjadi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Pattimura, Kota Batu, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Petugas menerapkan jalur satu arah.(Miski)
Terjadi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Pattimura, Kota Batu, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Petugas menerapkan jalur satu arah.(Miski)

MALANGVOICE – Arus lalu lintas di Kota Batu mengalami peningkatan sepekan terakhir, jelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Terlihat mulai diberlakukannya jalur satu arah sejak Senin (19/120), lalu. Meliputi Jalan Dewi Sartika-Agus Salim-Imam Bonjol-Jalan Pattimura.

Tahun 2015, ada 44 ribu lebih kendaraan ke luar-masuk Kota Batu setiap harinya. Jumlah tersebut meningkat drastis di hari H Natal dan Tahun Baru. Di tahun sebelumnya, jumlah kendaraan berkisar 20 ribu-25 ribu. Didominasi kendaraan pribadi, baik roda dua dan empat.

Kepolisian dan pemerintah bersiap diri menyambut serbuan wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Batu, melalui Operasi Lilin Semeru 2016. Polres Batu menerjunkan 165 personel, dibantu dari TNI, Dinas Perhubungan, dan sejumlah elemen lainnya.

Pos pengamanan dan pelayanan juga didirikan. Di antaranya Pos Pam Pendem, Dewi Sartika, Selecta, Alun-alun dan Pait. Bahkan, tim pengurai kemacetan disiapkan apabila sewaktu-waktu kemacetan parah terjadi.

Kasatlantas Polres Batu, AKP Ari Galang Saputra mengatakan, penyebab utama kemacetan karena tingginya volume kendaraan wisatawan yang masuk ke Kota Batu.

Tidak menutup kemungkinan jumlah kendaraan tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya.

“Jumlah kendaraan tiap tahun terus meningkat. Sementara kapasitas jalan yang ada terbatas,” kata dia saat berbincang dengan Mvoice.

Galang, sapaan akrabnya, memprediksi titik kemacetan akan terjadi di sepanjang jalan protokol menuju Kota Batu, Jalan Dewi Sartika, dan Alun-alun Batu.

Volume kendaraan yang masuk ke Kota Batu didominasi dari arah Karangploso- Batu atau dari arah Surabaya. Sedangkan dari arah Blitar melintasi Kota Malang-Batu. Sedangkan Pujon-Batu volume kendaraan disinyalir lebih rendah.

Aparat belum dapat membatasi kendaraan besar masuk Kota Baty. Sejauh ini kebijakan baru diterapkan pada saat wekeend.

“Kepadatan arus lalu lintas tidak bisa dihindarkan, tapi kami upayakan kepadatan tidak terlalu parah,” jelasnya.

Petugas tidak akan mengarahkan kendaraan melintas di jalur alternatif, kecuali pada saat tertentu. Di antaranya jalan Pendem-Desa Torongrejo-Jalan Wukir. Dadaprejo-Proliman-Tlekung-Jalibar-Jalan Abdul Gani. Dadaprejo-Proliman-Junrejo-Oro-oro Ombo-Dewi Sartika-Agus Salim-Sultan Agung, serta Jalan Raya Karangploso-Giripurno-Pandanrejo-Simpang Bendo.

“Kami maksimalkan jalan utama terlebih dahulu,” beber dia.

Galang mengimbau pengguna jalan tidak melanggar lalu lintas. Pihaknya akan tegas menindak kendaraan yang jelas-jelas melanggar, apalagi pengemudinya belum mengantongi SIM dan kelengkapan surat.

Pihaknya menyarankan pengendara mencari jam-jam longgar, baik mau ke luar atau pun masui Kota Batu.

“Harap sabar saat terjebak macet. Jika mau terhindar macet, bisa berangkat pagi-pagi atau di atas pukul 22.00 malam, baik ke luar dan masuk ke Kota Batu,” papar dia.

Ditambahkan, tingkat kecelakaan selama libur panjang di tahun 2016 terbilang rendah. Ia berharap, libur panjang Natal dan Tahun Baru tidak sampai terjadi kecelakaan.

“Selama ini kebanyakan kendaraan mogok di tengah jalan. Kalau pun ada, tidak sampai menelan korban jiwa,” pungkas dia.

Polres Batu; Mulai Anggota Polantas Cabul, Todongkan Pistol hingga Kasus BPN

Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata.(Miski)
Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata.(Miski)

MALANGVOICE – Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata dipercaya menahkodai Polres Batu sejak awal tahun 2016. Di bawah komandonya, banyak kasus yang telah ditangani dan sebagian belum tuntas, termasuk menangani kasus yang mencoreng nama baik Korps Bhayangkara ini.

1.Brigadir TS Todongkan Pistol ke Warga

Brigadir TS yang merupakan anggota Polres Batu dilaporkan ke Propam Polres Batu, Senin (18/1), karena menodongkan pistol ke warga di Perumahan Griya Permata, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang tak lain masih tetangganya.

Berawal dari saat Brigadir TS melintas di depan rumah warga yang sedang ada kegiatan PKK. Bagian mobil belakang miliknya mengenai gerobak bakso, sehingga TS turun dan memarahi pemilik rumah. Adu mulut tersebut ternyata berlanjut, sehingga habis magrib TS mendatangi rumah warga. Adu mulut pun kembali terjadi hingga akhirnya TS menodongkan pistol ke kepala warga.

Tekan Bencana Banjir, BPBD Usulkan Penyediaan Biopori dan Sumur Resapan

Banjir bandang akibat luapan air drainase di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sisir, Kota Batu. (BPBD for Mvoice).
Banjir bandang akibat luapan air drainase di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sisir, Kota Batu. (BPBD for Mvoice).

MALANGVOICE – Salah satu faktor bencana banjir terjadi di Kota Batu karena berkurangnya daerah resapan air. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengusulkan pemanfaatan biopori di setiap rumah.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Ach Rohim, menilai, biopori menjadi solusi ke depannya. Selain tidak banyak membutuhkan biaya, juga bisa dilakukan semua masyarakat. Bahkan, pihaknya akan mengusulkan ke SKPD terkait supaya pelaku usaha, baik tempat wisata, hotel, restoran dan hiburan juga menyediakan biopori dan sumur resapan.

“Kami masih menggagas konsepnya. Selanjutnya akan diusulkan ke SKPD yang berwenang. Kalau perbaikan drainase, pasti membutuhkan anggaran sangat besar dan tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun,” katanya.

Baca Juga: Bencana Banjir di Kota Batu Meningkat, Salah Siapa?

Baca juga: Warga Heran Kota Batu Bisa Banjir!

Baca juga: Bencana Banjir Meningkat, Dewan: Ini Warning Bagi Kota Batu

Bencana banjir di Kota Batu saat ini mirip dengan Kota Malang dulunya. Setiap tahun terjadi banjir kecil, namun tidak segera dicarikan solusi sehingga dampaknya semakin besar.

“Kalau tidak segera dicarikan solusinya, Batu akan seperti Kota Malang sekarang. Banjir di mana-mana, penyebab utamanya tidak lain karena saluran air yang buruk dan daerah resapan air berkurang,” ungkapnya.

Pihaknya terjun langsung ke desa/kelurahan agar tanggap bencana. BPBD mengajak masyarakat untuk membuat rencana aksi. Di antaranya secara rutin membersihkan drainase dan lingkungan.

“Warga di sekitar Kantor Kelurahan Sisir tahun 2014 misalnya. Air luapan drainase merendam beberapa rumah dengan ketiggian 60 cm-70 cm. Kami ajak warga rutin membersihkan lingkungan. Alhamdulillah di sana sudah tidak lagi banjir,” jelas dia.

Kesadaran masyarakat membuang sampah juga patut menjadi perhatian. Terutama masyarakat yang berada di bantaran sungai.

“Banyak yang membuang sampah ke sungai dan selokan daripada ke tempat sampah. Kebiasaan sebagian warga, banyak warga yang terdampak dan dirugikan,” papar Rohim.

Industri Rokok Campur Tangan, Pembahasan Ranperda KTR Alot

Tanda larangan merokok terpasang di Taman Bentoel Trunojoyo. Kendati demikian, tidak sedikit warga merokok di area taman.(Miski)
Tanda larangan merokok terpasang di Taman Bentoel Trunojoyo. Kendati demikian, tidak sedikit warga merokok di area taman.(Miski)

MALANGVOICE – Alotnya pembahasan Ranperda KTR ditengarai lantaran campur tangan industri rokok dan pekerja. Empat asosiasi terdiri dari Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma), Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), mendatangi Kantor DPRD, 10 Maret lalu, dengan agenda hearing. Ikut dalam pertemuan itu antara lain anggota Pansus, Dinas Kesehatan, dan Bagian Hukum Pemkot Malang.

Sebanyak 18 perusahaan rokok tergabung dalam Gaperoma, dengan pekerja sekitar 12 ribu orang. Sedangkan, 77 perusahaan rokok tergabung dalam Formasi, tersebar se-Malang Raya, tapi hanya 40 perusahaan yang masih aktif dengan jumlah pekerja lebih dari 20 ribu orang.

Selain menyampaikan keberatan secara langsung, asosiasi menyerahkan berkas berisi masukan setebal 30 halaman. Ketua SPSI, Suhirno hadir bersama Ketua AMTI, Budidoyo, Ketua Gaperoma, Johny ST, serta anggotanya. Seketika ruangan mejadi hening saat ketua SPSI menyatakan akan membawa masalah ini ke ranah hukum dan mengaku siap menggelar aksi di depan Kantor DPRD-apabila masukan asosiasi tidak diterima.

Lantas anggota DPRD menempati ancaman tersebut dengan suara keras.”Tidak ada salahnya Perda ini (KTR). Ini hanya mengatur kawasannya, bukan melarang orang merokok,” timpal anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Choeroel Anwar, menceritakan suasana hearing yang berlangsung di ruang internal lantai 3 Kantor DPRD, saat ditemui MVoice disela-sela Bimtek, di Hotel Samara, Jumat (16/6).

Asosiasi memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Dengan disahkan Perda KTR, ditakutkan terjadi gejolak, berupa penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh industri rokok. “Mereka minta jaminan, dan saya bisa jamin tidak akan ada gejolak,” ungkapnya.

Pajak Parkir di Kota Batu Misterius?

Kendaraan roda 4 yang di parkir di halaman parkir Jatim Park 2.(Miski)
Kendaraan roda 4 yang di parkir di halaman parkir Jatim Park 2.(Miski)

MALANGVOICE – Pajak parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Sayang, pendapatan sektor ini dirasa belum maksimal, lantaran jumlahnya tidak sebanding dengan pesatnya kemajuan Kota Batu.

Data Badan Keuangan Daerah (sebelumnya Dinas Pendapatan), menyebut, pemasukan dari pajak parkir tahun 2016 sebesar Rp1.140.417.722 dari target semula Rp1 miliar. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2015, yaitu Rp900 juta.

Pendapatan ini disumbang dari 20-an objek pajak di Kota Batu. Tidak disebutkan titik mana saja yang menjadi objek pajak. Sesuai Perda nomor 2 tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Bab II (Nama, Objek, dan Sumber Pajak) Pasal 2 Ayat (2), menyebut, objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dalam Bab III Pasal 6 disebutkan, besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 30 persen. Kepala BKD, Zadim Efisiensi, mengakui, kenaikan PAD tidak terlepas dari keberadaan Jatim Park. Semula, tahun 2010 PAD Kota Batu hanya Rp 17 miliar, naik drastis di tahun 2015 menjadi Rp 102 miliar. Pada 2016, PAD mencapai angka Rp 109 miliar, dari target yang dipatok Rp 117 miliar.

Kendaraan roda 4 milik wisatawan terparkir di Eco Green Park.(Miski)
Kendaraan roda 4 milik wisatawan terparkir di Eco Green Park.(Miski)

PAD terbesar disumbang Jatim Park Grup (Jatim Park 1, Jatim Park 2, BNS, Eco Green Park, Museum Tubuh, Museum Angkut, Predator Fun Park, Pasar Parkiran). Kendati begitu, Zadim tidak menjelaskan besaran pajak dari Jatim Park Grup ini.

Saat ditanya terkait Taman Wisata Selecta, Agrokusuma, pusat oleh-oleh, restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan, sebagai wajib pajak, Zadim tidak menampik, tempat-tempat itu juga membantu.

“Kemajuan Kota Batu karena kemajuan pariwisata yang dimotori Jatim Park,” katanya.

Pemerintah daerah bahkan mewacanakan penerapan pajak online mulai tahun 2017. Zadim enggan merinci lebih detil mengenai wacana itu, akan tetapi ia optimistis kebijakan ini meminimalisasi kecurangan dan mendongkrak pendapatan dari pajak parkir.

“Tahun ini akan diterapkan, masih dirancang dan dibahas lebih lanjut,” jawabnya singkat.

Pajak Parkir Selecta Rp 340 Juta, Jatim Park Grup?

Direktur Taman Wisata Selecta, Sujud Hariadi, menyatakan, pada 2016 pihaknya harus membayar pajak parkir sebesar Rp 340 juta, meningkat Rp 65 juta dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 275 juta. Kenaikan itu tidak terlepas dari jumlah kendaraan di 2016 lebih banyak.

Dijelaskan, pajak parkir tersebut dibebankan ke pengunjung, sebagai pengelola, pihaknya sekadar menarik dan menyetorkan ke pemerintah (Badan Keuangan Daerah).

Parkir sepeda motor, dikenakan tarif Rp 5 ribu, dengan rincian Rp 3.846 biaya parkir dan Rp 1.154 dialokasikan untuk pajak. Sedangkan parkir mobil dipatok Rp 10 ribu per sekali parkir dengan rincian Rp 7.692 biaya parkir dan Rp 2.308 alokasi setoran pajak.

“Tarifnya 30 persen dari omzet, terlalu tinggi tarifnya. Harusnya disamakan dengan pajak hiburan yang hanya dikenakan 10 persen. Besaran (10 persen) adalah angka realistis,” kata dia.

Pihaknya menepis anggapan dan pandangan berbagai pihak bahwa data jumlah pengunjung yang dilaporkan tidak valid. Sujud bahkan mempersilakan pemerintah memeriksa langsung jumlah kunjungan di Selecta.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 34 ayat 1 Perda Pajak Parkir, yakni wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300 juta per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Di Pasal 39 ayat 1 dalam Perda Pajak Parkir disebutkan, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana dengan denda paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

“Kami selalu melaporkan dengan benar dan bayar tepat waktu. Kami tidak berani melanggar aturan, karena dapat mengganggu usaha kami ke depannya,” tegas Sujud.

Pihaknya sepakat apabila tahun ini diterapkan tax online atau pajak online. Pasalnya, penerapan tersebut sepenuhnya hak pemerintah. Adanya pajak online dinilai mempermudah sekaligus menyesuaikan dengan zaman era keterbukaan dan transparansi.

Sementara, Mvoice tidak berhasil melakukan konfirmasi ke pengelola Jatim Park Grup perihal pajak parkir yang harus dibayarkan ke daerah. Apabila dilihat dari jumlah kunjungan, terutama saat libur panjang, tempat parkir yang disediakan pengelola kerap overload, tak sedikit kendaraan di parkir di tempat lain.

Pajak Parkir dan Retribusi Rawan Dikorupsi

Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), M Zainuddin, mengkritisi besaran pajak parkir yang diterima. Angka Rp 1,1 miliar sekian dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan pesatnya pembangunan Kota Batu. Apalagi, kata dia, sudah menyandang status kota wisata.

Ia mempertanyakan kontribusi hotel, restoran dan tempat hiburan yang berkembang pesat beberapa tahun belakangan. Belum lagi, pemasukan dari retribusi parkir yang tiap tahun selalu tidak capai target.

“Jumlahnya sangat kecil sekali, bandingkan dengan keberadaan tempat wisata, hotel, dan lainnya. Masa pendapatannya sebesar itu, perlu dilakukan audit pendapatan Pemkot Batu,” tanya Zainuddin.

Menurut dia, kemungkinan kondisi itu tidak lepas dari minimnya data valid, baik objek pajak maupun retribusi parkir yang dimiliki pemerintah. Dia menduga, pemerintah daerah sengaja membiarkan hal ini. Apabila benar, tentunya bisa menjadi celah dan rawan dikorupsi.

Ia mencontohkan, meski parkir di hotel gratis, pihak hotel tetap menyediakan parkir dan itu termasuk kena pajak. Hal sama berlaku di restoran, pusat oleh-oleh maupun pusat perbelanjaan.

Saat ini, lanjut dia, MCW melakukan kajian terkait jumlah hotel dan klasifikasinya. Nantinya, akan diketahui potensi dan pendapatan yang sebenarnya masuk ke Pemkot Batu.

“Kami sependapat jika pajak online diterapkan. Bisa efektif, asal data objek dan titik parkirnya divalidkan, kalau tidak, ya, percuma,” tandasnya.

Kota Batu Krisis Pohon, 250 Pohon Ditebang Selama Tahun 2016

Petugas BPBD menebang pohon angsana yang dinilai rawan tumbang di Jalan Pattimura.(miski)
Petugas BPBD menebang pohon angsana yang dinilai rawan tumbang di Jalan Pattimura.(miski)

MALANGVOICE – Penebangan pohon di sempadan jalan selama 2016 di Kota Batu cukup tinggi. BPBD telah menebang 250 pohon. Menyebar di beberapa jalan, seperti Jalan Panglima Sudirman, Diponegoro, Pattimura, Ir Soekarno, Dewi Sartika dan Sultan Agung.

Penebangan dalam upaya mengantisipasi pohon tumbang, mengingat pohon angsana tertanam di sempadan jalan utama di Kota Batu banyak yang rapuh dan mati. Belum ada data pasti berapa pohon di sempadan jalan yang masuk kategori membahayakan.

Sama halnya dengan faktor penyebab pohon mati dan layak ditebang. Spekulasi petugas kebanyakan karena disebabkan penyakit, tapi tidak sedikit yang mati disengaja oleh oknum. BPBD tidak memiliki tim ahli untuk mengidentifikasi penyebab pasti pohon.

Sebelum penebangan, terlebih dahulu ada tim survei yang diterjunkan. Baik dari BPBD, Kantor Lingkungan Hidup dan Bina Marga Provinsi (apabila masuk jalan provinsi).

“Prioritas penanggulangan bencana adalah manusianya dulu,” kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Ach Rochim.

Rajinnya petugas BPBD menebang pohon tidak diiringi dengan penghijauan atau penanaman kembali. Tak heran banyak masyarakat mengeluhkan Kota Batu tidak sedingin beberapa tahun lalu. Ditambah tingginya bencana banjir sepanjang tahun, kurangnya daerah resapan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Hal tersebut diakui Rochim, pihaknya bisa saja melakukan rehabilitasi ulang. Namun, sesuai tugas pokok dan fungsi, KLH yang lebih berwenang. Bahkan, pihaknya mengusulkan semua SKPD bersama-sama menanam ulang.

Usulan lain, sempadan jalan ditata lebih baik. Tidak sekadar ditanam pohon angsana dan jenis lainnya. Tujuannya, mendukung Kota Batu sebagai kota wisata.

“Secara estetika, lebih bagus, indah dan nyaman dilihat sepanjang jalan, tapi tidak sampai berkurang kawasan hijaunya,” usulnya.

Urai Kemacetan di Kota Malang, Puluhan Personel Dishub Dikerahkan

Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.
Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.

MALANGVOICE – Kemacetan di Kota Malang sudah jadi suasana sehari-hari ketika momen libur panjang. Kondisi ini juga berpotensi terjadi selama libur perayaan Natal dan tahun baru akhir 2016 ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Kusnadi, sudah melihat adanya ancaman itu. “Bagi kami hal semacam ini (macet) sudah biasa. Rutin saja, karena Kota Malang sudah sering mengalami dan mengantisipasi lonjakan arus kendaraan yang
masuk saat libur panjang tiba,” paparnya.

Menurutnya, rutinitas itu merupakan tanggung jawab semua pihak. Karena itu, Dishub sudah berkoordinasi, terutana dengan Satlantas Polres Malang Kota untuk mengatasi macet.

Dia menyebut, sedikitnya 60 personel Dishub dikerahkan di sejumlah titik rawan kemacetan serta pintu keluar-masuk Kota Malang. “Kami membantu kepolisian mengatur arus lalu lintas,” tuturnya.

Mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi itu menambahkan, para petugas Dishub diprioritaskan pada titik-titik tertentu. Ada enam titik yang menurut Kusnadi perlu mendapat perhatian lebih, mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami kepadatan.

“Ada di gerbang masuk kota Malang di daerah Arjosari, di pusat keramaian seperti Pasar Besar, Perempatan Kayutangan, Jalan Borobudur, Jalan Soekarno-Hatta, dan Pertigaan Dinoyo,” pungkasnya.

Ruang Terbuka Hijau Hilang, Banjir Datang

Aktivis Walhi Jatim, Purnawan D Negara. (deny)
Aktivis Walhi Jatim, Purnawan D Negara. (deny)

MALANGVOICE – Kota Malang berada di dataran tinggi dengan luas 110,6 km², rasanya tak mungkin jika mengalami banjir. Akan tetapi beberapa tahun terakhir genangan air itu kerap terjadi.

Musim hujan di akhir tahun membuat masyarakat resah. Betapa tidak, setiap hujan tiba, air langsung “menghilangkan” aspal dan masuk ke rumah-rumah. Paling parah adalah banjir di Jalan Bendungan Sutami hingga Galunggung, Sabtu (26/11) lalu.

Genangan air waktu itu dilaporkan hingga mencapai punggung orang dewasa selama beberapa jam. Sampai-sampai banyak membuat orang heran termasuk musisi Iwan Fals.

Kebetulan saja Iwan melintasi kawasan itu dan melihat langsung genangan air di Jalan Galunggung. Ia kemudian berpesan saat konser tunggal pada Pemkot Malang, agar membuat resapan air atau biopori. “Bikin biopori biar airnya gak terbuang sia-sia,” ujarnya di depan para fans.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim, banjir yang terjadi bisa karena beberapa hal. Selain curah hujan tinggi, tak ada resapan air dinilai paling berpengaruh.

Ruang terbuka hijau (RTH) yang beralih fungsi menjadi lahan ekonomi juga jadi sebab utama masalah banjir di Kota Malang.

“Kota Malang sudah banyak kehilangan RTH dan diganti dengan mall atau perumahan mewah,” kata Aktivis Walhi Jatim, Purnawan D Negara.

Pria yang akrab disapa Pupung itu memberi contoh, Taman Indrokilo di belakang Museum Brawijaya dan kawasan Wilis hingga Pulosari yang dulunya resapan air, kini sudah tidak ada. Hal itu yang membuat genangan air meluap di Jalan Galunggung.

“RTH di Kota Malang hanya 2,5 persen. Padahal berdasar peraturan perundangan idealnya 30 persen, itu jauh sekali. Kebanyakan ya alih fungsi tadi,” tandasnya.

Bencana Longsor Paling Banyak Terjadi di Kabupaten Malang

Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)
Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)

MALANGVOICE – Tahun ini, Kabupaten Malang dilanda 56 bencana. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bencana ini terjadi di 20 kecamatan.

Rinciannya, 35 kejadian bencana tanah longsor, 8 banjir, 7 kejadian puting beliung, dan 5 kejadian gempa bumi serta 1 kejadian tanah bergerak.

Longsor yang dimaksudkan terjadi di Bantur, Pujon, Poncokusumo, Wagir, Ngajum, Ampelgading, Wajak, Kromengan, Tumpang, Lawang, Tajinan, Pagak, Ngantang, Wonosari, Kalipare, Gedangan, Tirtoyudo, Turen, Sumbermanjing Wetan, dan Donomulyo.

“Longsor disebabkan hujan deras. Akibatnya, merusak sejumlah fasilitas. Baik rumah hunian dan fasilitas umum,” kata Hafi Lutfi, saat masih menjabat sebagai Kepala BPBD.

Menurut Lutfi, bencana tanah longsor mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 2 orang yang terjadi selama 2016.

Kejadian longsor di Desa Pagersari, Ngantang pada 17 Maret 2016 mengakibatkan satu orang korban meninggal dari warga setempat.

Masih menurut catatan BPBD, pada 30 November 2016, seorang warga Desa Segaran, Kecamatan Gedangan meninggal dunia akibat longsor yang terjadi di Dusun Sumberkotes, di desa tersebut.

Lutfi menjelaskan, dibandingkan tahun 2015, bencana alam yang terjadi pada tahun ini mengalami penurunan secara kuantitas, namun berdampak lebih besar.

“Secara jumlah, lebih banyak tahun kemarin 2015. Namun dilihat dari sisi akibat yg ditimbulkan, lebih besar pada tahun ini,” jelas dia.

Komunitas