Realisasi Pajak Parkir Selalu Lampaui Target

Parkir.
Parkir.

MALANGVOICE – Penerimaan pajak parkir di Kota Malang selalu melebihi target. Pada 2016 lalu, perolehan dari sektor ini sebesar Rp 4,8 miliar, melampaui target yang dipatok, Rp 3,501 miliar.

Dengan hal itu, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang berhasil merealisasikan target 139 persen. Keberhasilan ini, menurut Kepala BP2D, Ade Herawanto, karena kesadaran pengelola tempat usaha melaporkan dan membayar pajak.

Selain itu, adanya teknologi e-tax atau pajak online yang dipasang di tempat usaha besar amat bermanfaat dalam perhitungan otomatis. Teknologi itu, kata Ade, membantu petugas pajak mengawasi dan menghitung besaran jumlah yang harus dibayarkan.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ade Herawanto.
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ade Herawanto.

Sesuai peraturan, wajib pajak untuk parkir harus membayar 20 persen dari penghasilan. “Seperti mall, rumah sakit sudah pakai e-tax. Data dari sana langsung real time terbaca di database kami,” katanya, Jumat (6/1).

Bagi mall dan tempat usaha besar lain yang terkena pajak, ia memastikan tak ada kebocoran. Hal ini berbeda dengan tempat usaha kecil seperti penitipan sepeda motor atau toko.

Ade menjelaskan, di tempat tanpa e-tax, sudah disiapkan Satgas khusus, tugasnya mencatat secara manual jumlah kendaraan yang parkir.

“Sudah tiga tahun kami bentuk Satgas itu, hasilnya juga bisa menekan kebocoran. Data yang dilaporkan pengusaha bisa dibandingkan dengan data kami, nanti istilahnya semi-audit,” jelasnya.

Pada 2017 ini, SKPD yang sebelumnya bernama Dispenda ini menargetkan, penerimaan pajak parkir sebesar Rp 4 miliar dari 203 titik parkir. Jumlah itu diprediksi meningkat sesuai tren tiap tahun.

Masih sama dengan 2016 lalu, berbagai cara ditempuh agar terget pajak tercukupi. “Kami perbanyak pasang e-tax. Mall Dinoyo itu belum, secepatnya lah biar gampang,” tambah Ade.

Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Kota Malang. (deny)
Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Kota Malang. (deny)

Selanjutnya, Ade berharap permasalahan parkir di Kota Malang yang rumit bisa segera diatasi. Di lain pihak, salah satu mall terbesar, Malang Town Square (Matos), sudah menerapkan e-tax. Setiap bulan, Matos membayar Rp 180-200 juta untuk parkir.

Kepala Bagian Operasional Manager Matos, Suwanto, mengatakan, pihaknya sama sekali tak pernah bermasalah dengan sistem e-tax itu, karena lebih terkontrol otomatis.

“Buat kami tak ada masalah, semua ada rinciannya,” jelasnya.

Bencana Longsor Paling Banyak Terjadi di Kabupaten Malang

Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)
Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)

MALANGVOICE – Tahun ini, Kabupaten Malang dilanda 56 bencana. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bencana ini terjadi di 20 kecamatan.

Rinciannya, 35 kejadian bencana tanah longsor, 8 banjir, 7 kejadian puting beliung, dan 5 kejadian gempa bumi serta 1 kejadian tanah bergerak.

Longsor yang dimaksudkan terjadi di Bantur, Pujon, Poncokusumo, Wagir, Ngajum, Ampelgading, Wajak, Kromengan, Tumpang, Lawang, Tajinan, Pagak, Ngantang, Wonosari, Kalipare, Gedangan, Tirtoyudo, Turen, Sumbermanjing Wetan, dan Donomulyo.

“Longsor disebabkan hujan deras. Akibatnya, merusak sejumlah fasilitas. Baik rumah hunian dan fasilitas umum,” kata Hafi Lutfi, saat masih menjabat sebagai Kepala BPBD.

Menurut Lutfi, bencana tanah longsor mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 2 orang yang terjadi selama 2016.

Kejadian longsor di Desa Pagersari, Ngantang pada 17 Maret 2016 mengakibatkan satu orang korban meninggal dari warga setempat.

Masih menurut catatan BPBD, pada 30 November 2016, seorang warga Desa Segaran, Kecamatan Gedangan meninggal dunia akibat longsor yang terjadi di Dusun Sumberkotes, di desa tersebut.

Lutfi menjelaskan, dibandingkan tahun 2015, bencana alam yang terjadi pada tahun ini mengalami penurunan secara kuantitas, namun berdampak lebih besar.

“Secara jumlah, lebih banyak tahun kemarin 2015. Namun dilihat dari sisi akibat yg ditimbulkan, lebih besar pada tahun ini,” jelas dia.

Ruang Terbuka Hijau Hilang, Banjir Datang

Aktivis Walhi Jatim, Purnawan D Negara. (deny)
Aktivis Walhi Jatim, Purnawan D Negara. (deny)

MALANGVOICE – Kota Malang berada di dataran tinggi dengan luas 110,6 km², rasanya tak mungkin jika mengalami banjir. Akan tetapi beberapa tahun terakhir genangan air itu kerap terjadi.

Musim hujan di akhir tahun membuat masyarakat resah. Betapa tidak, setiap hujan tiba, air langsung “menghilangkan” aspal dan masuk ke rumah-rumah. Paling parah adalah banjir di Jalan Bendungan Sutami hingga Galunggung, Sabtu (26/11) lalu.

Genangan air waktu itu dilaporkan hingga mencapai punggung orang dewasa selama beberapa jam. Sampai-sampai banyak membuat orang heran termasuk musisi Iwan Fals.

Kebetulan saja Iwan melintasi kawasan itu dan melihat langsung genangan air di Jalan Galunggung. Ia kemudian berpesan saat konser tunggal pada Pemkot Malang, agar membuat resapan air atau biopori. “Bikin biopori biar airnya gak terbuang sia-sia,” ujarnya di depan para fans.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim, banjir yang terjadi bisa karena beberapa hal. Selain curah hujan tinggi, tak ada resapan air dinilai paling berpengaruh.

Ruang terbuka hijau (RTH) yang beralih fungsi menjadi lahan ekonomi juga jadi sebab utama masalah banjir di Kota Malang.

“Kota Malang sudah banyak kehilangan RTH dan diganti dengan mall atau perumahan mewah,” kata Aktivis Walhi Jatim, Purnawan D Negara.

Pria yang akrab disapa Pupung itu memberi contoh, Taman Indrokilo di belakang Museum Brawijaya dan kawasan Wilis hingga Pulosari yang dulunya resapan air, kini sudah tidak ada. Hal itu yang membuat genangan air meluap di Jalan Galunggung.

“RTH di Kota Malang hanya 2,5 persen. Padahal berdasar peraturan perundangan idealnya 30 persen, itu jauh sekali. Kebanyakan ya alih fungsi tadi,” tandasnya.

Polres Batu; Mulai Anggota Polantas Cabul, Todongkan Pistol hingga Kasus BPN

Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata.(Miski)
Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata.(Miski)

MALANGVOICE – Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata dipercaya menahkodai Polres Batu sejak awal tahun 2016. Di bawah komandonya, banyak kasus yang telah ditangani dan sebagian belum tuntas, termasuk menangani kasus yang mencoreng nama baik Korps Bhayangkara ini.

1.Brigadir TS Todongkan Pistol ke Warga

Brigadir TS yang merupakan anggota Polres Batu dilaporkan ke Propam Polres Batu, Senin (18/1), karena menodongkan pistol ke warga di Perumahan Griya Permata, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang tak lain masih tetangganya.

Berawal dari saat Brigadir TS melintas di depan rumah warga yang sedang ada kegiatan PKK. Bagian mobil belakang miliknya mengenai gerobak bakso, sehingga TS turun dan memarahi pemilik rumah. Adu mulut tersebut ternyata berlanjut, sehingga habis magrib TS mendatangi rumah warga. Adu mulut pun kembali terjadi hingga akhirnya TS menodongkan pistol ke kepala warga.

Urai Kemacetan di Kota Malang, Puluhan Personel Dishub Dikerahkan

Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.
Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.

MALANGVOICE – Kemacetan di Kota Malang sudah jadi suasana sehari-hari ketika momen libur panjang. Kondisi ini juga berpotensi terjadi selama libur perayaan Natal dan tahun baru akhir 2016 ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Kusnadi, sudah melihat adanya ancaman itu. “Bagi kami hal semacam ini (macet) sudah biasa. Rutin saja, karena Kota Malang sudah sering mengalami dan mengantisipasi lonjakan arus kendaraan yang
masuk saat libur panjang tiba,” paparnya.

Menurutnya, rutinitas itu merupakan tanggung jawab semua pihak. Karena itu, Dishub sudah berkoordinasi, terutana dengan Satlantas Polres Malang Kota untuk mengatasi macet.

Dia menyebut, sedikitnya 60 personel Dishub dikerahkan di sejumlah titik rawan kemacetan serta pintu keluar-masuk Kota Malang. “Kami membantu kepolisian mengatur arus lalu lintas,” tuturnya.

Mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi itu menambahkan, para petugas Dishub diprioritaskan pada titik-titik tertentu. Ada enam titik yang menurut Kusnadi perlu mendapat perhatian lebih, mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami kepadatan.

“Ada di gerbang masuk kota Malang di daerah Arjosari, di pusat keramaian seperti Pasar Besar, Perempatan Kayutangan, Jalan Borobudur, Jalan Soekarno-Hatta, dan Pertigaan Dinoyo,” pungkasnya.

Banyak Papan Iklan Cederai Estetika, Ranperda Reklame Digodok

Papan reklame terpasang di sekitar Stadion Gajayana. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Legislatif bersama eksekutif Kota Malang tengah menggodok Ranperda Penyelenggaraan Reklame. Ini sebagai respon atas semrawutnya pemasangan papan iklan di sejumlah titik.

Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Tri Yudiani, menyebut, reklame merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak. Karena itu, pemasangan reklame tidak bisa serta – merta dilarang, melainkan harus ditata.

“Penyelenggaraan reklame penting untuk diatur dalam sebuah payung hukum. Ini perlu agar pemasangan reklame ditata secara aman dan nyaman serta tidak mengganggu pemandangan atau sembarangan,” kata perempuan yang akrab disapa Yudis ini, Kamis (30/11).

Dia menegaskan, pemasangan reklame juga harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang. Dalam Ranperda ini, disebutkan detil dan spesifikasi terkait reklame yang boleh dipasang di titik tertentu.

“Salah satu pasal menyebutkan, seseorang atau badan hukum yang memasang reklame wajib menjaga keindahan, kepribadian, dan budaya daerah dan bangsa,” imbuh politisi PDIP ini.

Selain itu, lanjut Yudis, reklame juga harus memenuhi norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Jika melanggar ketentuan itu, sederet sanksi pun disiapkan.

Disebutkan, hukuman bagi pelanggar bisa berupa sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pencabutan izin reklame, penutupan atau penyegelan reklame, juga denda administratif sampai pembongkaran. Selain itu, terdapat pula sanksi pidana.

Dalam hal ini, para pelanggar bisa dikurung pidana selama tiga bulan dan atau denda paling banyak Rp 50 juta. “Yang jelas, pemasangan reklame ini harus diatur terutama supaya estetika dan keindahan kota terjaga,” papar perempuan berjilbab ini.(Coi/Yei)

Pungutan Retribusi Parkir di Kota Malang Tidak Berdasar Karcis, Lalu?

Suasana salah satu titik parkir di Kota Malang. (Muhammad Choirul)
Suasana salah satu titik parkir di Kota Malang. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Permasalahan parkir menjadi hal yang rumit di berbagai daerah, termasuk Kota Malang. Selama ini, belum banyak yang mengetahui alur dan sistem pengelolaan parkir di Kota Malang.

Karcis yang tersebar di tiap juru parkir, ternyata bukan satu-satunya acuan nominal pungutan retribusi yang masuk sebagai Penghasilan Asli Daerah (PAD) kepada Dinas Perhubungan (Dishub). Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dishub Kota Malang, Syamsul Arifin, membenarkan hal ini.

Dia memaparkan, selama ini Dishub mengombinasikan sistem target dan karcis. “Setiap titik parkir, kami target berdasarkan kondisi, ramai, sedang dan sepi. Jumlah tenaga juga jadi pertimbangan,” ungkapnya.

Target itulah yang wajib disetorkan kepada Dishub, tanpa melihat jumlah karcis yang tersebar kepada pengguna jasa parkir. “Penghitungan setoran tidak berdasarkan karcis,” tegasnya.

Dengan begitu, fungsi karcis bukan sebagai alat bukti setoran retribusi dari jukir kepada petugas Dishub. Jika dalam sehari pengguna jasa parkir dan karcis yang tersebar lebih dari target yang dipatok Dishub, penyetoran retribusi juga tetap tidak berubah. “Kalau lebih ya rejekinya tukang parkir,” lanjutnya.

Kendati demikian, Syamsul menampik anggapan karcis parkir tanpa fungsi. Menurutnya, karcis berfungsi sebagai alat bukti parkir dan pengendali tarif. Kalau ada Jukir menaikkan tarif tidak sesuai aturan, kata dia, warga bisa tahu dan Dishub langsung melaksanakan penertiban.

Dengan kombinasi sistem karcis dan target ini, Syamsul tetap menekankan pada pengawasan pada Jukir. Hal ini dilakukan setiap melaksanakan pemungutan.

“Jika ada yang setoran retribusinya tidak memenuhi target, tetap kami awasi. Kebanyakan alasan Jukir macam-macam, karena libur atau hujan, jadi sepi, ini tetap kami pantau,” pungkasnya.

Pemberian CSR Dinilai Gadaikan Kesehatan Masyarakat

Taman Bentoel Trunojoyo dipugar melalui dana CSR PT Bentoel Group. Branding dan nama perusahan terpahat di prasasti yang terpasang di taman.(Miski)
Taman Bentoel Trunojoyo dipugar melalui dana CSR PT Bentoel Group. Branding dan nama perusahan terpahat di prasasti yang terpasang di taman.(Miski)

MALANGVOICE – Wahana Lingkungan (Walhi) menyoroti fenomena pemberian CSR perusahaan rokok untuk pemugaran taman. Penyaluran dana sosial perusahaan rokok dianggap kurang tepat.”Kurang etis saya kira. Sama saja pemerintah menggadaikan kesehatan masyarakat,” kata Dewan Daerah Walhi Jatim, Purnawan D Negara.

PT Bentoel Group menyalurkan dana CSR melalui Pemkot Malang dalam empat tahun terakhir. Diawali dengan pemugaran Taman Bentoel Trunojoyo. Taman yang dilengkapi fasilitas bermain, kesehatan dan taman belajar tersebut menghabiskan Rp 2,5 miliar, diresmikan Wali Kota Malang, HM Anton bersama perwakilan PT Bentoel, pada 1 Juni 2014 silam.

Tahun berikutnya, giliran Taman Kunang-kunang di Jalan Jakarta yang dipugar. PT Bentoel menghabiskan Rp 2 miliar dalam proyek ini. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dipegang British American Tobacco (BAT) juga merevitalisasi Taman Slamet pada 2016. Dana sebesar Rp1 miliar dikucurkan guna mempercantik taman yang berada di Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen.

Pada 2017, PT Bentoel memugar Taman dan Pedestrian Dieng dengan dana CSR Rp 1 miliar. Di setiap taman, tertera branding dan nama PT Bentoel selaku penyalur CSR. Selang beberapa bulan, PT Bentoel menyerahkan perlengkapan elektronik sebanyak 600 unit. Diberikan kepada masyarakat, meliputi laptop, CPU, monitor, printer, proyektor dan elektronik lainnya.

Pupung, sapaan akrabnya menyarankan, dana sosial perusahaan rokok lebih tepat untuk membangun sarana prasarana kesehatan, klinik khusus penderita akibat rokok atau juga bisa diwujudkan melalui program asbak berjalan-untuk mengurangi sampah puntung rokok.

Kaitan dengan lingkungan, asap rokok menyebabkan polusi dan mengurangi keberadaan udara sehat. Budaya membuang puntung rokok sembarangan menyebabkan puntung rokok berserakan di mana-mana. Selain itu, puntung rokok (filter) kategori sampah yang tidak bisa terurai.

“Akhirnya mengkaburkan kebenaran bahwa rokok itu bahaya. Tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga soal lingkungan,” jelas Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang ini.

Kondisi tersebut juga disesalkan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Pemkot Malang seolah mendua dalam kebijakannya. Apalagi, branding perusahaan rokok penyalur CSR tertera di semua taman.

“Meski di taman dilarang ada aktivitas berhubungan dengan rokok. Tapi, itu sama dengan mempromosikan produk rokok,” kata Juru Bicara Komnas Pengendalian Tembakau, Nina Samadi, melalui pesan singkat WhatsApp.

Pihak PT Bentoel membantah jika pemberian CSR sarat dengan kepentingan. Tuduhan PT Bentoel merayu Pemkot Malang dan Pansus Ranperda KTR melalui CSR hanya omong kosong belaka. ”Tidak benar itu. Tidak ada kaitannya. Murni tanggung jawab sosial ke masyarakat,” jelas Regulatory Affairs Manager PT Bentoel International Investama Tbk Malang Office, Jawa Timur, Eko Soendjojo.

“Dana CSR sepatutnya dikembalikan ke masyarakat. Di setiap taman yang dipugar, ada tanda larangan merokok,” lanjut Eko menjelaskan.

MVoice sebelumnya juga telah mengajukan konfirmasi via email-ditujukan ke Presiden Komisaris Independen PT Bentoel Group, Hendro Martowardojo, pada 14 Juni. Namun, belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak Bentoel. Pertanyaan yang dikirim ke email Communication Manager PT Bentoel, Nuranisa Putri Matahari, tak terbalas.

Program CSR merupakan inisiatif pihak perusahaan. Pemkot Malang membuka diri bagi perusahaan yang ingin menyalurkan dana sosialnya di Kota Malang-selama tidak meyalahi aturan yang ada. Melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Pemkot Malang memberi keringanan bagi perusahaan yang memberikan CSR ke Kota Malang, yakni diskon pajak sebesar 15 persen. Mengacu Perda nomor 2 tahun 2015 sebagai penyempurnaan Perda tahun 2010. Nilai keringan pajak tidak seluruhnya 15 persen, tetapi bervariasi antara 10 persen hingga 15 persen dari nilai pajak sebesar Rp11 juta sampai Rp20 juta.

Selain PT Bentoel, sejumlah perusahaan juga menyalurkan CSR di Kota Malang. Di antaranya pemugaran Alun-alun Merdeka oleh Bank BRI, Taman Merbabu CSR dari PT Beiersdorf Indonesia melalui bendera NIVEA Cares for Family. Taman dan RTH Malabar dari PT Otsuka, dan Taman Bugar Merjosari dari PT Nikko Steel.

“Dengan harapan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan berinvestasi di Kota Malang tidak melarikan dana CSR-nya ke daerah lain. Dana CSR ini tetap dikucurkan untuk kepentingan dan peningkatan pelayanan warga Kota Malang,” kata Kepala Dispenda, Ade Herawanto, seperti dikutip dari Bisnis.com, terbit Jumat (18/3/16).

Perusahaan rokok memang berkontribusi bagi pemasukan negara. Namun, jumlahnya tidak seberapa dibandingkan biaya kesehatan yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang diperoleh Pemkot Malang sebesar Rp58,3 miliar tahun 2015 dan pada tahun 2016 sebesar Rp60,5 miliar. Besaran DBHCT tahun 2017 belum diketahui.

Sedangkan, pendapatan dari iklan rokok meliputi pajak reklame tetap, insidentil dan kendaraan dari perusahaan rokok di Kota Malang, tahun 2014 sebesar Rp 4,9 miliar tersebar di 8.114 titik. Tahun berikutnya, dari 6.132 titik, pendapatan sebesar Rp 1,8 miliar, dan dari 235 titik menghasilkan pemasukan Rp 412 juta di tahun 2016. Pendapatan pajak reklame keseluruhan di Dispenda tahun 2015 dan 2016 masing-masing, Rp 19,56 miliar, Rp 18,67 miliar dan 2017 dipatok Rp 19,17 miliar.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Pengungkapan Narkoba Meningkat, Tak Ada Pelajar Terlibat

Ungkap hasil kejahatan tahun 2016 di Mapolres Malang (Tika)
Ungkap hasil kejahatan tahun 2016 di Mapolres Malang (Tika)

MALANGVOICE – Angka ungkap narkoba di wilayah hukum Polres Malang juga mengalami peningkatan dari tahun lalu, tidak hanya kriminalitas saja.

Meski begitu, Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung SH SIK menjelaskan, tidak ada tersangka kasus narkoba dari kalangan pelajar.

Tahun ini, lanjut Ujung, ungkap narkoba mencapai 176 kasus. Angka ini meningkat 63 dibandingkan tahun lalu yang mencapai 113.

Rinciannya, 139 ungkap narkoba jenis sabu-sabu, tiga ganja dan 34 obat terlarang.

Tahun lalu, ungkap sabu-sabu sebanyak 91 kasus, sembilan ganja dan 13 obat-obatan terlarang.

“Alhamdulillah dari data kami tidak ada pelajar yang tersangkut masalah naekoba,” kata Ujung, Sabtu (31/12) saat rilis kasus kejahatan satu tahun, di lapangan tenis, Mapolres Malang.

Dia menyebutkan, untuk tersangka kasus narkoba tahun ini mencapai 208, atau meningkat 172 orang dari tahun lalu yang berjumlah 136.

Rinciannya, lanjut dia kasus sabu-sabu tahun ini sebanyak 159 orang dari tahun lalu 106. Ganja mengalami penurunan 10 orang, tahun ini berjumlah 3 tersangka.

Sementara tersangka untuk obat-obatan terlarang, sebanyak 46 orang atau meningkat 29 tersangka dari tahun lalu.

“Kebanyakan didominasi oleh pekerja swasta. Usia tersangka narkoba mayoritas lebih dari 31 tahun, dengan jumlah 146 orang,” imbuh laki-laki yang pernah bertugas di Poso ini.

Jumlah barang bukti hasil kejahatan yang berhasil diamankan juga mengalami peningkatan.

Paling menonjol adalah obat-obatan terlarang. Peningkatan dari tahun lalu mencapai 43.513 butir.

Tahun ini barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 49.277 butir, sementara tahun lalu hanya 5.764.

Sementara itu, mengenai ungkap kasus miras tahun ini mencapai 148 kasus dengan jumlah tersangka yang sama.

Barang bukti yang berhasil diamankan tahun ini 3.321 botol minuman keras (miras) dan 312,5 liter arak. Tahun lalu, Polres Malang mengamankan 2.287 botol miras dan 91 liter arak.

Merokok di Area Terlarang Masih Jadi Pemandangan Lazim

Seorang perokok sedang menyalakan sebatang rokok di tempat duduk yang berada di tengah Alun-alun Merdeka, Kota Malang. Alun-alun Merdeka masuk kawasan bebas rokok.(Miski)
Seorang perokok sedang menyalakan sebatang rokok di tempat duduk yang berada di tengah Alun-alun Merdeka, Kota Malang. Alun-alun Merdeka masuk kawasan bebas rokok.(Miski)

MALANGVOICE – Dayat (29), warga Tumpang, Kabupaten Malang, menghabiskan libur panjang Hari Raya Idul Fitri di Alun-alun Merdeka, Kota Malang. Saat itu, dia memilih tempat duduk di samping air mancur.

Sebungkus rokok lantas dikeluarkannya dari saku celana untuk diambil sebatang dan dibakar ujungnya. Diselipkannya yang sebatang itu di antara jari telunjuk dan jari tengah, sesekali ia sesap, hingga menghasilkan asap putih membumbung tinggi.

Sambil memainkan gadget, karyawan di perusahaan swasta ini beberapa kali melempar pandangan ke kanan-kiri seakan mencari seseorang. Belum habis menyesap sebatang, dua petugas menghampiri. Petugas tersebut merupakan Polisi Taman (Poltam), Ike Proklamasi dan Sumila Trisnawati.

“Permisi mas, di sini dilarang merokok. Silakan pindah ke pojok sana, tempat khusus merokok,” kata Ike, Rabu (21/6) lalu, yang kemudian direspon Dayat dengan mematikan nyala rokok di tangannya. “Saya tidak tahu di sini dilarang merokok mba, maaf,” katanya, membalas teguran petugas sembari berjanji tidak mengulangi.

Poltam baru difungsikan Februari 2017 di bawah komando Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang. Ada 40 petugas diterjunkan mengawasi beberapa taman di Kota Malang. Di Alun-alun Merdeka, terdapat delapan orang petugas secara bergantian setiap harinya. Waktu operasi mulai pukul 08.00 hingga pukul 23.00 WIB.

Tempat merokok (smoking areat) tersedia di Alun-alun Merdeka Kota Malang. Namun, tidak sedikit perokok merokok tidak pada tempat yang disediakan.(Miski)
Tempat merokok (smoking areat) tersedia di Alun-alun Merdeka Kota Malang. Namun, tidak sedikit perokok merokok tidak pada tempat yang disediakan.(Miski)

Setiap hari, Poltam mendapati sekitar 50 orang yang merokok di Alun-alun Merdeka (bukan di smoking area). Jumlah tersebut naik drastis ketika akhir pekan dan libur panjang. Hasil pengamatan MVoice, dalam kurun satu jam, setidaknya ada 10 orang perokok ditegur Poltam. Teguran itu meliputi pelanggan merokok di area tengah Alun-alun, area bermain, dan area skateboard. Perokok yang mendapat teguran beragam, mulai usia pelajar hingga orang dewasa.

Pemandangan serupa tersaji di Taman Bentoel Trunojoyo (depan Stasiun Kota Baru), Taman Kunang-kunang dan Taman Slamet. Di Taman Bentoel Trunojoyo, sopir angkot yang sedang menunggu penumpang dan juru parkir (Jukir) dengan bebas merokok di area taman.

Padahal, tanda dan tulisan larangan merokok terpasang jelas. Di halte, tempat tunggu penumpang yang berada tidak jauh dari Taman Bentoel Trunojoyo, juga digunakan sebagai tempat merokok. Sebagian lagi, beberapa sopir angkot merokok di dalam kendaraan.

Sejauh ini, keberadaan Poltam di Alun-alun dirasa efektif mengurangi jumlah perokok. Meski begitu, Poltam tidak bisa berbuat banyak, hanya memberi teguran dan melakukan pendekatan secara persuasif. “Belum ada aturan yang mengatur sanksinya. Makanya tidak ada kapoknya, sampai kesel mas,” ungkapnya. Tidak sedikit yang kepergok untuk kedua kalinya, bahkan ada yang merokok di bawah tulisan larangan merokok.

Alun-alun Merdeka Kota Malang sendiri dipugar melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BRI, diresmikan tahun 2015. Empat smoking area dibangun disetiap pojok menyerupai gazebo. Di kawasan ini, tempat ibadah, kesehatan, pendidikan, angkutan umum dan tempat umum lainnya (Alun-alun dan taman) masuk sebagai kawasan bebas rokok.

Hal itu juga termaktub dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam Ranperda KTR, bagi siapa saja yang merokok di kawasan tanpa rokok bisa dijatuhi sanksi kurungan paling lama tujuh hari atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Meski ditargetkan selesai pada Mei lalu, pembahasan Ranperda KTR masih mandeg di Panitia Khusus (Pansus), gabungan Komisi A dan D DPRD Kota Malang. Pengajuan dan pembahasannya bersamaan dengan Ranperda Cagar Budaya di tahun 2016. Uniknya, Ranperda Cagar Budaya telah selesai dan diserahkan ke eksekutif untuk diajukan ke Provinsi Jawa Timur. Pembahasan satu Ranperda normalnya rampung dalam kurun waktu empat hingga enam bulan.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Komunitas