Bencana Longsor Paling Banyak Terjadi di Kabupaten Malang

Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)
Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)

MALANGVOICE – Tahun ini, Kabupaten Malang dilanda 56 bencana. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bencana ini terjadi di 20 kecamatan.

Rinciannya, 35 kejadian bencana tanah longsor, 8 banjir, 7 kejadian puting beliung, dan 5 kejadian gempa bumi serta 1 kejadian tanah bergerak.

Longsor yang dimaksudkan terjadi di Bantur, Pujon, Poncokusumo, Wagir, Ngajum, Ampelgading, Wajak, Kromengan, Tumpang, Lawang, Tajinan, Pagak, Ngantang, Wonosari, Kalipare, Gedangan, Tirtoyudo, Turen, Sumbermanjing Wetan, dan Donomulyo.

“Longsor disebabkan hujan deras. Akibatnya, merusak sejumlah fasilitas. Baik rumah hunian dan fasilitas umum,” kata Hafi Lutfi, saat masih menjabat sebagai Kepala BPBD.

Menurut Lutfi, bencana tanah longsor mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 2 orang yang terjadi selama 2016.

Kejadian longsor di Desa Pagersari, Ngantang pada 17 Maret 2016 mengakibatkan satu orang korban meninggal dari warga setempat.

Masih menurut catatan BPBD, pada 30 November 2016, seorang warga Desa Segaran, Kecamatan Gedangan meninggal dunia akibat longsor yang terjadi di Dusun Sumberkotes, di desa tersebut.

Lutfi menjelaskan, dibandingkan tahun 2015, bencana alam yang terjadi pada tahun ini mengalami penurunan secara kuantitas, namun berdampak lebih besar.

“Secara jumlah, lebih banyak tahun kemarin 2015. Namun dilihat dari sisi akibat yg ditimbulkan, lebih besar pada tahun ini,” jelas dia.

Merokok di Area Terlarang Masih Jadi Pemandangan Lazim

Seorang perokok sedang menyalakan sebatang rokok di tempat duduk yang berada di tengah Alun-alun Merdeka, Kota Malang. Alun-alun Merdeka masuk kawasan bebas rokok.(Miski)
Seorang perokok sedang menyalakan sebatang rokok di tempat duduk yang berada di tengah Alun-alun Merdeka, Kota Malang. Alun-alun Merdeka masuk kawasan bebas rokok.(Miski)

MALANGVOICE – Dayat (29), warga Tumpang, Kabupaten Malang, menghabiskan libur panjang Hari Raya Idul Fitri di Alun-alun Merdeka, Kota Malang. Saat itu, dia memilih tempat duduk di samping air mancur.

Sebungkus rokok lantas dikeluarkannya dari saku celana untuk diambil sebatang dan dibakar ujungnya. Diselipkannya yang sebatang itu di antara jari telunjuk dan jari tengah, sesekali ia sesap, hingga menghasilkan asap putih membumbung tinggi.

Sambil memainkan gadget, karyawan di perusahaan swasta ini beberapa kali melempar pandangan ke kanan-kiri seakan mencari seseorang. Belum habis menyesap sebatang, dua petugas menghampiri. Petugas tersebut merupakan Polisi Taman (Poltam), Ike Proklamasi dan Sumila Trisnawati.

“Permisi mas, di sini dilarang merokok. Silakan pindah ke pojok sana, tempat khusus merokok,” kata Ike, Rabu (21/6) lalu, yang kemudian direspon Dayat dengan mematikan nyala rokok di tangannya. “Saya tidak tahu di sini dilarang merokok mba, maaf,” katanya, membalas teguran petugas sembari berjanji tidak mengulangi.

Poltam baru difungsikan Februari 2017 di bawah komando Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang. Ada 40 petugas diterjunkan mengawasi beberapa taman di Kota Malang. Di Alun-alun Merdeka, terdapat delapan orang petugas secara bergantian setiap harinya. Waktu operasi mulai pukul 08.00 hingga pukul 23.00 WIB.

Tempat merokok (smoking areat) tersedia di Alun-alun Merdeka Kota Malang. Namun, tidak sedikit perokok merokok tidak pada tempat yang disediakan.(Miski)
Tempat merokok (smoking areat) tersedia di Alun-alun Merdeka Kota Malang. Namun, tidak sedikit perokok merokok tidak pada tempat yang disediakan.(Miski)

Setiap hari, Poltam mendapati sekitar 50 orang yang merokok di Alun-alun Merdeka (bukan di smoking area). Jumlah tersebut naik drastis ketika akhir pekan dan libur panjang. Hasil pengamatan MVoice, dalam kurun satu jam, setidaknya ada 10 orang perokok ditegur Poltam. Teguran itu meliputi pelanggan merokok di area tengah Alun-alun, area bermain, dan area skateboard. Perokok yang mendapat teguran beragam, mulai usia pelajar hingga orang dewasa.

Pemandangan serupa tersaji di Taman Bentoel Trunojoyo (depan Stasiun Kota Baru), Taman Kunang-kunang dan Taman Slamet. Di Taman Bentoel Trunojoyo, sopir angkot yang sedang menunggu penumpang dan juru parkir (Jukir) dengan bebas merokok di area taman.

Padahal, tanda dan tulisan larangan merokok terpasang jelas. Di halte, tempat tunggu penumpang yang berada tidak jauh dari Taman Bentoel Trunojoyo, juga digunakan sebagai tempat merokok. Sebagian lagi, beberapa sopir angkot merokok di dalam kendaraan.

Sejauh ini, keberadaan Poltam di Alun-alun dirasa efektif mengurangi jumlah perokok. Meski begitu, Poltam tidak bisa berbuat banyak, hanya memberi teguran dan melakukan pendekatan secara persuasif. “Belum ada aturan yang mengatur sanksinya. Makanya tidak ada kapoknya, sampai kesel mas,” ungkapnya. Tidak sedikit yang kepergok untuk kedua kalinya, bahkan ada yang merokok di bawah tulisan larangan merokok.

Alun-alun Merdeka Kota Malang sendiri dipugar melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BRI, diresmikan tahun 2015. Empat smoking area dibangun disetiap pojok menyerupai gazebo. Di kawasan ini, tempat ibadah, kesehatan, pendidikan, angkutan umum dan tempat umum lainnya (Alun-alun dan taman) masuk sebagai kawasan bebas rokok.

Hal itu juga termaktub dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam Ranperda KTR, bagi siapa saja yang merokok di kawasan tanpa rokok bisa dijatuhi sanksi kurungan paling lama tujuh hari atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Meski ditargetkan selesai pada Mei lalu, pembahasan Ranperda KTR masih mandeg di Panitia Khusus (Pansus), gabungan Komisi A dan D DPRD Kota Malang. Pengajuan dan pembahasannya bersamaan dengan Ranperda Cagar Budaya di tahun 2016. Uniknya, Ranperda Cagar Budaya telah selesai dan diserahkan ke eksekutif untuk diajukan ke Provinsi Jawa Timur. Pembahasan satu Ranperda normalnya rampung dalam kurun waktu empat hingga enam bulan.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Industri Rokok Campur Tangan, Pembahasan Ranperda KTR Alot

Tanda larangan merokok terpasang di Taman Bentoel Trunojoyo. Kendati demikian, tidak sedikit warga merokok di area taman.(Miski)
Tanda larangan merokok terpasang di Taman Bentoel Trunojoyo. Kendati demikian, tidak sedikit warga merokok di area taman.(Miski)

MALANGVOICE – Alotnya pembahasan Ranperda KTR ditengarai lantaran campur tangan industri rokok dan pekerja. Empat asosiasi terdiri dari Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma), Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), mendatangi Kantor DPRD, 10 Maret lalu, dengan agenda hearing. Ikut dalam pertemuan itu antara lain anggota Pansus, Dinas Kesehatan, dan Bagian Hukum Pemkot Malang.

Sebanyak 18 perusahaan rokok tergabung dalam Gaperoma, dengan pekerja sekitar 12 ribu orang. Sedangkan, 77 perusahaan rokok tergabung dalam Formasi, tersebar se-Malang Raya, tapi hanya 40 perusahaan yang masih aktif dengan jumlah pekerja lebih dari 20 ribu orang.

Selain menyampaikan keberatan secara langsung, asosiasi menyerahkan berkas berisi masukan setebal 30 halaman. Ketua SPSI, Suhirno hadir bersama Ketua AMTI, Budidoyo, Ketua Gaperoma, Johny ST, serta anggotanya. Seketika ruangan mejadi hening saat ketua SPSI menyatakan akan membawa masalah ini ke ranah hukum dan mengaku siap menggelar aksi di depan Kantor DPRD-apabila masukan asosiasi tidak diterima.

Lantas anggota DPRD menempati ancaman tersebut dengan suara keras.”Tidak ada salahnya Perda ini (KTR). Ini hanya mengatur kawasannya, bukan melarang orang merokok,” timpal anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Choeroel Anwar, menceritakan suasana hearing yang berlangsung di ruang internal lantai 3 Kantor DPRD, saat ditemui MVoice disela-sela Bimtek, di Hotel Samara, Jumat (16/6).

Asosiasi memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Dengan disahkan Perda KTR, ditakutkan terjadi gejolak, berupa penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh industri rokok. “Mereka minta jaminan, dan saya bisa jamin tidak akan ada gejolak,” ungkapnya.

Ini Lho, Solusi Macet di Kota Malang Menurut Pakar

Agus Dwi menunjukkan konsep ring road. (Anja)
Agus Dwi menunjukkan konsep ring road. (Anja)

MALANGVOICE – Memacetan yang sering terjadi beberapa titik sangat meresahkan warga Malang Raya. Membludaknya volume arus kendaraan yang tak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur jalan adalah penyebab utama kemacetan.

Demikian, menurut pakar perencanaan wilayah kota bidang transportasi Dr Ir Agus Dwi Wicaksono lic rer reg, kemacetan bisa diselesaikan.

Menurutnya, sejak awal, penataan struktur Kota Malang terutama akses jalan masih tergolong kurang. Itulah kenapa, menurut dia, perlu dilakukan restrukturisasi kota dengan membangun jalan-jalan baru yang bisa menghubungkan wilayah-wilayah tertentu ke pusat kota.

Menurutnya, konsep ring road (jalan lingkar) bisa diimplementasikan di Kota Malang. Dengan adanya ring road kepadatan kendaraan di pusat kota bisa dikurangi, terutama kepadatan akibat para pengendara / pelintas antar kota.

Dengan adanya Ring Road para pelintas antar kota tadi tidak perlu melewati pusat kota tapi hanya melewati pinggiran kota. Atau pelintas dalam kota juga tidak harus melewati jalan utama, namun bisa memilih jalur lain . Sehingga kemacetan di pusat kota bisa berkurang.

“Jogja adalah contoh bagus pemanfaatan ring road,” katanya.

Selain itu, arus kepadatan lalu lintas bisa dikurangi dengan menekan kebutuhan penggunaan mobil pribadi. Salah satu caranya adalah memperbaiki pelayanan angkutan umum dan aksesnya.

“Malah bukan angkutan umum lagi, tapi harusnya angkutan massal. Buatlah masyarakat menemui pilihan bagus ketika naik angkutan umum, lebih nyaman, murah dan fleksible,” tukas pria lulusan salah satu universitas di Jerman ini.

Warga Heran, Kota Batu Kok Bisa Banjir?

Banjir bandang di Desa Mojorejo. Satu rumah terendam dan merugi puluhan juta. (istimewa).
Banjir bandang di Desa Mojorejo. Satu rumah terendam dan merugi puluhan juta. (istimewa).

MALANGVOICE – Bencana banjir yang terus meningkat di Kota Batu, dianggap tidak wajar. Terdapat 25 kali banjir selama tiga tahun terakhir atau mulai tahun 2014-2016. Puluhan rumah terdampak dengan total kerugian mencapai ratusan juta.

Salah satu warga yang rumahnya kemasukan banjir bandang, Herlina, tidak habis pikir dengan bencana ini. Pasalnya, sejak ia kecil sampai sekarang, belum pernah rumahnya terendam.

“Baru kali ini rumah saya kemasukan air. Dari dulu Batu tidak seperti ini, saya heran dan tak habis pikir,” akunya, saat ditemui Mvoice.

Warga RT08/RW04, Dusun Kajang, Desa Mojorejo ini harus mengalami kerugian puluhan juta setelah barang-barang miliknya rusak akibat air luapan dari saluran drainase. Padahal, drainase yang ada selama ini normal dan berfungsi seperti biasa.

Maraknya pembangunan perumahan yang berada tidak jauh dari rumahnya disinyalir salah satu penyebab debit air mengalir deras ke dataran rendah.

“Perlu dikaji ulang pemberian izin pembangunan perumahan dan bangunan lain. Jika tidak, akan lebih banyak warga rumahnya terendam air,” ungkap dia.

Baca Juga: Bencana Banjir di Kota Batu Meningkat, Salah Siapa?

Hal senada dikemukakan, Hariyadi, warga RT01/RW01, Kelurahan Sisir. Rumah miliknya sudah kali ketiga kemasukan air luapan drainase di Jalan Agus Salim. Buruknya drainase menjadi faktor utama air meluap ke jalan dan masuk ke rumah warga.

“Di sini ada empat rumah yang rumahnya kemasukan air, ketinggiannya mencapai 20 cm-30 cm. Masalahnya masih sama karena drainase tersumbat, ditambah banyaknya sampah,” katanya.

Besarnya debit air yang mengalir dari atas juga pemicu air meluap. Hariyadi berharap pemerintah segera mencarikan solusi, supaya tidak kembali terjadi.

“Beruntung ketinggian air tidak seberapa, bagaimana jika kasusnya sama dengan warga lain di Sisir. Ketinggian air mencapai separuh badan, akhirnya warga yang dirugikan,” ungkapnya.

Banjir Terulang Lagi, Pakar: Evaluasi Drainase Tidak Kontinyu

Banjir selalu terjadi setiap tahun
Banjir selalu terjadi setiap tahun

MALANGVOICE – Masalah umum penyebab banjir adalah evaluasi sistem drainase yang tidak maksimal.

Pakar tata kota sekaligus dosen arsitektur Institut Teknologi Nasional Malang, Budi Fatoni menilai, evaluasi lapangan soal drainase di Kota Malang tidak dilakukan kontinyu. Budi menyayangkan, seharusnya evaluasi dilakukan rutin, tidak semerta-merta ketika terlanjur terjadi banjir.

Baca juga: Banjir, Akibat Pemerintah Lamban Tangani Beban Pertumbuhan Kota

“Kira-kira kesulitan metode teknis apa ya? Kok sepertinya jarang mengevaluasi sistem drainase,” katanya.

Drainase yang buruk semakin diperparah kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan.

“Lihat saja, pertumbuhan PKL sekarang makin pesat. Mereka kadang tidak memperhatikan limbah kuliner pasca kegiatan. Malah sampahnya dibuang di saluran kota. Alhasil ketika musim hujan, airnya tersumbat karena penumpukan limbah yang mengering di dalam saluran,” paparnya

ADD-Dana Desa Rp 500 Miliar dalam Bayang-bayang Koruptor

Infografis ADD dan DD Kabupaten Malang. (Miski)

MALANGVOICE – Jarum jam menunjukkan pukul 10.30 WIB. Hingar bingar pengendara yang melintas tak menutup keheningan di Balai Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Kantor Desa Bocek tidak seperti kantor desa pada umumnya. Yang biasanya terdapat aktivitas perangkat desa serta masyarakat.

Satu sepeda motor berplat merah terparkir di halaman Balai Desa Bocek. Beberapa pintu di kantor desa tertutup rapat, tak terkecuali pintu ruangan Kepala Desa. Suasana sepi di kantor desa sudah berlangsung sejak tahun 2016.

Warga Desa Bocek, Suwito, mengakui, jika kondisi tersebut dipicu perilaku kepala desa yang tak profesional. Kades Bocek, AB, jarang masuk kantor. Warga yang ingin mendapatkan tanda tangan dan membutuhkan bantuan harus datang ke rumahnya. Itu apabila kepala desa berada di tempat.

Kepercayaan warga semakin menyusut setelah kepala desa terbukti melakukan mark up proyek. Di antaranya, pembangunan drainase, pavingisasi, serta insentif takmir Musala dan Masjid. Hal tersebut terkuak setelah Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015. Tak tanggung-tanggung, taksiran kerugian uang negara mencapai Rp 174 juta.

Warga bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaporkan dugaan korupsi ini ke Polda Jatim, 2016 lalu. Polda melimpahkan kasus tersebut ke Polres Malang. Tidak kunjung ada hasil dari kepolisian, warga gerah dan mengadu ke Komisi A DPRD. Permintaan warga tidak berbeda jauh, kepala desa mundur dan diproses secara hukum. Sebelum ke dewan, warga juga melaporkan dugaan korupsi Aloksi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) ke Kejaksaan Negeri Kepanjen.

“Warga sudah enggan ke Balai Desa. Tuntutan warga jelas, minta kepala desa mundur dan minta aparat mengusut kasus dugaan penyelewengan APBDes sampai tuntas,” katanya, kepada MVoice, Selasa (22/8).

Tujuh orang anggota BPD memilih mengundurkan diri, meski Bupati Malang, Rendra Kresna, tidak merestui. BPD juga enggan menandatangani APBDes 2017, sehingga anggaran ADD dan DD Desa Bocek batal dicairkan oleh Pemkab Malang.

“Selama ini warga swadaya dan gotong royong untuk perbaikan jalan dan drainase. Tanpa ada campur tangan pemerintah desa,” ujarnya.

Kantor Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, terlihat sepi. Kondisi ini telah berlangsung lebih satu tahun. (Miski)

Temuan itu ditindaklanjuti Inspektorat dengan memberi waktu tiga bulan agar kepala desa mengembalikan uang sebesar Rp 174 juta. Terhitung sejak Bulan Mei hingga 31 Agustus, dengan cara diangsur sebanyak tiga kali. Kades Bocek berhasil mengembalikan uang tersebut. Malangvoice tidak berhasil mengkonfirmasi Kades Bocek, AB. Beberapa kali mendatangi rumahnya, tapi istri Kades AB beralasan suaminya sedang keluar.

Bupati Malang, Rendra Kresna, mengaku, dibuat jengkel kepala desa yang masih menyalahgunakan ADD dan DD. Politisi Partai Nasdem ini mengintruksikan Inspektorat melakukan pengawasan secara maksimal. Tidak dicairkannya ADD dan DD Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, sebagai bukti ketegasan Pemkab Malang.

Bupati dua periode ini mengajak semua kepala desa agar menggunakan ADD dan DD sesuai perencanaan dalam APBDes. Jika hal tersebut dilakukan, Rendra yakin tidak akan ada kepala desa yang tersandung kasus. Pihaknya juga berupaya meminimalisir kesempatan kepala desa beserta perangkat desa supaya tidak memiliki celah untuk menyalahgunakan dana.

“Saya tidak mau lagi dengar Kades di Kabupaten Malang tersandung kasus. Bukan waktunya korupsi, tapi fokus untuk mensejahterakan masyarakat,” kata dia, di Pendopo Kabupaten Malang, Rabu (23/8).

Dari 378 desa di Kabupaten Malang yang menerima ADD dan DD, hanya Desa Bocek yang dananya tertahan. Pencairan tahap pertama sebesar 40 persen dilakukan awal tahun 2017. Sebanyak 60 persen sisanya dicairkan Bulan Agustus.
Setiap desa mendapatkan dana segar sekitar Rp 1,5 miliar. Pemkab Malang menggelontor ADD sebesar Rp 184.561.392.500 di tahun 2017. Sedangkan DD dari pemerintah pusat mencapai Rp 312.979.737.000 untuk 378 desa di 33 kecamatan. ADD dan DD tahun ini lebih besar dibandingkan tahun 2015 lalu, yakni ADD Rp 178.738.586.000 dan DD Rp 109.423.772.000.

Penyaluran Alokasi Dana Desa termaktub dalam Keputusan Bupati Malang. Untuk pembagian dan penetapan besaran Dana Desa mengacu pada Peraturan Bupati Malang. Berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah masing-masing desa.

Rendra menyambut baik adanya Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa yang dinahkodai mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto. Satgas Dana Desa merupakan kepanjangan tangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Poin utama tugas Satgas Dana Desa untuk pencegahan dan pengawasan.

Selain Satgas Dana Desa, Polri juga menggerakkan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan dan pengawasan penggunaan anggaran di desa. Rendra bahkan mempersilahkan lembaga antirasuah turut serta mengawasi dan memantau penggunaan Dana Desa di Kabupaten Malang.

“Semakin banyak yang mengawasi lebih baik. Jangan dimaknai nanti akan membelenggu pemerintah desa, semata-mata mengawal anggaran benar-benar sampai ke masyarakat,” jelas dia meyakinkan.

Kepala Inspektorat, Tridyah Maistuti, menganggap masalah Desa Bocek telah selesai. Inspektorat berwenang memeriksa secara administrasi dan menyelamatkan uang negara, sehingga bisa digunakan dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat. Pemeriksaan, kata dia, tidak harus bersama dengan Kejaksaana dan Kepolisian.

“Sebenarnya, ketika kerugian negara dikembalikan, prosesnya sudah selesai. Kami telah bersurat ke dinas terkait,” katanya, dihubungi terpisah melalui saluran telepon.

Dalam laporan penggunaan APBDes Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak misalnya. Inspektorat menilai pemerintah Desa Sukolilo melakukan kesalahan administratif. Di mana, ADD dan DD yang diperoleh tahun 2016 justru digunakan pada tahun 2017. Temuan lain, rencana pengerjaan proyek dipindahkan dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam program. Sesuai aturan, pemindahan lokasi proyek haruslah disertai dengan berita acara.

Warga Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, ketika mengadu ke Komisi A DPRD Kabupaten Malang. (Miski)

“Kejaksaan melihat ada unsur pidana dalam pelanggaran tersebut, saat ini dalam proses hukum. Kami menghormatinya,” jelas dia.

Pihaknya telah menerima 25 laporan dari masyarakat. Mulai dugaan korupsi hingga Pungutan Liar (Pungli). Sebanyak 20 desa terbukti sebatas melakukan kesalahan administrasi. Sisanya menjadi atensi dan proses penyelidikan pihak Kejaksaan dan Kepolisian.

Inspektorat menjadwalkan pemeriksaan penggunaan ADD dan DD tahun 2016, baik secara administrasi ataupun fisik terhadap 120 desa dari 378 desa yang ada. Pemeriksaan menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017 disahkan. Sisanya, dilanjutkan pada awal tahun 2018. Pemeriksaan tidak bisa dilakukan sekaligus karena keterbatasan petugas.

Berbagai upaya pencegahan agar kepala desa tak tersandung kasus intens dilakukan. Melalui sosialisasi dan pendampingan saat kegiatan Bina Desa. Pengawasan sendiri berlaku saat perencanaan, pelaksaan sampai pelaporan penggunaan keuangan.

“Sudah saya ingatkan semua kepala desa, daripada dipanggil ke Inspektorat secara paksa. Lebih baik datang dengan tujuan konsultasi penggunaan APBDes,” terang dia.

Lemahnya pembuatan laporan keuangan desa disadari pemerintah desa. Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Malang, Abdullah, mengatakan, pemerintah desa terus berbenah agar lebih baik.

Dikatakan, kepala desa di Kabupaten Malang tidak sedikitpun punya niatan melakukan korupsi. Minimnya pengetahuan dan pendampingan menjadi faktor penentu kepala desa tersangdung kasus. Justru, kepala desa dan perangkat desa lebih hati-hati dalam penggunaan ADD maupun Dana Desa.

“Bukan membela diri, tapi faktanya demikian. Pemerintah jangan tutup mata, karena SDM dan Sarpras di desa belum mendukung sepenuhnya,” katanya.

Ramai-ramai Awasi APBDes

Praktik penyelewengan dan dugaan korupsi pemerintah desa sebaiknya dilimpahkan ke aparat Kejaksaan dan Kepolisian-agar diproses secara hukum. Langkah ini efektif untuk memberikan efek jera. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, mewanti-wanti Inspektorat supaya tidak tebang pilih.

“Kasus Desa Bocek misalnya. Meski Inspektorat menganggap sudah selesai, tapi saya harap Kejaksaan dan Kepolisian tetap mengusutnya,” katanya.

Belum maksimalnya pengawasan menjadi peluang bagi oknum menyalahgunakan ADD dan DD. Didik menyarankan Inspektorat selaku pengawas supaya menggandeng pihak ketiga dalam memeriksa laporan pemerintah desa, sehingga hasil pemeriksaan benar-benar independen.

Kepala desa dan perangkat desa sebenarnya bisa terhindar dari masalah. Asal, lanjut Didik, Kades dan perangkat memiliki kemauan belajar tentang regulasi. Selain itu, melaksanakan program sesuai perencanaan yang tertuang dalam APBDes. Tidak sedikit pemerintah desa melakukan perubahan rencana kegiatan secara langsung, tanpa didahului proses PAK.

“Disadari atau tidak, SDM di desa masih minim. Makanya rawan korupsi. Pengelolaan keuangannya juga bermasalah. Ini harus diawasi bersama-sama. Kalau perlu KPK turun langsung,” kata Politisi PDIP ini.

Sejak digulirkan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerima 225 kasus pengelolaan DD dari 74.910 desa yang ada di Indonesia. Jumlah itu belum termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Pamekasan, beberapa waktu lalu.

Sedangkan, Malang Corruption Watch (MCW) menerima 7 laporan dugaan korupsi penggunaan ADD dan DD di Kabupaten Malang. Koordinator Badan Pekerja MCW, M Fahrudin, mengungkapkan, lima catatan terkait korupsi yang terjadi di desa.
Pertama, pemerintah desa tidak mau transparan dalam penggunaan anggaran. Kedua, SDM di pemerintah desa belum mampu mengelola anggaran desa secara baik. Ketiga, pembuatan kebijakan desa tidak partisipatif, artinya tidak melibatkan masyarakat secara langsung.

Selanjutnya, peran pendamping desa belum optimal dalam melakukan assesment terhadap pemerintah desa. BPD juga tidak menjalankan pengawasan secara baik terhadap kinerja kepala desa.

“Di Kabupaten Malang, kami melihat bahwa dugaan korupsi masih banyak terjadi di desa,” ungkap dia.

Kondisi ini akan terus terulang apabila tidak ada supervisi pelaporan penggunaan anggaran dari pemerintah daerah secara berkala.”Bukan menyuruh desa untuk memasukkan program Pemda dalam program desa,” jelasnya.

SDM Minim, Celah Korupsi Besar

Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat seyogyanya menjadi stimulus percepatan pembangunan di desa. Pemerintah desa dianggap lebih paham atas kondisi dan kebutuhan di daerahnya. Dana Desa sendiri mulai disalurkan tahun 2015.

Setiap desa di Kabupaten Malang mendapatkan kucuran dana sekitar Rp 1,5 miliar. ADD yang bersumber dari APBD dan DD dari pemerintah pusat.

Pengamat Akuntansi Operasional Publik, Ana Sopanah, mengungkapkan, pemerintah desa kebingungan mengelola dana tersebut. Hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintah desa kurang mumpuni. Seharusnya, sejak awal pemerintah lebih dulu menyiapkan SDM pemerintah desa.

Kondisi ini, kata dia, bisa dilihat dari program yang direncanakan pemerintah desa kebanyakan kegiatan rutin tahunan. Banyaknya kesalahan administrasi dalam laporan APBDes dalam temuan Inspektorat serta kepala desa tersandung kasus bukti desa belum siap.

”Kades lebih suka membangun dan merenovasi kantor desanya, dibanding infrastruktur yang lebih dibutuhkan masyarakat (jalan dan drainase pertanian) misalnya,” kata dia.

Di Kota Batu, pencairan Dana Desa tahun 2015 ke desa-desa tersendat karena Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, menolak kucuran dana tersebut. Alasannya, pemerintah desa belum siap mengelola dana yang cukup besar ini. Meski pada akhirnya Pemkot Batu luluh setelah mendapat surat teguran dari Kementerian Keuangan.

Kaprodi Akuntansi Universitas Widyagama Malang ini, kerap mendengar curhatan dan keluhan kepala desa dan perangkat desa atas kecilnya penghasilan yang diterima. Sesuai aturan, 70 persen anggaran APBDes dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Meliputi pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan, 30 persen sisanya digunakan untuk penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan kepala desa, perangkat desa serta operasional pemerintah desa. Juga tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT/RW.

Besaran Siltap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan melalui peraturan bupati. Siltap sekretaris desa tidak boleh lebih dari 80 persen dari besaran Siltap kepala desa. Sama halnya dengan perangkat desa, maksimal besaran Siltap yang diterima tidak lebih 60 persen dari Siltap kepala desa.

“Tak heran bila Kades atau perangkat desa mencari pemasukan tambahan dengan cara-cara yang melanggar hukum,” beber perempuan yang juga Ketua Humas Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Malang Raya ini.

Ana bersama Ikatan Akuntansi Indonesia Malang Raya juga terlibat memberikan pelatihan dalam pengelolaan serta menyusun laporan keuangan desa secara baik dan benar. Kendati demikian, ia menyadari tidak semua SDM di pemerintah desa berlatar pendidikan Akuntansi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan (BPKP) bahkan menyediakan aplikasi khusus bagi desa, yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pemerintah desa bisa langsung menginput data secara online. Aplikasi ini memudahkan pengelolaan tata keuangan desa.

Hadirnya aplikasi ini juga mendorong desa-desa lebih transparan dalam penggunaan anggaran. Sayangnya, lanjut Ana, aplikasi tata kelola keuangan desa ini belum disambut baik pemerintah desa.”Aplikasi ini membantu pemerintah desa supaya tidak salah dalam membuat laporan. Semacam e-budgeting lah,” katanya.

Ana menyarakan satu desa terdapat satu pendamping ke depannya. Pembekalan berupa pelatihan dirasa kurang maksimal bagi pemerintah desa dalam mengelola dana cukup besar ini. Adanya pendamping diyakini dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Pendamping desa dari kementerian pun, menurut Ana, dirasa belum maksimal saat ini.

“Paling efektif didampingi per desa. Bisa memantau langsung laporan dan kegiatannya. Saat ini kan satu pendamping mengcover beberapa desa, jelas tidak efektif,” tandas perempuan yang menjabat Direktur INSPIRE Consulting itu.(Der/Yei)

Kota Batu Krisis Pohon, 250 Pohon Ditebang Selama Tahun 2016

Petugas BPBD menebang pohon angsana yang dinilai rawan tumbang di Jalan Pattimura.(miski)
Petugas BPBD menebang pohon angsana yang dinilai rawan tumbang di Jalan Pattimura.(miski)

MALANGVOICE – Penebangan pohon di sempadan jalan selama 2016 di Kota Batu cukup tinggi. BPBD telah menebang 250 pohon. Menyebar di beberapa jalan, seperti Jalan Panglima Sudirman, Diponegoro, Pattimura, Ir Soekarno, Dewi Sartika dan Sultan Agung.

Penebangan dalam upaya mengantisipasi pohon tumbang, mengingat pohon angsana tertanam di sempadan jalan utama di Kota Batu banyak yang rapuh dan mati. Belum ada data pasti berapa pohon di sempadan jalan yang masuk kategori membahayakan.

Sama halnya dengan faktor penyebab pohon mati dan layak ditebang. Spekulasi petugas kebanyakan karena disebabkan penyakit, tapi tidak sedikit yang mati disengaja oleh oknum. BPBD tidak memiliki tim ahli untuk mengidentifikasi penyebab pasti pohon.

Sebelum penebangan, terlebih dahulu ada tim survei yang diterjunkan. Baik dari BPBD, Kantor Lingkungan Hidup dan Bina Marga Provinsi (apabila masuk jalan provinsi).

“Prioritas penanggulangan bencana adalah manusianya dulu,” kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Ach Rochim.

Rajinnya petugas BPBD menebang pohon tidak diiringi dengan penghijauan atau penanaman kembali. Tak heran banyak masyarakat mengeluhkan Kota Batu tidak sedingin beberapa tahun lalu. Ditambah tingginya bencana banjir sepanjang tahun, kurangnya daerah resapan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Hal tersebut diakui Rochim, pihaknya bisa saja melakukan rehabilitasi ulang. Namun, sesuai tugas pokok dan fungsi, KLH yang lebih berwenang. Bahkan, pihaknya mengusulkan semua SKPD bersama-sama menanam ulang.

Usulan lain, sempadan jalan ditata lebih baik. Tidak sekadar ditanam pohon angsana dan jenis lainnya. Tujuannya, mendukung Kota Batu sebagai kota wisata.

“Secara estetika, lebih bagus, indah dan nyaman dilihat sepanjang jalan, tapi tidak sampai berkurang kawasan hijaunya,” usulnya.

Apa Kabar Kasus Korupsi di Perguruan Tinggi Malang?

korupsi (anja)
korupsi (anja)

MALANGVOICE – Dalam 5 tahun terakhir, ditemukan beberapa kasus korupsi yang berhasil terpantau dan melibatkan civitas akademika dari perguruan tinggi swasta maupun negeri. Hingga 2016, beberapa kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah itu mangkrak belum ada kejelasan

1. Korupsi Pengadaan Lahan UIN

Dugaan kasus korupsi ini sudah mencuat ke permukaan sejak tahun 2008. Namun masih menjadi obrolan hangat saat ini.

Mantan Rektor UIN Malang, Imam Suprayogo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kampus II UIN Maliki. Dalam kasus ini diperkirakan ada kerugian uang negara sebesar Rp 6,8 miliar.

Kasus korupsi itu bermula dari rencana membangun kampus II di Desa Tlekung dan Desa Junrejo, Kota Batu. Pihak kampus mendapat dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 12 miliar pada tahun anggaran 2008 untuk pengadaan lahan seluas 11 hektare.

Hasil penyelidikan Kejari Malang, terdapat mark up harga hingga penggelapan dana pembebasan lahan. Penyelidikan juga menyebutkan ada aliran uang ke rekening sejumlah pihak.

Empat terdakwa dalam kasus yang sama, sudah divonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yakni, Yunus dan Samsul Huda (divonis terlebih dahulu), DR. Jamalul Lail selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dan Muslih Heri selaku anggota Panitia Pengadaan, divonis pada, Senin 24 Nopember 2014.

Tetapi, hingga sekarang, status Imam Suprayogo tidak ada kejelasan.

2. Korupsi Dana Hibah Unikama

Kasus ini bermula ketika Unikama mendapat dana hibah Dikti tahun 2008 sebesar Rp 3 miliar. Dana itu dengan rincian, sebesar Rp 2,3 miliar digunakan untuk pembangunan gedung serbaguna multikultural.

Sedangkan Rp 700 juta untuk pengembangan SDM dan administrasi. Tetapi, pada kenyataannya, gedung itu sudah jadi jauh sebelum proposal diajukan. Oleh karena itu, timbul dugaan penyelewengan dana hibah dan menimbulkan kerugian negara.

Ada 9 nama pejabat yang diduga memakai dana hibah itu. Empat orang yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka di antaranya, ada Sasongko yang menerima Rp 157 juta, Fifa yang diduga menerima uang Rp 2,5 juta saat menjadi bendahara, kemudian pihak ketiga yaitu PT Andriani Putri Karend yang mendapat fee sebesar Rp 11 juta dan Parjito yang menerima sebesar Rp 4 juta.

Saat ini, empat orang itu sudah ada yang sudah divonis dan banding, ada yang masih berstatus tahanan. Namun sudah ditetapkan sebagai tersangka.

3. Korupsi Dana Laboratorium FMIPA UM

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat laboratorium F-MIPA (FAkultas Matematika dan IPA) di Universitas Negeri Malang (UM) disidik Kejati Jatim sejak Januari lalu. Proyek ini dibiayai dari APBN 2009 sebesar Rp 44 miliar. Menjadi masalah karena terjadi mark-up pada realisasinya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim telah menyerahkan laporan hasil audit kerugian negara kasus UM ke Kejati. Berdasarkan hasil audit BPKP, kerugian negara kasus UM sebesar Rp 14,9 miliar.

Belasan miliar kerugian tersebut diduga kuat hasil dari penggelembungan harga pokok satuan (HPS) barang dari total dana proyek Rp 44 miliar yang berasal dari APBN 2009.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis bersalah terhadap tiga dosen dalam kasus ini. Keputusan itu diketok dalam sidang 2013 lalu.

Ketiga terpidana itu adalah pejabat pembuat komitmen Universitas Negeri Malang dalam pengadaan alat laboratorium di FMIPA, Handoyo; ketua panitia, Abdullah Fuad; dan sekretaris panitia, Sutoyo. Ketiganya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemberantasan korupsi merupakan gerakan nasional yang harus diupayakan dengan serius oleh lembaga penegak hukum dan Kejaksaan Negeri mempunyai peran penting di dalamnya.

Oleh karena itu, kejaksaan Negeri Malang harus upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan mandatnya. Jika tidak, maka sama halnya Kejaksaan Negeri Malang menjadi bagian permasalahan bangsa. ,

Pemberian CSR Dinilai Gadaikan Kesehatan Masyarakat

Taman Bentoel Trunojoyo dipugar melalui dana CSR PT Bentoel Group. Branding dan nama perusahan terpahat di prasasti yang terpasang di taman.(Miski)
Taman Bentoel Trunojoyo dipugar melalui dana CSR PT Bentoel Group. Branding dan nama perusahan terpahat di prasasti yang terpasang di taman.(Miski)

MALANGVOICE – Wahana Lingkungan (Walhi) menyoroti fenomena pemberian CSR perusahaan rokok untuk pemugaran taman. Penyaluran dana sosial perusahaan rokok dianggap kurang tepat.”Kurang etis saya kira. Sama saja pemerintah menggadaikan kesehatan masyarakat,” kata Dewan Daerah Walhi Jatim, Purnawan D Negara.

PT Bentoel Group menyalurkan dana CSR melalui Pemkot Malang dalam empat tahun terakhir. Diawali dengan pemugaran Taman Bentoel Trunojoyo. Taman yang dilengkapi fasilitas bermain, kesehatan dan taman belajar tersebut menghabiskan Rp 2,5 miliar, diresmikan Wali Kota Malang, HM Anton bersama perwakilan PT Bentoel, pada 1 Juni 2014 silam.

Tahun berikutnya, giliran Taman Kunang-kunang di Jalan Jakarta yang dipugar. PT Bentoel menghabiskan Rp 2 miliar dalam proyek ini. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dipegang British American Tobacco (BAT) juga merevitalisasi Taman Slamet pada 2016. Dana sebesar Rp1 miliar dikucurkan guna mempercantik taman yang berada di Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen.

Pada 2017, PT Bentoel memugar Taman dan Pedestrian Dieng dengan dana CSR Rp 1 miliar. Di setiap taman, tertera branding dan nama PT Bentoel selaku penyalur CSR. Selang beberapa bulan, PT Bentoel menyerahkan perlengkapan elektronik sebanyak 600 unit. Diberikan kepada masyarakat, meliputi laptop, CPU, monitor, printer, proyektor dan elektronik lainnya.

Pupung, sapaan akrabnya menyarankan, dana sosial perusahaan rokok lebih tepat untuk membangun sarana prasarana kesehatan, klinik khusus penderita akibat rokok atau juga bisa diwujudkan melalui program asbak berjalan-untuk mengurangi sampah puntung rokok.

Kaitan dengan lingkungan, asap rokok menyebabkan polusi dan mengurangi keberadaan udara sehat. Budaya membuang puntung rokok sembarangan menyebabkan puntung rokok berserakan di mana-mana. Selain itu, puntung rokok (filter) kategori sampah yang tidak bisa terurai.

“Akhirnya mengkaburkan kebenaran bahwa rokok itu bahaya. Tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga soal lingkungan,” jelas Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang ini.

Kondisi tersebut juga disesalkan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Pemkot Malang seolah mendua dalam kebijakannya. Apalagi, branding perusahaan rokok penyalur CSR tertera di semua taman.

“Meski di taman dilarang ada aktivitas berhubungan dengan rokok. Tapi, itu sama dengan mempromosikan produk rokok,” kata Juru Bicara Komnas Pengendalian Tembakau, Nina Samadi, melalui pesan singkat WhatsApp.

Pihak PT Bentoel membantah jika pemberian CSR sarat dengan kepentingan. Tuduhan PT Bentoel merayu Pemkot Malang dan Pansus Ranperda KTR melalui CSR hanya omong kosong belaka. ”Tidak benar itu. Tidak ada kaitannya. Murni tanggung jawab sosial ke masyarakat,” jelas Regulatory Affairs Manager PT Bentoel International Investama Tbk Malang Office, Jawa Timur, Eko Soendjojo.

“Dana CSR sepatutnya dikembalikan ke masyarakat. Di setiap taman yang dipugar, ada tanda larangan merokok,” lanjut Eko menjelaskan.

MVoice sebelumnya juga telah mengajukan konfirmasi via email-ditujukan ke Presiden Komisaris Independen PT Bentoel Group, Hendro Martowardojo, pada 14 Juni. Namun, belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak Bentoel. Pertanyaan yang dikirim ke email Communication Manager PT Bentoel, Nuranisa Putri Matahari, tak terbalas.

Program CSR merupakan inisiatif pihak perusahaan. Pemkot Malang membuka diri bagi perusahaan yang ingin menyalurkan dana sosialnya di Kota Malang-selama tidak meyalahi aturan yang ada. Melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Pemkot Malang memberi keringanan bagi perusahaan yang memberikan CSR ke Kota Malang, yakni diskon pajak sebesar 15 persen. Mengacu Perda nomor 2 tahun 2015 sebagai penyempurnaan Perda tahun 2010. Nilai keringan pajak tidak seluruhnya 15 persen, tetapi bervariasi antara 10 persen hingga 15 persen dari nilai pajak sebesar Rp11 juta sampai Rp20 juta.

Selain PT Bentoel, sejumlah perusahaan juga menyalurkan CSR di Kota Malang. Di antaranya pemugaran Alun-alun Merdeka oleh Bank BRI, Taman Merbabu CSR dari PT Beiersdorf Indonesia melalui bendera NIVEA Cares for Family. Taman dan RTH Malabar dari PT Otsuka, dan Taman Bugar Merjosari dari PT Nikko Steel.

“Dengan harapan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan berinvestasi di Kota Malang tidak melarikan dana CSR-nya ke daerah lain. Dana CSR ini tetap dikucurkan untuk kepentingan dan peningkatan pelayanan warga Kota Malang,” kata Kepala Dispenda, Ade Herawanto, seperti dikutip dari Bisnis.com, terbit Jumat (18/3/16).

Perusahaan rokok memang berkontribusi bagi pemasukan negara. Namun, jumlahnya tidak seberapa dibandingkan biaya kesehatan yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang diperoleh Pemkot Malang sebesar Rp58,3 miliar tahun 2015 dan pada tahun 2016 sebesar Rp60,5 miliar. Besaran DBHCT tahun 2017 belum diketahui.

Sedangkan, pendapatan dari iklan rokok meliputi pajak reklame tetap, insidentil dan kendaraan dari perusahaan rokok di Kota Malang, tahun 2014 sebesar Rp 4,9 miliar tersebar di 8.114 titik. Tahun berikutnya, dari 6.132 titik, pendapatan sebesar Rp 1,8 miliar, dan dari 235 titik menghasilkan pemasukan Rp 412 juta di tahun 2016. Pendapatan pajak reklame keseluruhan di Dispenda tahun 2015 dan 2016 masing-masing, Rp 19,56 miliar, Rp 18,67 miliar dan 2017 dipatok Rp 19,17 miliar.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Komunitas