Tak Cukup Lahan, UB Malah Gratiskan Parkir

Parkir penuh (ist)
Parkir penuh (ist)

MALANGVOICE – Sejak dilakukan kajian lalu lintas dan perparkiran di Universitas Brawijaya (UB) pada 2015 lalu, UB tidak menarik biaya parkir mahasiswanya. Kasubag Humas, Pranatalia Pratami N SAB, menjelaskan, penghapusan biaya parkir ini bertujuan melancarkan lalu lintas dalam dan sekitar kampus.

Meski begitu, awalnya kebijakan ini tidak efektif karena mahasiswa yang membawa kendaraan pribadi ke kampus justru membludak. Dari salah satu hasil kajian, disimpulkan, jumlah lahan parkir dan mahasiswa tidak seimbang. Kenyataan di lapangan memperlihatkan, jumlah mahasiswa lebih banyak dari pada lahan parkir yang tersedia.

Sebagai solusi jangka pendek, UB mengimbau mahasiswa baru tidak membawa kendaraan pribadi ke lingkungan kampus. Harapannya, kendaraan bisa cukup diparkir di lahan yang tersedia.

Pranatalia Pratami N SAB (anja)
Pranatalia Pratami N SAB (anja)

Tetapi, ternyata itu tidak menjamin semua mahasiswa menaati imbauan tersebut. Mayoritas mahasiswa enggan berjalan kaki atau naik kendaraan umum. Sementara itu, UB juga tidak bisa melacak jumlah mahasiswa yang menjalankan atau abai pada imbauan itu. Dengan begitu, langkah ini dinilai kurang efektif.

Menurut pantauan MVoice di lokasi, sebagian mahasiswa kini beralih memarkir kendaraannya di luar kampus, menghindari risiko tidak kebagian lahan parkir. Mereka memilih memanfaatkan lahan parkir di sejumlah titik, antara lain Ketawang Gede, samping MX Mall, dan sekitarnya.

Parkir sembarangan di luar kampus mengharuskan mereka membayar biaya parkir, dan kemanan kendaraan tidak terjamin. Pada poin ini, mahasiswa menjadi pihak kurang diuntungkan.

Alhasil, sebagian mahasiswa mulai berpikir sebaiknya tidak membawa kendaraan ke kampus jika jarak tempat tinggal dan kos dekat. Lia mengatakan, mahasiswa mulai paham bahwa meski parkir gratis, kenyataannya mencari lahan parkir juga sulit.

“Kebanyakan mereka jalan kaki dan naik Go-Jek. Dosen dan karyawan juga kini berpikiran sama. Daripada parkir mending ngangkot, atau naik Go –Jek,” kata lia.

Salah seorang mahasiswa Fakultas Pertanian, Irwan Setyabudi, mengaku lebih memilih berjalan kaki saja atau naik Go-Jek.

“Parkirnya ribet, antri, mungkin karena gratis. Akhirnya susah dapat parkiran. Ya sudah saya naik angkot saja, atau naik Go-Jek. Saya tinggal di Jalan Pisang Coklat Suhat (Sukarno-Hatta), mbak,” kata mahasiswa asal Probolinggo ini.

Sementara itu, terkait pajak, Lia menjelaskan, sejak digratiskan, kini UB tidak perlu lagi membayar pajak parkir ke Badan Pelayanan Pajak Daerah seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dishub Siapkan 150 Personel Urai Kemacetan di Kabupaten Malang

Kemacetan di Kabupaten Malang (miski)
Kemacetan di Kabupaten Malang (miski)

MALANGVOICE – Memasuki liburan panjang Natal dan Tahun Baru saat ini, sudah bisa dipastikan terjadi kemacetan di berbagai titik di wilayah Malang Raya.

Menurut Kepala Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dinas Perhubungan (Dishub), Mulyo Setiono menjelaskan ada beberapa titik kemacetan yang harus diwaspadai.

Diantaranya Lawang, Singosari dan pertigaan Karanglo. Pasalnya tiga titik ini menjadi pintu masuk pendatang yang ingin berkunjung ke Kota Malang dan Batu.

“Pengunjung kan lewat sana, kendaraan lebih banyak menumpuk di titik tersebut. Namun nanti akan terurai karena tujuannya kebanyakan ke Kota Malang dan Batu,” kata dia kepada MVoice.

Laki-laki yang biasa disapa Mul ini menjelaskan, pihak Dishub sudah menyiapkan 105 untuk mengurangi kemacetan.

Ratusan personel ini nantinya bergabung bersama dengan anggota dari Polres Malang.

“105 personel itu antisipasi untuk kemacetan lalu lintas Natal dan Tahun Baru,” kata dia.

Para personel itu disebar di lima pos yang sudah ditentukan. Masing-masing ditempatkan di Lawang, Singosari, Wendit, Pasar Kepanjen serta satu pos pelayanan di simpang tiga Karanglo.

Realisasi Pajak Parkir Selalu Lampaui Target

Parkir.
Parkir.

MALANGVOICE – Penerimaan pajak parkir di Kota Malang selalu melebihi target. Pada 2016 lalu, perolehan dari sektor ini sebesar Rp 4,8 miliar, melampaui target yang dipatok, Rp 3,501 miliar.

Dengan hal itu, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang berhasil merealisasikan target 139 persen. Keberhasilan ini, menurut Kepala BP2D, Ade Herawanto, karena kesadaran pengelola tempat usaha melaporkan dan membayar pajak.

Selain itu, adanya teknologi e-tax atau pajak online yang dipasang di tempat usaha besar amat bermanfaat dalam perhitungan otomatis. Teknologi itu, kata Ade, membantu petugas pajak mengawasi dan menghitung besaran jumlah yang harus dibayarkan.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ade Herawanto.
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ade Herawanto.

Sesuai peraturan, wajib pajak untuk parkir harus membayar 20 persen dari penghasilan. “Seperti mall, rumah sakit sudah pakai e-tax. Data dari sana langsung real time terbaca di database kami,” katanya, Jumat (6/1).

Bagi mall dan tempat usaha besar lain yang terkena pajak, ia memastikan tak ada kebocoran. Hal ini berbeda dengan tempat usaha kecil seperti penitipan sepeda motor atau toko.

Ade menjelaskan, di tempat tanpa e-tax, sudah disiapkan Satgas khusus, tugasnya mencatat secara manual jumlah kendaraan yang parkir.

“Sudah tiga tahun kami bentuk Satgas itu, hasilnya juga bisa menekan kebocoran. Data yang dilaporkan pengusaha bisa dibandingkan dengan data kami, nanti istilahnya semi-audit,” jelasnya.

Pada 2017 ini, SKPD yang sebelumnya bernama Dispenda ini menargetkan, penerimaan pajak parkir sebesar Rp 4 miliar dari 203 titik parkir. Jumlah itu diprediksi meningkat sesuai tren tiap tahun.

Masih sama dengan 2016 lalu, berbagai cara ditempuh agar terget pajak tercukupi. “Kami perbanyak pasang e-tax. Mall Dinoyo itu belum, secepatnya lah biar gampang,” tambah Ade.

Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Kota Malang. (deny)
Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Kota Malang. (deny)

Selanjutnya, Ade berharap permasalahan parkir di Kota Malang yang rumit bisa segera diatasi. Di lain pihak, salah satu mall terbesar, Malang Town Square (Matos), sudah menerapkan e-tax. Setiap bulan, Matos membayar Rp 180-200 juta untuk parkir.

Kepala Bagian Operasional Manager Matos, Suwanto, mengatakan, pihaknya sama sekali tak pernah bermasalah dengan sistem e-tax itu, karena lebih terkontrol otomatis.

“Buat kami tak ada masalah, semua ada rinciannya,” jelasnya.

Pakar Tata Kota: Bisnis Boleh, Tapi Jangan Lupakan Ruang Terbuka Hijau

Budi Fatoni (anja)
Budi Fatoni (anja)

MALANGVOICE – Pertumbuhan ekonomi Kota Malang semakin pesat, penduduk juga semakin padat. Masalahnya, penumpukan kegiatan bisnis yang tidak seimbang dengan ruang terbuka hijau (RTH) bisa memperparah banjir di Kota Malang.

Pakar tata kota dan dosen arsitektur ITN Malang, Budi Fatoni menjelaskan, Kota Malang membutuhkan ruang terbuka hijau minimal 20%. Sekilas angka tersebut kecil, faktanya mewujudkan RTH hingga 20% tidak mudah.

“Sebagai contoh saja, di sepanjang daerah kampus RTH tidak begitu banyak. Daerah koridor sirkulasi penyerapan air berubah menjadi trotoar-trotoar dan tempat parkir,” katanya.

Taman kota pun tidak bisa menampung air hujan yang turun. Bisa menampung pun hanya sementara, karena lokasi sekitar taman juga sudah ditutup dengan aspal dan cor.

Baca juga: Banjir Terulang Lagi, Pakar: Evaluasi Drainase Tidak Kontinyu

Budi menyarankan, RTH bisa terwujud asalkan semua lapisan masyarakat memiliki kesadsran lingkungan dan pemerintah tegas menegakkan regulasi.

Sebagai contoh, pemerintah harus tegas soal perijinan kegiatan atau pembangunan. Dalam perijinan kegiatan, harus melengkapi dokumen UKL dan UPL. Dokumen UKL-UPL dibuat pada fase perencanaan proyek sebagai kelengkapan dalam memperoleh perizinan.

“Tanpa dokumen itu, pemerintah harus tegas. Hentikan ijin kegiatannnya,” tandasnya.

Selain itu, masyarakat bisa mengimplementasikan konsep taman vertikal, memaksimalkan sumur resapan di rumah masing-masing.

Jika Ada Jukir Nakal, Catat Nomor Rompinya!

Lahan parkir di Pasar Kepanjen (Tika)
Lahan parkir di Pasar Kepanjen (Tika)

MALANGVOICE – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang, Ek Hafi Lutfi menegaskan, warga dapat melaporkan jika ada jukir yang menarik tarif parkir lebih dari ketentuan Perda nomor 10 tahun 2010, yakni Rp 1.000,-.

“Catat saja nomor rompi yang ada di belakangnya. Kemudian laporkan ke Dishub. Nanti kami akan memberi peringatan dan kami tindak,” kata dia didampingi oleh Kapala Bidang Terminal dan Perparkiran, Agus Widodo dan Kepala Seksi Ketertiban Perparkiran, Sutrio Atmoko.

Lutfi juga berpesan, agar warga lebih teliti jika mendapatkan karcis saat parkir.

“Dilihat berapa tarif yang berlaku di situ. Jika ada pemalsuan, segera sampaikan karena akan kami tindak tegas,” lanjut dia.

Pemalsuan yang dimaksud adalah mencoret tarif parkir dan diganti Rp 2 ribu.

“Itu kesalahan fatal itu, tak terampuni,” kata dia.

Sementara itu, Agus menduga bisa jadi jukir tidak memberikan uang kembalian parkir karena menganggap sebagai tip.

“Diberi Rp 2 ribu dan konsumen tidak meminta kembalian karena menganggap sebagai tip,” kata dia.

Sutrio menjelaskan, jukir resmi yang dikelola oleh Dishub dibekali dengan rompi dengan logo dinas dan surat tugas.

“Tapi rompi tidak bisa jadi patokan itu jukir resmi atau liar. Ada jukir resmi yang tidak pakai rompi karena bisa jadi basah karena hujan atau ketika pergantian jukir, lupa tidak memberikan rompi,” kata dia.

Menurut dia, yang bisa dijadikan patokan jukir tersebut resmi atau tidak adalah surat tugas yang dikantongi.

“Setiap titik parkir sudah kami lengkapi dengan surat tugas masing-masing jukir,” kata dia.

Bencana Banjir di Kota Batu Meningkat, Siapa yang Salah?

Banjir bandang akibat luapan air drainase di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sisir, Kota Batu. (BPBD for Mvoice).
Banjir bandang akibat luapan air drainase di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sisir, Kota Batu. (BPBD for Mvoice).

MALANGVOICE – Terjadi 25 kali bencana banjir di Kota Batu selama tiga tahun terakhir. Padahal, secara geografis Kota Batu berada di ketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut. Kota Batu berada lebih tinggi dibanding daerah tetangga, Kota Malang dan Kabupaten Malang.

Tahun 2014, sembilan kali bencana banjir terjadi. Puluhan rumah terdampak, kerugian ditaksi mencapai ratusan juta. Sedangkan di tahun 2015, terjadi penurunan yakni hanya tiga kali bencana banjir. Pada tahun 2016 meningkat drastis, sejak Januari hingga tanggal 16 Desember 2016 telah ada 13 kali bencana banjir. Jumlah tersebut bisa bertambah mengingat musim hujan masih berlangsung.

Data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, tahun 2016, bencana banjir pertama kali tanggal 3 Februari, tepatnya di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan. Jaringan irigasi rusak dengan kerugian sebesar Rp10 juta. Kemudian di Jalan Imam Bonjol dan Diponegoro, air meluap setelah saluran drainase tidak mampu menampung tingginya debit air. Pondasi irigasi ambrol dengan kerugian mencapai Rp40 juta.

Tanggal 5 Februari, banjir disertai longsor di Dusun Durek, Desa Giripurno. Dua rumah warga terdampak dan kerugian ditaksi sebesar Rp10 juta.

Pada tanggal 23 Februari, plengsengan jembatan di Dusun Sengonan, Desa Sumbergondo jebol setelah dihantam banjir bandang. Jalan kampung tersebut sempat tutup total. Kerugian ditaksir sebesar Rp200 juta.

Selanjutnya di Jalan Ir Soekarno, Desa Beji. Luapan air drainase dengan ketinggian 40 cm-60 cm menggenangi jalan raya, sehingga mengganggu pengguna jalan. Di hari yang sama juga terjadi bencana banjir di Jalan Wukir, Kelurahan Dadaprejo. Luapan air dari drainase membuat aspal jalan mengelupas, kerugian Rp150 juta. Beruntung tidak masuk ke rumah warga. Kemudian banjir mengakibatkan plengsengan bagian bawah di jalan menuju makam kampung, Desa Sumbergondo tergerus, belum diketahui besaran kerugian.

banjir-bandang-akibat-luapan-air-drainase-di-jalan-agus-salim-kelurahan-sisir-kota-batu-bpbd-for-mvoice

Pada tanggal 28 Juni, banjir di Jalan Wukir, Desa Torongrejo. Plengsengan irigasi ambrol, air menggenangi sawah warga, menyebabkan kerusakan pertanian. Di waktu bersamaan, banjir terjadi sekitar Alun-alun, air luapan drainase merusak aspal, kerugian Rp100 juta.

Selanjutnya di Jalan Diponegoro atau depan Lippo Plaza, air luapan drainase mengganggu pengguna jalan, namun tidak sampai merusak infrastruktur. Banjir juga terjadi di Perum Permata Land, satu rumah bagian dinding rusak parah akibat luapan air drainase, kerugian mencapai Rp25 juta.

Tanggal 26 September, banjir terjadi di Dusun Kajang, Desa Mojorejo. Satu rumah terendam air luapan drainase. Perabotan dan peralatan dalam rumah rusak sedang, kerugian ditaksir Rp50 juta.

Pada 27 Oktober, lima rumah warga di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sisir kemasukan air luapan saluran drainase dengan ketinggian air mencapai 40-60 cm.

“Banjir yang terjadi kebanyakan karena luapan dari drainase. Derasnya debit air tidak bisa tertampung drainase yang ada,” kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Batu, Ach Rohim, saat berbincang dengan Mvoice.

Rohim menyebut, saluran drainase yang ada sudah tidak maksimal. Padahal, debit air setiap tahun terus meningkat. Diperlukan perbaikan, khususnya di daerah langganan banjir.

kesadaran masyarakat membuang sampah masih minim. Banyak ditemukan tumpukan sampah. Berkurangnya daerah resapan juga menjadi faktor utama terjadinya banjir. Kondisi iklim ikut menyumbang besarnya bencana banjir di Kota Batu.

“Kalau hutan gundul saya kira tidak, tapi dampak kebakaran hutan di tahun 2015 cukup terasa di tahun ini,” jelas dia. Bahkan banjir bandang di Desa Sumbergondo membawa material glondongan kayu dan bebatuan.

Dari anggaran bencana sebesar Rp 1 miiar, 60 persen dialokasikan untuk penanganan bencana banjir. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak lebih besar,seperti perbaikan saluran irigasi pertanian di Desa Torongrejo.

“Sesuai arahan pak wali, sektor pertanian prioritas pemerintah. Kami melakukan perbaikan irigasi, tidak lain mencegah dampak lanjutan, sehingga petani tidak sampai gagal panen,” beber dia.

Banjir yang terjadi di Kota Batu masuk kategori banjir bandang. Sedangkan banjir di daerah lain seperti Lamongan, Bojonegoro, Tuban merupakan banjir genangan yang identik dengan dataran lebih rendah.

“Banjir bandang itu hanya terjadi sesaat. Bedanya, banjir genangan petugas mengurus warga, yakni diungsikan ke tempat lebih aman. Jika banjir bandang kebanyakan perbaikan infrastruktur,” paparnya.

Satu Tahun, Dua Pesawat Militer Jatuh di Malang

Jenazah korban C-130 Hercules A1334 saat tiba di Skadron Udara 32, beberapa waktu lalu (Tika)
Jenazah korban C-130 Hercules A1334 saat tiba di Skadron Udara 32, beberapa waktu lalu (Tika)

MALANGVOICE – Bisa dikatakan, 2016 menjadi tahun yang kelam bagi dunia penerbangan di Lanud Abdulrahman Saleh.

Pasalnya, dua pesawat militer dari Lanud mengalami kecelakaan yang menyebabkan total korban meninggal sebanyak 17 orang.

Kejadian memilukan pertama tanggal 10 Februari 2016 pukul 10.09. Saat itu pesawat Super Tucano TT 3108 yang diterbangkan oleh Mayor (Pnb) Ivy Safatillah dan kopilot, Serma Syaiful Arief Rahman melakukan flight test.

Pesawat jatuh di perumahan padat penduduk, Jalan LA Sucipto gang XII. Menimpa salah satu rumah yang mengakibatkan pemiliknya, Erma Wahyuningtyas (47) dan penghuni kos, Nurcholis (27) serta meluluh lantakkan rumah itu.

Pesawat jatuh dengan posisi vertikal dan menghujam tanah. Tubuh pilot terlontar beberapa kilometer dari Tucano dan ditemukan di areal persawahan di Singosari. Sementara tubuh Serma Syaiful di dalam kockpit pesawat.

Pesawat tempur taktis produksi Embraer Defence and Security Brazil ini melakukan tes terbang setelah menjalani perawatan rutin 300 jam terbang.

Pesawat lepas landas dari landasan pacu pukul 09.25. Pukul 09.59 menara kontrol kehilangan komunikasi dengan pesawat. Diperkirakan, Tucano jatuh 10 menit setelah kehilangan komunikasi.

Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Agus Supriatna waktu itu menjelaskan, tes terbang dilaksanakan di ketinggian 25 ribu kaki untuk mencari kecepatan point 56 match number.

Kemudian, turun di ketinggian 15 ribu kaki, pilot berkomunikasi dengan menara kontrol mengenai performance pesawat.

Kejadian kedua, penghujung tahun, pesawat C-130 Hercules A1334 yang terbang ke Wamena jatuh pada Minggu (18/12).

Pesawat ini diterbangkan oleh Mayor (Pnb) Marlon Ardilles Kawer beserta dengan 11 kru lainnya dan seorang penumpang atas nama Kapten (Lek) Rino.

Pesawat yang tengah menjalani misi navigasi exercise ini hilang kontak pada pukul 06.09 WIT. Sebelum hilang kontak, alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang didapatkan dengan mekanisme hibah dari Royal Australian Air Force (RAAF) ini tower inside (terlihat secara manual) akan landing di Runway 33 pada pukul 06.08.

Naas, satu menit kemudian hilang kontak. Dikabarkan menabrak Gunung Tugima. Kejadian ini menewaskan semua kru dan penumpang.

Komandan Lanud Abdulrahman Saleh, Marsma TNI Julexi Tambayong menjelaskan, dia sudah memiliki program unggulan untuk mencegah kecelakaan terbang.

“Saya memiliki program zero accident. Kita tingkatkan semua performance baik sumber daya manusia (SDM) atau peralatannya,” kata dia saat ditemui di Lanud ketika pelaksanaan upacara passing in and out bersama mantan Danlanud, Marsma TNI Djoko Senoputro, belum lama ini.

Ini Lho, Solusi Macet di Kota Malang Menurut Pakar

Agus Dwi menunjukkan konsep ring road. (Anja)
Agus Dwi menunjukkan konsep ring road. (Anja)

MALANGVOICE – Memacetan yang sering terjadi beberapa titik sangat meresahkan warga Malang Raya. Membludaknya volume arus kendaraan yang tak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur jalan adalah penyebab utama kemacetan.

Demikian, menurut pakar perencanaan wilayah kota bidang transportasi Dr Ir Agus Dwi Wicaksono lic rer reg, kemacetan bisa diselesaikan.

Menurutnya, sejak awal, penataan struktur Kota Malang terutama akses jalan masih tergolong kurang. Itulah kenapa, menurut dia, perlu dilakukan restrukturisasi kota dengan membangun jalan-jalan baru yang bisa menghubungkan wilayah-wilayah tertentu ke pusat kota.

Menurutnya, konsep ring road (jalan lingkar) bisa diimplementasikan di Kota Malang. Dengan adanya ring road kepadatan kendaraan di pusat kota bisa dikurangi, terutama kepadatan akibat para pengendara / pelintas antar kota.

Dengan adanya Ring Road para pelintas antar kota tadi tidak perlu melewati pusat kota tapi hanya melewati pinggiran kota. Atau pelintas dalam kota juga tidak harus melewati jalan utama, namun bisa memilih jalur lain . Sehingga kemacetan di pusat kota bisa berkurang.

“Jogja adalah contoh bagus pemanfaatan ring road,” katanya.

Selain itu, arus kepadatan lalu lintas bisa dikurangi dengan menekan kebutuhan penggunaan mobil pribadi. Salah satu caranya adalah memperbaiki pelayanan angkutan umum dan aksesnya.

“Malah bukan angkutan umum lagi, tapi harusnya angkutan massal. Buatlah masyarakat menemui pilihan bagus ketika naik angkutan umum, lebih nyaman, murah dan fleksible,” tukas pria lulusan salah satu universitas di Jerman ini.

Penertiban Jukir Nakal dan Parkir Liar Masih Jadi PR

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Kusnadi. (Muhammad Choirul)
Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Kusnadi. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Wali Kota Malang, HM Anton, meminta SKPD jajarannya agar meningkatkan pendataan pada juru parkir (jukir) dan tempat parkir liar. Hal ini tak lepas dari upaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan maksimalisasi layanan masyarakat.

“Transparansi harus benar-benar ditunjukkan pada masyarakat. Penataan sudah saya minta, yang sebelumnya liar, harus masuk pendataan,” ungkapnya.

Sejauh ini, ada dua SKPD yang berkaitan dengan parkir, yakni Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D). “Wewenang di bawah siapa silakan, yang terpenting tidak liar. Ini juga untuk memberi tambahan PAD,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dishub, Kusnadi, menyatakan hal senada. Dipaparkannya, upaya memenuhi target retribusi parkir tiap tahun meliputi berbagai cara.

“Kami mengadakan penertiban jukir dan penataan lokasi parkir. Kalau momen operasi jukir, ditemukan jukir belum memiliki surat resmi, kami minta segera mengurus ke Dishub,” imbuhnya.

Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dishub, Syamsul Arifin, menyebut, saat ini terdapat 615 titik parkir yang terdata pada lima rayon parkir, berdasarkan lima kecamatan di Kota Malang. Kawasan potensial penyumbang retribusi terbesar, selama ini dipegang Klojen.

Faktor utamanya, lanjut Syamsul, karena di Klojen tingkat aktivitas perekonomian cukup tinggi. Selain itu, banyaknya kampus juga menjadi faktor penting.

Terkait penertiban, sepanjang 2016 lalu Dishub memberikan sanksi kepada sekitar 60 jukir nakal. Pelanggaran yang dilakukan beragam, mulai menaikkan tarif, tidak melayani dengan baik, hingga bertugas tanpa atribut resmi.

“Ada juga yang memarkir melebihi marka parkir. Ini saya tertibkan,” ungkapnya.

Sanksi yang diberikan pun beragam. Selain pembinaan dan pencopotan kartu resmi jukir, Dishub beberapa kali memproses mereka dengan sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

“Sekali Tipiring didenda Rp 500 ribu. Kesalahannya macam-macam, ada yang sudah menaikkan tarif kemudian karena tidak diberi uang, malah membentak pengguna jasa,” ungkapnya.

Banyak Papan Iklan Cederai Estetika, Ranperda Reklame Digodok

Papan reklame terpasang di sekitar Stadion Gajayana. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Legislatif bersama eksekutif Kota Malang tengah menggodok Ranperda Penyelenggaraan Reklame. Ini sebagai respon atas semrawutnya pemasangan papan iklan di sejumlah titik.

Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Tri Yudiani, menyebut, reklame merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak. Karena itu, pemasangan reklame tidak bisa serta – merta dilarang, melainkan harus ditata.

“Penyelenggaraan reklame penting untuk diatur dalam sebuah payung hukum. Ini perlu agar pemasangan reklame ditata secara aman dan nyaman serta tidak mengganggu pemandangan atau sembarangan,” kata perempuan yang akrab disapa Yudis ini, Kamis (30/11).

Dia menegaskan, pemasangan reklame juga harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang. Dalam Ranperda ini, disebutkan detil dan spesifikasi terkait reklame yang boleh dipasang di titik tertentu.

“Salah satu pasal menyebutkan, seseorang atau badan hukum yang memasang reklame wajib menjaga keindahan, kepribadian, dan budaya daerah dan bangsa,” imbuh politisi PDIP ini.

Selain itu, lanjut Yudis, reklame juga harus memenuhi norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Jika melanggar ketentuan itu, sederet sanksi pun disiapkan.

Disebutkan, hukuman bagi pelanggar bisa berupa sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pencabutan izin reklame, penutupan atau penyegelan reklame, juga denda administratif sampai pembongkaran. Selain itu, terdapat pula sanksi pidana.

Dalam hal ini, para pelanggar bisa dikurung pidana selama tiga bulan dan atau denda paling banyak Rp 50 juta. “Yang jelas, pemasangan reklame ini harus diatur terutama supaya estetika dan keindahan kota terjaga,” papar perempuan berjilbab ini.(Coi/Yei)

Komunitas