Industri Rokok Campur Tangan, Pembahasan Ranperda KTR Alot

Tanda larangan merokok terpasang di Taman Bentoel Trunojoyo. Kendati demikian, tidak sedikit warga merokok di area taman.(Miski)
Tanda larangan merokok terpasang di Taman Bentoel Trunojoyo. Kendati demikian, tidak sedikit warga merokok di area taman.(Miski)

MALANGVOICE – Alotnya pembahasan Ranperda KTR ditengarai lantaran campur tangan industri rokok dan pekerja. Empat asosiasi terdiri dari Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma), Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), mendatangi Kantor DPRD, 10 Maret lalu, dengan agenda hearing. Ikut dalam pertemuan itu antara lain anggota Pansus, Dinas Kesehatan, dan Bagian Hukum Pemkot Malang.

Sebanyak 18 perusahaan rokok tergabung dalam Gaperoma, dengan pekerja sekitar 12 ribu orang. Sedangkan, 77 perusahaan rokok tergabung dalam Formasi, tersebar se-Malang Raya, tapi hanya 40 perusahaan yang masih aktif dengan jumlah pekerja lebih dari 20 ribu orang.

Selain menyampaikan keberatan secara langsung, asosiasi menyerahkan berkas berisi masukan setebal 30 halaman. Ketua SPSI, Suhirno hadir bersama Ketua AMTI, Budidoyo, Ketua Gaperoma, Johny ST, serta anggotanya. Seketika ruangan mejadi hening saat ketua SPSI menyatakan akan membawa masalah ini ke ranah hukum dan mengaku siap menggelar aksi di depan Kantor DPRD-apabila masukan asosiasi tidak diterima.

Lantas anggota DPRD menempati ancaman tersebut dengan suara keras.”Tidak ada salahnya Perda ini (KTR). Ini hanya mengatur kawasannya, bukan melarang orang merokok,” timpal anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Choeroel Anwar, menceritakan suasana hearing yang berlangsung di ruang internal lantai 3 Kantor DPRD, saat ditemui MVoice disela-sela Bimtek, di Hotel Samara, Jumat (16/6).

Asosiasi memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Dengan disahkan Perda KTR, ditakutkan terjadi gejolak, berupa penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh industri rokok. “Mereka minta jaminan, dan saya bisa jamin tidak akan ada gejolak,” ungkapnya.

Libur Panjang, Truk Dilarang Masuk Kota Malang

Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.
Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.

MALANGVOICE – Kendaraan angkutan barang berupa truk besar dilarang masuk Kota Malang. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengantisipasi kemacetan selama libur panjang Natal dan tahun baru.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Kusnadi, menyebut, peraturan itu sudah diberlakukan sejak H-7 Natal. “Berlaku sampai H+7 setelah tahun baru 2017 nanti. Seharian penuh, untuk mengurangi kemacetan. Nanti kami alihkan ke Jalan Tenaga, bisa bongkar muat di sana,” ungkap Kusnadi.

Dikatakannya, aturan ini berlaku sepanjang
hari bagi kendaraan besar, kecuali truk yang membawa kebutuhan pokok masyarakat. Kusnadi menegaskan, petugas Dishub bersiaga untuk mengawal kebijakan ini.

Jika ditemukan truk yang nekat masuk ke Kota Malang, petugas segan memberhentikan. “Kami akan meminta agar dilakukan bongkar muat,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini mengaku sudah ada sosialisasi kepada para pengusaha angkutan barang. Dia mengklaim, secara umum para pengusaha amat memahami dan mendukung.

“Karena saat macet, mereka kan juga merugi. Jadi kebijakan ini cukup baik untuk semua pihak. Saya juga berharap agar masyarakat mematuhi aturan lalu lintas dan menghormati pengendara lain, mudah-mudahan tidak ada kecelakaan selama libur panjang ini,” tandasnya.

Ruang Terbuka Hijau Hilang, Banjir Datang

Aktivis Walhi Jatim, Purnawan D Negara. (deny)
Aktivis Walhi Jatim, Purnawan D Negara. (deny)

MALANGVOICE – Kota Malang berada di dataran tinggi dengan luas 110,6 km², rasanya tak mungkin jika mengalami banjir. Akan tetapi beberapa tahun terakhir genangan air itu kerap terjadi.

Musim hujan di akhir tahun membuat masyarakat resah. Betapa tidak, setiap hujan tiba, air langsung “menghilangkan” aspal dan masuk ke rumah-rumah. Paling parah adalah banjir di Jalan Bendungan Sutami hingga Galunggung, Sabtu (26/11) lalu.

Genangan air waktu itu dilaporkan hingga mencapai punggung orang dewasa selama beberapa jam. Sampai-sampai banyak membuat orang heran termasuk musisi Iwan Fals.

Kebetulan saja Iwan melintasi kawasan itu dan melihat langsung genangan air di Jalan Galunggung. Ia kemudian berpesan saat konser tunggal pada Pemkot Malang, agar membuat resapan air atau biopori. “Bikin biopori biar airnya gak terbuang sia-sia,” ujarnya di depan para fans.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim, banjir yang terjadi bisa karena beberapa hal. Selain curah hujan tinggi, tak ada resapan air dinilai paling berpengaruh.

Ruang terbuka hijau (RTH) yang beralih fungsi menjadi lahan ekonomi juga jadi sebab utama masalah banjir di Kota Malang.

“Kota Malang sudah banyak kehilangan RTH dan diganti dengan mall atau perumahan mewah,” kata Aktivis Walhi Jatim, Purnawan D Negara.

Pria yang akrab disapa Pupung itu memberi contoh, Taman Indrokilo di belakang Museum Brawijaya dan kawasan Wilis hingga Pulosari yang dulunya resapan air, kini sudah tidak ada. Hal itu yang membuat genangan air meluap di Jalan Galunggung.

“RTH di Kota Malang hanya 2,5 persen. Padahal berdasar peraturan perundangan idealnya 30 persen, itu jauh sekali. Kebanyakan ya alih fungsi tadi,” tandasnya.

Pajak Parkir di Kota Batu Misterius?

Kendaraan roda 4 yang di parkir di halaman parkir Jatim Park 2.(Miski)
Kendaraan roda 4 yang di parkir di halaman parkir Jatim Park 2.(Miski)

MALANGVOICE – Pajak parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Sayang, pendapatan sektor ini dirasa belum maksimal, lantaran jumlahnya tidak sebanding dengan pesatnya kemajuan Kota Batu.

Data Badan Keuangan Daerah (sebelumnya Dinas Pendapatan), menyebut, pemasukan dari pajak parkir tahun 2016 sebesar Rp1.140.417.722 dari target semula Rp1 miliar. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2015, yaitu Rp900 juta.

Pendapatan ini disumbang dari 20-an objek pajak di Kota Batu. Tidak disebutkan titik mana saja yang menjadi objek pajak. Sesuai Perda nomor 2 tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Bab II (Nama, Objek, dan Sumber Pajak) Pasal 2 Ayat (2), menyebut, objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dalam Bab III Pasal 6 disebutkan, besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 30 persen. Kepala BKD, Zadim Efisiensi, mengakui, kenaikan PAD tidak terlepas dari keberadaan Jatim Park. Semula, tahun 2010 PAD Kota Batu hanya Rp 17 miliar, naik drastis di tahun 2015 menjadi Rp 102 miliar. Pada 2016, PAD mencapai angka Rp 109 miliar, dari target yang dipatok Rp 117 miliar.

Kendaraan roda 4 milik wisatawan terparkir di Eco Green Park.(Miski)
Kendaraan roda 4 milik wisatawan terparkir di Eco Green Park.(Miski)

PAD terbesar disumbang Jatim Park Grup (Jatim Park 1, Jatim Park 2, BNS, Eco Green Park, Museum Tubuh, Museum Angkut, Predator Fun Park, Pasar Parkiran). Kendati begitu, Zadim tidak menjelaskan besaran pajak dari Jatim Park Grup ini.

Saat ditanya terkait Taman Wisata Selecta, Agrokusuma, pusat oleh-oleh, restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan, sebagai wajib pajak, Zadim tidak menampik, tempat-tempat itu juga membantu.

“Kemajuan Kota Batu karena kemajuan pariwisata yang dimotori Jatim Park,” katanya.

Pemerintah daerah bahkan mewacanakan penerapan pajak online mulai tahun 2017. Zadim enggan merinci lebih detil mengenai wacana itu, akan tetapi ia optimistis kebijakan ini meminimalisasi kecurangan dan mendongkrak pendapatan dari pajak parkir.

“Tahun ini akan diterapkan, masih dirancang dan dibahas lebih lanjut,” jawabnya singkat.

Pajak Parkir Selecta Rp 340 Juta, Jatim Park Grup?

Direktur Taman Wisata Selecta, Sujud Hariadi, menyatakan, pada 2016 pihaknya harus membayar pajak parkir sebesar Rp 340 juta, meningkat Rp 65 juta dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 275 juta. Kenaikan itu tidak terlepas dari jumlah kendaraan di 2016 lebih banyak.

Dijelaskan, pajak parkir tersebut dibebankan ke pengunjung, sebagai pengelola, pihaknya sekadar menarik dan menyetorkan ke pemerintah (Badan Keuangan Daerah).

Parkir sepeda motor, dikenakan tarif Rp 5 ribu, dengan rincian Rp 3.846 biaya parkir dan Rp 1.154 dialokasikan untuk pajak. Sedangkan parkir mobil dipatok Rp 10 ribu per sekali parkir dengan rincian Rp 7.692 biaya parkir dan Rp 2.308 alokasi setoran pajak.

“Tarifnya 30 persen dari omzet, terlalu tinggi tarifnya. Harusnya disamakan dengan pajak hiburan yang hanya dikenakan 10 persen. Besaran (10 persen) adalah angka realistis,” kata dia.

Pihaknya menepis anggapan dan pandangan berbagai pihak bahwa data jumlah pengunjung yang dilaporkan tidak valid. Sujud bahkan mempersilakan pemerintah memeriksa langsung jumlah kunjungan di Selecta.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 34 ayat 1 Perda Pajak Parkir, yakni wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300 juta per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Di Pasal 39 ayat 1 dalam Perda Pajak Parkir disebutkan, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana dengan denda paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

“Kami selalu melaporkan dengan benar dan bayar tepat waktu. Kami tidak berani melanggar aturan, karena dapat mengganggu usaha kami ke depannya,” tegas Sujud.

Pihaknya sepakat apabila tahun ini diterapkan tax online atau pajak online. Pasalnya, penerapan tersebut sepenuhnya hak pemerintah. Adanya pajak online dinilai mempermudah sekaligus menyesuaikan dengan zaman era keterbukaan dan transparansi.

Sementara, Mvoice tidak berhasil melakukan konfirmasi ke pengelola Jatim Park Grup perihal pajak parkir yang harus dibayarkan ke daerah. Apabila dilihat dari jumlah kunjungan, terutama saat libur panjang, tempat parkir yang disediakan pengelola kerap overload, tak sedikit kendaraan di parkir di tempat lain.

Pajak Parkir dan Retribusi Rawan Dikorupsi

Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), M Zainuddin, mengkritisi besaran pajak parkir yang diterima. Angka Rp 1,1 miliar sekian dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan pesatnya pembangunan Kota Batu. Apalagi, kata dia, sudah menyandang status kota wisata.

Ia mempertanyakan kontribusi hotel, restoran dan tempat hiburan yang berkembang pesat beberapa tahun belakangan. Belum lagi, pemasukan dari retribusi parkir yang tiap tahun selalu tidak capai target.

“Jumlahnya sangat kecil sekali, bandingkan dengan keberadaan tempat wisata, hotel, dan lainnya. Masa pendapatannya sebesar itu, perlu dilakukan audit pendapatan Pemkot Batu,” tanya Zainuddin.

Menurut dia, kemungkinan kondisi itu tidak lepas dari minimnya data valid, baik objek pajak maupun retribusi parkir yang dimiliki pemerintah. Dia menduga, pemerintah daerah sengaja membiarkan hal ini. Apabila benar, tentunya bisa menjadi celah dan rawan dikorupsi.

Ia mencontohkan, meski parkir di hotel gratis, pihak hotel tetap menyediakan parkir dan itu termasuk kena pajak. Hal sama berlaku di restoran, pusat oleh-oleh maupun pusat perbelanjaan.

Saat ini, lanjut dia, MCW melakukan kajian terkait jumlah hotel dan klasifikasinya. Nantinya, akan diketahui potensi dan pendapatan yang sebenarnya masuk ke Pemkot Batu.

“Kami sependapat jika pajak online diterapkan. Bisa efektif, asal data objek dan titik parkirnya divalidkan, kalau tidak, ya, percuma,” tandasnya.

Banyak Papan Iklan Cederai Estetika, Ranperda Reklame Digodok

Papan reklame terpasang di sekitar Stadion Gajayana. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Legislatif bersama eksekutif Kota Malang tengah menggodok Ranperda Penyelenggaraan Reklame. Ini sebagai respon atas semrawutnya pemasangan papan iklan di sejumlah titik.

Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Tri Yudiani, menyebut, reklame merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak. Karena itu, pemasangan reklame tidak bisa serta – merta dilarang, melainkan harus ditata.

“Penyelenggaraan reklame penting untuk diatur dalam sebuah payung hukum. Ini perlu agar pemasangan reklame ditata secara aman dan nyaman serta tidak mengganggu pemandangan atau sembarangan,” kata perempuan yang akrab disapa Yudis ini, Kamis (30/11).

Dia menegaskan, pemasangan reklame juga harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang. Dalam Ranperda ini, disebutkan detil dan spesifikasi terkait reklame yang boleh dipasang di titik tertentu.

“Salah satu pasal menyebutkan, seseorang atau badan hukum yang memasang reklame wajib menjaga keindahan, kepribadian, dan budaya daerah dan bangsa,” imbuh politisi PDIP ini.

Selain itu, lanjut Yudis, reklame juga harus memenuhi norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Jika melanggar ketentuan itu, sederet sanksi pun disiapkan.

Disebutkan, hukuman bagi pelanggar bisa berupa sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pencabutan izin reklame, penutupan atau penyegelan reklame, juga denda administratif sampai pembongkaran. Selain itu, terdapat pula sanksi pidana.

Dalam hal ini, para pelanggar bisa dikurung pidana selama tiga bulan dan atau denda paling banyak Rp 50 juta. “Yang jelas, pemasangan reklame ini harus diatur terutama supaya estetika dan keindahan kota terjaga,” papar perempuan berjilbab ini.(Coi/Yei)

Aturan Perda Rp 1.000, Tapi Bayar Parkir Masih Rp 2 Ribu

Kondisi parkir di Kabupaten Malang
Kondisi parkir di Kabupaten Malang

MALANGVOICE – Kabupaten Malang menetapkan tarif parkir Rp 1.000 melalui Perda nomor 10 Tahun 2010. Untuk motor Rp 1.000 sementara mobil Rp 2 ribu.

Namun pada praktiknya, masih saja tarif parkir yang dibebankan kepada konsumen lebih dari Perda yang ditetapkan.

Berdasarkan pantauan MVoice, sebagian besar titik parkir di Kabupaten Malang menarik Rp 2 ribu untuk sekali parkir.

Tarif ini terus diberlakukan jika konsumen tidak meminta uang kembalian jika membayar Rp 2 ribu dalam sekali parkir.

Parkir tepi jalan umum di Kepanjen misalnya, hampir semuanya memberlakukan tarif Rp 2 ribu untuk sekali parkir.

MVoice mencoba parkir di Pasar Kepanjen. Jukir yang bertugas menarik tarif Rp 2 ribu.

“Tarifnya uda lama Rp 2 ribu Mbak. Tarif Rp 1.000 itu sudah tidak berlaku,” tegas salah satu jukir yang tidak ingin namanya disebut.

Kejadian ini juga berlaku di Pasar Pakisaji, Singosari, Lawang dan stasiun Kepanjen. Sebagian besar parkir tepi jalan umum menarik tarif Rp 2 ribu.

Bukan hanya itu, tidak sedikit warga yang tidak mendapatkan karcis parkir.

“Saya kalau parkir juga ditarik Rp 2 ribu sekali parkir. Kalau kembaliannya tidak diminta ya tetap segitu tarifnya,” keluh salah satu warga Pakis, Dharmo.

Enam Tahun Beruntun, Kota Batu Tak Penuhi Target Retribusi Parkir

Sepeda motor pengunjung Alun-alun di parkir di sebelah Barat Alun-alun Batu. Titik parkir tersebut cukup potensial dibanding tempat lainnya.(miski)
Sepeda motor pengunjung Alun-alun di parkir di sebelah Barat Alun-alun Batu. Titik parkir tersebut cukup potensial dibanding tempat lainnya.(miski)

MALANGVOICE – Pemerintah Kota Batu belum juga berhasil memenuhi target retribusi parkir guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, potensi parkir cukup menjanjikan seiring tingginya kunjungan wisatawan.

Dalam kurun enam tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2011 sampai 2016, belum pernah retribusi parkir mencapai target. Tahun 2011 ditarget Rp 550 juta, tercapai Rp 405.812.000 (73.78 persen). Sedangkan tahun 2015, dari target Rp 669 juta, tercapai Rp 349.763.000 (52.28 persen).

Sementara, 2016 yang ditarget Rp 996 juta mentok di angka Rp 365.140.000 (36.66 persen). Anehnya, kendati belum pernah tercapai, pemerintah terus menaikkan target pemasukan tiap tahun, kecuali 2012 dan 2013, besaran retribusi ditarget Rp 470 juta.

Data Dinas Perhubungan, saat ini ada 114 titik parkir dengan Juru Parkir (Jukir) 235 orang, tersebar di sejumlah jalan di Kota Batu. Titik paling potensial di sekitar Alun-alun Batu.

“Perlu kajian ulang, baik jumlah titik parkir dan potensi di masing-masing titik. Selama ini belum pernah ada kajiannya,” kata Kepala Seksi Parkir Dishub, Bambang Priambodo, ketika berbincang dengan MVoice.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, tarif parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 Rp 1.000 sekali parkir. Sedangkan taksi, mobil pribadi dan pick up dikenakan Rp 2.000. Sementara itu, bus mini, truck, mobil barang Rp 5.000, dan bus Rp 10.000 sekali parkir.

Di tempat insidentil, kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 Rp 2.000 sekali parkir. Untuk taksi, mobil pribadi dan pick up dikenakan Rp 3.000. Sementara itu, bus mini, truck, mobil barang Rp 10.000, dan bus Rp 15.000 sekali parkir.

Namun, lanjut Bambang, praktik di lapangan tidak sesuai peraturan. Ia menyontohkan, tarif setiap sepeda motor di Alun-alun sebesar Rp 2.000. Hal tersebut jelas-jelas melanggar Perda, yakni Rp 1.000 untuk roda 2.

Wacana menaikkan tarif parkir dinilai tepat daripada menerapkan e-parking yang membutuhkan biaya cukup besar. Namun hal ini kembali lagi terhadap kebijakan daerah.

“Alasan Jukir menarik Rp 2.000, yakni Rp1.000 biaya parkir, Rp 1.000 lain untuk penitipan helm. Kami sudah menegur berulang kali, tapi tetap tak diindahkan,” ungkapnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat supaya membiasakan meminta karcis resmi. Karcis kuning untuk sepeda motor dan karcis warna hijau khusus mobil. Apabila diberikan tanda bukti lain, ia menyarankan supaya ditolak.Kondisi tersebut masih ditemukan di lapangan.

Meski setiap hari mengambil karcis di Kantor Dishub, tetapi bukan karcis asli yang diberikan. Para Jukir, tambah dia, membuat tanda bukti khusus yang dinilai lebih aman dan tahan lama.

“Dengan perubahan peraturan kami harapkan dapat lebih maksimal. Selama ini kami tidak bisa berbuat banyak, paling sebatas mengambil KTA, untuk penindakan lain belum ada payung hukumnya,” jelas Bambang.

Dishub belum pernah melakukan penataan titik parkir, seperti marka atau batas parkir, belum adanya ketentuan bagi hasil dengan Jukir, dan belum dilakukan MoU dengan kepolisian untuk penindakan.

Salah satu Jukir di Alun-alun, Octa, mengaku, sudah menaati aturan yang ada. Pihaknya memiliki tanggungan setoran sebesar Rp 80 ribu tiap hari atau dalam satu minggu sebesar Rp 560 ribu.

Ditanya soal karcis dari Dishub, Octa berdalih karcis resmi itu sudah diberikan. Namun, saat karcis habis, sebagai gantinya menggunakan tanda bukti buatan sendiri.

Octa enggan menyebut berapa kendaraan yang terparkir dan penghasilan setiap harinya. Hanya saja, ia mengaku mulai memberlakukan biaya parkir dari pukul 09.00-17.00 dan 17.00-00.00.

“Kami biasanya tarik Rp 2.000 untuk roda 2. Pemilik kendaraan sudah paham dan jarang ada komplain. Kebijakan ini sudah disepakati bersama antara Jukir dan pemerintah,” ungkapnya.

Jukir lain, Didik Riyanto, mengaku tarif parkir tersebut terbilang murah. Selama ini, kendaraan yang di parkir di tempatnya tidak pernah ada yang hilang atau dijamin aman. Kalau pun hilang, pihaknya hanya bisa mengganti separuh dari harga kendaraan.

Didik menolak apabila tarif parkir dinaikkan. Menurutnya, lebih baik parkir di tempat wisata dan lainnya yang dinaikkan. Kenaikan tarif akan berdampak pada setoran, padahal setiap hari jumlah kendaraan pasang surut.

“Pasti Jukir menolak, apalagi saya. Dengan wacana e-parking, kalau betul terealisasi, mau kerja apa kami. Padahal, kami tergantung dari penghasilan jaga parkir,” bebernya.

Anggota DPRD, Ludi Tanarto, menyebut, target yang dipatok semestinya tercapai. Target dibuat sudah tentu mengacu pada potensi dan kondisi Kota Batu saat ini.

Pihaknya, tambah dia, belum pernah mendapat penjelasan memuaskan dari Dinas Perhubungan terkait belum terpenuhinya target retribusi parkir.

“Jika kajian ulang dan perubahan aturan dinilai jalan ke luar, tidak masalah selama bertujuan mendongkrak PAD,” pungkas dia.

Polres Batu; Mulai Anggota Polantas Cabul, Todongkan Pistol hingga Kasus BPN

Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata.(Miski)
Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata.(Miski)

MALANGVOICE – Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata dipercaya menahkodai Polres Batu sejak awal tahun 2016. Di bawah komandonya, banyak kasus yang telah ditangani dan sebagian belum tuntas, termasuk menangani kasus yang mencoreng nama baik Korps Bhayangkara ini.

1.Brigadir TS Todongkan Pistol ke Warga

Brigadir TS yang merupakan anggota Polres Batu dilaporkan ke Propam Polres Batu, Senin (18/1), karena menodongkan pistol ke warga di Perumahan Griya Permata, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang tak lain masih tetangganya.

Berawal dari saat Brigadir TS melintas di depan rumah warga yang sedang ada kegiatan PKK. Bagian mobil belakang miliknya mengenai gerobak bakso, sehingga TS turun dan memarahi pemilik rumah. Adu mulut tersebut ternyata berlanjut, sehingga habis magrib TS mendatangi rumah warga. Adu mulut pun kembali terjadi hingga akhirnya TS menodongkan pistol ke kepala warga.

Bencana Banjir Meningkat, Dewan: Ini Warning Bagi Kota Batu

Banjir bandang pasca hujan deras di Jalan Kartini Kota Batu, (23/5/2015). (Dokumen Miski)
Banjir bandang pasca hujan deras di Jalan Kartini Kota Batu, (23/5/2015). (Dokumen Miski)

MALANGVOICE – Meningkatnya bencana banjir di Kota Batu harus menjadi atensi khusus pemerintah ke depannya. Tidak sepatutnya Kota Batu yang berada di dataran tinggi terjadi banjir.

Wakil Ketua DPRD, Nurrohman, menyatakan, masalah tersebut segera diantisipasi dan dicarikan solusi secepatnya. Supaya tidak semakin banyak masyarakat yang terdampak.

“Ini warning bagi Kota Batu. Ke depan harus diprioritaskan,” kata dia saat dihubungi Mvoice.

Alih fungsi hutan dan lahan pertanian untuk pembangunan komersil seharusnya diimbangi dengan penghijauan. Bangunan yang ada belum sepenuhnya tersedia sumur resapan, ditambah semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Politisi PKB ini tidak memungkiri penyebab banjir karena buruknya drainase yang ada. Anggaran perbaikan drainase diakuinya belum maksimal.

“Bukan berarti sepenuhnya persoalan drainase. Kurangnya daerah resapan dan pesatnya pembangunan jadi faktor utama terjadinya banjir,” jelasnya.

Baca Juga: Bencana Banjir di Kota Batu Meningkat, Salah Siapa?

Baca juga: Warga Heran Kota Batu Bisa Banjir!

Senada dengan Nurrohman, politisi Partai Demokrat, Dedy Irfan Alwani, menyebut, Kota Batu sering banjir karena daerah resapan terus menyusut. Sedangkan pembangunan berjalan cukup cepat.

Kondisi ini tidak diikuti dengan ketersediaan drainase yang baik.”Kami melihatnya karena drainase tak berfungsi maksimal, daerah resapan berkurang,” ungkapnya.

Dewan segera menjadwalkan hearing dengan dinas terkait untuk mengetahui penyebab utama terjadinya banjir. Apabila masalah drainase, PU Bina Marga selaku penanggung jawab. Sedangkan daerah resapan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdapat di dinas lain.

“Nanti kami konfirmasi langsung ke pemerintah penyebab banjir di Kota Batu. Yang jelas ini harus ditangani, supaya tidak semakin meluas,” tegas dia.

Banjir, Karena Pemerintah Lamban Tangani Beban Pertumbuhan Kota

Budi Fatoni (anja)
Budi Fatoni (anja)

MALANGVOICE – Banjir yang menghantui Kota Malang beberapa bulan terakhir tak lepas dari lambannya pemerintah kota dalam penataan infrastruktur.

Menurut Dosen Arsitektur Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Budi Fatoni, banjir yang terjadi berulang-ulang di Kota Malang selama dua periode pemerintahan ini membuktikan lambannya pemerintah menangani banjir.

“Saya mengamati penataan Kota Malang sejak 2000-an. Kontur wilayah Malang ini 444 meter di atas permukaan laut. Artinya, Malang ini dataran tinggi kan. Kok bisa banjir,” katanya kepada Mvoice.

Dia menjelaskan, pertumbuhan pembangunan kota tidak terkendali berakibat beban infrastruktur dan drainase kota terganggu. Dampaknya banjir terjadi dimana-mana.

“Pemerintah tidak tegas menata bangunan. Akibatnya pelaku bisnis properti dan real estate selalu memaksakan kehendak membangun di daerah tertentu dengan alasan karena daerah itu damai dan nyaman, kemudahan akses dan sebagainya,” tandasnya.

Dampaknya, tata ruang kota berubah dengan cepatnya begitu juga pertumbuhan ekonomi. Rumah kini menjadi penginapan, jadi rumah sakit, jadi rumah makan.

“Alhasil, pertumbuhan transportasi pribadi dan publik tidak terkendali dan terjadi kepadatan/keramaian di titik-titik tertentu,” katanya.