Tak Cukup Lahan, UB Malah Gratiskan Parkir

Parkir penuh (ist)
Parkir penuh (ist)

MALANGVOICE – Sejak dilakukan kajian lalu lintas dan perparkiran di Universitas Brawijaya (UB) pada 2015 lalu, UB tidak menarik biaya parkir mahasiswanya. Kasubag Humas, Pranatalia Pratami N SAB, menjelaskan, penghapusan biaya parkir ini bertujuan melancarkan lalu lintas dalam dan sekitar kampus.

Meski begitu, awalnya kebijakan ini tidak efektif karena mahasiswa yang membawa kendaraan pribadi ke kampus justru membludak. Dari salah satu hasil kajian, disimpulkan, jumlah lahan parkir dan mahasiswa tidak seimbang. Kenyataan di lapangan memperlihatkan, jumlah mahasiswa lebih banyak dari pada lahan parkir yang tersedia.

Sebagai solusi jangka pendek, UB mengimbau mahasiswa baru tidak membawa kendaraan pribadi ke lingkungan kampus. Harapannya, kendaraan bisa cukup diparkir di lahan yang tersedia.

Pranatalia Pratami N SAB (anja)
Pranatalia Pratami N SAB (anja)

Tetapi, ternyata itu tidak menjamin semua mahasiswa menaati imbauan tersebut. Mayoritas mahasiswa enggan berjalan kaki atau naik kendaraan umum. Sementara itu, UB juga tidak bisa melacak jumlah mahasiswa yang menjalankan atau abai pada imbauan itu. Dengan begitu, langkah ini dinilai kurang efektif.

Menurut pantauan MVoice di lokasi, sebagian mahasiswa kini beralih memarkir kendaraannya di luar kampus, menghindari risiko tidak kebagian lahan parkir. Mereka memilih memanfaatkan lahan parkir di sejumlah titik, antara lain Ketawang Gede, samping MX Mall, dan sekitarnya.

Parkir sembarangan di luar kampus mengharuskan mereka membayar biaya parkir, dan kemanan kendaraan tidak terjamin. Pada poin ini, mahasiswa menjadi pihak kurang diuntungkan.

Alhasil, sebagian mahasiswa mulai berpikir sebaiknya tidak membawa kendaraan ke kampus jika jarak tempat tinggal dan kos dekat. Lia mengatakan, mahasiswa mulai paham bahwa meski parkir gratis, kenyataannya mencari lahan parkir juga sulit.

“Kebanyakan mereka jalan kaki dan naik Go-Jek. Dosen dan karyawan juga kini berpikiran sama. Daripada parkir mending ngangkot, atau naik Go –Jek,” kata lia.

Salah seorang mahasiswa Fakultas Pertanian, Irwan Setyabudi, mengaku lebih memilih berjalan kaki saja atau naik Go-Jek.

“Parkirnya ribet, antri, mungkin karena gratis. Akhirnya susah dapat parkiran. Ya sudah saya naik angkot saja, atau naik Go-Jek. Saya tinggal di Jalan Pisang Coklat Suhat (Sukarno-Hatta), mbak,” kata mahasiswa asal Probolinggo ini.

Sementara itu, terkait pajak, Lia menjelaskan, sejak digratiskan, kini UB tidak perlu lagi membayar pajak parkir ke Badan Pelayanan Pajak Daerah seperti tahun-tahun sebelumnya.

Tren Kejahatan di Polres Malang Meningkat

Kejahatan selama satu tahun di Polres Malang (Tika)
Kejahatan selama satu tahun di Polres Malang (Tika)

MALANGVOICE – Trend kejahatan di wilayah hukum Polres Malang tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan 2015 lalu.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung SH SIK, crime total atau total kriminal tahun 2016 berjumlah 2.156 kejadian.

Angka ini meningkat 363 kasus jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan jumlah 1.793.

Sementara itu, crime clearance atau penyelesaian kriminal tahun ini mencapai 1.184, angka ini menurun 32 dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 1.216.

Jika dicermati data tersebut, tahun ini masih ada 972 kasus kriminal yang belum terselesaikan.

Bukan hanya angka gangguan Kamtibmas yang meningkat dari tahun lalu. Indeks kriminal juga mengalami peningkatan.

Laporan tahun lalu terdapat 715 indeks kriminal, meningkat menjadi 898 pada 2016. Kasus yang dapat diselesaikan, sebanyak 416 di 2015 dan menurun pada 2016, yakni 340 kasus.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ujung, angka pencurian motor paling mendominasi.

Tahun lalu sebanyak 214 laporan dan 2016 menjadi 350 kasus pencurian motor.

“Angka pencurian motor paling banyak di indeks kriminal. Hal ini juga menjadi perhatian saya, menekan angka street crime,” kata Ujung yang juga berpengalaman di Satuan Reserse Kriminal, Sabtu (31/12).

Ujung menjelaskan, untuk menekan angka pencurian motor, dia akan mengumpulkan para anggota patroli di setiap Polsek.

Lanjut dia, Polres Malang akan mengubah pola patroli agar angka curanmor dapat ditekan. Dia berharap, tahun depan angka curanmor bisa menjadi lebih rendah.

“Tanggal 4 nanti (4/1) akan saya kumpulkan anggota patroli di setiap Polsek dan perbaiki sistem,” tegas dia.

Ujung melanjutkan, salah satu prestasi yang diraih Polres Malang adalah paling banyak ungkap kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

Tahun ini, lanjut dia, sebanyak delapan kasus Tipikor dapat diungkapkan oleh jajaran Polres Malang.

“Polres Malang paling unggul yang paling banyak ungkap kasus Tipikor di jajaran Polda Jatim,” tegas dia.

Libur Panjang, Truk Dilarang Masuk Kota Malang

Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.
Kemacetan jadi suasana sehari-hari di Malang ketika libur panjang.

MALANGVOICE – Kendaraan angkutan barang berupa truk besar dilarang masuk Kota Malang. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengantisipasi kemacetan selama libur panjang Natal dan tahun baru.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Kusnadi, menyebut, peraturan itu sudah diberlakukan sejak H-7 Natal. “Berlaku sampai H+7 setelah tahun baru 2017 nanti. Seharian penuh, untuk mengurangi kemacetan. Nanti kami alihkan ke Jalan Tenaga, bisa bongkar muat di sana,” ungkap Kusnadi.

Dikatakannya, aturan ini berlaku sepanjang
hari bagi kendaraan besar, kecuali truk yang membawa kebutuhan pokok masyarakat. Kusnadi menegaskan, petugas Dishub bersiaga untuk mengawal kebijakan ini.

Jika ditemukan truk yang nekat masuk ke Kota Malang, petugas segan memberhentikan. “Kami akan meminta agar dilakukan bongkar muat,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini mengaku sudah ada sosialisasi kepada para pengusaha angkutan barang. Dia mengklaim, secara umum para pengusaha amat memahami dan mendukung.

“Karena saat macet, mereka kan juga merugi. Jadi kebijakan ini cukup baik untuk semua pihak. Saya juga berharap agar masyarakat mematuhi aturan lalu lintas dan menghormati pengendara lain, mudah-mudahan tidak ada kecelakaan selama libur panjang ini,” tandasnya.

Warga Heran, Kota Batu Kok Bisa Banjir?

Banjir bandang di Desa Mojorejo. Satu rumah terendam dan merugi puluhan juta. (istimewa).
Banjir bandang di Desa Mojorejo. Satu rumah terendam dan merugi puluhan juta. (istimewa).

MALANGVOICE – Bencana banjir yang terus meningkat di Kota Batu, dianggap tidak wajar. Terdapat 25 kali banjir selama tiga tahun terakhir atau mulai tahun 2014-2016. Puluhan rumah terdampak dengan total kerugian mencapai ratusan juta.

Salah satu warga yang rumahnya kemasukan banjir bandang, Herlina, tidak habis pikir dengan bencana ini. Pasalnya, sejak ia kecil sampai sekarang, belum pernah rumahnya terendam.

“Baru kali ini rumah saya kemasukan air. Dari dulu Batu tidak seperti ini, saya heran dan tak habis pikir,” akunya, saat ditemui Mvoice.

Warga RT08/RW04, Dusun Kajang, Desa Mojorejo ini harus mengalami kerugian puluhan juta setelah barang-barang miliknya rusak akibat air luapan dari saluran drainase. Padahal, drainase yang ada selama ini normal dan berfungsi seperti biasa.

Maraknya pembangunan perumahan yang berada tidak jauh dari rumahnya disinyalir salah satu penyebab debit air mengalir deras ke dataran rendah.

“Perlu dikaji ulang pemberian izin pembangunan perumahan dan bangunan lain. Jika tidak, akan lebih banyak warga rumahnya terendam air,” ungkap dia.

Baca Juga: Bencana Banjir di Kota Batu Meningkat, Salah Siapa?

Hal senada dikemukakan, Hariyadi, warga RT01/RW01, Kelurahan Sisir. Rumah miliknya sudah kali ketiga kemasukan air luapan drainase di Jalan Agus Salim. Buruknya drainase menjadi faktor utama air meluap ke jalan dan masuk ke rumah warga.

“Di sini ada empat rumah yang rumahnya kemasukan air, ketinggiannya mencapai 20 cm-30 cm. Masalahnya masih sama karena drainase tersumbat, ditambah banyaknya sampah,” katanya.

Besarnya debit air yang mengalir dari atas juga pemicu air meluap. Hariyadi berharap pemerintah segera mencarikan solusi, supaya tidak kembali terjadi.

“Beruntung ketinggian air tidak seberapa, bagaimana jika kasusnya sama dengan warga lain di Sisir. Ketinggian air mencapai separuh badan, akhirnya warga yang dirugikan,” ungkapnya.

Bencana Banjir di Kota Batu Meningkat, Siapa yang Salah?

Banjir bandang akibat luapan air drainase di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sisir, Kota Batu. (BPBD for Mvoice).
Banjir bandang akibat luapan air drainase di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sisir, Kota Batu. (BPBD for Mvoice).

MALANGVOICE – Terjadi 25 kali bencana banjir di Kota Batu selama tiga tahun terakhir. Padahal, secara geografis Kota Batu berada di ketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut. Kota Batu berada lebih tinggi dibanding daerah tetangga, Kota Malang dan Kabupaten Malang.

Tahun 2014, sembilan kali bencana banjir terjadi. Puluhan rumah terdampak, kerugian ditaksi mencapai ratusan juta. Sedangkan di tahun 2015, terjadi penurunan yakni hanya tiga kali bencana banjir. Pada tahun 2016 meningkat drastis, sejak Januari hingga tanggal 16 Desember 2016 telah ada 13 kali bencana banjir. Jumlah tersebut bisa bertambah mengingat musim hujan masih berlangsung.

Data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, tahun 2016, bencana banjir pertama kali tanggal 3 Februari, tepatnya di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan. Jaringan irigasi rusak dengan kerugian sebesar Rp10 juta. Kemudian di Jalan Imam Bonjol dan Diponegoro, air meluap setelah saluran drainase tidak mampu menampung tingginya debit air. Pondasi irigasi ambrol dengan kerugian mencapai Rp40 juta.

Tanggal 5 Februari, banjir disertai longsor di Dusun Durek, Desa Giripurno. Dua rumah warga terdampak dan kerugian ditaksi sebesar Rp10 juta.

Pada tanggal 23 Februari, plengsengan jembatan di Dusun Sengonan, Desa Sumbergondo jebol setelah dihantam banjir bandang. Jalan kampung tersebut sempat tutup total. Kerugian ditaksir sebesar Rp200 juta.

Selanjutnya di Jalan Ir Soekarno, Desa Beji. Luapan air drainase dengan ketinggian 40 cm-60 cm menggenangi jalan raya, sehingga mengganggu pengguna jalan. Di hari yang sama juga terjadi bencana banjir di Jalan Wukir, Kelurahan Dadaprejo. Luapan air dari drainase membuat aspal jalan mengelupas, kerugian Rp150 juta. Beruntung tidak masuk ke rumah warga. Kemudian banjir mengakibatkan plengsengan bagian bawah di jalan menuju makam kampung, Desa Sumbergondo tergerus, belum diketahui besaran kerugian.

banjir-bandang-akibat-luapan-air-drainase-di-jalan-agus-salim-kelurahan-sisir-kota-batu-bpbd-for-mvoice

Pada tanggal 28 Juni, banjir di Jalan Wukir, Desa Torongrejo. Plengsengan irigasi ambrol, air menggenangi sawah warga, menyebabkan kerusakan pertanian. Di waktu bersamaan, banjir terjadi sekitar Alun-alun, air luapan drainase merusak aspal, kerugian Rp100 juta.

Selanjutnya di Jalan Diponegoro atau depan Lippo Plaza, air luapan drainase mengganggu pengguna jalan, namun tidak sampai merusak infrastruktur. Banjir juga terjadi di Perum Permata Land, satu rumah bagian dinding rusak parah akibat luapan air drainase, kerugian mencapai Rp25 juta.

Tanggal 26 September, banjir terjadi di Dusun Kajang, Desa Mojorejo. Satu rumah terendam air luapan drainase. Perabotan dan peralatan dalam rumah rusak sedang, kerugian ditaksir Rp50 juta.

Pada 27 Oktober, lima rumah warga di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sisir kemasukan air luapan saluran drainase dengan ketinggian air mencapai 40-60 cm.

“Banjir yang terjadi kebanyakan karena luapan dari drainase. Derasnya debit air tidak bisa tertampung drainase yang ada,” kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Batu, Ach Rohim, saat berbincang dengan Mvoice.

Rohim menyebut, saluran drainase yang ada sudah tidak maksimal. Padahal, debit air setiap tahun terus meningkat. Diperlukan perbaikan, khususnya di daerah langganan banjir.

kesadaran masyarakat membuang sampah masih minim. Banyak ditemukan tumpukan sampah. Berkurangnya daerah resapan juga menjadi faktor utama terjadinya banjir. Kondisi iklim ikut menyumbang besarnya bencana banjir di Kota Batu.

“Kalau hutan gundul saya kira tidak, tapi dampak kebakaran hutan di tahun 2015 cukup terasa di tahun ini,” jelas dia. Bahkan banjir bandang di Desa Sumbergondo membawa material glondongan kayu dan bebatuan.

Dari anggaran bencana sebesar Rp 1 miiar, 60 persen dialokasikan untuk penanganan bencana banjir. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak lebih besar,seperti perbaikan saluran irigasi pertanian di Desa Torongrejo.

“Sesuai arahan pak wali, sektor pertanian prioritas pemerintah. Kami melakukan perbaikan irigasi, tidak lain mencegah dampak lanjutan, sehingga petani tidak sampai gagal panen,” beber dia.

Banjir yang terjadi di Kota Batu masuk kategori banjir bandang. Sedangkan banjir di daerah lain seperti Lamongan, Bojonegoro, Tuban merupakan banjir genangan yang identik dengan dataran lebih rendah.

“Banjir bandang itu hanya terjadi sesaat. Bedanya, banjir genangan petugas mengurus warga, yakni diungsikan ke tempat lebih aman. Jika banjir bandang kebanyakan perbaikan infrastruktur,” paparnya.

602 Titik Parkir di Kab Malang Hasilkan Rp 2 Miliar

Kepala Dishub Kabupaten Malang, Ek Hafi Lutfi (Tika)
Kepala Dishub Kabupaten Malang, Ek Hafi Lutfi (Tika)

MALANGVOICE – Hingga akhir 2016, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang mengelola 602 titik parkir dengan 918 jukir yang tersebar di 33 kecamatan.

“Kalau tahun 2017 masih belum tahu karena kan masih baru. Saya juga baru beberapa hari menjabat sebagai Kepala Dinas,” kata Ek Hafi Lutfi didampingi oleh Kepala Bidang Terminal dan Perparkiran, Agus Widodo serta Kepala Seksi Ketertiban Perparkiran, Sutrio Atmoko saat ditemui MVoice di kantornya.

Lutfi yang merupakan mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjelaskan, hasil parkir tahun 2016 mencapai Rp 2 miliar.

“Target pendapatan dari parkir juga Rp 2 miliar,” kata dia.

Sementara itu, Agus menjelaskan belum mengetahui target pendapatan parkir tahun ini.

“Masih belum tahu, kan masih baru,” kata dia.

Sutrio menjelaskan, 602 titik parkir itu memberikan setoran yang berbeda kepada Dishub.

Besaran setoran itu disesuaikan dengan potensi dari masing-masing titik.

Ada yang setiap satu hari memberikan Rp 3 ribu, bahkan ada yang sehari menyetor Rp 50 ribu.

“Disesuaikan potensi tidak bisa dipukul rata,” kata dia.

Setoran tersebut, lanjut dia, dibagi dengan sistem 40:60. Artinya, 40 persen dari setoran diberikan kepada Dishub dan sisanya untuk jukir.

Selama satu hari, Dishub memberikan karcis parkir disesuaikan dengan setoran jukir.

“Jika setorannya Rp 50 ribu, kami berikan 50 lembar. Jika setorannya Rp 3 ribu, kami berikan tiga lembar,” tegas dia.

Merokok di Area Terlarang Masih Jadi Pemandangan Lazim

Seorang perokok sedang menyalakan sebatang rokok di tempat duduk yang berada di tengah Alun-alun Merdeka, Kota Malang. Alun-alun Merdeka masuk kawasan bebas rokok.(Miski)
Seorang perokok sedang menyalakan sebatang rokok di tempat duduk yang berada di tengah Alun-alun Merdeka, Kota Malang. Alun-alun Merdeka masuk kawasan bebas rokok.(Miski)

MALANGVOICE – Dayat (29), warga Tumpang, Kabupaten Malang, menghabiskan libur panjang Hari Raya Idul Fitri di Alun-alun Merdeka, Kota Malang. Saat itu, dia memilih tempat duduk di samping air mancur.

Sebungkus rokok lantas dikeluarkannya dari saku celana untuk diambil sebatang dan dibakar ujungnya. Diselipkannya yang sebatang itu di antara jari telunjuk dan jari tengah, sesekali ia sesap, hingga menghasilkan asap putih membumbung tinggi.

Sambil memainkan gadget, karyawan di perusahaan swasta ini beberapa kali melempar pandangan ke kanan-kiri seakan mencari seseorang. Belum habis menyesap sebatang, dua petugas menghampiri. Petugas tersebut merupakan Polisi Taman (Poltam), Ike Proklamasi dan Sumila Trisnawati.

“Permisi mas, di sini dilarang merokok. Silakan pindah ke pojok sana, tempat khusus merokok,” kata Ike, Rabu (21/6) lalu, yang kemudian direspon Dayat dengan mematikan nyala rokok di tangannya. “Saya tidak tahu di sini dilarang merokok mba, maaf,” katanya, membalas teguran petugas sembari berjanji tidak mengulangi.

Poltam baru difungsikan Februari 2017 di bawah komando Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang. Ada 40 petugas diterjunkan mengawasi beberapa taman di Kota Malang. Di Alun-alun Merdeka, terdapat delapan orang petugas secara bergantian setiap harinya. Waktu operasi mulai pukul 08.00 hingga pukul 23.00 WIB.

Tempat merokok (smoking areat) tersedia di Alun-alun Merdeka Kota Malang. Namun, tidak sedikit perokok merokok tidak pada tempat yang disediakan.(Miski)
Tempat merokok (smoking areat) tersedia di Alun-alun Merdeka Kota Malang. Namun, tidak sedikit perokok merokok tidak pada tempat yang disediakan.(Miski)

Setiap hari, Poltam mendapati sekitar 50 orang yang merokok di Alun-alun Merdeka (bukan di smoking area). Jumlah tersebut naik drastis ketika akhir pekan dan libur panjang. Hasil pengamatan MVoice, dalam kurun satu jam, setidaknya ada 10 orang perokok ditegur Poltam. Teguran itu meliputi pelanggan merokok di area tengah Alun-alun, area bermain, dan area skateboard. Perokok yang mendapat teguran beragam, mulai usia pelajar hingga orang dewasa.

Pemandangan serupa tersaji di Taman Bentoel Trunojoyo (depan Stasiun Kota Baru), Taman Kunang-kunang dan Taman Slamet. Di Taman Bentoel Trunojoyo, sopir angkot yang sedang menunggu penumpang dan juru parkir (Jukir) dengan bebas merokok di area taman.

Padahal, tanda dan tulisan larangan merokok terpasang jelas. Di halte, tempat tunggu penumpang yang berada tidak jauh dari Taman Bentoel Trunojoyo, juga digunakan sebagai tempat merokok. Sebagian lagi, beberapa sopir angkot merokok di dalam kendaraan.

Sejauh ini, keberadaan Poltam di Alun-alun dirasa efektif mengurangi jumlah perokok. Meski begitu, Poltam tidak bisa berbuat banyak, hanya memberi teguran dan melakukan pendekatan secara persuasif. “Belum ada aturan yang mengatur sanksinya. Makanya tidak ada kapoknya, sampai kesel mas,” ungkapnya. Tidak sedikit yang kepergok untuk kedua kalinya, bahkan ada yang merokok di bawah tulisan larangan merokok.

Alun-alun Merdeka Kota Malang sendiri dipugar melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BRI, diresmikan tahun 2015. Empat smoking area dibangun disetiap pojok menyerupai gazebo. Di kawasan ini, tempat ibadah, kesehatan, pendidikan, angkutan umum dan tempat umum lainnya (Alun-alun dan taman) masuk sebagai kawasan bebas rokok.

Hal itu juga termaktub dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam Ranperda KTR, bagi siapa saja yang merokok di kawasan tanpa rokok bisa dijatuhi sanksi kurungan paling lama tujuh hari atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Meski ditargetkan selesai pada Mei lalu, pembahasan Ranperda KTR masih mandeg di Panitia Khusus (Pansus), gabungan Komisi A dan D DPRD Kota Malang. Pengajuan dan pembahasannya bersamaan dengan Ranperda Cagar Budaya di tahun 2016. Uniknya, Ranperda Cagar Budaya telah selesai dan diserahkan ke eksekutif untuk diajukan ke Provinsi Jawa Timur. Pembahasan satu Ranperda normalnya rampung dalam kurun waktu empat hingga enam bulan.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Bencana Banjir Meningkat, Dewan: Ini Warning Bagi Kota Batu

Banjir bandang pasca hujan deras di Jalan Kartini Kota Batu, (23/5/2015). (Dokumen Miski)
Banjir bandang pasca hujan deras di Jalan Kartini Kota Batu, (23/5/2015). (Dokumen Miski)

MALANGVOICE – Meningkatnya bencana banjir di Kota Batu harus menjadi atensi khusus pemerintah ke depannya. Tidak sepatutnya Kota Batu yang berada di dataran tinggi terjadi banjir.

Wakil Ketua DPRD, Nurrohman, menyatakan, masalah tersebut segera diantisipasi dan dicarikan solusi secepatnya. Supaya tidak semakin banyak masyarakat yang terdampak.

“Ini warning bagi Kota Batu. Ke depan harus diprioritaskan,” kata dia saat dihubungi Mvoice.

Alih fungsi hutan dan lahan pertanian untuk pembangunan komersil seharusnya diimbangi dengan penghijauan. Bangunan yang ada belum sepenuhnya tersedia sumur resapan, ditambah semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Politisi PKB ini tidak memungkiri penyebab banjir karena buruknya drainase yang ada. Anggaran perbaikan drainase diakuinya belum maksimal.

“Bukan berarti sepenuhnya persoalan drainase. Kurangnya daerah resapan dan pesatnya pembangunan jadi faktor utama terjadinya banjir,” jelasnya.

Baca Juga: Bencana Banjir di Kota Batu Meningkat, Salah Siapa?

Baca juga: Warga Heran Kota Batu Bisa Banjir!

Senada dengan Nurrohman, politisi Partai Demokrat, Dedy Irfan Alwani, menyebut, Kota Batu sering banjir karena daerah resapan terus menyusut. Sedangkan pembangunan berjalan cukup cepat.

Kondisi ini tidak diikuti dengan ketersediaan drainase yang baik.”Kami melihatnya karena drainase tak berfungsi maksimal, daerah resapan berkurang,” ungkapnya.

Dewan segera menjadwalkan hearing dengan dinas terkait untuk mengetahui penyebab utama terjadinya banjir. Apabila masalah drainase, PU Bina Marga selaku penanggung jawab. Sedangkan daerah resapan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdapat di dinas lain.

“Nanti kami konfirmasi langsung ke pemerintah penyebab banjir di Kota Batu. Yang jelas ini harus ditangani, supaya tidak semakin meluas,” tegas dia.

ADD-Dana Desa Rp 500 Miliar dalam Bayang-bayang Koruptor

Infografis ADD dan DD Kabupaten Malang. (Miski)

MALANGVOICE – Jarum jam menunjukkan pukul 10.30 WIB. Hingar bingar pengendara yang melintas tak menutup keheningan di Balai Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Kantor Desa Bocek tidak seperti kantor desa pada umumnya. Yang biasanya terdapat aktivitas perangkat desa serta masyarakat.

Satu sepeda motor berplat merah terparkir di halaman Balai Desa Bocek. Beberapa pintu di kantor desa tertutup rapat, tak terkecuali pintu ruangan Kepala Desa. Suasana sepi di kantor desa sudah berlangsung sejak tahun 2016.

Warga Desa Bocek, Suwito, mengakui, jika kondisi tersebut dipicu perilaku kepala desa yang tak profesional. Kades Bocek, AB, jarang masuk kantor. Warga yang ingin mendapatkan tanda tangan dan membutuhkan bantuan harus datang ke rumahnya. Itu apabila kepala desa berada di tempat.

Kepercayaan warga semakin menyusut setelah kepala desa terbukti melakukan mark up proyek. Di antaranya, pembangunan drainase, pavingisasi, serta insentif takmir Musala dan Masjid. Hal tersebut terkuak setelah Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015. Tak tanggung-tanggung, taksiran kerugian uang negara mencapai Rp 174 juta.

Warga bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaporkan dugaan korupsi ini ke Polda Jatim, 2016 lalu. Polda melimpahkan kasus tersebut ke Polres Malang. Tidak kunjung ada hasil dari kepolisian, warga gerah dan mengadu ke Komisi A DPRD. Permintaan warga tidak berbeda jauh, kepala desa mundur dan diproses secara hukum. Sebelum ke dewan, warga juga melaporkan dugaan korupsi Aloksi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) ke Kejaksaan Negeri Kepanjen.

“Warga sudah enggan ke Balai Desa. Tuntutan warga jelas, minta kepala desa mundur dan minta aparat mengusut kasus dugaan penyelewengan APBDes sampai tuntas,” katanya, kepada MVoice, Selasa (22/8).

Tujuh orang anggota BPD memilih mengundurkan diri, meski Bupati Malang, Rendra Kresna, tidak merestui. BPD juga enggan menandatangani APBDes 2017, sehingga anggaran ADD dan DD Desa Bocek batal dicairkan oleh Pemkab Malang.

“Selama ini warga swadaya dan gotong royong untuk perbaikan jalan dan drainase. Tanpa ada campur tangan pemerintah desa,” ujarnya.

Kantor Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, terlihat sepi. Kondisi ini telah berlangsung lebih satu tahun. (Miski)

Temuan itu ditindaklanjuti Inspektorat dengan memberi waktu tiga bulan agar kepala desa mengembalikan uang sebesar Rp 174 juta. Terhitung sejak Bulan Mei hingga 31 Agustus, dengan cara diangsur sebanyak tiga kali. Kades Bocek berhasil mengembalikan uang tersebut. Malangvoice tidak berhasil mengkonfirmasi Kades Bocek, AB. Beberapa kali mendatangi rumahnya, tapi istri Kades AB beralasan suaminya sedang keluar.

Bupati Malang, Rendra Kresna, mengaku, dibuat jengkel kepala desa yang masih menyalahgunakan ADD dan DD. Politisi Partai Nasdem ini mengintruksikan Inspektorat melakukan pengawasan secara maksimal. Tidak dicairkannya ADD dan DD Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, sebagai bukti ketegasan Pemkab Malang.

Bupati dua periode ini mengajak semua kepala desa agar menggunakan ADD dan DD sesuai perencanaan dalam APBDes. Jika hal tersebut dilakukan, Rendra yakin tidak akan ada kepala desa yang tersandung kasus. Pihaknya juga berupaya meminimalisir kesempatan kepala desa beserta perangkat desa supaya tidak memiliki celah untuk menyalahgunakan dana.

“Saya tidak mau lagi dengar Kades di Kabupaten Malang tersandung kasus. Bukan waktunya korupsi, tapi fokus untuk mensejahterakan masyarakat,” kata dia, di Pendopo Kabupaten Malang, Rabu (23/8).

Dari 378 desa di Kabupaten Malang yang menerima ADD dan DD, hanya Desa Bocek yang dananya tertahan. Pencairan tahap pertama sebesar 40 persen dilakukan awal tahun 2017. Sebanyak 60 persen sisanya dicairkan Bulan Agustus.
Setiap desa mendapatkan dana segar sekitar Rp 1,5 miliar. Pemkab Malang menggelontor ADD sebesar Rp 184.561.392.500 di tahun 2017. Sedangkan DD dari pemerintah pusat mencapai Rp 312.979.737.000 untuk 378 desa di 33 kecamatan. ADD dan DD tahun ini lebih besar dibandingkan tahun 2015 lalu, yakni ADD Rp 178.738.586.000 dan DD Rp 109.423.772.000.

Penyaluran Alokasi Dana Desa termaktub dalam Keputusan Bupati Malang. Untuk pembagian dan penetapan besaran Dana Desa mengacu pada Peraturan Bupati Malang. Berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah masing-masing desa.

Rendra menyambut baik adanya Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa yang dinahkodai mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto. Satgas Dana Desa merupakan kepanjangan tangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Poin utama tugas Satgas Dana Desa untuk pencegahan dan pengawasan.

Selain Satgas Dana Desa, Polri juga menggerakkan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan dan pengawasan penggunaan anggaran di desa. Rendra bahkan mempersilahkan lembaga antirasuah turut serta mengawasi dan memantau penggunaan Dana Desa di Kabupaten Malang.

“Semakin banyak yang mengawasi lebih baik. Jangan dimaknai nanti akan membelenggu pemerintah desa, semata-mata mengawal anggaran benar-benar sampai ke masyarakat,” jelas dia meyakinkan.

Kepala Inspektorat, Tridyah Maistuti, menganggap masalah Desa Bocek telah selesai. Inspektorat berwenang memeriksa secara administrasi dan menyelamatkan uang negara, sehingga bisa digunakan dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat. Pemeriksaan, kata dia, tidak harus bersama dengan Kejaksaana dan Kepolisian.

“Sebenarnya, ketika kerugian negara dikembalikan, prosesnya sudah selesai. Kami telah bersurat ke dinas terkait,” katanya, dihubungi terpisah melalui saluran telepon.

Dalam laporan penggunaan APBDes Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak misalnya. Inspektorat menilai pemerintah Desa Sukolilo melakukan kesalahan administratif. Di mana, ADD dan DD yang diperoleh tahun 2016 justru digunakan pada tahun 2017. Temuan lain, rencana pengerjaan proyek dipindahkan dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam program. Sesuai aturan, pemindahan lokasi proyek haruslah disertai dengan berita acara.

Warga Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, ketika mengadu ke Komisi A DPRD Kabupaten Malang. (Miski)

“Kejaksaan melihat ada unsur pidana dalam pelanggaran tersebut, saat ini dalam proses hukum. Kami menghormatinya,” jelas dia.

Pihaknya telah menerima 25 laporan dari masyarakat. Mulai dugaan korupsi hingga Pungutan Liar (Pungli). Sebanyak 20 desa terbukti sebatas melakukan kesalahan administrasi. Sisanya menjadi atensi dan proses penyelidikan pihak Kejaksaan dan Kepolisian.

Inspektorat menjadwalkan pemeriksaan penggunaan ADD dan DD tahun 2016, baik secara administrasi ataupun fisik terhadap 120 desa dari 378 desa yang ada. Pemeriksaan menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017 disahkan. Sisanya, dilanjutkan pada awal tahun 2018. Pemeriksaan tidak bisa dilakukan sekaligus karena keterbatasan petugas.

Berbagai upaya pencegahan agar kepala desa tak tersandung kasus intens dilakukan. Melalui sosialisasi dan pendampingan saat kegiatan Bina Desa. Pengawasan sendiri berlaku saat perencanaan, pelaksaan sampai pelaporan penggunaan keuangan.

“Sudah saya ingatkan semua kepala desa, daripada dipanggil ke Inspektorat secara paksa. Lebih baik datang dengan tujuan konsultasi penggunaan APBDes,” terang dia.

Lemahnya pembuatan laporan keuangan desa disadari pemerintah desa. Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Malang, Abdullah, mengatakan, pemerintah desa terus berbenah agar lebih baik.

Dikatakan, kepala desa di Kabupaten Malang tidak sedikitpun punya niatan melakukan korupsi. Minimnya pengetahuan dan pendampingan menjadi faktor penentu kepala desa tersangdung kasus. Justru, kepala desa dan perangkat desa lebih hati-hati dalam penggunaan ADD maupun Dana Desa.

“Bukan membela diri, tapi faktanya demikian. Pemerintah jangan tutup mata, karena SDM dan Sarpras di desa belum mendukung sepenuhnya,” katanya.

Ramai-ramai Awasi APBDes

Praktik penyelewengan dan dugaan korupsi pemerintah desa sebaiknya dilimpahkan ke aparat Kejaksaan dan Kepolisian-agar diproses secara hukum. Langkah ini efektif untuk memberikan efek jera. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, mewanti-wanti Inspektorat supaya tidak tebang pilih.

“Kasus Desa Bocek misalnya. Meski Inspektorat menganggap sudah selesai, tapi saya harap Kejaksaan dan Kepolisian tetap mengusutnya,” katanya.

Belum maksimalnya pengawasan menjadi peluang bagi oknum menyalahgunakan ADD dan DD. Didik menyarankan Inspektorat selaku pengawas supaya menggandeng pihak ketiga dalam memeriksa laporan pemerintah desa, sehingga hasil pemeriksaan benar-benar independen.

Kepala desa dan perangkat desa sebenarnya bisa terhindar dari masalah. Asal, lanjut Didik, Kades dan perangkat memiliki kemauan belajar tentang regulasi. Selain itu, melaksanakan program sesuai perencanaan yang tertuang dalam APBDes. Tidak sedikit pemerintah desa melakukan perubahan rencana kegiatan secara langsung, tanpa didahului proses PAK.

“Disadari atau tidak, SDM di desa masih minim. Makanya rawan korupsi. Pengelolaan keuangannya juga bermasalah. Ini harus diawasi bersama-sama. Kalau perlu KPK turun langsung,” kata Politisi PDIP ini.

Sejak digulirkan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerima 225 kasus pengelolaan DD dari 74.910 desa yang ada di Indonesia. Jumlah itu belum termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Pamekasan, beberapa waktu lalu.

Sedangkan, Malang Corruption Watch (MCW) menerima 7 laporan dugaan korupsi penggunaan ADD dan DD di Kabupaten Malang. Koordinator Badan Pekerja MCW, M Fahrudin, mengungkapkan, lima catatan terkait korupsi yang terjadi di desa.
Pertama, pemerintah desa tidak mau transparan dalam penggunaan anggaran. Kedua, SDM di pemerintah desa belum mampu mengelola anggaran desa secara baik. Ketiga, pembuatan kebijakan desa tidak partisipatif, artinya tidak melibatkan masyarakat secara langsung.

Selanjutnya, peran pendamping desa belum optimal dalam melakukan assesment terhadap pemerintah desa. BPD juga tidak menjalankan pengawasan secara baik terhadap kinerja kepala desa.

“Di Kabupaten Malang, kami melihat bahwa dugaan korupsi masih banyak terjadi di desa,” ungkap dia.

Kondisi ini akan terus terulang apabila tidak ada supervisi pelaporan penggunaan anggaran dari pemerintah daerah secara berkala.”Bukan menyuruh desa untuk memasukkan program Pemda dalam program desa,” jelasnya.

SDM Minim, Celah Korupsi Besar

Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat seyogyanya menjadi stimulus percepatan pembangunan di desa. Pemerintah desa dianggap lebih paham atas kondisi dan kebutuhan di daerahnya. Dana Desa sendiri mulai disalurkan tahun 2015.

Setiap desa di Kabupaten Malang mendapatkan kucuran dana sekitar Rp 1,5 miliar. ADD yang bersumber dari APBD dan DD dari pemerintah pusat.

Pengamat Akuntansi Operasional Publik, Ana Sopanah, mengungkapkan, pemerintah desa kebingungan mengelola dana tersebut. Hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintah desa kurang mumpuni. Seharusnya, sejak awal pemerintah lebih dulu menyiapkan SDM pemerintah desa.

Kondisi ini, kata dia, bisa dilihat dari program yang direncanakan pemerintah desa kebanyakan kegiatan rutin tahunan. Banyaknya kesalahan administrasi dalam laporan APBDes dalam temuan Inspektorat serta kepala desa tersandung kasus bukti desa belum siap.

”Kades lebih suka membangun dan merenovasi kantor desanya, dibanding infrastruktur yang lebih dibutuhkan masyarakat (jalan dan drainase pertanian) misalnya,” kata dia.

Di Kota Batu, pencairan Dana Desa tahun 2015 ke desa-desa tersendat karena Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, menolak kucuran dana tersebut. Alasannya, pemerintah desa belum siap mengelola dana yang cukup besar ini. Meski pada akhirnya Pemkot Batu luluh setelah mendapat surat teguran dari Kementerian Keuangan.

Kaprodi Akuntansi Universitas Widyagama Malang ini, kerap mendengar curhatan dan keluhan kepala desa dan perangkat desa atas kecilnya penghasilan yang diterima. Sesuai aturan, 70 persen anggaran APBDes dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Meliputi pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan, 30 persen sisanya digunakan untuk penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan kepala desa, perangkat desa serta operasional pemerintah desa. Juga tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT/RW.

Besaran Siltap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan melalui peraturan bupati. Siltap sekretaris desa tidak boleh lebih dari 80 persen dari besaran Siltap kepala desa. Sama halnya dengan perangkat desa, maksimal besaran Siltap yang diterima tidak lebih 60 persen dari Siltap kepala desa.

“Tak heran bila Kades atau perangkat desa mencari pemasukan tambahan dengan cara-cara yang melanggar hukum,” beber perempuan yang juga Ketua Humas Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Malang Raya ini.

Ana bersama Ikatan Akuntansi Indonesia Malang Raya juga terlibat memberikan pelatihan dalam pengelolaan serta menyusun laporan keuangan desa secara baik dan benar. Kendati demikian, ia menyadari tidak semua SDM di pemerintah desa berlatar pendidikan Akuntansi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan (BPKP) bahkan menyediakan aplikasi khusus bagi desa, yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pemerintah desa bisa langsung menginput data secara online. Aplikasi ini memudahkan pengelolaan tata keuangan desa.

Hadirnya aplikasi ini juga mendorong desa-desa lebih transparan dalam penggunaan anggaran. Sayangnya, lanjut Ana, aplikasi tata kelola keuangan desa ini belum disambut baik pemerintah desa.”Aplikasi ini membantu pemerintah desa supaya tidak salah dalam membuat laporan. Semacam e-budgeting lah,” katanya.

Ana menyarakan satu desa terdapat satu pendamping ke depannya. Pembekalan berupa pelatihan dirasa kurang maksimal bagi pemerintah desa dalam mengelola dana cukup besar ini. Adanya pendamping diyakini dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Pendamping desa dari kementerian pun, menurut Ana, dirasa belum maksimal saat ini.

“Paling efektif didampingi per desa. Bisa memantau langsung laporan dan kegiatannya. Saat ini kan satu pendamping mengcover beberapa desa, jelas tidak efektif,” tandas perempuan yang menjabat Direktur INSPIRE Consulting itu.(Der/Yei)

Pakar Tata Kota: Bisnis Boleh, Tapi Jangan Lupakan Ruang Terbuka Hijau

Budi Fatoni (anja)
Budi Fatoni (anja)

MALANGVOICE – Pertumbuhan ekonomi Kota Malang semakin pesat, penduduk juga semakin padat. Masalahnya, penumpukan kegiatan bisnis yang tidak seimbang dengan ruang terbuka hijau (RTH) bisa memperparah banjir di Kota Malang.

Pakar tata kota dan dosen arsitektur ITN Malang, Budi Fatoni menjelaskan, Kota Malang membutuhkan ruang terbuka hijau minimal 20%. Sekilas angka tersebut kecil, faktanya mewujudkan RTH hingga 20% tidak mudah.

“Sebagai contoh saja, di sepanjang daerah kampus RTH tidak begitu banyak. Daerah koridor sirkulasi penyerapan air berubah menjadi trotoar-trotoar dan tempat parkir,” katanya.

Taman kota pun tidak bisa menampung air hujan yang turun. Bisa menampung pun hanya sementara, karena lokasi sekitar taman juga sudah ditutup dengan aspal dan cor.

Baca juga: Banjir Terulang Lagi, Pakar: Evaluasi Drainase Tidak Kontinyu

Budi menyarankan, RTH bisa terwujud asalkan semua lapisan masyarakat memiliki kesadsran lingkungan dan pemerintah tegas menegakkan regulasi.

Sebagai contoh, pemerintah harus tegas soal perijinan kegiatan atau pembangunan. Dalam perijinan kegiatan, harus melengkapi dokumen UKL dan UPL. Dokumen UKL-UPL dibuat pada fase perencanaan proyek sebagai kelengkapan dalam memperoleh perizinan.

“Tanpa dokumen itu, pemerintah harus tegas. Hentikan ijin kegiatannnya,” tandasnya.

Selain itu, masyarakat bisa mengimplementasikan konsep taman vertikal, memaksimalkan sumur resapan di rumah masing-masing.

Komunitas