MALANGVOICE – Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono, melakukan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Malang sepanjang tahun 2015 ini.
Beberapa hal, termasuk lemahnya serapan anggaran, diamati serius politisi PDI Perjuangan ini. Ia menyebut, serapan anggaran tahun ini masih lemah, karena berdasar laporan terakhir masih berkutat sekitar 65-70 persen.
“Evaluasi ini bagian dari fungsi pengawasan kami. Saya juga faham bagaimana pak wali kota sendiri dalam beberapa kesempatan selalu menekankan serapan anggaran,” kata Arif.
Ia mengimbau proses pemantauan serapan anggaran tahun depan dilakukan tiga bulan sekali, sehingga tidak kedodoran menyelesaikan administrasi pada akhir tahun.
“Kalau pemantauan serapan dilakukan per triwulan, itu akan efektif, sehingga proses pengawasan dari kita juga bisa efektif,” tuturnya.
Sebagai kota besar, idealnya Malang bisa melakukan penyerapan anggaran sampai 90 persen, karena serapan adalah bukti kinerja SKPD.
Selain serapan anggaran, Arif juga menyorot proyek jeking Jalan Bondowoso-Jalan Tidar yang belum selesai dan terganjal masalah hukum. Berulang kali ia mendesak Pemkot Malang agar menyediakan anggaran Rp 16 miliar manakala di sidang banding di pengadilan tinggi Surabaya.
“Pemkot kan sudah kalah saat di PN Malang, harusnya anggaran itu disiapkan, misalkan nanti kalah lagi dan kita gak ada anggaran, pasti ada denda dan itu justru merugikan keuangan daerah,” urainya.
Hal lain yang juga perlu diperbaiki adalah banyaknya proyek yang tidak beres, seperti plengsengan baru sudah rusak, aspal sudah mengelupas, dan sebagainya, yang menunjukkan kinerja kontraktor rekanan tidak bagus.
“Kalau menurut saya kontraktor seperti itu diblacklist saja, karena ini anggaran APBD, uang rakyat,” ucapnya.
Bahkan ke depan ia mendorong agar peran serta LPMK dalam pengawasan dan pembangunan ditingkatkan.
“Misalnya suatu proyek bisa dikerjakan LPMK ya biar mereka saja, kita bandingkan hasilnya nanti dengan yang dikerjakan kontraktor,” pungkasnya.