MALANGVOICE – Tim surveior Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaksanakan survei terhadap Puskesmas di Kota Malang, Senin (17/7). Sejumlah data digali sebagai landasan pemberian akreditasi terhadap 16 Puskesmas di Kota Malang.
Pemimpin tim, Hendro Santoso, mengatakan, hasil akreditasi ini menjadi acuan bagi Puskesmas untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dengan begitu, Puskesmas yang tidak lolos akreditasi tidak boleh menerima pelayanan dengan fasilitas BPJS Kesehatan.
“Akreditasi akan berdampak pada kontrak kerja dengan BPJS mulai 2020 mendatang,” urainya.
Survei FKTP ini, lanjut Hendro, memiliki tiga tujuan utama, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan, standarisasi keselamatan pasien, dan peningkatan sistem administrasi. Karena itu, beragam aspek ditinjau dalam survei kali ini.
Dia menyebut, perhatian utama meliputi tiga komponen dasar, yakni administrasi dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat, serta upaya kesehatan perorangan. Nantinya, hasil tinjauan akan dibandingkan dengan standar akreditasi.
“Standar akreditasi bagi Puskesmas ini sangat penting bagi pelayanan kesehatan di masa mendatang,” kata Hendro.
Wali Kota Malang, HM Anton, yang menemui rombongan ini diPuskesmas Arjuno, Jalan Simpang Arjuno, pada Senin (17/7), menyampaikan sejumlah harapan. Dia ingin, 16 Puskesmas se-Kota Malang bisa lolos akreditasi dan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat sampai derajat paripurna.
“Kita tahu bahwa BPJS ini masih menjadi andalan masyarakat dalam mendapatkan akses kesehatan yang terjangkau. Karena itu, Puskesmas di Kota Malang diharapkan mampu lolos akreditasi sehingga bisa berbuat banyak bagi peningkatan layanan kesehatan, termasuk juga menjamin keselamatan pasien,” pungkasnya.