MALANGVOICE – Sosok Pj Wali Kota Batu akhirnya terjawab. Kemendagri mengangkat Kepala BPSDM Pemprov Jatim Aries Agung Paewai sebagai kepala daerah Kota Batu selama masa transisi hingga 2024.
Dijadwalkan, Pj Wali Kota Batu akan dilantik Gubernur Jatim pada Kamis besok (19/1). Dengan begitu posisi Zadiem Effisiensi yang ditunjuk sebagai Plh wali kota akan kembali ke jabatan semula yakni Sekda Kota Batu.
Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurrochman berharap Pj Wali Kota Batu dapat menyeleraskan langkah dengan seluruh perangkat daerah. Sinergi yang kuat dengan seluruh elemen menjadi kunci agar seluruh program prioritas yang ditetapkan dalam APBD 2023 berjalan optimal.
Pj wali kota juga mengemban amanat untuk merealisasikan rencana pembangunan daerah (RPD) sepanjang 2023-2026. RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan pengganti RPJMD bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.
Baca juga:
MPM Honda Jatim Mulai Gelar Seleksi Festival Vokasi Satu Hati
Caretaker KONI Kota Malang Buka Pendaftaran Bakal Calon Ketua
Patut Dicurigai, DPUPRPKP Kota Malang Kerjakan Overlay Jalan Awal Tahun
“Prioritasnya adalah mengonsolidasikan dan kembali menyatukan visi seluruh kepala OPD agar program yang dicanangkan dalam APBD 2023 terwujud. Walaupun Pj wali kota tidak terlibat langsung dalam proses pembahasan keuangan daerah,” ujar politisi PKB itu.
Lebih lanjut, Nurrochman mengusulkan supaya Pj wali kota dapat menyerap langsung aspirasi masyarakat Kota Batu. Mulai dari kelompok petani, pengusaha kecil, pegiat wisata, pelaku seni budaya serta seluruh pemangku kebijakan di berbagai lapisan. Masuknya beragam aspirasi dari berbagai kalangan ini menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pada tahun 2024 mendatang.
Baca juga:
Penunjukkan Pj Wali Kota Batu Molor, Ada Apa?
Dewan Tak Ingin Penunjukan Pj Wali Kota Batu Tersandera Kepentingan Politik
“Saya pikir itu poin penting Pj wali kota yang harus segera dirumuskan bersama. Selanjutnya bisa diimplementasikan melalui RAPBD tahun depan. Memang masa tugasnya kurang lebih dua tahun, namun harapan kami bisa bekerja maksimal dan mencetuskan kebijakan terbaik bagi masyarakat Kota Batu,” papar dia.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto mengatakan, usai dilantik, Pj Wali Kota Batu akan menjalankan tugas rutin administrasi serta melayani masyarakat.
Selaku legislatif yang memiliki kewenangan dalam kebijakan anggaran, pihaknya berharap Pj wali kota dapat meningkatkan PAD Kota Batu.
“Salah satunya dengan cara melakukan pengoptimalan sumber sumber daya agar PAD jadi lebih tinggi. Maka perlu memilikil terobosan menggali sumber pendapatan untuk mendongkrak PAD Kota Batu. Serta mampu mensukseskan program strategis daerah. Hal tersebut harus menjadi prioritas selama masa transisi,” papar Ludi.
Berpredikat Kota Wisata, PAD Kota Batu Stagnan Bertahun-tahun
PSD 2023-2026, Teruskan Program Prioritas RPJMD yang Tersendat
10 Program Prioritas Dieliminasi dalam Perubahan RPJMD 2017-2022 Kota Batu,
Belanja Kota Batu Tahun 2022 Terserap Rp983 Miliar, Silpa Terbesar dari Sektor Ini
Pemkot Batu Upayakan Jalur Giripurno-Karangploso Segera Dikelola Pemprov Jatim
Ludi melihat, ada hal urgent yang harus disoroti Pj wali kota selama masa transisi. Salah satunya banyak perizinan masyarakat terkendala. Izin-izin yang terkendala itu contohnya seperti izin perumahan.
Selain itu PR-nya harus mampu mengatasi persoalan SiLPA yang selalu terulang tiap tahun. Angka SiLPA di Kota Batu masih sangat tinggi sekakigus menunjukkan kinerja birokrasi yang lemah dalam merealisasikan perencanaan.
“Agar SiLPA bisa ditekan setiap tahunnya, Pj wali kota mampu memanajemen dengan baik. Tujuannya agar perencanaan semakin matang dan programnya terealisasi sehingga serapan anggaran bisa lebih terarah,” pungkasnya.(end)
