MALANGVOICE – Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Malang Raya gelar aksi demo di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (11/4). Mereka menyerukan penuntasan kasus kekerasan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang dua tahun tak kunjung ada kejelasan.
Perlu diketahui, tepat hari ini, dua tahun silam. Novel Baswedan disiram air keras. Novel, kala itu merupakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diserang pengendara motor tak dikenal usai menunaikan salat subuh tak jauh dari kediamannya.
Korlap aksi, Atha Nursasi mengatakan, dibentuknya tim gabungan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dianggap tak memberikan jaminan penanganan kasus segera tuntas. Padahal sangat jelas, aksi penyerangan tersebut kuat bermotif serangan balasan terhadap Novel yang sedang menjalankan tugas sebagai penyidik KPK.
“Penyerangan terhadap Novel patut diduga sebagai motif pembunuhan berencana,” ujar Atha dalam keterangan tertulis yang diterima MVoice.
Akibat peristiwa itu, Novel mengalami gangguan kesehatan. Khususnya pada mata kiri. Serangan itu pun dinilai sebagai upaya menghambat kerja Novel selaku penyidik. Serangan terhadap Novel juga dinilai sebagai bentuk serangan terhadap lembaga antirasuah.
“Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu adanya kesamaan motif, pelaku, pola serangan dan adanya serangan terhadap pegawai KPK dan lembaga KPK,” urainya.
Masa aksi mendesak agar kasus Novel segera diselesaikan. Sebab, tindak kekerasan terhadap Novel selain sebagai bentuk upaya pembungkaman demokrasi, juga merupakan kejahatan HAM dan ancaman terhadap gerakan sosial anti korupsi.
“Tidak selesainya kasus Novel merupakan kejahatan HAM baru di era reformasi seperti kejahatan HAM di masa lalu yang juga masih gelap sampai sekarang,” sambung dia.
Masa aksi juga menuntut agar Presiden RI Joko Widodo mengevaluasi kinerja Polri dalam melakukan penyidikan dugaan pembunuhan terhadap Novel. Masa juga meminta agar Ombudsman RI mengeluarkan laporan objektif tanpa konflik kepentingan atas dugaan pemeriksaan maladministrasi.
Massa aksi juga mendorong Komnas HAM mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi.
“Kami mengutuk segala bentuk teror terhadap pejuang anti korupsi dan KPK,” pungkasnya.(Der/Aka)