MALANGVOICE – Kementerian Sosial memberikan pelatihan sekaligus penetapan pada 356 operator atau pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Malang Raya, Pasuruan, Jember, dan Lumajang di Ijen Suites, 13-16 September 2017.
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dr Ir Harry Hikmat mengatakan, forum ini cukup urgent mengingat penyaluran bantuan sosial tahap keempat dilakukan bulan November 2017.
“Ini sekaligus memastikan penyelesaian tugas-tugas di tahun 2017. Terutama penyaluran bantuan non tunai tahap tiga yang kita laksanakan Agustus kemarin. Di pertemuan ini akan kami evaluasi kendala-kendala di lapangan dan kami carikan solusi konkretnya,” katanya saat ditemui wartawan, Rabu (13/9).
Dia menambahkan, bantuan non tunai di Jawa Timur belum mencapai 100 persen, alias hanya 92 persen. Sisanya perlu evaluasi lebih lanjut. Menurut data, Kemensos mentargetkan 4,8 juta jiwa menerima bantuan non tunai. Tapi, kemungkinan yang terealisasi hanya 4 juta jiwa. Itu karena setiap pembaharuan data 3 bulan sekali, beberapa dari keluarga status sosialnya meningkat, atau tidak memenuhi syarat penerima bantuan non tunai.
Soal penyaluran, Harry menilai kendala-kendala yang dialami ada pada validasi data penerima oleh operator. Karena data penerima yang berubah-ubah, operator harus selalu memperbarui data tersebut tiga bulan sekali. Selain itu, para pendamping diwajibkan memahami alur dan standae operasi perbankan. Dalam tugasnya, pendamping diharapkan mampu mendampingi tiap keluarga dan menyukseskan Program Keluarga Harapan.(Der/Aka)
