MALANGVOICE – Pemkot Malang bakal menerapkan sistem baru dalam manajemen pemerintahan pada 2019 mendatang. Sistem itu disebut lelang kinerja.
Dalam sistem ini, pemerintah juga memberlakukan punishment and reward (hukuman dan hadiah).
Bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berhasil mencapai indikator, akan mendapat hadiah atau reward. Sebaliknya, bagi yang tidak mencapai indikator akan mendapat punishment.
Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan, pihaknya belum bisa memastikan apa bentuk reward dan punishment yang bakal diberikan. Meskipun begitu, Sutiaji tidak akan kompromi jika ada OPD yang dinilainya tidak dapat mencapai indikator kerja dalam sistem lelang kinerja tersebut.
Dicontohkannya, dia akan melakukan mutasi atau perombakan kepada OPD yang dinilai tidak mencapai indikator. Sedangkan kepada OPD yang mencapai indikator, akan ada hadiah yang bisa berupa promosi.
“Tapi ini masih kami godog dulu,” kata Sutiaji beberapa waktu lalu.
Terlepas dari itu, Sutiaji optimistis terobosan baru ini dapat meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang.
Bahwa lelang kinerja berbeda dengan lelang jabatan yang selama ini diterapkan. Lebih tepatnya, lelang kinerja adalah tawaran target yang diberikan oleh pimpinan daerah kepada OPD.
“OPD memiliki patokan target yang diampu. Ada misi satu, dua, tiga dan empat. Misi satu misalnya ada tujuh OPD yang isinya berkaitan dengan teraksesnya pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar,” beber Sutiaji.
OPD akan memetakan dan menerjemahkan tugas. Setelah adanya uraian tugas, selanjutnnya menentukan indikator capaian yang ditarget.
Untuk mencapai visi dan misi yang ada, seluruh OPD wajib terlibat. OPD yang terlibat juga menandatangani kontrak lelang. Maka dengan adanya patokan target sebagaimana dalam kontrak lelang, pembangunan Kota Malang lima tahun ke depan bisa sesuai dengan yang direncanakan.
“Perjanjian yang akan dibuat bersama masing-masing OPD itu setiap tahunnya akan dinilai dan dievaluasi. Setiap OPD diwajibkan menyampaikan target pembangunan yang juga harus disertai dengan data yang konkret. Sehingga keberlanjutan pembangunan juga dapat diprediksi,” pungkas politisi Demokrat ini. (Der/Ulm)