MALANGVOICE – Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, M Anas Muttaqin menyoroti sistem pengelolaan parkir yang masih belum berjalan maksimal. Hal itu sekaligus menanggapi masih ada oknum jukir yang mematok tarif parkir tidak sesuai seperti yang dialami wisatawan di Kayutangan Heritage.
Wisatawan itu digetok parkir sebesar Rp25 ribu oleh oknum yang mengaku jukir karena mengendarai Hiace. Parahnya lagi, oknum tersebut tidak memberikan karcis resmi, malah justru diberi kuitansi bertandatangan atas nama Heritage.
Video getok parkir Rp25 ribu itu kemudian diunggah ke media sosial dan viral dengan berbagai komentar.
Kembali Viral, Wisatawan Kayutangan Ditarget Parkir Rp25 Ribu
Menurut Anas, kejadian seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi jika seandainya sistem sudah berjalan dengan benar. Apalagi Kayutangan masuk dalam kawasan wisata andalan Kota Malang.
“Ya memang kalau bahasanya selalu ‘oknum’ ya sebenarnya memperlihatkan kalau sistemnya enggak jalan. Sebenarnya kan mereka harusnya tidak berani melakukan itu ketika memang sistem itu jalan. Karena mereka tahu sendiri konsekuensinya seperti apa, mulai dari pencabutan izin terus kemudian sampai potensi pidananya,” kata Anas, Senin (4/5).
Ia menegaskan, ketika sudah ada Perda yang mengatur terkait pengelolaan parkir, seharusnya Pemkot Malang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) sudah bisa menjalankan sistem dengan baik.
“Kami sering berikan masukan ke Pemkot. Ya, di semua tempat kan memang idealnya setelah Perda kemarin disahkan itu kan segera ditindaklanjuti dengan regulasi turunan Perwal, dan kebijakan pemerintah kota sudah harus mengarah ke sana. Artinya penertiban jukir (juru parkir), pembinaan, dan lain sebagainya,” lanjutnya.
Karena itu sebagai mitra kerja dari Dishub, Komisi C meminta ketegasan dalam pengelolaan parkir sehingga tidak ada kejadian serupa. Dikatakan politisi PKB ini, Dishub harus tegas menerapkan aturan, seperti mewajibkan petugas parkir mengenakan rompi sampai memberikan papan informasi yang jelas terkait tarif parkir.
“Tinggal ketegasan pemerintah kota untuk menertibkan dan membina mitra jukir di sana, sehingga ini kan terkait juga dengan image kota juga. Tapi kan sebenarnya kalau sistem sudah jalan kan tanpa harus ada anggota enggak usah kucing-kucingan,” tandasnya.(der)